Presiden PKS: Sikap AMIN untuk Pekerja Sejalan dengan PKS

GK, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan PKS sebagai partai pengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) memiliki visi dan misi yang sama untuk pembelaan pekerja. 

Syaikhu melihat, pernyataan Anies Baswedan yang disampaikan Anies di acara Desak dan Slepet Anies siang tadi di hadapan buruh dan ojol sejalan dengan perjuangan PKS selama ini yaitu dengan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia.

"Pada Pemilu 2024 ini, PKS membawa gagasan Kerja Gampang yang ingin menghadirkan delapan juta lapangan kerja baru. Komitmen PKS terhadap para pekerja sudah berlangsung lama, baik melalui struktur maupun legislasi, selaras dengan apa yang dibawa Paslon AMIN," ungkap Syaikhu dalam keterangannya, Senin (29/1/2024).

Syaikhu mengatakan saat ini angkatan kerja Indonesia didominasi oleh pekerja informal yang memiliki perlindungan lebih rentan dibanding pekerja formal. Selain itu salah satu tantangan bonus demografi adalah kebutuhan lapangan kerja yang tinggi. 

Syaikhu menambahkan, PKS sejak awal konsisten membela nasib pekerja salah satunya sejak awal menolak UU Cipta Kerja yang merugikan pekerja. 

UU Cipta Kerja terbukti merugikan perlindungan terhadap pekerja dan tidak memberikan dampak signifikan terserapnya tenaga kerja. Investasi yang masuk nyatanya diakui pemerintah tidak memberikan dampak yang berbanding lurus terhadap terserapkan tenaga kerja lokal.

"PKS sejak awal konsisten menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai banyak merugikan pekerja, mulai dari prosesnya yang kurang melibatkan unsur pekerja, peraturan kontrak, upah, PHK, dan lain sebagainya," kata dia,[Feby/Rilis]

Read More

Jaga Pemilu Damai, Operasi Nusantara Cooling System Kedepankan Upaya Preemtif dan Preventif

GK, Jakarta - Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Irjen Asep Edi Suheri, S.I.K, M.Si menegaskan Operasi NCS 2023-2024 mengedepankan upaya preemtif dan preventif untuk mengeliminir terjadinya potensi konflik sosial jelang Pemilu 2024.

Asep menuturkan Operasi Nusantara Cooling System sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo menjaga pemilu serentak 2024 mendatang agar masyarakat tidak boleh terpecah belah. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginginkan adanya kerja sama masyarakat dengan Polri dalam cooling system agar persatuan dan kesatuan Bangsa terjaga serta pemilu damai dapat terwujud.

"Menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Kapolri menerbitkan Surat Perintah, Sprin/2439/VIII/OPS.1.1/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk melaksanakan Operasi Nusantara Cooling System sejak 11 September kemarin. Operasi tersebut untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA baik terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di ruang Siber. Dengan mengutamakan tindakan preemtif dan preventif. Sehingga dalam operasi ini tidak ada upaya melakukan penegakan hukum (represif). Jadi preemtif dan preventif," kata Irjen Asep yang juga menjabat Wakabareskrim dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (2/10/2023).

Lebih lanjut, kata Asep dalam pelaksanaannya, Operasi Nusantara Cooling System terdiri dari empat satuan tugas (satgas) dan delapan substagas dibantu oleh Polda jajaran. "Adapun tugas pokok Satgas Nusantara Cooling System meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang primordialisme atau SARA dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif," terangnya.

Jenderal bintang dua ini memaparkan sasaran dan target Operasi Nusantara Cooling System. Untuk sasaran yaitu potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata. Sedangkan untuk target operasi yaitu, orang, kelompok, tempat kegiatan dan benda. "Selanjutnya untuk cara bertindak yakni melakukan deteksi, pembinaan masyarakat, patroli dialogis dan patroli siber, sosialisasi dan bantuan operasi," bebernya.

Asep menambahkan, adapun tugas dari empat Satgas, yaitu Satgas Preemtif yang terdiri dari Subsatgas Intelijen dan Subsatgas Binmas melakukan tugas antara lain deteksi dini dan melakukan pendekatan dengan mitra dan para tokoh. Sementara, Satgas Preventif yang memiliki Subsatgas Patroli Siber dan Subsatgas Patroli Dialogis Netizen melaksanakan tugas patroli Siber dan berdialog dengan netizen, influencer dalam menjaga kamtibmas yang kondusif.

Sementara untuk Satgas Humas yaitu Subsatgas Penmas dan Subsatgas Multimedia memiliki tugas antara lain menyampaikan ajakan, imbauan, edukasi serta melakukan monitoring baik media sosial dan media mainstream. "Untuk Satgas Banops yaitu Subsatgas TIK dan Subsatgas Logistik melakukan dukungan teknologi, informasi dan logistik kepada Operasi Nusantara Cooling System," ucapnya.

Asep meminta Operasi Nusantara Cooling System mendapat dukungan dari media massa dan masyarakat Indonesia untuk menghindari hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa. "Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk menghindari hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan, terutama yang dapat berpotensi konflik sosial, sehingga kita bisa mewujudkan pemilu yang aman dan damai," tandasnya.[Feby]

Read More

Haru Dapat Restu Majelis Syura PKS, Cak Imin Ungkap Hubungan Baik PKS-PKB

GK, Jakarta - Calon Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar mengaku terharu atas putusan Majelis Syura PKS yang memberi restu dirinya sebagai Calon Wakil Presiden pendamping Anies Baswedan dari Koalisi perubahan. 

"Rasa syukur terharu bahagia atas silaturahmi dan pembacaan putusan Majelis Syura PKS pada malam hari ini atas kepercayaan yang diberikan tentu sebagai Ketua umum PKB menyambut dan dengan penuh sukacita Siap bekerja sama PKB PKS menyongsong kemenangan di 2024," ujar Cak Imin dalam Konpers hasil Musyawarah Majelis Syura PKS, Jumat (15/9/2023). 

Ia kemudian mengatakan hubungan PKS dan PKB sudah terjalin lama baik di tingkat pusat maupun daerah. 

"Kebersamaan saya bersama Al Mukarom Habib Salim bersama-sama menjadi bagian dari kabinet pimpinan Pak Presiden SBY kebersamaan hari ini reunian dan kebersamaan untuk menyongsong Indonesia yang lebih maju lebih adil dan sejahtera," ucap Cak Imin. 

Cak Imin menyebutkan, kebersamaan PKS dan PKB menguatkan rasa persaudaraan keislaman dan kebangsaan antar sesama anak bangsa, ia berharap hasil Musyawarah Majelis Syura PKS berbuah kemenangan dalam Pilpres 2024.

"Kebersamaan hari ini adalah kebersamaan yang terus menguatkan persaudaraan keislaman persaudaraan kebangsaan dan persaudaraan kemanusiaan ukhuwah islamiyah ukhuwah wathaniah dan ukhuwah bashariyah," kata dia. 

"Semoga kebersamaan ini benar-benar terwujud dalam kerja besar mensukseskan pemilu tahun 2024 sekaligus menjemput dan merebut kemenangan Amin dalam pilpres yang akan datang," lanjutnya. 

Lebih lanjut ia memohon restu kepada seluruh rakyat Indonesia agar pasangan Anies-Muhaimin bisa membawa kepada cita-cita para pendiri bangsa. 

"Mohon doa restu dan dukungan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia Kami siap membawa harapan cita-cita dan keberdayaan rakyat untuk kemajuan bangsa," pungkasnya.[Feby]

Read More

Meriahkan HUT RI ke 78 Tahun, Egy Gunadi Wibhawa Ajak Masyarakat Ramaikan Menuju Kirab Merah Putih

GK, BOGOR - Network for Ganjar presiden (NFGP) menggelar menuju "Kirab Merah Putih" dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke 78 tahun, di Sentraland Parungpanjang Kabupaten Bogor atau tepatnya di Lapangan Bumdes Lumpang samping masjid Baiturrahman Minggu (10/09/2023).

