Wapres Gibran Serap Aspirasi Nelayan dan Petambak Udang di KNMP Margasari Lampung Timur

Lampung Timur — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau kesiapan infrastruktur Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Jumat (8/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga berdialog langsung dengan nelayan dan petambak udang guna menyerap aspirasi masyarakat pesisir.

Kehadiran Wapres disambut antusias warga yang telah memadati lokasi sejak pagi hari. Dialog bersama masyarakat dilakukan untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi nelayan dan petambak, mulai dari kebutuhan sarana penunjang hingga kendala operasional di lapangan.

Dalam arahannya, Wapres menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

“Program ini tidak akan berhasil kalau yang kerja cuma pemerintah. Kita semua harus gotong royong agar program prioritas Presiden bisa berjalan optimal,” ujar Wapres.

Wapres juga memastikan pemerintah akan terus melengkapi berbagai kebutuhan masyarakat, baik di sektor perikanan maupun pertanian, demi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir.

“Akan kita lengkapi satu per satu kekurangannya. Kami mohon waktu untuk melengkapi kebutuhan yang masih kurang,” katanya.

Pada kesempatan itu, para nelayan menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi, di antaranya terkait kuota solar subsidi dan perizinan armada penangkapan ikan. Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan segera menindaklanjuti berbagai kendala agar aktivitas nelayan dapat berjalan lebih optimal.

“Kalau ada yang kurang, terkait perizinan, kuota solar, atau apa pun, segera sampaikan. Akan segera kita tindak lanjuti,” tegasnya.

Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Lotharia Latif, serta Kepala Desa Margasari Wahyu Jaya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan sekaligus memastikan program pemberdayaan masyarakat pesisir berjalan efektif dan tepat sasaran.

Read More

DPRD Lampung Dukung Penguatan Ekonomi Syariah melalui Kajian Akbar LaSEF 2026

Bandar Lampung — Wakil ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Ir. Mardiana, S.T., M.T., menghadiri Kajian Akbar dalam rangkaian Lampung Sharia Economic Festival (LaSEF) Tahun 2026 mewakili DPRD Provinsi Lampung, Jumat (8/5/2026)

Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung tersebut berlangsung di Masjid Raya Al-Bakrie, Bandar Lampung, dengan menghadirkan Ustaz Hilman Fauzi mengusung tema “Rahasia Hidup Berkah dan Bahagia”.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Lampung II Dwita Ria Gunadi, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, para bupati dan wali kota, unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Kajian Akbar menjadi bagian dari rangkaian LaSEF 2026 yang dilaksanakan pada 8–10 Mei 2026 sebagai upaya mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Lampung.

Selain kajian akbar, LaSEF 2026 juga dirangkaikan dengan berbagai kegiatan di antaranya pameran UMKM binaan KPwBI Provinsi Lampung, talkshow ekonomi dan keuangan syariah, perlombaan dan kompetisi syariah, serta kegiatan edukatif lainnya.

Kehadiran unsur DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan literasi ekonomi syariah serta pengembangan sektor ekonomi umat di daerah.

Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Read More

Wapres Gibran Tinjau Pelatihan Vokasi di SMKN 4 Bandar Lampung, Dukung SDM Berdaya Saing Global

Bandar Lampung — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung program pelatihan vokasi di SMKN 4 Bandar Lampung, Jumat (8/5/2026), usai menunaikan Salat Jumat di Masjid Raya Al-Bakrie.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja dan mampu bersaing di tingkat global.

Dalam kesempatan itu, Wapres meninjau program Kelas Migran Vokasi yang menjadi salah satu unggulan SMKN 4 Bandar Lampung.

Program tersebut membuka peluang bagi siswa lintas jurusan, mulai dari farmasi, keperawatan hingga desain komunikasi visual, untuk memperoleh pembelajaran intensif bahasa Jepang sebagai bekal bekerja maupun melanjutkan pendidikan di Jepang.

Wapres mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan inovasi pendidikan vokasi yang memberikan peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berkiprah di kancah internasional.

