Harga Beras Resmi Naik, Ini Rincian HET nya

GK, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional resmi menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Kebijakan ini menyusul terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan penetapan HET ini telah melalui pembahasan dan memperhatikan berbagai masukan dari stakeholder perberasan nasional.

"Perbadan HET beras ini melengkapi regulasi perberasan di mana pada saat yang bersamaan juga diterbitkan Perbadan Nomor 6 tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras," ungkap Arief dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (1/4/2023).

Dalam peraturan tersebut, Pemerintah mengatur HET beras berdasarkan zonasi. Untuk Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium senilai Rp. 10.900/kg sedangkan HET beras premium Rp. 13.900/kg.

Sementara itu, untuk Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp. 11.500/kg dan HET beras premium Rp.14.400/kg. Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp. 11.800/kg, dan HET beras premium sebesar Rp. 14.800/kg.

Sebagai perbandingan, dalam aturan lama yaitu Peraturan Menteri Perdagangan nomor 57 tahun 2017, HET Beras ditetapkan sebagai berikut: Wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan HET Medium Rp 9.450/kg dan HET Premium Rp 12.800/kg.

Kemudian, Sumatera, kecuali Lampung dan Sumatera Selatan HET Medium Rp 9.950/kg dan HET Premium Rp 13.300/kg. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat HET Medium Rp 9.450/kg dan HET Premium Rp 12.800/kg. Nusa Tenggara Timur HET Medium Rp 9.950/kg dan HET Premium Rp 13.300/kg

Wilayah Sulawesi HET Medium Rp 9.450/kg dan HET Premium Rp 12.800/kg. Wilayah Kalimantan HET Medium Rp 9.950/kg dan HET Premium Rp 13.300/kg. Wilayah Maluku HET Medium Rp 10.250/kg dan HET Premium Rp 13.600/kg. Wilayah Papua HET Medium Rp 10.250/kg dan HET Premium Rp 13.600/kg

Arief menjelaskan penerbitan aturan HET untuk menjaga keseimbangan harga dari hulu hingga hilir. "Jadi di hulu kita mengatur harga di tingkat produsen melalui HPP, di hilir harga beras ini kita atur melalui penerapan HET. Ini kita lakukan agar terjadi keseimbangan hulu hilir sesuai arahan Presiden agar harga di tingkat produsen wajar, di pedagang dan penggilingan wajar, serta di tingkat konsumen juga wajar," ujarnya.

Selain itu, besaran HET baru yang ditetapkan ini telah dibahas bersama para stakeholder perberasan nasional dengan mempertimbangkan biaya pokok produksi, margin, kualitas beras, serta dampak kenaikan inflasi. "Sebelum penetapan kami telah melakukan pembahasan dan mendapatkan masukan mengenai angka HET. Hasil masukan dari organisasi petani, penggilingan, dan Kementerian/Lembaga terkait tersebut kemudian dihitung dan dianalisis, diantaranya terkait dampaknya terhadap inflasi," ungkapnya.

Atas penetapan HET ini, Arief menyampaikan terima kasih kepada semua pihak seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Staf Presiden, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Asosiasi di bidang pertanian seperti HKTI, KTNA, SPI, AB2TI, API, Gerbangmasa, Perpadi, para pelaku usaha dan para ahli/akademisi.

Adapun kewenangan Badan Pangan Nasional dalam penetapan HET sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Di mana dalam peraturan tersebut Badan Pangan Nasional memiliki kewenangan dalam perumusan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan. (Surya)

Sumber

Read More

Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian

GK, Jakarta  – Sepanjang tahun 2021 lembaga Negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI berhasil menyelamatkan Rp 26,8 miliar potensi kerugian masyarakat akibat maladministrasi di sektor perekonomian. Angka ini dihitung berdasarkan jumlah kerugian materiil pada pengaduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI Pusat Bidang Sektor Perekonomian I dan telah memperoleh penyelesaian atas laporannya pada tahun 2021.  

Data tersebut diungkapkan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dalam acara Penyampaian Hasil Pengawasan Ombudsman RI terhadap Dugaan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik pada Sektor Perekonomian Tahun 2021 dan Penyelamatan Kerugian Masyarakat yang diselenggarakan secara hybrid di Kantor Ombudsman RI Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, Rabu (9/3/2022). 

“Penyelamatan kerugian tersebut pada rentang Rp 300 ribu - Rp17,2 miliar,” rincinya.

