Hot Posts

4/footer/recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label Pemda. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemda. Tampilkan semua postingan

Senin, 26 Agustus 2024

Satuan TNI, Polri Dan Pemda Wilayah Provinsi Lampung Amankan Kunker Presiden RI Resmikan Bendungan Marga Tiga, SPAM Dan Pasar Pasir Gintung


GK, Lampung – 
Pastikan berjalan dengan lancar dan aman, satuan TNI, Polri dan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Lampung amankan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, meresmikan Bendungan Marga Tiga, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pasar Pasir Gintung Kota Bandar Lampung. Senin (26/08/2024).


Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan BBJ-2. Presiden Joko Widodo beserta rombongan tiba di Bandara Radin Inten II Jl. Branti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sekitar pukul 08.15 WIB, langsung menuju Bendungan Marga Tiga yang berada di Desa Negeri Jemanten Kabupaten Lampung Timur, untuk meresmikan Bendungan Marga Tiga, menggunakan Helikopter.


Di kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan, “Air merupakan satu hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia, oleh karena itu manajemen air di setiap Provinsi akan menjadi program utama pemerintah, Bendungan Marga Tiga mulai dikerjakan pada tahun 2017 dan sudah berjalan selama lebih kurang 7 Tahun, Alhamdulillah pada hari ini sudah selesai dan sudah bisa di gunakan,“ terangnya.


Setelah melaksanakan kunjungan kerjanya meresmikan Bendungan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Presiden Joko Widodo beserta rombongan langsung menuju Desa Relung Helok, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, untuk meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan dilanjutkan dengan meresmikan Pasar Pasir Gintung yang berada di Kota Bandar Lampung.


Selanjutnya, disaat meresmikan Pasar Pasir Gintung, Presiden Jokowi menyampaikan, “Waktu saya datang 3 tahun yang lalu ke Pasar Pasir Gintung ini kondisinya kurang baik, sekarang kondisinya setelah di Revitalisasi dengan anggaran yang sangat besar, kondisi pasar sekarang sudah bagus, untuk itu saya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung untuk menjaga dan merawatnya dengan baik,” tutur Jokowi.


Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Pj. Gubernur Lampung Dr. Drs. Samsudin, S.H., M.H., M.Pd., Pangdam II/Swj Mayjen TNI M. Naudi Nurdika, S.I.P., M.Si., M.Tr(Han)., Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, S.E., M.Si., Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, Pejabat Utama TNI Polri dan Unsur Forkopimda Provinsi Lampung.(red)

Kamis, 28 September 2023

Pemda Bogor Gagal Bina Pemuda, DPD KNPI Akan Turun ke Jalan Birukan Bumi Tegar Beriman!


Gk, BOGOR - DPD (Dewan Pengurus Daerah) KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Bogor mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Bogor tidak mampu membina pemuda lantaran anggaran hibah 2023 dengan total Rp. 1.7 milyar tidak kunjung realisasi.

Menurut keterangan Ketua DPD KNPI Bogor Fuad Kasyfurrahman, dirinya bersama pengurus berkali-kali sudah merampungkan persyaratan, namun, tetap ditolak dengan berbagai macam alasan.

"Pemerintah daerah Kabupaten Bogor gagal membina pemuda, uang hibah Rp. 1,7 milyar tidak kunjung realisasi, persayaratan sudah kami rampungkan, apalagi sebentar lagi 28 Oktober 2023 Organisasi Kepemudaan (OKP), Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) hingga pengurus DPD KNPI Bogor membutuhkan anggaran untuk memperingati hari itu,” ungkapnya Fuad Kasyfurrahman saat rapat Koordinasi dengan DPK dan OKP Se Kabupaten Bogor, di Gedung Pemuda Jalan Tegar Beriman, Selasa malam (26/09/2023).

Bahkan, Fuad menginstruksikan kepada seluruh pengurus DPD KNPI, OKP, DPK se Kabupaten Bogor, jikalau tidak ada respon dari Pemerintah Daerah, dalam waktu dekat akan melakulan orasi dan membirukan Bumi Tegar Beriman.

"Kita tunggu dalam waktu dekat jikalau tidak ada respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor saya instruksikan, kepada seluruh pengurus DPD, DPK dan OKP untuk turun ke jalan kita tuntut untuk pehatikan pergerakan kita, karena organisasi ini harus tetap berjalan dan tegak dalam kondisi apapun! karena kita adalah bagian dari tonggak sejarah untuk mengembalikan marwah DPD KNPI Kabupaten Bogor!," ujar Fuad Kasyfurrahman secara lantang dengan suara keras dalam rapat.

Di dalam rapat koordinasi, Fuad menjelaskan hormat kepada pengurus DPK maupun OKP yang mengkitik dirinya, karena satu hal DPD KNPI Kabupaten Bogor harus segera bersinergi untuk merealisasikan program-program.

"Rapat koordinasi hari ini bukan DPD KNPI Bogor alergi dengan kritikan, justru saya angkat topi kepada teman-teman ketua dan pengurus DPK maupun OKP! bahwa keberadaan kita disini bicara untuk pemuda di Kabupaten Bogor dan saya buka ruang demokrasi disini, bahkan saya jelaskan mengenai program DPD KNPI Bogor harus segera disinergikan karena teman-teman pengurus adalah bagian dari sejarah," jelas Fuad Kasyfurrahman.

Lantas, Fuad Kasyfurrahman bercerita Kadispora (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga) Asnan angkat bicara bahwa sudah memberikan anggaran hibah dengan total Rp. 1,7 milyar, namun, sampai saat ini tidak ada realisasinya sama sekali.

"Kemarin Kadispora sudah angkat bicara bahwa memberikan anggaran 1,7 Milyar di tahun 2023, realisasinya mana sampai hari ini tidak ada? sedangkan kita sudah mau memasuki hari sumpah pemuda dimana saya yakin teman-teman di DPK maupun OKP akan melaksanakan kegiatan itu bahwa kita sampaikan KNPI Kabupaten Bogor akan menyatukan kesolidan hingga persatuan pemuda di Kabupaten Bogor sampai menjadi pemuda yang berintegritas, jangan sampai anggaran hibah digunakan oleh kepentingan-kepentingan politis," tegas Fuad Kasyfurrahman.

Dengan suara lantang, Fuad Kasyfurrahman menuturkan dirinya sah terpilih secara konstitusi di dalam Musda (Musywarah Daerah) XV 2022, dan tidak adanya pelanggaran sesuai AD/ART KNPI.

