This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Jumat, 08 April 2022
Ketua DPRD Provinsi Lampung Gelar Sosperda Adaptasi Kebiasaan Baru
Senin, 21 Maret 2022
Desa Bunut Laksanakan Giat Vaksin Untuk Capai Target
GK, Pesawaran - Desa Bunut bekerjasama dengan Puskesmas Rawat Inap Bunut kembali laksanakan giat vaksin untuk mencapai target.
Giat vaksin yang di laksanalan untuk vaksin ke 2 dengan jenis dosis Astrazeneca, Pfizer dan Sinovac/Coronavac dengan sasaran masyarakat umum, lansia dan remaja 12 tahun ke atas,
Untuk saat ini capaian vaksin dosis ke 2 di Desa Bunut Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran masih di angka 57%.
Bayu Piska Mahendra selaku kepala desa berharap capaian vaksin ke 2 ini setidaknya mencapai 70%, "Untuk hari ini kita targetkan sebanyak mungkin supaya tercapai target itu, kita sudah koordinasikan dengan pihak Puskesmas terkait ketersediaan dosis," ucapnya, Senin (21/3/2022).
"Untuk kegiatan hari ini kita titikkan di Balai Desa dan untuk mobilisasi masyarakat dari setiap dusun nya kita fasilitasi dengan kendaraan untuk antar jemput agar memudahkan msyarakat,melihat antusias masyarakat hari ini cukup luar biasa,semoga apa yg kita harapkan bisa tercapai," tambah Bayu. (Nd/Sur)
Jumat, 18 Maret 2022
Kapolri Minta HIPMI Terus Kawal Seluruh Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Ditengah Pandemi Covid-19
GARIS KOMANDO, Bali - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh pengurus maupun anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk mengawal serta mendukung seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia ditengah Pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Sigit saat menjadi salah satu pemateri di acara Forum Bisnis Sidang Pleno HIPMI dengan tema 'Kolaborasi Pengusaha Muda dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca-Pandemi' di Hotel Trans Resort Bali, Jumat (18/3/2022).
"Kemudian ini menjadi tantangan kita untuk sama-sama mencapai target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022. Memang betul-betul harus kita jaga, agar terus bisa tumbuh di atas angka lima persen. Karena menjadi syarat kita, bisa terlepas dari yang biasa disebut Middle Income Trap," kata Sigit mengawali materinya.
Dihadapan anggota HIPMI tersebut, Sigit pun kembali mengingatkan pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ketika acara Rakernas HIPMI tahun 2021 lalu.
Sigit menyampaikan bahwa, Presiden Jokowi ketika itu menyatakan kader HIPMI pasti bisa membalik sebuah tantangan menjadi sebuah peluang, membalikkan bencana Pandemi Covid-19 menjadi sebuah kebangkitan ekonomi kita.
"Jadi ini sengaja saya mengingatkan kepada rekan-rekan. Saat ini, Pemerintah sedang melakukan berbagai macam program pemulihan ekonomi nasional. Tentunya peran HIPMI didalamnya melakukan berbagai hal untuk dukung program-program tersebut. Mulai dari sosialisasi, bagaimana mengembangkan upaya usaha-usaha dengan UMKM, e-commerce. Kemudian penyaluran KUR dan juga kegiatan FGD dan talkshow yang tentunya ini kita harapkan lahirkan pengusaha baru," ujar Sigit.
Lebih dalam, Mantan Kabareskrim Polri ini menyebut, dengan adanya perkembangan lingkungan global tentunya hal tersebut juga memberikan dampak terhadap Negara Indonesia. Sehingga, kata Sigit, diperlukan kerjasama hingga sinergitas seluruh stakeholder dalam mengawal program pertumbuhan ekonomi nasional.
"Yang menjadi tantangan kita saat ini, karena kita berusaha untuk bisa lepas dari Middle Income Trap. Namun disisi lain dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang ada ini tentu jadi tantangan berat. Yang harus tentunya kita lakukan adalah konsolidasi yang kuat untuk bisa menjaga," ucap eks Kapolda Banten itu.
Menurut Sigit, untuk terus mencapai target pertumbuhan perekonomian Indonesia tentunya harus diiringi dengan pengendalian Pandemi Covid-19 yang optimal. Terkait hal itu, Sigit menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat sebesar 5,02. Ia pun berharap, di kuartal pertama 2022 bisa berada di angka 5,3 hingga 5,5.
