Hot Posts

4/footer/recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label Div.HumasPolri. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Div.HumasPolri. Tampilkan semua postingan

Selasa, 30 Mei 2023

Divhumas Polri Gelar Forum Group Discusion (FGD) kontra Radikalisme bersama Eks Napiter di Pringsewu


GK, Pringsewu - Tim Divisi Humas (Divhumas) Polri yang dipimpin AKBP Gatot Hendro Hartono, SE, M.Si menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kontra Radikalisme di Pringsewu Lampung. Senin (29/5/2023).


Kegiatan FGD yang berlangsung di Aula Mapolres Pringsewu ini dibuka oleh Kapolres Pringsewu AKBP Benny Prasetya dan dihadiri unsur Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, Akademisi hingga mahasiswa.


Acara bertema "Teroris Musuh Bersama" ini turut menghadirkan Mantan Narapidana Terorisme, Muhammad Nasir Abas sebagai narasumber. 


Dalam sambutannya AKBP Gatot Hendro Hartono menyampaikan, program kontra radikal yang merupakan program yang bertujuan membangun personal guna mencegah dan membentengi diri dari pengaruh radikalisme.


“Saat ini paham radikalisme dan separatisme banyak dihembuskan oleh kelompok tertentu melalui berbagai elemen. Tujuannya merubah paham seseorang menjadi radikal,” ungkapnya.


Perwira menengah Polri yang menjabat Kasubbag Berita Bagpenum Ropenmas Divhumas Polri ini menambahkan perlunya upaya dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat baik tokoh agama, masyarakat, adat dan pemuda untuk terus berperan aktif guna menangkal penyebaran paham radikalisme tersebut.


Muhammad Nasir Abas, mantan tokoh Jamaah Islamiyah (JI) yang ditunjuk sebagai Narasumber oleh Divhumas Polri pada acara Kontra Radikalisme menyampaikan materi, bercerita tentang pengalaman masa lalunya saat berada di Akademi Militer Afghanistan selama tiga tahun, saat di Philipina dan tempat lainnya.


Ia mengatakan teroris adalah musuh bersama. Sehingga Lanjutnya, penanggulangan terorisme dan radikalisme tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh kepolisian, namun harus dibantu oleh seluruh elemen masyarakat.


Nasir Abas mengungkapkan bahwa setiap masyarakat berpotensi direkrut oleh kelompok teroris dan kelompok radikal mulai dari diberikan pemahaman yang salah.


“Ada tiga tahapan perilaku masyarakat menuju ke terorisme. Pertama intoleran, kemudian radikal lalu puncaknya menjadi teroris,” bebernya.


Mantan Ketua Mantiqi 3 Jamaah Islamiyyah

Ini berpesan agar Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika diperkuat dan dipegang teguh oleh masyarakat, karena dua hal tersebut merupakan senjata utama untuk melawan terorisme dan radikalisme.


Sementara itu Kapolres Pringsewu, AKBP Benny Prasetya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama sama mewaspadai munculnya paham yang berujung memecah belah dan menghancurkan negara tersebut.


"Terlebih di Pringsewu ini sudah beberapa kali dilakukan penindakan terhadap terduga teroris, sehingga perlu upaya dan kerja bersama," ungkapnya,(Feby)

Kamis, 17 November 2022

Gelar FGD di Polresta Bandar Lampung, Div Humas Polri Bahas Kontra Radikal Lawan Terorisme


GK, Lampung -
Divisi Humas Polri yang dipimpin Kombes Pol Drs. Sugeng hadi Sutrisno, menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka kegiatan Kontra Radikal yang mengangkat tema ‘Terorisme Musuh Kita Bersama’ di Aula Patria Tama Polresta Bandar lampung, Kamis (17/11/2022).

Ketua Tim dan Rombongan disambut langsung oleh Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Harianto, S.I.K, M.M., dengan didampingi Kasi Humas AKP Halimatus.

Dalam kegiatan itu Hadir juga Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, SH., M.S.i lalu Seluruh Pejabat Utama dan Kapolsek Jajaran Polresta Bandar Lampung serta sejumlah sektor dari masarakat diantaranya Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Bandar Lampung, ketua Dai Kamtibmas Provinsi Lampung, Ketua Dai Kamtibmas Kota Bandar Lampung, Ketua FKUB Kota Bandar Lampung, Ketua KBPPP kota bandar lampung, Mahasiswa IMM.

