Mingrum Gumay : Negara Ini Perlu Anak Muda Yang Pikirkan Nasib Bangsa Kedepan

GK, Bandar Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Mingrum Gumay SH.,MH, menghadiri acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru (PKKMB) Universitas Tulang Bawang (UTB) yang dilaksanakan di Aula UTB. Sabtu, (23/9/2023).

Kehadiran Ketua DPRD Lampung ini menjadi sorotan utama dalam acara tersebut. Pasalnya Mingrum Gumay menjadi narasumber untuk memberikan pengetahuan bagaimana berkehidupan berbangsa dan bernegara kepada mahasiswa baru sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Mingrum Gumay mengungkapkan bahwa kehidupan kampus adalah sebuah perjalanan yang akan membentuk karakter dan membuka peluang baru bagi mahasiswa. Ia minta mahasiswa dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dengan tekun.

"Anda adalah agen perubahan masa depan. Sukses Anda bukan hanya tentang mencapai prestasi akademik, tetapi juga bagaimana Anda dapat memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat sekitar," kata Mingrum Gumay.

Ketua DPRD Lampung menyebutkan negara ini tidak membutuhkan mahasiswa yang hanya memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk dirinya sendiri bahkan bung karno juga pernah menyebutkan peranan pemuda dalam menentukan arah dan masa depan bangsa indonesia kedepan sangatlah penting.

"Mahasiswa harus memikirkan nasib bangsanya kedepan dengan cara yang sesuai dengan konstitusional dan elegant, sampaikan pokok pikiran maupun gagasan dengan baik agar apa yang dimaksud tersampaikan secara menyeluruh," Ujar Mingrum.

Mantan Aktivis GMNI ini juga berharap mahasiswa dapat mengambil peran sebagaimana fungsi dari mahasiswa itu sendiri, jangan mau di adu domba maupun melakukan hal-hal yang sifatnya tanpa kajian dan analisa yang mendalam.

"Kita ingin semua pihak memberikan masukan dan kritik sebagai sosial control yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan segalanya merupakan wujud dari demokrasi yang sebenarnya," Ungkapnya.

Terakhir ia juga mengulas bagaimana Kota Nagasaki dan Hiroshima, jatuh di Jepang, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pada saat ini pemerintahan jepang langsung bertanya berapa sisa guru yang masih hidup.

" ini artinya bagaimana peran guru atau dosen sangatlah tidak mudah untuk melahirkan generasi penerus bangsa kedepan yang memiliki aklhak yang baik,budi pekerti yang baik serta kecerdasaan yang pada hakikatnya akan digunakan untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara kedepan, hormati dan sayangi dosen yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan anak bangsa,tidaklah mungkin apa yang diberikan tidak ada manfaatnya bagi kalian,itu yang harus di ingat " Tutupnya.[Red]

Read More

Kapolri: Bayar Pajak Bermanfaat Bagi Kepentingan Masyarakat dan Negara Indonesia

GK, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa dirinya telah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan secara online atau melalui aplikasi e-filing yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Hal itu disampaikan Sigit dalam acara pelaporan SPT Tahunan oleh pejabat negara di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (8/3/2022).

"Saya Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hari ini saya sudah melaksanakan pelaporan tahunan pajak penghasilan secara online melalui elektronik filing atau biasa dikenal e-filing," kata Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit mengapresiasi kepada Ditjen Pajak yang telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui e-filing untuk memudahkan seluruh wajib pajak melakukan pembayaran atau pelaporan. Menurutnya, platform tersebut memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan terutama di tengah situasi Pandemi Covid-19.

"Tentunya pelayanan berbasis teknologi informasi menjadi pelayanan yang memudahkan. Dan dengan adanya aplikasi e-filing ini harapan kita dimanapun kita berada, kita bisa melaksanakan pembayaran pajak secara mudah, cepat, aman dan efisien. Harapan kita tentunya tepat waktu," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Eks Kapolda Banten itu menjelaskan, pajak merupakan sebagai sumber penerimaan APBN serta menjadi tulang punggung penerimaan negara. Dengan adanya sikap taat pajak, kata Sigit, hal itu sebagai cerminan dalam rangka mendukung program Pemerintah, diantaranya adalah pengendalian Pandemi Covid-19 dewasa ini.

