Wagub Jihan Apresiasi Kesiapan Kontingen Lampung Hadapi Jambore Nasional XII

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan silaturahmi Pimpinan Kontingen Daerah yang akan mengikuti Jambore Nasional Pramuka XII di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, pada 13–21 Agustus 2026.

Kunjungan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (2/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kontingen daerah yang akan mewakili Lampung pada ajang nasional tersebut.

Ia mengapresiasi kesiapan panitia dan kontingen yang dinilai telah melakukan berbagai persiapan lebih awal dibandingkan sejumlah daerah lain.

"Kami memberikan dukungan penuh kepada kontingen Lampung yang akan mengikuti Jambore Nasional XII. Saya mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan karena Lampung termasuk daerah yang bergerak cepat dan tidak terlambat dalam proses pendaftaran maupun persiapan keberangkatan," ujar Wagub Jihan.

Terhadap kekurangan kebutuhan yang masih belum terpenuhi, Wagub Jihan, berharap kekurangan tersebut dapat terpenuhi secepatnya sehingga persiapan Kontingen Daerah dapat berjalan dengan baik.

"Semoga kekurangan yang ada dapat segera terpenuhi sehingga seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan lancar, sehat, dan membawa nama baik Lampung," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung Budhi Darmawan menjelaskan bahwa persiapan keberangkatan sudah hampir mencapai 100 persen. Seluruh peserta dan pendamping juga telah terdaftar

Budhi menambahkan, pihaknya berencana menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan dan lembaga guna memperoleh dukungan terhadap persiapan keberangkatan kontingen Lampung.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Bidang 1 Ketua Pinkonda Jamnas XII Catur Agus Dewanto menyampaikan bahwa total peserta, pendamping, dan unsur pendukung yang telah terdata mencapai 589 orang.

Dengan jumlah peserta yang hampir mencapai 600 orang, kata dia, dukungan tim kesehatan, ambulans, serta tenaga medis menjadi kebutuhan penting selama proses keberangkatan dan pelaksanaan kegiatan.

"Terkait persiapan administrasi, Lampung termasuk daerah yang lebih awal menyelesaikan pendaftaran. Batas akhir pendaftaran pada 29 Mei 2026 dan Lampung telah menyelesaikannya sebelum tenggat waktu," jelasnya.

Untuk agenda keberangkatan, jelas Catur, pelepasan kontingen direncanakan pada 11 Agustus 2026 dan diharapkan dapat dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida). 

Kontingen Lampung dijadwalkan tiba di lokasi kegiatan pada 12 Agustus 2026, sementara pembukaan Jambore Nasional XII akan berlangsung pada 13 Agustus 2026 dan upacara resmi pada 14 Agustus 2026.

Dalam ajang pameran yang menjadi bagian dari kegiatan Jambore Nasional XII, Kontingen Lampung akan mempromosikan berbagai produk unggulan daerah serta potensi pariwisata khas Lampung.

Tema ketahanan pangan yang menjadi salah satu fokus kegiatan Jambore Nasional XII akan dimanfaatkan untuk menampilkan berbagai capaian dan potensi Lampung di sektor tersebut.

"Kami akan menampilkan produk unggulan dan potensi pariwisata Lampung serta memperkenalkan berbagai program dan keberhasilan daerah di bidang ketahanan pangan," ujarnya. (*)

Read More

Pemprov Lampung Beri Diskon Pajak Kendaraan hingga 25 Persen, Berlaku sampai 31 Agustus 2026

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meluncurkan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026 di Kantor Samsat Rajabasa, Bandarlampung, Selasa (2/6/2026).

Program keringanan pajak ini berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Wagub Jihan mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung dalam meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

"Program ini merupakan wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sekaligus berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Lampung," ujar Jihan.

Dalam program tersebut, kendaraan yang memiliki tunggakan pajak satu hingga lima tahun hanya diwajibkan membayar PKB sebesar satu setengah tahun. Rinciannya, wajib pajak membayar pajak satu tahun berjalan dan 50 persen tunggakan yang dihitung berdasarkan nilai pajak tahun berjalan.

