Polri Gelar Latihan Pengamanan KTT G20 di Bali

GK, Lampung - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar latihan pra Operasi Puri Agung 2022. Latihan ini dilakukan jelang pelaksanaan presidensi KTT G20 di Bali yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 November mendatang.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, latihan ini akan digelar selama 3 hari mulai hari ini hingga Sabtu, 5 November. Adapun tujuan latihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan anggota Polri secara teknis sesuai fungsi dan bidangnya masing-masing disamping tentunya mereka harus tahu potensi-potensi kerawanan yang terjadi di tempat mereka ditugaskan nanti.

"Kemudian cara bertindak apa yang harus dia lakukan di objek itu, menjelang, pada saat dan pasca kegiatan presidensi G20," kata Gatot.

Dalam pengamanan, Gatot mengatakan, pihaknya akan berkolaborasi berkoordinasi bersinergi dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Pemda, termasuk masyarakat dan pecalang-pecalang.

"Sehingga kita betul-betul menyiapkan langkah-langkah dan upaya untuk mengantisipasi potensi kerawanan yang ada," katanya.

Ia pun berharap dengan persiapan yang matang dan baik, maka segala potensi kerawanan yang sudah dipetakan dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan presidensi G20 berjalan aman dan lancar baik pada side event maupun main event pada 15-16 November mendatang.

"Kegiatan Operasi Puri Agung adalah Operasi terpusat yang melibatkan beberapa Polda yaitu Polda Bali, Polda NTB, dan Polda Jatim. Anggota ada 9.700 orang," ujarnya.

Adapun persiapan pengamanan, lanjut Gatot saat ini sudah cukup baik dimana seluruh personel sudah masuk Polda Bali mulai tanggal 1 November, termasuk sarana dan prasarana seperti kendaraan listrik baik mobil maupun sepeda motor.

"Penggunaan kendaraan listrik sudah kita siapkan dari Korlantas Polri, baik mobil dan motor untuk pengawalan kepala negara dan anggotanya sudah diberi pelatihan dan diuji," katanya.[Melati]

Read More

DPW TAMPIL Resmi Keluarkan SK Pembekuan DPD TAMPIL Lampung Selatan

GK, Bandar Lampung - Dewan Pimpinan Wilayah Tim Andalan Masyarakat Pasukan Inti Lampung (DPW -TAMPIL) Provinsi Lampung resmi menerbitkan Surat Pembekuan Kepengurusan Organisasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten Lampung Selatan, masa bakti 2022 – 2027, Sabtu (05/03/2022).

Dalam surat pembekuan yang ditanda tangani Ketua Umum Ormas TAMPIL Jemi GR. Keputusan tersebut sebagai langkah tegas dan komitmen Ormas TAMPIL terhadap kedisiplinan pengurus wilayah di provinsi Lampung, serta wujud kepatuhan organisasi sesuai peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Keputusan ini sebagai langkah disiplin, Ormas TAMPIL menjunjung tinggi marwah organisasi dengan bersikap obyektif dan profesional, ” jelas Jemi GR di Sekretariat DPW TAMPIL.

Lebih lanjut, berdasarkan surat keputusan DPW TAMPIL tertanggal 5 Maret 2022 bernomor Surat Istimewa. Empat point yang mengacu pada pembekuan DPD TAMPIL Lampung Selatan. Yakni,

1. Kepengurusan DPD TAMPIL Kabupaten Lampung Selatan telah berakhir pada tahun 2021.

2. Kepengurusan DPD TAMPIL Kabupaten Lampung Selatan sejak berakhir masa jabatan belum mengurus SK Terbaru masa bhakti 2022-2027.

3. Kepengurusan DPD TAMPIL Kabupaten Lampung Selatan belum mengurus Surat Pengesahan AHU dari Kemenkum Ham dan Surat keberadaan terdaftar dari badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan.

4. DPD TAMPIL Kabupaten Lampung Selatan tidak mengindahkan 3 (tiga) kali teguran DPW TAMPIL Provinsi Lampung untuk memperpanjang Kepengurusan DPD TAMPIL Kabupaten Lampung Selatan periode 2022-2027.