Kapolresta Bandar lampung Kombes Pol Ino harianto, S.IK., M.M, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Tim Div Humas di Polresta Bandar Lampung dan mengucapkan terimakasih atas kegiatan yang di laksanakan ini serta berharap diskusi yang digelar agar bisa menjauhkan masyarakat khususnya yang ada di Kota Bandar Lampung agar tidak terpapar Paham Radikallisme kerena Terorisme adalah musuh kita," kata Kapolresta.

Kemudian Dalam sambutannya Ketua Tim Kombes Pol Sugeng tujuan FGD ini adalah untuk mensosialisasikan serta memperkenalkan secara jelas kepada tokoh masyarakat tentang misi utama kegiatan kontra radikal sebagai upaya menangkal paham radikalisme yang telah banyak masuk ke tengah masyarakat khususnya pada tempat keagamaan.

Menurutnya, hal tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi tokoh masyarakat di Kota Bandar Lampung untuk berperan penting dan bekerja sama dengan pihak kepolisian guna menangkal pemahaman radikalisme agar jangan sampai masuk ke Kota Bandar lampung.

ditempat yang sama Pengurus Harian BPET MUI Pusat ustad Makmum Rasid,.S.Ud., M.,Ag Sebagai Narasumber diskusi kontra radikal menjelaskan, ini adalah salah satu Program Divisi Humas Mabes Polri, kontara radikal ini menyasar yang belum terkena.

"Saya berharap usai kita diskusi ini, keluar dari ruang ini kita semua bisa mengajak sodara masarakat dilingkungan kita semua agar memberikan pemahaman kepada masyarakat dilingkungan kita tentang bahayanya Paham Radikalisme," ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan, dalam perjalalanan kelompok atau jaringan radikalisme ini mereka berfatwa mana yang diluar mereka, maka wajib di musnahkan.

"Kita melaksanakan diskusi ini, agar kita sama-sama mencegah dan bekerja sama agar memastikan tempat kita tidak ada paham radikalisme. Kerena mencegah paham radikalisme ini bukan hanya tugas Polisi saja tapi tugas kita semua," pungkasnya.[Melati]

Jumat, 21 Januari 2022

Mabes Polri Kerahkan Tim TAA Usut Kecelakaan Beruntun di Balikpapan


GARIS KOMANDO, Jakarta - Mabes Polri melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) bergerak cepat untuk mendalami serta mengusut penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan beruntun di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), yang melibatkan satu unit truk tronton dengan beberapa kendaraan roda empat dan dua. 

"Mabes Polri akan turunkan tim TAA (traffic accident analisis) Korlantas Polri ke TKP," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jakarta, Jumat (21/1).

Menurut Dedi, tim itu nantinya akan memastikan penyebab utama dari terjadinya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan lima orang meninggal dunia itu.

"Untuk back up proses pembuktian secara ilmiah penyebab kecelakaan menonjol tersebut yang mengakibatkan saat ini 5 orang meninggal dunia dan 14 orang luka-luka," ujar Dedi.

Sejauh ini, kata Dedi, berdasarkan keterangan dari supir truk tronton tersebut, kendaraan yang dikendarainya mengalami rem blong saat melintas di lampu merah Muara Rapak. 

"Keterangan supir tuck tronton pompa angin rem tidak berfungsi sehingga menyebabkan terjadinya rem blong," ucap Dedi.

Pasca-kejadian itu kepolisian saat ini melakukan evakuasi terhadap para korban, berkoordinasi dengan BNPB dan dinas terkait, melakukan evakuasi kendaraan, olah tempat kejadian perkara (tkp), dan pendataan korban di rumah sakit. [Red]

Rabu, 24 November 2021

Polri Gelar Lomba Orasi Unjuk Rasa Peringati Hari HAM


JAKARTA - Divisi Humas Polri bakal menggelar lomba orasi unjuk rasa Piala Kapolri 2021 yang bakal diselenggarakan pada 10 Desember mendatang. Kegiatan itu sekaligus dalam rangka momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, lomba orasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan ruang dan wadah kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan ekspresinya.