Selain itu, Pemprov Lampung juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak melalui skema diskon PKB sebesar 5 hingga 25 persen.

Diskon sebesar 5 persen diberikan kepada kendaraan yang taat membayar PKB. Kemudian diskon 15 persen diberikan kepada kendaraan yang selama empat tahun berturut-turut membayar PKB di wilayah Provinsi Lampung tanpa pernah menunggak.

Selanjutnya, diskon 20 persen diberikan kepada kendaraan yang selama empat tahun berturut-turut taat membayar PKB dan berusia di atas 10 tahun. Sementara diskon 25 persen diberikan kepada kendaraan yang selama empat tahun berturut-turut taat membayar PKB dan berusia lebih dari 15 tahun.

Pemprov Lampung juga memberikan insentif bagi kendaraan yang melakukan balik nama dan mutasi dalam daerah berupa diskon PKB tahun berjalan sebesar 25 persen untuk mobil dan 50 persen untuk sepeda motor.

Sementara itu, kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi Lampung akan memperoleh diskon sebesar 50 persen untuk pajak tahun pertama dan diskon 50 persen untuk pajak tahun kedua.

Dalam program ini, pemerintah juga memberikan pembebasan denda PKB serta pembebasan pajak progresif.

Jihan mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut selama periode yang telah ditetapkan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk segera memanfaatkan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 ini. Kesempatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya sekaligus mendukung pembangunan daerah," katanya.

Menurut Jihan, Provinsi Lampung memiliki potensi sebanyak 751.361 unit kendaraan roda dua dan roda empat yang masih menunggak pajak selama satu hingga lima tahun.

Jihan menyampaikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan di seluruh Samsat Induk dan Samsat Drive Thru untuk keperluan perpanjangan STNK dan penggantian pelat nomor kendaraan.

Sementara bagi wajib pajak yang hanya melakukan pembayaran PKB tahunan tanpa perpanjangan STNK, pembayaran dapat dilakukan melalui Samsat Mall, Samsat Keliling, Samsat Desa, Samsat Kontainer, maupun secara daring melalui aplikasi e-Signal dan e-Samdes.

Ia berharap program keringanan pajak tersebut dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

"Kami optimistis program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Lampung Amaluddin Salam menjelaskan bahwa saat masyarakat membayar PKB, secara otomatis juga membayarkan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan turut memberikan kepastian perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui program Jasa Raharja.

"Kami mengapresiasi seluruh wajib pajak yang selama ini konsisten memenuhi kewajibannya. Pembayaran pajak kendaraan yang disertai pembayaran SWDKLLJ memberikan kepastian jaminan perlindungan bagi para korban kecelakaan lalu lintas," ujar Amaluddin.(*)

Read More

Sekdaprov Marindo: E-Reviu Percepat Pengawasan dan Tingkatkan Kualitas Perencanaan Daerah

Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan menghadirkan Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Ihsan Dirgahayu beserta jajaran. Hadir juga Inspektur Provinsi Lampung Bayana, serta tim reviu RKPD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan dan efektivitas pelaksanaan reviu guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berbasis digital.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya transformasi digital pengawasan daerah melalui pemanfaatan aplikasi E-Reviu dalam pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa agenda tersebut memiliki arti strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Marindo, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel terus meningkat sehingga pola pengawasan pemerintah juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi E-Reviu bukan sekadar mengubah proses manual menjadi digital, melainkan menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih tertib, terukur, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penerapan E-Reviu akan memberikan banyak manfaat, di antaranya mempercepat proses reviu dokumen RKPD dan dokumen keuangan daerah, meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian, mempermudah koordinasi antar perangkat daerah, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah,” kata Marindo.

Ia menekankan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Oleh karena itu, kualitas dokumen yang disusun harus benar-benar dijaga agar program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.