Acara ini akan berlangsung dari jam 07:00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dengan agenda Jalan Sehat, Senam Bersama, Parade Musik, Pemeriksaan dan Pembagian Kacamata hingga Doa Bersama.

Bahkan Panitia bersama H. Mochtar Mohamad sebagai pengarah kegiatan menyediakan doorprice Umroh Serta hadiah menarik lainnya.

Menurut Keterangan Ketua Panitia Kirab Merah Putih 2023 Egi Gunadhi Wibhawa, Ia mengajak masyarakat untuk meramaikan acara tersebut.

"Ayo bersama masyarakat di Kabupaten Bogor kita meriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 78 tahun, sekaligus jalan sehat dan doa bersama untuk Bangsa kita," ajak Egi Gunadhi Wibhawa saat diwawancarai di Parungpanjang, Jum'at malam (09/09/2023).

Egi Gunadhi Wibhawa menjelaskan, mengajak masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta jalan sehat melaui panitia kirab Merah Putih yang sedang keliling door to door.

"Silahkan bagi masyarakat Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jalan sehat kepada panitia kirab Merah Putih yang sedang berkeliling mendata," jelasnya Egi Gunadhi Wibhawa.

Di akhir wawancara, Egi Gunadhi Wibhawa mengajak masyarakat untuk terus semangat menjaga persatuan dan mengenal sosok Ganjar Pranowo sebagai calon pemimpin penerus pak Jokowi.

"Saya mengajak masyarakat untuk terus semangat nenjaga persatuan dan saya ingin mengenalkan sosok pak Ganjar Pranowo sebagai sosok penerus pak Jokowi agar pembangunan Indonesia terus berlanjut," harapnya Egi Gunadhi Wibhawa.

Sementara itu, menurut info yang dihimpun panitia, bahwa Inisiator Network For Ganjar presiden Maruar Sirait atau yang sering disapa Ara, sedang berusaha mendatangkan Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (P-DIP) Ganjar Pranowo untuk datang ke Parungpanjang.

"Info yang panitia himpun, Bang Ara sedang berusaha dalam waktu dekat, setelah kegiatan menuju Kirab Merah Putih akan mengajak Calon Presiden Ganjar Pranowo dari P-DIP datang ke Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor," tegasnya Egi Gunadhi Wibhawa Jum'at malam, (08/09/2023).

Perlu diketahui, acara ini diperkirakan dihadiri pleh 6.000 masyarakat Se Kabupaten Bogor dan sekitarnya. (Feby)

Read More

Kunjungi Lampung, Presiden PKS Akan Bakar Semangat Kader Untuk Menangkan Pemilu

GK, BANDAR LAMPUNG - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Ahmad Syaikhu akan melakukan menyambangi Provinsi Lampung, Sabtu (12/8/2023). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari Road Show Kemerdekaan Indonesia ke 78 tahun dan konsolidasi bersama ribuan kader PKS untuk memastikan kemenangan PKS di Pemilu 2024.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Provinsi Lampung Ahmad Mufti Salim, mengatakan, bahwa kedatangan Presiden PKS ke Lampung dalam rangka menyongsong Hut RI ke 78 sekaligus konsolidasi bersama seluruh anggota PKS di Provinsi Lampung.

“Insyaa Allah Presiden PKS Ustadz Ahmad Syaikhu beserta rombongan akan singgah ke Lampung pada hari Sabtu besok. Tentunya ini suatu kebanggaan bagi Kami. Maka dari itu kehadiran Presiden PKS pada sabtu besok akan kami manfaatkan sebagai ajang konsolidasi seluruh anggota PKS se Lampung untuk membakar semangat mereka untuk memenangkan PKS pada pemilu 2024,” kata Mufti, Jumat (11/8)

Sementara itu, Muchlas Bastari, Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Lampung yang juga Ketua Panitia Kunjungan Presiden PKS ke Lampung menerangkan secara teknis terkait kegiatan Presiden PKS ke Lampung. 

“Presiden PKS beserta rombongan akan tiba di Kantor DPTW PKS Lampung jam 13.00 WIB dan disambut Ketua DPW PKS Lampung. Selanjutnya, Presiden PKS akan disuguhkan berbagai sambutan seni kebudayaan tradisional Lampung. 

“Presiden PKS disuguhkan seni budaya bebalah dan tetabuh dengan memakai tuping, dilanjutkan penyambutan dari Pencak Silat Lampung,” imbuhnya.

Sebelum ke Lampung, Presiden PKS berkeliling di Jawa Timur, dengan agenda Konsolidasi dan Temu Kader PKS di Malang Raya. 

Dalam kesempatan itu, Syaikhu memberi pesan agar terwujudnya pemenangan PKS pada 2024, termasuk meminta semua kader PKS menguatkan pelayanan dan pembelaan pada kepentingan rakyat.[Feby]

Read More

Bikin Bangga, 3 Anggota Polri Diwisuda Langsung Presiden Erdogan Usai Ikuti Pendidikan 2 Tahun di Turki

GK, Jawa Barat - Tiga anggota Polri mengikuti pendidikan Turkish National Police Academy (TNPA). Usai mengikuti pendidikan selama 2 tahun, ketiga anggota Polri ini pun menjadi bagian dari 87 peserta didik internasional lainnya diwisuda pada Rabu, 26 Juli 2023.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan, ketiga anggota Polri tersebut bernama Ipda Regina Setiawan dari Polda Kepri, Bripka Hilman Lasmana dari Polda Jawa Barat, Briptu Tiara Nissa Zulbida dari Polda Jawa Timur.

"Mereka bersama puluhan peserta didik internasional lainnya mengikuti kegiatan Capacity Building “The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree” selama 2 tahun di Turki," kata Nurul dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (28/7/2023)

Nurul menuturkan, pada penutupan pendidikan, tiga anggota Polri dan puluhan peserta didik internasional lainnya diwisuda langsung oleh Presiden Turki Erdogan.

"Pada Rabu, 26 Juli 2023 Kedutaan Besar RI Ankara didampingi oleh Atase Polri menghadiri kegiatan Turkish National Police Academy (TNPA) Graduation Ceremony yang ditutup resmi oleh Presiden Erdogan," katanya.

Yang lebih membanggakan, kata Nurul, salah satu anggota Polri yang mengikuti pendidikan yakni Briptu Tiara berhasil meraih peringkat 5 besar terbaik.

"Bahkan Briptu Tiara menjadi salah satu perwakilan peserta didik Internasional yang diberikan kesempatan menyampaikan speech dalam bahasa Turki di hadapan Presiden Erdogan dan seluruh tamu undangan yang hadir," katanya.

Lebih lanjut, Nurul menuturkan, seluruh rangkaian kegiatan pendidikan Turkish National Police Academy (TNPA) selama 2 tahun telah berhasil dilakukan secara baik dan lancar.

"Selanjutnya ketiga personel Polri akan kembali ke Indonesia pada Sabtu, 29 Agustus 2023," katanya.[Feby]

Read More

Ratas Bareng Presiden, Kapolri Tegaskan TNI-Polri Kawal Seluruh Kebijakan di Papua

GK, PAPUA - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) bersama TNI, Polri, BIN dan jajaran terkait serta Forkopimda, di Papua, Senin (20/3/2023).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ikut dalam rapat terbatas tersebut mengungkapkan bahwa, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi awalnya mendengarkan secara langsung terkait dengan progres seluruh program kebijakan yang berlangsung di Papua. 

"Hari ini kita berada di Papua, baru saja kita melaksanakan rapat terbatas antara Panglima, Kapolri, Kapolda, Pangdam dan kesatuan wilayah serta Kabin, KSP, dipimpin Pak Presiden untuk mendengar langsung terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan wilayah," kata Sigit. 

Menurut Sigit, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan beberapa pengarahan serta instruksi kepada seluruh jajarannya. Diantaranya adalah, dilakukannya kesatuan atau integrasi antara program di Pemerintah Pusat dengan daerah. 

"Intinya beliau perintahkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi, antara program-program pusat dengan program-program daerah," ujar Sigit. 

