Hot Posts

4/footer/recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label Lampung Barat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lampung Barat. Tampilkan semua postingan

Kamis, 18 Desember 2025

Tinjau Sentra Sayur di Sukau, Gubernur Mirza Instruksikan Proteksi Harga Panen Petani dan Siapkan Hilirisasi di Lampung Barat


Lampung Barat
---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal melakukan kunjungan kerja ke Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Kamis (18/12/25).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau langsung sentra sayur-mayur dan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk melindungi stabilitas harga jual petani serta mempercepat program hilirisasi pertanian.

Di hadapan para petani dan jajaran pemerintah daerah setempat, Gubernur Mirza menyoroti ironi yang kerap dialami petani hortikultura.

Meskipun tanah Lampung Barat sangat subur dengan produksi ribuan ton, kesejahteraan petani sering tergerus akibat anjloknya harga saat panen raya. Hal ini diperparah dengan masuknya komoditas serupa dari luar daerah yang membanjiri pasar lokal.

"Ke depan, pasar harus dikendalikan. Selama petani Lampung Barat sedang panen raya, pasar di seluruh Lampung harus menyerap hasil dari sini terlebih dahulu. Dinas Perdagangan harus menjaga pasar kita, jangan sampai barang luar masuk saat petani kita sedang panen yang mengakibatkan harga hancur," tegas Gubernur.

Gubernur mencontohkan fluktuasi harga pada komoditas cabai dan kol yang kerap merugikan petani hingga ke level harga yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, proteksi pasar lokal menjadi prioritas utama dalam strategi tata niaga pertanian provinsi ke depan.

Selain tata niaga, Gubernur Mirza juga menyampaikan solusi konkret untuk menekan biaya produksi petani melalui program "Desaku Maju". Pemerintah Provinsi menargetkan tahun depan seluruh desa di Lampung akan mendapatkan fasilitas dan suplai pupuk organik cair secara gratis.

"Dengan pupuk organik cair ini, kita targetkan produksi meningkat 15-20 persen, sekaligus memangkas ketergantungan petani pada pupuk kimia," jelasnya.

Terkait hilirisasi, Gubernur menekankan pentingnya pengolahan pasca-panen dilakukan di dalam daerah untuk menjaga nilai tambah ekonomi. Ia menyoroti fenomena gabah Lampung yang seringkali dibawa keluar daerah untuk digiling, sehingga Lampung kehilangan potensi ekonomi dari produk turunan beras.

"Kita akan bangun Rice Milling Unit (RMU) di Lampung Barat agar gabah petani diolah di sini. Nilai tambahnya harus berputar di Lampung Barat. Selain itu, kita juga siapkan infrastruktur Cold Storage untuk sayuran serta mesin pengering (dryer) untuk komoditas kopi dan jagung," tambah Gubernur.

Kunjungan ini juga menjadi momentum penguatan digitalisasi desa melalui sistem dashboard monitoring yang memungkinkan Pemerintah Provinsi Lampung memantau potensi dan kendala di 2.400 desa secara real-time, memastikan setiap kebijakan pembangunan tepat sasaran dan berbasis data.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dalam kesempatannya menyoroti kendala pada sektor hortikultura seluas 10.000 hektar. Tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya residu pestisida pada sayuran lokal yang menghambat masuknya produk tersebut ke dalam suplai program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ia berharap adanya intervensi dan edukasi dari pemerintah provinsi agar kualitas hasil panen petani meningkat, residu berkurang, dan harga jual menjadi lebih kompetitif.

Parosil juga berterima kasih atas alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Lampung di akhir tahun 2025 sebesar Rp40 Miliar dan tambahan Rp4,6 Miliar untuk penanganan ruas jalan Pekon Balak menuju Suoh, serta rencana penanganan jalan ke arah Ulu Belu.

Sementara itu, Sugio, Petani asal Pekon Hanakau Kecamatan Sukau, melihat program "Desaku Maju" sebagai wujud kehadiran negara dalam menjaga denyut nadi ekonomi pedesaan. Ia menaruh harapan besar agar sinergi ini terus berlanjut, tidak hanya berhenti pada bantuan alat, tetapi juga pada stabilitas harga yang menjadi nyawa bagi kesejahteraan petani.

"Hadirnya pemerintah provinsi kepada kami petani, pertama mungkin hadirnya terkait dengan kontrol harga, baik itu di hortikultura maupun di hasil panen padi. Mudah-mudahan program ini berkesinambungan dan berpijak pada kekuatan petani di pekon-pekon," pungkas Sugio penuh harap. 

Rabu, 03 September 2025

Pemkab Lampung Barat Expose Perencanaan Penataan Kota Liwa, Sekolah Kopi, dan Rehabilitasi Wisma Sindalapai


Lampung Barat
– Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus menunjukkan komitmennya dalam membangun daerah dengan konsep berkelanjutan dan tata ruang yang tertib. Hal ini tercermin dari kegiatan Expose Laporan Pendahuluan Perencanaan Penataan Kota Liwa, Review DED Sekolah Kopi, dan DED Rehabilitasi Wisma Sindalapai Tahun 2025 di Ruang Rapat Pesagi, Kantor Bupati, Rabu (3/9/2025).

Rapat dipimpin Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus, didampingi Wakil Bupati, Drs. Mad Hasnurin, serta dihadiri para pejabat terkait, mulai dari Asisten, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala BPKAD, Kepala DLH, hingga Kepala Dinas Perhubungan.

Dalam kesempatan itu, tiga konsultan memaparkan rencana besar masing-masing, yakni CV View Consultant untuk pengembangan Wisma Sindalapai, CV Rancareka Arsindo untuk penataan Kota Liwa, dan CV Boemi Pesagi Consultant untuk DED Sekolah Kopi. Beberapa titik strategis yang menjadi fokus penataan meliputi Kawasan Sekuting Terpadu, Taman Hamtebiu, hingga Gerbang Pemkab Lampung Barat.

Bupati Parosil menegaskan bahwa penataan kota tidak hanya sekadar mempercantik wajah Liwa, tetapi juga menghadirkan konsep elegan, tertib, ramah lingkungan, serta berkelanjutan.

“Saya ingin wajah Kota Liwa menjadi wajah baru, new reborn. Kalau memang ada pohon atau bangunan yang harus dibongkar demi kerapihan, silakan dibongkar. Intinya, kota ini harus nyaman dan aman bagi masyarakat,” tegasnya.

BACA JUGA: Wakil Bupati Drs. Ali Rahman Hadiri Acara Peresmian Yayasan Rehabilitasi Narkoba Alza Bersinar

Salah satu program prioritas adalah pembangunan Sekolah Kopi. Parosil menyebut sekolah ini bukan hanya tempat belajar meracik kopi, tetapi juga pusat edukasi dan branding unik yang membedakan Lampung Barat dengan daerah lain.

