Diaspora Indonesia di 12 Negara Gugat Threshold 20 Persen

JAKARTA - Gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen bergaung sampai ke luar negeri. Anggota diaspora Indonesia yang bergabung dalam kelompok diskusi Forum Tanah Air (FTA) secara resmi mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar ambang batas dihapus dijadilan nol persen.

Diaspora Indonesia yang mengajukan judicial review (JR) tersebar di 12 negara di beberapa benua, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Asia.

Juru bicara  pemohon Tata Kesantra mengatakan, ide pengajuan judicial review (JR) ini awalnya muncul dalam diskusi-diskusi kecil di Forum FTA. Kemudian dibahas lagi dalam diskusi akhir tahun dalam kaleideskop Hukum dan HAM bersama Refly Harun dan Haris Azhar.

Diskusi berlanjut dalam Kaleideskop Politik bersama Rocky Gerung, Fadli Zon dan Mardani Ali Sera. ''Setelah itu saya hubungi Refly Harun untuk meminta arahan tentang pengajuan dari teman-teman FTA. Karena yang bisa mengajukan JR itu perseorangan atau badan hukum maka kami mengajukan atas nama perseorang secara bersama sama, karena FTA tidak berbadan hukum Indonesia,” kata Tata Kesantra melalui pesan singkat WhatsApp.

Permohonan JR tersebut diajukan pada hari Jumat (31/12/2021) pukul 22.00 WIB. Kemudian dibuat dan ditandatangani oleh panitera MK pada hari Senin (3/1/2022) pukul 16.41 WIB.

Diaspora mulai dari Amerika Serikat, UK, Eropa, Timur Tengah, Asia Pasifik, hingga Australia memberi kuasa kepada pengacara Tata Negara Refly Harun& Parners serta Denny Indrayana Law Firm (Indrayana Center for Goverment, Constitution, and society) untuk mewakili gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Diaspora Indonesia ini punya latar belakang sosial bermacam-macam mulai yang bekerja di kantor pusat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di kantor Parlemen Eropa, pengusaha, profesional, karyawan swasta, sampai buruh migran (TKI), pensiunan, dan ibu rumah tangga.

Dari segi usia anggota diaspora bervariasi dari milenial yang berusia 28 tahun hingga yang berusia 75 tahun, semua bersama-sama meminta agar aturan tentang PT 20 persen dibatalkan menjadi 0 persen, untuk menjamin berjalannya demokrasi di tanah air.

“Tidak ada satu pun negara demokrasi menerapkan ambang batas dalam pencalonan presiden,” ujar Tata dalam rilisnya.

Lebih lanjut dikatakan, aturan tentang PT dalam pasal 222 UU No 7 tahun 2017 bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5), yang tidak mengandung ketentuan tentang ambang batas. 

“Ketentuan tentang PT 20 Persen membatasi munculnya calon-calon presiden dan ini menghambat demokrasi,” katanya.

Konstitusi menjamin bahwa rakyat Indonesia dalam setiap lima tahun diberi kesempatan untuk memilih calon-calon pemimpin yang amanah dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, karena kedaulatan ada ditangan rakyat. 

Kedaulatan bukan ditangan partai atau segelintir elite yang berkedok membela kepentingan bangsa dan negara, tetapi akhirnya menjadikan bumi dan kekayaan alam Indonesia sebagai bancakan bersama.

Diaspora Indonesia sangat merindukan pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

“Untuk itu Diaspora Indonesia berharap agar seluruh anak bangsa bersama-sama menuntut hak konstitusionalnya, dan mengembalikan kedaulatan ditangan rakyat, dengan mendukung JR sebagai salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur serta disegani dalam pergaulan Internasional,” tegasnya.