Menurut Sigit, keselarasan program tersebut ditekankan soal bagaimana mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua. Dalam hal ini, Sigit menegaskan bahwa, TNI-Polri siap untuk mengawal seluruh kebijakan dari Pemerintah untuk memajukan tanah Papua. 

"Sehingga, TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua. Baik dari sisi pembangunan, maupun dari sisi pemekaran. Semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit. 

Dikesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut bahwa, kehadiran personelnya di Papua dalam rangka membackup jajaran kepolisian. 

"Menambahkan bahwa pasukan TNI yang berada di Papua, ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri. Sehingga, TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang tergelar baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua. Ini semuanya, tentunya selain pengamanan perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi membackup Polri dalam rangka penegakan hukum," papar Yudo. | Red.

Read More

Kapolda Bali Terjun Langsung Kawal Pengamanan Presiden Prancis yang Jalan Kaki 2 Km

GK, Bali - Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danu Putra turun langsung melakukan pengawalan ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron berjalan kaki usai gala dinner di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Selasa (15/11/2022) malam kemarin.

Kapolda Bali yang pada saat itu melakukan pengawalan rute, langsung mendampingi Macron yang berjalan kaki dari pintu keluar GWK untuk menyapa warga sepanjang Jalan Raya Uluwatu. Antusiasme warga Pulau Dewata yang pada saat itu berada di jalan langsung mengerubungi orang nomor satu di Prancis. 

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menerangkan turun langsung

Kapolda Bali melakukan pengawalan, karena bertugas sebagai Kasatgas Pengamanan Wilayah Bali.

"Kapolda Bali ingin memastikan keamanan dan keselamatan para Presiden dan delegasi yang melaksanakan kegiatan G20 di Bali," kata Dedi dalam keterangannya, Rabu (16/11).

Selain itu kata Dedi, Kapolda juga ingin memastikan pengawalan dan pengamanan dilakukan oleh anggota Polri sudah berjalan dengan baik sesuai dengan arahan yang telah diberikan. 

"Pada kesempatan ini juga beliau (Kapolda) menghimbau kepada seluruh personel yang melaksanakan pengamanan agar selalu menjaga harkat dan martabat sebagai anggota Polri. Dan senantiasa untuk selalu menjaga diri dan melaksanakan tugas dengan baik dimanapun bertugas," tandas mantan Kapolda Kalteng.

Untuk diketahui, Macron berjalan sepanjang 2 kilometer hingga Politeknik Bali. Warga Bali langsung mengerumuni dan banyak yang berswafoto. [Icha]

Read More

Komunitas MAK GANJAR Lampung Dideklarasikan

GK, Bandar Lampung - Komunitas masyarakat yang menamai “Mak Ganjar” Mendeklarasikan dan menyatakan mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai Bacalon Presiden Republik Indonesia tahun 2024.

Diikuti oleh beberapa perwakilan korwil Mak Ganjar dari beberapa Provinsi di Indonesia, yakni

1.Mak Ganjar DKI JAKARTA

2.Mak Ganjar Banten

3.Mak Ganjar Jawa barat

4.Mak Ganjar Jawa tengah

5.Mak Ganjar DI.Yogya

6.Mak Ganjar Jawa Timur

7.Mak Ganjar Sumatera Utara

8.Mak Ganjar Sumatera Selatan

9.Mak Ganjar Lampung

10.Mak Ganjar Jambi

11.Mak Ganjar Kalimantan barat

12.Mak Ganjar Kalimantan timur

13.Mak Ganjar Kalimantan Tengah

14.Mak Ganjar Sulawesi Selatan

15.Mak Ganjar NTT

15 Provinsi dari seluruh Indonesia

Mak Ganjar adalah, Wadah Komunitas Pergerakan Wanita Pendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Pemimpin Negara ini setelah Pak Jokowi.

Disela-sela kegiatan deklarasi, Noor Nadhia Chrismaryantie, Ketua DPD Mak Ganjar Wilayah Lampung, menyatakan bahwa Masyarakat saat ini sudah banyak yang mengenal Ganjar Pranowo sebagai sosok pemimpin yang berkualitas untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat lebih baik lagi.

“Kami yakin masyarakat akan menerima bapak Ganjar Pranowo sebagai pemimpin bangsa di masa depan dalam Pilpres 2024. Untuk Lampung sendiri kita akan Deklarasi pada tanggal 6 Bulan Juni 2022,” terangnya  Minggu 15 Mei 2022. (Rls/Sur)

Read More

Anwar Abbas: Kasihan Sekali Nasib Rakyat dan Bangsaku

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas

GK, Jakarta - Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tumpah saat memberikan pengarahan dengan tajuk “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Bali, Jumat (25/3/2022).

Jokowi geram mengetahui masih banyak kementerian yang mengimpor produk untuk kegiatan operasional mereka.

Melihat amarah Jokowi, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai bahwa hal tersebut jelas bisa dipahami.

Keempat jenis barang yang pengadaannya dilakukan secara impor oleh para pejabat adalah barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi sendiri. Oleh karenanya, tindakan impor barang tidak bisa diterima.

“Jelas-jelas mencerminkan bagaimana rendah dan rusaknya rasa nasionalisme dari para penyelenggara negara ini,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/3/2022).

Para pejabat tak menjalankan amanat konstitusi

Anwar menilai, para pejabat tampak sekali tidak tahu dan tidak mengerti dengan baik tentang apa yang harus menjadi misi dan tugas utama dari pemerintah.

Konstitusi mengamanatkan negara untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.

Jadi semestinya, Anwar menegaskan bahwa secara politik dan ekonomi, cara berpikir dan bertindak para pejabat haruslah memihak dan mendahulukan kepentingan rakyat.

“Dengan cara membeli produk-produk yang dibuat oleh anak-anak bangsanya sendiri, bukan dengan membeli produk-produk impor tersebut,” kata dia.

Lebih lanjut Anwar memaparkan, hal tersebut penting diketahui oleh semua pejabat pemerintah sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap amanat konstitusi.

Pejabat seharusnya ikut membangun agar kehidupan ekonomi dan produksi nasional bisa meningkat.

Sehingga, dunia usaha dan kehidupan rakyat di dalam negeri pun bisa berkembang dengan baik dan dinamis, serta rakyat bisa hidup dengan sejahtera.

Sekali lagi Anwar prihatin, hal tersebut tampaknya tidak bisa dipahami dengan baik oleh para pejabat pemerintah.

“Sehingga terjadilah apa yang kita lihat dan saksikan sendiri di mana Presiden Jokowi tampak sangat-sangat marah dengan tindakan dari para pejabat yang merupakan pembantunya tersebut,” ucapnya.

Anwar menuturkan, wajar jika ada yang bertanya negara ini akan dibawa ke mana. Lantaran, rasa nasionalisme para pejabat pemerintah terlihat sudah tipis sekali.

Hingga akhirnya, nasib rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi sudah tidak dijunjung tinggi dan diperhatikan lagi. “Kasihan sekali nasib rakyat dan bangsaku,” ujar Anwar.

Amarah Jokowi soal impor

Sebagai informasi, Jokowi menumpahkan amarahnya di hadapan para menteri dan kepala daerah pada Jumat lalu di Bali.

Dirinya beberapa kali menyebut kata “bodoh” dan melarang hadirin untuk bertepuk tangan di sela-sela ia berbicara.

Dilansir dari Kompas.com (25/3/2022), anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun.

Jika 40 persen saja dari total anggaran digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dalam negeri, Jokowi yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat.

Bahkan, jika belanja produk dalam negeri ditingkatkan, dia optimistis kementerian dan BUMN tak perlu lagi mencari investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi di pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok nggak kita lakukan. Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," marahnya.

[Sumber: Kompas]

Read More

Apa Peran Soeharto? Bung Karno-Hatta Ditawan Belanda, Sultan Pencetus Serangan Umum 1 Maret 1949

GARIS KOMANDO - Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi kontroversi setelah Presiden Jokowi menerbitkan Keppres No 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Dalam Keppres No 2 Tahun 2022, di bagian pertimbangan tidak disebutkan peran Soeharto.