“Sekolah Kopi harus menghadirkan pengalaman dari hulu ke hilir: sejarah kopi, pembibitan, perawatan, panen, hingga jadi kopi siap seduh. Bahkan tidak hanya robusta, tapi juga jenis kopi lainnya,” jelas Parosil.

Selain itu, rehabilitasi Wisma Sindalapai juga menjadi prioritas agar gedung tersebut lebih representatif untuk kegiatan masyarakat dan menerima tamu daerah. Menurut Parosil, Wisma Sindalapai harus menjadi ruang interaksi sosial sekaligus kebanggaan masyarakat Lampung Barat.

Pemkab berharap dokumen perencanaan yang disusun konsultan benar-benar matang sehingga manfaatnya dapat dirasakan jangka panjang.

“Kalau semua rencana berjalan sesuai harapan, Kota Liwa akan lahir kembali dengan wajah baru yang lebih indah, tertata, dan punya daya tarik unik,” pungkas Parosil.

Minggu, 17 Agustus 2025

Peringati HUT RI ke-80, Pemkab Lampung Barat Gelar Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Liwa 17 Agustus 2025


LAMBAR
– Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Liwa, Pekon Kubuperahu, Kecamatan Balik Bukit, pada Sabtu malam (16/8/2025).


Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan berlangsung secara khidmat mulai pukul 23.30 WIB hingga Minggu dini hari pukul 00.30 WIB.


Bertindak sebagai inspektur upacara, Komandan Kodim (Dandim) 0422/LB Letkol Inf Rizky Kurniawan memimpin jalannya apel serta membacakan naskah kehormatan dan renungan suci.


“Kami yang hadir pada hari ini, Minggu 17 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB, menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan bangsa dan negara,” ucapnya.


“Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang saudara tempuh adalah jalan kami juga. Semoga arwah saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan mendapat tempat yang sewajarnya,” lanjut Letkol Rizky.


Acara ini juga menjadi momen refleksi bagi seluruh peserta untuk mengenang dan meneladani semangat juang para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia.


Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus, Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin, Unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, serta tokoh masyarakat.


Melalui apel kehormatan dan renungan suci ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat semakin menghargai jasa para pahlawan dan menumbuhkan semangat kebangsaan untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam membangun bangsa.

Rabu, 04 Juni 2025

BPKAD Lampung Barat Tunjukkan Kinerja Optimal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah


Lampung Barat
— Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Barat terus menunjukkan kinerja yang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu faktor utama keberhasilan tersebut adalah penerapan prinsip transparansi serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Sejak awal tahun 2025, BPKAD telah melakukan berbagai inovasi dan menjalin kerja sama lintas daerah, termasuk dengan instansi di luar wilayah Lampung Barat. Salah satu wujud konkret kerja sama tersebut adalah kolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kotabumi.


Melalui kerja sama ini, BPKAD telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Coretax bagi para bendahara instansi pemerintah se-Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat BPKAD dan mendapat respons positif dari para peserta.


Tak hanya itu, keberhasilan BPKAD juga terlihat dalam keterlibatannya pada penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Bekerja sama dengan Bappeda, BPD, serta perangkat daerah lainnya, BPKAD memainkan peran penting dalam Forum Konsultasi Publik RKPD dengan mengangkat tema "Kemampuan Fiskal Daerah."


Sebagai perangkat daerah yang memikul tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan, BPKAD telah menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan kebijakan kepala daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan anggaran yang dilakukan secara akuntabel dan terbuka menjadikan BPKAD sebagai salah satu lembaga yang bebas dari praktik korupsi dan turut memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.


Dalam pelaksanaan tugasnya, BPKAD memiliki sejumlah fungsi strategis, meliputi: perumusan kebijakan teknis di bidang penganggaran, belanja, akuntansi, verifikasi, dan pengelolaan aset daerah; pemberian dukungan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di sektor keuangan; pembinaan serta pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, akuntansi, dan aset; hingga pengelolaan tugas kesekretariatan badan.


Struktur organisasi BPKAD sendiri terdiri dari beberapa sub-unit kerja, antara lain: Sekretariat, Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Subbidang Perencanaan Anggaran, Subbidang Pengendalian Anggaran, dan Subbidang Perbendaharaan.


Dengan semangat profesionalisme dan integritas, BPKAD Kabupaten Lampung Barat terus berkomitmen mendukung pencapaian visi pembangunan daerah melalui tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan efisien.

Sabtu, 29 Maret 2025

Pemkab Lambar Gelar Operasi Pasar Gas 3 Kg Jelang Idul Fitri


Lampung Barat –
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan menggelar operasi pasar guna memastikan ketersediaan gas elpiji 3 kg menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H. 

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan memastikan distribusi berjalan lancar serta tepat sasaran.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat, Tri Umaryani, mengungkapkan bahwa operasi pasar ini berlangsung hingga 29 Maret 2025 di beberapa titik di Lampung Barat. 

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga gas elpiji 3 kg, terutama menjelang hari raya," ujarnya kepada awak media, Sabtu (29/3/2025). 

Tri Umaryani juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Lampung Barat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, meskipun dalam masa libur Idul Fitri. 

Ia juga mengimbau agar masyarakat memahami bahwa gas elpiji bersubsidi 3 kg diperuntukkan bagi warga kurang mampu. 

Oleh karena itu, masyarakat yang tergolong mampu diharapkan beralih ke gas non-subsidi berukuran 5 kg atau 12 kg.

Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lampung Barat juga dihimbau untuk tidak menggunakan gas bersubsidi dan beralih ke gas 5 kg guna mendukung kebijakan pemerintah dalam menyalurkan subsidi tepat sasaran. 

"Kami juga meminta kepada seluruh pangkalan agar menjual gas elpiji sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)," jelasnya. 

"Jika ada pelanggaran, agen atau distributor diminta untuk memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin bagi pangkalan yang masih melanggar aturan," tambahnya.

Dengan adanya operasi pasar ini, diharapkan pendistribusian gas elpiji dapat berjalan lancar dan masyarakat tetap mendapatkan akses yang adil terhadap kebutuhan energi, terutama menjelang perayaan Idul Fitri.(*)

Selasa, 04 Maret 2025

Bupati Lambar Minta Tunda Rehabilitas Rumdis Demi Pembangunan Sekala Prioritas


LAMBAR
 – Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang diserukan Presiden RI Prabowo Subianto, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menegaskan kepada jajarannya untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran, khususnya dalam sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

"Hasil efisiensi anggaran ini sebagian besar berkaitan dengan infrastruktur, sementara masyarakat masih mengeluhkan jalan dan jembatan yang rusak. Saya bahkan memanggil pihak terkait untuk menunda rehabilitasi rumah dinas dan mengalihkan anggarannya ke pembangunan yang lebih prioritas," ujar Parosil Mabsus dalam pidato perdananya di Sidang Paripurna DPRD Lampung Barat, Senin (3/3/2025).

