Sambil Ikut Simulasi Perang, Puan Diangkat Jadi Warga Kehormatan Marinir

GK, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani diangkat menjadi Warga Kehormatan Korps Marinir, TNI Angkatan Laut (AL). Puan menjadi Ketua DPR RI dan perempuan pertama yang mendapat anugerah sebagai Warga Kehormatan Marinir.

Pengangkatan Puan sebagai Warga Kehormatan Marinir dilakukan di Pulau Damar Besar atau Pulau Edam, Kepulauan Seribu, Selasa (24/1/2023). Acara ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono.

Puan diangkat sebagai Warga Kehormatan Marinir bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Puan bersama Panglima TNI yang didampingi Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto beserta pejabat lain yang akan diangkat sebagai Warga Kehormatan Marinir berangkat ke Pulau Damar dari Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Jakarta Utara, sejak pagi hari. Mereka menuju Pulau Damar dengan menaiki KRI Parang-647.

Prosesi pengangkatan Puan sebagai Warga Kehormatan Marinir dilakukan dengan rangkaian simulasi perang. Dari KRI Parang, rombongan pindah menaiki KRI Banda Aceh-593.

Untuk sampai di Pulau Damar, Puan bersama pasukan Marinir melakukan pendaratan amfibi dengan menggunakan kendaraan tempur (ranpur) jenis Landing Vehicle Tracked (LVT). Pendaratan dengan tank amfibi itu merupakan simulasi pendaratan pasukan di pantai untuk menyerang musuh.

Tiba di Pantai Pulau Damar, kemudian dilakukan simulasi operasi serangan udara langsung (SUL) dan pertempuran jarak dekat oleh pasukan Marinir. Terdengar dentuman meriam dan juga ada simulasi pemboman dari pesawat udara.

Setelah berada di Pulau Damar, Puan mendapat briefing dari Komandan Detasemen Jalamengkara (Denjaka), Kolonel Mar Samson Sitohang yang memimpin simulasi penyerbuan musuh. Denjaka merupakan pasukan elite khusus TNI AL.

Pada simulasi ini, diskenariokan pasukan Marinir menyerbu kelompok separatis yang ada di Pulau Damar. Sebelum memulai ‘penyerbuan’, Dandenjaka menjelaskan soal kondisi pulau, kekuatan musuh, dan posisi musuh.

Usai briefing, Puan bersama pasukan Marinir lalu masuk ke kawasan hutan di Pulau Damar yang masih rimbun. Lokasi ini menjadi salah satu area latihan tempur TNI AL.

Di dalam kawasan hutan ini, Puan kemudian menembak dengan peluru tajam sebagai simulasi menjatuhkan musuh. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu juga melakukan simulasi peledakan posisi musuh dengan memencet detonator bom.

Upacara pembaretan untuk Puan sebagai Warga Kehormatan Marinir dilakukan usai simulasi penyerbuan musuh. Panglima TNI Laksamana Yudo bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Dankormar Mayjen Widodo menjadi Komandan Upacara.

Prosesi pemberian penghargaan sebagai Warga Kehormatan Marinir dilakukan di bibir pantai Pulau Damar. Puan menerima brevet Warga Kehormatan Marinir di atas tank amfibi.

“Saya mengucapkan terima kasih atas penganugerahan saya sebagai warga kehormatan Korps Marinir,” kata Puan.

“Pembaretan ini tidak sekadar simbol, tapi tanggung jawab bagi saya untuk mengamalkan nilai-nilai Prajurit Korps Marinir yang menjadi garda depan melindungi NKRI dan seluruh tumpah darah Indonesia,” lanjutnya.

Puan pun merasa bangga karena hingga saat ini ia menjadi perempuan satu-satunya yang menjadi Warga Kehormatan Marinir. Ia mengapresiasi keluarga besar Marinir yang memberinya kesempatan untuk mengikuti simulasi perang amfibi.

“Ternyata kita perempuan bisa dan mampu. Walau pun singkat, ternyata tidak mudah. Harus punya fisik kuat dan sehat. Ini merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi saya mendapat kesempatan merasakan penyerbuan Marinir ke Pulau yang dikuasai musuh,” papar Puan.

Mantan Menko PMK ini menilai prajurit Marinir dituntut senantiasa mengembangkan kemampuan seiring dengan tantangan tugas yang semakin tidak ringan. Apalagi, kata Puan, perkembangan zaman semakin pesat yang turut berdampak terhadap konsep maupun operasi perang.

“Tantangan ke depan bukan akan lebih ringan, pastinya akan lebih berat. Namun kita bersama akan bisa membawa kejayaan Indonesia ke depan. Tentu saja kita akan selalu membawa Indonesia menjadi Indonesia yang sejati-jatinya adalah Indonesia Raya,” sebut cucu Bung Karno itu.

Puan yakin Korps Marinir akan semakin maju dan lebih baik ke depan. Ia memastikan DPR RI akan senantiasa memberi dukungan terbaik bagi TNI, termaduk untuk Korps Marinir.

 

“Saya sebagai Ketua DPR RI menegaskan bahwa DPR RI mendukung penguatan Marinir Indonesia, karena dengan begitu kita sejatinya sedang mendukung penegakan kedaulatan Indonesia,” tegasnya.

Di sisi lain, Puan mengajak keluarga besar Marinir untuk tetap menegakkan nilai-nilai kedaulatan NKRI dan persatuan Indonesia di manapun bertugas. Ia juga berpesan untuk menjadikan perayaan keberagaman sebagai sumber kekuatan bersama, dan bukannya sebagai alasan perpecahan.

“Terus ingatkan kepada semua bahwa Pancasila yang intisarinya adalah gotong royong, merupakan bintang pemandu kita semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pesan Puan.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mohon doanya dalam saya mengamalkan nilai-nilai prajurit Korps Marinir dalam pelaksanaan tugas sehari-hari saya. Bagaimana menjaga kedaulatan, keamanan NKRI, dan bahwa kita bersama-sama harus yakin bahwa Indonesia hanya bisa dijaga kalau kita semua bergotong royong untuk menjaganya,” imbuhnya.

Sementara itu, Panglima TNI mengatakan pengangkatan Warga Kehormatan Marinir merupakan penghargaan terhadap tokoh yang dianggap berjasa untuk bangsa dan negara. Tokoh yang menjadi Warga Kehormatan Marinir dianggap patut diteladani karena juga memberi andil besar dalam mendukung perkembangan dan perjuangan prajurit Marinir.

Puan sendiri merupakan Warga Kehormatan Marinir ke-42. Korps Marinir punya alasan khusus memberi anugerah Warga Kehormatan untuk Puan.

“Beliau merupakan sosok yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara Indonesia dan telah bersumbangsih terhadap kemajuan TNI, termasuk TNI AL, dan khususnya Korps Marinir,” jelas Laksamana Yudo.

Menurut Laksamana Yudo, prosesi pembaretan sengaja dilakukan sekaligus dengan simulasi operasi perang. Korps Marinir ingin menunjukkan tugas-tugasnya dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

“Kegiatan ini kita praktekkan seperti latihan pendaratan amfibi. Memang dilaksanakan secara betulan, mulai dari naik KRI, kemudian naik tank amfibi, kemudian mendarat dan melakukan serbuan di darat,” tuturnya.

Usai upacara pembaretan Warga Kehormatan selesai, Puan kemudian diangkat oleh sejumlah prajurit Marinir dengan digendong di atas pundak. Hal ini sebagai tanda bahwa Puan telah menjadi bagian dari keluarga Marinir.

Puan bersama tokoh lainnya lalu melihat demonstrasi rubber duck operation (RDO). Dari pantai, mereka menonton demo infiltrasi udara dan demo terjun bebas prajurit Marinir dari atas pesawat sambil membawa banner yang salah satunya bergambar foto Puan berbaret Marinir. Selain itu, ada juga fly pass atraksi pesawat tempur F-16 dari TNI AU.

Setelah acara selesai, Puan dan rombongan kembali menuju Kolinlamil dengan menaiki combat boat. Di Kolinlamil, Puan sebagai Warga Kehormatan menulis pesan untuk Korps Marinir.

“Kepada Prajurit Korps Marinir yang saya banggakan, terima kasih atas penganugerahan kepada saya sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir. Saya turut bangga menyaksikan profesionalitas Prajurit Korps Marinir sebagai unsur strategis dari SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu). Kibarkan terus semangat kejuangan dan pengabdian dalam menjaga kedaulatan NKRI. Jalesu bhumyamca Jayamahe,” demikian testimoni yang dituliskan Puan. [HBR]

Read More

Buruh Soal Pemilu: Kalau Melanggar UUD 45, People Power akan Digerakkan

Demo buruh (ilustrasi).

GK, Jakarta -- Partai Buruh akan menggerakkan ribuan anggotanya untuk melaksanakan demonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta, pada Jumat (11/3/2022). Salah satu tuntutan dalam aksi unjuk rasa itu adalah meminta DPR memastikan Pemilu 2024 tidak ditunda.

"Ribuan buruh akan aksi di depan gedung DPR dan secara serempak akan dilakukan aksi di 30 provinsi di seluruh Indonesia," kata Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Rabu (9/3/2022).