Berikut daftar diaspora Indonesia yang menggugat PT 20 persen:

1.Tata Kesantra, karyawan swasta, tinggal di New York USA

2.Ida Irmayani, karyawan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tinggal di New York USA

3.Sri Mulyani Masri, karyawan swasta, tinggal di New Jersey, USA

4.Safur Baktiar, karyawan swasta, tinggal di Pennsylvania, USA

5.Padma Anwar, karyawan swasta, tinggal di New Jersey, USA

6.Christcisco Komari, karyawan swasta, tinggal di California, USA

7.Krisna Yudha, karyawan swasta, tinggal di Washington, USA

8.Eni Garniasih Kusnadi, karyawan swasta, tinggal di California, USA

9.Novi Karlinah, karyawan swasta, tinggal di California, USA

10.Nurul Islah, dental ceramist, tinggal di Washington, USA

11.Faisal Amini, Restorative Nurse, tinggal di Washington, USA

12.Muhammad Maudy ALwi, konsultan aset dan keuangan, tinggal di Bonn Jerman

13.Marnila Buckingham, ibu rumah tangga, tinggal di West Sessex UK (Inggris)

14.Deddy Heyder Sungkar, wiraswasta, tinggal di Amsterdam, Netherland

15.Rahmatiah, karyawan swasta, tinggal di Paris, Perancis

16.Mutia Saufni Fisher,ibu rumah tangga, tinggal di Switzerland

17.Karina Ratana Kanya, ibu rumah tangga, tinggal di Singapore

18.Winda Oktaviana, buruh migran Taiwan, tinggal di Taiwan

19.Tunjiah Binti Dul Warso, buruh migran Hongkong, tinggal di Kowloon Hongkong

20.Muji Hasanah, buruh migran Hongkong, tinggal di Hongkong

21.Agus Riwayanto,karyawan swasta, tinggal di Hiroekimae Jepang

22.Budi Satya Pramudia, wiraswasta, tinggal di Western Australia, Australia

23.Jumiko Sakarosa, ibu rumah tangga, tinggal di Western Australia, Australia

24.Ratih Ratna Purnami, pensiunan, tinggal di Western Australia, Australia

25.Fatma Lenggogeni, karyawan swasta, tinggal di New South Wales, Australia

26.Edwin Syafdinal Syafril, karyawan swasta, tinggal di Qatar

27. Agri Sumara, karyawan swasta, tinggal di Qatar. [Red]

Read More

MPR-RI Bekerjasama Dengan LKIP Provinsi Lampung Adakan Seminar Nasional

BANDAR LAMPUNG - Wakil Ketua MPR-RI H. Ahmad Muzani yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra menghadiri acara Seminar Nasional dengan Tema "UMKM Maju Indonesia Bangkit" yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Emersia Bandar Lampung, Rabu (15/12/2021).

Acara Seminar Nasional tersebut diselenggarakan oleh MPR-RI yang bekerjasama dengan Lembaga Kajian Pendidikan (LKIP) Provinsi Lampung, dan bertindak sebagai Narasumber dalam Acara Seminar Nasional tersebut adalah, Dr. Ayi Ahadiat, SE., MBA. (Akademisi FEB Universitas Lampung), Ahmad Giri Akbar, SE.,MBA. (Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Lampung), M. Malik Purnama (Pelaku UMKM Lamban Production), dan bertindak sebagai Moderator Albert Maybiantoro, S.Pd., M.Pd. 

Dan acara Seminar Nasional tersebut dihadiri oleh lebih kurang 164 Peserta, yang terdiri dari perwakilan mahasiswa, para pelaku UMKM, pemerhati UMKM, pengurus HIPMI, dan pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya Wakil Ketua MPR-RI H. Ahmad Muzani mengatakan, bahwa Lampung adalah Provinsi yang memiliki UMKM terbaik di seluruh Indonesia.

"Kita bersyukur dan bangga, karena ditengah pandemi covid-19 yang melanda bangsa Indonesia, provinsi Lampung UMKMnya merupakan yang terbaik dari seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu menurut Sekjen Partai Gerindra tersebut, Provinsi Lampung ini terdapat banyak sekali produk UMKM yang mendunia yang membuat Lampung terkenal hingga ke mancanegara.