 

Keppres No 2 Tahun 2022 itu menyebutkan ide Serangan Umum 1 Maret 1949 datang dari Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta yang didukung oleh TNI, Polri, laskar-laskar perjuangan rakyat dan segenap komponen bangsa.

 

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon meminta agar Keppres No 2 Tahun 2022 direvisi karena menghilangkan peran Soeharto sebagai komandan lapangan dalam serangan umum 1 Maret 1949.

 

Selain itu, Keppres No 2 Tahun 2022 juga menghilangkan peran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah komando Syafruddin Prawiranegara.

Fadi Zon mengulas panjang lebar seputar peristiwa yang terjadi pada 1948 hingga 1949.

 

Doktor bidang sejarah dari Universitas Indonesia (UI) ini juga membeberkan peristiwa agresi militer Belanda.

 

Fadli mengatakan Belanda dibantu sekutu Inggris, yang baru menang perang dunia II, berusaha mengambil alih kembali wilayah Indonesia yang telah merdeka dari Jepang pada 17 Agustus 1945.

 

“Belanda melakukan berbagai macam usaha, termasuk dengan kekerasan, bahkan dengan pembunuhan massal terhadap rakyat Indonesia,” ucap Fadli, dikutip Pojoksatu.id dari kanal YouTubenya, Sabtu (5/3).

 

Belanda melakukan agresi militer pertama pada tahun 1947 dan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948.

 

Menurut Fadli, agresi Belanda II sudah diantisipasi oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh Hatta sekaligus kepala kabinet atau Perdana Menteri.

 

“Jadi, ketika itu sistemnya (pemerintahan Indonesia) adalah sistem parlementer,” ucap Fadli.

 

Kabinet Hatta melakukan rapat untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi agresi militer Belanda kembali. Dari rapat kabinet itu, ditunjuklah Syafruddin Prawiranegara sebagai kepala pemerintahan yang mengetuai emergency goverment atau pemerintahan darurat.

 

Dan kalau itu tidak memungkinkan, Sudarsono yang ketika itu menjadi perwakilan RI di India menjadi perwakilan pemerintah di pengasingan.

 

Pada tanggal 22 Desember 1948 Sjafruddin Prawiranegara mendeklarasikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di daerah Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat dengan ibukota Bukit Tinggi.

 

“22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, ibukotanya (Republik Indonesia) adalah di Bukit Tinggi,” ucap Fadli Zon.

 

Belanda kemudian melakukan agresi militer II pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda menduduki Yogyakarta yang merupakan ibukota negara RI saat itu.

 

Belanda menangkap Presiden Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, Agus Salim dan beberapa tokoh lainnya.

 

Soekarno, Sjahrir, Agus Salim dibuang ke Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara. Sedangkan Bung Hatta dibuang dan ditawan di Menumbing, Bangka.

 

Sebulan kemudian, Soekarno dan Agus Salim dipindahkan dari Parapat ke Bangka. Mereka ditawan di Bangka bersama Bung Hatta.

 

“Jadi selama periode itu, Bung Karno dan Bung Hatta tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena mereka statusnya adalah tawanan Belanda,” ucap Fadli.

 

Ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditawan Belanda, Sjafruddin Prawiranegara menjalankan pemerintahan darurat.

 

Sjafruddin Prawiranegara berjalan susah payah karena dikejar-kejar oleh Belanda. Mereka harus pindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran Belanda.

 

Fadli menyesalkan peran PDRI dihapus dari sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

“Kalau PDRI tidak diakui, termasuk tidak disebut sama sekali di dalam Kepress ini, maka ada waktu 7 bulan kita tidak memiliki pemerintahan,” cetus Fadli.

 

Fadli mengingatkan kepada jajaran pemerintahan agar tidak membelokkan sejarah dan menghilangkan peran tokoh yang berjasa dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

“Sekali lagi sejarah tidak boleh dibelokkan karena kita tidak ingin ada memanipulasi sejarah dan membelokkan sejarah, apalagi penghilangan peran dari tokoh-tokoh para pejuang yang sangat berjasa pada kita semua,” tegas Fadli.

 

Peran Soeharto

Dalam buku ‘Takhta Untuk Rakyat’ diterangkan secara gambang peran Sultan Hamengku Buwono IX, Jenderal Sudirman, dan Letkol Soeharto sebagai penggagas dan penggerak serangan umum 1 Maret 1949.

 

Saat itu, Sultan tahu masalah Indonesia dan Belanda akan dibicarakan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sultan menginginkan ada serangan umum siang hari, yang bisa menunjukkan eksistensi TNI. Hal itu akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum PBB.

 

Sultan mengirim kurir ke Panglima TNI Jenderal Soedirman. Sultan juga minta dipertemukan dengan pemimpin pasukan gerilya di Yogya. Kebetulan Soeharto adalah Komandan Wehrkreise III yang membawahi Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

 

Soeharto menyanggupi permintaan Sultan. Sebelumnya pasukan TNI memang sempat beberapa kali mengganggu tentara Belanda pada malam hari. Namun, untuk sebuah serangan yang terkoordinasi pada siang hari, belum pernah dilakukan TNI.

Soeharto pun merencanakan sebuah serangan besar. Dia menyebar pasukannya ke empat penjuru kota. Menyusup di antara masyarakat dan masuk lewat gorong-gorong Kota Yogyakarta.

 

Pasukan Soeharto bersiap melakukan serangan yang disepakati akan digelar serentak pukul 06.00 WIB tanggal 1 Maret 1949.

 

Sirene tanda selesainya jam malam meraung-raung di seantero Kota Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, suara tembakan terdengar di mana-mana. Untuk pertama kalinya sejak Kota Yogya jatuh ke tangan Belanda, pasukan TNI masuk ke Ibukota Yogya.

 

Pasukan TNI masuk dari empat penjuru kota. Sekitar 2.000 personel TNI menyerbu masuk Kota Yogyakarta. Setiap pasukan republik menggunakan tanda berupa janur kuning yang diikatkan di lengan atau digantung di leher.

 

Dalam waktu singkat pasukan TNI yang bergerak dari Selatan bisa menerobos hingga Alun-alun Utara dan Kantor Pos Besar.

 

Dari Timur, Letkol Soeharto dan pasukannya bisa mencapai Jalan Malioboro di pusat kota. Sementara dari Barat, pasukan Kapten Rakido berhasil menduduki pabrik Besi Watson, yang menjadi tempat penyimpanan amunisi pasukan Belanda. Di utara, pasukan TNI berhasil mencegah bala bantuan Belanda dari Maguwo mencapai Kota Yogyakarta.

 

Tembak menembak berjalan sengit. Pasukan Belanda sama sekali tidak menduga pasukan republik berani masuk kota siang hari. Mereka pun tidak percaya organisasi TNI masih rapi dan masih bisa melakukan satu serangan yang terkoordinasi dengan baik.

 

Begitu serangan umum dilakukan, pemancar radio langsung menyiarkan berita itu. Dari Plajen diteruskan ke Bukittingi, lalu ke Aceh, selanjutnya diteruskan ke Rangoon, Burma, dan diteruskan lagi ke New Delhi, India. Dari India berita ini diteruskan ke seluruh dunia.

 

“TNI berhasil merebut Yogya selama enam jam,” demikian berita dari hutan terpencil itu membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan TNI masih memiliki taring.

 

Setelah serangan umum, berkali-kali Belanda mendatangi Sultan di Keraton. Termasuk Jenderal Meyer, panglima tentara Belanda di Indonesia ikut datang meminta Sultan menghentikan bantuannya pada pasukan gerilya. Namun mereka gagal menakut-nakuti Sultan.

 

Keahlian diplomasi pria Jawa lulusan Universitas Leiden ini mengalahkan para Jenderal Belanda. Mereka pun tak berani mengusik Sultan.

 

Pada akhirnya, setelah perundingan, Belanda menyerahkan Yogyakarta kepada Sultan Hamengku Buwono IX tanggal 26 Juni 1949.