Dari empat point tersebut, secara tegas dan bijak Ormas Tampil melakukan pembekuan DPD TAMPIL Lampung Selatan.”Ini sudah menjadi ketentuan yang harus dipatuhi,” tegas Jemi GR. [Rls/red]

Read More

Mukhlis Basri Sampaikan 4 Poin Penting Terkait Proses Seleksi Dewan Direksi LPP RRI

JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi I Mukhlis Basri menyampaikan empat poin penting terkait proses seleksi Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026 ke media, Kamis (18/11).

Pertama, menurut Mukhlis Basri yakni Proses seleksi Dewan Direksi RRI sedang berjalan. Hendaknya semua pihak bersabar dan memberi ruang kepada Dewan Pengawas RRI untuk menjalankan proses seleksi ini secara akuntabel dan transparan.

Kedua, Segera terpilihnya Dewan Direksi adalah salah satu solusi penting bagi RRI agar segera dapat menyiapkan diri menghadapi tahun 2022 yang cukup berat tantangannya di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung.

Ketiga, Tanpa direksi yang definitif, Akan sulit mengajukan anggaran, program, maupun kegiatan penting lainnya untuk tahun 2022. Hal itu juga berpotensi mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan segenap angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Tanah Air.

Keempat, Proses jenjang karier SDM di internal RRI juga berpotensi terhambat. Karena Plt Dirut tidak bisa mengambil keputusan yang strategis. Sehingga tujuh posisi kasatker dan sejumlah posisi eselon di bawahnya akan mengalami kekosongan di antara 70 satker RRI di seluruh Indonesia.

"Demikian poin-poin penting yang perlu diketahui oleh kita semua, Agar kedepan didapatkan Direksi yang berkualitas dan dapat sinergi memajukan RRI," tambah Mantan Bupati Lampung Barat 2 Periode itu.

Sebelumnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) mengumumkan membuka pendaftaran untuk seleksi Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026. 

"Kami mengundang warga negara Indonesia yang memiliki integritas, visioner, komitmen tinggi, dan profesional untuk menjadi Pemimpin sebagai Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026" kata Ketua Tim Seleksi Dewan Direksi LPP RRI Drs M Imam Aziz dalam surat pengumuman seleksi Dewan Direksi LPP RRI.

Posisi Dewan Direksi yang tersedia adalah Direktur Utama, Direktur Program dan Produksi (PP), Direktur Teknologi dan Media Baru (TMB), Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha (LPU), Direktur Keuangan (khusus PNS, pangkat terendah IV/b) dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum (khusus PNS, pangkat terendah IV/b).

Syarat dan ketentuan pendaftaran bisa diakses melalui https://dewas.rri.co.id/timseldewan direksirri2021-2026/ serta dapat di dengarkan melalui RRI Pro 3 FM 88,8 MHz.

Penyerahan berkas dibuka setiap hari kerja Senin-Jumat pukul 08.00–15.00 WIB, mulai tanggal 04 hingga 12 November 2021, di Sekretariat Panitia lantai 7 Gedung Belakang Kantor Pusat LPP RRI, Jalan Medan Merdeka Barat No 4-5 Jakarta Pusat. 

Untuk persyaratan umum adalah Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Selain itu juga berpendidikan sarjana (S1), mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian, serta, berpengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran.

Berikutnya tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya, tidak memiliki jabatan lain, non partisan, dan tidak sedang menjalani proses hukum akibat tindak pidana atau kasus perdata. 

Sedangkan untuk persyaratan khusus calon Dewan Direksi adalah berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar.

Untuk persyaratan khusus untuk menduduki jabatan Direktur Keuangan dan Direktur SDM dan Umum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), memiliki pangkat/golongan minimal Pembina Tk. I-IV/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagi calon Dewan Direksi yang berasal dari PNS/pegawai BUMN/pegawai BUMD harus memperoleh persetujuan dari instansinya dan dibuktikan dengan surat persetujuan dari pimpinan tertinggi.

Calon juga diminta melengkapi kelengkapan dokumen administrasi seperti formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani calon, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku dan lainnya.

"Keputusan Tim Seleksi dan Dewan Pengawas LPP RRI tidak dapat diganggu gugat," tegasnya. [Sur]

Read More