“Terima kasih sekali Bapak Gubernur untuk inisiatifnya. Memang kalau program baru berjalan pasti ada minusnya. Tidak apa-apa, nanti kita berkolaborasi,” ujar Wapres.

Dalam dialog bersama siswa dan pihak sekolah, terungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi, di antaranya keterbatasan tenaga pengajar bahasa Jepang serta belum tersedianya layanan uji kompetensi bahasa Jepang di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut membuat para siswa harus mengikuti ujian di luar daerah.

Menanggapi hal itu, Wapres memastikan pemerintah akan berupaya mencarikan solusi agar program tersebut dapat berkembang lebih optimal dan mendukung para siswa dalam meraih cita-cita mereka.

“Kita carikan solusinya. Biar adik-adik ini bisa menggapai cita-citanya. Yang penting kalian semangat semua,” kata Wapres.

Wapres juga memberikan motivasi kepada para siswa agar terus belajar dengan sungguh-sungguh serta menjaga nama baik Indonesia saat menempuh pendidikan maupun bekerja di luar negeri.

“Makanya kalian belajar yang benar, kita carikan gurunya,” pungkasnya.

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Bustami Zainudin, Rahmat Mirzani Djausal, Kepala SMKN 4 Bandar Lampung Dewi Ningsih, serta Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar.

Read More

Sinergi dan Inovasi, LaSEF 2026 Perkuat Ekosistem Halal

Bandar Lampung — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyelenggarakan Opening Ceremony Lampung Sharia Economic Festival (LaSEF) Tahun 2026 pada Jumat, 8 Mei 2026, di Lampung City Mall.

Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Ekonomi Keuangan Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

LaSEF 2026 menjadi langkah strategis Bank Indonesia dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menjelaskan bahwa penyelenggaraan LaSEF 2026 bertujuan mengakselerasi perkembangan UMKM, memperluas halal lifestyle, serta melahirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Lampung.

Menurutnya, LaSEF 2026 bertumpu pada tiga program utama. Pertama, perluasan implementasi halal value chain melalui Halal Mart, pameran UMKM, serta pelatihan kapasitas melalui sertifikasi halal dan Juru Sembelih Halal (JULEHA). Kedua, optimalisasi pembiayaan syariah melalui business matching pembiayaan dan edukasi pengelolaan zakat serta wakaf produktif di era digital. Ketiga, penguatan literasi dan halal lifestyle melalui tabligh akbar, talkshow edukatif terkait filantropi digital dan investasi syariah, hingga lima kompetisi besar seperti Halal Chef, Nasyid, Dakwah, Barista, dan Sharia Economic Battle.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Mulyadi Irsan, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian serta pendampingan investasi hingga tingkat kabupaten dan kota.

Ia juga menyambut baik inisiatif Wakaf Sumur Produktif yang diinisiasi Bank Indonesia Lampung bekerja sama dengan Dompet Dhuafa di tengah tantangan iklim El Nino pada Triwulan II 2026.

“ Satu sumur membawa ribuan keberkahan. Ini adalah wujud sedekah yang tidak berhenti mengalir, sekaligus solusi konkret menjaga produktivitas petani kita,” ujar Mulyadi.

Lebih lanjut, sektor ekonomi syariah diharapkan menjadi motor penggerak baru perekonomian Lampung yang pada Triwulan I 2026 mencatat pertumbuhan solid sebesar 5,58 persen (year on year). Dengan jumlah penduduk mencapai 9,4 juta jiwa yang mayoritas Muslim, Lampung dinilai memiliki potensi besar dalam mentransformasi ekonomi umat dari basis konsumsi menuju kemandirian produksi.

Pemanfaatan jaringan lebih dari 1.000 pondok pesantren serta penguatan sektor riil, seperti industri pengolahan daging dan rumah potong hewan (RPH), dinilai menjadi peluang besar bagi Lampung untuk menembus pasar halal global.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa berbagai program dalam LaSEF 2026 sejalan dengan target prioritas daerah dalam RPJMD, mulai dari akselerasi sertifikasi halal, peningkatan proporsi aset perbankan syariah terhadap PDRB, hingga penguatan Indeks Zakat Nasional (IZN).