Sidang Paripurna Perdana Bupati Parosil Mabsus

Sidang Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Makhghasana DPRD ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Ketua TP PKK Lampung Barat Partinia Parosil Mabsus, serta berbagai pejabat daerah. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial.

Dalam pidatonya, Parosil Mabsus menyampaikan bahwa pada 20 Februari 2025 lalu, ia bersama Wakil Bupati Mad Hasnurin telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Ia menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi membawa tanggung jawab besar dalam menyelaraskan program pembangunan pusat dan daerah.

Efisiensi Anggaran sebagai Tantangan dan Peluang

Meski adanya kebijakan efisiensi anggaran, Bupati Parosil melihat hal ini sebagai tantangan untuk tetap menjaga kelangsungan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Efisiensi anggaran bukan alasan untuk melemahkan pelayanan kepada masyarakat. Justru ini harus menjadi strategi agar anggaran yang tersedia digunakan secara optimal dan tepat sasaran," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk bersinergi dan berupaya mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat.

"Jika ada rekan-rekan di DPRD yang memiliki akses ke pemerintah pusat, mari kita perjuangkan agar Lampung Barat tetap mendapatkan alokasi anggaran yang layak," tutup Parosil.(*).

Senin, 03 Maret 2025

Hari Pertama Kerja, Parosil Mabsus Pimpin Apel dan Ajak ASN Tingkatkan Kinerja


Lampung Barat –
Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus memimpin apel perdana pada hari pertama kerja dalam masa kepemimpinannya untuk periode 2025-2030. Dalam apel yang digelar di Lapangan Kantor Bupati, Senin (3/3/2025), ia menyerukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan etos kerja, kekompakan, dan disiplin dalam melayani masyarakat.

Apel ini diikuti oleh Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Apresiasi dan Evaluasi Program Sebelumnya

Parosil Mabsus menyampaikan apresiasi kepada Nukman, yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat selama dua tahun tiga bulan. Ia mengakui bahwa meskipun berbagai program pembangunan telah diimplementasikan, masih ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan.

"Terima kasih kepada Bapak Nukman yang telah berupaya menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik. Namun, tentu masih ada hal yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas program yang telah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat," ujar Parosil.

Fokus pada Peningkatan Pelayanan Publik

Parosil menegaskan bahwa dalam lima tahun ke depan, fokus utama pemerintahannya adalah meningkatkan pelayanan publik. Ia meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Peratin (Kepala Desa) untuk bekerja dengan komitmen dan kerja cerdas dalam melayani masyarakat.

"Melayani masyarakat dengan kinerja terbaik adalah tujuan utama kita. Oleh karena itu, kita semua harus bekerja dengan lebih giat, meningkatkan mobilitas, dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal," tegasnya.

Penekanan pada Kedisiplinan ASN

Dalam kesempatan tersebut, Parosil juga menekankan pentingnya kedisiplinan ASN dalam bekerja. Ia mengingatkan agar ASN tidak lalai dalam menjalankan tugasnya, terlebih dengan aktivitas yang tidak produktif saat jam kerja.

"Jika sudah waktunya bekerja, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai saat jam kerja justru sibuk bermain media sosial atau live TikTok. Itu menunjukkan ketidakprofesionalan," ujarnya dengan tegas.

Penyesuaian Jam Kerja Selama Ramadhan

Sebagai kebijakan awal, Parosil Mabsus juga mengusulkan perubahan jam kerja bagi ASN selama bulan suci Ramadhan. Ia mengusulkan agar jam masuk kerja lebih awal, yakni dari pukul 08.00 WIB menjadi pukul 07.00 WIB, dan jam pulang dipersingkat dari pukul 16.00 WIB menjadi pukul 15.00 WIB.

"Kita coba sepakati, bagaimana jika selama Ramadhan kita mulai bekerja lebih awal, masuk pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB? Ini agar kita bisa lebih produktif setelah sahur, daripada tidur lagi dan akhirnya malah bangun kesiangan," tutupnya.

Dengan arahan ini, diharapkan para ASN di lingkungan Pemkab Lampung Barat dapat meningkatkan kinerja, kedisiplinan, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. [Aris]

Rabu, 26 Februari 2025

Pererat Silaturahmi, ATR/BPN Lampung Barat Kunjungi PDM Lampung Barat


Lampung Barat
– Dalam upaya mempererat tali silaturahmi, ATR/BPN Lampung Barat mengadakan kunjungan ke kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lampung Barat yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus dan anggota PDM Lampung Barat.

Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua PDM Muhammadiyah, Martin Wizep. Dalam sambutannya, Martin menyampaikan, "Muhammadiyah Lampung Barat memiliki beberapa aset tanah yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ATR/BPN ke kantor kami, dan berharap kunjungan ini dapat memberikan kepastian hukum terkait status tanah yang sebagian belum terdaftar dan beberapa di antaranya masih bermasalah."

Pada kesempatan ini, hadir pula Oki Maradha Pratama, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat, yang didampingi oleh Kepala Seksi di lingkungan ATR/BPN Lampung Barat.

Oki Maradha Pratama dalam sambutannya menyampaikan, "Muhammadiyah Lampung Barat merupakan organisasi yang memiliki banyak aset. Kami datang ke sini untuk membantu inventarisasi aset-aset tersebut dan memetakan mana yang akan dibuatkan surat wakafnya, agar masalah terkait tanah dapat diminimalkan dan dihindari di masa mendatang."

Acara silaturahmi ditutup dengan sesi diskusi santai mengenai pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah Lampung Barat. [Aris]

Senin, 24 Februari 2025

Parosil Minta Sekolah SMA, SMK Sederajat di Lampung Barat Jalankan Program Gubernur


LAMPUNG BARAT
- Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus meminta sekolah SMA dan SMK sederajat untuk tidak menahan ijazah siswa-siswi yang telah lulus sekolah.

Instruksi Parosil tersebut dalam rangka mendukung program Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal guna mendukung masa depan siswa-siswi yang ada di wilayah provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Barat.

"Saya meminta kepada sekolah-sekolah SMA, SMK sederajat di Lampung Barat untuk tidak menahan ijazah siswa-siswi yang telah lulus," ujar Parosil, Senin (24/2/2025).

Selain itu, Parosil juga meminta sekolah untuk tidak melakukan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), dan kewajiban mengikuti study tour yang memberatkan wali murid.

"Jika beban orang tua wali murid bisa kita minimalisir, maka resiko putus sekolah akan berkurang," jelas Parosil.

Parosil menekankan, jika instruksi tersebut harus dilaksanakan demi kemajuan dunia pendidikan, dirinya juga meminta pihak-pihak terkait untuk ikut mengawasi agar pelaksanaan kebijakan Gubernur Lampung ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirza Djausal telah mengeluarkan instruksi tegas terkait larangan penahanan ijazah siswa, pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), dan kewajiban mengikuti study tour yang memberatkan wali murid.