"Kita juga patut bersyukur dan bangga, karena Lampung ini terkenal hingga ke Mancanegara berkat sumberdaya alam yang dimiliki dan berkat kreativitas pelaku UMKM yang banyak berinovasi dalam melakukan usaha yang bisa menjangkau pasar internasional," katanya.

Adapun Sumber Daya Alam dan produk UMKM yang berasal dari Provinsi Lampung cukup banyak. 

"Sumber Daya Alam yang dimiliki Lampung ini cukup banyak, diantaranya adalah kopi Robusta, kripik pisang, nanas, kakao, dan dari segi kerajinan ada tenun kain tapis yang juga sudah mendunia," imbuh Ahmad Muzani.

Untuk itu perlu dilakukan inovasi dan kreativitas bagi para pelaku UMKM agar lebih maju dan bisa lebih menguasai pasar internasional.

"Ditengah kondisi Pandemi covid-19 ini, diharapkan agar pelaku UMKM lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi, agar hasil dari usaha UMKM di Lampung ini semakin maju, karena jika UMKM maju Indonesia juga akan bangkit dan akan maju dan keluar dari keterpurukan ekonomi akibat pendemi covid-19," pungkasnya.

Mengingat situasi Pandemi covid-19 belum berakhir, maka acara Seminar Nasional tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes), seluruh peserta sebelum memasuki ruangan di cek suhu tubuh terlebih dahulu, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. [Nnd]

Read More

Mustafa Kemal, Soekarno & Gerakan Nasionalisme Indonesia

Mustafa Kemal kadung dianggap tokoh antagonis dalam sejarah Islam. Dia digambarkan kejam, pemabuk, dan biang kerok runtuhnya Kesultanan Ottoman atau Usmaniah. Padahal tak semua gambaran itu benar.

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah meninjau ulang rencana pemberian nama Jalan Atatürk di Jakarta. Alasannya klasik, Atatürk adalah simbol sekularisme.

Maklum, Mustafa Kemal kadung dianggap tokoh antagonis dalam sejarah Islam. Dia digambarkan kejam, pemabuk, dan biang kerok runtuhnya Kesultanan Ottoman atau Usmaniah.

Namun demikian jika menilik ke belakang, Mustafa Kemal Atatürk memiliki persinggungan yang cukup kuat dengan gerakan kebangsaan di Indonesia. Sosok Mustafa Kemal menjadi salah satu inspirasi tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia, terutama Soekarno.

Soekarno bahkan mengulas secara khusus keberadaan sosok Mustafa Kemal dan nasionalisme Turki dalam bukunya yang legendaris Di Bawah Bendera Revolusi. Tokoh kemerdekaan itu sangat menghormati Mustafa.

Sementara di Turki, sampai sekarang, ketika pengagum khilafah menghujatnya habis-habisan, bangsa Turki, termasuk Erdogan, justru sangat menghormati Mustafa Kemal Atatürk yang artinya memang “Bapak Bangsa Turki”.

Mau bukti? Cek aja akun Youtube Oki Setiana Dewi, salah satu bintang pelem yang tiba-tiba jadi ustazah. Suatu kali, Oki bertanya kepada orang Turki soal Erdogan dan Mustafa Kemal. Entah kurang wawasan, enggak paham politik, buta sejarah, atau hanya mendengar informasi dari Felix Siauw, Oki dengan lugu bertanya kepada pemuda Turki tersebut, pilih Mustafa Kemal atau Erdogan?

Pemuda itu jawab Mustafa Kemal. Betapapun kesan atau citra buruk yang digembar-gemborkan Felix Siauw dan kawan-kawan, Mustafa Kemal tetap sosok penting dalam sejarah Turki modern. Jasa Mustafa Kemal kepalang besar dibanding citra buruk yang dideskripsikan & dipahami oleh orang non-Turki.