Dalam paparannya, Yeka menjelaskan kerugian masyarakat adalah kerugian materiil maupun immaterial yang dialami masyarakat akibat tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara Negara atau pemerintahan.  

“Dari perhitungan kita, pada tahun 2022 ini, potensi penyelamatan kerugian masyarakat di sektor ekonomi bisa mencapai Rp 91,7 miliar,” imbuhnya. 

Terkait substansi laporan, Yeka memaparkan sepanjang 2021 pengaduan masyarakat yang ditangani Keasistenan Utama III yang membidangi sektor perekonomian I, sebanyak 60 laporan. Terdiri dari lima substansi pengaduan masyarakat terbanyak yakni perbankan 24 laporan, asuransi 11 laporan, pengadaan barang dan jasa 8 laporan, perizinan 5 laporan, perdagangan dan industri 5 laporan. Dari jumlah tersebut, 27 laporan ditutup dan 33 masih dalam proses penanganan laporan. 

“Instansi terlapor paling banyak diadukan pada sektor perekonomian I adalah OJK dengan 23 laporan,” imbuhnya. 

Sedangkan laporan masyarakat yang masih dalam proses penanganan oleh Ombudsman RI adalah terlapor OJK 13 laporan, Jiwasraya 3 laporan, Bank Mandiri 2 laporan. 

"Masyarakat menuntut komitmen dari pihak Terlapor agar segera dilakukan percepatan penyelesaian sehingga kerugian dan permasalahan yang diderita oleh masyarakat tidak semakin berlarut," tegas Yeka. 

Pada sektor pangan dan pertanian selama tahun 2021, Yeka menyampaikan Ombudsman RI memberikan kontribusi di antaranya dalam tata kelola pupuk bersubsidi dan tata kelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pada tata kelola pupuk bersubsidi, Ombudsman RI memberikan saran perbaikan kepada pemerintah terkait kriteria petani penerima pupuk bersubsidi, sistem pendataan, publikasi SOP distributor dan pengecer baru, serta sistem informasi ketersediaan stok. 

Sedangkan pada tata kelola CBP, Ombudsman RI memberikan saran tindakan korektif di antaranya agar Kementerian Pertanian menerbitkan Surat Penetapan  besaran jumlah CBP, optimalisasi Permentan No. 9 Tahun 2020, dan merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018, meminta Menteri Perdagangan mengevaluasi HET sebagai instrumen stabilisasi harga beras dan mengevaluasi metode pengambilan data harga beras. Dalam hal ini, Perum Bulog juga diminta melakukan evaluasi dan pengawasan SOP Pengelolaan Hama Gudang Terpadu, evaluasi sistem pendataan CBP, dan menyusun perencanaan revitalisasi sistem pengadaan CBP dan sistem pergudangan Perum Bulog yang modern atau berbasis teknologi.  

Yeka menambahkan pada tahun ini pihaknya menargetkan proyeksi kinerja diantaranya optimalisasi penyelesaian laporan guna penyelamatan kerugian masyarakat sejumlah Rp 91,7 miliar pada tahun 2022, pencegahan maladministrasi dalam menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng di masyarakat, laporan inisiatif mengenai Dugaan Maladministrasi Kebijakan Stabilitas Pasokan Livebird (ayam hidup) dan kajian mengenai problematika pelayanan publik pada lembaga jasa keuangan. 

Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus dalam sambutannya memaparkan jumlah laporan masyarakat berdasarkan jenis akses sepanjang tahun 2021 yang diterima Ombudsman RI secara nasional yakni laporan masyarakat sebanyak 6.176 laporan, respons cepat 835 laporan, investigasi atas prakarsa sendiri 175 laporan, konsultasi nonlaporan 8.716 laporan, dan tembusan 2.282 laporan. 

Bobby mengatakan lima instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat ke Ombudsman RI sepanjang 2021 secara berurutan adalah Pemerintah Daerah 2.945 (40,99%), Kementerian ATR/BPN 811 (11,29%), Kepolisian 676 (9,41%), Kementerian atau instansi pemerintah 612 (8,52%), dan BUMN/BUMD 545 (7,59%)

Sedangkan substansi laporan terbanyak adalah bidang agraria 1.227 (17,08%), kepegawaian 883 (12,29%), kepolisian 676 (9,41%), dan pendidikan 546 (7,6%).