Sigit menyatakan, dengan taat pajak di tengah Pandemi Covid-19, hal itu juga akan mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk kepentingan pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat, seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai serta hal lainnya yang meringankan beban warga ketika terjadinya Pandemi Covid-19.

"Pada kesempatan ini saya mendorong kepada seluruh wajib pajak untuk betul-betul bisa melaksanakan kewajiban pajaknya. Baik bagi wajib pajak perorangan ataupun wajib pajak badan," ucap Sigit.

Oleh sebab itu, khusus wajib pajak perorangan, Sigit menginstruksikan kepada seluruh personel Kepolisian untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar ataupun melakukan pelaporan pajak.

"Khususnya perorangan dan seluruh rekan-rekan di institusi Polri saya harapkan kewajiban kita betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik sebagai bagian dan kewajiban kita berkontribusi untuk negara," tutur Sigit.

Polri, ditegaskan Sigit, juga akan mengawal kepatuhan bagi seluruh wajib pajak khususnya wajib pajak badan, agar bisa memenuhi kewajibannya. Dengan begitu, Sigit mengungkapkan hal itu bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara dalam rangka mendorong pergerakan pertumbuhan dan perputaran ekonomi di Indonesia.

"Saya dorong mari kita bayar pajak tepat waktu paling lambat 31 Maret untuk wajib pajak perorangan dan 31 April wajib pajak badan. Dengan pajak kuat, Indonesia Maju," tutup Sigit. [Red]

Read More

Rusia Ancam Negara yang Tawarkan Diri Jadi Pangkalan Udara Ukraina

Rusia mengancam negara manapun yang menawarkan pangkalan udaranya untuk angkatan udara Ukraina yang menyerang target Rusia akan dianggap telah memasuki konflik.

GARIS KOMANDO - Rusia mengancam negara manapun yang menawarkan pangkalan udaranya untuk angkatan udara Ukraina yang menyerang target Rusia akan dianggap telah memasuki konflik, seperti dilaporkan kantor berita Rusia, TASS pada Minggu.

"Menggunakan lapangan terbang negara-negara tetangga menjadi pangkalan pesawat militer Ukraina dan penggunaannya selanjutnya untuk melawan angkatan bersenjata Rusia dapat dianggap sebagai keterlibatan negara-negara ini dalam konflik bersenjata,” jelas juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, dikutip dari Al Arabiya, Senin (7/3).

Sejauh ini, AS dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi skala luas pada Rusia untuk menekannya agar menghentikan serangannya di Ukraina, tapi menghindari tindakan apapun yang bisa dianggap Moskow telah memasuki konfrontasi langsung.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy telah berulang kali meminta NATO untuk menerapkan zona larangan terbang di Ukraina untuk melindungi wilayah udara negara itu dari serangan udara Rusia, tapi aliansi itu menolak karena khawatir bisa terseret ke konflik langsung dengan Rusia.

Konashenkov menambahkan, pasukan Moskow menghancurkan "hampir semua penerbangan siap tempur dari rezim Kiev."

Komisioner Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) menyampaikan pada Minggu, lebih dari 360 warga sipil tewas di Ukraina sejak invasi Rusia yang dimulai pada 24 Februari lalu, di samping 759 korban luka dari warga sipil. OHCHR memperkirakan angka riilnya lebih tinggi.

Foto-foto kehancuran karena gempuran pasukan Rusia di kota-kota Ukraina telah memicu kecaman internasional, dan Mahkamah Pidana Internasional telah meluncurkan penyelidikan terkait kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan Moskow di Ukraina.

Sumber

Read More

KPK Lakukan Supervisi Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Pengerjaan Konstruksi Jalan Nasional

GK, Bandar Lampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Supervisi atas penanganan Kasus dugaan korupsi terkait pengerjaan konstruksi Jalan nasional di Provinsi Lampung dengan estimasi kerugian negara senilai Rp 147 miliar yang masih ditangani Subdit III Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung.

Kegiatan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan pada Senin (24/01/2022) di Mapolda Lampung.

Disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kegiatan yang dilakukan diantaranya yakni melakukan gelar perkara penanganan kasus tersebut bersama Penyidik Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung serta Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri.

"Kami juga memberikan beberapa rekomendasi mengenai perlu adanya penguatan alat bukti perkara tersebut dan akan melakukan pendampingan koordinasi dengan pihak BPK RI,"kata Alin, Rabu (26/1/2022).

Adanya bantuan yang diberikan oleh Lembaga Antirasuah ini ditujukan agar penanganan dalam proses penyidikan bisa segera dapat berjalan hingga ke persidangan.

"Harapan kami bisa segera berjalan ke persidangan dan KPK akan terus memantau perkembangan kasus ini,"ujar Ali.

Terkait Supervisi yang dilakukan oleh KPK, Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung Kombes Pol Arie Rachman Nafarin mengaku sangat terbantu dalam hal penanganan kasus tersebut.

"Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung yang dalam hal ini subdit III Tipidkor sangat terbantu dengan pelaksanaan supervisi dari KPK RI yang mendukung penuh dalam upaya penegakkan hukum kasus dugaan korupsi ini sampai tuntas,"ujarnya saat dihubungi wartawan. [Red]

Read More

Brimob Lampung Ziarah Makam Pahlawan Sambut HUT ke -76 Korps Brimob Polri

BANDAR LAMPUNG – Dalam rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-76 Korps Brimob Polri, Satbrimob Polda Lampung melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang Bandar Lampung, Jum’at 12/11.

Dalam kegiatan Upacara Ziarah Rombongan tahun ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan prosedur yang sesuai dengan protokol kesehatan dalam usaha pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19), dengan jumlah perwakilan peserta Upacara Ziarah Rombongan dibatasi dan disesuaikan prosedur protokol kesehatan. 

Komandan Satuan Brimob Polda Lampung Kombes Pol Wahyu Widiarso Suprapto, S.IK., M.Si memimpin Prosesi ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, kemudian dilanjutkan dengan penempatan karangan bunga oleh inspektur upacara dan acara dilanjutkan dengan tabur bunga ke setiap pusara para pahlawan.

Kegiatan Ziarah Rombongan ini diikuti oleh Para Pejabat Utama Satuan Brimob Polda Lampung sebagai peserta Upacara, para Perwira dan perwakilan personel Satuan Brimob.

Ditemui usai pelaksanaan Upacara Ziarah Rombongan, Komandan Satuan Brimob Polda Lampung Kombes Pol Wahyu menyampaikan bahwa selain mendo’akan dan mengenang jasa para pahlawan, kegiatan ini juga merupakan rangkaian acara peringatan HUT Koprs Brimob Polri yang ke-76 tahun yang jatuh pada tanggal 14 November.

Kegiatan ziarah ini adalah wujud penghargaan dan penghormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya Satuan Brimob terhadap jasa-jasa para pahlawan, yang telah berkorban jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. "Jangan pernah lupakan sejarah" ucap Kombes Pol Wahyu. [Nnd]

Read More

Menteri Luhut Diduga Berbisnis Tes PCR, Ketua Joman: Saran Kami Pak LBP Mengundurkan Diri

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA - Ketua Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengundurkan diri dari jabatannya sekarang.

Hal ini setelah yang bersangkutan diduga berbisnis tes PCR di tengah pandemi Covid-19.

"Lebih baik lagi Pak LBP mengundurkan diri dengan secara terhormat karena apapun kejadian kemarin bangsa ini terkenal bangsa yang memaafkan," kata pria yang karib disapa Noel itu dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (8/11).

xxx

Menurut dia, bila Luhut tak ingin mengundurkan diri, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketegasannya dengan mengganti Luhut dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju nanti.

"Dengan mengakui beliau berbisnis, tunjukkan juga ksatria lainnya dia mengundurkan diri, itu lebih terhormat. Jangan ini menjadi sandungan atau luka di lingkungan Presiden. Saran kami Pak LBP mengundurkan diri," ujarnya.

Ia menyebut, setidaknya kini ada enam sampai tujuh menteri yang kinerjanya jeblok dan sudah selayaknya menjadi catatan Kepala Negara untuk segera melakukan reshuffle kabinet.