"Memberikan wadah atau ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan ekspresinya sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat cara menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (24/11).

Adapun tema yang diusung adalah "Memperingati Hari Hak Asasi Manusia". Sementara, sub tema acara tersebut bersifat bebas. Atau dengan kata lain, peserta nantinya dibebaskan untuk menyampaikan orasi dalam bentuk kritik ataupun masukan yang membangun.

Dedi menambahkan, kegiatan ini merupakan komitmen dari Polri yang sangat menghargai aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Hal itu sebagaimana dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

"Polri selalu menghormati dan menghargai hak asasi manusia dalam bentuk mengawal demokrasi dengan melindungi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum," ujar mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu.

Teknis lomba orasi itu nantinya akan melalui proses seleksi di tingkat Polda yang nantinya akan disaring untuk masuk ke tingkat Mabes Polri. 

Seluruh unsur elemen masyarakat pun boleh ikut dalam kegiatan ini. Mulai dari mahasiswa, buruh, tani dan elemen lainnya.

Lomba ini terdiri dari 1 tim yang bisa berisikan 5-15 orang. Pendaftaran lomba sendiri dimulai sejak tanggal 25 November 2021 sampai 30 November 2021.

Setelah melewati proses penyaringan di tingkat Polda, nantinya pada tanggal 10 Desember peserta yang juara 1 di daerah akan tampil di tingkat pusat atau Mabes Polri.

Polri menyiapkan hadiah senilai Rp50 juta untuk juara pertama. Kemudian, Rp30 juta untuk juara kedua dan Rp20 juta bagi peserta juara ketiga. 

Diketahui, Polri bukan yang pertama menggelar kegiatan terkait menyalurkan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Pasalnya, Korps Bhayangkara telah sukses menyelenggarakan festival lomba mural pada 30 Oktober 2021 lalu. [Sur]

Jumat, 19 November 2021

Sepanjang Tahun 2021, Polri Tangani 69 Perkara Mafia Tanah dengan 61 Tersangka



JAKARTA - Polri terus melakukan upaya pemberantasan kasus dugaan mafia tanah. Sepanjang tahun 2021 ini tercatat sudah ada 69 perkara yang ditangani oleh Satgas Anti Mafia Tanah Polri.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, jumlah tersebut tercatat sepanjang tahun 2021 hingga bulan Oktober.

"Target penyelesaian perkara program tahun 2021 sudah ada 69 perkara mafia tanah yang ditangani," kata Dedi kepada wartawan, Jakarta, Jumat (19/11).

Adapun rincian dari penanganan perkara tersebut adalah, lima diantaranya masih proses penyelidikan, 34 dalam tahap penyidikan. Lalu, 14 kasus sudah dilimpahkan tahap I.

Kemudian, 15 perkara mafia tanah sudah dilakukan pelimpahan tahap II. Dan satu kasus dihentikan penyelidikannya dengan pendekatan Restorative Justice (RJ).

Dedi menambahkan, dari kasus mafia tanah yang ditangani, pihaknya telah menetapkan 61 orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Dengan jumlah tersangka kasus mafia tanah sebanyak 61 orang," ujar mantan Kapolda Kalimantan Tengah tersebut.

Dari 61 orang tersangka itu, tujuh diantaranya sudah dilakukan penahanan. Lalu, 23 orang belum ditahan. Kemudian, dua orang masih diburu atau masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan 29 tersangka lainnya sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku kejahatan mafia tanah di Indonesia. [Nnd]

Sabtu, 30 Oktober 2021

Kadiv Humas: Karya Pemenang Mural akan Dilukis di Tiang Jalan Layang Bus Trasnjakarta Depan Mabes Polri


Jakarta - Bhayakara Mural Festival 2021 resmi dibuka oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Bhayangkara di kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (30/10). Sebanyak 80 tim muralis yang telah melalui hasil kurasi atau seleksi dari tingkat Polda jajaran menuangkan karyanya untuk memperebutkan piala Kapolri.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono yang juga ketua panitia Bhayakara Mural Festival 2021 menyampaikan, awalnya peserta lomba mural pada dua minggu pertama pembukaan hanya 18 orang. Namun setelah Kapolri menyampaikan bahwa festival mural ini diberbolehkan untuk menuangkan karya baik yang positif maupun negatif, pendaftar kemudian melonjak naik hingga mencapai 803 orang.