Said menjelaskan, tuntutan pertama kaum buruh adalah meminta pimpinan DPR membuat pernyataan tegas bahwa Pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. "Dengan demikian, tidak ada opsi lain, kecuali penyelenggaraan Pilpres dan Pileg pada 14 Februari 2024," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu.

Pernyataan sikap pimpinan DPR, kata Said, dibutuhkan sebagai penegasan atas kesepakatan resmi yang telah tercapai sebelumnya, yaitu pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024. Kesepakatan tersebut melibatkan Pemerintah, DPR, dan KPU.

Tuntutan ini muncul, ujar Said, karena Ketua Umum PKB, PAN, dan Partai Golkar melontarkan usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Padahal, hari pelaksanaan pemilu sudah ditetapkan.

Menurut dia, perpanjangan masa jabatan presiden merupakan pelanggaran konstitusi. Bahkan, Said menyebut upaya memperpanjang jabatan Presiden Jokowi ini sebagai tindakan ekstra parlementer yang membahayakan keamanan negara.

"Sudah masuk (kategori) ancaman keamanan nasional sikap-sikap tiga partai politik ini. Sudah berada di dalam koridor mengganggu keamanan nasional," ujarnya.

Said juga menyebut para pengusul perpanjangan masa jabatan presiden itu naif karena melandaskan usulannya itu kepada kondisi ekonomi yang belum membaik. Padahal, kondisi ekonomi sekarang jauh lebih baik dibandingkan saat pelaksanaan pemilu paling demokratis di Indonesia, yakni Pemilu 1955 dan Pemilu 1999.

Selain menuntut DPR membuat pernyataan agar pemilu tidak ditunda, kata Said, pihaknya juga mendesak DPR memanggil Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. DPR diminta menggunakan hak interpelasi bahkan hak angket untuk memastikan Permenaker 2/2022 dicabut.

Permenaker 2/2022 berisikan aturan yang menunda pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) hingga pekerja berusia 56 tahun.  Tuntutan lainnya adalah agar DPR membatalkan rencana revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan menghentikan pembahasan revisi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Partai Buruh, kata Said, juga akan mendesak DPR segera bertemu pemerintah guna membahas sikap resmi Indonesia terkait perang Rusia-Ukraina. Dia ingin Indonesia membuat surat resmi kepada Rusia dan Ukraina yang berisikan permintaan menghentikan perang.

Sebab, perang di kawasan Eropa Timur itu juga berdampak terhadap kesejahteraan buruh Indonesia. "Perang itu berimbas ke buruh Indonesia karena harga minyak menjadi naik," ujarnya.

Dengan naiknya harga minyak, tentu biaya produksi naik dan pada akhirnya perusahaan akan mengurangi karyawan. Selain itu, kenaikan minyak juga akan membuat harga bahan pokok melambung.

Said mengatakan, apabila tuntutan kaum buruh ini tak dikabulkan, terutama tuntutan pertama dan ketiga, maka buruh akan melakukan mogok kerja nasional. Jika pemilu benar ditunda, Partai Buruh tak akan tinggal diam. "Kalau melanggar UUD 45, people power akan digerakkan," ujarnya melontarkan ancaman.

Sumber

Read More

Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024, Klaim Aspirasi Rakyat Dinilai Manipulasi

Suasana Sidang Tahunan MPR 2021 yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Foto: ANTARA FOTO/Sopian/Pool/

Wacana penundaan Pemilu yang diusung PAN, PKB, dan Golkar bergulir luas meski dengan argumentasi yang dinilai lemah. Penundaan pemilu memang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang disebut Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan.

Namun, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow , menerangkan, penundaan Pemilu seperti diatur dalam UU Pemilu, perlu alasan kedaruratan.

UU mengatur alasan yang bisa dibenarkan adalah kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lain yang mengganggu tahapan Pemilu.

“Menunda Pemilu bukanlah suatu hal yang gampang. Apalagi tunda Pemilu dalam skala nasional. Selain itu, juga memiliki risiko yang besar sekali. Sehingga tidak boleh sembarangan untuk mewacanakan tunda Pemilu,” jelas Jeirry, Rabu (9/3).

Jeirry menilai, alasan yag dilontarkan elite politik yang ingin tunda Pemilu belum bisa dikategorikan darurat. Misal pandemi COVID-19. Saat ini Indonesia bersiap menuju endemi, lagi pula 2020 Indonesia berhasil gelar Pilkada di tengah pandemi.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menghadiri Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Sementara alasan tak ada anggaran untuk Pemilu 2024, bisa saja jadi alasan, tapi pemerintah harus transparan. Terlebih ada ambisi pemerintah memindahkan ibu kota.

"Perhatikan juga risiko untuk menunda Pemilu. Namun sampai saat ini, saya belum melihat alasan yang kuat untuk menggunakan kedaruratan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian dijadikan alasan untuk menunda Pemilu,” tutur Jeirry.

Sementara, jika jalan yang ditempuh adalah amandemen UUD, maka prosesnya lebih berat lagi karena sejumlah syarat minimal usulan hingga urgensi amandemen.

“Untuk mengubah konstitusi, tidak boleh serta merta. Tidak boleh sembarangan, harus disertai alasan yang kuat. Jangan sampai mengamandemen UUD hanya untuk memfasilitasi keinginan elite politik atau segelintir orang," kata Jeirry.

"Apalagi usulan penundaan Pemilu hanya memenuhi keinginan supaya dapat memperpanjang masa kejayaan. Terlebih menggunakan aspirasi rakyat sebagai alasan kuat untuk mendorong perubahan konstitusi. Ini jelas manipulasi,” tambah Jeirry.

Seperti yang diketahui, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen.

• Amandemen UUD 1945 dilakukan pada era Reformasi yang berlangsung pada tahun 1999 hingga 2002.
• Amandemen UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000.
• Amandemen UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001.
• Amandemen UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-11 Agustus 2002.

Aturan Amandemen UUD 1945

Untuk mengamandemen UUD sendiri diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Ketika nantinya usulan tunda Pemilu disetujui, diperlukan mengubah UUD kembali. Adapun isi Pasal 37 UUD 1945.

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Sumber

Read More

Apa Peran Soeharto? Bung Karno-Hatta Ditawan Belanda, Sultan Pencetus Serangan Umum 1 Maret 1949

GARIS KOMANDO - Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi kontroversi setelah Presiden Jokowi menerbitkan Keppres No 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Dalam Keppres No 2 Tahun 2022, di bagian pertimbangan tidak disebutkan peran Soeharto.

 

Keppres No 2 Tahun 2022 itu menyebutkan ide Serangan Umum 1 Maret 1949 datang dari Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh Hatta yang didukung oleh TNI, Polri, laskar-laskar perjuangan rakyat dan segenap komponen bangsa.

 

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon meminta agar Keppres No 2 Tahun 2022 direvisi karena menghilangkan peran Soeharto sebagai komandan lapangan dalam serangan umum 1 Maret 1949.

 

Selain itu, Keppres No 2 Tahun 2022 juga menghilangkan peran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah komando Syafruddin Prawiranegara.

Fadi Zon mengulas panjang lebar seputar peristiwa yang terjadi pada 1948 hingga 1949.

 

Doktor bidang sejarah dari Universitas Indonesia (UI) ini juga membeberkan peristiwa agresi militer Belanda.

 

Fadli mengatakan Belanda dibantu sekutu Inggris, yang baru menang perang dunia II, berusaha mengambil alih kembali wilayah Indonesia yang telah merdeka dari Jepang pada 17 Agustus 1945.

 

“Belanda melakukan berbagai macam usaha, termasuk dengan kekerasan, bahkan dengan pembunuhan massal terhadap rakyat Indonesia,” ucap Fadli, dikutip Pojoksatu.id dari kanal YouTubenya, Sabtu (5/3).

 

Belanda melakukan agresi militer pertama pada tahun 1947 dan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948.

 

Menurut Fadli, agresi Belanda II sudah diantisipasi oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh Hatta sekaligus kepala kabinet atau Perdana Menteri.

 

“Jadi, ketika itu sistemnya (pemerintahan Indonesia) adalah sistem parlementer,” ucap Fadli.

 

Kabinet Hatta melakukan rapat untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi agresi militer Belanda kembali. Dari rapat kabinet itu, ditunjuklah Syafruddin Prawiranegara sebagai kepala pemerintahan yang mengetuai emergency goverment atau pemerintahan darurat.

 

Dan kalau itu tidak memungkinkan, Sudarsono yang ketika itu menjadi perwakilan RI di India menjadi perwakilan pemerintah di pengasingan.

 

Pada tanggal 22 Desember 1948 Sjafruddin Prawiranegara mendeklarasikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di daerah Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat dengan ibukota Bukit Tinggi.

 

“22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, ibukotanya (Republik Indonesia) adalah di Bukit Tinggi,” ucap Fadli Zon.

 

Belanda kemudian melakukan agresi militer II pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda menduduki Yogyakarta yang merupakan ibukota negara RI saat itu.

 

Belanda menangkap Presiden Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, Agus Salim dan beberapa tokoh lainnya.

 

Soekarno, Sjahrir, Agus Salim dibuang ke Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara. Sedangkan Bung Hatta dibuang dan ditawan di Menumbing, Bangka.

