Pemkab Tulang Bawang Barat Apresiasi Gelaran Jalan Sehat 25 Tahun Kementerian BUMN

GK, TUBABA - Perayaan HUT ke-25 Kementerian BUMN mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang barat. Pasalnya, acara yang dikemas dalam kegiatan jalan sehat bersama BUMN tersebut dinilai sukses dengan melibatkan  hampir 2.000 peserta dari masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jalan Sehat bersama BUMN dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Pulung Kencana, Minggu (26/2). 

Jalan sehat bersama BUMN dengan tema “Bersama BUMN Menuju Indonesia Sehat” ini dilepas dengan kegiatan simbolis penyerahan obor oleh Manager Efisiensi Pengukuran dan Mutu Sistem Distribusi PLN Unit Induk Distribusi Lampung, Hendrik Ferdinand Siahaan kepada Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, M. Rasidi, S.H., M.M. dan disaksikan oleh pimpinan-pimpinan BUMN Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta masyarakat.

Kegiatan ini menjadi momentum bagi insan BUMN untuk berkolaborasi, khususnya antara PLN, Asuransi Jasindo dan PT Surveyor Indonesia, serta meningkatkan silaturrahmi dengan Pemkab Tulang Bawang Barat dan masyarakat.

Dalam sambutannya, M. Rasidi, S.H., M.M. mengucapkan terimakasih kepada BUMN dan juga  masyarakat atas antusiasme dalam mengikuti jalan sehat bersama BUMN dalam rangka HUT ke-25 Kementerian BUMN, “pemerintah memberikan apresiasi pada kegiatan ini dalam rangka ulang tahun Kementerian BUMN yang ke-25. Mari kita Bersama-sama memanfaatkan kegiatan hari ini untuk mempererat jalinan tali silaturahmi diantara kita.

Manager Efisiensi Pengukuran dan Mutu Sistem Distribusi PLN Unit Induk Distribusi Lampung, Hendrik Ferdinand Siahaan juga menjelaskan bahwa acara jalan sehat bersama BUMN ini tidak hanya diikuti oleh pegawai dan keluarga BUMN, namun menjadi ajang bagi UMKM untuk berpartisipasi. “Tak hanya menjadi ajang silaturrahmi dengan masyarakat, hadirnya BUMN juga memberikan manfaat langsung kepada pelaku UMKM karena dapat menjadi ajang promosi dan perkenalan produk ke masyarakat,” tuturnya. [Feby]

Read More

Sudah Waktunya Bayar Listrik? Yuk Simak Cara Praktis Melalui Aplikasi PLN Mobile

GK, Balam - PT PLN (Persero) selalu memberikan layanan cepat dan mudah bagi pelanggan, termasuk dalam pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile.

Melalui aplikasi ini, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, pelanggan bisa membayar tagihan listriknya dari mana saja dan kapan saja tanpa harus repot mencari _outlet_ pembayaran.

“PLN selalu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, salah satunya dengan menghadirkan aplikasi kelistrikan lewat PLN Mobile,” kata Gregorius. 

Menurut Gregorius, dengan menggunakan PLN Mobile, pelanggan juga bisa mengetahui besaran tagihan atas penggunaan listrik dalam satu bulan.

“Pelanggan akan mendapatkan notifikasi tagihan sebelum jatuh tempo tanggal 20 setiap bulannya, sehingga terhindar dari sanksi pemutusan dan denda akibat keterlambatan pembayaran tagihan listrik,” ujarnya.

Oleh karena itu, Gregorius pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile sebab banyak fitur yang dihadirkan mulai dari pembayaran tagihan listrik, pembelian token, promo hingga informasi seputar kelistrikan.

“Bagi pelanggan PLN yang belum memiliki PLN Mobile dapat segera mengunduh secara gratis melalui PlayStore atau AppStore untuk mendapatkan informasi dan layanan kelistrikan terkini,” tutur Gregorius.

Untuk memanfaatkan layanan pembayaran tagihan listrik lewat aplikasi PLN Mobile, silahkan mengikuti cara berikut ini:

1. Unduh aplikasi PLN Mobile, dan lakukan pendaftaran akun.

2. Setelah akun terdaftar, pada menu utama aplikasi, pilih opsi “Token dan Pembayaran”.

3. Masukkan Nomor ID pelanggan yang akan dilakukan pembayaran.

4. Aplikasi akan menampilkan daftar tagihan, pilih tagihan yang terbit, lalu ketuk “PILIH TAGIHAN”.

5. Selanjutnya akan muncul detail tagihan, kemudian ketuk “LANJUTKAN PEMBAYARAN”.

6. Setelah muncul halaman pembayaran, pelanggan dapat memilih metode pembayaran dengan mengetuk opsi “GANTI METODE PEMBAYARAN”.

7. Ada beragam metode pembayaran yang tersedia dan bisa dipilih pelanggan mulai dari virtual account, kartu debit instan, dompet digital serta kartu kredit. 

8. Apabila telah memilih metode pembayaran, ketuk “BAYAR”.

9. Kemudian akan ditampilkan tampil Batas Waktu Pembayaran, selesaikan pembayaran.

10. Apabila telah dibayar, ketuk “LIHAT TRANSAKSI SAYA”, untuk melihat riwayat transaksi.

11. Pelanggan juga akan mendapatkan notifikasi jika transaksi telah berhasil.

Saat ini, rating aplikasi PLN Mobile di Google PlayStore mencapai 4,8 dari skala 5 dengan lebih dari 35 juta pengguna. Hal ini membuktikan bahwa kemudahan yang dihadirkan oleh PLN untuk mengakses layanannya mendapatkan apresiasi dari pelanggan. [Feby]

Read More

Bupati Tanggamus Serahkan Bantuan Sembako untuk Lansia dan Bantuan Asisten Rehabilitasi Sosial Kepada Penyandang Disabilitas

GK, Lampung - Bupati Tanggamus Hj. Dewi handajani, SE. MM Menghadiri Penyerahan bantuan dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Kepada penyandang disabilitas di Pekon Gisting atas Kecamatan Gisting (11/11/2022).

Turut hadir dalam Kegiatan tersebut dihadiri  Asisten II Sukisno, Kadis Sosial Zulfadeli, Kapolsek Telang Padang Iptu Bambang SGN Ketua LKS Alamanda Roswati purwantari, M. PD, Koordinator Provinsi Lampung Kitabisa.com Afandi Radefa. Bidan Puskemas Gisting Merita, serta lansia dan masyarakat dhuafa.Dalam sambutannya Bupati menyampaikan ucapan TERIMAKASIH kepada komunitas KitaBisa@com dan Balai Besar Inten Soeweno Cibinong Bogor, yang telah memberikan bantuan kepada kaum Lansia dan penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Tanggamus. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga kami, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan aksesibilitasnya

Dan saya ucapkan terimakasih apresiasi juga kepada Dinas Sosial dan LKS Alamanda yang berhasil menjalin komunikasi dan bersinergi dengan Kementerian Sosial dan Komunitas KitaBisa@com, sehingga kita mendapat bantuan ini, dengan kerja keras semua pihak maka diharapkan permasalahan kesejahteraan sosial yang kita hadapi dan terjadi di Kabupaten Tanggamus dapat kita tangani dengan baik dan komprehensif.