Melalui sinergi yang dibangun antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan ekosistem ekonomi syariah di Lampung tidak hanya menjadi simbol semata, tetapi mampu menjadi kekuatan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Read More

Ketua DPRD Lampung Apresiasi Kunjungan Wapres ke Kampung Nelayan

 

LAMPUNG  – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar turut menyambut kunjungan kerja perdana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Lampung, Jumat (8/5/2026).

Wapres tiba di Bandara Radin Inten II, Branti, Natar, menggunakan pesawat kepresidenan dan disambut unsur pemerintah daerah serta tokoh nasional asal Lampung.

Dalam prosesi penyambutan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung hadir bersama Rahmat Mirzani Djausal dan anggota DPR RI daerah pemilihan Lampung II, Dwita Ria Gunadi. Kehadiran jajaran pemerintah daerah tersebut merupakan bentuk dukungan dan sinergi terhadap pelaksanaan agenda kerja pemerintah pusat di Provinsi Lampung.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Wakil Presiden meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Kawasan nelayan terintegrasi tersebut merupakan bagian dari aspirasi yang diperjuangkan Dwita Ria Gunadi sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan penguatan sektor perikanan di Lampung Timur.

Pada kesempatan itu, Wapres meninjau sejumlah fasilitas penunjang kawasan nelayan, di antaranya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), gudang beku portabel (cold storage), dan pabrik es portabel yang disiapkan guna mendukung produktivitas serta distribusi hasil perikanan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Wakil Presiden di Provinsi Lampung. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat menjadi wujud perhatian terhadap pembangunan daerah serta penguatan program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kunjungan kerja Wakil Presiden di Provinsi Lampung diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat,” ujar Giri.

Selain meninjau Kampung Nelayan Merah Putih, Wapres juga dijadwalkan mengunjungi SMKN 4 Bandar Lampung, meninjau RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo, serta melaksanakan Salat Jumat di Masjid Raya Al Bakrie sebelum melanjutkan agenda kunjungan lainnya di Provinsi Lampung.(*)

Read More

Eva Dwiana Sambut Kunjungan Wapres Gibran ke RSUD Dadi Tjokrodipo

Lampung – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, Jumat (8/5/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bersama jajaran kepala OPD dan Direktur RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, dr. Teti Herawati.

Direktur RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, dr. Teti Herawati mengatakan, kunjungan Wapres difokuskan untuk melihat pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) serta perkembangan pembangunan masjid kecil di area rumah sakit.

“Kami ingin memperlihatkan pelayanan dari IGD. Selain itu juga meninjau bangunan di samping IGD untuk melihat proses pembangunan masjid kecil,” ujar Teti.

Menurutnya, respons Wakil Presiden terhadap pengembangan rumah sakit cukup positif. Bahkan, pihak rumah sakit mendapat sinyal dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu pengembangan fasilitas kesehatan di RSUD tersebut.

“Alhamdulillah sambutan dari Pak Wapres sangat baik dan beliau akan membantu proses pembangunan rumah sakit ini sehingga bisa mengurangi rujukan pasien,” katanya.

Teti mengungkapkan, salah satu bantuan yang diharapkan berasal dari pemerintah pusat ialah alat kesehatan berupa MRI. Menurutnya, alat tersebut sangat penting untuk mendeteksi gangguan saraf hingga pembuluh arteri sehingga dapat meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di Bandar Lampung.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga berkeliling meninjau pelayanan perawatan pasien. Ia turut memberikan bingkisan kepada anak-anak pasien dan bayi yang baru lahir di rumah sakit tersebut.

“Ada tiga bayi yang tadi diberikan bingkisan,” ujarnya.