"DPD KNPI Bogor organisasi yang menaungi 40 DPK, dan 94 OKP yang dihasilkan dari Musda (Musyawarah Daerah) dan saya terpilih secara konstitusi dan sah! bukan hasil lotre atau hibah mungkin dari musda sebelumnya, saya sah dilakukan dengan pemilihan dan saat ini KNPI Kabupaten Bogor tidak adanya pelanggaran sesuai AD/ART," tutur Fuad Kasyfurrahman.

Lebih lanjut Fuad, dirinya yakin teman-teman pengurus DPK dan OKP terbawa isu politik karena mendekati Pemilu 2024. Namun, Fuad pasti akan mendorong teman-teman kepemudaan yang memiliki mimpi menjadi anggota legislatif.

"Karena saya yakin teman-teman DPK maupun OKP yang sedang menjalankan program terbawa isu, karena yang mungkin saat ini mendekati tahun-tahun politik, saya sampaikan bahwa kita dari berbeda-beda tapi kita mempunyai mimpi bersama karena Bicara KNPI adalah kepemudaan, karena teman-teman yang mempunyai mimpi menjadi anggota legislatif kita akan dorong untuk sampai kesana dan DPD KNPI Bogor bisa memberikan manfaat khususnya kepemudaan," bebernya Fuad Kasyfurrahman.

Fuad menambahkan, teman-teman pengurus DPD KNPI Kabupaten Bogor adalah kader terbaik di dalam kepemudaan.

"Saya tekankan, teman-teman di dalam kepengurusan DPD KNPI Bogor adalah kader-kader terbaik di dalam kepemudaan. Dan di rapat kordinasi ini adalah sebuah kritikan bagi kita semua untuk berkembang secara cepat dan untuk lebih dewasa," tambahnya Fuad Kasyfurrahman.

Di akhir sambutan dalam rapat koordinasi, Fuad Kasyfurrahman tegaskan, bahwa sebagai pucuk pimpianan DPD KNPI Kabupaten Bogor akan tegas dalam mengambil keputusan.

"Sejauh mana Pemda Bogor membina Pemuda, karena saya sebagai pimpinan DPD KNPI Bogor akan tegas dalam mengambil keputusan dan secara pribadi kita akan bersahabat sampai akhir hayat," pungkasnya,[red]

Sabtu, 25 Februari 2023

Ombudsman RI Menilai Pelayanan Publik Seluruh Pemda di Provinsi Lampung Belum Optimal



GK, Lampung - Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh pemerintahan daerah (Pemda) di Provinsi Lampung belum optimal.

Hasil ini berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia serentak di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan dalam periode penilaian bulan Agustus – November 2022.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mengacu pada Standar Pelayanan, Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 lebih tajam, terdiri atas 4 (Empat) dimensi penilaian, yakni: Dimensi Input (terdiri dari variabel Kompetensi Penyelenggara dan Sarana Prasarana), Dimensi Proses (Variabel Standar Pelayanan), Dimensi Output (Variabel Persepsi Maladministrasi), dan Dimensi Pengaduan (Variabel Penajaman Pengelolaan Pengaduan).

Format Dimensi tersebut membuat penilaian tahun 2022 lebih spesifik. Jika hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 menghasilkan 10 kabupaten/ kota masuk dalam Zona Hijau, maka pada tahun 2022 ini semua pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota di Lampung masuk dalam Zona Kuning.

“Hasil yang belum memuaskan ini kami harap menjadi momentum untuk Pemda lebih ekstra dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya terhadap pelayanan dasar yang menjadi objek penilaian,” tegas Nur Rakhman Yusuf, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung.

“Bila dibandingakan dengan tahun sebelumnya, sebenarnya terdapat peningkatan untuk Dimensi Prosesnya saja (Variabel Standar Pelayanan), dari 10 Kabupaten/Kota masuk dalam Zona Hijau tahun 2021 menjadi 11 Kabupaten/Kota di tahun 2022 ini. Daerah tersebut antara lain: Pemkab Tulang Bawang, Pemkab lampung Utara, Pemkab Way kanan, Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Pringsewu, Pemkab Mesuji, Pemprov Lampung, Pemkab Pesawaran, Pemkab Lampung Tengah, dan juga Pemkab Lampung Barat,“ tambah Nur.

“Namun perlu diperhatikan juga bahwa masih terdapat 3 (Tiga) dimensi penilaian lainnya yang menjadi fokus penilaian, yakni dimensi Input, Output, dan Pengaduan yang kesemuanya harus diakumulasikan sehingga memperoleh nilai akhir.”, tutupnya.

Sebelumnya diketahui bahwa Ombudsman Lampung telah melakukan Penilaian
Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Dinas Kesehatan (2 UPT Puskesmas per Kab/Kota), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DPMPTSP, Disdukcapil, serta 2 (dua) K/L Vertikal: Kantor Pertanahan dan Kepolisian Resor. Kegiatan ini dilakukan dengan metode Wawancara kepada 548 Pejabat dan Pelaksanan Layanan serta 660 Pengguna Layanan, selain itu dilakukan juga
Observasi, dan Studi Dokumen.

Sebelum rangkaian proses penilaian berlangsung, Ombudsman Lampung telah menginformasikan dan menjelaskan perbedaan dalam penilaian yang akan dilakukan pada Tahun 2022 tersebut sehingga nantinya Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan diri dengan baik.

Namun, nampaknya hasil penilaian yang ada hasilnya belum optimal bagi semua
Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Lampung. Hal ini turut menjadi perhatian khusus Ombudsman Lampung dalam proses monitoring peningkatan kualitas pelayanan publik di Bumi Ruwa Jurai.

Berikut penilaian akhir tingkat kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lampung :

1. Pemkab Tulang Bawang 77,87
2. Pemkab Lampung Utara 76,50
3. Pemkab Way Kanan 74,35
4. Pemkot Bandar Lampung 73,89
5. Pemkab Lampung Selatan 73,49
6. Pemkab Pringsewu 73,02
7. Pemkab Mesuji 70,42
8. Pemerintah Provinsi Lampung 67,11
9. Pemkab Pesawaran 64,52
10. Pemkab Lampung Timur 64,39
11. Pemkab Lampung Tengah 64,22
12. Pemkab Lampung Barat 64,04
13. Pemkab Tanggamus 63,94
14. Pemkot Metro 61,73
15. Pemkab Tulang Bawang Barat 59,82
16. Pemkab Pesisir Barat 54,30.