 

Sultan kemudian memimpin upacara penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia. Belanda pun menarik pasukannya dari Kota Yogyakarta.

 

Sultan kemudian menyambut Soekarno, Hatta dan para pemimpin republik setelah dibebaskan dari tawanan Belanda. (one/pojoksatu)

Sumber

Read More

Kapolri Tegaskan Soliditas dan Sinergitas TNI-Polri Modal Kawal Kebijakan Nasional

GK, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan TNI-Polri siap mendukung pemulihan ekonomi dan seluruh kebijakan nasional di tahun 2022. 

Hal ini disampaikan Kapolri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri tahun 2022 dengan tema 'TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural' di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).

"Beberapa hal yang tentunya tadi menjadi komitmen, sesuai dengan arahan dan direktif dari Bapak Presiden bagaimana kita kemudian menindaklanjuti dan mengawal apa yang menjadi kebijakan nasional serta juga upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam penanganan pandemi Covid-19," kata Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menekankan, terkait dengan program-program yang harus diselesaikan di tahun 2022 dan program jangka menengah, maupun jangka panjang tentunya harus tetap dikawal.

"Tentunya kita selalu berkomitmen menjaga sinergitas dan soliditas TNI-Polri sebagai salah satu modal utama untuk keberhasilan pengawalan setiap keputusan dan kebijakan nasional maupun program-program pemerintah," ujar Sigit.

Selain mengawal setiap kebijakan nasional, Sigit juga menyampaikan ke depan peningkatan program-program terkait dengan sinergitas dan soliditas TNI-Polri akan terus dilakukan.

TNI-Polri, kata Sigit akan selalu berada di depan untuk menghadapi ketidakpastian, khususnya terkait dengan Pandemi Covid-19 dalam mengawal dan mengembalikan Indonesia untuk bisa kembali beraktivitas normal.

"Harapan kita juga bisa mengawal dan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin lebih baik," ucap Sigit.

Sementara itu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang mewakili Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyampaikan bahwa TNI-Polri loyal dan tegak lurus mendukung kebijakan nasional, apalagi di situasi Pandemi Covid-19 saat ini.

"Saya mewakili Panglima TNI, menambahkan dari apa yang disampaikan Bapak Kapolri dalam rapim TNI-Polri 2022 ini khususnya yang tadi disampaikan Bapak Presiden, TNI-Polri harus loyal, tegak lurus menjadi modal kita bersama TNI-Polri mengawal kedaulatan dan juga dalam situasi pandemi Covid-19 yang serba tidak menentu tadi," kata Yudo dikesempatan yang sama.

Selain itu, Yudo juga menegaskan bawah TNI-Polri juga harus memberikan pemahaman ke internal dan masyarakat terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Tadi sudah disampaikan dari Pak Presiden, tentunya TNI-Polri mendukung dan siap tentunya dengan pemindahan dari markas-markas TNI yang berada di Jakarta yang sudah disesuaikan dengan rapat selama ini," tutup Yudo. [Red]

Read More

Dandim 0410/KBL Bersama Forkopimda Bandar Lampung Ikuti Pengarahan Presiden RI

GK, Bandar Lampung — Dandim 0410/KBL Kolonel Inf Faisol Izuddin Karimi bersama Forkopimda mengikuti Pengarahan Presiden RI Bpk. Ir. Joko Widodo, secara Virtual, bertempat di Kominfo Kota Bandar Lampung, Senin (7/2).

Hadir dalam kegiatan antara lain Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, Kapolresta KBL Kombes Pol Ino Harianto S.I.K, Plh Sekda KBL Tole Daelami, Kepala BPBD Syamsul, Kasat Pol PP Suardi Syamsi, Asisten1 Sukarma Wijaya, Kadis Kominfo Ahmad Rizki, Pasi Ops Kodim 0410/KBL Mayor Inf Djafar, Plh Pasi Intel Kodim 0410/KBL Letda Sunarto.

Dalam arahannya Presiden RI Bpk. Ir. Joko Widodo yang dihadiri sekitar 30 orang, menyampaikan, “Kita belajar dengan negara lain agar lebih memahami Virus Omicron dan Varian Delta, 93% ada di Jawa dan Bali kita patut bersyukur tingkat kematian sangat rendah, namun harus tetap berhati-hati".

“Para Gubernur harus tetap waspada di wilayahnya masing-masing, sebagaimana kita ketahui bahwa secara alamiah virus akan terus bermutasi untuk mempertahankan hidupnya, Omicron merupakan salah satu mutasi virus Covid-19 yang ada saat ini, perbedaan utama Omicron dengan varian lain adalah penularan lebih cepat (enam kali lebih cepat dari varian Delta), kata Presiden.

“Kematian pada varian omicron banyak ditemukan pada populasi yang belum dilakukan vaksinasi dan juga menderita Komorbid (penyakit penyerta) sebesar-besarnya kasus tidak menimbulkan gejala yang berat sehingga tidak memerlukan perawatan khusus di RS sehingga dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah dengan memperhatikan syarat klinis dan syarat rumah dan dengan pengawasan ketat dari Puskesmas," tambah Presiden RI.

Lebih lanjut Presiden juga menyampaikan, Masyarakat memerlukan informasi yang benar sehingga komunikasi risiko atau komunikasi publik menjadi hal yang penting terus dilakukan secara terus-menerus oleh semua pihak terkait, untuk mencegah transmisi Covid-19 dari Pasien kepada Tenaga Kesehatan dan untuk mengurangi risiko tenaga kesehatan terpapar oleh Covid-19 khususnya varian omicron yaitu Tenaga Kesehatan perlu memakai APD lengkap dan perlu dipersiapkan sarana.

“Untuk tenaga kesehatan jangan sampai omicron yang sudah datang akan tetapi keperluan kesehatan serta alat-alat kesehatan malah belum siap, karakter Pasien yang di rawat di Rumah sakit (secara Nasional) 93% tanpa Komorbid, 66% Bergejala ringan dan tanpa begejala, 7% dengan Komorbid, yang ringan dan tanpa bergejala proritaskan Isoler dan Isoman," ujar Jokowi.

“Rumah sakit Proritaskan untuk yang bergejala sedang berat kritis, komorbid dan Lansia. Saya tekankan untuk para unsur Pemerintah yang ada di wilayah berkerja sama dengan TNI/Polri untuk percepatan Vaksinasi dan tetap menjaga Protokol Kesehatan,“ tegas Presiden RI Ir. Joko Widodo. [Nnd]

Read More

Dilaporkan ke KPK, Kaesang Akui Manfaatkan Statusnya Sebagai Anak Presiden dalam Bangun Bisnis

GARIS KOMANDO – Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK terkait dugaan terlibat KKN dan pencucian uang.

Bisnis yang digeluti Kaesang pun menjadi sorotan.

Beberapa bulan lalu, Kaesang pernah menceritakan tentang bisnis yang ia bangun sampai saat ini.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam tayangan video Youtube di Podcast Deddy Corbuzier.

Dikutip dari Hops.id–jaringan Suara.com, Minggu (16/1/2022), adik dari Gibran tersebut, mengatakan ia memang menggunakan privilese untuk berbisnis.

Kaesang berterus terang bahwa ia menjalankan bisnis karena statusnya privilese sebagai anak Presiden Jokowi.

“Ya itu memang namanya privilese. Kan saya mengakui itu ok, lha gimna iya kan. Itu lah, saya nggak akan bilang, saya kerja mati-matian, ngapain. Kita mau pembelaan bagaimana pun, itu memang pasti ada privilese kan. Namanya pebisnis ya kita maksimalin apa yang kita punya, tapi tanggung kawab itu saja,” ujar Kaesang, dikutip dari Hops.id–jaringan Suara.com.

Lebih lanjut, ia mengaku, privilese tersebut menjadi faktor penting yang mendorongnya terjun berbisnis.

“Kita harus ngakuin ada privilese itu. Itulah kenapa waktu itu aku bikin bisnis pun salah satunya nggak ada ketakutan, ah masih ada bapak yang masih bisa backup lah (andai gagal),” bebernya.