"Ada menteri yang sibuk berbisnis, pasang baliho, ada juga beberapa menteri-menteri yang sibuk menikmati kebijakannya," katanya.

Ia menilai, bila Presiden Jokowi tak segera melakukan perombakan di dalam struktur Kabinet Indonesia Maju, dikhawatirkan nantinya akan berimbas terhadap penilaian masyarakat yang buruk.

"Jadi kalau tidak ada kebijakan. Ini tahun krusial, kalau seandainya presiden salah ambil kebijakan, berantakan itu legacynya," kata dia.

Sebelumnya, Jubir Luhut, Jodi Mahardi mengatakan ada unsur politis di balik tudingan terlibat dalam bisnis alat tes PCR.

"Kita tahu ini semua didasari latar belakang politis untuk kepentingan kelompok tertentu," kata Jodi. 

Luhut dikabarkan memiliki saham tak langsung di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan penyediaan tes PCR.

Ia menanam saham di PT GSI melalui dua perusahaannya, PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

Perusahaan yang bermarkas di Cilandak, Jakarta Selatan ini terbilang pemain besar dalam penyediaan layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia.

Terkait hal itu, Jodi mengatakan, Luhut tidak pernah sedikit pun mengambil untung pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI, termasuk dalam bentuk dividen.

"Sampai saat ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," kata Jodi.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga turut menyoroti terkait adanya isu perombakan alias reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Jamiluddin menyoroti, kinerja beberapa menteri yang dinilainya layak untuk di reshuffle.

"Menteri yang berkinerja rendah, pembuat gaduh, dan yang memanfatkan jabatan untuk meningkatkan elektabilitas, layak di reshuffle," kata Jamiluddin.

Adapun beberapa Menteri yang berkinerja rendah dan diyakini layak untuk direshuffle kata Jamiluddin yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

Dirinya lantas menjabarkan alasannya bisa menilai beberapa menteri tersebut memiliki kinerja rendah, kata dia, selama menjabat, Menteri Ida Fauziyah, tidak ada solusi yang mumpuni dalam mengatasi tingginya pengangguran di Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19.

"Para pengangguran terus bertambah akibat tidak seimbangannya permintaan dengan lowongan kerja yang tersedia," bebernya.

Selanjutnya, untuk nama Menteri Budi Gunadi Sadikin juga tidak cukup menonjol dalam penanganan Covid-19.

Padahal katanya, sebagai Menteri Kesehatan, seharusnya Budi Gunadi Sadikin menjadi orang terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19, akan tetapi kata dia, peran itu justru diambil Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto, dan Satgas Covid-19.

Sumber

Read More

Komnas HAM Apresiasi Keterbukaan Polri Tangani Kasus di Tanah Air

Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi keterbukaan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik di Tanah Air.

Bahkan, penindakan yang dilakukan Polri tidak hanya sebatas sidang etik terhadap anggota yang melanggar tapi juga sudah sampai pada penindakan hukum.

“Secara umum saya melihat tingkat kepercayaan publik terhadap pengawasan internal kepolisian sudah semakin bagus dan membaik,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam diacara penguatan pengawasan HAM di Tanah Air antara Polri dan Komnas HAM di Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Pihak Mabes Polri diwakili oleh Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.  Kedatangan Ferdy Sambo sekaligus untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja di institusi Bhayangkara, termasuk memperbaiki sejumlah kekeliruan yang mungkin saja dilakukan aparat kepolisian kepada masyarakat saat bertugas di lapangan.

Menurut Anam, Polri melalui Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo tidak hanya menyampaikan perkembangan terbaru berbagai kasus yang sedang ditangani, termasuk pula fakta dan langkah penanganan selanjutnya.

Dikatakannya, keterbukaan yang dilakukan Polri penting untuk saling membangun akuntabilitas kedua institusi (Polri dan Komnas HAM) dalam mengawasi jalannya penegakan hak asasi manusia di Tanah Air.

"Ini merupakan suatu semangat yang bagus dan kami apresiasi serta menghormatinya," ujar Anam.  