Dari 803 pendaftar, kemudian disaring di tingkat Polda menjadi 154 lalu kemudian disaring menjadi 80 tim mural yang akhirnya diberi kesempatan melukis di Lapangan Bhayangkara. Argo mengatakan, Bhayangkara Mural Festival ini juga dilaksanakan serentak di 34 Polda.

“Jadi pendaftar ini kemudian mengirim desainnya ke panitia, kemudian panitia dari Polda menyeleksi dan kemudian mengirim 5 pemenang ke Jakarta,” kata Argo dalam sambutannya.

Dia menyampaikan, festival mural ini dinilai oleh dewan juri yang didalamnya sama sekali tidak terdapat unsur anggota polisi. Adapun dewan juri, kata Argo merupakan orang-orang yang ahli, berpengalaman dan memang bekecimpung dalam dunia seni.

“Dari juri itu tidak ada polisinya, juri dari luar. Juri ini sudah kompeten sudah memahami mural, kita fasilitasi semunya dewan juri yang profesional yang memilihnya,” tandas mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.

Argo mengatakan, seni mural memberikan kebebasan bagi pembuatanya untuk mengekplorasi kreativitas yang dimiliki, juga untuk memenuhi hasrat dan nilai estetis lalu dicurahkan pada media yang permanen. Menurut Argo, meskipun beriringan dengan perkembangan zaman yang beralih pada media digital, memontum pergerakan yang terjadi dikomunitas mural indonesia terus memberikan peluang bagi para pengiatnya.

Oleh karena itu, Polri menilai kreatifitas muralis patut diapresiasi dan dipublikasikan untuk dapat menginspirasi semangat pergerakan dalam menyampaikan kritik dan pesan positif dalam media mural.

Bahkan nantinya karya para pemenang festival mural akan dilukis di tiang Jalan Layang Non Tol Bus Transjakarta yang ada di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Terkait untuk memajang karya pemenang mural Bhayangkara Mural Festival ini, Polri mengakui telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

“10 pemenang akan menggambar mural lagi di tiang Mabes Polri, ada lima tiang kami sudah izin pemerintah DKI, tiang ini karena tinggi, akan dibuat 2 mural atas bawah, setelah kegiatan akan gambar di tiang, kita berikan ruang bagintempat mereka yang juara disini,” pungkas Argo. [Sur]

Buka Festival Mural Bhayangkara, Kapolri: Bukti Polri Menghormati Kebebasan Berekspresi


Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka Bhayangkara Mural Festival 2021 di Lapangan Bhayangkara, Kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (30/10).

Di awal sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Bhayangkara Mural Festival 2021 ini menggelorakan semangat Hari Sumpah Pemuda, sekaligus bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Humas Polri ke-70.

“Tadi Kadiv Humas sampaikan bagaimana start awal bahwa pada saat dibuka yang mendaftar hanya 18. Karena ada isu bahwa nanti kalau peserta kemudian ikut, ini cara polisi untuk tahu identitas peserta, dan nanti mereka berpikiran bisa terkuak dan pasti ditangkap. Awalnya muncul pemikiran peserta begitu,” kata Kapolri.

Setelah disampaikan bahwa para peserta diberikan kebebasan untuk menuangkan karyanya baik yang bersifat positif maupun negatif, akhirnya para pendaftar melonjak hingga 803 orang. Setelah disaring di tingkat Polda jajaran maka sebanyak 80 tim mural diberi kesempatan untuk memamerkan karyanya di Lapangan Bhayangkara.

Dalam kesempatan ini, Kapolri menekankan bahwa konteks kebebasan berekspresi sudah diatur di dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 dan juga ditegaskan dalam UU 9/1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Aturan inilah, dikatakan Kapolri yang menjadi pembeda pada saat era sebelum reformasi dan pasca reformasi yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan ekspresi dan aspirasinya.

Lebih lanjut, Kapolri mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dan sangat menghargai kebebasan berekspresi maka Polri memegang teguh apa yang diarahkan oleh Presiden.

