Kemenkeu Satu Expo Langkah Nyata Dukung Kemajuan UMKM Nasional

GK, Bandar Lampung –  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Lampung 

menyelenggarakan UMKM Expo Tahun 2023 yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Selasa(24/10/23).

Kemenkeu Satu Lampung UMKM Expo Tahun 2023 adalah kegiatan yang dirancang khusus dalam rangka memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) di Provinsi Lampung. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Wamenkeu), Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Forkopimda, dan pejabat lainnya di 

lingkungan Kemenkeu serta stakeholder lainnya.

Pada rangkaian acara Kemenkeu Satu Lampung UMKM Expo Tahun 2023, dilakukan juga pelepasan ekspor terhadap produk-produk UMKM asal Lampung, antara lain Produk 

Keripik Pisang UMKM Rafins Snack sebanyak 4,86 Ton tujuan Malaysia dengan nilai barang 

sebesar Rp332.700.000,-, Produk UMKM Batik Gabovira dan UMKM Kahut Sigerbori 

sebanyak 6,3 Kilogram tujuan Belanda dengan nilai barang sebesar Rp6.657.000,-. Selain itu, 

terdapat Produk Pisang Mas Hasil Kolaborasi Koperasi Produsen Tani Hijau Makmur dengan 

PT Great Giant Pineapple sebanyak 20,02 ton tujuan Oman dengan nilai barang sebesar 

Rp226.400.000,- dan 5,74 ton tujuan Singapura dengan nilai barang sebesar Rp88.900.000. 

Terakhir, Produk Lada Putih Hasil Kolaborasi UMKM Perorangan dengan PT Putra Bali 

Adyamulia sebanyak 15 ton tujuan Taiwan dengan nilai barang sebesar Rp1,4 miliar.

Kemenkeu Satu Lampung UMKM Expo Tahun 2023 merupakan langkah nyata 

Kementerian Keuangan dalam upaya mendukung kemajuan UMKM nasional. Menurut Wamenkeu, kegiatan pelepasan ekspor termasuk salah satu fungsi strategis Kemenkeu, dalam memberikan fasilitasi perdagangan luar negeri dan mendukung industri dalam negeri, khususnya bagi UMKM. 

"Produk Indonesia menjadi kebanggaan Indonesia, merk Indonesia, produk Indonesia beredar di luar negeri bukan saja menghasilkan devisa tapi jauh yang lebih penting adalah menghasilkan kebanggaan untuk Indonesia.

Kami dari Kementerian Keuangan akan terus siap 

berkolaborasi dengan pihak yang terkait. Saya menyampaikan apresiasi pada Pemerintah 

Provinsi, Kabupaten dan Kota di Lampung yang bisa mendukung UMKM kita ke depan, 

" ungkap Wamenkeu. 

Di kesempatan yang sama, Gubernur Lampung menyampaikan apresiasinya kepada Kemenkeu yang telah mendukung UMKM di Lampung. Ia juga memberikan apresiasinya 

kepada UMKM Lampung yang telah menjadi salah satu penyokong perekonomian di 

Lampung. "UMKM Lampung mampu mempertahankan bisnis UMKM secara masif dan pertumbuhan ekspor UMKM semakin bertambah setiap tahunnya. Kami juga menyampaikan apresiasi kami, tidak hanya kepada Kemenkeu Satu Lampung, tapi juga kepada para pelaku UMKM atas semangat dan jerih payahnya sehingga bisa mencapai hasil ini, " katanya.

Selain itu, Kemenkeu Satu Lampung UMKM Expo Tahun 2023 menghasilkan 

kesepakatan business matching berupa penandatanganan kontrak penjualan hasil produksi 

atas produk pisang mas, antara Koperasi Produsen Tani Hijau Makmur dan PT Great Giant 

Pineapple untuk tahun 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp17 miliar. Pelepasan ekspor dan 

business matching ini merupakan hasil pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Kemenkeu 

Satu Lampung, melalui Kelompok Kerja (POKJA) UMKM yang dipimpin oleh Kepala Kantor 

Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan 

pendampingan berupa asistensi, sosialisasi, klasterisasi, dan kurasi UMKM pada portal 

Kemenkeu Satu yang khusus diciptakan untuk Pemberdayaan UMKM, yaitu portal UKME yang 

dapat diakses melalui laman ukme.kemenkeu.[Red]

Read More

Pemkot Bandar Lampung Diduga Lakukan Gratifikasi dalam Pengajuan Pinjaman PEN Pada PT. SMI

BANDAR LAMPUNG - Soal Rencana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemkot Bandar Lampung pada PT. SMI diduga ada indikasi korupsi/gratifikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Kemendagri dan Kemenkeu.

Dugaan indikasi korupsi/gratifikasi tersebut dalam rangka meloloskan pinjaman PEN Pemkot Bandar Lampung dari PT. SMI sebesar Rp.150 Milyar. 

Adapun modusnya, menurut laporan dari seseorang yang identitasnya minta untuk tidak dipublikasikan menjelaskan dengan awak media, pada Senin (27/12/2021).

"Modusnya adalah dengan pemberian fee oleh sekretaris BPKAD Kota Bandar Lampung M. Nuramdan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, untuk menyetujui Pemda Kota Bandar Lampung mendapatkan hutang PEN dari PT. SMI," ujarnya.

Masih menurut keterangannya, "Kemudian Sekretaris BPKAD Kota Bandar Lampung juga memberikan fee kepada oknum di DJPK Kementerian Keuangan untuk menyatakan bahwa Kota Bandar Lampung APBDnya layak mendapatkan hutang dari PT. SMI yang kondisi riilnya itu akan sangat membebani APBD Kota Bandar Lampung yang sudah sangat banyak defisitnya," tandasnya.

Ketika awak media mencoba mengkonfirmasi terkait dugaan tersebut kepada Sekretaris BPKAD Kota Bandar Lampung, M.Nuramdan di ruang kerjanya pada Selasa (28/12/2021), ia mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.

"Informasi itu tidak benar, bagaimana kami mau melakukan gratifikasi, Dirjen itu di chat WA tidak membalas, ditelepon tidak mengangkat, apalagi mau ditemui," ujar Ramdan.

Lebih lanjut Ramdan mengatakan, bahwa perjanjian dengan PT. SMI hingga saat ini masih belum selesai, karena belum ada persetujuan dari Kemendagri dan besaran pinjaman yang diajukan menurutnya sebesar Rp. 149 Milyar.

"Hingga detik ini perjanjian dengan PT. SMI masih belum selesai, dan baru besok (Rabu, 29/12/2021) akan ditandatangani, itupun atas kebijakan dari PT. SMI sendiri, karena belum ada persetujuan dari Kemendagri," pungkasnya. [Sur]

Read More