Dari segi pengendalian Covid-19, kata Sigit, berdasarkan data Indeks Nikkei akhir tahun lalu, Indonesia menjadi negara yang berada di urutan pertama dalam hal tersebut. Sementara, dari CDC Amerika Serikat, Indonesia berada di kategori level I. Bahkan, Indonesia saat ini menjadi peringkat lima di dunia terbanyak terkait penyuntikan dosis vaksin, dengan jumlah 360,8 juta.
"Tentunya kerja keras seluruh stakeholder termasuk didalamnya rekan-rekan HIPMI. Dan ini semuanya penting untuk mendukung agar ditengah Pandemi Covid-19, ekonomi bisa bertumbuh. Karena kuncinya memang negara mana yang bisa mengendalikan laju Covid-19, maka dialah yang menjadi pemenang dan itu yang sekarang terus kita laksanakan," ucap Sigit.
Disisi lain, Sigit mengungkapkan bahwa, Pemerintah Indonesia juga melakukan transformasi ekonomi dengan konsep Green dan Blue Economy. Menurutnya, hal itu untuk menjadikan sumber kekuatan perekonomian yang baru.
"Saya kira ini memang komitmen yang harus dilakukan untuk menjaga bumi, alam dan masa depan generasi akan datang. Tolong hindari hal-hal yang bisa berdampak perusakan lingkungan. Hindari kawasan hutan lindung untuk masa depan kita," tutur Sigit.
Tak hanya itu, Sigit menyebut, dalam semangat transformasi Presisi, Polri akan berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal iklim usaha dan investasi yang kondusif. Hal itu tertuang dalam transformasi operasional dalam program kedelapan yakni pemulihan ekonomi nasional.
"Terkait dengan kebijakan iklim investasi kami dari Polri telah membuat program Polri Presisi. Saya masukan di dalam program dan kegiatan aksi kita. Tidak usah khawatir kita pasti mendukung mengawal rekan-rekan yg memang memiliki jiwa entrepreneur dan kreatifitas. Kami sudah sampaikan anggota terhadap kegiatan usaha tolong dikawal. Kalau kurang izin lakukan pendampingan," tegas Sigit.
Sigit memaparkan, komitmen iklim investasi dan usaha yang kondusif, Polri telah membentuk Satgas Mafia Tanah, Satgas Penanganan Konflik Sosial, Satgas Waspada Investasi, Satgas PEN, dan lainnya.
"Namun itu semua tentunya saya harapkan juga, agar program saya bisa berjalan bagaimana kita masuk dan lakukan pendampingan. Sehingga rekan-rekan semua bisa melaksanakan usahanya sesuai apa yang rekan-rekan harapkan tanpa takut memiliki masalah hukum. Saya juga titip pesan mari kita menciptakan iklim usaha yang baik," papar Sigit.
Tak lupa, Sigit juga menyinggung soal bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia. Sebab itu, Sigit juga mengajak HIPMI untuk mewujudkan SDM yang unggul. Dengan begitu, dikatakan Sigit, di tahun 2045 terwujud Indonesia tangguh, Indonesia Tumbuh dan Indonesia emas.
"Ini harus kita lakukan agar mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dan Indonesia emas di tahun 2045. Saya mengingatkan moto HIPMI jadilah pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Jadilah pengusaha nasional yang tak hanya tangguh di dalam negeri, tapi tangguh dikawasan global, dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan," tutup Sigit.
Wakapolda Lampung Tinjau Vaksinasi Nasional di Pringsewu
GK, Pringsewu - Wakapolda Lampung Brigjen Polisi Subiyanto meninjau kegiatan vaksinasi masal di Kabupaten Pringsewu. Vaksinasi masal dengan protokol kesehatan yang diselenggarakan Kepolisian Resor Pringsewu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan sejumlah RS di Pringsewu ini diadakan di GOR Bumi Jejama Secancanan, Kuncup, Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu, Jumat (18/03/22), yang merupakan bagian dari Vaksinasi Nasional Serentak di Polda dan Polres seluruh Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Wakapolda Lampung didampingi Bupati Pringsewu Sujadi, Ketua DPRD Pringsewu Suherman, Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi, Dandim 0424 Letkol Arm. Micha Arruan serta Kajari Pringsewu Ade Indrawan juga mengikuti dialog dengan video conference bersama Wakapolri Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono yang sedang meninjau kegiatan yang sama di Provinsi Bali.
Wakapolda Lampung Brigjen Polisi Subiyanto mengatakan di Provinsi Lampung ada 317 titik gerai untuk kegiatan vaksinasi serentak, dengan target vaksinasi 55 ribu yang bertujuan untuk mempercepat herd immunity.