Marindo juga mengingatkan bahwa transformasi digital dalam pengawasan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar aplikasi yang digunakan dapat berjalan optimal.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan profesionalisme, serta mendorong pola pembinaan yang solutif dan konstruktif.

Selain itu, Marindo meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung memperkuat komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Setiap rekomendasi yang disampaikan harus ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbangun kesamaan persepsi, penguatan kapasitas aparatur pengawasan, serta peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung digitalisasi pengawasan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. (*)

Read More

Ekonomi Lampung Tetap Solid, Surplus Perdagangan Tembus US$332,19 Juta dan NTP Petani Meningkat

Bandar Lampung – Kinerja ekonomi Provinsi Lampung pada April hingga Mei 2026 menunjukkan tren positif. Berdasarkan rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, sejumlah indikator strategis seperti neraca perdagangan luar negeri, Nilai Tukar Petani (NTP), sektor pariwisata, hingga transportasi mengalami perkembangan yang menggembirakan.

Neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung pada April 2026 mencatat surplus sebesar US$332,19 juta. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai US$238,41 juta.

Nilai ekspor Lampung pada April 2026 tercatat sebesar US$504,59 juta atau tumbuh 43,29 persen secara tahunan. Sementara itu, nilai impor mencapai US$172,40 juta. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan internasional Lampung tetap kuat di tengah dinamika ekonomi global.

Sepanjang Januari hingga April 2026, tiga negara tujuan utama ekspor Lampung adalah Amerika Serikat dengan nilai US$290,01 juta, Tiongkok sebesar US$234,92 juta, dan Pakistan senilai US$175,84 juta. Komoditas unggulan yang mendominasi ekspor masih berasal dari kelompok lemak dan minyak hewan/nabati.

Selain perdagangan, perkembangan harga konsumen di Lampung pada Mei 2026 menunjukkan inflasi bulanan sebesar 0,82 persen. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil 0,53 persen.

Komoditas yang paling mendorong kenaikan harga pada Mei antara lain cabai merah, bawang merah, cabai rawit, tomat, dan minyak goreng. Sementara komoditas yang menahan laju inflasi di antaranya telur ayam ras, bawang putih, kangkung, serta emas perhiasan.

Secara tahunan, inflasi Lampung pada Mei 2026 tercatat sebesar 1,94 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mesuji sebesar 2,82 persen, disusul Kota Metro sebesar 2,81 persen. Sedangkan inflasi terendah tercatat di Bandar Lampung sebesar 1,79 persen.

Kabar baik juga datang dari sektor pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung pada Mei 2026 meningkat menjadi 128,01 atau naik 3,29 persen dibandingkan April 2026 yang berada pada level 123,93.

Peningkatan tersebut didorong naiknya harga komoditas hortikultura seperti tomat, cabai merah, dan sawi hijau. Subsektor hortikultura bahkan mencatat lonjakan NTP tertinggi sebesar 17,58 persen, disusul subsektor perkebunan rakyat yang tumbuh 3,95 persen.

Perkembangan ini menunjukkan daya beli dan kesejahteraan petani Lampung semakin membaik, terutama pada subsektor hortikultura dan perkebunan yang menjadi andalan daerah.

Di sektor pariwisata, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada April 2026 mencapai 42,46 persen atau meningkat 5,51 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara hotel nonbintang mencatat TPK sebesar 25,45 persen atau naik 2,03 poin.

Peningkatan tersebut mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas wisata dan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di Provinsi Lampung pada awal kuartal kedua tahun ini.

Sementara itu, sektor transportasi menunjukkan tren yang beragam. Angkutan kereta api melalui Stasiun Tanjung Karang menjadi moda transportasi dengan performa terbaik. Pada April 2026 jumlah penumpang mencapai 85.795 orang atau tumbuh 5,74 persen dibandingkan April tahun lalu.