Sebelumnya diketahui bahwa Ombudsman Lampung telah melakukan Penilaian
Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Dinas Kesehatan (2 UPT Puskesmas per Kab/Kota),
Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DPMPTSP, Disdukcapil, serta 2 (dua) K/L Vertikal: Kantor
Pertanahan dan Kepolisian Resor. Kegiatan ini dilakukan dengan metode Wawancara kepada
548 Pejabat dan Pelaksanan Layanan serta 660 Pengguna Layanan, selain itu dilakukan juga
Observasi, dan Studi Dokumen.
Sebelum rangkaian proses penilaian berlangsung, Ombudsman Lampung telah menginformasikan dan menjelaskan perbedaan dalam penilaian yang akan dilakukan pada Tahun 2022 tersebut sehingga nantinya Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan diri dengan baik. Namun, nampaknya hasil penilaian yang ada hasilnya belum optimal bagi semua Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Lampung. Hal ini turut menjadi perhatian khusus
Ombudsman Lampung dalam proses monitoring peningkatan kualitas pelayanan publik di Bumi
Ruwa Jurai. (Yie/rls)

Rabu, 15 Februari 2023

Wakil Bupati Azwar Hadi, Apresiasi Silaturahmi Kades Way Jepara


GK, LAMTIM - Suasana keakraban menyelimuti silaturahmi Kepala Desa dari Kecamatan Way Jepara Lamtim di kediaman rumah Wakil Bupati Lamtim, Azwar Hadi, silaturahmi ini turut pula di hadiri Asisten 1 Tarmizi, Kadis PMD Yudi Irawan, Kadis Kominfo Mansur Syah, Plt Ka.Kesbang, Rifian Hadi, dan beberapa awak media. Acara yang berlangsung di Rumah Kolam Wakil Bupati Lamtim  Rabu (15 Februari 2023 )
 
Selain bersilaturahmi Kepala Desa dari Kecamatan Way Jepara sekaligus untuk mengklarifikasi dan meminta maaf terkait berita yang berkembang sebelumnya saat kades yang keluar ruangan pada acara Musrenbang yang sedang berlangsung di Kecamatan Way Jepara. 

Ketua Forum Kades Braja Asri, Darusman mewakili rekan rekannya menyatakan permohonan maaf atas kejadia tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. 

" Hal ini hanya spontanitas yang kami lakukan dikarenakan desa kami tidak tersentuh dalam agenda pembangunan dalam musrenbang ini, namun kami menyadari hal tersebut tidak layak terlebih dengan adat ketimuran yang menjaga nilai nilai kesopanan. Kami meminta maaf selaku anak kepada bapak,dan siap untuk ditegur dan diberikan nasehat,"papar darusman yang diamini kades yang lain.

Hal ini disambut Azwar Hadi dengan baik dan menerima permohonan maaf ini.
"Saya mengapresiasi dan secara pribadi telah memaafkan hal tersebut, dan saya juga secara spontan menanggapi itu jika terlalu berlebihan karena saya merasa kaget atas kejadian walk out tersebut, ungkapnya,".

Musrenbang ini adalah amanat UU dan hal ini perlu kita jalankan dengan sebaik-baiknya, terkait keluhan kades, saya akan mengupayakan agar program pembangunan lebih merata di kecamatan Way Jepara, walaupun kondisi anggaran kita belum dalam keadaan yang baik-baik saja," jelas azwar.

Acara yang dikemas dengan ngopi bareng  berlangsung dalam suasana yang hangat ditutup dengan foto bersama. | Kominfo.

Selasa, 14 Februari 2023

Bupati Lamtim M Dawam Rahardjo Apresiasi Dilaksanakannya Gebyar PAUD Ma’arif NU Lamtim


GK, LAMTIM - Atas nama masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, kami ucapkan selamat datang kepada Pimpinan Pengurus Pusat Ma’arif NU (Bapak Puji Raharjo M.Si) di Bumei Tuwah Bepadan, Kabupaten Lampung Timur.

Demikian di sampaikan Bupati Lamrim M Dawam Rahardjo, dalam memberi sambutan pada acara Gebyar PAUD Ma’arif NU Lampung Timur sekaligus Puncak Harlah 1 Abad Nahdatul Ulama, acara yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Lamtim, selasa (14/02/2023).

Lebih lanjut Bupati Dawam menyampaikan, Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur maupun selaku pribadi, saya menyambut baik dilaksanakannya Gebyar PAUD Ma’arif NU Lampung Timur, sekaligus puncak Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama saat ini.

Selain itu, dengan digelarnya kegiatan pada hari ini, diharapkan dapat meningkatkan semangat para pengurus PAUD Kabupaten Lampung Timur, agar terus memaksimalkan diri, demi membantu pendidikan dan perkembangan anak-anak usia dini.”ucap Dawam.

Selanjutnya melalui momen yang baik ini, kami ucapkan terimakasih serta apresiasi dan penghargaan, kepada Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, atas upaya dan perjuangannya selama ini, dalam rangka untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa. “tutur Dawam. | Rls/Kominfo Lamtim.

Jumat, 10 Februari 2023

Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi Membuka Acara Fun Bike


GK, LAMTIM -  Dalam upaya memicu semangat untuk mengadakan kembali kegiatan-kegiatan positif di masyarakat, Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, Jum’at (10/02/2023). Membuka Acara Fun Bike, Bazar Damm Perkemahan HW Dalam Rangka Semarak Musyawarah Wilayah Muhammadiyah dan Asisyah Ke-26 Tahun 2023 di Lapangan Merdeka Kecamatan Batanghari.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Wali kota Metro, Ketua Muhamadyah Provinsi Lampung, Marzuki, Rektor Universitas Muhammdayah Metro serta Forkopimcam Kecamatan Batang Hari.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi mengungkapkan “Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur saya sangat menyambut baik dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini selain sebagai ajang silaturahmi dalam mempererat hubungan kekeluargaan juga sebagai upaya mengangkat kembali semangat Organisasi Muhammadiyah, semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menjadikan pemicu semangat untuk mengadakan kembali kegiatan-kegiatan positif di masyarakat”. Ujarnya.

Selain itu, “Seperti kita ketahui bersama sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan Muhammadiyah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya, serta upaya pencerdasan masyarakat melalui bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan lainnnya." Pungkasnya. | Kominfo.

Rabu, 08 Februari 2023

Pemkab Lamtim Melalu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Menggelar Operasi Pasar Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2023


GK, LAMTIM - Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan operasi pasar guna menstabilkan harga bahan pokok dalam rangka pengendalian inflasi tahun 2023.

Menurut Kabid Perdagangan Ariesta,SE yang mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan VERZANITA HASAN,S.T.,M.T operasi pasar bekerja sama dengan BULOG dan toko modern, Komoditi yang jual adalah beras SPHP dengan harga 44.000/5kg dan beberapa bahan pokok lain nya.