Terkait pesan khusus dari Wakil Presiden, Teti menyebut area rumah sakit dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi fasilitas kesehatan yang lebih maju di masa mendatang.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengapresiasi kunjungan Wakil Presiden RI tersebut.

“Alhamdulillah, kami sangat menyambut baik dan merasa bangga atas kunjungan Bapak Wakil Presiden ke RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo. Kehadiran beliau menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung,” ujarnya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung, lanjut Eva, terus berupaya melakukan pembenahan agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang semakin baik dan berkualitas. (*)

Read More

Gala Dinner REI Berbuah Manis, Lampung Dapat Tambahan Ribuan Rumah Subsidi

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mendapat dukungan besar dari pemerintah pusat di sektor perumahan rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, resmi menambah kuota bantuan bedah rumah untuk Lampung menjadi 11.000 unit.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara Gala Dinner HUT REI ke-54 yang digelar di Graha Wangsa, Bandar Lampung, Kamis malam (7/5/2026). Penambahan kuota itu menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat atas capaian pertumbuhan ekonomi Lampung yang dinilai sangat positif dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong kemudahan investasi, khususnya di sektor properti dan perumahan. Menurutnya, kehadiran para pengembang dari seluruh Indonesia melalui agenda nasional REI menjadi momentum penting bagi percepatan pembangunan daerah.

“Provinsi Lampung saat ini menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Sumatera dan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ini menjadi peluang besar bagi investasi, termasuk sektor perumahan,” ujar Mirza.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan kemudahan proses administrasi bagi para investor dan pengembang yang ingin berinvestasi di daerah tersebut.

“Ke depan, Lampung akan sangat mendukung investasi dari teman-teman REI dan memudahkan seluruh proses perizinan maupun administrasi lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I-2026 mencapai 5,58 persen. Angka tersebut menjadi pertumbuhan tertinggi Lampung dalam satu dekade terakhir dan menempatkan Lampung sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi di Sumatera.

Menurut Amalia, keberhasilan tersebut tidak lepas dari optimalisasi sektor agraris serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan ekonomi rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa penambahan kuota bantuan rumah dilakukan setelah melihat kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan program tersebut.

“Tadi saya cek masih ada sisa kuota, maka saya tambahkan dari 9.500 menjadi 11.000 bedah rumah untuk Lampung,” kata Maruarar disambut tepuk tangan peserta acara.

Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan tim teknis guna mempercepat pelaksanaan program tambahan kuota rumah tersebut.

Selain program bedah rumah, Maruarar juga memaparkan sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan, termasuk pembangunan 10 kota baru di Indonesia serta penghapusan biaya BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar turut mengingatkan para pengembang yang tergabung dalam REI agar menjaga profesionalisme dan tanggung jawab kepada masyarakat.

“Negara membutuhkan pengusaha yang kuat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Nama REI harus dijaga dengan baik,” pungkasnya.

Read More

Menteri PKP Komitmen Bangun 11 Ribu Rumah di Lampung pada 2026

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, lembaga pembiayaan, sektor perbankan, dan pelaku usaha guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran kementerian dan lembaga, perbankan nasional, pengembang perumahan, hingga pelaku UMKM.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, keberadaan hunian layak akan berdampak langsung terhadap kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga produktivitas ekonomi masyarakat.

“Ketersediaan rumah yang layak akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih sejahtera. Karena itu, program perumahan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Ia menyebut kebutuhan rumah layak di Lampung masih cukup tinggi, seiring angka kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas ekonomi dan produktivitas pertanian turut memicu kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang lebih baik dan layak huni.

Rahmat juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden RI. Menurutnya, program tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh akses terhadap hunian yang aman dan terjangkau.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerima bantuan bedah rumah sekitar 2.300 unit. Namun jumlah tersebut dinilai belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan itu, Menteri PKP RI menyampaikan komitmen dukungan pembangunan sekitar 10 ribu rumah untuk Provinsi Lampung pada tahun 2026.

“Dukungan ini tentu menjadi semangat baru bagi masyarakat Lampung, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini masih kesulitan mendapatkan rumah layak,” kata gubernur.