Di Provinsi Lampung saat ini untuk dosis pertama telah mencapai 88,88%, sedangkan untuk dosis kedua adalah 66,54%. Sehingganya, untuk mencapai target dosis dua 70% yang ditetapkan pemerintah, tentunya diperlukan kerjasama semua pihak.
Lebih lanjut Wakapolda Lampung mengatakan bahwa prioritas saat ini selain dosis dua, adalah dosis ketiga atau booster. Dikatakan bahwasanya "Virus omicron menyerangnya lebih cepat. Namun, karena sebagian besar masyarakat sudah vaksin, terutama dosis pertama dan kedua, sehingga sakitnya tidak seperti delta, dimana dua atau tiga hari sudah bisa sembuh," katanya.
Menurutnya, ini merupakan dampak dari vaksin. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat yang belum divaksin atau vaksinnya belum lengkap, agar segera divaksin.
Brigjen Polisi Subiyanto juga meminta media untuk turut menyosialisasikannya kepada masyarakat, agar bisa mendatangi gerai-gerai yang tersedia di seluruh Provinsi Lampung dan seluruh jajaran pada setiap hari kecuali hari Minggu. "Bahkan, berbeda dengan awal-awal sebelumnya yakni minimal enam bulan dari pemberian vaksin dosis kedua, saat ini untuk mendapatkan dosis ketiga atau booster adalah paling lama tiga bulan dari pemberian dosis kedua," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, untuk menarik minat masyarakat mengikuti vaksinasi, bagi peserta vaksinasi disediakan doorprize seperti minyak goreng, beras, kompor gas, strika, dispenser serta mesin cuci. (Rls)
Kamis, 17 Maret 2022
SDN 03 Panjang Utara Laksanakan PTM Terbatas, Siswa Merasa Senang
GK, Bandar Lampung - Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menggelar PTM terbatas pada satuan pendidikan tingkat SD, SMP sederajat, mulai Senin 14 Maret 2022 lalu.
Sesuai surat perintah tersebut maka satuan pendidikan khususnya tingkat SD mulai melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), seperti halnya yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri 03 Panjang Utara yang beralamat di Jalan Bahari IV No 14 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandarlampung, telah empat hari melaksanakan PTM terbatas.
Sahroni selaku Plt UPT Kepala Sekolah SDN 03 Panjang Utara mengatakan, Alhamdulillah, kami khususnya SDN 03 Panjang Utara per tanggal 14/3/2022 sudah melaksanakan PTM 100 persen untuk kelas 6 dan kelas 1-5 sudah berjalan 50 persen. Tapi untuk kelas 6 karena ingin menghadapi ujian sekolah, maka di fokuskan pelaksanaannya 100 persen.
"Alhamdulillah, untuk persyaratan PTM ini anak-anak di SDN 3 Panjang Utara khususnya 99 persen sudah vaksin kedua, hanya empat anak yang belum di vaksin dari 450 jumlah siswa karena sakit, itupun atas saran dokter. Alhamdulillah sukses pelaksanaannya vaksinnya," ujar Sahroni, Kamis (17/3/2022) diruang kerjanya.
Lanjut Sahroni, "Untuk pelaksanaan PTM ini sudah memasuki hari ke empat berjalan dengan baik dan lancar, kita juga sudah menerapkan prokes mulai dari pintu masuk atau titik kumpul antar jemput anak, dan menyiapkan alat cek suhu, mencuci tangan, hand sanitaizer. Kebetulan kami disini ada dua sekolah komplek yaitu SDN 01 dan SDN 03, untuk tim satgas covidnya kami bekerjasama sesuai SOP yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung," imbuhnya.
Anak anak juga sangat senang sekali untuk sekolah seperti biasa normal kembali, mudah mudahan kedepannya untuk kelas 1-5 bisa belajar 100 persen.
Dengan masa transisisi seperti ini kedepannya kita evaluasi seminggu atau kita juga menunggu instruksi dari dinas tahap evaluasi pelaksanaan transisi PTM ini kedepannya bisa 100 persen dari kelas 1-6, tuturnya.
Alhamdulillah tim satgas Covid-19 dari kelurahan juga sudah turun memonitoring aktivitas SDN 01 dan SDN 03 serta berkordinasi untuk penjagaan dan pengaturan pintu masuk sekolah. Karena rentan dengan kerumunan saat memasuki sekolah. Kami dari pihak sekolah merasa terbantu dengan adanya tim satgas Covid-19 karena dapat membantu kegiatan PTM ini, dan para guru juga bisa fokus untuk memberikan pembelajaran di dalam kelas, terang Sahroni.