 

Sebulan kemudian, Soekarno dan Agus Salim dipindahkan dari Parapat ke Bangka. Mereka ditawan di Bangka bersama Bung Hatta.

 

“Jadi selama periode itu, Bung Karno dan Bung Hatta tidak bisa melakukan aktivitas apapun karena mereka statusnya adalah tawanan Belanda,” ucap Fadli.

 

Ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditawan Belanda, Sjafruddin Prawiranegara menjalankan pemerintahan darurat.

 

Sjafruddin Prawiranegara berjalan susah payah karena dikejar-kejar oleh Belanda. Mereka harus pindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran Belanda.

 

Fadli menyesalkan peran PDRI dihapus dari sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

“Kalau PDRI tidak diakui, termasuk tidak disebut sama sekali di dalam Kepress ini, maka ada waktu 7 bulan kita tidak memiliki pemerintahan,” cetus Fadli.

 

Fadli mengingatkan kepada jajaran pemerintahan agar tidak membelokkan sejarah dan menghilangkan peran tokoh yang berjasa dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

 

“Sekali lagi sejarah tidak boleh dibelokkan karena kita tidak ingin ada memanipulasi sejarah dan membelokkan sejarah, apalagi penghilangan peran dari tokoh-tokoh para pejuang yang sangat berjasa pada kita semua,” tegas Fadli.

 

Peran Soeharto

Dalam buku ‘Takhta Untuk Rakyat’ diterangkan secara gambang peran Sultan Hamengku Buwono IX, Jenderal Sudirman, dan Letkol Soeharto sebagai penggagas dan penggerak serangan umum 1 Maret 1949.

 

Saat itu, Sultan tahu masalah Indonesia dan Belanda akan dibicarakan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sultan menginginkan ada serangan umum siang hari, yang bisa menunjukkan eksistensi TNI. Hal itu akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum PBB.

 

Sultan mengirim kurir ke Panglima TNI Jenderal Soedirman. Sultan juga minta dipertemukan dengan pemimpin pasukan gerilya di Yogya. Kebetulan Soeharto adalah Komandan Wehrkreise III yang membawahi Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

 

Soeharto menyanggupi permintaan Sultan. Sebelumnya pasukan TNI memang sempat beberapa kali mengganggu tentara Belanda pada malam hari. Namun, untuk sebuah serangan yang terkoordinasi pada siang hari, belum pernah dilakukan TNI.

Soeharto pun merencanakan sebuah serangan besar. Dia menyebar pasukannya ke empat penjuru kota. Menyusup di antara masyarakat dan masuk lewat gorong-gorong Kota Yogyakarta.

 

Pasukan Soeharto bersiap melakukan serangan yang disepakati akan digelar serentak pukul 06.00 WIB tanggal 1 Maret 1949.

 

Sirene tanda selesainya jam malam meraung-raung di seantero Kota Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, suara tembakan terdengar di mana-mana. Untuk pertama kalinya sejak Kota Yogya jatuh ke tangan Belanda, pasukan TNI masuk ke Ibukota Yogya.

 

Pasukan TNI masuk dari empat penjuru kota. Sekitar 2.000 personel TNI menyerbu masuk Kota Yogyakarta. Setiap pasukan republik menggunakan tanda berupa janur kuning yang diikatkan di lengan atau digantung di leher.

 

Dalam waktu singkat pasukan TNI yang bergerak dari Selatan bisa menerobos hingga Alun-alun Utara dan Kantor Pos Besar.

 

Dari Timur, Letkol Soeharto dan pasukannya bisa mencapai Jalan Malioboro di pusat kota. Sementara dari Barat, pasukan Kapten Rakido berhasil menduduki pabrik Besi Watson, yang menjadi tempat penyimpanan amunisi pasukan Belanda. Di utara, pasukan TNI berhasil mencegah bala bantuan Belanda dari Maguwo mencapai Kota Yogyakarta.

 

Tembak menembak berjalan sengit. Pasukan Belanda sama sekali tidak menduga pasukan republik berani masuk kota siang hari. Mereka pun tidak percaya organisasi TNI masih rapi dan masih bisa melakukan satu serangan yang terkoordinasi dengan baik.

 

Begitu serangan umum dilakukan, pemancar radio langsung menyiarkan berita itu. Dari Plajen diteruskan ke Bukittingi, lalu ke Aceh, selanjutnya diteruskan ke Rangoon, Burma, dan diteruskan lagi ke New Delhi, India. Dari India berita ini diteruskan ke seluruh dunia.

 

“TNI berhasil merebut Yogya selama enam jam,” demikian berita dari hutan terpencil itu membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan TNI masih memiliki taring.

 

Setelah serangan umum, berkali-kali Belanda mendatangi Sultan di Keraton. Termasuk Jenderal Meyer, panglima tentara Belanda di Indonesia ikut datang meminta Sultan menghentikan bantuannya pada pasukan gerilya. Namun mereka gagal menakut-nakuti Sultan.

 

Keahlian diplomasi pria Jawa lulusan Universitas Leiden ini mengalahkan para Jenderal Belanda. Mereka pun tak berani mengusik Sultan.

 

Pada akhirnya, setelah perundingan, Belanda menyerahkan Yogyakarta kepada Sultan Hamengku Buwono IX tanggal 26 Juni 1949.

 

Sultan kemudian memimpin upacara penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia. Belanda pun menarik pasukannya dari Kota Yogyakarta.

 

Sultan kemudian menyambut Soekarno, Hatta dan para pemimpin republik setelah dibebaskan dari tawanan Belanda. (one/pojoksatu)

Sumber

Read More

Puan: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Dipercaya Publik

GK, Kaltim - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dilakukan secara seksama. Ia juga menekankan pentingnya kualifikasi calon Kepala Badan Otorita IKN yang punya tugas berat.

Berdasarkan UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN, Badan Otorita merupakan lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

Otorita IKN bertugas menetapkan peraturan penyelenggaraan daerah khusus Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Kepala Otorita IKN dan wakilnya dipilih langsung oleh Presiden.

“Presiden harus cermat dalam memilih Kepala Otorita IKN sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota agar bisa mewujudkan konsep smart, green, sustainable, dan beuatiful city,” ujar Puan, Rabu (23/2/2022).

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini, Kepala Otorita IKN harus menguasai perencanaan dan desain dari ibu kota negara baru. Puan menilai hal tersebut penting agar Kepala Otorita dapat mengimplementasikan konsep dari IKN Nusantara dengan baik dan benar.

“Pimpinan daerah khusus IKN Nusantara juga harus memahami konsep pembangunan berkelanjutan, apalagi proses pemindahan ibu kota ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar,” ujarnya.

Terlepas dari kualifikasi calon, Puan menyebut ada aspek khusus yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan Kepala Otorita IKN Nusantara.

“Kendati penunjukan Kepala Otorita IKN adalah hak prerogatif presiden, pejabat yang dipilih harus mendapat kepercayaan publik,” tutur Puan.

“Kepercayaan publik ini adalah hal penting untuk menjalankan pemerintahan secara efektif, sambil publik bersama DPR terus melakukan pengawasan terhadap semua proses pemindahan ibu kota negara demi tercapainya cita-cita mewujudkan ibu kota baru sesuai dengan amanat undang-undang,” sambung mantan Menko PMK itu.

Puan juga mengingatkan calon Kepala Otorita IKN harus mampu menjawab harapan masyarakat sambil menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai yang sudah diamanatkan dalam UU IKN.

“Siapapun nantinya yang akan terpilih, beban yang cukup berat harus dijadikan sebagai acuan Kepala Otorita dalam membangun dan memimpin IKN Nusantara sebaik-baiknya dan dengan penuh integritas,” tutup Puan. [red]

Read More

Seharian Keliling IKN, Puan Ingin "Nusantara" Jadi Wajah Kemajuan Indonesia

GK, Kaltim - Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungannya ke sejumlah lokasi kawasan IKN dilakukan untuk mengawal proyek ibu kota negara baru yang dinamakan "Nusantara" itu.

Puan mengunjungi lokasi IKN Nusantara pada Rabu (16/2/2022) bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menggantikan Menkeu Sri Mulyani.

Dari Balikpapan, Puan tidak jadi menggunakan jalur udara untuk mendatangi IKN Nusantara. Ia bersama rombongan menggunakan jalur laut dengan menaiki speedboat.

Lewat perjalanan laut ini, Puan melewati lokasi proyek Jembatan Pulau Balang yang nantinya akan menghubungkan Balikpapan dengan kawasan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara.

"Kita semua perlu mengingat bahwa lokasi ibu kota yang baru adalah sebuah kebutuhan dalam menyambut era baru kemajuan Indonesia," kata Puan.

Puan pun turun di dermaga speedboat milik PT ITCI Hutani Manunggal. Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan darat selama 20 menit untuk menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP IKN).

Dalam perjalanan, Puan melewati jalan tanah yang merupakan jalur logistik truk-truk pemuat kayu milik perusahaan.

Begitu tiba di KIPP IKN, Puan mendapat penjelasan dari pihak PUPR bahwa KIPP menjadi prioritas pembangunan saat ini. Ditegaskan pula, status tanah di lokasi KIPP IKN sudah clear.