Selain fokus pada pembangunan rumah, kegiatan tersebut juga menjadi momentum penguatan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, BP Tapera, perbankan, pengembang, hingga pelaku UMKM didorong bergerak bersama mempercepat pembangunan kawasan permukiman sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa sektor perumahan dan konstruksi memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan rumah mampu menciptakan efek berganda karena menggerakkan industri bahan bangunan, jasa konstruksi, sektor furnitur, hingga konsumsi rumah tangga masyarakat.

Ia juga mengapresiasi capaian ekonomi Lampung pada Triwulan I Tahun 2026 yang tumbuh sebesar 5,58 persen, tertinggi dalam satu dekade terakhir.

“Pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan tren yang sangat positif. Ini menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif, termasuk di sektor perumahan,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi Lampung tersebut ditopang sektor pertanian yang tumbuh hingga 12 persen, diikuti industri kertas sebesar 9,88 persen dan industri furnitur sebesar 8,43 persen. Konsumsi rumah tangga masyarakat Lampung juga tetap kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,54 persen.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Lampung pada 2025 mencapai sekitar 9,53 juta jiwa dengan dominasi usia produktif sebesar 68,13 persen. Kondisi tersebut menunjukkan Lampung masih menikmati bonus demografi yang menjadi peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, tantangan sektor perumahan masih cukup besar. Tercatat lebih dari 146 ribu rumah tangga di Lampung belum memiliki rumah sendiri, sementara sekitar 647 ribu rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.

Di sisi pembiayaan, BTN mencatat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai Rp5,4 triliun, baik dari sisi suplai maupun permintaan. Untuk wilayah Lampung dan sekitarnya, terdapat lebih dari dua ribu calon debitur dengan nilai pembiayaan mencapai Rp268,86 miliar.

Anggota Komisi V DPR RI Muchlis Basri turut mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Lampung, khususnya melalui peningkatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ia berharap program bantuan rumah bagi masyarakat pesisir dan pedesaan terus diperluas agar semakin banyak warga dapat menikmati hunian yang sehat, aman, dan layak huni.

“Kebutuhan rumah layak di wilayah pesisir dan pedesaan masih sangat besar. Karena itu, dukungan pemerintah pusat harus terus diperkuat agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” katanya.

Kegiatan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi pembangunan perumahan di Lampung. Selain mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor perumahan juga diyakini mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan berkembangnya berbagai sektor usaha pendukung secara berkelanjutan.

Read More

DPP KoPI Gelar Halal Bihalal, Teguhkan Kekompakan Insan Pers Independen

BANDAR LAMPUNG – Dewan Pengurus Pusat Komunitas Pewarta Independen (DPP KoPI) menggelar acara halal bihalal penuh kehangatan di Cafe “Jangan Lupa Bahagia”, Jalan Ratu Dipuncak, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antar pengurus dan anggota DPP KoPI yang selama lebih dari dua tahun terakhir terus menjaga kekompakan dan semangat kekeluargaan dalam organisasi profesi kewartawanan tersebut.

Suasana penuh keakraban begitu terasa sejak awal acara. Para pengurus dan anggota tampak saling bercengkerama, berbagi cerita, hingga memperkuat komitmen bersama untuk menjaga solidaritas organisasi di tengah dinamika dunia jurnalistik yang semakin berkembang.

Acara halal bihalal ini juga dihadiri Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, Dody, yang turut memberikan apresiasi terhadap eksistensi dan kekompakan DPP KoPI.

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Bang Dody itu mengaku senang melihat hubungan harmonis yang terjalin di tubuh organisasi tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi DPP KoPI. Kekompakan pengurus dan anggota yang saya lihat hari ini luar biasa. Ini menjadi modal penting untuk membangun organisasi profesi yang sehat, solid, dan terus berkembang,” ujar Bang Dody.

Ia berharap, DPP KoPI dapat terus menjadi wadah positif bagi para pewarta independen dalam meningkatkan profesionalisme sekaligus menjaga hubungan baik antar sesama insan pers.