Sedangkan proses belajar dengan masa transisi selama dua jam normal yaitu, untuk Kelas 1 dan Kelas 6 pukul 07.30 - 09.30 Wib, dan untuk Kelas 2 dan Kelas 3 Pukul 10.00 - 12.00 Wib, lalu dilanjut untuk Kelas 4 dan kelas 5 pada pukul 13.00-15.00 Wib, papar Sahroni lagi.
“Kami juga meminta kepada wali murid untuk dapat meninggalkan sekolah usai mengantarkan putra putrinya ke sekolah,” imbuhnya.
Sementara itu, Wati orang tua siswi kelas l, menyambut gembira keputusan ini. Menurutnya, kegiatan pembelajaran tatap muka merupakan hal sangat ia nantikan. Selain itu kita sebagai orang tua pasti bakal selalu ngingetin anak-anak kita agar selalu menjaga protokol kesehatan," pungkas Wati. (**)
Kamis, 10 Maret 2022
FK Unila Ulas Neurotrauma Terkini di Era Pandemi
Rabu, 09 Maret 2022
Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024, Klaim Aspirasi Rakyat Dinilai Manipulasi
| Suasana Sidang Tahunan MPR 2021 yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Foto: ANTARA FOTO/Sopian/Pool/ |
Wacana penundaan Pemilu yang diusung PAN, PKB, dan Golkar bergulir luas meski dengan argumentasi yang dinilai lemah. Penundaan pemilu memang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang disebut Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan.
Namun, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow , menerangkan, penundaan Pemilu seperti diatur dalam UU Pemilu, perlu alasan kedaruratan.
UU mengatur alasan yang bisa dibenarkan adalah kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lain yang mengganggu tahapan Pemilu.
“Menunda Pemilu bukanlah suatu hal yang gampang. Apalagi tunda Pemilu dalam skala nasional. Selain itu, juga memiliki risiko yang besar sekali. Sehingga tidak boleh sembarangan untuk mewacanakan tunda Pemilu,” jelas Jeirry, Rabu (9/3).
Jeirry menilai, alasan yag dilontarkan elite politik yang ingin tunda Pemilu belum bisa dikategorikan darurat. Misal pandemi COVID-19. Saat ini Indonesia bersiap menuju endemi, lagi pula 2020 Indonesia berhasil gelar Pilkada di tengah pandemi.
| Ketua DPR RI, Puan Maharani, menghadiri Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan |
Sementara alasan tak ada anggaran untuk Pemilu 2024, bisa saja jadi alasan, tapi pemerintah harus transparan. Terlebih ada ambisi pemerintah memindahkan ibu kota.
"Perhatikan juga risiko untuk menunda Pemilu. Namun sampai saat ini, saya belum melihat alasan yang kuat untuk menggunakan kedaruratan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian dijadikan alasan untuk menunda Pemilu,” tutur Jeirry.
Sementara, jika jalan yang ditempuh adalah amandemen UUD, maka prosesnya lebih berat lagi karena sejumlah syarat minimal usulan hingga urgensi amandemen.
“Untuk mengubah konstitusi, tidak boleh serta merta. Tidak boleh sembarangan, harus disertai alasan yang kuat. Jangan sampai mengamandemen UUD hanya untuk memfasilitasi keinginan elite politik atau segelintir orang," kata Jeirry.
"Apalagi usulan penundaan Pemilu hanya memenuhi keinginan supaya dapat memperpanjang masa kejayaan. Terlebih menggunakan aspirasi rakyat sebagai alasan kuat untuk mendorong perubahan konstitusi. Ini jelas manipulasi,” tambah Jeirry.
Seperti yang diketahui, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen.
- Amandemen UUD 1945 dilakukan pada era Reformasi yang berlangsung pada tahun 1999 hingga 2002.
- Amandemen UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000.
- Amandemen UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001.
- Amandemen UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-11 Agustus 2002.
Aturan Amandemen UUD 1945
Untuk mengamandemen UUD sendiri diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Ketika nantinya usulan tunda Pemilu disetujui, diperlukan mengubah UUD kembali. Adapun isi Pasal 37 UUD 1945.
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Wujud Kepedulian, Babinsa Serma Ari Bersama Linmas Bagikan Masker Gratis
GK, Bandar Lampung — Babinsa Koramil 410-03/TBU Kodim 0410/KBL Serma Ari Setiawan bersama Linmas Kelurahan Sumur Batu membagikan masker untuk warga yang masih abaikan protokol kesehatan di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo RT.06 LK. I Kel. Sumur Batu Kecamatan TBU Kota Bandar Lampung. Rabu (9/3/22).
Serma Ari Setiawan mengatakan mengatakan kegiatan membagikan masker ini merupakan wujud kepedulian terhadap warga di wilayah binaan.