Lokasi titik nol menjadi yang pertama ditinjau oleh Puan di KIPP IKN. Di titik nol ini, nantinya kantor-kantor pusat pemerintahan dan lembaga tinggi negara akan dibangun, termasuk Gedung DPR. Pembangunan di titik nol direncanakan dimulai pada semester 2 tahun ini.

"Alhamdulillah hari ini saya sampai titik nol IKN, titik yang menentukan wilayah inti IKN," kata Puan di tugu titik nol.

Di sini, Puan mendapat penjelasan maket proyek IKN soal rencana pembangunan mulai dari KIPP, kawasan pendukung, dan pengembangannya.

"Ini pertama kalinya semenjak Indonesia merdeka, kita memiliki kesempatan untuk membangun ibu kota dari awal. Sehingga ini kesempatan kita untuk membangun Ibu Kota Negara dengan se-ideal mungkin dari awal," lanjutnya.

Titik nol sendiri hanya berjarak 5 menit dari lokasi Istana Negara jika menggunakan kendaraan, tepatnya sejauh 4 kilometer. Puan melewati jalan tanah dengan banyak truk pengangkut kayu untuk mendatangi Istana Negara yang letaknya berada di lokasi tertinggi KIPP IKN Nusantara.

Kepada Puan, Wamenkeu mengatakan KIPP IKN akan dibangun dengan dana dari APBN yang jumlahnya akan ditentukan tahun ini. Pemerintah mengatakan akan berkoordinasi dengan DPR terkait hal tersebut.

"Tentu ini satu kesempatan bagi kita untuk sama-sama bergotong royong bahwa ibu kota akan dibangun sesuai semangat awal yaitu modern, green, smart city, dan berkelanjutan. Ini pembangunan yang memerlukan jangka panjang bertahap," tutur Puan.

"Kenapa smart dan green? Karena itu kebutuhan kita ke depan. Kota modern, hijau dan memperhatikan lingkungan," sambungnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan dirinya sudah meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan seluruh bangsa dalam proyek IKN Nusantara. Ia secara khusus meminta kehadiran TNI di kawasan pembangunan IKN.

Permintaan Puan langsung dijawab Jenderal Andika yang menyatakan TNI akan menghadirkan Kodam baru beserta perangkatnya untuk menunjang pengamanan di ibu kota negara baru. Selain itu, TNI juga akan membangun Lanud dan pangkalan AL di lahan seluas 8.000 hektare.

"Sinergi, koordinasi dengan seluruh unsur bangsa. Dari elemen eksekutif, legislatif, dan jangan diputuskan oleh salah satu pihak saja," pesan Puan.

"Sehingga rakyat dari awal juga sudah merasakan bahwa IKN Nusantara ini adalah milik kita bersama, bukan hanya urusan membangun gedung Pemerintah," tambah mantan Menko PMK tersebut.

Setelah melihat titik pembangunan Istana Negara, rombongan lalu menuju Menara Pandang yang memerlukan waktu 20 menit perjalanan. Dari Menara Pandang ini dapat disaksikan seluruh kompleks IKN Nusantara.

Menara Pandang yang bernama Menara Soedarmono itu memiliki ketinggian 20 meter, yang sebenarnya merupakan menara pemantau api atau kebakaran hutan.

Dari menara ini, Puan dapat melihat lokasi Gedung DPR yang ditandai dengan balon udara.

Di Menara Pandang, Satgas Perencanaan IKN pun menjelaskan kepada Puan soal rencana konektivitas transportasi IKN. Termasuk nantinya rute Tol Bandara Sepinggan menuju KIPP IKN sepanjang 47,63 km dengan waktu tempuh 30 menit.

"Kita inginkan IKN Nusantara menjadi wajah kemajuan Indonesia yang dikagumi dunia. Tempat bekerja putra-putri terbaik bangsa untuk melahirkan ide-ide dan kerja-kerja terbaik bagi Indonesia dan rakyat," sebut Puan.

Menurutnya, masih banyak rincian yang harus dibicarakan dan dikerjakan dalam perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara. Puan berpesan agar semua rincian tersebut diperhatikan secara seksama.

"Mulai dari anggarannya, pengerjaannya, proses transisinya ASN pindah bekerja di sini, dan sebagainya," ucapnya.

Puan lalu berbicara soal pemilihan Kalimantan sebagai lokasi ibu kota negara baru. Menurutnya, hal ini dilakukan agar pembangunan nasional tidak bersifat jawa sentris.

"Ini ibu kota negara yang integrated antara ibu kota, pemerintah, lembaga tinggi dan rakyatnya," terang Puan.

Dari Menara Pandang, Puan lalu melanjutkan peninjauan ke lokasi Bendungan Semoi Sepaku dengan menaiki helikopter bersama Panglima TNI dan jajaran menteri.

Bendungan Semoi Sepaku sendiri awalnya dibangun sebagai penyedia air baku untuk wilayah Balikpapan. Namun nantinya, bendungan ini juga akan menjadi penyedia air baku IKN Nusantara.

Saat ini, bendungan yang berada di lahan seluas 250 ribu hektare itu sudah memiliki progres sebanyak 37 persen. Puan lantas diminta untuk menulis testimoni di prasasti pembangunan Bendungan Semoi Sepaku.

"Jadilah sumber air yang memajukan peradaban Indonesia, termasuk dalam menopang Ibu Kota Negara Nusantara," tulis cucu proklamator RI Bung Karno itu. [Red]

Read More

Puan Maharani Ajak Perempuan di Parlemen Jadi Pelopor Kemajuan Budaya Indonesia Melalui Desain Batik

GK, Jakarta - Seusai memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta Jumat (18/2/2022) pagi tadi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyempatkan hadir di acara pameran dan pengumuman pemenang Lomba Desain Batik bertema Perempuan dan Rempah Indonesia yang digelar oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI).

“Ketika berbicara tentang batik, sesungguhnya kita sedang bicara tentang karya adiluhung karya yang bernilai tinggi dari kebudayaan atau peradaban Indonesia yang sudah ditekuni oleh orang Indonesia secara turun temurun. Kita bicara batik, maka sebenarnya kita bukan hanya bicara tentang selembar kain atau pakaian yang dilukis dengan motif. Batik adalah bagian dari keunikan budaya Indonesia, bagian dari jati diri orang Indonesia yang harus selalu kita jaga dan kita lestarikan.” Pernyataan ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya sebelum mengumumkan nama-nama pemenang lomba desain yang diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Ketua DPR RI perempuan pertama ini, terus merawat dan menghidupi batik yang termasuk dalam ragam wastra nusantara merupakan salah satu wujud nyata dari apa yang pernah disampaikan Presiden pertama Sukarno, bahwa orang Indonesia perlu memiliki berkepribadian yang berlandas pada kebudayaan bangsa. Membuat lomba desain motif batik seperti yang dilakukan oleh KPP-RI ini, menurut Puan, merupakan bagian dari gotong royong besar rakyat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia.

“Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengajak perempuan-perempuan di parlemen supaya terus menjadi pelopor kemajuan budaya Indonesia. Bukan hanya batik, tapi seluruh wastra atau pun kebudayaan Indonesia yang bisa kita pergunakan, bisa kita pakai, bisa kita lestarikan, dan tentu saja kita jaga sebagai warisan budaya yang memang milik Indonesia. Karena sekarang ini banyak sekali produk budaya Indonesia yang kalua tidak kita patenkan, produk budaya Indonesia kemudian diklaim milik negara lain,” katanya.

Puan yang tampil elegan dengan gaun hitam dan blazer batik berwarna sogan itu menggaris bawahi pentingnya para anggota parlemen untuk meresapi, menrawat dan menghidupi terus budaya Indonesia. “Inilah tugas kita untuk bisa ikut menjaga dan melestarikan apa yang menjadi budaya Indonesia. Bukan hanya cara berpakaian, tetapi juga, bagaimana cara kita menjalankan tugas sebagai anggota parlemen. Karena budaya itu mencakup tata cara kita berbicara dan berperilaku, bukan hanya berpakaian,” ia menegaskan.

Digelar dengan skala nasional, 91 desain motif batik dikirimkan para perajin batik dari berbagai wilayah di Indonesia pada panitia lomba yang membuka pendaftaran selama tiga pekan pada November 2021 lalu. “Dari 91 desain motif yang masuk, kami memilih 20 sebagai finalils dan memilih lima pemenang. Rencananya, desain motif batik ini nanti bisa menjadi pilihan motif untuk menjadi seragam para perempuan parlemen baik di pusat mau pun di daerah,” kata Casytha A. Kathmandu, anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah yang menjadi ketua panitia lomba.

Krisdayanti, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang besama dengan Ratu Ngadu Bonu Wulla (anggota Fraksi Partai Nasdem), Kanjeng Ratu Hemas (anggota DPD RI dari Provinsi DI Yogyakarta) dan Arzeti Bilbina (Fraksi PKB) mengatakan, baru kali ini ia menjuri lomba desain motif batik yang temanya perempuan dan rempah.

“Tema itu tampaknya membuat motif-motif yang dilahirkan para peserta yang sebagian besar adalah perajin batik juga menjadi unik. Dalam motif batik jadi bisa ada cabai, asam, cengkih, bunga lawang dan rempah-rempah lainnya. Perempuan dan rempah Indonesia ini bisa menjadi pemantik ide dan imajinasi para peserta untuk menerjemahkannya. Saya senang, pemenangnya anak muda, baru 16 tahun, berbakat dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi anak muda lain untuk terus melestarikan batik,” ungkap Krisdayanti.