Sebaliknya, jumlah penumpang angkutan laut melalui Pelabuhan Bakauheni mengalami penurunan setelah tingginya mobilitas masyarakat pada periode sebelumnya. Sedangkan jumlah penumpang angkutan udara melalui Bandara Radin Inten II tercatat sebanyak 51.870 orang.

Secara keseluruhan, berbagai indikator ekonomi yang dirilis BPS menunjukkan kondisi ekonomi Lampung tetap kuat dan resilien. Surplus perdagangan yang meningkat, membaiknya kesejahteraan petani, naiknya okupansi hotel, serta pertumbuhan pengguna kereta api menjadi sinyal positif bagi perekonomian Lampung sepanjang 2026.

Read More

Polisi Bongkar Jaringan Curanmor Spesialis Hotel di Bandar Lampung, Beraksi Gunakan Mobil

Bandar Lampung - Tim gabungan Polresta Bandar Lampung berhasil membekuk dua anggota komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kerap menyasar area parkir hotel, penginapan hingga rumah kost di Kota Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah beraksi sedikitnya 10 kali di berbagai lokasi.

Kedua pelaku yang diamankan yakni JD (18) dan RA (25), warga Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Sementara tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas.

Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto mengatakan komplotan ini memiliki modus khusus dengan menyasar kendaraan yang terparkir di hotel, penginapan dan rumah kost menggunakan kunci letter T.

"Pelaku merupakan jaringan curanmor yang menyasar area parkir hotel dan penginapan. Mereka menggunakan mobil untuk berkeliling mencari sasaran agar tidak menimbulkan kecurigaan petugas keamanan," kata Kompol Gigih, Senin (1/6/2026).

Menurut Gigih, para pelaku memiliki peran masing-masing. Dua pelaku yang ditangkap bertugas sebagai penunjuk lokasi sasaran, sementara pelaku lain yang masih buron berperan sebagai eksekutor pencurian.

Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan kehilangan sepeda motor Honda milik seorang tamu hotel di Jalan Raden Intan, Kecamatan Enggal, pada Jumat (29/5) dini hari.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tim gabungan berhasil menangkap kedua pelaku beberapa jam setelah kejadian berikut barang bukti sepeda motor hasil curian.

Saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur.

"Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku mengaku telah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di sekitar 10 lokasi berbeda di Bandar Lampung. Pengakuan ini masih kami dalami untuk mengungkap seluruh TKP dan jaringan pelaku," ujarnya.

Gigih menjelaskan, dalam aksi terakhirnya di sebuah hotel di Jalan Raden Intan, komplotan tersebut berhasil membawa kabur dua unit sepeda motor sekaligus. Saat hendak melarikan diri, para pelaku bahkan sempat menerobos dan menabrak petugas keamanan yang mencoba menghalangi mereka.

Polisi menduga jaringan ini melibatkan pelaku dari luar Bandar Lampung. Dua pelaku yang masih buron diketahui berperan sebagai pemetik dan diduga berasal dari Lampung Timur.

Selain menangkap dua pelaku, polisi menyita satu unit Honda Beat milik korban, satu unit Honda Beat yang diduga hasil kejahatan serta satu unit mobil Honda Civic yang digunakan sebagai sarana dalam aksi pencurian.

Saat ini kedua tersangka telah ditahan dan dijerat Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Read More

Hari Lahir Pancasila 2026, Mantan Napiter dan Eks JI Lampung Tunjukkan Semangat Nasionalisme

Bandar Lampung – Puluhan mantan narapidana terorisme (napiter) yang tergabung dalam Yayasan Mangkubumi Putra Lampung bersama mantan pengikut Jemaah Islamiyah (JI) mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 tingkat Provinsi Lampung yang digelar di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin (1/6/2026).

Dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam, para peserta tampak khidmat mengikuti jalannya upacara yang dipimpin oleh Pangdam II/Sriwijaya, Kristomei Sianturi.