“Hal seperti ini, kita berharap warga dapat mengerti dan mau menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.
Selain membagikan masker, Serma Ari Setiawan juga memberikan edukasi warga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran Covid-19. [Red]
Senin, 21 Februari 2022
Viral Cuplikan Film Doraemon Tahun 1991 Sudah Prediksikan Sekolah Online
![]() |
| Serial Doraemon episode 1.159 yang tayang pada 1991 prediksi belajar dari rumah akan berlangsung pada 20 tahun mendatang. (Foto: Instagram/@ |
Minggu, 20 Februari 2022
Babinsa Serma Hermanto Monitoring Penyaluran BLT di Kantor Pos Pahoman
GK, Bandar Lampung — Serma Hermanto Babinsa Koramil 410-05/TKP Kodim 0410/KBL monitoring kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.
Penyaluran BLT tersebut berlangsung di Kantor Post Jln. KH.Dahlan Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar lampung, Minggu (20/2).
Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Ketua RT setempat dan Satgas Covid 19 Kelurahan Pahoman.
Serma Hermanto mengatakan monitoring penyaluran bantuan ini sekaligus mengimbau kepada warga masyarakat yang berada dilokasi tersebut agar tertib serta mematuhi Protokol kesehatan (Prokes).
"Kita ketahui bersama bahwa saat ini masih dalam situasi pandemi, sehingga kita berharap selama kegiatan berlangsung warga dapat melakukan antrian dengan tertib serta mematuhi Prokes," ujar Hermanto. [Nnd]
Selasa, 08 Februari 2022
Satgas Covid-19 Kabupaten Tanggamus, Lakukan Operasi Yustisi
GK, Tanggamus – Satgas Covid 19 Kabupaten Tanggamus yang diketuai Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, melakukan Operasi Yustisi di sejumlah lokasi di Kabupaten Tanggamus, Selasa (8/2/2022).
Pelaksanaan Operasi Yustisi tersebut dilaksanakan di empat lokasi, yakni di Kecamatan Kotaagung yang dipimpin oleh Bupati Tanggamus Dewi Handajani bersama Kajari Tanggamus Yunardi, lalu di Kecamatan Wonosobo yang dipimpin Ketua DPRD Heri Agus Setiawan. Kemudian Kecamatan Gisting yang dipimpin Wakil Bupati Hi. AM Syafii bersama Dandim 0424 Letkol Arm. Micha Arruan, dan terakhir di Kecamatan Talangpadang yang dipimpin Kapolres Tanggamus AKBP. Satya Widhi Widharyadi.
Turut mendampingi dalam kegaitan tersebut, para Asisten Sekdakab,Inspektur, para Kepala OPD, Camat, Uspika dan Kepala UPTD Puskesmas setempat, serta personil TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
Bupati Dewi Handajani dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Operasi Yustisi yang dilakukan merupakan upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan, pengendalian dan pemutusan mata rantai Covid-19 di Kabupaten Tanggamus.
“Kegiatan yang dilakukan dalam operasi ini berupa himbauan kepada masyarakat kabupaten Tanggamus untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dikarenakan pandemi Covid-19 belum berakhir, ditambah lagi saat ini sudah ada masyarakat kabupaten Tanggamus yang terpapar virus Covid 19,” kata Bupati.
Lanjut Bupati, adapun tujuan dilaksanakan operasi yustisi adalah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, serta sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.
“Hal ini Bunda lakukan bersama jajaran Satgas Covid 19 tiada henti, untuk mengingatkan kembali pada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan termasuk juga saat mereka melakukan aktifitas diluar termasuk di pasar Kotaagung ini,” terang Bunda Dewi sapaan akrabnya.
“Karena sebagian masyarakat sudah menganggap Corona ini sudah tidak ada,tetapi kan kenyataannya tidak. Makanya kita mengingatkan kembali dan berkomitmen semuanya baik dari Satgas ,masyarakat, mari kita bersama-sama lawan covid 19 dengan menerapkan protokol kesehatan, utamanya memakai masker,” terang Bupati.
Selain melakukan operasi yustisi, dalam kegiatan tersebut Bupati beserta Tim Satgas Covid 19 Kabupaten Tanggamus juga membagikan masker kepada para pedagang dan pengunjung pasar. [Ar]
Jumat, 04 Februari 2022
Cegah Adanya Permainan, Bareskrim Selidiki Lokasi Karantina PPLN
GARIS KOMANDO, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di lokasi karantina bagi para WNA dan WNI yang menjadi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, proses penyelidikan dengan terjun langsung ke lokasi tersebut bertujuan untuk mencegah dan memastikan tidak adanya permainan karantina terhadap PPLN.