Total bantuan Sembako dari KitaBisa@com dan ATENSI yang diberikan oleh Balai Besar Inten Soeweno Cibinong di Kabupaten Tanggamus, yaitu:

1.Penyerahan bantuan sembako buat Lansia/Duafa sebanyak 40 orang   

2.Bantuan Alat Bantu Kursi Roda dari Balai Terpadu Inten Soeweno Cibinong Bogor.

Segala bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dari kelompok masyarakat seperti Komunitas  serta Kementerian Sosial melalui Balai Rehabiltasi Sosial yang telah banyak memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas. Karena di tengah situasi pandemi Covid-19, semua masyarakat merasakan dampaknya. Pembangunan yang kita laksanakan tujuannya adalah seutuhnya bagi masyarakat, mencakup pada pembangunan SDM, kesejahteraan sosial serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis.

Permasalahan sosial yang ada di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Tanggamus sangatlah beragam dan kompleks. Namun, dengan kepedulian kita semua tidak terkecuali lembaga dan instansi yang ada disini seperti LKS Alamanda dan Dinas Sosial termasuk BAZNAS, tentunya persoalan itu akan lebih mudah di atasi. 

Semua lembaga sosial di Tanggamus harus mampu untuk mengkoordinasikan penggalian sumber dana bagi kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanggamus dengan mengikuti aturan yang berlaku. Selain bantuan dari Pemerintah Pusat, Kita bisa menggali sumber dana CSR dari perusahaan baik BUMN/BUMD atau Perusahaan Swasta, untuk kemudian dimanfaatkan seluas-luasnya bagi program dan kegiatan penanganan kesejahteraan sosial. 

Mengakhiri sambutannya Bupati mengajak kepada semua, Mari kita keroyok penyelesaian masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanggamus dengan kepedulian yang tinggi dan semangat rela berkorban.(Ar)

Read More

Siap Pimpin Transisi Energi, Dirut PLN Beberkan Jurus Capai _Net Zero Emission_ 2060

Dalam forum diskusi Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable, PLN mengajak keterlibatan dunia dalam mencapai target NZE 2060

GK,BALI---- PT PLN (Persero) memaparkan rencana strategis perusahaan dalam pencapaian target _Net Zero Emission_ (NZE) di 2060 mendatang kepada delegasi G20 di forum _Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable_. Melalui forum ini, PLN menunjukkan komitmen Indonesia dalam transisi energi dan mengajak keterlibatan dunia untuk mewujudkan target tersebut.(14 Juli 2022)

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam paparannya mengatakan dalam transisi energi, PLN memiliki _roadmap_ proyek yang berlangsung dari 2021 hingga 2060 mendatang. PLN juga memetakan sejumlah peluang kerja sama untuk mendukung pencapaian NZE 2060.

"Kita punya langkah strategis yang harus dilakukan untuk menghadirkan ruang hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. Visi PLN ke depan tidak hanya menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat, tapi juga menyalurkan energi hijau yang ramah lingkungan," ujar Darmawan dalam forum diskusi Sustainable Finance For Climate Transition Roundtable di Bali pada Kamis (14/7).

Ia mengatakan rencana PLN dalam pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) telah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Dalam RUPTL Green ini, porsi penambahan pembangkit listrik berbasis EBT sekitar 51,6 persen hingga  2030. 

Tahun lalu, PLN telah membangun pembangkit EBT sebesar 623 megawatt (MW) yang mayoritas adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Menurut Darmawan, pada 2022 PLN akan menambah kapasitas terpasang pembangkit EBT sebesar 228 MW. 

Adapun rinciannya yakni, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) akan beroperasi 45 MW, PLTA dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM) akan bertambah 178 MW, dan pembangkit listrik tenaga bioenergi sebesar 5 MW. 

“Tak hanya menggencarkan pembangunan pembangkit EBT, PLN juga secara paralel menjalankan skenario mempensiunkan lebih awal ( _early retirement_) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) secara bertahap hingga 2056 mendatang,” tegas Darmawan. 

Selain mempensiunkan PLTU, PLN juga menggunakan teknologi _ultra-supercritical_ dan _co-firing_ pada PLTU yang saat ini masih beroperasi. Adapun, _co-firing_ ini akan diterapkan di 52 PLTU. 

Darmawan mengatakan, PLN juga menjalankan program dedieselisasi melalui konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di daerah _remote_ dengan pembangkit listrik berbasis EBT melalui skema _hybrid_.

Program lain yang disiapkan PLN untuk mendukung transisi energi yaitu ekspansi gas, pengembangan teknologi penyimpanan listrik dalam bentuk baterai berukuran besar, hingga teknologi penangkapan karbon dan hidrogen. PLN juga terus meningkatkan efisiensi energi dan menekan susut jaringan. 

Untuk menyukseskan semua upaya mendukung _Carbon Neutral_ 2060, setidaknya PLN membutuhkan minimal USD 500 miliar.

"Ini kuncinya adalah kolaborasi. PLN membuka diri untuk bekerja sama baik dari sisi investasi, _financial fund_, maupun _sharing_ teknologi untuk mewujudkan semua rencana tersebut," ucap Darmawan

Sejauh ini, PLN telah memperoleh dukungan finansial dari sejumlah perbankan internasional dalam mendukung pembangunan pembangkit ramah lingkungan. Salah satunya, dukungan pendanaan dari sindikasi tiga bank internasional yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Societe Generale dan Standard Chartered Bank untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cirata yang merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 145 MWAc.

PLN juga mendapatkan kucuran pendanaan senilai USD 380 juta dari _International Bank for Reconstruction and Development_ (IBRD) yang merupakan bagian dari _World Bank Group_ untuk proyek PLTA Upper Cisokan melalui skema _Subsidiary Loan Agreement_ (SLA).

“Kami bersyukur di tengah periode likuiditas dan pasar pinjaman yang serba sulit, PLN berhasil mengupayakan tercapainya efisiensi biaya dengan menerapkan struktur yang dirancang untuk menarik kreditur internasional,” tambah Darmawan.

*Narahubung*

Gregorius Adi Trianto

Vice President Komunikasi Korporat PLN

Tlp. 021 7261122

Facs. 021 7227059 

*Sekilas Tentang PLN*

_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore._ [Melati]

Read More

Kuasa Hukum Suprayitno dan LSM Pelita Bereaksi Atas Tindakan Pihak PTPN VII Unit Repa

GK, Garis Komando - Sengketa lahan yang terletak di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, antara PTPN VII Unit Repa dengan keluarga Supriyatno (alm) hingga kini belum menemukan titik terang.

Bahkan saat ini kedua belah pihak masih menjalani proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kalianda, Lampung Selatan.

