Tuduh Sebarkan Berita Tak Benar, Luhut Akan Audit LSM-LSM

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan mengaudit NGO atau LSM terkait informasi yang dinilai tidak benar.

GARIS KOMANDO - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan akan mengaudit non-government organisation (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia.

Luhut mengaku akan melakukan audit itu karena menurutnya ada LSM-LSM yang dituduhnya telah menyebarkan informasi yang tidak benar.

"NGO-NGO ini kita mau audit, jadi jangan menyebarkan berita-berita yang enggak benar, ya, saya udah bilang kita mau audit, enggak bener dong kamu memberikan berita yang enggak benar," kata Luhut menjawab pertanyaan wawancara di tayangan CNNIndonesia TV yang disiarkan Jumat (12/11) petang.

Namun, Luhut tak menjelaskan audit seperti apa yang akan dilakukan terhadap LSM tersebut. 

Luhut melontarkan hal tersebut saat dimintai tanggapan atas bantahan dari kalangan aktivis lingkungan mengenai data deforestasi yang pemerintah klaim menurun.

Luhut lantas mempertanyakan sumber data-data yang dimiliki LSM itu. Menurutnya, data yang dirilis tidak hanya dihimpun pemerintah, melainkan sejumlah lembaga internasional. Di sisi lain, menurutnya, saat ini terdapat teknologi satelit yang tidak bisa dibohongi.

"Gini ya, yang bikin NGO-NGO ini dari mana data dia? Kita kan yang membuat bukan hanya kita, internasional. Dan sekarang satelit itu kan nggak bisa dibohongin, enggak bisa," klaim Luhut. 

Luhut mengklaim apa yang ia sebut itu sesuai pula yang diutarakan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry secara pribadi pada dirinya.

Kerry yang kini merupakan utusan khusus AS untuk perubahan iklim, kata Luhut, berbicara kepada dirinya bahwa selama empat tahun terakhir tingkat deforestasi di Indonesia menurun dengan sangat baik.

"John Kerry aja ngakui sendiri ke saya kok, Amerika itu ngakuin bahwa kita selama empat tahun terakhir itu deforestasi itu menurun sangat baik," ujar Luhut.

Pensiunan jenderal TNI itu pun mengaku bakal berani adu data dengan sejumlah LS yang meragukan pemerintah soal kondisi lahan di Indonesia.

"Sangat berani, sangat berani (adu data dengan LSM)," kata Luhut.

Sumber

Read More

Menteri Luhut Diduga Berbisnis Tes PCR, Ketua Joman: Saran Kami Pak LBP Mengundurkan Diri

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA - Ketua Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengundurkan diri dari jabatannya sekarang.

Hal ini setelah yang bersangkutan diduga berbisnis tes PCR di tengah pandemi Covid-19.

"Lebih baik lagi Pak LBP mengundurkan diri dengan secara terhormat karena apapun kejadian kemarin bangsa ini terkenal bangsa yang memaafkan," kata pria yang karib disapa Noel itu dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (8/11).

xxx

Menurut dia, bila Luhut tak ingin mengundurkan diri, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketegasannya dengan mengganti Luhut dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju nanti.

"Dengan mengakui beliau berbisnis, tunjukkan juga ksatria lainnya dia mengundurkan diri, itu lebih terhormat. Jangan ini menjadi sandungan atau luka di lingkungan Presiden. Saran kami Pak LBP mengundurkan diri," ujarnya.

Ia menyebut, setidaknya kini ada enam sampai tujuh menteri yang kinerjanya jeblok dan sudah selayaknya menjadi catatan Kepala Negara untuk segera melakukan reshuffle kabinet.

"Ada menteri yang sibuk berbisnis, pasang baliho, ada juga beberapa menteri-menteri yang sibuk menikmati kebijakannya," katanya.

Ia menilai, bila Presiden Jokowi tak segera melakukan perombakan di dalam struktur Kabinet Indonesia Maju, dikhawatirkan nantinya akan berimbas terhadap penilaian masyarakat yang buruk.

"Jadi kalau tidak ada kebijakan. Ini tahun krusial, kalau seandainya presiden salah ambil kebijakan, berantakan itu legacynya," kata dia.

Sebelumnya, Jubir Luhut, Jodi Mahardi mengatakan ada unsur politis di balik tudingan terlibat dalam bisnis alat tes PCR.

"Kita tahu ini semua didasari latar belakang politis untuk kepentingan kelompok tertentu," kata Jodi. 

Luhut dikabarkan memiliki saham tak langsung di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan penyediaan tes PCR.

Ia menanam saham di PT GSI melalui dua perusahaannya, PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

Perusahaan yang bermarkas di Cilandak, Jakarta Selatan ini terbilang pemain besar dalam penyediaan layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia.

Terkait hal itu, Jodi mengatakan, Luhut tidak pernah sedikit pun mengambil untung pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI, termasuk dalam bentuk dividen.

"Sampai saat ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," kata Jodi.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga turut menyoroti terkait adanya isu perombakan alias reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Jamiluddin menyoroti, kinerja beberapa menteri yang dinilainya layak untuk di reshuffle.

"Menteri yang berkinerja rendah, pembuat gaduh, dan yang memanfatkan jabatan untuk meningkatkan elektabilitas, layak di reshuffle," kata Jamiluddin.

Adapun beberapa Menteri yang berkinerja rendah dan diyakini layak untuk direshuffle kata Jamiluddin yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

Dirinya lantas menjabarkan alasannya bisa menilai beberapa menteri tersebut memiliki kinerja rendah, kata dia, selama menjabat, Menteri Ida Fauziyah, tidak ada solusi yang mumpuni dalam mengatasi tingginya pengangguran di Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19.

"Para pengangguran terus bertambah akibat tidak seimbangannya permintaan dengan lowongan kerja yang tersedia," bebernya.

Selanjutnya, untuk nama Menteri Budi Gunadi Sadikin juga tidak cukup menonjol dalam penanganan Covid-19.

Padahal katanya, sebagai Menteri Kesehatan, seharusnya Budi Gunadi Sadikin menjadi orang terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19, akan tetapi kata dia, peran itu justru diambil Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto, dan Satgas Covid-19.

Sumber

Read More