Kaesang juga menjelaskan bahwa ia berbisnis mulai dari nol.

Di dalam perjalanan bisnisnya, ia dibantu dengan statusnya sebagai anak Jokowi.

“Aku usaha dari nol nih, tapi dari nol sampai ke 100 nih, 1,2,3 itu lurus alhamdulillah, harus aku akui kan ada privilese itu. Kayak bisnis Sang Pisang, bisa laris salah satunya orang-orang kenal saya karena anaknya bapak, asal duitnya halal kan nggak masalah kan,” katanya.

Status sebagai anak Jokowi membuat Kaesang percaya diri untuk terjun berbisnis.

Meski demikian, Kaesang mengatakan, previlese tersebut jangan sampai digunakan untuk korupsi.

“Harus aku ngakuin jujur, kita gunakan privilese kita semaksimal mungkin, tapi tanggung jawab jangan privilese itu buat korupsi. Itu ya nggak boleh,” tandasnya.

Sumber

Read More

Tindaklanjuti Instruksi Presiden Soal Karantina PPLN, Kapolri Luncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti arahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) soal melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan (prokes) ketat terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang masuk ke wilayah Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh Kapolri, dengan meluncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi bagi pelaku perjalanan luar negeri. Platform itu merupakan komitmen dari Korps Bhayangkara yang merupakan representasi kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari transmisi penyebaran varian Covid-19, salah satunya adalah Omicron.

"Baru saja kami me-launching Aplikasi Monitoring Karantina Presisi. Dimana aplikasi ini merupakan bagian tindaklanjut kami melaksanakan arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat khususnya terhadap para pelaku perjalanan luar negeri yang baru kembali dan harus melakukan proses karantina sebagaimana diatur," kata Sigit di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Kamis (6/1/2022).

Dalam aturan terbaru, Pemerintah resmi mewajibkan para pelaku perjalanan luar negeri untuk melaksanakan karantina selama 7 sampai dengan 10 hari. Aplikasi Monitoring Karantina Presisi tersebut juga merupakan kerjasama dan sinergitas antara Polri dengan stakeholder terkait lainnya.

Mantan Kapolda Banten ini menambahkan, penggunaan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi ini akan diperkuat di pintu masuk atau entry point wilayah Indonesia. Yakni, Bandara Soetta, Bandara Juanda, Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, PLBN Entikong dan PLBN Motaain.

Menurut Sigit, pintu masuk wilayah itu harus dijaga secara ketat bagi para PPLN. Mengingat saat ini, kata Sigit, penyebaran varian Covid-19 Omicron di Indonesia, sebagian besar berasal dari Imported Case.

"Kami mencoba untuk memberikan bantuan ke anggota-anggota kita yang melaksanakan pengawasan khususnya di lokasi yang menjadi pintu masuk. Masyarakat kita yang datang dari luar negeri untuk betul-betul bisa kita awasi secara ketat dan disiplin. Sehingga kita bisa mengantisipasi agar pintu gerbang utama kita di Bandara, Pelabuhan, PLBN, bisa kita jaga. Karena ini pintu gerbang utama, kalau disini kita lemah maka risiko masuknya varian Delta dan Omicron tentunya betul-betul bisa terjadi apabila kita tidak mampu mengawasi dengan baik," ujar mantan Kabareskrim Polri tersebut.

Dengan diluncurkannya Aplikasi Monitoring Karantina Presisi, Sigit berharap, penanganan dan pengendalian Covid-19 yang saat ini sudah baik dapat dipertahankan kedepannya. Sebab itu, Sigit meminta kepada seluruh pihak, untuk tidak lengah ataupun abai terkait dengan penegakan prokes maupun aturan wajib karantina bagi para PPLN. 

Mengingat, kata Sigit, kenaikan angka Covid-19 akibat varian baru di beberapa negara mengalami peningkatan yang besar. Tetapi di Indonesia, lanjut Sigit, saat ini laju pertumbuhan Covid-19 masih dapat terkendali dan tidak mengalami lonjakan. Tentunya, hal itu membutuhkan sinergitas dan kerjasama antar-seluruh stakeholder. 

"Alhamdulilah di wilayah kita di Indonesia sampai saat ini bisa terjaga dan ini tentunya bisa terlaksana berkat kerja keras dan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada untuk menjaga agar laju Covid-19 ini bisa terkendali. Mulai dari proses penegakan aturan prokes hingga akselerasi vaksinasi," ucap Sigit.

Sigit memaparkan, dalam Aplikasi Monitoring Karantina Presisi, terdapat beberapa fitur untuk melakukan pengawasan dan memastikan para PPLN menjalani masa wajib karantina. Fungsi utama diantaranya adalah, monitoring lokasi untuk memantau lokasi pengguna secara Real Time.

Lalu, Dashboard monitoring yang memantau keterisian lokasi karantina, statistik pelaku yang sedang melakukan karantina, dan ketika memasuki waktu berakhirnya karantina serta hasil tes RT-PCR. 

"Dashboard ini dipasang di hotel-hotel dan ditempat karantina serta Monitoring Center di Mabes Polri. Sehingga kita mengawasi selain yang karantina termasuk petugas yang melaksanakan pengawasan, bisa ikuti secara Real Time," kata Sigit.  

Adapun keunggulan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi ini, dikatakan Sigit, pengguna hanya melakukan Check In dengan QR Code yang secara otomatis akan menghitung masa berlaku karantina. Kemudian, petugas dapat memantau statistik dan radius jarak pengguna aplikasi dari lokasi karantina.

Selain itu, Alert atau notifikasi secara otomatis akan diberikan kepada petugas maupun command center apabila pengguna keluar dari radius lokasi karantina yang telah ditentukan. Apabila masa karantina telah berakhir, sistem akan memvalidasi sesuai aturan karantina dan memberikan notifikasi kepada petugas serta command center.

"Ini penting, karena kemampuan pengendalian Covid-19 tentunya akan memberikan kontribusi aktivitas masyarakat bisa lebih longgar. Karena kita yakin masyarakat kita aman dari Covid-19 dan berdampak pertumbuhan ekonomi nasional yang mewujudkan Indonesia tangguh dan tumbuh," ungkap Sigit.

Lebih dalam, Sigit berharap, masyarakat bisa memahami dan mengerti segala upaya dan penegakan aturan ini merupakan bagian dari Negara memberikan perlindungan kepada warga dari paparan virus corona berbagai jenis varian yang ada.

Dengan adanya jaminan kesehatan masyarakat, Sigit menyebut, Indonesia juga akan siap menggelar event nasional maupun Internasional kedepannya. Dimana, hal itu tentunya akan membangkitkan pertumbuhan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi di tengah Pandemi Covid-19.

"Oleh karena itu, sekali lagi aturan yang ada mari kita laksanakan dengan baik. Kita jaga masyarakat kita, sehingga apabila Covid-19 betul-betul bisa kita kendalikan tahun ini kita akan hadapi event-event internasional. Dan itu semua tentunya juga diukur bagaimana kita mampu mengendalikan Covid-19 yang ada. Ini adalah kunci. Sehingga kita bisa melaksanakan event, mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga Indonesia bisa melompat menjadi negara yang tidak kalah dengan negara maju yang ada," jelas Sigit.

Dalam kesempatan peluncuran ini, Kapolri juga menyempatkan melakukan dialog virtual dengan beberapa daerah yang menjadi pintu masuk wilayah Indonesia. Ia memastikan penguatan pengawasan penegakan prokes dan masa wajib karantina PPLN.

Launching ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Kasum TNI Letjen Eko Margiyono, pihak BNPB, Kemehub, Bea dan Cukai, Kemenkumham. [Red]

Read More

Diaspora Indonesia di 12 Negara Gugat Threshold 20 Persen

JAKARTA - Gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen bergaung sampai ke luar negeri. Anggota diaspora Indonesia yang bergabung dalam kelompok diskusi Forum Tanah Air (FTA) secara resmi mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar ambang batas dihapus dijadilan nol persen.

Diaspora Indonesia yang mengajukan judicial review (JR) tersebar di 12 negara di beberapa benua, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Asia.