Sebagai tindak lanjut lomba, Presidium KPP-RI, Dewi Asmara (Fraksi Partai Golkar) mengatakan pihak KPP-RI akan menjadikan motif batik yang terpilih sebagai pemenang menjadi batik untuk seragam perempuan parlemen tidak hanya di pusat, melainkan juga di daerah tingkat satu hingga tingkat dua. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi sekaligus upaya para perempuan parlemen untuk terus merawat dan menghidupkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. [red]

Read More

Unik, Anggota DPRD Yang Menandatangani Surat RDP Justru Tidak Hadir

GK, Lampung Barat - Ada yang unik dalam pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait surat laporan lima Pejebat Eselon II yang di nonjobkan oleh Bupati Lambar, Senin (31/1/2022).

Diberitakan sebelumnya, surat dari kelima pejabat tersebut telah lama sampai di DPRD Lambar namun Ketua DPRD Lambar terkesan bungkam, sehingga Wakil Ketua I DPRD Lambar Sutikno melayangkan surat pelaksana RDP untuk menanggapi hal itu.

Uniknya, dalam pelaksana RDP itu justru yang menanda tangani surat undangan tersebut tidak hadir, melainkan ketua DPRD yang selama ini bungkam, bersama sejumlah Ketua Komisi dan para anggota DPRD lainnya.

Selain itu Ketua Komisi I Untung, yang sempat berkomentar soal bungkamnya ketua DPRD tersebut, tidak juga berada di ruang rapat.

Saat dikonfirmasi Ketua Komisi I itu sedang berada di Bandar Lampung, karena ada kegiatan partai.

"Saya lagi ada kegiatan partai di Bandar Lampung," kata Untung saat dikonfirmasi via WhatsApp. [Red]

Read More

Pasar Legi Beroperasi Lagi, Siap Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi

GK, Solo, 20 Januari 2022 - Pasar Legi Solo yang terbakar pada 29 Oktober 2018 lalu, telah selesai dibangun ulang dan Kamis (20/1) pagi tadi diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang hadir didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Rehabilitasi Pasar Legi ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sejak sepekan sebelum peresmian Pasar Legi, para pedagang yang sejak lama berjualan di sana dan sempat terpaksa harus pindah karena kebakaran pada 2018 ini, telah kembali beraktivitas di pasar yang kini memiliki tiga lantai dengan berbagai fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya.

Puluhan buruh angkut, lelaki dan perempuan, gesit berseliweran di antara kios-kios berterali besi abu-abu yang masih cemerlang warnanya. Ibu Sukinem, buruh angkut yang sudah lebih dari 30 tahun bekerja di Pasar Legi mengaku senang bisa kembali ke lokasi lama dengan kondisi pasar yang lebih baik dan bersih.

Bawang merah, bawang putih, sayuran segar, bumbu dapur, rempah-rempah dan berbagai produk kebutuhan pokok tertumpuk berlimpah di tiap kios milik pedagang yang sibuk melayani pembeli, yang salah satunya adalah Ketua DPR yang tak sungkan berjongkok untuk memilih tempe yang dijajakan di lantai oleh seorang penjual. Puan juga membeli beberapa kilo bawang merah, dan sayuran lain serta sohun di beberapa kios berbeda.

"Beberapa waktu pasca kebakaran, saya pernah datang ke Pasar Legi dan setelahnya saya sampaikan pada Mas Walikota dan Pak Menteri PUPR, kita perlu menjaga komitmen untuk merenovasi Pasar Legi agar bisa lebih baik dari sebelum kebakaran terjadi," kata Puan. Pasar Legi, dikatakannya, sempat hendak dibuka kembali pada 2021. "Tapi kasus COVID-19 melonjak, jadi rencana pembukaan kembali harus ditunda dan baru hari ini bisa dilakukan," ungkapnya.

Puan berharap Kementrian PUPR dan Pemerintah Kota Solo bisa bersama-sama menjaga dan merawat Pasar Legi. "Saya dengan, kalau hujan besar ada bagian-bagian pasar yang mengalami tampias dan menyebabkan genangan air yang dikhawatirkan bisa jadi banjir. Ini harus diantisipasi. Dicarikan solusinya supaya bisa teratasi," ucapnya.

Pada para pedagang dan pengunjung Pasar Legi, Puan menitip pesan untuk tetap menjaga prokes. "Sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi. Pedagang pasar dan pembeli harus tetap jaga prokes, kesehatan, ketertiban ya?" cetusnya. Ia senang mendengar kabar kalau seluruh pedagang di Pasar Legi telah dua kali mendapat vaksinasi.

Menurut Puan, pasar merupakan sebuah tempat di mana denyut kehidupan masyarakat dapat dilihat. "Di pasar kita bisa melihat apakah ekonomi berjalan atau tidak. Kita bisa melihat bagaimana pedagang beraktivitas dan berinteraksi dengan pembeli, juga bisa mengevaluasi bagaimana harga-harga barang yang diperjualbelikan, stoknya ada atau tidak," Puan mengatakan.

Ia juga menekankan, betapa pun kemajuan pembangunan berjalan serta digitalisasi masuk ke berbagai lini kehidupan, pasar trdisional harus tetap dipertahankan karena di situ rakyat bisa memasarkan hasil usahanya.

Selain kondisi bangunan yang jauh lebih baik dari sebelum kebakaran, Pasar Legi yang baru ini juga hadir dengan sentuhan modernitas melalui sistem pembayaran digital yang akan bisa diterapkan dalam transaksi. "Saya sudah mencoba pembayaran menggunakan pembayaran digital tadi saat belanja. Dipinjami ponselnya Mas Gibran," katanya. 

Dalam konferensi pers yang digelar di pelataran Pasar Legi setelah tinjauan ke dalam pasar dilakukan, Puan memberikan beberapa catatan yang ia harap bisa dicarikan solusinya oleh Pemerintah Kota. "Tadi waktu mencoba membayar non tunai di lantai dasar, ternyata tidak ada sinyal sehingga pembayaran harus dilakukan secara konvensional. Mungkin ada baiknya seluruh area di Pasar Legi ini dipasangi wifi agar tidak menghambat transaksi," katanya.

Pada kunjungan ke Pasar Legi, perempuan yang pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manysia dan Kebudayaan itu juga sekaligus melakukan pengecekan harga-harga bahan pokok. "Harga minyak goreng masih mahal, meskipun pemerintah telah melakukan operasi pasar. Saaya akan meminta pemerintah menetralkan harga-harga supaya segera kembali normal," katanya. [Red]

Read More

Resmikan Rusun Ponpes Al Quran Azzayadiy dan Sanggar Inklusi di Sukoharjo, Puan Maharani Harapkan Masa Depan Yang Baik Bagi Anak Bangsa

GARIS KOMANDO, Sukoharjo – Gerimis, tak menyurutkan langkah kaki ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri tiga agenda kerja yang telah direncakan di Kabupaten Sukoharjo, pada Rabu (19/1) siang hingga petang hari.

Didampingi Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Panglima Kodam (Pangdam) IV Diponegoro Mayjen Rudianto, sejumlah kepada daerah tingkat 2 di Jawa Tengah dan beberapa koleganya di DPR RI, Puan meresmikan gedung Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren Al-Quran Azzayadiy, Sanggrahan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Rusun yang pembangunannya dikerjakan oleh Kementrian PUPR terssbut, dibangun atas usul Puan ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Tentu saja, gotong royong dari kita semua untuk bisa membangun Rusun Ponpes Al Quran Azzayadiy ini merupakan niat baik. Tentu saja rumah susun ini harus dijaga baik-baik. Jangan setelah diresmikan kemudian tidak dipelihara sehingga jadi cepat rusak," kata Puan.

Ia berharap, meski akan ada ribuan santri dan santriwati yang silih berganti menetap dan belajar di Ponpes Al Quran Azzayadi, gedung, ruangan, dan segala sesuatu yang berada di Rusun tersebut menjadi sebuah tempat yang bermanfaat dan dirawat dengan penuh tanggung jawab hingga masa yang akan datang.

Puan juga menginginkan, para santri dan santriwati dapat belajar dengan tenang dan gembira di ponpes tersebut. "Santri dan santriwati di sini semoga akan bisa membangun bangsa Indonesia sesuai dengan harapan dan cita-cita Bapak pendiri bangsa, Bung Karno, bahwa Indonesia harus menjadi Indonesia yang adil Makmur damai aman dan sejahtera," katanya.

Usai acara peresmian, Puan meninjau ruangan hunian di dalam Rusun tersebut, dan berinteraksi dengan para santriwati yang tengah mengaji di kamar yang telah rapi terisi ranjang susun dan area belajar yang menyenangkan.

Dari Ponpes Al Quran Az-Zayadiy, Puan melanjutkan kunjungannya ke Gedung Serbaguna Cemani, di mana tengah dilangsungkan acara vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun, serta pemberian vaksin dosis ketiga atau booster, bagi 100 warga lansia di Kabupaten Sukoharjo.