“Sehingga tentunya Bhayangkara Mural Festival 2021 ini adalah bukti bahwa kami menghormati kebebasan berekspresi,” tekan Kapolri.

Bahkan, Kapolri menyampaikan, sub tema dalam festival mural yang diadakan ini dikhususkan untuk memberikan ruang kritik bagi institusi Polri. Menurut mantan Kapolda Banten ini, hal itu digunakan Polri untuk melihat feedback dari persepsi masyarakat tentang Polri. Masukan yang positif menjadi motivasi, sementara yang negatif menjadi bahan refleksi, instrospeksi untuk merubah menjadi lebih baik.

Tak hanya itu, Kapolri menantang, para peserta untuk tidak segan-segan menuangkan karyanya untuk melakukan kritik bagi Polri. Hal ini, ditegaskan Kapolri untuk menepis isu kalau Polri melakukan pemetaan terhadap muralis jika nantinya melukis mural di lapangan yang bernada kritik.

“Jadi di kesempatan ini kita sampaikan kepada rekan-rekan muralis, nanti yang gambarnya bagus, tentunya akan ada dewan juri khususnya tentang kritik Polri, kalau itu gambarnya paling pedas itu akan juga akan kami terima, dan saya jamin, yang berani menggambar itu akan jadi sahabatnya Kapolri jadi temannya Kapolri,” tekan Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Kapolri, dengan adanya mural kritik, hal itu merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat tentang memberikan gambaran tentang institusi Polri saat ini. Sehingga, nantinya akan dilakukan evaluasi dan pembenahan internal, guna menjadi lebih baik dan diharapkan masyarakat lagi.

"Kami institusi Polri menginginkan bahwa masyarakat bisa memberikan gambaran kepada kami tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang Polri. Sehingga kami tiap hari bisa membenahi institusi, sehingga kita bisa siapkan institusi ini, personel-personel kami jadi lebih baik. Jadi Polri yang dipercayai publik, Polri yang dicintai masyarakat," tutur Kapolri.

Lebih jauh, Kapolri mengungkapkan bahwa, diselenggarakannya festival mural ini muncul setelah adanya peristiwa '404 Presiden Jokowi Not Found'. Kemudian hal itu menjadi polemik karena ada oknum yang menghapus mural, tapi ada juga yang membiarkan. Sebab itu, dengan adanya festival mural dengan peserta diizinkan berekspresi sebebas mungkin hingga kritik pedas, Kapolri menegaskan, ini adalah wujud dari Pemerintah dan Polri tidak anti-kritik yang membangun dari masyarakat.

Meski begitu, untuk memberikan kebebasan berekspresi di ruang terbuka harus tetap menjaga norma dan aturan serta nilai yang ada. Misalnya dengan menyalurkan di ruang-ruang telah disediakan seperti yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan menyiapkan ruang mural.

"Ide ini muncul dari diskusi, karena muncul peristiwa 404 Presiden Jokowi Not Found. Kemudian ada aksi di lapangan yang menjadi polemik, ada yang menghapus, ada juga yang membiarkan. Jadi kali ini kita sampaikan bahwa Pemerintah, Polisi tidak anti-kritik," tegas Kapolri. 

Kapolri pun mengapresiasi partisipasi masyarakat yang menyambut baik kegiatan ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada peserta telah menyampaikan kritikan yang membangun untuk Polri.

"Tentunya ini jadi kebanggaan kami bahwa ternyata kawan-kawan tidak takut dan berani tampil. Gambar yang positif, negatif, silahkan. Kami akan menghargai betul. Sekali lagi, kritik, memberi masukan, positif, negatif juga boleh, akan jadi teman pak Kapolri," tutur Kapolri.

Dalam kesempatan ini, Kapolri juga menyempatkan secara langsung menyapa secara virtual dengan Polda Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Mahasiswa IPB, Polda Jawa Tengah, perwakilan dari Gorontalo, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Mereka menyampaikan apresiasi kepada Kapolri telah menyelenggarakan festival mural untuk menyatakan pendapat. Bahkan, masyarakat pun menyambut sangat antusias acara ini. [Sur]

Jumat, 22 Oktober 2021

Argo: Sebelum Dilantik, Komjen Paulus Sudah Pamit dan Menyerahkan Jabatannya ke Kapolri


Jakarta -
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw resmi dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (21/10/2021).

