 |
| Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas |
Jokowi geram mengetahui masih banyak kementerian yang mengimpor produk untuk kegiatan operasional mereka.
Melihat amarah Jokowi, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai bahwa hal tersebut jelas bisa dipahami.
Keempat jenis barang yang pengadaannya dilakukan secara impor oleh para pejabat adalah barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri. Oleh karenanya, tindakan impor barang tidak bisa diterima.
“Jelas-jelas mencerminkan bagaimana rendah dan rusaknya rasa nasionalisme dari para penyelenggara negara ini,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/3/2022).
Para pejabat tak menjalankan amanat konstitusi
Anwar menilai, para pejabat tampak sekali tidak tahu dan tidak mengerti dengan baik tentang apa yang harus menjadi misi dan tugas utama dari pemerintah.Konstitusi mengamanatkan negara untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.
Jadi semestinya, Anwar menegaskan bahwa secara politik dan ekonomi, cara berpikir dan bertindak para pejabat haruslah memihak dan mendahulukan kepentingan rakyat.
“Dengan cara membeli produk-produk yang dibuat oleh anak-anak bangsanya sendiri, bukan dengan membeli produk-produk impor tersebut,” kata dia.
Lebih lanjut Anwar memaparkan, hal tersebut penting diketahui oleh semua pejabat pemerintah sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap amanat konstitusi.
Pejabat seharusnya ikut membangun agar kehidupan ekonomi dan produksi nasional bisa meningkat.
Sehingga, dunia usaha dan kehidupan rakyat di dalam negeri pun bisa berkembang dengan baik dan dinamis, serta rakyat bisa hidup dengan sejahtera.
Sekali lagi Anwar prihatin, hal tersebut tampaknya tidak bisa dipahami dengan baik oleh para pejabat pemerintah.
“Sehingga terjadilah apa yang kita lihat dan saksikan sendiri di mana Presiden Jokowi tampak sangat-sangat marah dengan tindakan dari para pejabat yang merupakan pembantunya tersebut,” ucapnya.
Anwar menuturkan, wajar jika ada yang bertanya negara ini akan dibawa ke mana. Lantaran, rasa nasionalisme para pejabat pemerintah terlihat sudah tipis sekali.
Hingga akhirnya, nasib rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi sudah tidak dijunjung tinggi dan diperhatikan lagi. “Kasihan sekali nasib rakyat dan bangsaku,” ujar Anwar.
Amarah Jokowi soal impor
Sebagai informasi, Jokowi menumpahkan amarahnya di hadapan para menteri dan kepala daerah pada Jumat lalu di Bali.
Dirinya beberapa kali menyebut kata “bodoh” dan melarang hadirin untuk bertepuk tangan di sela-sela ia berbicara.
Dilansir dari Kompas.com (25/3/2022), anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun.
Jika 40 persen saja dari total anggaran digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dalam negeri, Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat.
Bahkan, jika belanja produk dalam negeri ditingkatkan, dia optimistis kementerian dan BUMN tak perlu lagi mencari investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi di pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok nggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," marahnya.
[Sumber: Kompas]