Kemudian juga, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico telah menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi sekolah yang melanggar instruksi tersebut. (*)

Kamis, 20 Februari 2025

Parosil Mabsus Dilantik Sebagai Bupati Lampung Barat 2025-2030,


Lampung Barat
- Parosil Mabsus resmi dilantik sebagai Bupati Lampung Barat periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah upacara kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/02/2025).

Prosesi pelantikan ini berlangsung khidmat, dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari daerah, usai dilantik, ia menegaskan komitmen membawa Lampung Barat ke arah yang lebih maju dan sejahtera.

Ia menyatakan bahwa masa kepemimpinannya akan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah.

"Pelantikan ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi merupakan amanah besar yang harus saya emban dengan penuh tanggung jawab," kata dia saat memberikan keterangan usai prosesi pelantikan.

"Kami siap bekerja keras, menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat, dan memastikan bahwa program yang telah kami rancang benar-benar berdampak positif bagi masyarakat Lampung Barat," sambungnya.

Ia juga menekankan bahwa peningkatan infrastruktur, seperti perbaikan jalan desa, pembangunan irigasi untuk mendukung sektor pertanian, serta penguatan fasilitas layanan kesehatan di daerah terpencil, akan menjadi prioritas utama.

“Kami ingin memastikan setiap masyarakat Lampung Barat dapat merasakan manfaat pembangunan, baik di sektor pertanian, pendidikan, maupun kesehatan, kami akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya," tambahnya.

Selain fokus pada infrastruktur dan sektor pertanian, Parosil Mabsus juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi lokal dan sektor pariwisata di Lampung Barat. Menurutnya, daerah ini memiliki potensi wisata alam yang luar biasa.

"Seperti Danau Ranau dan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, kami ingin mengoptimalkan potensi wisata Lampung Barat," ujarnya.

"Dengan membangun fasilitas pendukung, memperbaiki aksesibilitas, serta menggandeng investor mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Dengan begitu, kita tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” jelasnya.

Parosil juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam membangun Lampung Barat. Ia menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung setiap program yang dijalankan.

"Saya percaya bahwa dengan kebersamaan dan kerja keras, kita dapat membawa perubahan nyata bagi Lampung Barat. Mari kita bekerja bersama, saling mendukung, dan menjaga semangat gotong royong untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik," pungkasnya.

Setelah pelantikan, Parosil Mabsus diijadwalkan untuk mengikuti kegiatan retreat di Magelang, dengan kepemimpinan baru ini, masyarakat Lampung Barat menaruh harapan besar agar berbagai program yang telah dijanjikan dapat segera terealisasi dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyaraka,(red)

Senin, 17 Februari 2025

Jelang Purnatugas, Pj Bupati Nukman Pamitan ke Pegawai Pemkab Lambar


Lampung Barat
- Pj Bupati Lampung Barat Drs. Nukman, M.M berpamitan ke seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Senin(17/2/025). 

Sebab, sebentar lagi, masa jabatannya sebagai Pj Bupati Lampung Barat akan segera berakhir.

Nukman mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat atas dukungan yang diberikan selama kurang lebih Dua Tahun masa jabatannya.

"Selama Dua Tahun lebih saya dipercaya untuk memimpin Lampung Barat sebagai PJ Bupati, tentunya dengan dukungan Bapak Ibu semuanya kita sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan bidang kita masing-masing, untuk itu saya ucapkan trimakasih kepada seluruh jajaran yang telah membantu dan mendukung saya," ungkap Nukman. 

Hal itu, disampaikan Pj Bupati Lampung Barat Nukman saat memimpin apel mingguan yang digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di halaman kantor bupati setempat. 

Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam kurun Dua Tahun kepemimpinannya masih terdapat banyak kekurangan.

"Dalam dua tahun ini tentu banyak dinamika yang telah kita lalui, demikianpun mungkin dalam perjalanan tersebut ada kesalahan dan kelalayan saya terhadap bapak ibu, untuk itu saya mohon dimaafkan," Pinta Nukman. 

Pj Bupati Nukman lantas berpesan kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai ASN untuk tetap menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal dalam pelayanan terhadap masyarakat

"Siapapun pemimpinnya tugas kita dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat merupakan keharusan dan yang utama," kata nukman.

Pria berkacamata itu meminta pegawai memiliki empati terhadap lingkungan dan masyarakat Kabupaten Lampung Barat. 

Empati tersebut mencakup program dan pelayanan, supaya benar-benar tepat sasaran. 

Kendati dikatakan Nukman, dalam rangka tindak lanjut Impres No 1 Tahun 2025 akan dilakukan rekofusing anggaran yang di dalamnya meliputi pembatasan kegitan seremonial, mengurangi belanja perjalanan dinas, membatasi honorarium.

"Pengurangan anggaran sebesar Rp. 52,9 miliyar lebih menjadi tantangan tersendiri untuk kita semua, bagaimana caranya tetap bisa membangun Lampung Barat ini ke depannya serta memberikan pelayanan yang baik kepada lapisan masyarakat," tuturnya. 

"Egisiansi ini menyeluruh di seluruh Indonesia bukan hanya untuk Lampung Barat saja," lanjut Nukman. 
 
Nukman mengatakan, terkait penyesuaian arah kebijakan daerah ke depan tentunya berada pada bupati terpilih. 

"Tentunya kebijakan daerah berada di tangan bupati terpilih," tutup Nukman. (Red)

Pj. Bupati Nukman Pimpin Rakor Pelaksanaan KBM pada Satuan Pendidikan tahun 2025


Lampung Barat
- Pj. Bupati Lampung Barat Drs. Nukman, MM., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan semester II tahun pelajaran 2025, Senin (17/2/25).

Rakor yang berlangsung di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Alimuddin Umar, Liwa, ini dihadiri oleh seluruh kepala sekolah tingkat TK, SD, dan SMP dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Dalam sambutannya, Drs. Nukman, MM., selaku Penjabat Bupati Lampung Barat, menyampaikan sejumlah poin penting terkait surat edaran tiga menteri mengenai pembelajaran selama bulan Ramadan, bantuan seragam gratis, pengelolaan dana BOS, BPPM, PIP, serta strategi antisipasi perundungan di lingkungan satuan pendidikan.

Terkait dengan surat edaran tersebut, Nukman menekankan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap nilai-nilai keberagaman serta sensitivitas di bulan suci Ramadan.

"Kita semua harus menjaga lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi seluruh siswa, tanpa membedakan agama, suku, atau latar belakang lainnya," ujar Nukman.

"Mari bersama-sama kita ciptakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan akademik dan spiritual anak-anak kita," ajaknya.