Paulus menggantikan Boytenjuri. Putra asli Papua itu resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan baru sebagai Deputi BNPP Depdagri yang tertuang dalam surat keputusan Presiden Indonesia Nomor 147/TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyampaikan, sebelum dilantik, Komjen Paulus sudah pamit dan menyerahkan jabatannya sebagai Kabaintelkam kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 849 Tahun 2015 tentang Status Jabatan di Lingkungan Polri.

"Nah, Kabaintelkam yang telah menyerahkan tugasnya ke Kapolri maka secara otomatis tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh Wakabaintelkam," kata Argo dalam keterangannya, Kamis (21/10/2021).

Komjen Paulus Waterpauw merupakan jebolan Akpol 1987. Seiring 38 tahun pengabdiannya di kepolisian, Paulus akan memasuki pensiun pada 1 November 2021.

Menurut Argo, Mabes Polri dalam hal ini Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) masih memproses siapa yang akan menggantikan posisi Komjen Paulus secara definitif. "Siapa pengantinya masih menunggu proses di Wanjakti," tutup Argo. [Sur]

Rabu, 13 Oktober 2021

Dianggap Tak Profesional Kasus Pedagang Dipukul Preman Jadi Tersangka, Kanit Reskrim Dicopot


Jakarta - Kadiv Humas Irjen Pol Argo Yuwono menyampaikan bahwa kasus yang viral pedagang membela diri atas tindak premanisme lalu dijadikan tersangka telah dilakukan audit proses penyidikan. Hasilnya, penyidikan dinyatakan tidak profesional.

"Setelah dilakukan audit penyidikan. Berkaitan dengan kasus tersebut bahwa ditemukan adanya penyidikan yang tidak profesional yang dilakukan oleh Polsek Percut Sei Tuan Medan. Sehingga per 12 Oktober 2021 Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan dicopot. Dicopot jabatannya oleh Kapolrestabes Medan," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, di Polri, Rabu (13/10).

Lebih lanjut Argo mengatakan, pemeriksaan masih terus dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kapolsek Percut Sei Tuan.

Kasus ini berawal dari video viral keributan antara seorang pedagang wanita (LG) dengan pria yang diduga sebagai preman (BS) pada 5 September 2021.

Polisi telah menangkap BS yang diduga melakukan penganiayaan terhadap LG. Meski BS sudah ditangkap, kasus ini belum juga usai. BS juga melaporkan LG karena merasa dirinya juga dipukul.

Polisi melakukan penyelidikan terkait pemukulan itu. Setelah menemukan bukti yang cukup, polisi menetapkan LG sebagai tersangka.

Dalam surat panggilan terhadap LG, tertera jelas status tersangka terhadap LG. Surat itu menyebut LG sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 subs pasal 351 ayat (1) KUHP. [Sur]

Sabtu, 09 Oktober 2021

Polri Tangkap Pelaku Utama Kerusuhan di Yahukimo Papua


GarisKomando.com -
Tim gabungan Polres Yahukimo dan Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi berhasil menangkap Morume Keya Busup yang merupakan pelaku utama penyerangan suku Yali di Yahukimo, Papua.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, Mourume merupakan orang yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian.

“Ditangkap hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Pukul 03.40 Wit, bertempat di jalan Gunung Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo,” kata Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/10).

Selain Mourome Busup, tim gabungan juga berhasil menangkap satu orang lain bernama Beto Ordias.

Saat ini, dikatakan Argo, kedua tersangka telah diamankan dan dibawa ke Polres Yahukimo untuk kemudian dilakukan penyidikan lebih mendalam.

“Kasus tersebut telah ditangani oleh Polres Yahukimo,” tandas Argo.

Argo menjelaskan, bahwa Morume Keya Busup merupakan Kepala suku Umum Kimyal yang melakukan penyerangan terhadap suku Yali pada Minggu (3/10).

Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah busur, sembilan anak panah, satu buah kampak, satu unit ponsel, perangkat elektronik dan identitas diri lain milik tersangka.

Pasca peristiwa penyerangan ini, pihak Kepolisian langsung mengamankan 52 orang terduga pelaku penyerangan.