Beras SPHP yang di salurkan per hari ini rabu 8 Februari 2023 sebanyak 13 ton di 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

Rencananya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur akan menyalurkan ke 24 kecamatan bersamaan dengan jadwal Musrenbang Kabupaten Lampung Timur. “tutur Kabid Perdagangan Ariesta,SE. | Kominfo Lamtim.

Selasa, 07 Februari 2023

Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi Membuka Acara Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023


GK, LAMTIM -  Atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan ucapan terimakasih serta apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir dalam forum Musrenbang Kecamatan ini, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam rangka menunaikan amanah untuk membangun daerah Kabupaten Lampung Timur Bumei Tuwah Bepadan tercinta ini.

Demikian di sampaikan Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi Memberi saat Sambutan Sekaligus Membuka Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 di Balai Desa Belimbing Sari Kecamatan Jabung, Selasa(07/02/2023).

Hadir pula dalam acara tersebut, Asisten I, Para Staf Ahli Bupati, Kepala Badan dan Bagian, Para Kepala Dinas, Forkopincam Kecamatan Jabung, Para Kepala Desa serta Tokoh Adat dan Masyarakat Desa Belimbing Sari.

Lebih lanjut Azwar Hadi menyampaikam “Kita menyadari bahwa aspirasi masyarakat melalui usulan-usulan pembangunan yang telah disampaikan pada Musrenbang tingkat kecamatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sampai dengan tahun ini, oleh karena itu saya berharap agar melalui forum hari ini kita mampu menyepakati program dan kegiatan prioritas di wilayah kecamatan Tahun 2024 yang akan datang sesuai dengan rancangan tema pembangunan”.

Untuk diketahui dalam acara tersebut dilakukan pula penyerahan penghargaan untuk pembayaran PBB-P2 tercepat yang diserahkan pada beberapa desa yaitu Desa Adiluhur, Belimbing Sari, Sambirejo, Gunung Sugih Kecil serta Desa Negara Saka.
Selanjutnya Azwar Hadi beserta rombongan melanjutkan agenda yang sama di Desa Purwosari Kecamatan Marga Sekampung. | Rls.

Rabu, 01 Februari 2023

Kecamatan Sragi Minta Pembangunan infrastruktur Jalan di 2024, Bupati Nanang: Tahun ini akan Dibangun


GK, Lamsel - Bupati Lampung Selatan Lamsel Provinsi Lampung, Hi. Nanang Ermanto mengatakan usulan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Sragi akan dibangun ditahun ini.

Hal itu disampaikan Bupati Nanang saat memberikan sambutan diMusyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Sragi Lamsel, Rabu (01/02/2023).

Pada kesempatan itu, Bupati Nanang Ermanto mengatakan, Dari pemaparan yang disampaikan Camat Sragi, Muhrizal Efendi Kecamatan Sragi mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan di 2024

“Tadi sudah dipaparkan oleh Camat di 2024 mengusulkan pembangunan jalan, tapi ditahun ini 2023 jalan diSragi akan dibangun,” Katanya.

Bupati Nanang berharap kepada seluruh masyarakat Lampung Selatan khususnya masyarakat di Kecamatan Sragi agar taat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Dikatakannya, Membayar PBB merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh masyarakat terutama masyarakat Lampung Selatan.

“Dengan kita membayar PBB maka pembangunan di Lampung Selatan akan terus terbangun, jadi manfaat nya membayar PBB ini masyarakat juga yang merasakanya,” Katanya.

Pada penyampaian sebelumnya, Camat Sragi, Muhrizal Efendi menyampaikan paparanya yang salah satunya mengenai PBB Kecamatan Sragi.

“Untuk Sektor pajak pedesaan dan perkotaan PBB Kecamatan Sragi mencapai 80,98%, Alhamdulillah untuk PBB kita bisa melebih dari target,” Ujarnya.

Dari capaian persentase PBB itu, Muhrizal mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Sragi yang telah peduli dan taat membayar pajak.

Muhrizal Efendi berharap kepada Pemerintah daerah (Pemda) Lampung Selatan agar dapat merealisasikan usulan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Sragi.

“Harapan kami kepada Bupati Nanang Ermanto agar bisa merealisasikan usulan kami di 2024” Ungkapnya. [HBR]

Selasa, 24 Januari 2023

Kapolda Lampung Terima Auidensi PJ Bupati Tulang Bawang Barat


GK, LAMPUNG - Kapolda Lampung Irjen Pol Dr Akhmad Wiyagus S.IK ,M.SI, M.M., didampingi Wakapolda Lampung Brigjen Pol Dr Umar Effendi S.IK,M.SI menerima audiensi dengan bupati tulang bawang barat, bertempat di ruang kerja Kapolda Lampung, Selasa (24/1/2023) 

Hadir dalam kegiatan tersebut karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Sustri Bagus Setiawan,S.Sos.,M.H., Karo Rena Polda Lampung Amiludin Romfaat., S.I.K., Dir Narkoba Polda Lampung Kombes Erlin Tangjaya , Dir lantas Polda Lampung Kombes Pol Medyanta S.I.K , PJ bupati tulang bawang barat Dr. Zaidirina, S.E., M.Si.  Kadis capil Drs. Ahmad harianto.MM., Kadis Kominfo Eri budi santoso.,S.Sos.,MH., Kadis Kesehatan Majril.,S.Kep. Ns, MM., Kadis PMT Sofiyan Nur, S.Sos.,MIP., dan Kadis PUPR  Ir. Iwan mursalin.,S.Si.,MT. 

Dalam kegiatan audiensi kali ini Kapolda Lampung didampingi  Pejabat Utama, menerima langsung kunjungan audensi yang dilakukan Pj. Bupati Tulang Bawang Dr. Zaidirina beserta staf Pemerintah daerah  kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pada Silahturahmi yang dilaksanakan diruang Kapolda membahas mengenai Program-Program yang akan dilaksanakan kedepannya oleh Pemda Tubaba

Pj. Bupati Tubaba Zaidirina dalam audiensinya mengatakan, Kami mengucapkan terima kasih Kepada Kapolda Lampung yang sudah menerima kunjungan silahturahmi kami, kunjungan kami kali ini ingin meberitahukan kepada Polda Lampung bahwa kami memiliki Program dalam pelaksanaan kerja kami yakni Pembangunan Samsat, Panic Buton serta rumah sakit khusus pengguna Narkoba. 