Meski kunjungan berlangsung cukup singkat karena masih ada agenda lain yang menanti, Puan menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan anak-anak dan lansia yang tengah divaksin. Ia berkeliling menghampiri setiap meja vaksin dan dengan ramah menanyakan kabar dan menyampaikan bingkisan kecil yang ia bawa sebagai cinderamata bagi warga di gedung serbaguna Cemani itu.

Setelahnya, Puan dan rombongan segera melanjutkan perjalanan ke Sanggar Inklusi Tunas Wijaya di Kecamatan Bendosari, untuk meresmikan dua Sanggar Inklusi paling baru yang dibangun di Kabupaten Sukoharjo, yakni Sanggar Inklusi Tunas Wijaya yang didatanginya itu, serta Sanggar Inklusi Permata Hati yang ada di Kecamatan Polokarto. "Jadi, prasastinya ada dua yang ditandatangani oleh Bu Puan," kata Bupati Etik Suryani sambil tersenyum.

Ia kemudian menjelaskan pada Puan perihal Sanggar Inklusi yang merupakan sebuah program rintisan masyarakat yang kemudian didukung dan dikembangkan secara baik oleh Pemkab Sukoharjo untuk menciptakan ruang pelayanan kesehatan yang bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di 12 Kecamatan di seluruh Kabupaten.

"Jumlah anak berkebutuhan khusus yang terdaftar di semua Sanggar Inklusi kami mencapai 475 orang. Alhamdulillah dari 12 kecamatan kami sudah mendirikan delapan gedung sanggar inklusi. Masih kurang empat tapi insyaallah tahun ini selesai, sudah terbangun semua," kata Etik.

Menurutnya, anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan khusus yang coba disediakan secara cuma-cuma oleh Pemkab Sukoharjo. "Berbagai terapi, yakni fisioterapi, okupansi dan terapi wicara kami sediakan secara gratis tidak dipungut biaya apapun" Etik menjelaskan. Selain itu, dikatakan Etik, di setiap Sanggar Inklusi pun diadakan pelatihan Bina Diri yang memberikan pelajaran keterampilan dasar seperti memakai baju sendiri, menyisir rambut, memakai sepatu, mandi dan sebagainya bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat melakukannya secara mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemkab Sukoharjo, para terapis yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan untuk memberi pelayanan kesehatan serta para relawan yang terlibat di semua Sanggar Inklusi atas kegigihan dan ketulusan mereka merawat dan memberikan terapi yang baik bagi semua anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. "Anak-anak betkebutuhan khusus ini juga anak-anak Indonesia yang harus kita berikan kesempatan untuk tumbuh dengan baik hingga bisa jadi manusia berdaya," kata Puan.

Terdiri dari masyarakat yang tergerak hatinya untuk membantu para anak berkebutuhan khusus untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik, relawan menjadi salah satu ujung tombak keberlangsungan Sanggar Inklusi di seluruh Kecamatan di Sukoharjo tersebut.

Puan mengaku amat terperanjat ketika ia mendengar nominal honorarium para relawan di semua Sanggar Inklusi yang hanya 200 ribu per bulan. "Meski ketergerakan hati menjadi alasan para relawan membantu, tapi mereka, menurut saya, layak mendapatkan apresiasi yang lebih baik lagi," kata Puan. Ia mengatakan amat memahami bila Pemkab memang memiliki keterbatasan anggaran hingga belum dapat memberikan apresiasi yang lebih layak. Untuk itu, Puan menegaskan, DPRD harus bisa memperjuangkan dan membantu mencarikan jalan keluar. "Itu sebabnya saya ajak teman-teman dari DPR dalam kunjungan ke sini, agar bisa langsung dipikirkan, apa yang bisa kita lakukan untuk memberi apresiasi yang lebih layak bagi para relawan ini," ungkap Puan yang langsung memberi garis bawah dan cetak tebal dalam sambutannya terkait honorarium para relawan tersebut.

Gerak hati memang melandasi digagas dan berkembang baiknya Sanggar Inklusi di Sukoharjo. "Kami ingin membantu anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Senang rasanya kalau mereka mengalami perubahan yang lebih baik setelah bergabung dalam Sanggar Inklusi," Endang, Kepala Sanggar Inklusi Tunas Wijaya mengatakan. [Red]

Read More

Usai Disahkan Sebagai RUU Inisiatif, Begini Tahapan Hingga RUU TPKS Resmi Jadi UU

GARIS KOMANDO,JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akan diputuskan sebagai RUU Inisiatif DPR pada sidang paripurna esok hari, 18 Januari 2022. Setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif, RUU TPKS masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan sebagai undang-undang (UU).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengingatkan, RUU TPKS bukan berarti sudah resmi menjadi undang-undang setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif besok. RUU TPKS baru selesai melalui tahap harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif.

Usai menetapkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif, DPR nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden kemudian akan mengirimkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Presiden juga akan menunjuk Kementerian yang akan membahas bersama dengan DPR, misalkan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Kementerian PPPA (Perlindungan Perempuan dan Anak),” kata Diah di Jakarta, Senin (17/1/2022).

Setelah menerima balasan dari Presiden, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Dalam rapat tersebut, akan diputuskan Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan membahas RUU tersebut bersama pemerintah.

“Alat kelengkapan bisa dari komisi atau Baleg. Semoga prosesnya berjalan lancar,” ujar Diah.

Politikus PDIP ini mengingatkan pentingnya kualitas dan komprehensif RUU ini sehingga pembahasan antara DPR dan Pemerintah harus dilakukan secara seksama. Diah mengatakan, RUU TPKS diharapkan dapat membawa perubahan, terutama dalam penegakkan keadilan bagi korban kekerasan.

“UU ini juga dapat membangun mekanisme pencegahan dan pelayanan yang optimal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan mengalami kekerasa seksual,” jelasnya.

Seperti diketahui, Ketua DPR Puan Maharani memastikan RUU TPKS akan disahkan menjadi inisiatif DPR pada sidang paripurna, Selasa (18/1/2022). Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.

“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan”, ungkap Puan saat merespons keresahan komika perempuan, Sakdiyah Ma’ruf dalam audiensi bersama pejuang RUU TPKS, pekan lalu.

Dalam forum dengan sejumlah aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat itu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap betapa figur pemimpin perempuan menjadi tumpuan harapan pembangunan bangsa.

“Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” ucap Lucky.

Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.

Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. [Red]

Read More

Bergulir Sejak 2016, RUU TPKS Mendapat Banyak Sorotan untuk Segera Dituntaskan

GARISKOMANDO.com,JAKARTA - Dalam forum audiensi sejumlah aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Rabu (12/1/2022) poin figur pemimpin perempuan sebagai tumpuan harapan disampaikan oleh Lucky Nur Amalia, Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

 “Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” kata Lucky.

Puan Maharani pastikan RUU TPKS disahkan menjadi inisiatif DPR pekan depan. Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.

“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan”, ungkap Puan meresponi keresahan salah satu peserta audiensi, komika perempuan Sakdiyah Ma’ruf.

Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 mendatang akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.

Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS 

menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. [Red]

Read More

Ulama Perempuan: Jangan Khawatir, yang Mendukung RUU TPKS Lebih Banyak

GARISKOMANDO.com,JAKARTA - Anggota Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI, Nur Rofiah dalam pertemuan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, bersama tokoh perempuan lain, menyebut penolakan terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) atas nama agama Islam hanya bersifat parsial.

Menurutnya umat Islam yang mendukung lebih banyak dari pada yang menolak RUU inisiatif DPR tersebut.

Nur mengaku telah menginisiasi istighasah virtual yang diikuti ratusan pesantren untuk mendoakan agar RUU TPKS segera disahkan. 

“Jadi kalau sampai ada yang menolak RUU TPKS menjadi Undang-Undang atas nama Islam jangan khawatir Mbak Puan, karena yang mendukung jauh lebih banyak,” ujar Nur Rabu 12 Januari 2022.

Bagi Nur bagaimana seseorang dilahirkan adalah hal yang tidak bisa dipilih, termasuk dilahirkan sebagai perempuan.

Namun perempuan kerap mendapat perlakuan yang tidak adil, karena hal yang berada di luar kuasa mereka.

“Perempuan sangat rentan mengalami ketidakadilan. Misalnya stigmatisasi, marginalisasi, suberinasi, kekerasan karena hanya ‘menjadi’ perempuan,” tuturnya.

Nur mengatakan RUU TPKS dapat membantu mewujudkan salah satu tujuan Islam yakni sistem kehidupan yang adil bagi semua orang. Karena Islam melarang kedzaliman dan ketidakadilan, termasuk bagi perempuan.

“RUU TPKS dapat segera disahkan dan menjadi payung untuk tiap perempuan agar mendapat keadilan dan mendapat perhatian yang memadai. Tujuan Islam adalah mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta termasuk untuk perempuan,” pungkas Nur.

Dukungan serupa sempat dilontarkan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ketua Korps PMII Putri Cabang Lamongan Rifa Nur Diana Arofa mengatakan RUU TOPS mendesak agar terbentuk jelas sistem yang bisa menghapus kekerasan seksual.