Dia mengatakan Komnas HAM menyambut baik keterbukaan yang dilakukan oleh Polri. Sebab, hal itu menjadi salah satu kunci untuk memastikan pelayanan oleh negara semakin bagus.

“Dalam konteks Komnas HAM, ini bagian dari akuntabilitas dan bagi kepolisian ini adalah program presisi," tandasnya.

Pada pertemuan tersebut, Anam juga menyampaikan bahwa Polri menerangkan perkembangan terbaru berbagai kasus yang sempat viral di Indonesia

"Kami diberi update kasus Tangerang, kasus di Luwu dan sebagainya," tutupnya.

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menegaskan bahwa komitmen Polri untuk tetap menjaga penegakan HAM dalam pelaksanaan tugas serta wewenang yang dilakukan setiap anggota di lapangan.

Hal itu sejalan dengan gagasan yang diusung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (presisi).

Di samping itu, reformasi di tubuh Bhayangkara juga masih terus berjalan. Hal itu terutama dilakukan di internal Polri. Untuk mencapai reformasi yang didambakan, Polri terbuka dan menerima setiap masukan dari semua pihak guna memperbaiki internal kepolisian.

"Dengan demikian diharapkan polisi semakin transparan, akuntabilitas dan profesional dalam melaksanakan tugas kepada masyarakat," ujarnya. [Sur]

Read More

Mustafa Kemal, Soekarno & Gerakan Nasionalisme Indonesia

Mustafa Kemal kadung dianggap tokoh antagonis dalam sejarah Islam. Dia digambarkan kejam, pemabuk, dan biang kerok runtuhnya Kesultanan Ottoman atau Usmaniah. Padahal tak semua gambaran itu benar.

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah meninjau ulang rencana pemberian nama Jalan Atatürk di Jakarta. Alasannya klasik, Atatürk adalah simbol sekularisme.

Maklum, Mustafa Kemal kadung dianggap tokoh antagonis dalam sejarah Islam. Dia digambarkan kejam, pemabuk, dan biang kerok runtuhnya Kesultanan Ottoman atau Usmaniah.

Namun demikian jika menilik ke belakang, Mustafa Kemal Atatürk memiliki persinggungan yang cukup kuat dengan gerakan kebangsaan di Indonesia. Sosok Mustafa Kemal menjadi salah satu inspirasi tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia, terutama Soekarno.

Soekarno bahkan mengulas secara khusus keberadaan sosok Mustafa Kemal dan nasionalisme Turki dalam bukunya yang legendaris Di Bawah Bendera Revolusi. Tokoh kemerdekaan itu sangat menghormati Mustafa.

Sementara di Turki, sampai sekarang, ketika pengagum khilafah menghujatnya habis-habisan, bangsa Turki, termasuk Erdogan, justru sangat menghormati Mustafa Kemal Atatürk yang artinya memang “Bapak Bangsa Turki”.

Mau bukti? Cek aja akun Youtube Oki Setiana Dewi, salah satu bintang pelem yang tiba-tiba jadi ustazah. Suatu kali, Oki bertanya kepada orang Turki soal Erdogan dan Mustafa Kemal. Entah kurang wawasan, enggak paham politik, buta sejarah, atau hanya mendengar informasi dari Felix Siauw, Oki dengan lugu bertanya kepada pemuda Turki tersebut, pilih Mustafa Kemal atau Erdogan?

Pemuda itu jawab Mustafa Kemal. Betapapun kesan atau citra buruk yang digembar-gemborkan Felix Siauw dan kawan-kawan, Mustafa Kemal tetap sosok penting dalam sejarah Turki modern. Jasa Mustafa Kemal kepalang besar dibanding citra buruk yang dideskripsikan & dipahami oleh orang non-Turki.

Coba bayangkan jika Türk Ulusal Hareketi atau Gerakan Nasional Turki tak pernah ada, wilayah eks Ottoman di Anatolia & Trakia Timur hampir pasti menjadi bagian negara lain, Yunani terutama. Jika itu terjadi, Hagia Sophia bakal balik menjadi gereja Ortodoks. Erdogan ujung-ujungnya tidak bisa nebeng popularitas dengan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid seperti saat ini

Sayangnya, orang non-turki dan pengagum khilafah Usmani sering memahami sejarah secara parsial. Mereka kerap terjebak pada romantisme sejarah yang bergelimang kejayaannya. Hasilnya, banyak orang lupa daratan, bias dan enggak kontekstual.