"Kami berharap penuh kepada Polda Lampung semoga dapat membantu Mensukseskan Program yang kami canangkan ini sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Tubaba" Ucap Zaidirina

Di waktu yang sama Kapolda Lampung Irjen Pol Dr Akhmad Wiyagus menyampaikan apresiasi, atas program yang akan di buat oleh pemda tulang bawang barat. 

Sesuai dengan kebijakan dari bapak Kapolri tentang penegakan hukum yang berkeadilan, kami mengaharapkan pelayanan publik lainnya tetap berjalan, serta rencana rumah sakit yang telah disampaikan, bisa segera diwujudkan, ujar Kapolda. 

"Kepada Dir Narkoba Polda Lampung saya harap bekerja sama dengan BNN supaya payung hukumnya mudah-mudahan sesuai dengan harapan PJ Bupati Tubaba". tutupnya. [Feby]

Selasa, 29 November 2022

Kapolsek Tigaraksa Pimpin Evakuasi Penemuan Mayat di Danau Pemda Kabupaten Tangerang


GK, Tigaraksa - Kapolsek  Tigaraksa AKP Agus Ahmad Kurnia SH MH memimpin Evakuasi Penemuan Mayat Di Danau Pemda Kabupaten Tangerang berserta Anggotanya. Senin (28/11/2022).

kemudian Unit Reskrim Polsek Tigaraksa Polresta Tangerang melakukan oleh TKP, dan  penemuan mayat seseorang laki laki bernama Puang Umur 45 tahun alamat Kp Cikukuk Rt 03/03 Desa Tapos Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.

Kronologis kejadian Pada hari Senin tanggal 28 November 2022  pukul 13.00 Wib korban sedang menjaring ikan di danau pemerintahan kab. Tangerang, tidak lama berselang setelah mendapatkan beberapa ikan korban memesan kopi kepada saksi GUNADI dan menyuruh saksi GUNADI untuk mengantarkan kopi tersebut tepi danau dimana tempat korban sedang menjaring ikan, lalu setelah jadi kopi tersebut diantar oleh saksi GUNADI kebibir sungai akan tetapi saksi GUNADI melihat korban sudah tidak ada dan hanya melihat tali jaring kemudian saksi GUNADI mencari disekitar danau dan tidak ketemu, kemudian saksi GUNADI memberitahu kepada saksi ROBI dan membantu mencarinya lalu saksi ROBI memberitahu kembali kepada saksi ALI.

Setelah beberapa lama diketahui Korban sudah mengapung di pinggir danau dalam keadaan terlentang, dan kejadian  tersebut di laporkan ke Polsek Tigaraksa.

Tidak lama kemudian Kapolsek Tigaraksa dan anggotanya  langsung evakuasi korban.

Selanjutnya Korban di evakuasi bersama anggota Polsek Tigaraksa bersama dengan warga dan petugas Damkar Kab. Tangerang dan selanjutnya di Bawa ke RSUD Kab. Tangerang untuk dilakukan Proses visum dan penyelidikan lebih lanjut. 

Secara terpisah Kapolresta Tangerang KBP R Romadhon Natakusuma SH SIK MH melalui Kapolsek Tigaraksa AKP Agus Ahmad Kurnia SH MH membenarkan adanya penemuan mayat laki-laki di Danau Pemda Kabupaten Tangerang dan saat sekarang ini mayat tersebut di bawa ke RSUD Balaraja untuk proses Visum, Setelah dilakukan Penyelidikan, dan menurut keterangan keluarga korban bahwa korban mengidap penyakit Evilepsi Tutup Kapolsek Tigaraksa. [Icha]

Kamis, 03 November 2022

Polri Gelar Latihan Pengamanan KTT G20 di Bali


GK, Lampung -
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar latihan pra Operasi Puri Agung 2022. Latihan ini dilakukan jelang pelaksanaan presidensi KTT G20 di Bali yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 November mendatang.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, latihan ini akan digelar selama 3 hari mulai hari ini hingga Sabtu, 5 November. Adapun tujuan latihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan anggota Polri secara teknis sesuai fungsi dan bidangnya masing-masing disamping tentunya mereka harus tahu potensi-potensi kerawanan yang terjadi di tempat mereka ditugaskan nanti.

"Kemudian cara bertindak apa yang harus dia lakukan di objek itu, menjelang, pada saat dan pasca kegiatan presidensi G20," kata Gatot.

Dalam pengamanan, Gatot mengatakan, pihaknya akan berkolaborasi berkoordinasi bersinergi dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Pemda, termasuk masyarakat dan pecalang-pecalang.

"Sehingga kita betul-betul menyiapkan langkah-langkah dan upaya untuk mengantisipasi potensi kerawanan yang ada," katanya.

Ia pun berharap dengan persiapan yang matang dan baik, maka segala potensi kerawanan yang sudah dipetakan dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan presidensi G20 berjalan aman dan lancar baik pada side event maupun main event pada 15-16 November mendatang.

"Kegiatan Operasi Puri Agung adalah Operasi terpusat yang melibatkan beberapa Polda yaitu Polda Bali, Polda NTB, dan Polda Jatim. Anggota ada 9.700 orang," ujarnya.

Adapun persiapan pengamanan, lanjut Gatot saat ini sudah cukup baik dimana seluruh personel sudah masuk Polda Bali mulai tanggal 1 November, termasuk sarana dan prasarana seperti kendaraan listrik baik mobil maupun sepeda motor.

"Penggunaan kendaraan listrik sudah kita siapkan dari Korlantas Polri, baik mobil dan motor untuk pengawalan kepala negara dan anggotanya sudah diberi pelatihan dan diuji," katanya.[Melati]

Kamis, 07 April 2022

Cek Ketersediaan Sembako, Kapolres Lambar: Stok Aman Namun Beberapa Bahan Pokok Alami Lonjakan Harga



GK, Lampung Barat - Kapolres AKBP Hadi Saepul Rahman, S,.Ik. bersama Jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengecek ketersedian sembilan bahan pokok (sembako) dibeberapa toko yang ada di Kecamatan Balik Bukit pada kamis (07/04/2022).

Kegiatan tersebut dimulai dengan briefing di Polres Lampung Barat, kemudian para rombongan iring-iringan menuju Toko Wijaya yang terdapat di Pekon Sebarus dan diteruskan ke Toko Aman Jaya yang berada di Kelurahan Pasar Liwa milik ibu Utami. Lalu dilanjutkan ke salah satu Mini Market (Indomaret) yang terdapat di bundaran Pasar Liwa, setelah itu dilanjut lagi menuju Toko Bumi Jaya milik Ibu Febriyanti yang ada di Kelurahan Pasar Liwa.