Coba bayangkan jika Türk Ulusal Hareketi atau Gerakan Nasional Turki tak pernah ada, wilayah eks Ottoman di Anatolia & Trakia Timur hampir pasti menjadi bagian negara lain, Yunani terutama. Jika itu terjadi, Hagia Sophia bakal balik menjadi gereja Ortodoks. Erdogan ujung-ujungnya tidak bisa nebeng popularitas dengan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid seperti saat ini

Sayangnya, orang non-turki dan pengagum khilafah Usmani sering memahami sejarah secara parsial. Mereka kerap terjebak pada romantisme sejarah yang bergelimang kejayaannya. Hasilnya, banyak orang lupa daratan, bias dan enggak kontekstual.

Padahal, Ottoman abad XIX & awal abad XX berbeda dengan Ottoman abad 15 yang masyur dengan pasukan Janissary yang kuat. Ottoman adalah The Sick Man, pesakitan Eropa yang bukan saja kalah dalam banyak peperangan, juga tertinggal dari sisi ilmu pengetahuan.

Nasib Ottoman makin tak menentu pasca Perang Dunia I. Sebagai bagian dari Blok Sentral yang kalah perang, Ottoman harus merelakan wilayahnya yang luas dibagi-bagi dan diduduki oleh blok pemenang perang. Inggris mengambil kawasan Arab. Sementara sebagian Anatolia dikuasai Prancis & Yunani.

Beruntung Turki punya Mustafa Kemal dan Türk Ulusal Hareketi yang kemudian melancarkan perang kemerdekaan Turki. Mereka mampu mengkonsolidasikan kekuatan yang tercerai-berai. Merebut setiap jengkal wilayah yang dikuasai Yunani dan Prancis.

Hasilnya, pada Juli 1923 perjanjian Lausanne ditandatangani, Yunani & sekutu kalah perang. Mereka hengkang dari wilayah Anatolia dan Thrace Timur diikuti oleh pertukaran populasi muslim Turki dan Ortodoks Yunani.

Negara Turki kemudian terbentuk, hanya jalannya bukan lagi negara konservatif seperti Ottoman, tetapi Turki modern dengan nilai sekular seperti sekarang ini. Mustafa Kemal kemudian diketahui sebagai presiden yang pertama dengan gelar Atatürk atau Bapak Bangsa Turki.

Jalan sekular yang ditempuh Mustafa, kelak memengaruhi para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia.

Sumber

Read More

Kapolri Tekankan TNI-Polri Terus Bersinergi Wujudkan Target Vaksinasi Presiden Jokowi

Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kegiatan serbuan vaksinasi dan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Akabri 89 di Gedung Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (13/10/2021).

Dalam kegiatan yang masih dalam rangka HUT TNI ke-76 dengan tema 'Pengabdian 33 Tahun TNI-Polri AKABRI 89' itu, mereka juga menyempatkan secara langsung untuk menyapa Kodam V/Brawijaya dan Kodam VI/Mulawarman secara virtual.

Sigit menekankan, Indonesia sempat mengalami laju pertumbuhan Covid-19 yang cukup tinggi. Namun, kata Sigit, saat ini kasus aktif harian telah mengalami penurunan drastis berkat kerja keras dan soliditas penanganan Pandemi virus corona dari TNI, Polri, Pemda, Dinas kesehatan dan seluruh stakeholder.

"Alhamdulilah berkat kerja keras seluruh rekan-rekan semua khususnya TNI-Polri hari ini kasus harian kita sudah dibawah seribu dan ini berkat kerja keras dan soliditas TNI-Polri dan seluruh masyarakat yang tergabung dalam hal ini Dinkes, relawan dan seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam menghadapi Pandemi Covid-19," kata Sigit dalam tinjauannya.