Bentuk dugaan maladministrasi yang ditangani Ombudsman RI terbanyak adalah penundaan berlarut 33,23%, tidak memberikan pelayanan 28,69%, penyimpangan prosedur 21,19%. 

Kemudian terkait cara penyampaian laporan masyarakat terbanyak melalui surat sebanyak 3.007 laporan (41,86%), datang langsung 1.524 laporan (21,21%), WhatsApp 965 laporan (13,43%), email 635 laporan (8,84%) dan telepon 503 laporan (7%). 

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Taufik Hanafi, menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI atas penyampaian hasil pengawasan pelayanan publik pada sektor perekonomian tahun 2021. Menurutnya, melakukan monetisasi atau penghitungan penyelamatan potensi kerugian masyarakat atas maladministrasi pelayanan publik akan lebih mudah dipahami masyarakat.

“Pelayanan publik yang efektif dan akuntabel punya dampak yang luar biasa terhadap produktifitas ekonomi bangsa kita,” ujarnya. [Red]

Read More

Menengok Produktifitas Aset Wakaf di Aceh

Aceh - Lahan wakaf seluas 110 hektare di Desa Lhok Geulumpang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya dikelola menjadi area budi daya serai wangi. Saat ini, budi daya serai wangi di lahan wakaf tersebut tengah dikembangkan secara bertahap.

Pengembangan lahan wakaf itu berupa perluasan area penanaman serai wangi. Saat ini, lahan wakaf yang ditanami serai wangi diperluas menjadi 40 hektare, dari yang tadinya seluas 10 hektare.

Wakaf produktif yang lain diantaranya Lumbung Ternak Wakaf yang berada di Barbate, Desa Ie Suum, Aceh Besar, dan di daerah Aceh Jaya. Pewakif dari sektor pangan juga sudah mewakafkan lahanya untuk Wakaf Sawah Produktif, dan juga laboratorium penelitiannya.

Saat ini melalui Global Wakaf-ACT, di Aceh sendiri telah ada aset wakaf berupa lahan kurma yang terintegrasi dengan Lumbung Ternak Wakaf (LTW) jenis domba di Kawasan Barbate, Ie Suum.

Aceh Besar yang hasil dari pengelolaan LTW ini menjadi perputaran ekonomi yang memakmurkan masyarakat sekitar. Aset wakaf lainnya adalah lahan wakaf sereh wangi yang terintegrasi dengan LTW dengan jenis ternak sapi di Aceh Jaya.

Selain berbasis wakaf produktif seperti LTW, aset wakaf yang dikelola oleh Global Wakaf-ACT adalah rumah wakaf yang kini dijadikan rumah tahfiz yang berada di daerah Jeulingke, Banda Aceh.

Hingga kini terbentuknya Aceh Waqf Corporation ini adalah juga terbentuknya Kawasan Wakaf Terpadu (KWT) Aceh. Di situ ada zona Pendidikan, ada zona kesehatan, zona sosial, ada masjid yang besar, sehingga manfaatnya terasa dan itu berada di satu kawasan.

Dibentuknya Aceh Waqf Corporation adalah karena wakaf adalah hal yang sangat penting bagi keumatan, karena wa kaf adalah titik pengubah peradaban.

Karena kemiskinan jauh lebih kompleks dan luar biasa. Dan apa modal paling luar biasa untuk mengentaskan kemiskinan ini? Itu adalah wakaf. 

KWT akan menghubungkan kelebihan-kelebihan dari wakaf, dan setelah itu mendistribusikan kepada yang membutuhkan. Perputaran dari wakaf produktif, akan meningkatkan perekonomian yang nantinya akan mengentaskan kemiskinan.

Kepala Cabang ACT Bandar Lampung Fajar Yusuf Dirgantara juga tengah mengajak masyarakat Lampung untuk mewakafkan aset lahan yang nantinya bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Dimana lahan yang diwakafkan akan digunakan untuk usaha produktif.

Usaha produktif yang akan dijalankan adalah Lumbung Ternak Wakaf dan Wakaf Sawah Produktif. Harapanya kedepan juga akan hadir Kawasan Wakaf Terpadu (KWT) di Provinsi Lampung.

"Aset yang dimiliki hari ini akan menjadi aliran dan manfaat ekonomi untuk umat dengan mekanisme Wakaf, kami siap menerima aset umat yang diwakafkan untuk usaha produktif," tutupnya. [Sur]

Read More