Kehadiran para mantan napiter dan eks pengikut JI tersebut menjadi simbol komitmen mereka dalam memperkuat rasa nasionalisme dan kebangsaan serta mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua Yayasan Mangkubumi Putra Lampung, Ir. Suprihadi, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada yayasan untuk ikut serta dalam peringatan Hari Lahir Pancasila.

"Ini merupakan wujud bahwa kami sebagai bagian dari anak bangsa dapat bersama-sama bersinergi dalam membela NKRI," ujarnya usai upacara.

Menurutnya, mantan napiter dan mantan pengikut JI sebagai warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menegaskan pentingnya memahami sejarah sebagai pelajaran berharga demi mewujudkan Indonesia yang damai, aman, sejahtera, maju, dan berkembang.

Sementara itu, Kompol Sumarna dari Satgaswil Lampung Densus 88 Antiteror Polri yang turut mendampingi para mantan napiter menyampaikan apresiasi atas partisipasi mereka dalam upacara tersebut.

Menurutnya, keikutsertaan para mantan napiter dan eks pengikut JI merupakan bentuk nyata patriotisme dan nasionalisme, sekaligus hasil dari pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk Badan Kesbangpol, Binda Lampung, Polda Lampung, dan stakeholder lainnya.

Selain mengikuti upacara kenegaraan, Yayasan Mangkubumi Putra Lampung juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Di antaranya pembagian daging kurban pada momentum Idul Adha serta penggalangan dana internal untuk membantu korban bencana alam di Sumatera.

Kompol Sumarna juga mengajak masyarakat untuk tidak lagi memberikan stigma negatif kepada para mantan napiter yang telah berkomitmen memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.

"Mereka ingin berubah, bertobat, dan mengakui kesalahan masa lalu. Karena itu, mereka perlu diberikan ruang dan pendampingan agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik," katanya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen melakukan pembinaan guna mengubah pola pikir para mantan napiter dan eks pengikut JI agar semakin kuat berintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibacakan Pangdam, disampaikan bahwa tema Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia yang berkelanjutan.

Amanat tersebut juga menekankan pentingnya seluruh elemen bangsa untuk terus melawan berbagai bentuk intoleransi dan radikalisme yang berpotensi merusak harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi mantan napiter dan eks pengikut JI dalam upacara Hari Lahir Pancasila ini menjadi bukti bahwa proses reintegrasi sosial dan penguatan wawasan kebangsaan terus berjalan, sekaligus menunjukkan semangat bersama dalam menjaga persatuan Indonesia di bawah nilai-nilai Pancasila.

Read More

Mufakat Agung BPBR, Ardho Tegaskan Komitmen Perjuangkan Hak Masyarakat Adat

Way Kanan - Masyarakat Adat Buay Pemuka Bangsa Raja (BPBR) menggelar Mufakat Agung di Balai Adat, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, Sabtu (30/5/2026).

Pertemuan yang dihadiri para tokoh adat, pemuda, dan masyarakat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting terkait pengelolaan kawasan hutan yang selama ini berada di wilayah adat mereka.

Dalam forum tersebut, masyarakat adat menyuarakan aspirasi agar negara memberikan ruang pengelolaan kepada masyarakat adat terhadap kawasan yang dulunya merupakan hutan larangan adat dan kini telah berstatus sebagai hutan produksi.

Putra Adat Buay Pemuka Bangsa Raja, Ardho Adam Saputra, SE, mengatakan hasil Mufakat Agung menyimpulkan bahwa keberadaan kawasan hutan produksi di wilayah adat selama ini belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Menurutnya, masyarakat adat yang secara turun-temurun hidup dan menjaga kawasan tersebut justru belum merasakan dampak ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

"Hasil Mufakat Agung masyarakat adat menyimpulkan bahwa lahan adat yang dahulu merupakan hutan larangan dan saat ini berubah fungsi menjadi hutan produksi belum memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat adat. Bahkan dalam pandangan masyarakat, kondisi ini justru membuka ruang bagi praktik-praktik penguasaan lahan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat adat," kata Ardho.

