Hot Posts

4/footer/recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label Menteri Kesehatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Menteri Kesehatan. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 19 Maret 2022

Perjuangan Tarmuji untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan


GK, Lampung – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung berhasil menyelesaikan pengaduan masyarakat melalui mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO), pelapor berinisial NA menyampaikan laporan pada tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB terkait keluhan pelayanan kesehatan yang dialami oleh Sdr. Tarmuji, warga Bumirejo, Kabupaten Pesawaran saat mengakses pelayanan di IGD RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

Menurut keterangan Pelapor, saat itu Sdr. Tarmuji dan keluarganya masih berada di IGD dan berharap agar mendapatkan pelayanan rawat inap, namun berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh dokter IGD pada saat selesai pemeriksan kesehatan, disarankan untuk rawat jalan dan apabila membutuhkan rawat inap harus menunggu persetujuan dokter spesialis bedah, yang pada saat dihubungi belum merespon.

Melihat kondisi tersebut, Pelapor berinisiatif menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Pelapor menjelaskan kronologi laporan bahwa saat itu Sdr. Tarmuji mengeluh kesakitan dan memastikan apakah dengan kondisi tersebut benar hanya mendapatkan rawat jalan. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, Tim Pemeriksaan Laporan kemudian menindaklanjuti laporan dengan berkomunikasi dengan pihak RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung melalui bagian Humas, tujuannya untuk meminta penjelasan terkait pelayanan kesehatan terhadap Sdr. Tarmuji. 

Pihak Humas kemudian menindaklanjuti laporan dengan menyampaikan informasi tersebut kepada bidang terkait, dari tindaklanjut tersebut diperoleh penjelasan dari dokter IGD, bahwa telah dilakukan pemeriksaan penunjang dan lain-lain kepada Sdr. Tarmuji, serta diberikan saran rawat jalan melalui poli onkologi. Pihak Humas juga menyampaikan kepada Tim Pemeriksaan Laporan apabila ada hal yang perlu dikonsultasikan, maka bisa menghubungi dokter penanggung jawab IGD.

Berbekal informasi tersebut, Tim Pemeriksa kemudian berkomunikasi dengan Pelapor dan meminta pihak keluarga Sdr. Tarmuji untuk berkonsultasi kembali kepada dokter IGD dan meminta kepada Pelapor untuk menyampaikan kepada dokter IGD kondisi Sdr. Tarmuji dan permintaan keluarganya agar bisa dilakukan rawat inap.

Berselang beberapa waktu, Pelapor kemudian menyampaikan kepada Tim Pemeriksa bahwa dokter IGD sudah melakukan pemeriksaan kesehatan kembali kepada Sdr. Tarmuji dan akan dilakukan rawat inap dengan penanganan dari dokter spesialis penyakit dalam, karena dokter spesialis bedah belum merespon. Atas hal tersebut, Pelapor kemudian menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman karena telah menindaklanjuti pengaduannya dengan mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO). (Rls)

Kamis, 27 Januari 2022

Kunjungi Puskesmas Sukamaju, Ombudsman Soroti Jam Pelayanan


GK, Bandar Lampung (27/01) - Keasistenan Pencegahan Maladministrasi melakukan sidak ke Puskesmas Rawat Inap Sukamaju, Bandar Lampung. Inisiatif sidak ini dilakukan atas pantauan Ombudsman terkait keluhan masyarakat atas jam pelayanan yang tutup terlalu cepat. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak Ombudsman melakukan observasi langsung di lapangan.

“Kami memang sudah jadwalkan pagi ini langsung ke Puskesmas Sukamaju, kami ingin melihat bagaimana keadaan di sana, sebelumnya tim kami juga sudah mengecek terlebih dahulu informasi pelayanan dan kontak layanan melalui kanal-kanal Puskesmas Sukamaju yang tersedia.” tegas Hendi Renaldo, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi.

Berdasarkan hasil dari sidak yang telah dilakukan hari ini, ditemukan beberapa catatan yang harus menjadi atensi Puskesmas Sukamaju.

“Sesuai informasi masyarakat hal pertama yg kami soroti terkait jam layanan. Kami menemukan variasi jam layanan dan praktik layanan di puskesmas tersebut, kami juga sudah mengingatkan jika tutup jam 2 siang maka yang diinformasikan juga harus jam 2 siang,” tegas Hendi.