Nukman juga menegaskan bahwa bantuan seragam gratis untuk seluruh siswa tingkat SD/MI dan SMP/MTs merupakan komitmen Pemkab Lampung Barat dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak di kabupaten tersebut.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan dana BOS, BPPM, dan PIP secara transparan dan akuntabel, agar pemanfaatannya dapat maksimal dalam meningkatkan mutu pendidikan di setiap sekolah.

Tak kalah penting, isu antisipasi terhadap perundungan di lingkungan pendidikan juga menjadi perhatian utama Pemkab Lampung Barat.

Nukman mengajak seluruh kepala sekolah untuk bekerja sama dalam menciptakan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai.

"Kita harus proaktif memberikan perlindungan serta pendampingan bagi siswa yang mungkin menjadi korban perundungan, sehingga setiap anak merasa aman dan terlindungi di sekolah," tegasnya.

Dalam upaya mencapai pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, Nukman juga mengajak para kepala sekolah serta seluruh jajaran pendidik dan tenaga kependidikan untuk bersatu, bekerja keras, dan berinovasi dalam menghadapi tantangan yang ada.

"Mari kita wujudkan impian bersama untuk mencetak generasi penerus yang cerdas, berintegritas, dan berkepribadian mulia," tutupnya. (Red)

Minggu, 18 Agustus 2024

35 Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat Resmi Dilantik


Lampung Barat -
DPRD Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat paripurna dengan acara Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat masa jabatan 2024-2029, di Ruang Sidang Maghgasana DPRD setempat, Senin (19/8/2024).

Pelantikan para wakil rakyat itu dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pj. Gubernur Lampung Nomor : 489/B.01/HK/2024 tgl 14 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Lampung Barat Periode Tahun 2024-2029.

Pengambilan sumpah janji jabatan dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Liwa Awaluddin Hendra Aprilana , S.H,. S.Sos., dan disaksikan oleh Pj. Bupati Lampung Barat Drs. Nukman, MM serta anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Barat.

Turut hadir juga Pj Sekkab Drs. Adi Utama beserta pejabat pimpinan tinggi pratama dan camat lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat. Serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat, Ketua Darma Wanita Kabupaten Lampung Barat, serta Ketua FKAD beserta anggota Kabupaten Lampung Barat.

Sebanyak 35 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih periode 2024-2029 telah resmi di lantik, momen pelantikan yang ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan itu, dilakukan bersamaan dengan serah terima kursi pimpinan DPRD dari Edi Novial, S.Kom., kepada Ketua DPRD sementara Sri Nurwijayanti.

Dalam kesempatan itu Sri Nurwijayanti mengatakan acara pengucapan sumpah janji telah dilaksanakan dengan tertib, lancar, dan khidmat. Oleh karena itu dirinya mengajak jajaran anggota DPRD setempat, untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya yakni sebagai wakil rakyat.

"Kita sebagai wakil rakyat Lampung Barat harus saling mendukung, mengingatkan dan melindungi satu sama lain dalam membangun Lampung Barat," kata Sri Nurwijayanti.

Ia menyatakan kebanggaannya mendapat rekomendasi dari pihak partai nya menjadi ketua sementara DPRD Kabupaten Lampung Barat, pasalnya dirinya merupakan wanita yang pertama kalinya menduduki jabatan sebagai ketua DPRD Lampung Barat.

"Hari ini adalah tonggak sejarah bagi Kabupaten Lampung Barat. ketua DPRD nya adalah seorang wanita. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Lampung Barat semakin maju, kesetaraan gender semakin baik karena tidak ada demokrasi tanpa adanya kesetaraan gender," ujarnya.

Sementara Pj. Bupati Lampung Barat dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat yang baru saja dilantik.
Dengan dilantiknya 35 anggota DPRD kabupaten Lampung Barat, Nukman berharap ke depannya dapat memperkuat peran legislatif dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.
“Dengan diambilnya sumpah jabatan maka dari hari ini saudara resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat masa kerja 2024-2029. Saya berharap ke depannya dapat menambah peran legislatif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” harap Nukman.

Berikut daftar nama anggota DPRD yang resmi pengangkatannya sebagai DPRD Kabupaten Lampung Barat 2024-2029.

- Dapil Lampung Barat 1 (Balik bukit, Sukau, Lumbok seminung)
1. Bambang Dwi Saputra, SH., (PDIP)
2. Feri Syaputra, SH., (PKB)
Syukur (Golkar)
3. Erwansyah, SH., (Gerindra)
4. Bambang Kusmanto (NasDem)
Sumyati (PDIP)
5. Heri Gunawan, ST., (Demokrat)
6. Nopiyadi, S. Ip., (PKS)
7. Drs. Nusyirwan (PAN)

- Dapil Lampung Barat 2 (Batu brak, Belalau, Batu ketulis)
1. Ahmad Ali Akbar, SH., (PDIP)
2. Herpin (PAN)
3. Mawardi (Demokrat)
4. Ismet Liza (PDIP)
5. Hi. Bahrin Ayub, SH., (Golkar)

- Dapil Lampung Barat 3 (Sekincau, Way tenong, Pagar dewa)
1. Sumarmin, SP., (PDIP)
2. Hi. Untung, S. Pd., (Gerindra)
3. Sutikno (Demokrat)
4. Yogi Mandala Putra, M.Pd., (PDIP)
5. Hi. Saiful Abadi, SE., (Golkar)
6. Tri Budi Wahyuni (PDIP)
7. Jafar Sodiq, M. Si., (PKB)
8. Hi. Harun Roni, S.Pd., (PKS)

- Dapil Lampung Barat 4 (Sumber jaya, Kebun tebu, Gedung surian, Air hitam)
1. Edi Novial, S.Kom., (PDIP)
2. AF Yogi Amijaya, S.H., M.H., (PDIP)
3. Hi. Juhartono, S. Sos., (Demokrat)
4. Tomi Ardi, SH., (Golkar)
5. Ali Msutaqim (PKB)
6. Sri Nurwijayanti, SS., (PDIP)
7. Rovie Komsen, S. Pd., (PKS)
8. Prayitno (PDIP)

- Dapil Lampung Barat 5 (Suoh, Bandar Negeri Suoh)
1. Sarwani (PDIP)
2. B. Doni Kurniawan. ST., (PKB)
3. Mistiana (PDIP)
4. Dinarianti, A.Md.Keb.,(Demokrat)
5. Sugeng Hari Kinaryo Adi (PDIP).

Minggu, 21 Juli 2024

Perhelatan Festival Budaya Sekala Bekhak Sebagai Ajang Promosi Budaya Asli



GK, Lampung Barat - Perhelatan Festival Budaya Sekala Bekhak ke 10 yang digelar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan menjadi sebagai ajang promosi budaya asli Bumi Sekala Bekhak. 