Padahal, Ottoman abad XIX & awal abad XX berbeda dengan Ottoman abad 15 yang masyur dengan pasukan Janissary yang kuat. Ottoman adalah The Sick Man, pesakitan Eropa yang bukan saja kalah dalam banyak peperangan, juga tertinggal dari sisi ilmu pengetahuan.

Nasib Ottoman makin tak menentu pasca Perang Dunia I. Sebagai bagian dari Blok Sentral yang kalah perang, Ottoman harus merelakan wilayahnya yang luas dibagi-bagi dan diduduki oleh blok pemenang perang. Inggris mengambil kawasan Arab. Sementara sebagian Anatolia dikuasai Prancis & Yunani.

Beruntung Turki punya Mustafa Kemal dan Türk Ulusal Hareketi yang kemudian melancarkan perang kemerdekaan Turki. Mereka mampu mengkonsolidasikan kekuatan yang tercerai-berai. Merebut setiap jengkal wilayah yang dikuasai Yunani dan Prancis.

Hasilnya, pada Juli 1923 perjanjian Lausanne ditandatangani, Yunani & sekutu kalah perang. Mereka hengkang dari wilayah Anatolia dan Thrace Timur diikuti oleh pertukaran populasi muslim Turki dan Ortodoks Yunani.

Negara Turki kemudian terbentuk, hanya jalannya bukan lagi negara konservatif seperti Ottoman, tetapi Turki modern dengan nilai sekular seperti sekarang ini. Mustafa Kemal kemudian diketahui sebagai presiden yang pertama dengan gelar Atatürk atau Bapak Bangsa Turki.

Jalan sekular yang ditempuh Mustafa, kelak memengaruhi para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia.

Sumber

Read More

Kemenhan Angkat Suara Soal Deddy Corbuzier Jadi Duta Komcad

Jakarta - Kementerian Pertahanan angkat suara soal isu Deddy Corbuzier menjadi duta Komponen Cadangan (Komcad).

Komcad merupakan warga sipil usia tertentu yang diberikan pelatihan dan dipersenjatai. Bakal diberi tugas membantu TNI.

Duta Komcad: Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan Marsma Penny Radjendra mengatakan setiap orang boleh menginspirasi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya bela negara.

Dia tidak menjawab tegas saat dikonfirmasi ihwal informasi Deddy Corbuzier menjadi duta Komcad atau tidak sebagaimana yang beredar di media sosial.

"Kemhan terbuka kepada mereka yang ingin sukarela, baik tokoh masyarakat, WNI yang berprestasi, selebriti Tanah Air, dan Key Opinion Leaders (KOL) untuk menginspirasi sesama dengan pesan bahwa warga negara dapat ikut serta dalam upaya bela negara dengan cara masing-masing," kata Penny saat dihubungi Asumsi.co, Selasa (12/10).

Bela Negara: Penny mengatakan setiap orang boleh menginspirasi masyarakat untuk ikut bela negara seperti ikut dalam komponen cadangan atau cara lainnya.

"Baik secara sukarela mendaftar sebagai kader bela negara, komponen cadangan maupun sebagai komponen pendukung," kata dia.

"Sejatinya, bela negara tidak harus angkat senjata, tetapi masyarakat berhak secara sukarela menjadi komponen cadangan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI," sambungnya.

Komcad: Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik 3.103 orang sebagai anggota komponen cadangan (Komcad) pada 7 Oktober lalu untuk membantu TNI. Tak boleh dikerahkan selain untuk kepentingan pertahanan.

Total anggota Komcad gelombang pertama sebanyak 3.103 orang, dibagi ke Rindam Jaya 500, Rindam III Siliwangi 500. Kemudian Rindam IV Diponegoro 500, Rindam V Brawijaya 500, Rindam XII Tanjung Pura 499, dan Universitas Pertahanan 604 orang.

Sumber

Read More