Ia menegaskan, masyarakat adat BPBR meminta pemerintah pusat dan negara untuk memberikan akses pengelolaan yang lebih luas kepada masyarakat adat, sejalan dengan program pemerintah yang mendorong pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kami meminta negara dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat adat untuk mengelola kawasan tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Selama ratusan tahun masyarakat adat hanya menjadi penonton atas kekayaan sumber daya alam yang berada di wilayahnya sendiri," ujarnya.

Ardho menjelaskan, kawasan yang menjadi perhatian masyarakat adat tersebut berada di Register 44 dengan luas mencapai sekitar 32 ribu hektare.

Menurutnya, potensi kawasan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

Ardho juga menegaskan bahwa perjuangan yang disepakati dalam Mufakat Agung tersebut merupakan aspirasi masyarakat adat Buay Pemuka Bangsa Raja yang memiliki struktur adat besar dan kuat.

Menurutnya, Buay Pemuka Bangsa Raja terdiri dari 1.066 penyimbang suku marga yang hingga saat ini tetap menjaga nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

"Buay Pemuka Bangsa Raja terdiri dari 1.066 penyimbang suku marga. Karena itu, hasil Mufakat Agung ini merupakan suara bersama masyarakat adat yang menginginkan adanya keadilan dan kesempatan untuk ikut mengelola sumber daya alam di wilayah adatnya sendiri demi kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan hasil Mufakat Agung akan menjadi dasar perjuangan masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak pengelolaan kawasan tersebut melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda daerah, termasuk saya, Gindha Ansori, SH, MH, serta elemen masyarakat lainnya akan memperjuangkan hasil musyawarah ini secara konstitusional. Aspirasi masyarakat adat harus mendapat perhatian karena menyangkut kesejahteraan masyarakat hari ini dan masa depan generasi yang akan datang," tegasnya.(*)

Read More

Berkah Waisak, 5 Warga Binaan Terima Surat Keputusan Remisi Khusus dan Pesan Refleksi Menteri

Bandar Lampung – Suasana khidmat dan penuh kedamaian mewarnai perayaan Hari Raya Waisak di area pembinaan. Pada Minggu, 31 Mei 2026, sebanyak 5 warga binaan beragama Buddha di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung mendapatkan anugerah remisi khusus keagamaan.

Prosesi penyerahan pengurangan masa pidana ini dilangsungkan di aula institusi. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung, Ike Rahmawati, memimpin jalannya kegiatan dengan menyerahkan Surat Keputusan remisi secara langsung kepada 5 warga binaan.

 Penyerahan hak ini sejalan dengan arahan pimpinan kementerian sebagai wujud pemenuhan hak bagi warga binaan yang telah memenuhi seluruh syarat administratif dan substantif.

Ike Rahmawati turut meneruskan pesan penting dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang menegaskan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan negara atas perubahan perilaku positif warga binaan selama mengikuti program pembinaan.

"Momentum Waisak hendaknya menjadi sarana refleksi diri untuk terus memperbaiki perilaku, memperkuat pengendalian diri, serta meningkatkan kualitas spiritual dan moral dalam menjalani kehidupan," tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam pesan resmi yang menjadi landasan pemberian penghargaan ini.

Menyambung arahan tingkat kementerian tersebut, Ike Rahmawati turut memberikan motivasi secara langsung kepada para warga binaan yang hadir di aula.

"Hak dasar dari negara ini diharapkan menjadi pijakan bagi para penerima untuk terus menyebarkan kedamaian, memperbaiki diri, dan senantiasa mematuhi tata tertib di dalam lingkungan pembinaan," ungkap Ike Rahmawati.

Melalui penyerahan Surat Keputusan remisi dan penegasan pesan menteri ini, diharapkan proses rehabilitasi dapat terus berjalan secara humanis dan inklusif.

 Apresiasi dari negara pada hari raya keagamaan ini menjadi motivasi yang sangat kuat bagi seluruh penghuni agar terus berlomba dalam kebaikan selama menjalani masa pidana.