Lebih lanjut pihaknya juga melakukan pengecekan nomor kontak pengaduan maupun layanan melalui whatsapp yang tidak aktif dan tidak responsif, belum terdapat sarana pengukuran kepuasan masyarakat; dan yang terakhir petugas-petugas terlihat tidak memakai tanda pengenal.

“Mungkin terlihat sederhana tapi pengelolaan pengaduan dan survey kepuasaan masyarakat seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi Kepala Puskesmas. Hal tersebut penting guna memastikan proses pelayanan sesuai dengan kebutuhan publik,” jelas Hendi.

Pada kesempatan ini Keasistenan Pencegahan Maladministrasi langsung memberikan saran perbaikan kepada Kepala Puskesmas, Drg. Ian Rahmadi, yaitu sebagai berikut:

1. Menginformasikan produk layanan, mekanisme, jangka waktu, berbiaya/gratis serta waktu layanan baik yang ada di lokasi pelayanan maupun secara daring sehingga tidak menimbulkan misinformasi kepada masyarakat;

2. Menyesuaikan waktu pelayanan berdasarkan peraturan yang berlaku (Perwali);

3. Menyediakan kontak layanan dan pengaduan yang aktif dan responsif;

4. Menjaga kebersihan puskesmas untuk kenyamanan Bersama.

“Semoga dengan hadirnya Ombudsman hari ini, catatan-catatan perbaikan ini dapat segera ditindaklanjuti, dan menjadi atensi unit layanan puskesmas lainnya,” tutup Hendi Renaldo. [Sur]

Senin, 17 Januari 2022

Pelayanan Puskesmas Sukamaju Mendapat Keluhan Warga



GK,BANDAR LAMPUNG - Warga kota Bandar Lampung keluhkan pelayanan Puskesmas Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Timur yang tutup pada jam buka operasional. Senin (17/01/2022). 

Diinformasikan oleh warga yang mengantarkan istrinya untuk berobat di Puskesmas Sukamaju. Namun sesampainya disana ia ditolak oleh petugas Puskesmas dengan dalih tutup.

"Padahal sesuai jam kerja itu, seharusnya puskesmas itu tetap buka untuk melayani masyarakat. Buruk bener pelayanan Puskesmas sukamaju," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, saat mengantarkan istrinya berobat, jam menunjukkan jam 12 siang, padahal di pintu puskesmas tertera jelas jam operasional pukul 08.00 WIB sampai 14.30 WIB.

"Saya sudah sampai ke puskes malah petugas bilang tutup, dan beralasan menyusun berkas, padahal jam operasionalnya aja tertera buka," lanjutnya.

Hal ini menurut warga pelayanan tersebut dinilai buruk, yang diketahui secara fungsi, Puskesmas mempunyai peran sebagai pelayan masyarakat terlebih pertolongan pertama dilingkungan terdekat.

Guna mengkonfirmasi permasalahan itu, kemudian awak media mendatangi Puskesmas Sukamaju, namun pihak petugas tidak ada yang bisa menanggapi.

Sementara, Kepala Puskesmas Sukamaju, Ian Rahmadi saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, hingga saat ini belum memberikan konfirmasi terhadap pelayanan yang dikeluhkan oleh warga. [Red]

Jumat, 24 Desember 2021

Tinjau Bandara Soetta H-1 Natal, Kapolri Minta Pengawasan Ketat Masa Karantina PPI



BANTEN - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kasum TNI Letjen Eko Margiyono, meninjau langsung proses penegakan protokol kesehatan (prokes) terhadap Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) yang masuk melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Jumat (24/12/2021).

Dalam tinjauannya di H-1 perayaan Natal, Sigit menyatakan ada 14 tahapan yang akan dilewati oleh para pelaku perjalanan internasional ketika masuk ke Negara Indonesia melalui Bandara Soetta. Proses itu dimulai dari pemeriksaan hingga melakukan masa karantina wajib selama 10 hari. 

"Baru saja kami melaksanakan pengecekan secara langsung untuk mengetahui proses pemeriksaan terkait dengan kedatangan saudara-saudara kita pelaku perjalanan internasional. Secara umum kita lihat ada 14 tahapan yang harus dilalui. Mulai saat masuk kemudian dilaksanakan pemeriksaan awal sampai dengan tahap terakhir diarahkan menuju hotel atau wisma untuk melaksanakan karantina," kata Sigit usai mengecek langsung di Bandara Soetta.

