BSI Hadirkan “Ngopi Emas” di Bandar Lampung, Dorong Literasi Investasi Syariah yang Mudah dan Aman

Bandar Lampung — Suasana hangat dan penuh antusiasme mewarnai kegiatan “Ngopi Emas” yang digelar oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Rabu (22/4/2026) di Emersia Hotel Bandar Lampung.

 Mengusung tema Ngobrol Perihal Investasi Emas, kegiatan ini menjadi wadah edukatif bagi masyarakat untuk memahami pentingnya investasi emas sebagai instrumen keuangan yang aman, stabil, dan berkelanjutan.

Kegiatan dibuka oleh Area Manager BSI, Luthvy Indaka, yang menekankan bahwa literasi keuangan merupakan kunci utama dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa emas memiliki karakteristik sebagai aset lindung nilai (safe haven) yang relatif tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi.

“Melalui Ngopi Emas, kami ingin menghadirkan edukasi yang ringan namun bermakna, agar masyarakat semakin sadar pentingnya berinvestasi sejak dini, khususnya melalui emas yang aman dan sesuai prinsip syariah,” ujarnya.

Sesi utama kemudian diisi oleh Team Leader BSI, Fajar Prasetia, yang memaparkan materi secara interaktif. Ia menjelaskan berbagai keunggulan investasi emas, mulai dari kemudahan akses melalui layanan digital BSI, fleksibilitas transaksi, hingga potensi keuntungan jangka panjang yang menjanjikan.

Menurutnya, investasi emas kini semakin inklusif karena dapat dimulai dengan nominal terjangkau dan dilakukan secara bertahap. “Investasi emas itu sederhana dan bisa dimulai oleh siapa saja. Kuncinya adalah konsistensi dan pemahaman. Dengan langkah kecil yang rutin, hasilnya akan terasa di masa depan,” jelasnya di hadapan peserta.

Sementara itu, Juan Kurnia, AMPM Area Bandar Lampung BSI, turut menegaskan komitmen perusahaan dalam memperluas literasi investasi di tengah masyarakat. Ia menyampaikan bahwa program seperti “Ngopi Emas” menjadi bagian dari strategi BSI untuk mendekatkan layanan perbankan syariah secara lebih humanis dan mudah dipahami.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengenal BSI sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Investasi emas adalah salah satu solusi yang relevan dan mudah dijangkau oleh semua kalangan,” ungkapnya.

Dengan konsep santai sambil menikmati kopi, kegiatan ini berhasil menciptakan suasana diskusi yang cair namun sarat wawasan. Para peserta tampak aktif bertanya dan berdiskusi mengenai strategi investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial masing-masing.

Program “Ngopi Emas” menjadi bukti nyata komitmen BSI dalam meningkatkan literasi keuangan sekaligus mendorong budaya investasi yang sehat di masyarakat. Melalui pendekatan edukatif, komunikatif, dan inklusif, BSI berharap semakin banyak masyarakat yang mampu merencanakan masa depan finansialnya secara bijak, terarah, dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

Read More

Pemprov Lampung Perkuat Pemulihan Ekosistem Mangrove Lewat Workshop EMR Program M4CR

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir melalui upaya pemulihan ekosistem mangrove.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui workshop bertajuk Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR) dalam program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) yang digelar pada Rabu (22/4/2026) di Hotel Emersia, Bandar Lampung.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh 65 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, komunitas lingkungan, hingga pegiat konservasi pesisir. Workshop ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kapasitas serta menyamakan pemahaman dalam pengelolaan dan rehabilitasi mangrove berbasis ekologi.

Mewakili Gubernur Lampung, Bani Ispriyanto secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemulihan ekosistem mangrove merupakan langkah penting dan strategis dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim, abrasi pantai, serta degradasi kawasan pesisir.

“Pendekatan Ecological Mangrove Rehabilitation atau EMR tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove semata, tetapi juga memperhatikan kondisi ekologi, hidrologi, serta keterlibatan masyarakat lokal. Hal ini menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberhasilan program M4CR. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor utama dalam memastikan keberlanjutan program serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.