Sementara itu, Ketua DPP KoPI, Jeffri Noviansyah, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kekeluargaan di dalam organisasi. Menurutnya, sejak awal berdiri, DPP KoPI dibangun bukan hanya sebagai komunitas profesi, tetapi juga sebagai rumah bersama bagi seluruh anggotanya.

“Kita harus tetap solid, jangan ada perselisihan satu sama lain. Jaga terus rasa kekeluargaan ini. Dari awal tujuan DPP KoPI adalah menjaga keluarga besar kita agar tetap kompak dan saling mendukung,” tegas Jeffri.

Ia juga mengajak seluruh anggota untuk terus menjaga marwah organisasi dengan mengedepankan etika, profesionalisme, dan solidaritas antar sesama pewarta independen.

Menurut Jeffri, kekuatan organisasi tidak hanya dilihat dari jumlah anggota, tetapi juga dari kekompakan dan rasa saling memiliki yang tumbuh di dalamnya.

“Kalau kita tetap bersatu dan menjaga kebersamaan, KoPI akan semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia jurnalistik maupun masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP KoPI, Bambang SP., turut menyampaikan bahwa keberadaan DPP KoPI bertujuan menjadi ruang silaturahmi, wadah berbagi pengalaman, sekaligus tempat membangun semangat profesionalisme di kalangan pewarta independen.

“Tujuan DPP KoPI ini bukan hanya sekadar organisasi, tetapi menjadi tempat untuk saling mendukung, menjaga persaudaraan, dan bersama-sama tumbuh menjadi insan pers yang profesional serta bertanggung jawab,” ujar Bambang.

Ia menambahkan, di tengah tantangan dunia media saat ini, solidaritas antar pewarta menjadi hal penting agar organisasi tetap mampu bertahan dan berkembang.

Acara halal bihalal tersebut berlangsung penuh kekeluargaan dan ditutup dengan suasana santai serta kebersamaan berdendang ria antar anggota. Gelak tawa dan kehangatan yang tercipta menjadi simbol eratnya hubungan persaudaraan di tubuh DPP KoPI.

Momentum itu sekaligus menjadi pengingat bahwa kebersamaan dan kekompakan merupakan fondasi utama dalam menjaga eksistensi organisasi profesi di tengah perkembangan zaman. (*)

Read More

Akal-akalan Punya Konter HP, Pria 49 Tahun di Bandar Lampung Cabuli Siswi SMA

Bandar Lampung - Polisi menangkap TA (49) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Bandar Lampung. Pelaku disebut menggunakan modus mengaku memiliki konter handphone dan menawarkan pekerjaan kepada korban agar korban mau ikut dengannya.

Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih Andri Putranto mengatakan, pelaku sebenarnya tidak memiliki konter handphone seperti yang dijanjikannya kepada korban. Hal itu hanya akal-akalan pelaku untuk meyakinkan korban.

“Pelaku mengaku memiliki konter handphone dan menawarkan pekerjaan kepada korban dengan iming-iming gaji Rp 1,5 juta per bulan. Padahal itu hanya modus agar korban percaya dan mau ikut dengan pelaku,” kata Gigih, Rabu (6/5/2026).

Gigih menjelaskan, kasus tersebut terungkap usai korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya.

“Korban kemudian melapor ke Polresta Bandar Lampung pada Senin, 4 Mei 2026,” ujarnya.

Pelaku kemudian datang menemui korban dengan alasan membahas pekerjaan tersebut, lalu membawa korban ke rumahnya di kawasan Jalan Dr Warsito, Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung.

Di lokasi itulah dugaan tindak kekerasan seksual terjadi.

Usai menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Pelaku saat ini sudah diamankan dan ditahan di Rutan Mapolresta Bandar Lampung guna menjalani proses hukum lebih lanjut,” jelas Gigih.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan melengkapi alat bukti.

“Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana proses penyidikan yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Read More