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, kepada seluruh petugas atau pihak terkait, untuk benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang menjadi pelaku perjalanan internasional harus diwajibkan menjalani karantina selama 10 hari. 

Demi memastikan PPI tak meninggalkan tempat karantina, Menurut Sigit, selain pengawasan secara manual, harus ada pemanfaatan aplikasi teknologi informasi terkait dengan hal tersebut.

"Kemudian memastikan selama 10 hari masa karantina. Maka masyarakat atau pelaku perjalanan harus betul-betul berada di tempat. Oleh karena itu penggunaan aplikasi dan teknologi informasi ditambah pengecekan manual akan diberlakukan. Sehingga kita yakin masyarakat atau pelaku perjalanan internasional tetap berada di tempat," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Sigit menegaskan, penegakan secara kuat soal proses karantina terhadap PPI sangat penting, lantaran sebagai upaya atau antisipasi mencegah laju pertumbuhan Covid-19 serta masuknya varian baru Covid-19, yakni Omicron di Indonesia. Hal ini juga mencegah terjadinya lonjakan kasus aktif virus corona di dalam negeri pasca-perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Ini penting. Karena saat ini sedang berkembang varian baru Omicron dan dari info Kemenkes sudah ada delapan kasus yang rata-rata datang dari luar negeri. Dari kondisi ini kita pertahankan agar tertangani dengan baik di masa karantina," ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit meminta kepada personel TNI-Polri, Satgas Covid-19, petugas bandara dan pihak lainnya yang terlibat, untuk bekerja secara maksimal dan profesional dalam melakukan pemantauan dan pengawasan proses karantina terhadap PPI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sigit memastikan, siapapun pihak yang melakukan pelanggaran terkait dengan aturan masa karantina ini, akan diberikan sanksi tegas. Menurut Sigit, semua hal itu dilakukan demi kepentingan keselamatan masyarakat Indonesia dari virus Covid-19.

"Terhadap pelanggaran yang ada silahkan diproses. Sehingga kita yakin seluruh proses berjalan tanpa ada yang dilanggar. Karena ini untuk kepentingan kesehatan yang lain. Varian baru Omicron berkembang dengan kecepatan lima kali dan bisa bertransmisi pada orang yang pernah divaksin. Ini tentunya menjadi langkah-langkah yang harus kita lakukan dengan baik. Ini membuat masyarakat tak nyaman tapi harus kita lakukan karena keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi," papar Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit beserta rombongan juga menyempatkan memantau penegakan prokes di bandara dan pelabuhan lainnya secara virtual. 

Selain Bandara Soetta, adapula Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, dam PLBN Entikong.

Dalam pengarahannya, Sigit meminta kepada pihak bandara maupun pelabuhan untuk menyiapkan strategi dan solusi untuk menghindari terjadinya kontak erat antar sesama pelaku perjalanan internasional ketika melewati proses sebelum memasuki karantina.

"Ini mohon dicarikan solusi utama, terkait dengan masalah waktu tadi sudah bagus ada kemajuan. Namun disisi lain memisahkan antara risiko agar tak terjadi kontak erat. Tolong dipikirkan. Ada beberapa masukan langsung dibawa ke wisma. Di wisma sambil menunggu ada ruang khusus kemudian dipisahkan terkonfirmasi atau tidak," tutur Sigit.

Sigit berharap, dalam hal tersebut harus ada tahapan evaluasi yang rutin dilakukan. Sehingga, tidak ada kontak erat antar masyarakat yang setelah dilakukan pengecekan ternyata ada yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

"Ada kecenderungan untuk kontak erat dengan yang lain. Termasuk keluhan adanya antrean yang agak panjang dan kemudian waktunya agak lama yang memang harus dipikirkan. Bisa dipersingkat namun penegakan aturan terkait dengan SOP prokes tetap terlaksana dengan optimal," tutup Sigit. [Red]

Rabu, 22 Desember 2021

Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Pastikan Prokes Agar Tak Ada Lonjakan Pasca-Nataru



BANTEN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (22/12/2021).