Disisi lain, mantan Kapolda Banten ini juga memaparkan bahwa Indonesia telah melampaui 150 juta suntikan vaksinasi. Hal itu berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Namun, Ia berharap, akhir tahun nanti suntikan vaksin di Indonesia bisa mencapai angka 200-250 juta. Sigit juga menyebut, berkat kerja keras dari seluruh pihak yang mendukung kebijakan Pemerintah, Indonesia menjadi peringkat pertama di Asia Tenggara dalam penanganan Covid-19. 

Namun, Sigit meminta, seluruh pihak terus melakukan upaya-upaya terkait akselerasi vaksinasi guna target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat segera terwujud.

"Ada PR yang harus kami selesaikan bahwa memang untuk bisa mempertahankan dan mencapai terbentuknya kekebalan komunal sampai 70 persen mau tak mau kami harus melanjutkan akselerasi vaksinasi sebagaimana yang diharapkan Bapak Presiden untuk mencapai laju suntikan 2 juta dalam satu hari," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Selain itu, Sigit juga meminta kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk menyiapkan penanganan yang tepat bagi kontingen-kontingen perwakilan daerahnya setelah bertanding di PON ke-XX di Papua.

"Kita tahu beberapa hari lalu ada 86 orang terkonfirmasi positif. Dan ini tentunya mereka akan kembali ke wilayah masing-masing. Dalam kesempatan ini tolong terkait dengan SOP prokes yang saat ini telah kami laksanakan, tolong betul-betul dilakukan sehingga tidak terjadi munculnya klaster baru paska-PON di wilayah rekan-rekan semua," ucap Sigit.

Menurut Sigit, setiap wilayah harus menyiapkan tahapan protokol kesehatan karantina dengan matang. Tujuannya, agar tidak terjadinya penyebaran virus corona yang berpotensi menimbulkan lonjakan kasus harian bertambah. Hal itu juga harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas masyarakat.

"Ini menjadi tantangan dan tugas bersama karena ada penurunan level yang disertai kelonggaran aktivitas masyarakat. Selalu diingatkan agar masyarakat menegakan aturan prokes secara kuat. Karena kalau tidak akan ada situasi dimana kalau kita abai angka Covid-19 naik. Oleh karena itu kita lanjutkan apa yang disampaikan Pak Presiden mengejar 2 juta vaksinasi dalam satu hari," papar Sigit.

Oleh karena itu, Sigit tak lelah menyampaikan kepada jajarannya untuk tetap melakukan sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya penerapan prokes guna mencegah pertumbuhan virus corona.

"Tetap ingatkan masyarakat prokes yang baik. Terima kasih telah memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak karena memang aturan penurunan level harus kita laksanakan secara bertahap. Terima kasih rekan dan senior yang tergabung dalam Altar 89 terus solid, terus sinergi, kita bersatu, kita berjuang, kita pasti menang," tutur Sigit.

Dikesempatan yang sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi sinergitas dan soliditas TNI-Polri yang telah bekerja keras membantu Pemerintah dalam mengawal penanganan Pandemi Covid-19.

"Bagaimana kita lihat dan saksikan bersama-sama, kita lihat sinergitas TNI-Polri yang makin solid. Dimotori oleh Altar 89, Akabri angkatan 89, kami liat sama-sama kerjasama yang sangat baik selama ini terbangun TNI-Polri. Itu berikan pesan ke kita semua bahwa kita tidak boleh biarkan kita sendirian hadapi masalah berat selama Pandemi. Kita bersyukur Covid-19 makin lama makin mereda, sekarang ini sudah landai," kata Bamsoet. 

Karenanya, Bamsoet berharap, soliditas dan sinergitas TNI-Polri bisa menjadi cerminan bagi masyarakat untuk terus mau membantu Pemerintah menghadapi Pandemi virus corona.

"Semoga soliditas TNI-Polri mendorong dan membuat kita semua terinspirasi tidak boleh berdiam diri bila melihat tetangga kita, saudara-saudara kita menghadapi masalah kesulitan akibat pandemi inilah nilai gotong royong yang diajarkan," ujar Bamsoet. [Sur]

Read More