Harapan itu disampaikan Pj Bupati Lampung Barat Drs. Nukman M.M melalui Asisten III bidang administrasi umum Drs. Ismet Inoni M.M saat membuka perhelatan Festival Sekala Bekhak ke 10 yang berlangsung di Lapangan Merdeka Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit, Minggu 21 Juli 2024. 

"Festival Budaya Sekala Bekhak merupakan ajang tahunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu wujud misi Kabupaten Lampung Barat yaitu menjadikan kota Liwa sebagai kota budaya," kata Ismet Inoni. 


Djelaskan Ismet Inoni rangkaian perhelatan Festival Budaya Sekala Bekhak menyajikan budaya asli Bumi Sekala Bekhak, hal itu dilakukan bertujuan untuk menggali, melestarikan dan memperomosikan seni budaya tradisi serta adat istiadat yang asli di Bumi Sekala Bekhak. 

"Sehingga berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan ke Lampung Barat dengan harapan berpengaruh besar terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," harapnya. 

"Tahun ini kita mengakat tema "Sekura The Mask Of Nation, Seni Tradisi Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Mendatang". 

"Kegiatan akan berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 23 Juli. Dengan menggelar perlombaan seni budaya asli Bumi Sekala Bekhak diantaranya, nyambai, orkes gambus, hadra, ngelemang, tari pesta sekura cakak buah dan lainnya," terangnya. 


Dirinya merasa bangga dengan semakin berkembngnya zaman moderen seperti saat ini, namun masyarakat Lampung Barat tetap dapat mempertahankan kebudayaan yang terwaris dari ratusan tahun silam bahkan masih terlestari, berkembang dan menjadi sajian aktraksi di Bumi Sekala Bekhak.

Udo Ismet (begitu sapaannya bagi Asisten bidang administrasi umum) menyampaikan rasa syukur sekaligus bangga, pasalnya perhelatan Festival Budaya Sekala Bekhak yang ke 10 ini merupakan yang ke empat kalinya masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN).

"Menjadi kebanggaan bagi kita semua Event Festival Budaya Sekala Bekhak yang ke 10 ini sudah yang keempat kalinya dari 2021 sampai dengan 2024 terpilih menjadi salah satu dari ratusan bahkan ribuan Event dalam 100 Event bermutu baik di Nusantara dalam program Karisma Event Nusantara yang ditetapkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia," ungkapnya. 


Ia berharap perhelatan Event Budaya Festival Sekala Bekhak dapat membangkitkan semangat masayarakat Lampung Barat dalam membangun Bumi Sekala Bekhak pasca pandemi covid-19.

"Berbagai bidang utamanya dari sektor Pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif serta UMKM demi mewujudkan Lampung Barat yang lebih hebat," pungkasnya. (Red)

Senin, 15 Juli 2024

Pj Bupati Nukman: Terkadang Melawan Hukum Bukan Kemauan Tapi Karena Ketidaktahuan



Pj Bupati Lampung Barat Drs. Nukman M.M menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka hari bhakti adhiyaksa ke 64. 

FGD yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Lampung Barat bekerjasama dengan Pemerintah daerah setempat berlangsung di Lamban Pancasila Kecamatan Balik Bukit, Senin 15 Juli 2024. 

Mengangkat tema "memahami dan mengantisipasi gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat"


Dengan mengahdirkan narasumber Prof.Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H,. M.H dekan fakultas hukum Universitas Jember, Dr. Oce Madril, S.H., M.H dosen fakultas hukum UGM, Dr. Jimmy Z Usfunan, S H., M.H dosen fakultas hukum universitas Udayana. 

Pj Bupati Lampung Barat mengatakan permasalahan perbuatan melawan hukum pada intinya merupakan perbuatan melawan Undang-undang yang menimbulkan kerugian dan pelanggaran hukum.

Dalam implementasi penyelenggaraan pemerintah pada aspek hukum bila terjadi gugatan pada Pemerintah Daerah sangat diperlukan pemahaman dan cara mengantisipasinya.


Menurutnya, Focus Group Discussion ini sangat bermanfaat sebagai wadah menambah wawasan pengetahuan sehingga diharapkan menjadi pencerahan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

"Tentang bagaimana memahami dan mengantisipasi gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pemerintah Daerah Lampung Barat. Karena terkadang perbuatan melawan hukum tidak selamanya unsur kesengajaan tapi karena ketidaktahuan," kata Nukman. 

Melalui forum Discussion tersebut Nukman berpesan kepada seluruh peserta yang mengikuti agar mengikuti dengan serius. 

"Kepada kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat dan peserta lainnya, untuk memanfaatkan diskusi ini sebagai wadah ilmu pengetahuan bersama pakar-pakar hukum yang hadir sebagai narasumber," terangnya. 

"Sehingga pada gilirannya terciptanya tertib administrasi, budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh serta taat terhadap hukum demi tegaknya supremasi hukum," lanjutnya. 


Terakhir, Pj Bupati Lampung Barat menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengucapkan selamat hari bhakti adhyaksa ke 64.

"Semoga ke depan lebih baik dan bersinergi yang memberikan sebuah iklim kesejukan," tutupnya. 

Ditempat yang sama, kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat M Zainur Rochman, S.H., M.H berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat mempererat kerjasama antara Kejaksaan Lampung Barat dengan Pemerintah Daerah setempat. 


Mengingat di 27 November 2024 mendatang akan digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu) serentak Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati. 

"Dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan Pilkada serentak, sesuai dengan aturan PNS harus netral," sebutnya. 

"Saya berharap dengan adanya Focus Group Discussion bidang perdata dan tata usaha negara ini dapat menjadi acuan untuk memahami dan mengantisipasi gugatan perbuatan melawan hukum," pungkasnya. (Red/rls)

Selasa, 09 Juli 2024

Kinerja Inspektorat Lambar Dipertanyakan, Ada Aduan Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Malah Terkesan Dilindungi



GK, Lampung Barat - Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dalam menjalakan tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan patut dipertanyakan.

Inspektorat yang seharusnya menjadi pelaksana dalam pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan bersifat pengawasan lainnya justru malah terkesan melindungi oknum pejabat pemerintah yang terindikasi melakukan penyelewengan Dana Desa.

Hal itu terlihat dari bagaimana inspektorat menyikapi laporan pengaduan adanya dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Peratin Kubu Perahu, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat.

Dalam persoalan ini Inspektorat diduga telah beberapa kali telah memfasilitasi dan melakukan mediasi antara pengadu yang merupakan salah satu organisasi LSM dengan teradu yaitu Peratin Kubu Perahu, Kusnadi.

Bahkan, ketika media ini sempat mengkonfirmasi salah satu pejabat berwenang yang sedang menangani laporan pengaduan ini, yaitu Irban V Puguh Sugandhi, dirinya terkesan enggan menanggapi sejauh mana perkembangan pengaduan tersebut.

"Mohon maaf saya tidak berwenang untuk mengomentarinya," demikian balasan singkat isi pesan WhatsApps Irban V, Puguh Sugandhi saat media ini mengkonfirmasi tentang perkembangan laporan pengaduan tersebut.