Mereka mengecek kesiapan Operasi Lilin jelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa, peninjauan langsung ini untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi pergerakan masyarakat di periode Nataru.

Oleh karenanya, Ia memastikan soal penerapan protokol kesehatan (prokes) agar tidak terjadi lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 pasca-Nataru. 

"Tentunya ini harus kita persiapkan dengan baik. Kita antisipasi karena saat ini angka laju Covid-19 sudah bisa kita kendalikan dengan positivity ratenya di bawah 1. Pengalaman tahun lalu pasca-Nataru terjadi peningkatan dua kali lipat. Dan ini tentunya harus kita jaga, agar aktivitas mobilitas masyarakat tetap bisa berjalan. Namun disisi lain prokesnya harus kita pastikan dilaksanakan dengan baik," kata Sigit usai melakukan pengecekan.

Saat mengecek Pelabuhan Merak dan Bakauheni, Sigit juga memantau pos pengamanan dan pos pelayanan bagi masyarakat yang hendak beraktivitas saat Nataru.

Kedua pos itu, kata Sigit, harus bekerja secara maksimal dalam memastikan pelayanan dan pengecekan terkait protokol kesehatan. Tak hanya itu, harus disiapkan antisipasi apabila terjadi kemacetan atau antrian panjang.

Dalam perjalanan Nataru, Sigit menyebut, masyarakat harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, mulai dari sudah vaksin dosis kedua dan menyertakan hasil negatif dari Swab Antigen ataupun RT-PCR.

Apabila, masyarakat tidak dapat menyertakan hal itu, maka pos pelayanan yang ada, telah menyiapkan gerai vaksin dan gerai Swab Antigen. 

Bahkan, disediakan pula tempat isolasi sementara apabila didapatkan hasilnya positif. Yang nantinya, setelah ditempatkan di isolasi sementara, warga akan diteruskan ke Rumah Sakit (RS) rujukan atau yang sudah disiapkan.

"Jadi kita ingin memastikan bahwa seluruh persiapan dari pos pelayanan khususnya wilayah penyeberangan Bakauheni dan Merak dalam keadaan siap dalam hal menghadapi meningkatnya mobilitas penumpang. Namun disisi lain kita juga meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap prokes," ujar Sigit.

Eks Kapolda Banten itu berharap, dengan segala upaya keras dari seluruh pihak, maka lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 setelah masa Nataru tidak mengalami peningkatan.

Mengingat penanganan dan pengendalian yang baik, kata Sigit, akan memengaruhi pertumbuhan perekonimian di Indonesia.

Apalagi, Sigit menyebut, kedepannya, Indonesia akan menyelenggarakan event nasional dan internasional. Dimana, hal itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.

"Harapan kita di tahun depan, kita juga ada beberapa peristiwa kegiatan besar nasional maupun internasional, rangkaian Presidensi. Kita harapkan juga pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Namun, disisi lain kita lihat ada varian baru dan kita harus waspada. Sehingga tentunya dua hal tersebut, bagaimana kita tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan. Namun disisi lain aktivitas masyarakat bisa kita berikan. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan, ini tetap kita bisa jaga dalam kondisi terkendali," ucap Sigit.

Selain meninjau, rombongan Menteri dan Kapolri juga memberikan pengarahan terhadap pejabat daerah setempat. Mereka menekankan untuk bekerja semaksimal mungkin agar tidak terjadi lonjakan pertumbuhan Covid-19 usai Nataru. 

"Tahun ini kita harus betul-betul waspadai. Sehingga angka Covid-19 bisa kita pertahankan. Dan pasca-Nataru jangan sampai naik lagi. Pelonggaran sudah diberikan. Sehingga aktivitas masyarakat khususnya pergerakan di masa Nataru diprediksi Pak Menhub kurang lebih ada 11 juta. Ini tentunya harus jadi perhatian kita bersama," tutur eks Kabareskrim Polri itu.

Pada kesempatan itu, Sigit meminta agar pos pelayanan tidak hanya tersedia di atas kapal. Namun, juga disiapkan di titik-titik terjadinya antrian masyarakat. Sigit juga menekankan untuk mewaspadai lonjakan penumpang di malam hari. 