Juru bicara  pemohon Tata Kesantra mengatakan, ide pengajuan judicial review (JR) ini awalnya muncul dalam diskusi-diskusi kecil di Forum FTA. Kemudian dibahas lagi dalam diskusi akhir tahun dalam kaleideskop Hukum dan HAM bersama Refly Harun dan Haris Azhar.

Diskusi berlanjut dalam Kaleideskop Politik bersama Rocky Gerung, Fadli Zon dan Mardani Ali Sera. ''Setelah itu saya hubungi Refly Harun untuk meminta arahan tentang pengajuan dari teman-teman FTA. Karena yang bisa mengajukan JR itu perseorangan atau badan hukum maka kami mengajukan atas nama perseorang secara bersama sama, karena FTA tidak berbadan hukum Indonesia,” kata Tata Kesantra melalui pesan singkat WhatsApp.

Permohonan JR tersebut diajukan pada hari Jumat (31/12/2021) pukul 22.00 WIB. Kemudian dibuat dan ditandatangani oleh panitera MK pada hari Senin (3/1/2022) pukul 16.41 WIB.

Diaspora mulai dari Amerika Serikat, UK, Eropa, Timur Tengah, Asia Pasifik, hingga Australia memberi kuasa kepada pengacara Tata Negara Refly Harun& Parners serta Denny Indrayana Law Firm (Indrayana Center for Goverment, Constitution, and society) untuk mewakili gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Diaspora Indonesia ini punya latar belakang sosial bermacam-macam mulai yang bekerja di kantor pusat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di kantor Parlemen Eropa, pengusaha, profesional, karyawan swasta, sampai buruh migran (TKI), pensiunan, dan ibu rumah tangga.

Dari segi usia anggota diaspora bervariasi dari milenial yang berusia 28 tahun hingga yang berusia 75 tahun, semua bersama-sama meminta agar aturan tentang PT 20 persen dibatalkan menjadi 0 persen, untuk menjamin berjalannya demokrasi di tanah air.

“Tidak ada satu pun negara demokrasi menerapkan ambang batas dalam pencalonan presiden,” ujar Tata dalam rilisnya.

Lebih lanjut dikatakan, aturan tentang PT dalam pasal 222 UU No 7 tahun 2017 bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5), yang tidak mengandung ketentuan tentang ambang batas. 

“Ketentuan tentang PT 20 Persen membatasi munculnya calon-calon presiden dan ini menghambat demokrasi,” katanya.

Konstitusi menjamin bahwa rakyat Indonesia dalam setiap lima tahun diberi kesempatan untuk memilih calon-calon pemimpin yang amanah dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, karena kedaulatan ada ditangan rakyat. 

Kedaulatan bukan ditangan partai atau segelintir elite yang berkedok membela kepentingan bangsa dan negara, tetapi akhirnya menjadikan bumi dan kekayaan alam Indonesia sebagai bancakan bersama.

Diaspora Indonesia sangat merindukan pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

“Untuk itu Diaspora Indonesia berharap agar seluruh anak bangsa bersama-sama menuntut hak konstitusionalnya, dan mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat, dengan mendukung JR sebagai salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur serta disegani dalam pergaulan Internasional,” tegasnya.

Berikut daftar diaspora Indonesia yang menggugat PT 20 persen:

1.Tata Kesantra, karyawan swasta, tinggal di New York USA

2.Ida Irmayani, karyawan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tinggal di New York USA

3.Sri Mulyani Masri, karyawan swasta, tinggal di New Jersey, USA

4.Safur Baktiar, karyawan swasta, tinggal di Pennsylvania, USA

5.Padma Anwar, karyawan swasta, tinggal di New Jersey, USA

6.Christcisco Komari, karyawan swasta, tinggal di California, USA

7.Krisna Yudha, karyawan swasta, tinggal di Washington, USA

8.Eni Garniasih Kusnadi, karyawan swasta, tinggal di California, USA

9.Novi Karlinah, karyawan swasta, tinggal di California, USA

10.Nurul Islah, dental ceramist, tinggal di Washington, USA

11.Faisal Amini, Restorative Nurse, tinggal di Washington, USA

12.Muhammad Maudy ALwi, konsultan aset dan keuangan, tinggal di Bonn Jerman

13.Marnila Buckingham, ibu rumah tangga, tinggal di West Sessex UK (Inggris)

14.Deddy Heyder Sungkar, wiraswasta, tinggal di Amsterdam, Netherland

15.Rahmatiah, karyawan swasta, tinggal di Paris, Perancis

16.Mutia Saufni Fisher,ibu rumah tangga, tinggal di Switzerland

17.Karina Ratana Kanya, ibu rumah tangga, tinggal di Singapore

18.Winda Oktaviana, buruh migran Taiwan, tinggal di Taiwan

19.Tunjiah Binti Dul Warso, buruh migran Hongkong, tinggal di Kowloon Hongkong

20.Muji Hasanah, buruh migran Hongkong, tinggal di Hongkong

21.Agus Riwayanto,karyawan swasta, tinggal di Hiroekimae Jepang

22.Budi Satya Pramudia, wiraswasta, tinggal di Western Australia, Australia

23.Jumiko Sakarosa, ibu rumah tangga, tinggal di Western Australia, Australia

24.Ratih Ratna Purnami, pensiunan, tinggal di Western Australia, Australia

25.Fatma Lenggogeni, karyawan swasta, tinggal di New South Wales, Australia

26.Edwin Syafdinal Syafril, karyawan swasta, tinggal di Qatar

27. Agri Sumara, karyawan swasta, tinggal di Qatar. [Red]

Read More

Hadiri Muktamar ke-34 NU, Danlanud Pangeran M. Bun Yamin Sambut Kedatangan RI 1 dan RI 2

LAMPUNG - Bersama segenap Unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin Letkol Nav Yohanas Ridwan, S.T., menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. (H.C.) K. H. Ma'ruf Amin dalam lawatanya di Provinsi Lampung, Rabu (22/12/2021).

Acara penyambutan kedatangan pimpinan Republik Indonesia ini berlangsung di Appron VIP Bandara Internasional Radin Inten II, Lampung. 

Dalam kunjungannya tersebut, Presiden RI dan Wapres RI membuka secara langsung berlangsungnya acara Muktamar ke-34 NU di Pondok Pesantren (Ponpes) Daarussa'adah, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung.

Sebelum tiba di Lampung, baik Presiden RI maupun Wapres RI beserta rombongan bertolak ke Provinsi Lampung dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pagi hari tadi dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan BBJ-2 untuk Bapak Presiden RI dan Pesawat Boeing VVIP milik TNI AU untuk Bapak Wapres RI.

Turut serta dalam menghadiri kegiatan ini, yakni: Ketum PBNU Said Aqil Siroj, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wamenag Zainut Tauhid, dan rombongan.

Sementara itu, turut hadir dalam penyambutan kedatangan Presiden RI dan Wapres RI, yakni: Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Kapolda Lampung Irjen Pol. Drs. Hendro Sugiatno, M.M., unsur Pejabat TNI dan Polri Provinsi Lampung, serta perwakilan Forkopimda Provinsi Lampung. [Red]

Read More

Letkol Imam Safei Pimpin Apel Pengecekan Personel Pengamanan VVIP di Hotel Emersia

BANDAR LAMPUNG — Kepala Staf Kodim 0410/KBL Letkol Inf Dr. Drs Imam Safei SH.,MH, memimpin apel pengecekan personel gabungan TNI-Polri di halaman Hotel Emersia Jln. Wolter Monggonsidi, Pengajaran, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, pada Rabu (22/12).

Dalam hal ini, Letkol Inf Imam Safei sebagai Dansub Satgas Very Very Important Person (VVIP) di Hotel Emersia dalam rangka pengamanan Presiden Republik Indonesia (RI 1) Ir Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI 2) KH. Ma'ruf Amin.

Pada kesempatan itu, Letkol Imam mengatakan pada hari ini personel gabungan TNI dan Polri mendapat tugas pengamanan RI 1 dan RI 2 dalam rangka menghadiri pelaksanaan Muktamar NU Ke-34 Tahun 2021.