Sementara itu, menurut informasi dari sumber terpercaya bahwa untuk kedua kalinya Inspektorat Lambar telah melakukan upaya memediasi antara pihak LSM dengan Peratin Kubu Perahu. 

"Iya sudah dua kali ada pertemuan yang arahnya mau di mediasi. Seharusnya ini tidak terjadi, kalau ada laporan harus ditindaklanjuti. Ini demi tegaknya hukum jangan sampai dana desa yang nilai miliyaran justru jadi ajang bancakan," tegas Sumber. Selasa (9/7).

Menanggapi itu, sebelumnya Ketua LSM TRINUSA DPC Lampung Barat Ahmad Zainuddin terus mendorong Inspektorat agar dapat melakukan pemeriksaan dan audit atas adanya berbagai temuan dugaan penyelewengan dana desa di Pekon Kubuperahu.

"Tolong kepada APIP atau APH agar dapat bekerja secara profesional melakukan audit sekaligus pemeriksaan terhadap program kegiatan pemerintah Pekon Kubuperahu dan menindaklanjuti setiap laporan dengan sebenar-benarnya," pintanuya.

"Hal-hal yang menjadi temuan dan sudah dilaporkan LSM Trinusa harus di tindaklanjuti, karena itu merupakan tugas dan fungsi APIP dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum," tegasnya.

Hal itu mengingat dana yang dikucurkan pemerintah pusat melalui APBN tidaklah sedikit. Jangan sampai ada anggapan bahwa anggaran itu anggaran peratin yang dapat dikelola sesuka hati.

"Intinya kami minta agar APIP dapat menelusuri dengan serius setiap temuan yang ada, serta melakukan penegakan hukum apabila ditemukan hal-hal yang menyimpang," tegas dia. (*)

Kamis, 13 Juni 2024

Diduga Banyak Kejanggalan dan Penyelewengan, APIP Diminta Periksa Pengelolaan Dana Desa Kubuperahu



GK, Lampung Barat - Pengelolaan alokasi dana desa di Pekon Kubuperahu, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat diduga banyak mengalami kejanggalan, mulai dari sistem perencanaan hingga pelaksanaan program dilapangan.

Disamping dugaan carut-marut pengelolaan anggaran, pola kepemimpinan yang diterapkan juga terkesan otoriter. Pasalnya, dalam kurun waktu satu tahun, atau priode 2023-2024 Peratin Kubuperahu Kusnadi dinilai sesuka hati dalam memberhentikan dan mengangkat aparatur pekon, terutama pada jabatan Sekdes atau Juru Tulis.

Modusnya, pejabat Jurtul yang diberhentikan dibuat seolah mengundurkan diri, padahal dibalik pemberhentian sepihak aparat pekon itu, peratin lebih dulu meminta pejabat Sekdes untuk mundur.

Selain dinilai sesuka hati dalam memberhentikan aparatur pekon, kebijakan Peratin Kusnadi juga dianggap kerap menimbulkan kontroversi. Terutama dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial (Bansos) berupa BLT DD, CPP hingga menggulkan perubahan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dinilai hanya mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.

Ditambah, dari sisi pengelolaan anggaran, pemerintah pekon terkesan tidak transparan karena mulai dari penyusunan rencana kerja pekon (RKP) yang tidak melibatkan semua unsur masyarakat, hingga pelaksanaan program fisik dan non fisik yang diduga terjadi sejumlah penyelewengan hingga Mark Up.

Diantaranya dikuatkan dengan adanya dugaan mark up pada realisasi program penanggulangan dampak el-nino senilai Rp 139.642.000 yang dialokasikan untuk pembuatan empat unit sumur galian, yang sebelumnya berdasarkan hasil audit APIP, pemerintah pekon harus mengembalikan dana sebesar Rp35 juta rupiah. Artinya ditemukan kerugian negara yang harus dipulangkan. Sementara, program pusat itu merupakan anggaran habis pakai yang tentunya tidak dapat di Silpa-kan.

Bak gayung bersambut, dari beragam persoalan tersebut ternyata, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yakni LSM Triga Nusantara (TRINUSA), telah melaporkan hal tersebut ke Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Lambar.

Melalui keterangan Pers, Ketua LSM TRINUSA DPC Lampung Barat Ahmad Zainuddin mengaku telah resmi melayangkan laporan ke inspektorat dugaan Penyelewengan penggunaan anggaran Dana Desa pada Kamis 13 Juni 2024.

"Hari ini kami melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa kubu perahu ini, Dan surat aduan sudah kami masukkan ke Inspektorat dengan tembusan kepolisian, Kejaksaan dan ke Pj Bupati," ujarnya kepada media.

"Yang kami adukan adalah dugaan penyalahgunaan dana desa yang tidak transparan dan tidak bisa memberikan akses dan keterbukaan publik pada tahun 2023 serta penggunaan dana el-nino pada tahun yang sama,"kata dia

LSM TRINUSA,kata dia, sudah meminta akses informasi/data-data yang terkait dengan pengembangan dan kemajuan pekon, sebagai bahan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi proses penyusunan RKPDes mengacu pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik melalui media partnernya.

"Karena dokumen penggunaan anggaran tersebut bukan dokumen rahasia jadi apabila kami selaku pemantau (sosial kontrol) suatu kebijakan pengelolaan anggaran tidak diberikan akses untuk mengetahui itu cukup mengherankan," tukasnya

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa selama satu bulan tim melakukan investigasi ke lapangan dan telah beberapa kali juga mencoba konfirmasi ke kepala desa namun selalu tidak berada ditempat.

"Jadi patut diduga kuat memang terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran dana desa dan bantuan elnino pada tahun 2023 tidak melaksanakan sesuai dengan anggaran sesuai Juklak-Juknisnya," ucap dia.

"Oleh karna itu Kami meminta kepada inspektorat kabupaten Lampung Barat untuk mengaudit tuntas Dugaan Penyelewengan Dana Desa kubu perahu ini," tutup Zainudin. (*)

Jumat, 31 Mei 2024

Wasisno Minta Keseriusan dan Komitmen Seluruh Stakeholder Dalam Percepatan Penurunan Stunting



GK, Lampung Barat - Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Lampung Barat Wasisno Sembiring SE,. M.SI meminta keseriusan komitmen seluruh stakeholder yang terlibat dan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Barat. 

Hal itu disampaikan Wasisno Sembiring saat membuka Rembuk Stunting Tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat di Aula Kagungan Setdakab, Kamis 30 Mei 2024. 

"Saya minta keseriusan dan komitmen dari seluruh stakeholder, pemerintah pekon dan para pihak untuk bersama-sama mewujudkan penanggulangan penurunan stunting di Lampung Barat," sebutnya. 


Wasisno Sembiring mengatakan bahwa percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus didukung bersama-sama.

"Permasalahan stunting merupakan lintas sektor melibatkan seluruh stakeholder secara terintegrasi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat Pekon," jelasnya. 

"Artinya penurunan angka stunting bukan hanya sebagai tanggung jawab dinas kesehatan, bapeda dan BKKBN saja namun menjadi tanggung jawab bersama termasuk pihak pekon dan lapisan masyarakat," sambungnya. 

"Ditingkat pekon ada Anggaran Dana Desa (ADD) yang bisa digunakan untuk penanganan penurunan stunting," masih kata Wasisno Sembiring. 


Ditempat yang sama, Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Barat Agustanto Basmar, S.P, M.Si dalam laporannya menyampaikan tujuan digelarnya kegiatan tersebut sebagai rencana upaya penurunan angka stunting tahun 2025 mendatang. 

"Selain untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kenaikan angka stunting, sekaligus penandatangan komitmen bersama sebagai upaya penurunan stunting di Lampung Barat," tutupnya. (Red)

Sabtu, 25 Mei 2024

Bola Panas Pungutan Dana Alih-alih Bantuan Hukum Peratin Terus Bergulir, Kini Muncul Nama Baru



GK, Lampung Barat - Beberapa waktu terakhir viral di media siber (media online) pungutan liar sebesar Rp.8 juta terhadap Peratin di beberapa kecamatan di Bumi Beguai Jejama Kabupaten Lampung Barat.

Santer kabar bahwa pungutan itu untuk pendampingan hukum peratin dan menunjang program konservasi yang dicanangkan oleh Pemerindah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Pungutan itu dikoordinir oleh Murtoyo Peratin Batu Kebayan dan merupakan DPK Batu Ketulis.

Dirilis dari warta sigerlink.com bahwa Melalui Murtoyo, uang yang berhasil dihimpun dari peratin-peratin di Kecamatan Batu Ketulis lalu diserahkan kepada Boimin mantan Peratin Gedung Surian sekaligus mantan Bendahara ABDESI tahun 2022 dan kini tergabung di LP Nasdem. Sabtu (25/5/2024).

Saat dikonfirmasi dengan Boimin melalui pesan WhatsApp yang merupakan mantan Peratin Gedung Surian, dirinya tidak menampik kabar tersebut. Namun Boimin membantah jika dirinya disebut membawa-bawa nama Pj Bupati. 

"Maaf saya, kalau pendampingan hukum tidak pernah kami membawa bawa pak pj terkait dikonservasi itu hak nya ketua umum dan mereka sudah ber kordinasi itu aja ngak lebih ngak kurang kebetulan maaf saya hanya di pendampingan itu saja lebih jelas tlp ketua umum kami bang biar jelas," ujarnya dipesan WhatsApp pada Senin, 20 Mei 2024.

Masih menurut Boimin bahwa dirinya hanyalah bawahan dan untuk berkoordinasi dengan Pj Bupati itu haknya Ketua Umum LP Nasdem yakni Binsar D.T Sidauruk.

"Maaf bang saya ini bawahan yang koordinasi konserpasi itu ketua umum," jelas mantan bendahara ABDESi Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 itu.

Berbeda dengan PJ Bupati Lampung Barat, ketika dimintai keterangannya terkait koordinasi apa yang dimaksud? dengan tegas dirinya menyatakan sesuai dengan pemberitaan di media sebelumnya bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat tidak pernah memberikan izin pemungutan dana dari Pemerintahan Pekon untuk alasan apapun

"Dari beberapa media minggu lalu sudah saya tanggapi dan sudah dimediakan mereka juga," tegas Pj Bupati Lampung Barat.

Hingga berita ini terbit tidak ada keterangan yang berhasil didapat dari Pimpinan Umum LP Nasdem, Binsar D.T Sidauruk yang namanya telah dicatut oleh Boimin. Sambungan telepon dan pesan WhatsApp yang sampai padanya tidak mendapat respon. (Red)

Rabu, 08 Mei 2024

Membuka TMMD 2024, Pj Bupati Nukman Berharap Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat



GK, Lampung Barat - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung Drs. Nukman M.M berharap program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 120 tahun 2024 dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat dan mewujudkan pembangunan Pekon. 

"Apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak Kodim 0422 LB yang sudah membuka TMMD. Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan sukses dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat Pekon Sri Menanti dan Sidodadi Kecamatan Air Hitam," terang Pj Bupati Lampung Barat. 

Demikian disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara pembukaan sekaligus meninjau pembangunan TMMD ke 120 tahun 2024 di Lapangan Sepak Bola Pekon Semarang Jaya Kecamatan Air Hitam, Rabu (08/05) yang di promotori oleh Kodim 0422 Lampung Barat. 


Menurutnya, salah satu syarat untuk kemandirian dan kemajuan suatu pekon yakni memiliki infrastruktur yang memadai. Untuk itu, program TMMD tahun 2024 menitikberatkan pada pentingnya akses jalan yang baik, sehingga diharapkan dapat memperlancar mobilisasi disektor perkebunan dan pertanian yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat.

"Mengingat perkebunan dan pertanian merupakan sektor potensial di pekon Sri Menanti dan Sidodadi, hal ini diharapkan mampu membangun perekonomian dua pekon sekaligus guna mengupayakan kemandirian dan kedaulatan pekon yang merupakan dambaan kita semua," sebutnya. 

"Di samping itu tentunya kita ingin seluruh masyarakat semakin sejahtera, juga infrastruktur jalan semakin memadai, termasuk di pekon Sri Menanti dan Sidodadi ini," ungkapnya.


Lanjut Nukman, hal ini pun diharapkan dapat menumbuh suburkan spirit kegotong royongan demi mewujudkan kemaslahatan umum, baik selama pelaksanaan pembangunan melalui program TMMD maupun setelah kegiatan ini berakhir yakni dalam merawat infrastruktur yang sudah dibangun. 

"Saya minta Camat Air Hitam serta Peratin Sri Menanti dan Sidodadi, untuk mengawal membersamai pelaksanaan TMMD ini. Bangkitkan semangat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pembangunan baik fisik maupun non fisik dapat berjalan lancar, selesai tepat waktu, serta dapat bermanfaat secara optimal dan berkelanjutan karena salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan daerah adalah dengan menjaga semangat kebersamaan," pungkasnya. 


Sementara, Dandim 0422 LB Letkol Inf Rinto Wijaya S.A.P., M.I.Pol., M.Han dalam laporannya menjelaskan pada TMMD 2024 tersebut dirinya mengerahkan 150 personil. 

"Kegiatan akan berlangsung dari 8 Mei sampai dengan 6 Juni 2024. Dengan sasaran pembangunan badan jalan, rehab masjid, bangun masjid, rehap rumah tidak layak huni, pembangunan gorong- gorong dan pembangunan tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK). (Red/rls)