"Tidak hanya di atas kapal, tapi juga di lokasi pada saat masyarakat antre khususnya malam hari. Karena akan terjadi antrean panjang. Disitulah kesempatan rekan-rekan sambil menunggu antrian, rekan-rekan tanyakan sudah vaksin belum. Demikian juga persyaratan antigen ditanyakan betul," tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, kepada seluruh pejabat daerah, untuk betul-betul melakukan akselerasi vaksinasi Covid-19. Lantaran, dari laporan yang diterimanya, masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai angka vaksinasi 70 persen.

Sigit juga menyampaikan, seluruh pihak harus bersinergi dalam melakukan pengecekan penerapan protokol kesehatan. Kemudian, juga aturan dari tempat makan, tempat istirahat dan lokasi lainnya yang berpotensi jadi berkumpulnya masyarakat.

"Oleh karena itu cek sekali lagi aplikasi PeduliLindungi. Semua sudah terpasang apa belum dan kalau sudah terpasang pastikan aplikasi tersebut berjalan. Petugasnya paham, bagaimana cara untuk memanfaatkan aplikasi. Jangan hanya sekedar alat ada, aplikasi ada tapi kemudian tidak digunakan. Ini tolong cek satu-satu. Saya minta laksanakan cek and ricek. Sehingga kita yakin bahwa dalam beberapa hari mendatang yang kurang-kurang segera dilengkapi," tutup Sigit. [Nnd]

Sabtu, 27 November 2021

Heran Covid-19 Tiba-tiba Lenyap, Siti Fadilah Tantang Pemerintah Buka-bukaan Soal Ini

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari blak-blakan mengaku heran dengan fenomena Covid-19 yang belakangan ini tiba-tiba mengalami penurunan secara drastis. [YouTube]


GARIS KOMANDO - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari blak-blakan mengaku heran dengan fenomena Covid-19 yang belakangan ini tiba-tiba mengalami penurunan secara drastis.

Terlebih saat ini belum ada penelitian khusus terkait penyebab kasus Covid-19 yang mendadak menurun tersebut. Sehingga Siti Fadilah menilai fenomena tersebut sebagai sesuatu hal yang sangat janggal.

"Saya heran kenapa Covid-19 tiba-tiba hilang. Di Jepang juga begitu, tapi mereka (Jepang) sibuk sekali meneliti apakah Covid-19 hilang karena mutasi-mutasi terus hilang atau ada teori lain," buka Siti Fadilah dalam unggahan video di channel YouTube Karni Ilyas Club.

Perempuan berusia 72 tahun ini menyayangkan karena sejauh ini Indonesia belum melakukan penelitian secara mendalam terkait penurunan kasus Covid-19 beberapa bulan terakhir ini.  

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari blak-blakan mengaku heran dengan fenomena Covid-19 yang belakangan ini tiba-tiba mengalami penurunan secara drastis. [YouTube]


"Nah kita belum meneliti apa-apa, tetapi yang saya denger kita baru akan meneliti apakah Covid-19 menghilang pada bulan Agustus sampai September. Apakah karena capaian vaksin, PPKM atau karena virusnya mutasi-mutasi kemudian mati sendiri," paparnya.

Siti Fadilah masih meragukan jika penurunan kasus Covid-19 di Indonesia karena capaian vaksinasi. Sebab di Eropa sendiri saat ini sedang mengalami lonjakan kasus. Padahal rata-rata di sana capaian vaksin sudah mencapai 80 persen ke atas.

Lebih lanjut, ia merasa gusar dan mempertanyakan dasar apa yang melatarbelakangi pemerintah telah memprediksi akan kembali terjadi lonjakan kasus pada bulan Desember nanti.

"Ramalan orang-orang berilmu dan berpikiran sehat tentu harus berdasarkan data. Sepengetahuan saya menurut Dr Pandu Riono, belum ada kemungkinan itu (gelombang ketiga) bakal terjadi,"  

"Saya tidak mengerti apa dasar pemerintah sudah memprediksi akan terjadi lonjakan kasus pada bulan Desember. Untuk orang yang mengerti itu suatu hal yang aneh," sambungnya.

Dengan begitu, untuk segera mengakhiri pandemi ini. Siti Fadilah menantang pemerintah untuk bersikap jujur kepada masyarakat terkait penanganan Covid-19. Pemerintah juga diimbau agar tidak menakuti masyarakat dengan ancaman gelombang ketiga atau apapun.