“Dengan disahkannya RUU ini, kita dapat melindungi bangsa kita dengan menciptakan sistem pencegahan, pemulihan, penanganan, dan rehabilitasi yang benar-benar dapat menghapuskan kekerasan seksual,” ungkap Rifa dikutip dari beritajatim.com.

Menanggapi aspirasi Puan Maharani mengatakan dirinya memahami akan mendesaknya RUU TPKS. Namun ia menekankan agar semua pihak mengikuti prosedur dan memberi waktu untuk lebih luas menjaring aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan.

“Apa yang terjadi di agama Islam tentu beda dengan di agama Kristen, apa yang di agama Kristen tentu beda dengan apa yang biasa kita lakukan di agama Islam dan lain sebagainya. Masukan yang tadi sudah disampaikan oleh ibu, mbak, adik-adik, dan mas-mas ini semua tentu saja memberikan saya kekuatan untuk bisa melaksanakan ini sebaik baiknya,” kata Puan. [Red]

Read More

Bertemu Ketua DPR RI Aktivis Perempuan Sampaikan Dukungan untuk RUU TPKS: “Mbak Puan Tidak Sendirian”

GARISKOMANDO.com,JAKARTA - Berbagai lembaga dan komunitas kian merapatkan barisan untuk mendukung pengesahan RUU TPKS ini. Perwakilan dari beberapa lembaga dan komunitas bertemu dan berdialog dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di selasar gedung Nusantara di kompleks DPR RI, Rabu (12/1) kemarin.

Salah satu yang memberi dukungan kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam pertemuan Rabu kemarin adalah Jaringan Kongres Ulama Perempuan (JKUPI) yang diwakili oleh akademisi dan ulama perempuan Nur Rofiah. Ia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan. “Perempuan itu memiliki system reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki. RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya.

Nur Rofiah juga menyampaikan salah satu poin yang menjadi hasil musyawarah keagamaan yang dilakukan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia pertama yang diadakan pada 2017 silam, yakni menegaskan hukum melakukan ks adalah harambaik di dalam maupun di luar perkawinan. Dengan landasan tersebut, JKUPI sangat mendukung RUU TPKS karena merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Selain berupaya memberi dukungan secara intelektual melalui berbagai pemikiran, JKPUI, dikatakan Rofiah, juga melakukan dukungan spiritual. “Kami sudah membuat acara doa bersama, atau istigosah kubro via zoom untuk mendoakan agar RUU TPKS bisa segera disahkan. Pesertanya itu, Mbak Puan, kalau zoom meeting satu akun satu orang, di istigosah ini satu akun satu pesantren. Jadi, kalau sampai ada yang menolak RUU TPKS dengan mengatasnamakan Islam, percayalah, Mbak, yang mendukung jauh lebih banyak,” kata Rofiah dengan suara lantang.

Dukungan penuh semangat tak hanya datang dari Rofiah dan JKUPI. Komika *Sakdiyah Ma’ruf* serta pekerja kreatif dan influencer *Renny Fernandez* juga menyatakan dukungan tegasnya untuk RUU TPKS. “Perempuan pekerja seni itu kerap dihadang banyak stigma dan halangan, Mbak Puan. Padahal, seni budaya itu potensi bangsa juga. Tapi dalam banyak kesempatan, kami tidak bisa lepas dari baying-bayang kekerasan seksual. Jadi, bagaimana menciptakan sebanyak mungkin ruang aman bagi perempuan untuk bisa berkembang dengan baik dan leluasa,” kata Sakdiyah. Ia menggaris bawahi urgensi RUU TPKS yang diharapkannya bisa membantu pencegahan, juga pemenuhan pemulihan korban. “Kita perlu menjamin tercapainya peningkatan kesadaran bersama. Enough is enough! Korbannya sudah terlalu banyak. Pekerjaan rumah generasi ini yang harus diselesaikan adalah penghapusan kekerasan seksual. Jangan sampai kekerasan seksual ini jadi hal yang diwariskan ke generasi berikutnya,” katanya dengan suara bergetar. 

Semangat berapi-api juga disampaikan Renny Fernandez kala memberi masukan. Pekerja kreatif yang juga influencer ini menceritakan tentang kegelisahan yang merebak di kalangan pegiat media karena belum kunjung disahkannya RUU TPKS. “Kami penasaran sekali, kendalanya apa sampai RUU TPKS belum kunjung disahkan. Siapa yang menjegal? Apa perempuan harus turun berhadapan dengan para penjegalnya? Ada sekitar 5000 orang jadi korban kekerasan seksual tiap tahun, bila merujuk data dari Komnas Perempuan. Sudah saatnya Indonesia punya Undang-undang TPKS. Kami semua mendukung Mbak Puan, dan kami ingin menegaskan, Mbak Puan tidak sendirian,” Renny menegaskan. [Red]

Read More

Ketua DPR RI Puan Maharani Tegaskan Komitmen Perjuangkan Pengesahan RUU TPKS

GARISKOMANDO.com JAKARTA - Di hadapan perwakilan aktivis perempuan dari berbagai lembaga dan komunitas, Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan upaya percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang tengah mendapat sorotan tajam masyarakat pasca terbongkarnya beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan dengan korban anak-anak di bawah umur. 

“Memang RUU TPKS ini terus maju mundur pembahasannya, sampai kejadian beberapa waktu belakangan ini membuka mata, kita sudah sangat perlu ada payung hukum agar negara hadir. Saya juga punya dua anak, dan sangat paham kekhawatiran yang dirasakan oleh semua orang tua bila masalah kekerasan seksual ini tidak kunjung teratasi,” kata ketua DPR RI Puan Maharani dalam kesempatan dialog seputar Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di selasar gedung Nusantara pada Rabu (12/1) bersama sejumlah aktifis.

Puan menyimak dengan penuh perhatian dan mencatat semua masukan penting yang disampaikan oleh setiap aktivis yang mewakili antara lain Komnas Perempuan, Lembaga Pendampingan Saksi dan Korban (LPSK), Institut Perempuan, Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (JKUPI), Asosiasi Wanita, Gender dan Anak Indonesia (ASWGI) Universitas Kristen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Koalisi Perempuan, Jaringan Masyarakat Sipil, PERLUDEM dan Maju Perempuan Indonesia, Komika Perempuan Indonesia, akademisi dan BEM dari Universitas Diponegoro serta infulencer media sosial yang ikut mendukung disegerakannya pengesahan RUU TPKS.

Kepedulian dan komitmen Puan Maharani untuk mengatasi masalah kekerasan seksual sangat tinggi dan telah ditunjukkannya dengan tegas sejak Ketua DPR RI itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Keresahan Puan Maharani juga diungkapkan Valentina Sagala, pendiri Institut Perempuan yang bersama belasan aktivis perempuan lain bertemu dan berdialog dengan Puan. Menurut Valentina, RUU TPKS yang telah disusun sejak 2016 itu dari berbagai aspek, telah sangat mendesak untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR agar dapat segera dibahas bersama dengan pemerintah.

“Namun kendati statusnya sudah sangat urgen dan mendesak, jangan sampai dianggap menjadi sebuah kondisi darurat dan ingin dipercepat sehingga hanya jadi perpu. Saya berharap RUU ini masuk dalam pembahasan prolegnas secara muslus sehingga Undang-undang yang dihasilkan pun bisa paripurna. Saya berharap, DPR akan benar-benar menjadi pemimpin dalam proses pembahasan RUU TPKS,” kata Valentina yang sudah sejak 2016 terlibat intensif dalam penyusunan RUU TPKS ini. 

“RUU ini nantinya harus memandatkan Negara untuk hadir bagi korban kekerasan seksual,” pungkas Valentina. 

Rancangan undang-undang yang diusulkan oleh PDIP, PKB dan Nasdem sejak 2016 silam ini memang menjalani proses pembahasan yang cukup dinamis yang membuatnya masih belum dapat disahkan hingga hari ini. [Red]

Read More

Puan Maharani Pastikan DPR Akan Segera Bahas RUU TPKS Dengan Pemerintah

JAKARTA – Kabar baik tentang perkembangan pembahasan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual datang dari Senayan, Selasa (11/1/2022) pagi ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun Instagramnya @puanmaharaniri, mengatakan bahwa proses penyusunan naskah dan harmonisasi RUU TPKS yang merupakan RUU inisiatif DPR tersebut telah selesai dilakukan oleh badan legislasi.

Pimpinan DPR, seperti dikatakan Puan, akan segera melaksanakan tata tertib sesuai mekanisme yang berlaku agar RUU TPKS dapat segera disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR pada pekan ketiga Januari 2022 untuk selanjutnya bisa segera dibahas bersama pemerintah.

“RUU TPKS ini menjadi RUU inisiatif DPR RI dan menjadi prioritas pada masa siding tiga, 2021-2022,” katanya.

Meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini membuat RUU TPKS menjadi kebutuhan hokum nasional yang perlu segera dibahas dan ditetapkan oleh DPR RI bersama pemerintah.

Puan juga menyampaikan apresiasi atas sikap Presiden Joko Widodo yang juga melihat pentingnya kehadiran undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagai payung hukum yang bisa memberi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak-anak.

Kehadiran RUU TPKS ini diharapkan Puan dapat memperkuat dan mempertajam upaya perlindungan dari kekerasan seksual yang berpihak pada korban.

