Ramai Foto Selfie KTP Dijual Jadi NFT di OpenSea, Ini Kata Menkominfo

Tangkapan layar foto selfie KTP yang dijual sebagai NFT.

GARIS KOMANDO - Setelah Ghozali Everyday meraup miliaran Rupiah dari Non Fungible Token (NFT) di OpenSea, banyak yang mengikuti jejaknya.

Akan tetapi, yang dijual justru adalah foto e-KTP dari sejumlah masyarakat di platform OpenSea tersebut.

Hal itu sebagaimana diinformasikan dalam unggahan salah satu akun Facebook.

Akun ini menangkap layar unggahan penjualan foto selfie KTP NFT tersebut dan membagikannya di Twitter pada Sabtu (15/1/2022).

"Terkutuklah orang2 latahan yang jadiin opensea jadi tempat sampah, NFT yang harusny mensejahterakan kreator seni malah dijadiin ladang "yang penting cuan" dengan hal sampah. Crypto!," tulis akun tersebut.

Hingga Minggu (16/1/2022) siang, twit tersebut telah dibagikan lebih dari 5.000 kali dan disukai lebih dari 19.000 kali oleh warganet.

Lantas, bagaimana penjelasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menanggapi hal ini?

Perlindungan data pribadi

Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan, dia telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan operasi platform yang memfasilitasi transaksi NFT.

"Serta akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto," kata dia, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (15/1/2022) malam.

Johnny menegaskan, seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam dan luar negeri yang dapat diakses di Indonesia, termasuk platform transaksi NFT, OpenSea, wajib mematuhi prinsip pelindungan data pribadi.

PSE, lanjut dia, juga wajib memastikan platform-nya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal itu sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya, dan peraturan pelaksananya.

Penyalahgunaan data

Johnny pun meminta masyarakat yang memanfaatkan platform NFT untuk tidak menyebarkan dan mengkomersilkan data pribadi.

"Masyarakat yang memanfaatkan platform transaksi NFT, saya minta untuk tidak menyebarkan serta menjual data pribadinya, baik berupa foto KTP, swafoto bersama KTP, dan data pribadi terkait lain dalam platform NFT," katanya.

"Karena berisiko menimbulkan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain baik dalam bentuk penipuan, penggunaan identitas tanpa izin, serta risiko lainnya," imbuh dia.

Johnny mengatakan, Kementerian Kominfo akan mengambil tindakan tegas bagi pengguna platform transaksi NFT yang memperjualbelikan data pribadi milik orang lain dan atau menampilkan data pribadi milik pihak lain secara tanpa hak.

Tindakan tegas yang akan diambil, yakni dengan melakukan koordinasi bersama pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna tersebut.

Sumber

Read More

Menteri Luhut Diduga Berbisnis Tes PCR, Ketua Joman: Saran Kami Pak LBP Mengundurkan Diri

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA - Ketua Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengundurkan diri dari jabatannya sekarang.

Hal ini setelah yang bersangkutan diduga berbisnis tes PCR di tengah pandemi Covid-19.

"Lebih baik lagi Pak LBP mengundurkan diri dengan secara terhormat karena apapun kejadian kemarin bangsa ini terkenal bangsa yang memaafkan," kata pria yang karib disapa Noel itu dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (8/11).

xxx

Menurut dia, bila Luhut tak ingin mengundurkan diri, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ketegasannya dengan mengganti Luhut dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju nanti.

"Dengan mengakui beliau berbisnis, tunjukkan juga ksatria lainnya dia mengundurkan diri, itu lebih terhormat. Jangan ini menjadi sandungan atau luka di lingkungan Presiden. Saran kami Pak LBP mengundurkan diri," ujarnya.

Ia menyebut, setidaknya kini ada enam sampai tujuh menteri yang kinerjanya jeblok dan sudah selayaknya menjadi catatan Kepala Negara untuk segera melakukan reshuffle kabinet.

"Ada menteri yang sibuk berbisnis, pasang baliho, ada juga beberapa menteri-menteri yang sibuk menikmati kebijakannya," katanya.

Ia menilai, bila Presiden Jokowi tak segera melakukan perombakan di dalam struktur Kabinet Indonesia Maju, dikhawatirkan nantinya akan berimbas terhadap penilaian masyarakat yang buruk.

"Jadi kalau tidak ada kebijakan. Ini tahun krusial, kalau seandainya presiden salah ambil kebijakan, berantakan itu legacynya," kata dia.

Sebelumnya, Jubir Luhut, Jodi Mahardi mengatakan ada unsur politis di balik tudingan terlibat dalam bisnis alat tes PCR.

"Kita tahu ini semua didasari latar belakang politis untuk kepentingan kelompok tertentu," kata Jodi. 

Luhut dikabarkan memiliki saham tak langsung di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), perusahaan penyediaan tes PCR.

Ia menanam saham di PT GSI melalui dua perusahaannya, PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

Perusahaan yang bermarkas di Cilandak, Jakarta Selatan ini terbilang pemain besar dalam penyediaan layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia.

Terkait hal itu, Jodi mengatakan, Luhut tidak pernah sedikit pun mengambil untung pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI, termasuk dalam bentuk dividen.

"Sampai saat ini tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," kata Jodi.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga turut menyoroti terkait adanya isu perombakan alias reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Jamiluddin menyoroti, kinerja beberapa menteri yang dinilainya layak untuk di reshuffle.

"Menteri yang berkinerja rendah, pembuat gaduh, dan yang memanfatkan jabatan untuk meningkatkan elektabilitas, layak di reshuffle," kata Jamiluddin.

Adapun beberapa Menteri yang berkinerja rendah dan diyakini layak untuk direshuffle kata Jamiluddin yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. 

Dirinya lantas menjabarkan alasannya bisa menilai beberapa menteri tersebut memiliki kinerja rendah, kata dia, selama menjabat, Menteri Ida Fauziyah, tidak ada solusi yang mumpuni dalam mengatasi tingginya pengangguran di Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19.

"Para pengangguran terus bertambah akibat tidak seimbangannya permintaan dengan lowongan kerja yang tersedia," bebernya.

Selanjutnya, untuk nama Menteri Budi Gunadi Sadikin juga tidak cukup menonjol dalam penanganan Covid-19.

Padahal katanya, sebagai Menteri Kesehatan, seharusnya Budi Gunadi Sadikin menjadi orang terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19, akan tetapi kata dia, peran itu justru diambil Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto, dan Satgas Covid-19.

Sumber

Read More