"Tim Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dilokasi hotel repatriasi total 12 hotel dengan hasil keseluruhan 300 WNI dan 417 WNA," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Jumat (4/2).
Dedi menekankan, apabila dalam penyelidikan ditemukan peristiwa pidana, maka pihaknya tidak segan dan ragu untuk meningkatkan ke tahap penyidikan. Hal itu untuk menjerat para tersangka atau pelaku tindak pidana, apabila sudah adanya bukti permulaan yang cukup.
"Prinsipnya sesuai perintah Kapolri akan menindak tegas siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran hukum pada proses kekarantianaan dari hulu sampai hilir. Sebagaimana diatur dalam SE Satgas Covid-19 Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Propokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19)," ujar Dedi.
Menurut Dedi, dari hasil koordinasi dan interview sementara, sejauh ini secara umum pelaksanaan karantina berjalan sesuai ketentuan.
"Beberapa pihak penyelenggara karantina akan diundang untuk klarifikasi lebih mendalam," ucap Dedi.
Disisi lain, kata Dedi, tim Dittipideksus Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) terkait data manifest penumpang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, baik WNA maupun WNI dan PHRI.
Kemudian, Bareskrim Polri juga akan meminta data subyek yang melaksananakan karantina dimasing-masing lokasi karantina, seperti jumlah, identitas, dan nomor telepon.
"Melakukan tracing melalui checkpost subyek yang melaksanakan karantina," tutup Dedi. [Rls]
Jumat, 21 Januari 2022
Pasar Legi Beroperasi Lagi, Siap Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi
GK, Solo, 20 Januari 2022 - Pasar Legi Solo yang terbakar pada 29 Oktober 2018 lalu, telah selesai dibangun ulang dan Kamis (20/1) pagi tadi diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang hadir didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Rehabilitasi Pasar Legi ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sejak sepekan sebelum peresmian Pasar Legi, para pedagang yang sejak lama berjualan di sana dan sempat terpaksa harus pindah karena kebakaran pada 2018 ini, telah kembali beraktivitas di pasar yang kini memiliki tiga lantai dengan berbagai fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya.
Puluhan buruh angkut, lelaki dan perempuan, gesit berseliweran di antara kios-kios berterali besi abu-abu yang masih cemerlang warnanya. Ibu Sukinem, buruh angkut yang sudah lebih dari 30 tahun bekerja di Pasar Legi mengaku senang bisa kembali ke lokasi lama dengan kondisi pasar yang lebih baik dan bersih.
Bawang merah, bawang putih, sayuran segar, bumbu dapur, rempah-rempah dan berbagai produk kebutuhan pokok tertumpuk berlimpah di tiap kios milik pedagang yang sibuk melayani pembeli, yang salah satunya adalah Ketua DPR yang tak sungkan berjongkok untuk memilih tempe yang dijajakan di lantai oleh seorang penjual. Puan juga membeli beberapa kilo bawang merah, dan sayuran lain serta sohun di beberapa kios berbeda.
"Beberapa waktu pasca kebakaran, saya pernah datang ke Pasar Legi dan setelahnya saya sampaikan pada Mas Walikota dan Pak Menteri PUPR, kita perlu menjaga komitmen untuk merenovasi Pasar Legi agar bisa lebih baik dari sebelum kebakaran terjadi," kata Puan. Pasar Legi, dikatakannya, sempat hendak dibuka kembali pada 2021. "Tapi kasus COVID-19 melonjak, jadi rencana pembukaan kembali harus ditunda dan baru hari ini bisa dilakukan," ungkapnya.
Puan berharap Kementrian PUPR dan Pemerintah Kota Solo bisa bersama-sama menjaga dan merawat Pasar Legi. "Saya dengan, kalau hujan besar ada bagian-bagian pasar yang mengalami tampias dan menyebabkan genangan air yang dikhawatirkan bisa jadi banjir. Ini harus diantisipasi. Dicarikan solusinya supaya bisa teratasi," ucapnya.
Pada para pedagang dan pengunjung Pasar Legi, Puan menitip pesan untuk tetap menjaga prokes. "Sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi. Pedagang pasar dan pembeli harus tetap jaga prokes, kesehatan, ketertiban ya?" cetusnya. Ia senang mendengar kabar kalau seluruh pedagang di Pasar Legi telah dua kali mendapat vaksinasi.
Menurut Puan, pasar merupakan sebuah tempat di mana denyut kehidupan masyarakat dapat dilihat. "Di pasar kita bisa melihat apakah ekonomi berjalan atau tidak. Kita bisa melihat bagaimana pedagang beraktivitas dan berinteraksi dengan pembeli, juga bisa mengevaluasi bagaimana harga-harga barang yang diperjualbelikan, stoknya ada atau tidak," Puan mengatakan.
Ia juga menekankan, betapa pun kemajuan pembangunan berjalan serta digitalisasi masuk ke berbagai lini kehidupan, pasar trdisional harus tetap dipertahankan karena di situ rakyat bisa memasarkan hasil usahanya.
Selain kondisi bangunan yang jauh lebih baik dari sebelum kebakaran, Pasar Legi yang baru ini juga hadir dengan sentuhan modernitas melalui sistem pembayaran digital yang akan bisa diterapkan dalam transaksi. "Saya sudah mencoba pembayaran menggunakan pembayaran digital tadi saat belanja. Dipinjami ponselnya Mas Gibran," katanya.
Dalam konferensi pers yang digelar di pelataran Pasar Legi setelah tinjauan ke dalam pasar dilakukan, Puan memberikan beberapa catatan yang ia harap bisa dicarikan solusinya oleh Pemerintah Kota. "Tadi waktu mencoba membayar non tunai di lantai dasar, ternyata tidak ada sinyal sehingga pembayaran harus dilakukan secara konvensional. Mungkin ada baiknya seluruh area di Pasar Legi ini dipasangi wifi agar tidak menghambat transaksi," katanya.
Pada kunjungan ke Pasar Legi, perempuan yang pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manysia dan Kebudayaan itu juga sekaligus melakukan pengecekan harga-harga bahan pokok. "Harga minyak goreng masih mahal, meskipun pemerintah telah melakukan operasi pasar. Saaya akan meminta pemerintah menetralkan harga-harga supaya segera kembali normal," katanya. [Red]
Rabu, 19 Januari 2022
Polda Lampung Akan Tindak Tegas Bagi PPLN Yang Tidak Karantina
GK, Bandar Lampung - Polda Lampung akan menindak tegas bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) maupun masyarakat yang terkonfirmasi positif covid-19 namun tidak melakukan karantina yang benar sesuai aturan yang berlaku,
Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno melalui Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, bersama unsur tiga pilar yang tergabung dalam Satgas Penanganan covid-19 di Provinsi Lampung yaitu TNI-Polri dan Pemda masih akan terus menjalankan pengawasan terhadap Inpres Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan.
“Terutama bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) maupun masyarakat yang terkonfirmasi positif covid-19 namun tidak melakukan karantina yang benar sesuai aturan yang berlaku,” kata Pandra disela-sela kegiatan visit ke Ketua DPRD Provinsi Lampung, Selasa (18/1/2022) siang.
Pandra menjelaskan, hal itu sesuai dengan asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.
“Jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan himbauan untuk karantina maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tertera dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan,” kata Pandra.
Dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular, lanjut Pandra terdiri dari 3 ayat, adapun Ayat pertama menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.
“Pada Ayat 2 berbunyi barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.500 ribu,” imbuhnya.
Selanjutnya pada Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.
“Untuk penegakan karantina kesehatan diawasi oleh Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad). Lembaga itu terdiri dari unsur TNI atau Polri, kementerian/lembaga terkait, relawan yang dipimpin oleh Pangkotama operasional TNI di bawah kendali Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogabwilhan,” tegas Pandra.
Penegasan ini disampaikan Pandra kepada Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan karantina.
Pandra juga menghimbau kepada masyarakat agar benar-benar mentaati protokol kesehatan secara ketat dan mengikuti program vaksinasi di gerai-gerai vaksin secara gratis.
"Hal ini tentunya untuk menjaga kekebalan imunitas secara kelompok atau herd immunity," tutupnya. [Nnd]
Sabtu, 15 Januari 2022
Tinjau Pelabuhan Benoa, Kapolri Minta Proses Prokes Hingga Karantina PPLN Diperketat
Sigit meminta kepada Forkopimda Bali, untuk terus melakukan penguatan juga pengetatan proses pemeriksaan prokes hingga menuju ke tahapan karantina terhadap PPLN. Baik Anak Buah Kapal (ABK) usai bekerja di luar negeri, maupun wisatawan asing, yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Benoa, Bali ini.
"Baru saja kita melaksanakan pengecekan secara langsung untuk mengetahui bagaimana alur, masuknya ABK. Dan juga ada beberapa wisatawan yang menggunakan Yacht yang masuk lewat Pelabuhan Benoa. Jadi dari proses masuknya kita ingin mengetahui bagaimana proses pemeriksaan khususnya terkait dengan masalah prokes. Karena memang kita harus betul-betul ketat dalam pengawasan titik-titik yang digunakan untuk pintu masuk PPLN," kata Sigit usai meninjau Pelabuhan Benoa, Bali, Sabtu (15/1/2022).
Dalam peninjauannya, Sigit menyebut, petugas akan melakukan tes Swab antigen ke ABK dan wisatawan asing di atas kapal sebelum dilanjutkan ke proses karantina. Demi memperkuat pengawasan, Sigit juga mengimbau untuk para PPLN tersebut mengunduh aplikasi Aplikasi Monitoring Karantina Presisi.
Pada proses selanjutnya, Sigit mengungkapkan, para PPLN juga akan dilakukan Swab RT-PCR dan pemeriksaan kesehatan di ruang khusus yang disiapkan. Setelah itu, para PPLN akan di bawa ke Rumah Sakit (RS) rujukan ataupun tempat karantina yang telah disiapkan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
"Kemudian tadi ada beberapa penyesuaian kita minta untuk pada saat sebelum turun kemudian mengunduh aplikasi Karantina Monitoring Presisi. Demikian juga bagi wisatawan ataupun ABK yang sudah laksanakan Swab PCR. Selanjutnya dibawa ke tempat karantina yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gubernur," ujar mantan Kapolda Banten itu.
Dari tinjauannya secara langsung, Sigit mengakui proses penegakan prokes hingga karantina sudah berjalan dengan baik. Walaupun, kata Sigit, tetap harus ada penyesuaian dan penyempurnaan lagi kedepannya.
"Saya kira beberapa hal itu yang tentunya kedepan akan terus kita perbaiki dan kita sempurnakan," ucap eks Kabareskrim Polri tersebut.
Menurut Sigit, perkembangan varian Omicron di Indonesia saat ini didominasi oleh penyebaran Imported Case yang masuk melalui Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Sebab itu, Sigit menekankan pentingnya penegakan prokes dan karantina di Pelabuhan Benoa, yang notabene menjadi salah satu pintu masuk Indonesia.
"Karena itu kita juga menjaga yang melalui Pelabuhan Benoa juga dalam kondisi melalui standar operasional prosedur yang sama. Terkait dengan proses prokes sebelum masuk ke karantina," tutur Sigit.
Sigit menyebut, dengan diterapkannya aplikasi Monitoring Karantina Presisi di Pelabuhan Benoa, maka pengawasan PPLN yang melakukan karantina akan semakin kuat. Lantaran, lanjut Sigit, hal itu bisa mencegah adanya potensi PPLN yang tidak menjalani karantina.
"Kita juga tempatkan petugas aplikasi yang bisa memonitor bagi masyarakat ataupun wisatawan dan ABK yang di karantina. Dan bila kemudian kabur maka dengan aplikasi kita persiapkan akan berikan notifikasi. Sehingga kemudian, kita bisa segera melakukan pencarian dan membawa kembali masuk. Saya kira rangkaian dari bagaimana laksanakan prokes hingga pengawasan karantina dan memastikan pelaksanaan karantina bisa dilaksanakan secara disiplin ini tentu menjadi bagian yang terus kita awasi," papar Sigit.
Disisi lain, Sigit mengapresiasi Forkopimda Bali yang telah bekerja keras memastikan seluruh rangkaian protokol kesehatan dan karantina bagi PPLN berjalan dengan baik. Menurutnya, semua ini dilakukan untuk menjaga masyarakat serta tetap bisa mengendalikan laju pertumbuhan Covid-19 saat ini.
Kemudian, Sigit menjelaskan, upaya secara optimal yang dilakukan ini juga sebagai antisipasi pencegahan semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19 varian Omicron di Indonesia.
"Ini butuh sinergitas, soliditas dari seluruh stakeholder, dan masyarakat untuk kemudian kembali waspada walapun sudah vaksin dua kali. Tetap laksanakan prokes. Pemerintah juga sudah berikan ruang untuk booster terhadap yang sudah vaksin lebih dari enam bulan agar dimanfaatkan. Sehingga kita yakin seluruh masyarakat terjaga imunitas dan kekebalannya dari ancaman terhadap varian baru ataupun lama. Karena kondisi dari imunitasnya yang mungkin tentu harus diperkuat kembali dengan booster," kata Sigit.
Sebelum meninjau penegakan protokol kesehatan dan proses karantina di Pelabuhan Benoa, Sigit beserta rombongan juga menyempatkan melihat secara langsung pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMP Kristen 1 Harapan, Kota Denpasar, Bali. [Red]