Bahkan informasi yang didapatkan awak media, baik dari Ketua LSM Pelita Misran selaku yang diberikan kuasa oleh keluarga Suprayitno (alm) untuk menguasai dan mengelola lahan tersebut, maupun dari Kuasa Hukum Keluarga Suprayitno A. Rahman S.H., bahwa Minggu depan akan diadakan Sidang Lapangan yang akan digelar PTUN.

Namun disaat lahan tersebut masih dalam proses hukum di PTUN Tanjung Karang, pihak PTPN VII Unit Repa memasang portal di akses jalan masuk ke lahan tersebut, sekaligus memasang papan pengumuman yang bertuliskan "Dilarang masuk ke areal kebun kelapa sawit, membawa, mengangkut dan mendirikan bangunan dilokasi Tanah kebun kelapa sawit PTPN VII", Sabtu (4/6/2022).

Hal itu sontak saja mendapatkan protes dan reaksi, baik dari LSM Pelita yang diberikan kuasa oleh keluarga Suprayitno (Alm) untuk menguasai dan mengelola lahan tersebut, maupun dari Kuasa Hukum Keluarga Suprayitno itu sendiri.

"Kita lihat keputusan pengadilan, kita sudah di pengadilan kenapa dilakukan hal seperti ini (pemasangan portal), jangan sampai ini dipasang, karena ini dipasang di lahan Suprayitno (Alm)," Ujar Misran.

Pemasangan portal dan papan pengumuman oleh pihak PTPN VII Unit Repa itu sendiri terpantau oleh kontributor media dikawal oleh aparat kepolisian dan TNI.

Lebih lanjut Misran mengatakan dihadapan pihak PTPN VII Unit Repa dan aparat Kepolisian serta TNI yang mengawal pemasangan portal dan papan pengumuman tersebut, 

"Jika ini tetap dipasang, kami berhak memindahkannya karena ini lahan milik Suprayitno (Alm) yang telah dikuasakan kepada kami," ucap Misran.

Dilain pihak Kuasa Hukum Keluarga Suprayitno (Alm) A. Rahman S.H., mengatakan bahwa, 

"Hari ini saya selaku Kuasa Hukum dari keluarga Suprayitno (Alm) memerintahkan kepada orang yang saya suruh untuk membongkar dua unit portal yang terbuat dari besi, 3 papan nama dari besi, dan 2 banner, semua kami bongkar dan tidak ada kerusakan," ujar Rahman.

Rahman melanjutkan, "Ini semua kami bongkar karena ini tanah milik klien kami, ada dasar hukumnya, ada surat-suratnya," ucap Rahman.

Selain daripada itu menurut Rahman,

"Semua ini bisa terjadi karena adanya pengawalan dari pihak Kepolisian maupun TNI, seharusnya pihak Polri maupun TNI tidak berpihak karena ini adalah proses peradilan, tugas kepolisian dan TNI itu adalah menjaga Kamtibmas, bukan malah menjadi Backing atau back up, karena kita belum tahu siapa yang menang dan benar masalah tanah ini hari ini, kecuali kalau memang PTPN VII yang menang dan berhak Monggo silahkan," tegas Rahman. (Sur)

Read More

Lapor Pak Erick Thohir ! Supir Truk Keluhkan Solar Langka di Lampung

GK, Bandar Lampung - Para supir mobil truk dan pickup mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Kelangkaan solar ini telah terjadi beberapa hari belakangan di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Hardi (37) supir truk ekspedisi mengaku kesulitan mendapatkan bbm jenis solar selama seminggu ini.

Kalaupun ada, antrian yang terjadi sangat membludak dibeberapa SPBU. Ia mengaku sulitnya mendapatkan solar berpengaruh terhadap pekerjaannya sehari-hari.

"Kita kan bawa barang itu setiap hari, mulai dari sayuran, buah, bahan pokok dan lainnya. Ini sulit sekali dapat solar, kalaupun ada ngantri panjang. Kalau pakai dexlite sangat mahal, nggak ketutup, namanya kan ini usaha kecil," kata dia, Rabu (9/3/2022).

Serupa, Rasidi, supir pengangkut bahan pokok yang membawa mobil berjenis pickup mengaku kesulitan mendapatkan solar. Ia pun sempat kehabisan BBM saat diperjalanan akibat mencari solar dari spbu ke spbu lainnya.

"Sulit carinya, malah sempat abis bensin waktu nyari dari satu spbu ke spbu lainnya, kan jaraknya cukup jauh. Saya tidak tahu kenapa solar ini bisa langka begini. Tolonglah Pemerintah dan Menteri BUMN pak Erick Thohir lihat kondisi kita rakyat kecil," ujar dia.

Sebelumnya, kelangkaan solar dibeberapa SPBU dikeluhkan para supir truk, bus, angkutan umum, dan para nelayan. Kelangkaan ini bisa terlihat dengan stok solar yang kosong dibeberapa SPBU dan antrian yang mengular di spbu yang masih memiliki solar. [Red]

Read More

Gegana Lampung Pastikan Keamanan Kegiatan Kunjungan Kerja Menteri BUMN RI di PTPN VII Lampung

GK, Bandar Lampung - Dalam rangka memberikan yang terbaik dalam kunjungan kerja Menteri BUMN RI Bpk Erick Thohir, B.A., M.B.A. di PTPN VII Lampung guna memantau secara langsung kegiatan Operasi Pasar Murah Minyak Goreng dan Gula Pasir PTPN Group di Halaman Gedung Sumpah Pemuda PKOR Way Halim Kota Bandar Lampung, Senin 31/01/22.

Menindak lanjuti Perintah Pimpinan dalam rangka kegiatan kunjungan kerja Menteri BUMN RI Ke Provinsi Lampung, Detasemen Gegana Satbrimobda Lampung menerjunkan Unit Wanteror sebagai perimeter dan escape untuk mengamankan jalannya rangkaian kegiatan tersebut sebagai protap awal dan SOP dalam setiap pelaksanaan pengamanan VIP dan VVIP, sebagai langkah awal mengantisipasi hal hal yang tidak di harapkan dalam arahan Dansar Brimob Polda Lampung KBP Wahyu Widiarso Suprapto, S.IK., M.Si.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada Menteri BUMN beserta rombongan, tamu VIP dan VVIP serta masyarakat yang ikut dalam kegiatan ini, baik pada saat sebelum acara dimulai, saat berlangsungnya acara hingga selesainya rentetan acara dari hal- hal yang tidak di inginkan, "Pastikan bahwa semuanya dalam berjalan dengan aman dan lancar," terang Wadanden Gegana Akp Moch. Sonep, SH., MH. dalam atensinya.  [Nnd]

Read More

Bantah Penangkapan Tindakan ini Terhadap Sanwari Dilahan Sengketa PTPN7, LSM Pelita Buka Suara

GARISKOMANDO.com,LAMSEL - Beberapa waktu lalu telah beredar kabar dalam pemberitaan media massa bahwa Sanwari (44) anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pelindung Tanah Air (PELITA) ditahan oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Selatan pada hari Kamis (6/1/2022).