Read More

Jum'at Berkah ke-99 SMSI Tulang Bawang Berikan Sembako dan Uang Tunai Kepada 8 Anak Yatim

Tulang Bawang -- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, terus menunjukan konsistensi nya dalam menjalankan program. Kali ini Jum'at Berkah ke-99 SMSI Tulang Bawang, santuni 8 anak yatim dengan memberikan beras 5 kg, Al- Qurban, dan uang tunai Rp100 ribu / orang.

Kegiatan ini dilaksanakan organisasi Owner / pimpinan media yang tergabung dalam SMSI, rutin setiap Jumat dilaksanakan dengan sasaran Lansia, anak yatim piatu, dan warga yang tidak mampu, di kantor sekretariat SMSI Tulang Bawang.

Abdul Rohman Ketua SMSI Tulang Bawang, menjelaskan kegiatan Jum'at Berkah ini sudah kita laksanakan dari Tahun 2024 sampai saat ini, Alhamdulillah belum pernah terputus.

"Program unggulan SMSI ini lahir dari keprihatinan teman-teman media saat turun di lapangan melihat keadaan rumah berlantaikan tanah, dan ada lansia yang hidup sebatangkara, tempat tinggal menumpang, disitulah tergerak hati kita untuk menjalankan program rutin Jum'at berkah berbagi," jelas Abdul Rohman, Jum'at (29/05/2026).

Lanjut Abdul Rohman, program Jum'at berkah rutin yang dilaksanakan organisasi media online di Lampung baru di kabupaten Tulang Bawang. Banyak organisasi yang berbagi tapi tidak rutin seperti SMSI.

"Kita berharap dengan kegiatan SMSI Tulang Bawang, berbagi ini selalu kita sebar di media sosial bisa menggugah teman-teman organisasi lain agar bisa bersama-sama menebarkan kebaikan kepada saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita," papar Abdul Rohman.(red)

Read More

Sukseskan Program Prioritas Presiden, Kasrem 043/Gatam Tinjau Progres KDKMP dan SPPG di Lampung Tengah

LAMPUNG TENGAH – Kepala Staf Korem (Kasrem) 043/Gatam, Kolonel Kav Roli Dewanto, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (29/5/2026).

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat, agar berjalan optimal di wilayah binaan Korem 043/Gatam.

Dalam peninjauannya, Kolonel Roli Dewanto didampingi oleh Kasiter Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Sofrianes Salam, Dandim 0411/KM Letkol Inf Noval Darmawan, serta Pasiter Kodim 0411/KM Kapten Inf Sukamto. Rombongan menyambangi sejumlah titik lokasi di Kecamatan Seputih Agung yang menjadi pusat pembangunan fasilitas tersebut.

Tinjauan dimulai di Kampung Sulusuban, di mana rombongan memeriksa fisik bangunan dan progress pengerjaan KDKMP. Selanjutnya, rombongan bergerak ke Kampung Fajar Asri untuk meninjau fasilitas SPPG. Fasilitas ini dipersiapkan sebagai dapur pelayanan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat. Peninjauan ditutup dengan kunjungan ke Kampung Dono Arum untuk memantau tahap akhir pembangunan KDKMP di wilayah tersebut.

Kasrem 043/Gatam, Kolonel Kav Roli Dewanto, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur KDKMP dan SPPG merupakan mandat strategis dari pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan elemen masyarakat untuk mewujudkan tujuan program tersebut.

"Korem 043/Gatam bersama Kodim 0411/KM berkomitmen mengawal dan memastikan program strategis Presiden RI dapat berjalan dengan baik serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Kolonel Roli di lokasi tinjauan.

Ia menambahkan, kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh warga di Kampung Sulusuban, Dono Arum, dan Fajar Asri. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang memadai.

Dengan percepatan pembangunan ini, Pemerintah Daerah bersama unsur TNI berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari stabilitas nasional.

Read More