Workshop ini menghadirkan berbagai materi dan diskusi interaktif terkait teknik rehabilitasi mangrove berbasis ekologi, identifikasi kondisi lahan, hingga strategi implementasi di lapangan. Selain itu, peserta juga diajak untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan kawasan mangrove di wilayah masing-masing.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir rumusan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan untuk mempercepat pemulihan ekosistem mangrove di Provinsi Lampung. Upaya ini tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan pesisir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut.

Dengan semakin kuatnya komitmen dan kolaborasi berbagai pihak, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis pemulihan ekosistem mangrove dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi generasi mendatang.

Read More

Rahmat Mirzani Djausal Pimpin Rapat Pembahasan Arah Kebijakan Pendidikan

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin rapat pembahasan arah kebijakan pembangunan sektor pendidikan di Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (21/4/2026).

Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza meminta Dewan Pendidikan Provinsi Lampung mengambil peran lebih strategis dalam membantu Pemerintah Provinsi Lampung menyusun grand design pendidikan jangka panjang yang terarah, terukur, dan tepat sasaran.

“Saya berharap Dewan Pendidikan dapat membantu menyiapkan arah besar pembangunan SDM, jadi tidak hanya untuk setahun atau dua tahun saja, tetapi hingga puluhan tahun ke depan,” ujarnya. 

Dalam rapat yang dihadiri Dewan Pendidikan Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tersebut, Gubernur juga meminta Dewan Pendidikan Provinsi Lampung untuk membahas arah pembangunan pendidikan serta rencana strategis guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Provinsi Lampung.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa sektor pendidikan memegang peran sentral sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang menjadi kunci dalam mewujudkan visi Lampung Maju sekaligus menyongsong Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai layanan dasar, tetapi harus menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah kemajuan daerah di masa depan.

“Indonesia sedang bergerak menuju Indonesia Emas 2045. Lampung diproyeksikan memiliki peran besar dalam pembangunan nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, SDM harus disiapkan sejak sekarang agar mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki di masa depan,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Provinsi Lampung harus dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) lokal yang berkualitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Kita ingin SDM yang berkualitas, agar mampu mengelola potensi daerah secara maksimal, sehingga masyarakat Lampung dapat berkehidupan yang lebih baik dan sejahtera,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, 

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM di Provinsi Lampung.

Adapun strategi yang akan didorong meliputi pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan sekolah unggulan dan inovasi pendidikan, penguatan pendidikan vokasi yang terhubung dengan dunia kerja, serta peningkatan infrastruktur dan transformasi digital di sektor pendidikan.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Dewan Pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pembangunan sektor pendidikan di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan mampu melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan, sekaligus mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. (*)

Read More

Panen Melon Berbasis IoT, Bukti SMK Lampung Siap Cetak Petani Modern

LAMPUNG SELATAN — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melakukan panen raya melon hasil pengembangan Smart Greenhouse berbasis Internet of Things (IoT) di SMK Negeri Pertanian Pembangunan (SPP) Provinsi Lampung, Natar, Selasa (21/4/2026).

Panen tersebut menjadi bukti nyata penerapan teknologi pertanian modern dalam dunia pendidikan vokasi, sekaligus sarana praktik langsung bagi para siswa.

Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan vokasi sebagai fondasi utama pengembangan sektor pertanian modern.

“Pengembangan SMK, khususnya di bidang pertanian, merupakan langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, terampil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujar Jihan.

Ia juga mengapresiasi kemajuan yang ditunjukkan SMK Negeri SPP Lampung, yang dinilai berhasil mengintegrasikan pembelajaran dengan praktik berbasis teknologi.

Menurutnya, pendidikan vokasi harus mampu menjawab tantangan zaman dengan mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga inovatif dan mampu menciptakan peluang usaha di sektor pertanian.

Lebih lanjut, Pemprov Lampung terus mendorong konsep link and match antara dunia pendidikan dan industri, agar lulusan SMK relevan dengan kebutuhan sektor pertanian yang terus berkembang.

Jihan juga menekankan pentingnya integrasi teknologi seperti IoT dan kecerdasan buatan (AI) dalam pertanian.

“Ke depan, pertanian bukan lagi sektor konvensional, melainkan sektor modern berbasis teknologi. Ini yang terus kami dorong melalui penguatan pendidikan vokasi di Lampung,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Lampung menginisiasi berbagai program, salah satunya Vokasi DesaKu Maju, yang mendorong inovasi berbasis pendekatan design thinking.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri SPP Lampung, