Hot Posts

4/footer/recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label kalimantan timur. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kalimantan timur. Tampilkan semua postingan

Senin, 21 Februari 2022

Seharian Keliling IKN, Puan Ingin "Nusantara" Jadi Wajah Kemajuan Indonesia


GK, Kaltim - Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungannya ke sejumlah lokasi kawasan IKN dilakukan untuk mengawal proyek ibu kota negara baru yang dinamakan "Nusantara" itu.

Puan mengunjungi lokasi IKN Nusantara pada Rabu (16/2/2022) bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menggantikan Menkeu Sri Mulyani.

Dari Balikpapan, Puan tidak jadi menggunakan jalur udara untuk mendatangi IKN Nusantara. Ia bersama rombongan menggunakan jalur laut dengan menaiki speedboat.

Lewat perjalanan laut ini, Puan melewati lokasi proyek Jembatan Pulau Balang yang nantinya akan menghubungkan Balikpapan dengan kawasan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara.

"Kita semua perlu mengingat bahwa lokasi ibu kota yang baru adalah sebuah kebutuhan dalam menyambut era baru kemajuan Indonesia," kata Puan.

Puan pun turun di dermaga speedboat milik PT ITCI Hutani Manunggal. Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan darat selama 20 menit untuk menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP IKN).

Dalam perjalanan, Puan melewati jalan tanah yang merupakan jalur logistik truk-truk pemuat kayu milik perusahaan.

Begitu tiba di KIPP IKN, Puan mendapat penjelasan dari pihak PUPR bahwa KIPP menjadi prioritas pembangunan saat ini. Ditegaskan pula, status tanah di lokasi KIPP IKN sudah clear.

Lokasi titik nol menjadi yang pertama ditinjau oleh Puan di KIPP IKN. Di titik nol ini, nantinya kantor-kantor pusat pemerintahan dan lembaga tinggi negara akan dibangun, termasuk Gedung DPR. Pembangunan di titik nol direncanakan dimulai pada semester 2 tahun ini.

"Alhamdulillah hari ini saya sampai titik nol IKN, titik yang menentukan wilayah inti IKN," kata Puan di tugu titik nol.

Di sini, Puan mendapat penjelasan maket proyek IKN soal rencana pembangunan mulai dari KIPP, kawasan pendukung, dan pengembangannya.

"Ini pertama kalinya semenjak Indonesia merdeka, kita memiliki kesempatan untuk membangun ibu kota dari awal. Sehingga ini kesempatan kita untuk membangun Ibu Kota Negara dengan se-ideal mungkin dari awal," lanjutnya.

Titik nol sendiri hanya berjarak 5 menit dari lokasi Istana Negara jika menggunakan kendaraan, tepatnya sejauh 4 kilometer. Puan melewati jalan tanah dengan banyak truk pengangkut kayu untuk mendatangi Istana Negara yang letaknya berada di lokasi tertinggi KIPP IKN Nusantara.

Kepada Puan, Wamenkeu mengatakan KIPP IKN akan dibangun dengan dana dari APBN yang jumlahnya akan ditentukan tahun ini. Pemerintah mengatakan akan berkoordinasi dengan DPR terkait hal tersebut.

"Tentu ini satu kesempatan bagi kita untuk sama-sama bergotong royong bahwa ibu kota akan dibangun sesuai semangat awal yaitu modern, green, smart city, dan berkelanjutan. Ini pembangunan yang memerlukan jangka panjang bertahap," tutur Puan.

"Kenapa smart dan green? Karena itu kebutuhan kita ke depan. Kota modern, hijau dan memperhatikan lingkungan," sambungnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan dirinya sudah meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan seluruh bangsa dalam proyek IKN Nusantara. Ia secara khusus meminta kehadiran TNI di kawasan pembangunan IKN.

Permintaan Puan langsung dijawab Jenderal Andika yang menyatakan TNI akan menghadirkan Kodam baru beserta perangkatnya untuk menunjang pengamanan di ibu kota negara baru. Selain itu, TNI juga akan membangun Lanud dan pangkalan AL di lahan seluas 8.000 hektare.

"Sinergi, koordinasi dengan seluruh unsur bangsa. Dari elemen eksekutif, legislatif, dan jangan diputuskan oleh salah satu pihak saja," pesan Puan.

"Sehingga rakyat dari awal juga sudah merasakan bahwa IKN Nusantara ini adalah milik kita bersama, bukan hanya urusan membangun gedung Pemerintah," tambah mantan Menko PMK tersebut.

Setelah melihat titik pembangunan Istana Negara, rombongan lalu menuju Menara Pandang yang memerlukan waktu 20 menit perjalanan. Dari Menara Pandang ini dapat disaksikan seluruh kompleks IKN Nusantara.

Menara Pandang yang bernama Menara Soedarmono itu memiliki ketinggian 20 meter, yang sebenarnya merupakan menara pemantau api atau kebakaran hutan.

Dari menara ini, Puan dapat melihat lokasi Gedung DPR yang ditandai dengan balon udara.

Di Menara Pandang, Satgas Perencanaan IKN pun menjelaskan kepada Puan soal rencana konektivitas transportasi IKN. Termasuk nantinya rute Tol Bandara Sepinggan menuju KIPP IKN sepanjang 47,63 km dengan waktu tempuh 30 menit.

"Kita inginkan IKN Nusantara menjadi wajah kemajuan Indonesia yang dikagumi dunia. Tempat bekerja putra-putri terbaik bangsa untuk melahirkan ide-ide dan kerja-kerja terbaik bagi Indonesia dan rakyat," sebut Puan.

Menurutnya, masih banyak rincian yang harus dibicarakan dan dikerjakan dalam perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara. Puan berpesan agar semua rincian tersebut diperhatikan secara seksama.

"Mulai dari anggarannya, pengerjaannya, proses transisinya ASN pindah bekerja di sini, dan sebagainya," ucapnya.

Puan lalu berbicara soal pemilihan Kalimantan sebagai lokasi ibu kota negara baru. Menurutnya, hal ini dilakukan agar pembangunan nasional tidak bersifat jawa sentris.

"Ini ibu kota negara yang integrated antara ibu kota, pemerintah, lembaga tinggi dan rakyatnya," terang Puan.

Dari Menara Pandang, Puan lalu melanjutkan peninjauan ke lokasi Bendungan Semoi Sepaku dengan menaiki helikopter bersama Panglima TNI dan jajaran menteri.

Bendungan Semoi Sepaku sendiri awalnya dibangun sebagai penyedia air baku untuk wilayah Balikpapan. Namun nantinya, bendungan ini juga akan menjadi penyedia air baku IKN Nusantara.

Saat ini, bendungan yang berada di lahan seluas 250 ribu hektare itu sudah memiliki progres sebanyak 37 persen. Puan lantas diminta untuk menulis testimoni di prasasti pembangunan Bendungan Semoi Sepaku.

"Jadilah sumber air yang memajukan peradaban Indonesia, termasuk dalam menopang Ibu Kota Negara Nusantara," tulis cucu proklamator RI Bung Karno itu. [Red]

Minggu, 23 Januari 2022

Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Bersuara, Nekat Kirim Jin Jika Edy Mulyadi Tak Minta Maaf

Edy Mulyadi ramai dikecam karena dinilai menghina Kalimantan. [Istimewa]


GARIS KOMANDO - Perkataan Edy Muliyadi dalam sebuah video soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim menjadi viral. Banyak tokoh-tokoh penting memberikan respon tegas soal apa yang disampaikan Edy.

Bahkan, Kesultanan Kutai Ing Martadipura juga ikut angkat bicara. Sekretaris Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Awang Yacoub Luthman (AYL) meminta Edy Mulyadi untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka soal pernyataannya yang kontroversial tersebut.

“Kami minta Edy segera membuat permintaan maaf secara terbuka,” tegas AYL yang dihubungi melalui aplikasi pesan instan, Minggu (23/1/2022) sore.

Apalagi, wilayah yang akan menjadi IKN baru, merupakan wilayah Kesultanan Kutai. Sehingga apa yang disampaikan oleh Edy tersebut, benar-benar dianggap tidak pantas dan tidak beradab oleh pihak Kesultanan.

Ia pun menerangkan, sebagai orang yang paham adat, ia dan seluruh masyarakat adat di tanah Kutai memang memuliakan jin. Namun, tak berarti apa yang disampaikan Edy itu benar.

“Kita disini (Kutai) memuliakan jin. Jadi bukan berarti tempat kita ini tempat membuang jin. Tapi disini para jin malah beranak pinak,” cetus AYL.

Ia menegaskan, jika Edy Mulyadi tidak ada niatan untuk meminta maaf, pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura akan mengirimkan jin kepadanya. Karena dari sisi kelembagaan, pihaknya hanya cukup meminta Edy untuk meminta maaf.

Langkah lain juga akan diambil. Yakni pelaporan Edy Mulyadi ke pihak kepolisian jika memang diperlukan. Namun tetap, permintaan maaf secara terbuka dinanti pihak Kesultanan.

“Kita akan kirimkan jin kesana kalau tidak minta maaf. Biar dia (Edy) tau jin di Kalimantan itu bagaimana,” ucapnya.


Sumber

Senin, 22 November 2021

DAFTAR UMP 2022 di 26 Provinsi yang Sudah Ditetapkan, Riau hingga Papua

Ilustrasi uang - Berikut daftar UMP 2022 di 26 provinsi yang sudah ditetapkan.


GARIS KOMANDO - Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan upah minimum tahun 2022.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan besaran rata-rata kenaikan upah minimum nasional.

"Rata-rata nasional kenaikan upah minimum yakni 1,09 persen," ujar Ida melalui Konferensi Pers Upah Minimum 2022 yang disiarkan live melalui kanal YouTube Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Selasa (16/11/2021).

xxx

Daftar UMP 2022 di 26 Provinsi

Kebijakan penetapan Upah Minimun ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

Diberitakan Kontan.co.id sebelumnya, berikut daftar UMP 2022 di 26 provinsi yang sudah ditetapkan:

1. UMP tahun 2022 Sumatera Utara: Rp 2.522.609

2. UMP tahun 2022 Sumatera Barat: Rp 2.512.539

3. UMP tahun 2022 Sumatera Selatan: Rp 3.144.446 

4. UMP tahun 2022 Riau: Rp 2.938.564

5. UMP tahun 2022 Kepulauan Riau: Rp 3.050.172

6. UMP tahun 2022 Jambi: Rp 2.649.034

7. UMP tahun 2022 Kepulauan Bangka Belitung: Rp 3.264.881

8. UMP tahun 2022 DKI Jakarta: Rp 4.452.724

9. UMP tahun 2022 Jawa Barat: Rp 1.841.487

10. UMP tahun 2022 Jawa Tengah: Rp 1.813.011

11. UMP tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp 1.840.951

12. UMP tahun 2022 Banten: Rp 2.501.203

13. UMP tahun 2022 Bali: Rp 2.516.971

14. UMP tahun 2022 Kalimantan Selatan: Rp 2.906.473

15. UMP tahun 2022 Kalimantan Timur: Rp 3.014.497

16. UMP tahun 2022 Kalimantan Barat: Rp 2.434.328 

17. UMP tahun 2022 Kalimantan Tengah: Rp 2.922.516

18. UMP tahun 2022 Kalimantan Utara: Rp 3.016.738 

19. UMP tahun 2022 Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876 

20. UMP tahun 2022 Sulawesi Utara: Rp 3.310.723 

21. UMP tahun 2022 Sulawesi Tenggara: Rp 2.710.595

22. UMP tahun 2022 Sulawesi Barat: Rp 2.678.863 

23. UMP tahun 2022 Gorontalo: Rp 2.800.580

24. UMP tahun 2022 Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp 2.207.212

25. UMP tahun 2022 Papua: Rp 3.561.932

26. UMP tahun 2022 Papua Barat: Rp 3.200.000. 

Adapun, penetapan UMP ini harus diumumkan oleh Gubernur paling lambat 20 November 2021. 

Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat pada 30 November 2021.

Penetapan upah berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan, antara lain:

Pertama, upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

Kedua, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, antara lain meliputi paritas daya beli alias keseimbangan kemampuan berbelanja), tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah (marjin antara 50 persen upah/gaji tertinggi dan 50 persen terendah dari karyawan di posisi atau pekerjaan tertentu) 

Ketiga, upah disesuaikan setiap tahun dengan batas atas dan bawah.

Batas atas ditentukan berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita dan rata-rata banyaknya anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga.

Data rata-rata ini menggunakan data di wilayah bersangkutan.

Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi menggunakan yang ada di tingkat provinsi

Keempat, adanya syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Jumat, 06 Agustus 2021

Kapolri Minta Warga Mau Dirawat di Tempat Isolasi Terpusat


Jakarta - 
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau program vaksinasi massal di BSCC DOME Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, (6/8/2021).

Pelaksanaan vaksinasi massal ini kerja sama antara TNI-Polri dengan Balikpapan dengan melibatkan AKBID Borneo Medistra, Ummi Aisiyah dan Politeknik Kesehatan Kemenkes, Balikpapan.

"Baru saja saya bersama pak Panglima melakukan pengecekan langsung terkait dengan kegiatan vaksinasi dimana hari ini ada 3.600 dosis vaksin. 2.000 vaksin pertama dan 1.600 vaksin kedua," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya.