Kapolres Lampung Barat menyampaikan, "Tujuan pengecekan sembako yang dilakukan bersama jajaran Pemkab Lampung Barat itu, ditujukan untuk mengecek dan mengetahui produksi serta distribusi ketersediaan sembako yang ada di masyarakat pada bulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri," jelas Hadi.

"Untuk stok ketersedian barang sembako di tengah bulan ramadhan terbilang aman, hanya saja untuk harga minyak goreng, gula dan kedelai mengalami sedikit kenaikan,Saya berharap seluruh masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman, dan berharap kebutuhan masyarakat mengenai bahan pokok dapat terpenuhi," tutup Kapolres. (Gun)

Selasa, 15 Februari 2022

Siap Amankan Pilratin Polres Lampung Barat Gelar Simulasi


GK, Lampung Barat - Polres Lampung Barat menggelar Simulasi Pengamanan Pemilihan Peratin Serentak Tahun 2022 di lapangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Selasa (15/02/2022).

Kapolres Lampung Barat AKBP Hadi Saepul Rahman menjelaskan , Hari ini melaksanakan situasi simulasi pengamanan ini tentunya akan diamankan oleh tiga unsur, yang pertama itu adalah Linmas, Linmas akan berada di ring 1 kemudian Polri dan TNI ada di ring 2 bagaimana dari mulai TPS kemudian juga kantor-kantor yang lainnya yang tempat dijadikan misalnya tempat penghitungan suara dan lainnya, kata Kapolres. 

"Dalam simulasi ini ada 4 situasi yang kita gambarkan pertama adalah situasi hijau di mana pelaksanaan pilratin ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada dari mulai protokol kesehatan yang ditahan kemudian tahapan-tahapannya dilaksanakan ke-2 adalah situasi kuning situasi kuning ini di mana ada pelanggaran-pelanggaran kesehatan petugas yang ada di TPS ini baik dari linmas TNI polri paham apa yang dilakukan antara keluarga dan pemberian masker apabila tidak ada yang menggunakan magnet dan lain-lain yang berkaitan dengan kesehatan seperti menjaga jarak dan mencuci tangan," papar Kapolres.

"Kemudian ada situasi orange di mana ada terjadi keributan di TPS yang ada mungkin pada saat penghitungan ataupun hal-hal yang lainnya ada menyebabkan keributan, di TPS apa yang dilakukan oleh pengamanan unsur dari linmas tersebut kemudian situasi terakhir adalah situasi merah atau dinamakan kontijensi di mana akibat dari pilratin ini ada mengarah pada konflik sosial dan bagaimana kita bisa mengatasi itu semua disimulasikan pada hari," terang Kapolres.

Ada zona merah Kecamatan mana aja daerah maupun di Sumber Jaya kalau kita mengkategorikan TPS itu ada tiga kategori yang kurang rawan TPS yang rawan dan sangat rawan. Berdasarkan apa itu? ada tiga faktor yang kita kedepankan, pertama rawan secara kantin mungkin di sana tinggi tingkat kriminalitasnya, yang kedua adalah rawan secara politis dalam arti pemilihan pilratin ini menimbulkan ketegangan-ketegangan.

Kapolres juga menyampaikan, sampai saat ini kita masih berikan kategori rawan saja belum sangat rawan dan antisipasi dari kita TNI-Polri melaksanakan patroli cooling system mendatangi tokoh-tokoh masyarakat, sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada untuk sama-sama menciptakan situasi kondusif di masyarakat.

"Kita melaksanakan dialog kepada para pakar seperti tahun yang sudah-sudah di Kabupaten Lampung Barat ini berjalan aman tertib dan lancar tidak ada hal yang yang menyebabkan kondisi masyarakat maupun pelanggaran-pelanggaran yang lainnya seperti tahun lalu, namun demi antisipasi harus kita lakukan dari pengamanan TNI-Polri maupun daerah selama ini," ucap Kapolres. 

"Tentunya untuk Pil Peratin ini ada TPS TPS yang harus diamankan apabila kategorinya itu ada sangat rawan, ada dua personil kemudian ditambah dengan satuan Brimob nantinya akan diturunkan 60, walaupun demikian juga saya masih akan meminta dan meminta kepada Kapolda untuk Polres sekitar Lampung barat ini seperti Way Kanan kemudian Lampung Utara dan Tanggamus untuk memberikan pelayanan saksi apabila eskalasi meningkat," tutup Kapolres.

Hadir juga dalam kegiatan ini Plt Sekdakab Drs.Adi Utama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Edi Novial, S.Kom, Danramil Balik Bukit Kapten Inf Waniran mewakili Dandim 0422/LB, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Riyadi, S.H,. Kepala Pengadilan Negeri Liwa Akhmad Budiawan, SH,.M.H,. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Wasisno Sembiring, S.E,. M.P,. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Drs.Syaekhudin, M.M,. Camat se-Lampung Barat, Kapolsek se-Lampung Barat.

Senin, 17 Januari 2022

Kisah 5 Pejabat Eselon II Lambar Yang Dirolling Bupatinya



GARIS KOMANDO, Lambar - Penon-joban sejumlah pejabat eselon II dan Pelantikan Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat (Lambar), diduga tanpa persetujuan Gubernur Lampung Arinal Junaidi serta dianggap melanggar Surat Edaran Gubernur dan tanpa persetujuan pihak Provinsi.

Hal tersebut dijelaskan salah seorang pejabat eselon II, yang enggan disebutkan namanya, beberapa waktu lalu.

"Mereka itu dinonjobkan tanpa alasan yang jelas karena sesuai dengan Surat Edaran Gubernur," kata dia.

Diketahui beberapa waktu lalu, sejumlah Pejabat Teras di Lambar dirolling dan 5 Pejabat Eselon II di non-jobkan serta telah diisi oleh pejabat lainnya.

Ironisnya, kendati di non-jobkan, kelima Pejabat Eselon II itu enggan menandatangani surat pengunduran diri. Lalu kata dia, "Jika mereka di non-jobkan apa alasannya.. sementara penon-joban tanpa alasan yang jelas, jika pensiun mana SK pensiunnya," tambahnya.

"Kalau begitu, mereka masih dianggap aktif dan bisa jadi doble jabatan donk," ujarnya.

Dia juga mengatakan, pelantikan PLT Sekda Lambar juga terkesan lepas dari aturan karena permasalahan yang sama, tanpa persetujuan Gubernur. Sebab, hingga saat ini Sekda sebelumnya yaitu Akmal Abdul Nasir, belum menandatangani surat pengunduran diri.