Ia ditahan atas laporan dari Ferdinan (Sidum PTPN 7) pada tanggal 26 Oktober 2021, karena disangkakan telah merusak areal PTPN 7 yang terletak di Desa Sidosari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam pemberitaan itu bukan hanya merusak areal, tapi Sanwari juga menabrak pagar yang sedang dibuat oleh Satuan Pengamanan (Satpam) PTPN 7, sehingga ada korban luka-luka.

Namun, Misran SR selaku Ketua LSM PELITA Lampung membantah pemberitaan tersebut. Ia menjelaskan peristiwa yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2021 pada lahan yang terletak di Desa Sidosari kecamatan Natar.

"Berita yang beredar itu tidak benar, wartawan yang memberitakan tidak ada dilokasi kejadian, itu bohong dan berita mereka sepihak. Seharusnya mereka mengkonfirmasi kepada kami, sehingga berita berimbang. Diberita itu kan mereka membawa nama LSMnya," kata Misran.

"Kenyataan nya, pada tanggal 26 Oktober 2021 itu, sebelum kejadian tersebut saya ditelepon oleh polisi yang bernama Jhon dari Polsek Natar, ia mengatakan "Pak ini ada orang-orang PTPN 7 banyak, mau melakukan pemagaran, trus saya jawab, bapak seorang polisi jadi bapak harus berdiri ditengah, jangan dilakukan pemagaran itu karena jalan itu adalah jalan umum masyarakat yang mau ke kebun dan kesawah, tolong pak kata saya, oke pak jawab Jhon," terang Misran.

Selanjutnya Misran mengatakan, "Tidak lama dari itu, ia (Jhon) telepon lagi dan mengatakan PTPN melakukan pemagaran, dan kebetulan pengurus Lembaga yang bernama Sanwari sudah ada di lokasi, lalu Jhon telepon lagi dan mengatakan, "mang ini kayaknya Sanwari menghalangi pihak PTPN 7 untuk melakukan pemagaran", oke saya bilang tunggu sebentar 10-15 menit saya tiba di lokasi," lanjut Misran.

Ketika Misran tiba dilokasi, ia tidak menemukan adanya pemagaran seperti apa yang disebutkan oleh Jhon ditelpon.

Selanjutnya Misran menerangkan soal kepemilikan lahan, "Sanwari disitu bukan merusak areal PTPN 7, tapi dia mau masuk ke lahan kebun kami, tapi dihalangi oleh orang-orang dari PTPN 7," ujarnya.

"Itu kan lahan milik kami bukan milik PTPN 7, mengapa mereka menghalangi".

"Kalau PTPN 7 merasa lahan itu milik mereka, mana buktinya? Karena surat-suratnya ada sama kami. Buktikan kepemilikan mereka, bukan malah menjebak kami dengan tuduhan Sanwari telah berbuat melanggar hukum," terang Misran.

Misran juga menjelaskan, "Pagar yang disebut mereka itu, bukan lah pagar melainkan cuma palet yang disusun dan dipegangi oleh Satpam-satpam itu untuk menghalangi Sanwari masuk ke lahan. Dan tidak ada korban yang luka-luka, karena dilokasi itu ada anggota Polisi dari Polsek Natar dan ada 4 orang Babinsa. Kalau benar ada yang luka, pasti sudah diamankan saat itu juga," pungkasnya.

Ditempat terpisah, saat Gariskomando.com mengkonfirmasi ke Polres Lampung Selatan, pada hari Rabu (12/1/2022) dan bertemu dengan Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Ipda. Ali Humaeni, S.H. dia membenarkan bahwa Sanwari anggota LSM Pelita ditahan setelah dilakukan penyelidikan atas keterangan saksi dan melihat bukti video.

"Benar kami telah menahan Sanwari karena dia telah melakukan tindakan kriminal, dia menabrakkan mobil ayla ke pagar yang dijaga oleh Satpam PTPN 7, dan ada 3 korban yang mengalami luka-luka," ujar Ali.

"Dia dijerat dengan Pasal 335 KUHP, 351 KUHP, dan pasal 406 KUHP," kata Ali. [Sur]

Read More

Kapolri Bicara Wujudkan SDM Unggul di Acara Bantuan Pendidikan Putra-Putri Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri penyerahan bantuan pendidikan perguruan tinggi bagi putra-putri Polri dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyerahan bantuan dihadiri Menteri BUMN, Erick Thohir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/12/2021).

Dalam sambutannya, Kapolri mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas program pendidikan yang dilakukan BUMN untuk putra-putri Polri.

"Ini adalah bantuan dan partisipasi dari sekian bantuan yang telah diberikan BUMN kepada Polri. Jadi dalam kesempatan ini kami berterima kasih," kata Sigit.

Sigit menuturkan, Kementerian BUMN terus mendukung program pendidikan dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mantan Kabareskrim Polri ini menyebut dengan mempersiapkan SDM yang unggul maka akan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju.

"Mau tak mau terkait dengan perkembangan strategis sesuai arahan Pak Presiden ini, dilakukan dengan mempersiapkan SDM unggul dan bagaimana membuka ruang iklim investasi dengan membuat undang-undang yang menyederhanakan birokrasi sehingga menjadi bagian mempercepat dan menarik investasi baik dari luar maupun dalam negeri," ujar Sigit.

Dengan adanya program pendidikan ini, kata Sigit, merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan SDM unggul sebagaimana cita-cita dari Presiden Jokowi dalam memanfaatkan bonus demografi yang ada kedepan. Sehingga Indonesia bisa mempersiapkan diri menjadi negara yang lebih maju

"Berdasarkan survei menyampaikan Indonesia bisa mengelola bonus demografi yang ada, mengelola SDM yang ada, memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan bagaimana kita mampu meningkatkan SDM, maka harapan Indonesia menjadi negara nomor 4 di dunia," ucap Sigit. 

Berdasarkan data proyeksi dari PricewaterhouseCoopers (PwC) pada, berada di peringkat keempat dari 10 negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$ 10,52 triliun pada 2050. Jumlah itu berada di bawah Tiongkok, India dan Amerika.

Dari laporan yang diterima, Sigit mengatakan, program pendidikan yang diberikan Kementerian BUMN selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2020, sebanyak 597 putra-putri Polri mengikutinya. Tahun ini meningkat menjadi 876. Ia pun berharap tahun 2022, program pendidikan ini bisa menyentuh angka seribu.

Dalam kesempatan ini, mantan Kapolda Banten itu juga memaparkan bahwa Polri juga melakukan hal yang sama dengan menyaring anak-anak bangsa yang mempunyai prestasi untuk menjadi anggota Polri.

Ia pun berharap, para penerima program pendidikan dari Kementerian BUMN ini dapat menjadi bagian dari Kementerian BUMN kedepannya.