"Pemerintah dengan rakyat harus bersatu dalam menghadapi Covid-19. Marilah kita bersatu dengan kejujuran, transparansi. Sehingga rakyat bisa mempercayai pemerintah. Begitu juga sebaliknya," 

"Akan tetapi jika pemerintah enggan terbuka dengan kebijakan-kebijakannya. Dipastikan kita tidak akan sukses menghadapi gelombang Covid-19 berikutnya. Yang paling penting itu kita jangan takut," tandasnya.

Jumat, 12 November 2021

Menteri Luhut Diduga Berbisnis Tes PCR, Ketua Joman: Saran Kami Pak LBP Mengundurkan Diri 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA - Ketua Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengundurkan diri dari jabatannya sekarang.

Hal ini setelah yang bersangkutan diduga berbisnis tes PCR di tengah pandemi Covid-19.

"Lebih baik lagi Pak LBP mengundurkan diri dengan secara terhormat karena apapun kejadian kemarin bangsa ini terkenal bangsa yang memaafkan," kata pria yang karib disapa Noel itu dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (8/11).

xxx

Menurut dia, bila Luhut tak ingin mengundurkan diri, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketegasannya dengan mengganti Luhut dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju nanti.

"Dengan mengakui beliau berbisnis, tunjukkan juga ksatria lainnya dia mengundurkan diri, itu lebih terhormat. Jangan ini menjadi sandungan atau luka di lingkungan Presiden. Saran kami Pak LBP mengundurkan diri," ujarnya.

Ia menyebut, setidaknya kini ada enam sampai tujuh menteri yang kinerjanya jeblok dan sudah selayaknya menjadi catatan Kepala Negara untuk segera melakukan reshuffle kabinet.

"Ada menteri yang sibuk berbisnis, pasang baliho, ada juga beberapa menteri-menteri yang sibuk menikmati kebijakannya," katanya.

Ia menilai, bila Presiden Jokowi tak segera melakukan perombakan di dalam struktur Kabinet Indonesia Maju, dikhawatirkan nantinya akan berimbas terhadap penilaian masyarakat yang buruk.

"Jadi kalau tidak ada kebijakan. Ini tahun krusial, kalau seandainya presiden salah ambil kebijakan, berantakan itu legacynya," kata dia.

Sebelumnya, Jubir Luhut, Jodi Mahardi mengatakan ada unsur politis di balik tudingan terlibat dalam bisnis alat tes PCR.

"Kita tahu ini semua didasari latar belakang politis untuk kepentingan kelompok tertentu," kata Jodi. 

Luhut dikabarkan memiliki saham tak langsung di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan penyediaan tes PCR.

Ia menanam saham di PT GSI melalui dua perusahaannya, PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

Perusahaan yang bermarkas di Cilandak, Jakarta Selatan ini terbilang pemain besar dalam penyediaan layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia.

Terkait hal itu, Jodi mengatakan, Luhut tidak pernah sedikit pun mengambil untung pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI, termasuk dalam bentuk dividen.

"Sampai saat ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," kata Jodi.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga turut menyoroti terkait adanya isu perombakan alias reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Jamiluddin menyoroti, kinerja beberapa menteri yang dinilainya layak untuk di reshuffle.

"Menteri yang berkinerja rendah, pembuat gaduh, dan yang memanfatkan jabatan untuk meningkatkan elektabilitas, layak di reshuffle," kata Jamiluddin.

Adapun beberapa Menteri yang berkinerja rendah dan diyakini layak untuk direshuffle kata Jamiluddin yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

Dirinya lantas menjabarkan alasannya bisa menilai beberapa menteri tersebut memiliki kinerja rendah, kata dia, selama menjabat, Menteri Ida Fauziyah, tidak ada solusi yang mumpuni dalam mengatasi tingginya pengangguran di Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19.

"Para pengangguran terus bertambah akibat tidak seimbangannya permintaan dengan lowongan kerja yang tersedia," bebernya.

Selanjutnya, untuk nama Menteri Budi Gunadi Sadikin juga tidak cukup menonjol dalam penanganan Covid-19.

Padahal katanya, sebagai Menteri Kesehatan, seharusnya Budi Gunadi Sadikin menjadi orang terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19, akan tetapi kata dia, peran itu justru diambil Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto, dan Satgas Covid-19.


Sumber