Sigit menyampaikan, sampai saat ini Indonesia masih terus berjuang menghadapi pandemi COVID yang angkanya masih cukup tinggi.

Kalimantan Timur, kata Sigit, menjadi wilayah tertinggi angka positif di wilayah Kalimantan. Sehingga perlu strategi dan penanganan yang cukup masif.

"Kaltim posisi tertinggi di wilayah kalimantan sehingga tentunya perlu ada langkah-langkah dan strategis sesuai dengan perintah dari pak Presiden yaitu terkait dengan bagaimana tetap menegakan dan mematuhi secara ketat peraturan prokes," ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun menuturkan, langkah kedua yakni percepatan vaksinasi. Ia pun mendapatkan informasi bahwa kasus aktif harian di Kalimantan Timur masih tinggi.

"Dari info yang kita dapat 76 persen itu masyarakat dirawat di rumah sakit. Kemudian rata-rata 86-88 persen di rawat di tempat isolasi terpusat. Dan kurang lebih ada 20 ribu masyarakat di rawat secara isoman (isolasi mandiri)," ucap Sigit.

Dalam kesempatan ini, mantan Kapolda Banten menyarankan kepada masyarakat untuk mau dirawat di tempat isolasi terpadu karena fasilitas kesehatan jauh lebih lengkap, tenaga kesehatan juga ada dan perawatan lebih intensif.

Menurutnya, masyarakat yang belum berani ke tempat isolasi terpadu dan memilih isoman tentunya ada risiko apalagi ada gejala.

"Saya sarankan mau dipindah ke tempat yang sudah disiapkan. Ini untuk menekan agar laju pertumbungan angka COVID bisa diminimalkan," tutur Sigit.

Untuk itu, jenderal bintang empat itu meminta para Babinsa dan Bhabinkamtibmas meningkatkan edukasi terkait masalah ini agar masyarakat mau ditempatkan di isolasi terpadu yang telah disiapkan.

Kemudian terkait vaksinasi, Sigit menuturkan secara bertahap pada bulan Agustus ada peningkatan distribusi agar akselerasi vaksinasi cepat tercapai. Hal ini dilakukan agar kesehatan masyarakat cepat pulih dan ekonomi kembali bergerak.

Sebagai informasi ada 8 wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur saat ini sedang menerapkan PPKM level 4. Untuk itu, Kapolri berharap agar hal tersebut bisa diperbaiki dengan menurunkan level sehingga ekonomi masyarakat kembali berjalan.

"Ada 8 wilayah di Kalimantan Timur ada pembatasan-pembatasan. Perlahan-perlahan apabila bisa diperbaiki ada kelonggaran, sehingga aktivitas ekonomi kembali," kata Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menuturkan strategi yang digunakan untuk menekan angka COVID-19 di Kalimantan Timur dengan tiga langkah.

Pertama laksanakan 3M secara ketat. Kemudian pelaksanaan 3T dan yang ketiga percepatan vaksinasi.

"Kalau ini dilaksanakan dengan baik dan masyarakat ikut dukung program ini maka insyaallah Kaltim segera bebas dari COVID-19," katanya.

Kegiatan vaksinasi massal yang dihadiri Panglima dan Kapolri ini merupakan kegiatan vaksinasi massal ketiga yang dilaksanakan, setelah sebelumnya juga dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2021 dan 26 Juli 2021 serta telah berhasil memvaksinasi 5.042 orang dengan rincian sebagai berikut pada tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 2.173 orang disuntik dosis 1 dan tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 2.869 orang disuntik dosis 2.

Sasaran vaksinasi kali ini adalah 3.600 orang yang terdiri dari masyarakat umum, pelayanan publik, komuitas usaha, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, lansia, dan penyandang disabilitas.

Stok vaksin yang dipersiapkan dalam kegiatan ini sebanyak 3.600 dosis jenis Sinovac yang berasal dari Polri 2.000 dosis dan TNI 1.600 dosis. Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 150 orang vaksinator gabungan dari TNI-Polri dan Dinkes.

Dalam kegiatan ini juga akan dilakukan pelepasan 136 personel menggunakan 8 roda empat dan 120 roda dua yang akan membagikan bantuan sosial, dengan rincian 31 orang bhabinsa, 37 orang bhabinkamtibmas, 10 orang bhabinpotdirga (AU), 8 orang bhabinpotmar (AL), 50 orang relawan.

Jumlah bantuan sosial yang akan dibagikan sebanyak 1.120 paket dengan sasaran masyarakat Kota Balikpapan yang terdampak. | red