"Harapan kami adik-adik kami yang diberikan bantuan pendidikan ini juga nanti ke depan bisa menjadi talent-talent, barangkali mungkin ada yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan BUMN, maka adik-adik ini calon-calon keluarga besar dan berkontribusi buat BUMN," tutur Sigit.

Lebih lanjut, Sigit berharap sinergitas antara Polri dan Kementerian BUMN serta Kementerian lainnya tetap terjalin dengan erat. Sebagai contoh, ia mengatakan bagaimana sinergitas antara Polri dan Kementerian BUMN menghadapi Pandemi Covid-19.

Dengan adanya sinergitas antara kementerian/lembaga serta masyarakat, ia pun mengatakan Indonesia saat ini dalam kondisi lebih baik dalam hal pengendalian laju Covid-19. 

"Indonesia saat ini dalam kondisi bagus dan ini kesempatan kita agar segera bangkit kemudian bersinergi membuat pertumbuhan ekonomi yang beberapa waktu lalu terjadi kontraksi betul-betul bisa kita dorong," kata Sigit.

Sigit juga menyampaikan bahwa Polri siap mengawal program-program dari Kementerian BUMN untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

"Kami siap selalu mengawal dan bersinergi dengan program-program ke depan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia guna mewujudkan Indonesia maju, Indonesia tumbuh," papar Sigit.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, Polri merupakan lembaga negara yang terus mendukung dan mengawal segala kebijakan di berbagai sektor. 

"Memang kenapa salah satunya, sejak dua tahun lalu kita terpikir mendukung Polri. Karena kita banyak sekali kerjasama dengan pihak Polri di segala lini. Terbukti sampai hari ini bagaimana Polri jadi partner yang baik untuk kami," kata Erick.

Salah satu bukti konkret, dikatakan Erick adalah, Polri selalu berada di garis terdepan dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Diantaranya adalah mengawal distribusi vaksinasi Covid-19.

"Dan kita juga buktikan ketika saat Covid-19, pun distribusi bahkan vaksinasi ujung tombaknya di pihak Polri dan TNI. Karena itu dua tahun lalu diluncurkan program membantu putta-putri kepolisian yang pangkatnya baru perwira pertama untuk kita bantu pendidikannya," tutup Erick. [Red]

Read More

Meninjau Rencana Penghapusan Kelas 1-3 BPJS Kesehatan di 2022

Meninjau Rencana Penghapusan Kelas 1-3 BPJS Kesehatan di 2022

JAKARTA - Skema kepesertaan BPJS Kesehatan akan dirombak, yakni menghapus kelas I, II, dan III, dan diubah menjadi rawat inap standar (KRIS) mulai 2022.

Dilansir situs Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Jumat (10/12/2021), penerapan KRIS itu menyesuaikan amanah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

1. Penerapan BPJS Kesehatan satu kelas dilakukan bertahap

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, memang harus dilakukan peninjauan manfaat jaminan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar. 

Tepatnya pada pasal 54B, manfaat tersebut akan diterapkan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022.

Adapun peninjauan atau perbaikan kosistem JKN terdiri dari penguatan implementasi prinsip asuransi sosial, mendorong manfaat yang rasional, serta evaluasi tarif kapitasi, Ina CBG’s, dan iuran JKN.

"Ada peninjauan manfaat untuk KRIS JKN dan juga manfaat JKN berdasarkan KDK. Setelah dua tahap ini selesai, kita akan beralih pada penyesuaian tarif Ina CBG’s dan Kapitasi. Kemudian juga dilanjutkan dengan estimasi utilisasi layanan kesehatan, yakni estimasi dampak beban operasional program JKN," kata Anggota DJSN unsur Tokoh dan/ atau Ahli, Muttaqien beberapa waktu lalu.

2. Hanya akan ada kelas A dan B

Dengan penerapan KRIS, maka nantinya hanya ada dua kelas untuk peserta BPJS Kesehatan. Pertama, kelas A untuk peserta Penerima Bantuan Iuran JKN. Kedua, kelas B untuk peserta Non-PBI JKN. Dengan demikian, perubahan tersebut akan berdampak pada iuran JKN.

Meski begitu, Muttaqien mengatakan penerapan KRIS akan mengutamakan keselamatan pasien, letak ruang rawat inap berada di lokasi yang tenang, aman, dan nyaman, ruang rawat inap harus memiliki akses yang mudah ke ruang penunjang layanan lainnya, ruang rawat inap harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit.

Oleh sebab itu, DJSN melakukan self assessment secara daring kepada 1.916 rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Hasil dari self assessment, 81 persen rumah sakit dikategorikan siap mengimplementasikan kebijakan KRIS JKN, meskipun diperlukan penyesuaian infrastruktur dalam skala kecil. Kami juga melihat kendala penyesuaian infrastruktur rumah sakit umumnya ditemui pada rumah sakit yang lebih dari 20 tahun masa guna," ujar Muttaqien.

3. Tarif BPJS Kesehatan saat ini

Adapun rincian iuran BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini, sebagai berikut:

Peserta Mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) 

• Kelas I Rp150.000 Kelas

• II Rp100.000 Kelas

• III Rp35.000.

Pekerja Penerima Upah (PPU) atau karyawan 

• Pekerja membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 1 persen dari total gajinya

• Pemberi kerja/perusahaan membayar iuran 4 persen dari total gaji pekerja

• Batas atas/gaji maksimal yang diperhitungkan Rp12 juta.

Penerima Bantuan Iuran (PBI)

• Iuran dibayarkan pemerintah senilai Rp42.000.

Sumber

Read More

Mukhlis Basri Sampaikan 4 Poin Penting Terkait Proses Seleksi Dewan Direksi LPP RRI

JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi I Mukhlis Basri menyampaikan empat poin penting terkait proses seleksi Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026 ke media, Kamis (18/11).

Pertama, menurut Mukhlis Basri yakni Proses seleksi Dewan Direksi RRI sedang berjalan. Hendaknya semua pihak bersabar dan memberi ruang kepada Dewan Pengawas RRI untuk menjalankan proses seleksi ini secara akuntabel dan transparan.

Kedua, Segera terpilihnya Dewan Direksi adalah salah satu solusi penting bagi RRI agar segera dapat menyiapkan diri menghadapi tahun 2022 yang cukup berat tantangannya di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung.

Ketiga, Tanpa direksi yang definitif, Akan sulit mengajukan anggaran, program, maupun kegiatan penting lainnya untuk tahun 2022. Hal itu juga berpotensi mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan segenap angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Tanah Air.

Keempat, Proses jenjang karier SDM di internal RRI juga berpotensi terhambat. Karena Plt Dirut tidak bisa mengambil keputusan yang strategis. Sehingga tujuh posisi kasatker dan sejumlah posisi eselon di bawahnya akan mengalami kekosongan di antara 70 satker RRI di seluruh Indonesia.

"Demikian poin-poin penting yang perlu diketahui oleh kita semua, Agar kedepan didapatkan Direksi yang berkualitas dan dapat sinergi memajukan RRI," tambah Mantan Bupati Lampung Barat 2 Periode itu.

Sebelumnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) mengumumkan membuka pendaftaran untuk seleksi Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026. 

"Kami mengundang warga negara Indonesia yang memiliki integritas, visioner, komitmen tinggi, dan profesional untuk menjadi Pemimpin sebagai Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026" kata Ketua Tim Seleksi Dewan Direksi LPP RRI Drs M Imam Aziz dalam surat pengumuman seleksi Dewan Direksi LPP RRI.

Posisi Dewan Direksi yang tersedia adalah Direktur Utama, Direktur Program dan Produksi (PP), Direktur Teknologi dan Media Baru (TMB), Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha (LPU), Direktur Keuangan (khusus PNS, pangkat terendah IV/b) dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum (khusus PNS, pangkat terendah IV/b).

Syarat dan ketentuan pendaftaran bisa diakses melalui https://dewas.rri.co.id/timseldewan direksirri2021-2026/ serta dapat di dengarkan melalui RRI Pro 3 FM 88,8 MHz.

Penyerahan berkas dibuka setiap hari kerja Senin-Jumat pukul 08.00–15.00 WIB, mulai tanggal 04 hingga 12 November 2021, di Sekretariat Panitia lantai 7 Gedung Belakang Kantor Pusat LPP RRI, Jalan Medan Merdeka Barat No 4-5 Jakarta Pusat. 

Untuk persyaratan umum adalah Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Selain itu juga berpendidikan sarjana (S1), mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian, serta, berpengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran.

Berikutnya tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya, tidak memiliki jabatan lain, non partisan, dan tidak sedang menjalani proses hukum akibat tindak pidana atau kasus perdata. 

Sedangkan untuk persyaratan khusus calon Dewan Direksi adalah berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar.

Untuk persyaratan khusus untuk menduduki jabatan Direktur Keuangan dan Direktur SDM dan Umum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), memiliki pangkat/golongan minimal Pembina Tk. I-IV/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagi calon Dewan Direksi yang berasal dari PNS/pegawai BUMN/pegawai BUMD harus memperoleh persetujuan dari instansinya dan dibuktikan dengan surat persetujuan dari pimpinan tertinggi.

Calon juga diminta melengkapi kelengkapan dokumen administrasi seperti formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani calon, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku dan lainnya.

"Keputusan Tim Seleksi dan Dewan Pengawas LPP RRI tidak dapat diganggu gugat," tegasnya. [Sur]

Read More

Polres Lampung Selatan Bersama BPN Lakukan Cek Plot Lahan Sengketa, Ini Tanggapan LSM Pelita

Garis Komando - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pelindung Tanah Air (LSM PELITA) menanggapi atas dilakukannnya pengukuran ulang (cek plot) yang di lakukan oleh Polres Lampung Selatan bersama Badan Pertanahan Nasional di lahan yang menjadi sengketa antara PTPN7 dan LSM Pelita pada Selasa (12/10/2021) yang lalu. 

Menurut Ketua LSM Pelita Misran SR, yang di sampaikan oleh Humas LSM Pelita Sanwari bahwa, pada saat kegiatan pengukuran ulang (cek plot) yang di lakukan oleh pihak polres Lampung Selatan bersama BPN Lampung Selatan pihak LSM Pelita tidak ikut mendampingi.

"Kami dari pihak LSM Pelita tidak ikut dalam pengukuran ulang (cek Plot) tersebut, karena ketika kami tanyakan surat tugas dari pihak BPN dalam cek plot tersebut, petugas BPN yang ada waktu itu tidak bisa menunjukkan surat tugas nya dari kantor BPN, justru kami disuruh tanya kepada pihak kepolisian" ujar Sanwari.

Masih menurut Sanwari, ketika mereka menanyakan hal tersebut kepada pihak kepolisian dari Polres Lampung Selatan (Muhalidi) dia mengatakan tidak ada surat tugas BPN karena kantor BPN Lampung Selatan sedang dalam proses Renovasi.

Bahkan menurut Sanwari, oleh Muhalidi kami disuruh tanya ke pihak Sidum PTPN7, namun setelah ditanyakan kepada Sidum PTPN7 dia juga tidak bisa menjawab.

Sehingga menurut Sanwari, pihak LSM Pelita memutuskan untuk tidak ikut dalam pengukuran ulang (cek Plot) tersebut, karena menurut LSM Pelita kegiatan cek Plot tersebut "Ilegal".

 "Kami LSM Pelita memutuskan untuk tidak ikut mendampingi kegiatan cek Plot tersebut, karena menurut kami (LSM Pelita ) kegiatan tersebut Ilegal, karena petugas BPN nya tidak dilengkapi dengan surat perintah tugas (SPT) dari kantor atau pimpinan BPN Lampung Selatan" tutur Sanwari. 

Dilain Pihak, ketika media mencoba meminta tanggapan dan statement dari pihak PTPN7, Andi dari bagian Kesekretariatan Komunikasi PTPN7 saat ditemui diruang kerjanya menyampaikan bahwa masalah ini sudah di proses hukum, dan PTPN7 hanya menunggu proses berjalan.

"Kami diberi mandat oleh Sekretaris Perusahaan (Sekper) untuk tidak berkomentar apa-apa karena proses penyidikan sedang berjalan" kata Andi.

"Pihak Kepolisian sudah melakukan cek plot bersama BPN, jadi kami hanya menunggu," tutup Andi. [Sur]

Read More

PON XX Papua Resmi Dibuka Presiden Jokowi, PLN Sukses Hadirkan Listrik Tanpa Kedip

PAPUA - Kesuksesan gelaran PON XX Papua menjadi bukti bahwa keandalan listrik PLN tak hanya ada di Pulau Jawa atau Sumatera, tapi juga hadir di Papua.

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di Stadion Lukas Enembe, Jayapura pada Sabtu (2/10). Sejumlah rangkaian acara menarik turut meriahkan pembukaan pesta olahraga empat tahunan ini. 

Dalam sambutannya, Jokowi mengaku bangga dapat membuka PON pertama di Tanah Papua. PON XX Papua memiliki makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. PON menjadi panggung persatuan, kebersamaan, persaudaraan, kesetaraan dan keadilan untuk maju dan sejahtera bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

"Perasaan saya dan saudara pasti sama. Kita bangga berada di Tanah Papua. Kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik," ujarnya kala memberikan sambutan dalam upacara pembukaan PON XX Papua, Sabtu (02/09/2021). 

Pekan olahraga ini juga menggambarkan kemajuan Papua, baik kemajuan infrastrukturnya maupun kemajuan masyarakat Papua untuk terus berprestasi di kancah nasional dan internasional. 

"Stadion yang sangat megah ini bukan satu-satunya simbol kemajuan Papua, konektivitas dan pengembangan SDM merupakan capaian kemajuan Papua yang juga saya banggakan," terang Jokowi. 

Suksesnya upacara pembukaan PON XX Papua tak lepas dari kontribusi dan kesigapan PT PLN (Persero) dalam menyediakan listrik yang andal.  