"Itu harus ada persetujuan Gubernur apa lagi PLT, itu Pejabat Eselon II A jadi harus ada persetujuan Gubernur dan seharusnya Gubernur yang melantik bukan Bupati," tegasnya.

Meskipun pihaknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lambar, telah menyurati namun ditolak oleh gubernur, sehingga keluar surat edaran.

Pemberhentian kelima Pejabat Eselon II dan Sekda Lambar Akmal Abdul Nasir harus jelas alasanya. 

"Karena kalau mereka pensiun mana SK pensiunnya, kalau tersandung hukum mana bukti pidananya, kalau sakit mana keterangan rumah sakitnya, kalau mengundurkan diri mana bukti surat pengunduran dirinya, ini pemerintahan lho..Partai aja ada aturan, maka Gubernur seharusnya menegur dugaan kesewenang-wenangan ini," kata dia.

Menanggapi hal itu, Mulyono salah seorang Pejabat Eselon II yang di non-job menambahkan, sampai saat ini dirinya belum menerima surat non-job.

"Sampai saat ini kami belum menerima surat non-job," tandasnya. [Red]

Kamis, 13 Januari 2022

Polres Ajak Kodim 0422/LB, dan Pemda Lambar Berkolaborasi Percepatan Vaksinasi Anak



GARISKOMANDO.com,LAMBAR - Polres Lampung Barat mengajak Kodim 0422/LB dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) untuk berkolaborasi tentang percepatan vaksinasi anak usia 6-11 tahun dalam kegiatan coffee morning sekaligus rakor, Kamis (13/01/2022).

Wakapolres Lambar Kompol Poeloeng Arsa Sidanu, S.IK. mewakili Kapolres Lambar AKBP Hadi Saepul Rahman, S.Ik membuka kegiatan rakor secara langsung yang bertempat di ruang rapat Rupatama Pratisarawirya Polres Lambar, Pekon Watas Kecamatan Balik Bukit.

Kegiatan rakor tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor:2 Tahun 2022 tantang Kepolisian Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun serta berdasarkan surat telegram Nomor:STR/25/1/OPS.2.2022 Tanggal 10 Januari 2022 tentang Direktif Pelaksanaan Vaksinasi Massal pada anak usia 6-11 tahun. 

Poelong dalam sambutannya menyampaikan rakor bertujuan memecahkan masalah dan mencari solusi terkait percepatan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun dengan bergotong royong antara jajaran Polres Lampung Barat, Pemkab Lambar serta Kodim 0422/LB.

"Tujuannya yaitu untuk kerjasama, kolaborasi, berkomunikasi dan gotong royong satu sama lain Polres, Kodim dan Pemda serta Kepala Dinas, Staf dan jajarannya mencari solusi ada permasalahan apa, kita hadapi sama-sama kita memecahkan masalah dengan action," tegas Poeloeng.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Dr. Kurniawan Widyatmoko, S. Pb, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Priyo Utomo, Kepala Dinas Pendidikan Bulkia Basri, S. Pd.,MM, perwakilan Kodim 0422/ LB dan 15 Kepala Puskesmas se-Lampung Barat. [Gun]

Senin, 10 Januari 2022

Pencopotan Sekdakab Lambar Diduga Melanggar UU ASN, ini Dampaknya



LAMPUNG BARAT - Pasca dicopotnya Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat (Sekdakab) Lambar Akmal Abdul Nasir, kondisi Kesekretariatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lambar terkesan carut-marut. Hal tersebut dijelaskan oleh beberapa pejabat eselon II Lambar, Senin (10/1/2022).

Menurut salah seorang Pejabat Eselon II yang enggan disebutkan namanya, akibat dicopotnya jabatan Sekdakab yang diduga melanggar UU ASN, terkesan memperhambat perputaran roda kepemerintahan

Seperti, pencairan anggaran dan salah satunya pencairan tunjangan kerja para pegawai, "Sampai saat ini tukin pejabat belum ada yang cair," ujarnya.

Ditambahkanya, hal tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan surat pengunduran diri Sekdakab Akmal Abdul Nasir tidak ditandatangani.

Sementara, yang ditunjuk sebagai PLH Sekdakab Hadi Utama, hanya dapat melayani surat - menyurat saja, tetapi tidak dapat mempertangungjawabkan anggaran, sebelum ada PLT Sekda yang telah diajukan dan telah disetujui Gubernur Lampung.

Sementara syarat untuk menunjuk PLT memberhentikan pejabat eselon II seperti Sekdakab, dikarenakan berbagai alasan seperti, tersandung hukum, sakit, meninggal, mengundurkan diri. Dan apa bila beberapa item tersebut belum terpenuhi, maka Sekda lama masih sah sebagai penanggungjawab anggaran.

"Jadi kalau begitu, PLH yang ditunjuk Bupati belum bisa mempertanggungjawabkan anggaran, dan wajar saja kalau anggaran-anggaran itu belum bisa dicairkan," tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW II Barisan Patriot Bela Negara Lambar, Jhoni Yawan menyayangkan tindakan Bupati Lambar yang terkesan gegabah dan otoriter, tanpa memikirkan sebab akibat salah satunya memperhambat kinerja birokrasi.

"Saya sangat menyayangkan kinerja Bupati yang terkesan egois, apakah karena ini menjelang masa berakhirnya jabatan dan menghadapi tahun-tahun politik," ujar Jhoniyawan yang akrab disapa Regar tersebut.

Regar berharap, kedepanya di Lambar ini akan lahir seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, demi majunya Kabupaten berjulukan Bumi Beguai Jejama tersebut. [Red]

Dimasa Injury Time Kepemimpinan Parosil Mabsus, Keputusannya Menuai Pro dan Kontra



LAMPUNG BARAT - Kinerja Bupati Lampung Barat (Lambar), diduga sangat luar biasa dan cukup menuai pro dan kontra.

Hal tersebut, terlihat dengan adanya keputusan-keputusan yang tak terduga seperti, penggantian Direktur Utama (Dirut) PDAM Limau Kunci, yang sempat ditolak bahkan pihak DPRD Lambar sempat melayangkan surat dan meminta untuk penundaan pelantikan Dirut tersebut karena dianggap kurang berkompeten. Namun, surat penolakan itu terkesan kurang di indahkan.

Pasalnya, pelantikan Dirut terus dilakukan. Hal itu menuai kritik keras dari Wakil Ketua DPRD Lambar Sutikno, "Itu gak bener secara etika, jangan karena kepentingan politik hingga mengabaikan etika dan norma-norma. Seharusnya sebagai pemimpin bersikap yang bijak dengan mengedepankan etika dan aturan” jelas Sutikno saat dikonfirmasi awak media beberapa waktu lalu.