Dan saat ini, sudah 22 orang ditetapkan sebagai tersangka atas peristiwa yang menyebabkan 41 orang luka-luka dan enam orang dipastikan meninggal dunia.

Peristiwa itu diduga dipicu kabar simpang siur alasan meninggalnya mantan Bupati Yahukimo Abock Busup saat tugas ke Jakarta.

Sementara, Abock sendiri ditemukan tak sadar diri di kamar Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat.

Pihak Kepolisian menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun obat-obatan. Abock akhirnya dibawa ke RS Meilia Cibubur sekitar pukul 11.00 WIB dan nyawanya tak tertolong. [Sur]

Selasa, 10 Agustus 2021

Kapolri Lantik AS SDM, Kapolda Aceh dan Kadiv TIK


Jakarta - 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik sejumlah jabatan perwira tinggi (pati) Kepolisian. Diantaranya adalah, AS SDM, Kapolda Aceh dan Kadiv TIK.

Selain itu, Kapolri juga melantik sejumlah perwira yang naik pangkat setingkat lebih tinggi atau Korps Raport. Diantaranya, ada enam Brigjen yang naik menjadi Irjen. Sementara, 20 Kombes dilantik menjadi Brigjen. 

Dalam amanatnya, Sigit meminta kepada seluruh pati yang dilantik hari ini, untuk fokus mendukung seluruh kebijakan Pemerintah terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 atau virus corona. 

"Kepada pejabat yang baru dan yang telah dilantik, kita semua sedang menghadapi situasi sulit. Pemerintah bekerja keras untuk menanggulangi Covid-19. Saya minta fokus upaya langkah-langkah mendukung Pemerintah untuk segera kami tuntaskan," kata Sigit. 

Eks Kapolda Banten itu menekankan, seluruh jajaran kepolisian harus berinovasi dan menyiapkan langkah-langkah penanganan dan pengendalian Covid-19 sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

"Oleh karena itu, laksanakan secara maksimal, sungguh-sungguh dan sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Saya yakin rekan-rekan mampu. Berikan yang terbaik untuk institusi. Bagi rekan-rekan yang melaksanakan kenaikan pangkat tentunya membawa implikasi beban tugas semakin berat," ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Lebih dalam, Sigit berharap, seluruh jajaran Kepolisian harus melakukan yang terbaik untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagaimana, semangat dari Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan).

"Lakukan yang terbaik untuk institusi tercinta berikan pelayanan kepada masyarakat dengan Polri Presisi, sehingga dipercaya masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat," ucap Sigit.

Selain itu, Sigit menegaskan untuk para jajaran Kapolda agar memahami situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) yang menjadi karakteristik wilayah masing-masing. Serta dampak-dampak yang bisa ditimbulkan.

"Harapannya masyarakat menjadi aman. Laksanakan tugas dengan baik," tutur Sigit. 

Diketahui, dalam pelantikan tersebut, Irjen Wahyu Widada resmi menjabat As SDM, Irjen Ahmad Haydar sebagai Kapolda Aceh dan Irjen Slamet Uliandi selaku Kadiv TIK. | red

Jumat, 06 Agustus 2021

Kapolri Minta Warga Mau Dirawat di Tempat Isolasi Terpusat


Jakarta - 
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau program vaksinasi massal di BSCC DOME Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, (6/8/2021).

Pelaksanaan vaksinasi massal ini kerja sama antara TNI-Polri dengan Balikpapan dengan melibatkan AKBID Borneo Medistra, Ummi Aisiyah dan Politeknik Kesehatan Kemenkes, Balikpapan.

"Baru saja saya bersama pak Panglima melakukan pengecekan langsung terkait dengan kegiatan vaksinasi dimana hari ini ada 3.600 dosis vaksin. 2.000 vaksin pertama dan 1.600 vaksin kedua," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya.

Sigit menyampaikan, sampai saat ini Indonesia masih terus berjuang menghadapi pandemi COVID yang angkanya masih cukup tinggi.

Kalimantan Timur, kata Sigit, menjadi wilayah tertinggi angka positif di wilayah Kalimantan. Sehingga perlu strategi dan penanganan yang cukup masif.