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini memberikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait atas kelancaran acara tersebut. 

" Alhamdulillah, pasokan listrik untuk upacara pembukaan PON terbukti Andal. Kesuksesan gelaran PON XX Papua ini menjadi bukti kesetaraan dalam kemajuan seperti yang disampaikan oleh Presiden. Keandalan listrik PLN tak hanya ada di Pulau Jawa atau Sumatera, tapi juga di Papua," ujar Zulkifli. 

Selama persiapan menuju upacara Pembukaan PON XX Papua, Zulkifli turun langsung meninjau kesiapan kelistrikan. Menurutnya, pesta olahraga nasional ini merupakan ajang  pemersatu bangsa. Tidak hanya itu, diharapkan rekor-rekor baru muncul untuk perhelatan olahraga yang lebih besar. 

Untuk memastikan keandalan listrik selama PON XX Papua, PLN telah meningkatkan kompetensi para petugas PLN terutama di 230 titik strategis yang tersebar di empat klaster, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Timika, dan Merauke. 

“Jadi bukan hanya para atlet yang tengah berlomba meningkatkan prestasi. Insan PLN pun berpacu mengukir prestasi dan memperkuat kompetensinya untuk masa depan kelistrikan Indonesia. Selamat berlomba bagi para atlet dan juga jajaran PLN di Papua. Torang Bisa!,” tandasnya. 

Zulkifli mengungkapkan, PLN berkomitmen untuk terus menghadirkan keandalan listrik tidak hanya selama PON berlangsung, tetapi juga seterusnya bagi seluruh masyarakat di Papua, dan seluruh Indonesia pada umumnya. 

Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua & Nusa Tenggara PLN, Syamsul Huda menjelaskan, kecukupan daya di empat klaster PON XX Papua sejak awal dipersiapkan dengan keamanan serta keandalan yang baik. Dalam mendukung upacara pembukaan, PLN pun menyiapkan sistem Zero Down Time Area atau layanan listrik tanpa kedip di area khusus. 

Sistem khusus ini sebelumnya sukses diterapkan di Jakarta dan Palembang pada Asian Games 2018, di mana PLN berhasil mengawal kelistrikan tanpa kedip 

Sistem ini menggunakan loop system dari gardu ke gardu yang saling berkaitan dan diproteksi oleh relay differential, sehingga ketika terjadi gangguan dapat terlokalisasi pada segmen terkait tanpa memadamkan gardu pelanggan. 

Di sisi lain, cadangan suplai listrik untuk acara yang dihadiri oleh 10.000 penonton ini berasal dari PLTD Waena melalui GI Sentani. 

"Semangat kami mengupayakan titik yang kritikal tidak boleh kedip. Terutama untuk acara pembukaan dan titik pertandingan lain yang jumlahnya 45 itu," pungkas Huda.

 

Dukungan PLN

 

Secara keseluruhan untuk pembukaan PON XX Papua, PLN menyiapkan pasokan listrik sebesar 2,2 megawatt (MW). Dalam mendukung upacara pembukaan, PLN pun menyiapkan sistem Zero Down Time Area atau layanan listrik tanpa kedip di area khusus.

 

Sistem khusus ini sebelumnya sukses diterapkan di Jakarta dan Palembang pada Asian Games 2018, di mana PLN berhasil mengawal kelistrikan tanpa kedip selama acara berlangsung.

 

Dalam mendukung sistem kelistrikan saat pembukaan PON di Stadion Lukas Enembe, PLN menyiapkan 14 unit mobile genset dengan rincian  2 genset 1 MW, 5 genset 100 kW, 4 genset 500 kW, dan 3 genset 200 kw sebagai back-up. Selain itu, masih ada 4 unit UPS Mobile berupa 2 unit UPS 250 kVA, 1 unit 100 kVA dan 1 unit 30 kVA juga disiapkan.

 

Secara keseluruhan, PLN menyiapkan 129 unit mobile genset kapasitas 100 kW, 200 kW hingga 500 kW. Selain itu, 55 unit gardu berjalan (UGB), 45 unit UPS Mobile, 7 unit kabel bergerak (UKB) dan 4 unit kabel dan kubikel bergerak (UKKB). 

PLN pun mengoperasikan Sub Sistem Jayapura, Sub Sistem Timika, dan Sub Sistem Merauke melalui teknologi yang terintegrasi, yakni Supervisory, Control and Data Aqcuisition (SCADA).

 

SCADA merupakan teknologi yang menggabungkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pemerolehan/pengambilan data jarak jauh yang terpusat pada suatu tempat.

 

Selama PON XX Papua, PLN menerjunkan tim pengamanan pasokan kelistrikan sebanyak 1.574 personel yang berasal dari internal Unit Induk Wilayah (UIW) Papua dan Papua Barat serta dari luar Papua. Jumlah personel tersebut akan disiagakan di 45 lokasi pertandingan dan 230 lokasi strategis pada 4 klaster penyelenggara. 

PLN tidak hanya memberikan komitmen keandalan pasokan listrik, tetapi juga sejumlah dukungan lainnya. PLN juga memberi dukungan dalam menyukseskan PON XX Papua, seperti biaya pembangunan infrastruktur kelistrikan dan keandalan hingga Rp 308,5 miliar, dan sponsorship senilai Rp 5,5 miliar. [Sur]

Read More

PLN Nyalakan Ratusan Rumah Warga Pekon Marang Kabupaten Pesisir Barat

LAMPUNG - Kebutuhan listrik saat ini sudah menjadi bagian kebutuhan utama dalam setiap aktivitas masyarakat. Raut Wajah bahagia tertampak pada ratusan warga Pekon (Desa) Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Lampung karena jaringan listrik yang dibangun oleh PT PLN (Persero) sudah dioperasikan. 

Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal saat melakukan penyalaan listrik secara simbolis di Pekon Marang mengatakan bahwa infrastruktur jalan dan listrik adalah hak masyarakat yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Tercatat sebanyak 159 pelanggan baru telah resmi dinyalakan pada hari Selasa (28/9).

Pembangunan jaringan listrik di Pekon (Desa) Marang tersebut menelan biaya investasi yang cukup besar dengan waktu penyelesaian selama 6 bulan. Dengan biaya investasi senilai 1,9 miliar rupiah yang digunakan untuk pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Menengah sepanjang 5,5 Kms dan Jaringan Listrik Tegangan Rendah sepanjang 4,6 Kms, diharapkan dapat menjadi katalisator peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat sesuai yang tertuang dalam misi PLN.

 

Sementara, General Manager PLN UID Lampung, I Gede Agung Sindu Putra mengatakan salah satu misi PLN adalah menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, untuk mewujudkan misi PLN tersebut, maka perlu dilakukan percepatan peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik.