Selain itu, pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lambat Akmal Abdul Naser, yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Hal itu sesuai dengan statemen Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin.

Menurut Mad Hasnurin, seharusnya tidak seperti itu semua ada prosedur untuk melakukan pemberhentian pejabat seperti Sekda tersebut. 

Selain itu, tersirat kabar bahwa Bupati Lambar meminta 5 orang pejabat eselon II untuk mengundurkan diri dengan mengutus Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Haikami. 

Kendati begitu, kelima orang pejabat penting itu, enggan menandatangani surat pengunduran diri tersebut dengan sebab dianggap tidak ada alasan untuk mundur.

"Kami gak mau menandatangani surat itu, karena itu kami anggap tidak sesuai dengan prosedur dan apa alasan kami untuk mundur," ujar salah satu pejabat yang enggan di sebutkan namanya Senin (10/1/2022).

Sayangnya, saat dimintai keterangan Kepala BKD Lambar Haikami terkesan enggan berkomentar, pasalnya saat di sambangi kantornya yang bersangkutan tidak berada di kantor, dan saat dikonfirmasi via WhatsApp, hanya di baca dan tidak dibalas.

Terpisah, Parosil menegaskan penyegaran merupakan hal biasa untuk memperkuat gerbong pemerintahan.Dia menyatakan tidak ada permasalahan apa pun dengan Akmal.

“Saat ini Sekkab (Akmal) sedang persiapan pensiun, jadi kita PLH-kan sambil mencari sosok yang tepat,” tandas Parosil.

Persoalanya, terkesan ironi pada masa akhir jabatan Hi.Parosil Mabsus jurtru membuat keputusan-keputusan yang menuai pro dan kontra. [Red]

Rabu, 29 Desember 2021

Beguai Jejama Heboh Kabar Sekdakab Lambar Dicopot oleh Bupati



LAMPUNG BARAT - Beredar kabar dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) dicopot dari jabatannya.

Tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba beredar kabar yang tidak sedap dilingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat, kabar tersebut yaitu di copotnya Akmal Abdul Naser selaku Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat secara lisan oleh Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus.

Diakhir masa Kepemimpinannya, ketidak harmonisan antara orang nomor satu dan orang nomor tiga di Kabupaten Lampung Barat itu semakin tercium, bahkan menurut sumber internal Pemda yang tidak mau disebutkan namanya menerangkan bahwa terkait dengan pencopotan tersebut, Bupati Lampung Barat juga telah menyiapkan pejabat sementara yang akan menggantikan Dang AAN sapaan akrab Akmal Abdul Naser selaku Sekda di Kabupaten Lampung Barat.

Terkait dengan informasi tersebut awak media kemudian menelusuri kebenaran dari isu yang beredar dengan mencoba mengkonfirmasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat, melalui pesan singkat WhatsApp.

Menurut Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin bahwa informasi tersebut bukan isu lagi, namun memang sudah di berhentikan oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus.

"Ya Betul, bukan isu, kemaren Bupati langsung memberhentikan Sekda," kata Mad Hasnurin melalui pesan singkat WhatsAppnya, Rabu (29/12/2021).

Selanjutnya awak media menanyakan tentang alasan Bupati mencopot jabatan Sekda Kabupaten Lampung Barat tersebut kepada Wakil Bupati, ia menjawab tidak ada alasan.

"Tidak ada alasan, hanya untuk penyegaran," ujar Wabup seperti yang disampaikan Bupati.

Tidak hanya sampai disitu, awak media mencoba menanyakan apakah pencopotan Sekda tersebut sudah sesuai dengan aturan.

"Kalau aturannya tidak begitu, seharusnya diusulkan dahulu penggantinya kepada Gubernur, sementara belum ada pengganti yang disetujui oleh Gubernur terlebih lagi belum disetujui Mendagri, Sekda yang lama tetap bekerja. Karena dia sebagai penanggung jawab anggaran," jelas Mad Hasnurin. [Red]

Rabu, 17 November 2021

Kapolda Lampung Tinjau Lokasi Muktamar ke-34 NU di Pondok Darussa'adah Mojo Agung Seputih Jaya Lamteng


LAMPUNG TENGAH - Kapolda Lampung Irjen. Pol. Hendro Sugiatno meninjau lokasi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Darussa'adah Mojo Agung Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Rabu (17/11/2021).  

Kapolda mengatakan, Polda mempunyai tanggung-jawab keamanan di wilayah Muktamar NU. Oleh karena itu pihaknya ingin melihat tempat-tempat yang digunakan para peserta Muktamar nanti. 

"Penginapan juga kita cek, bagaimana kondisi dan wilayahnya, agar nantinya saat dibuka kita sudah siap dalam segi keamanan," kata Hendro, saat memberikan keterangan.

Untuk keamanan lanjutnya, ada juga dari Banser sebanyak 1.500 personel dan Pagar Nusa 500 orang, khusus di Lampung Tengah, yang nantinya di koordinasikan dengan pihak Kepolisian.

"Untuk persiapan keamanan sampai saat ini kita masih Mapping (pemetaan) area, jadi kita belum bisa menyebutkan jumlah yang kita butuhkan. Karena ini hajat nasional, kita juga memperlukan semua stakeholder dari semua pihak. Mapping juga dilakukan di UIN dan Mahalayati," lanjutnya. 

"Muktamirin (peserta) dan muhibbin juga akan kita lakukan pengamanan, dikarenakan rata-rata tamu dari jauh, tentunya harus kita koordinasikan dan kita buat senyaman mungkin," timpalnya. 

Sementara Sekda Lampung Tengah, Nirlan mengatakan, pihak Pemda juga akan membentuk tim dan menyusun rencana apa yang harus dilakukan dan dalam rangka ikut menyukseskan Muktamar ini.

"Jadi kita kemarin sepakat tidak masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis, tapi kita melakukan persiapan yang bersifat di luar teknis," ungkap Nirlan.

Pihaknya sejak awal paham bahwa kondisi jalan tidak baik, kemudian juga lampu jalan tidak ada trotoar, sehingga dilakukan perencanaan jalan sampai ke lokasi Mukatmar dibuat bagus dan nyaman.

Kemudian terkait lahan parkir, pihaknya mempersiapkan dengan baik, bahkan sudah mempersiapkan untuk helipad (landasan untuk helikopter).

"Selanjutnya untuk tempat penginapan kita sudah terdata untuk 5.000 orang di empat kecamatan, yakni di Kecamatan Gunung Sugih, Terbanggi Besar, Seputih Agung dan Bumi Ratu Nuban," pungkasnya. [Sur]