“DPR RI meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar pembahasan RUU TPKS ini berjalan lancar,” katanya di akhir pernyataan. [Red]

Read More

Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Makan DPRD Provinsi Lampung Akan Dilaporkan Ke Polda Lampung

BANDAR LAMPUNG - DPP EMPPATI RI dan DPP KPK TIPIKOR KORWIL Lampung akan melayangkan Surat laporan pengaduan (DUMAS) terkait dugaan indikasi korupsi pada anggaran makan dan minum di DPRD Propinsi lampung sebesar Rp. 5 miliar TA. 2021 pada Polda Lampung yang juga akan ditembuskan ke Mabes Polri di Jakarta.

Diketahui bahwa anggaran belanja makan dan minum rapat sesuai data Sirup LKPP pada Sekretariat DPRD Propinsi Lampung mencapai sekitar Rp. 12,227 Milyar yang diduga tidak jelas pengalokasiannya.

Pasalnya, anggaran yang di kelola oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung tersebut diduga tidak mungkin akan habis terpakai seluruhnya untuk anggaran makan dan minum seluruh anggota DPRD Lampung.

Rencana surat laporan yang akan dikirim ke Polda

SEKORWIL DPP KPK TIPIKOR Lampung Ridwan Maulana menyampaikan, bahwa bukan hanya temuan terkait dugaan penyimpangan pada belanja makan dan minumnya saja yang bermasalah, namun sesuai hasil analisa sistem dan metode pengadaan barang/jasa juga menurut saya memang salah.

Ridwan Maulana meneruskan juga pernyataan dari Ketua Harian DPP EMPPATI RI Adi Suratman, menyampaikan bahwa terkait temuan tersebut, pihaknya akan segera berkoordinasi dan segera melayangkan laporan pengaduan (DUMAS) ke Polda Lampung, "Saya sangat berharap terkait permasalahan tersebut bisa terang benderang dan mendapatkan kejelasan hukum yang sesuai, siapapun yang bermain-main dan sengaja melakukan praktek- praktek penyimpangan anggaran untuk memperkaya diri sendiri, ya harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujarnya melalui pesan WhatsApp pada Selasa (21/12/2021).

Ridwan juga mengatakan, "Coba kita pahami, nilai anggaran sebesar itu diadakan dengan menggunakan sistem/metode pengadaan langsung (PL), sedangkan kita tau bahwa sistem/metode pengadaan langsung hanya bisa dilakukan dengan nilai anggaran di bahwa 200 juta. Ini kan sudah jelas salah !! jadi wajar saja jika saya berasumsi ada dugaan indikasi korupsi penyimpangan anggaran," jelasnya.

Dilain pihak, Anggota DPRD Lampung Sahdana, S.Pd., Juga mendukung terkait pelaporan tersebut untuk segera dilayangkan Ke Polda Lampung agar bisa segera di proses secara hukum.

"Saya sangat berharap agar pihak APH khususnya Polda Lampung bisa mengusut tuntas terkait dugaan Korupsi penyimpangan anggaran makan dan minum pada Sekretariat DPRD Propinsi Lampung tersebut, supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal serupa seperti ini di kemudian hari," harap Sahdana. [Sur]

Read More

Disinyalir, Sekwan Provinsi Lampung Enggan Menjawab Pertanyaan Anggota Dewan

BANDAR LAMPUNG - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Sekwan) seolah enggan menjawab pertanyaan Anggota Dewan dari komisi I, Fraksi PDIP Syahdana.

Dimana Syahdana mempertanyakan Anggaran makan dan minum 85 orang anggota DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp 5 M.

Dan Anggaran tersebut merupakan tanggung jawab Sekretaris Dewan Provinsi sebagai pengelola keuangan DPRD Provinsi Lampung.

Diketahui, bahwa ada jawaban dari Kabag Aspirasi Humas dan Protokol DPRD Provinsi Lampung yang dikutip dari beberapa berita media online baru-baru ini sebagai berikut:

1. Sebagian besar dari kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, alokasi anggaran bersifat rutin operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Lampung yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Kas (RAK) dan Rencana Anggaran Operasional (ROK) dari setiap masing-masing pelaksanaan teknis kegiatan yang terdapat pada bagian dan sub bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

2. Untuk anggaran makan minum pimpinan dan anggota dewan telah di sesuaikan dengan kebutuhan yang ada

Antara lain yang diperuntukkan

-Rapat-rapat di tingkat KOMISI ( RDP)

-Rapat Pimpinan

-Kunjungan kerja anggota DPRD dan pimpinan rangka berkoordinasi yang terkait dalam tugas legislasi, bugeting dan pengawasan DPRD serta dari sekretariat DPRD seluruh indonesia dan Kabupaten/kota dalam yang melakukan kunjungan kerja ke sekretariat DPRD provinsi Lampung dalam rangka saling berkoordinasi dan melakukan tukar informasi dan saling mempelajari terkait kegiatan-kegiatan di Sekretariat DPRD dalam melaksanakan memfasilitasi pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD

-Tamu-tamu pimpinan dan anggota DORD dalam rangka Audiensi dan penyampaian aspirasi, Tamu-tamu yang dimaksud adalah tamu-tamu pimpinan yang beraudiensi dengan pimpinan dan anggota yaitu ormas , organisasi kepemudaan dan tamu-tamu dari provinsi lain dan kabupaten/kota 

-Rapat-rapat paripurna

-Serta Kegiatan dalam proses penyerapan aspirasi (reses) dan sosialisasi perda yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan anggota Dewan.

Sumber (Sekretariat DPRD Lampung)

Menurut Syahdana, pernyataan tersebut tidak menjawab apa yang ia tanyakan, sebab yang ia tanyakan adalah anggaran makan dan minum 85 orang anggota DPRD Provinsi sebesar Rp.5 M.

"Itu tidak menjawab apa yang saya tanyakan, sebab yang saya tanyakan adalah anggaran makan dan minum 85 orang anggota DPRD provinsi Lampung tahun 2021 sebesar Rp.5 M," ujar Syahdana pada awak media melalui sambungan selulernya, Minggu (19/12/2021).

Masih menurut Syahdana, ia berhak mempertanyakan hal itu, sebab ia adalah bagian dari pengguna anggaran tersebut sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung.

"Saya berhak mempertanyakan anggaran tersebut, karena saya adalah salah satu bagian dari pengguna anggaran itu, sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung," kata Syahdana.

Lebih lanjut Syahdana mengatakan, jika Sekwan tidak mau transparan atau memberikan jawaban yang benar terkait apa yang ia tanyakan (anggaran makan) maka ia akan membuat laporan ke Aparat Penegak Hukum.

"Jika Sekwan tidak mau memberikan jawaban sesuai dengan harapan saya, maka saya akan membuat laporan ke Aparat Penegak Hukum," tegasnya. [Sur]

Read More

Bupati Lumajang Harap Kehadiran Puan Bantu Pemulihan Warga Terdampak Erupsi Semeru

LUMAJANG - Bupati Lumajang, Jawa Timur, Toriqul Haq menyambut gembira rencana kedatangan Ketua DPR RI Puan Maharani ke lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo. 

Menurutnya, kedatangan Puan akan menjadi kunjungan pertama pejabat negara pusat ke Pronojiwo, Lumajang.

"Iya. Ini (kunjungan) pertama. Dengan Ibu Ketua DPR datang ke sini (Pronojiwo), rasa plong dan terima kasih saya itu,” kata Toriqul, Minggu (19/12/2021).

Pronojiwo adalah salah satu kecamatan di Lumajang yang terdampak erupsi Gunung Semeru yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Malang.

Namun karena jembatan Gladak Perak hancur diterpa lahar hujan Semeru, akses menuju Kota Lumajang terputus.

Menurut Toriqul, setidaknya ada lebih dari 500 warga yang mengungsi di berbagai titik di Pronojiwo. Ia berharap kedatangan Puan dapat mempercepat penanganan bantuan kepada warga terdampak, khususnya di kecamatan tersebut. 

“Kami berharap Ibu Puan bisa bertatap muka dengan warga terdampak, dan dapat mengurai beberapa hal yang belum terurai di sini," ucap Toriqul.

Salah satu persoalan yang diharapkan bisa segera diselesaikan adalah pembangunan jembatan sementara agar akses ke Lumajang-Malang dapat kembali pulih. Selain itu, kata Toriqul, yakni mengenai relokasi rumah warga terdampak. 

"Hanya sedikit butuh dorongan dari pusat,” tuturnya.

Aktivitas penanganan dampak erupsi Gunung Semeru lebih banyak terpusat dilakukan di wilayah Kecamatan Candipuro yang sebelumnya terhubung lewat jembatan Gladak Perak dengan Kecamatan Pronojiwo. Warga Pronojiwo berharap agar lebih mendapat perhatian.

“Kami selama ini seperti dianaktirikan karena semua perhatian di Candipuro," ungkap seorang penanggung jawab lokasi pengungsian di Kecamatan Pronojiwo.

Puan direncanakan akan mengunjungi warga terdampak erupsi Gunung Semeru pada Senin (20/12) mendatang.

Kedatangan Puan akan menjadi kunjungan pertama pejabat dari Jakarta ke wilayah Pronojiwo, Lumajang. [Red]

Read More