Letkol Imam juga menegaskan kepada personel gabungan agar selalu waspada sehingga kegiatan pengaman Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesi berjalan dengan aman dan lancar.

"Oleh karenanya, dalam pelaksanaan Pengamanan ini jangan di anggap sepele. Tetap waspada agar kunjungan RI 1 dan RI 2 berjalan dengan kondusif," tegasnya.

Hadir dalam kegiatan antara lain, Pasi Gakkum Denpom ll/3 Lampung Kapten Cpm Heru, Kapolsek TBU Kompol Robby, Plh Danramil 410 - 03/TBU Kapten Cpl Made Diasmika, Paspampres Lettu Arm. Solehudin, Danton A.T Kompi Markas Yonif 9 Mar Lettu Mar Sapari Udin. [Sur]

Read More

Sejarah Bangsa Harus Dihidupkan dan Dirawat Bersama

JAKARTA - Tak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa sejak 2014 lalu, 14 Desember disepakati menjadi Hari Sejarah.

Sekelompok sejarawan dan aktivis sejarah yang antara lain dimotori oleh Mukhlis Paeni yg kala itu menjadi Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia dan beberapa komunitas sejarah lain yang juga mendapat dukungan dari Direktorat Sejarah Kementrian Pendidikan, Riset dan Teknologi RI menggagas lahirnya Hari Sejarah ini.

Bukan tanpa alasan 14 Desember yang dipilih dari 356 hari yang ada dalam setahun. Tanggal tersebut diambil karena Kongres Sejarah Indonesia pertama yang diadakan pada 14-18 Desember 1957 di Yogyakarta.

Kongres sejarah 1957 memang merupakan sebuah penanda penting dalam studi sejarah di Indonesia karena untuk pertama kalinya para sejarawan berkumpul untuk merumuskan agenda bersama, khususnya mengangkat sudut pandang Indonesia tentang sejarah.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi keberadaan Hari Sejarah yang jatuh pada hari ini. Menurutnya, Hari Sejarah merupakan sebuah momen penting yang perlu diketahui dan ditandai tak hanya oleh para sejarawan, tapi juga oleh masyarakat.

Puan mengatakan dengan tegas bahwa sebuah bangsa tak mungkin lepas dari sejarah yang membuatnya mengada. "Sejak lama, para pendiri bangsa sudah mewanti-wanti kita sebagai penerus bangsa untuk tidak sekali pun meninggalkan sejarah," katanya, mengutip Jasmerah yang merupakan akronim dari kalimat, Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah yang merupakan jargon terkenal dari Presiden Sukarno

Ia pun meyakini, sebagai sebuah landasan bangsa, sejarah perlu dirawat dan dihidupi tak hanya oleh para sejarawan, melainkan juga oleh masyarakat. 

Kurang tersosialisasinya Hari Sejarah ke kalangan masyarakat umum juga disinyalir oleh Direktur Jenderal Kebudayaan RI, Hilmar Farid yang juga seorang sejarawan dan pendiri Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI). Menurutnya, Hari Sejarah saat ini masih menjadi semacam pengingat bagi kalangan yang punya perhatian khusus pada penulisan sejarah tentang agenda bersama yang dibicarakan dalam Kongres 1957 dan belum terlalu diketahui oleh masyarakat di luar lingkungan sejarwan dan pemerhati sejarah.

"Mungkin karena sifatnya yang sangat spesifik, yaitu memperingati sebuah kongres ahli sejarah yang terjadi 1957. Kesadaran sejarah masyarakat saat ini mungkin jauh lebih terarah pada peringatan yang lain seperti Proklamasi 17 Agustus, Sumpah Pemuda, atau HUT kabupaten/kota, provinsi, dan seterusnya," Hilmar mengungkapkan.

Sebagai seorang sejarawan, Hilmar berharap Hari Sejarah yang kini secara rutin diperingati dapat menjadi pemicu munculnya inisiatif penelitian dan penulisan sejarah yang dapat berkontribusi pada pembentukan pendapat dan pandangan publik. 

"Studi sejarah menyediakan data dan informasi sebagai basis dari informed discussion yang sangat esensial dalam masyarakat yang sehat. Studi sejarah dapat menghindarkan kita dari prasangka, spekulasi, hoax dll yang merajai ruang publik kita sekarang ini," Hilmar menandaskan. [Red]

Read More

Kapolri Ingin Lemdiklat Jadi "Dapur" Pencetak SDM Unggul yang Dicintai Masyarakat

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap bahwa Lemdiklat Polri harus menjadi "dapur" untuk mencetak sosok personel kepolisian yang memiliki kompetensi dan kualitas yang baik seperti yang diharapkan dan dicintai serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Sigit dalam sidang pleno Dewan Pendidikan dan Pelatihan (Wandiklat) Polri, Rabu (8/12/2021). Menurut Sigit, Wandiklat memiliki peran penting sebagai tahap awal perumusan kebijakan yang menentukan kompetensi dan kualitas seorang prajurit Korps Bhayangkara.

"Oleh karena itu untuk pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang unggul, Lemdiklat Polri menjadi kunci utama sebagai "dapur" pengolahan SDM Polri. Agar betul-betul terwujud SDM Polri yang unggul," kata Sigit dalam arahannya. 

Dalam Wandiklat ini, mantan Kapolda Banten tersebut menekankan, pentingnya menerapkan tiga kompentensi, yakni, kompetensi teknis, kompetensi Leadership dan kompetensi etika. Serta tetap mengacu pada delapan standar pendidikan Polri, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

"Delapan standar pendidikan ini tentunya harus kita jadikan acuan sehingga betul-betul bisa dilaksanakaan dengan baik," ujar Sigit.

Terkait tiga kompentensi, eks Kabareskrim Polri ini menegaskan harus diterapkan di seluruh pendidikan yang ada, mulai dari Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) dan Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum).

"Output yang kita harapkan, dimana mereka memiliki kompetensi teknis, kompetensi etika dan kompetensi Leadership. Sehingga betul-betul bisa dilahirkan personel Polri yang memiliki kemampuan sebagai Polri yang memiliki SDM yang mumpuni, unggul, dan profesional. Sehingga kita mampu lahirkan dan wujudkan personel Polri yang pada saat melaksanakan tugasnya menjadi Polri yang betul-betul bisa dekat dengan masyarakat, bisa dipercaya masyarakat dan dicintai masyarakat. Ini adalah PR kita," ucap Sigit.

Menurut Sigit, tiga kompetensi mutlak harus dimiliki oleh personel kepolisian. Sebab itu, Sigit berharap, Lemdiklat Polri menanamkan hal itu sejak awal mula pendidikan dan pelatihan dengan cara yang tepat dan proporsional.

Dari segi pembentukan, kata Sigit, maka yang harus disajikan adalah kompetensi teknis dan kompetensi etika. Lalu, di segi pengembangan yang harus diberikan adalah kompetensi Leadership dan etika yang harus betul-betul ditanamkan.

"Pendidikan pengembangan Dikbangspes, kompetensi teknis yang kita harapkan betul-betul bisa dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas terkini," tutur Sigit.

Dari proses pembentukan, Sigit juga menegaskan bahwa, personel kepolisian harus dapat melakukan diskresi kepolisian dan penggunaan kekuatan secara bertanggung jawab.

Pasalnya, hal itu harus sesuai dengan asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas (keperluan) dan akuntabilitas.

Dalam kesempatan ini, Sigit juga mengingatkan soal harapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan SDM yang unggul dan Presisi dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Karena itu, pengembangan SDM di Korps Bhayangkara menjadi salah satu peran yang sentral.

"Untuk itu pengembangan SDM Polri harus diperhatikan secara serius. Mulai dari rekrutmen pendidikan dan promosi harus dilakukan transparan dan akuntabel. Kemudian harus dibentuk dan diciptakan karakter sesuai dengan tugas Polri dan tentunya harus menguasai ilmu pengetahuan yang baru," tutup Sigit. [Red]

Read More