"Kaltim posisi tertinggi di wilayah kalimantan sehingga tentunya perlu ada langkah-langkah dan strategis sesuai dengan perintah dari pak Presiden yaitu terkait dengan bagaimana tetap menegakan dan mematuhi secara ketat peraturan prokes," ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun menuturkan, langkah kedua yakni percepatan vaksinasi. Ia pun mendapatkan informasi bahwa kasus aktif harian di Kalimantan Timur masih tinggi.

"Dari info yang kita dapat 76 persen itu masyarakat dirawat di rumah sakit. Kemudian rata-rata 86-88 persen di rawat di tempat isolasi terpusat. Dan kurang lebih ada 20 ribu masyarakat di rawat secara isoman (isolasi mandiri)," ucap Sigit.

Dalam kesempatan ini, mantan Kapolda Banten menyarankan kepada masyarakat untuk mau dirawat di tempat isolasi terpadu karena fasilitas kesehatan jauh lebih lengkap, tenaga kesehatan juga ada dan perawatan lebih intensif.

Menurutnya, masyarakat yang belum berani ke tempat isolasi terpadu dan memilih isoman tentunya ada risiko apalagi ada gejala.

"Saya sarankan mau dipindah ke tempat yang sudah disiapkan. Ini untuk menekan agar laju pertumbungan angka COVID bisa diminimalkan," tutur Sigit.

Untuk itu, jenderal bintang empat itu meminta para Babinsa dan Bhabinkamtibmas meningkatkan edukasi terkait masalah ini agar masyarakat mau ditempatkan di isolasi terpadu yang telah disiapkan.

Kemudian terkait vaksinasi, Sigit menuturkan secara bertahap pada bulan Agustus ada peningkatan distribusi agar akselerasi vaksinasi cepat tercapai. Hal ini dilakukan agar kesehatan masyarakat cepat pulih dan ekonomi kembali bergerak.

Sebagai informasi ada 8 wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur saat ini sedang menerapkan PPKM level 4. Untuk itu, Kapolri berharap agar hal tersebut bisa diperbaiki dengan menurunkan level sehingga ekonomi masyarakat kembali berjalan.

"Ada 8 wilayah di Kalimantan Timur ada pembatasan-pembatasan. Perlahan-perlahan apabila bisa diperbaiki ada kelonggaran, sehingga aktivitas ekonomi kembali," kata Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menuturkan strategi yang digunakan untuk menekan angka COVID-19 di Kalimantan Timur dengan tiga langkah.

Pertama laksanakan 3M secara ketat. Kemudian pelaksanaan 3T dan yang ketiga percepatan vaksinasi.

"Kalau ini dilaksanakan dengan baik dan masyarakat ikut dukung program ini maka insyaallah Kaltim segera bebas dari COVID-19," katanya.

Kegiatan vaksinasi massal yang dihadiri Panglima dan Kapolri ini merupakan kegiatan vaksinasi massal ketiga yang dilaksanakan, setelah sebelumnya juga dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2021 dan 26 Juli 2021 serta telah berhasil memvaksinasi 5.042 orang dengan rincian sebagai berikut pada tanggal 24 Juli 2021 sebanyak 2.173 orang disuntik dosis 1 dan tanggal 26 Juli 2021 sebanyak 2.869 orang disuntik dosis 2.

Sasaran vaksinasi kali ini adalah 3.600 orang yang terdiri dari masyarakat umum, pelayanan publik, komuitas usaha, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, lansia, dan penyandang disabilitas.

Stok vaksin yang dipersiapkan dalam kegiatan ini sebanyak 3.600 dosis jenis Sinovac yang berasal dari Polri 2.000 dosis dan TNI 1.600 dosis. Petugas vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 150 orang vaksinator gabungan dari TNI-Polri dan Dinkes.

Dalam kegiatan ini juga akan dilakukan pelepasan 136 personel menggunakan 8 roda empat dan 120 roda dua yang akan membagikan bantuan sosial, dengan rincian 31 orang bhabinsa, 37 orang bhabinkamtibmas, 10 orang bhabinpotdirga (AU), 8 orang bhabinpotmar (AL), 50 orang relawan.

Jumlah bantuan sosial yang akan dibagikan sebanyak 1.120 paket dengan sasaran masyarakat Kota Balikpapan yang terdampak. | red