Dia pun menambahkan bahwa Pekon Marang merupakan pekon/desa ke-24 di Kabupaten Pesisir Barat yang berhasil dinyalakan PLN sejak tahun 2020 hingga September 2021. Berbagai kendala dihadapi oleh PLN dalam melakukan percepatan pembangunan diantaranya infrastruktur jalan tidak mendukung serta kondisi geografis yang sulit untuk ditempuh. Rencananya, PLN menuntaskan Rasio Desa Berlistrik 100 persen pada tahun 2022.

“Perjuangan PLN untuk melistriki hingga pelosok nusantara cukup berat, PLN mengucapkan terimakasih atas keterlibatan dan bantuan kerjasama seluruh stakeholder baik masyrakat, Pemerintahan Daerah dan aparat keamanan dalam mendukung suksesnya program Rasio Desa Berlistrik 100 persen pada tahun 2022,” tukas I Gede Agung Sindu, sebagai nahkoda di PLN UID Lampung itu.

Supriyono (45), warga Dusun Way Andop Pekon Marang mengungkapkan bahwa Dia beserta keluarganya sudah berdiam di Desa tersebut sejak 1981 dengan penerangan lampu minyak tanah. Pihaknya merasa bersyukur dan senang, karena sekarang listrik PLN di rumahnya sudah menyala.

“Sementara ini,  kami gunakan listriknya untuk lampu penerangan dan televisi, nantinya kami akan gunakan untuk keperluan lain. Yang terpenting anak kami sudah dapat belajar dengan nyaman saat malam hari,” ujar Supriyono.

Kesan yang sama dirasakan oleh tetangganya, Wasiman (70), Dia sangat senang dengan hadirnya listrik PLN di Desanya itu. Selama puluhan tahun, Wasiman bersama keluarganya hidup dengan lampu penerangan seadanya yaitu lampu minyak tanah.

“Senang sekali sudah ada listrik PLN, saya ucapkan terima kasih, sekarang listrik sudah menyala. Cucu saya sudah bisa belajar karna malam hari sudah terang karna ada listrik,” ungkap Wasiman. 

Begitu juga pada Satino (40), raut bahagia tertampak diwajahnya saat di wawancara. Pihaknya sangat berterimakasih dengan hadirnya listrik PLN, karena menurutnya listrik PLN akan sangat bermanfaat untuk warga Pekon Marang.

“Terima kasih kepada PLN yang sudah hadir di Pekon kami, hari ini kami sudah dapat menikmati terangnya listrik di Pekon kami,” pungkas Satino. [Sur]

Read More

Dukung Penanganan Covid-19, PLN Siap Produksi Hingga 2 Ton Oksigen Perhari

Jakarta - PT PLN (Persero) siap memproduksi 2 ton oksigen per hari dari 19 pembangkit listrik yang dikelola dua anak usaha, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan PT Indonesia Power (IP). Langkah ini diharapkan bisa membantu mengatasi krisis pasokan oksigen dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini menjelaskan, produksi oksigen yang dilakukan PLN ini sesuai dengan arahan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mendayagunakan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki guna membantu penanganan krisis pandemi Covid-19.

"Untuk itu, PLN memanfaatkan oksigen yang awalnya dibuang ke udara bebas pada sistem pendingin pembangkit menjadi oksigen medis murni," kata Zulkifli. Kamis (12/8/2021).

PLN melalui PJB telah melakukan uji coba fasilitas produksi oksigen pada 12-30 Juli 2021. Dari tahap uji coba tersebut, tercatat kelancaran dengan pemeriksaan internal.

Selain itu, pengujian oksigen yang dilakukan di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta (BPFK Jakarta) telah berhasil mendapatkan sertifikat inspeksi pada 5 Agustus 2021 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Diterbitkannya sertifikat ini juga menunjukkan hasil kemurnian gas oksigen yang diproduksi oleh PLTGU Muara Karang sehingga dapat digunakan sesuai keperluan medis.

"Pilot project di instalasi pembangkit PJB PLTGU Muara Karang berhasil menghasilkan oksigen dengan kemurnian 99,99 persen," katanya.

Terkait penyiapan fasilitas produksi oksigen, Zulkifli menambahkan, PJB mengutamakan prinsip kerja dengan melakukan elektrolisa air murni untuk dilakukan pemisahan gas sehingga dihasilkan hidrogen dan oksigen.

Adapun, selain PLTGU Muara Karang, masih ada tujuh unit pembangkitan lainnya di bawah pengelolaan PJB yang berpotensi menghasilkan oksigen.

"Sehingga total potensi kapasitas produksi oksigen di instalasi pembangkitan PJB mencapai 1,18 ton per hari," ungkapnya.

Sementara itu, potensi produksi optimum oksigen di 19 instalasi pembangkit PLN mencapai 2 ton per hari.

Selama ini, beberapa pembangkit listrik PLN memiliki instalasi hidrogen plant yang berfungsi menghasilkan gas hidrogen sebagai pendingin generator listrik.

Adapun produksi oksigen selama ini, merupakan produk sampingan dari proses tersebut di lepas ke udara (produk utama adalah hidrogen yang dibutuhkan sebagai pendingin).

Apresiasi dari Menteri BUMN

Inovasi PLN memproduksi oksigen yang memadai untuk kebutuhan masyarakat selama pandemi, mendapat apreasiasi dari Menteri BUMN Erick Thohir saat meninjau langsung fasilitas produksi oksigen di PLTGU Muara Karang, pada Kamis (12/08) siang. Menurut Erick, terobosan yang dilakukan PLN layak dijadikan contoh untuk perusahaan lain.

"Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada PLN yang memberikan sebuah terobosan. Sesuatu yang tadinya tidak bermanfaat, diproses 5 kali akhirnya menjadi oksigen medis yang lulus tes dari Kementerian Kesehatan. Terlebih lagi, nilai investasi yang dikeluarkan PLN tidak terlalu besar,” ungkap Erick.

Erick menambahkan peran PLN menjadi bukti konkret bahwa BUMN benar-benar hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, BUMN jangan pernah lelah melayani masyarakat melalui terobosan yang dilakukan dengan bergotong-royong.

Produksi oksigen PLTGU Muara Karang dapat memenuhi kebutuhan rumah sakit yang membutuhkan sekitar 30 meter kubik (m3) per hari.

Pendistribusian tabung gas oksigen dilakukan secara simbolik oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dan Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi, serta disaksikan oleh Menteri BUMN, dengan menyerahkan tabung 1 m3 langsung kepada Direktur Utama RSUD Pasar Minggu dan Direktur Utama RSI Cempaka Putih.

Melalui penyerahan ini pula, tabung gas oksigen hasil PLTGU Muara Karang secara serempak tersalurkan ke rumah sakit yang membutuhkan, rumah sakit rujukan Covid-19 dan rumah sakit sekitar pembangkit.

Mekanisme penyerahan dan pengambilan tabung sendiri diatur untuk setiap rumah sakit yang sesuai dengan kriteria agar dapat memperoleh oksigen dari PLN setiap dua hari sekali.

Langkah ini seiring dengan komitmen PLN selaku BUMN untuk dapat bersinergi dengan pemerintah dalam penanganan Covid-19. | red

Read More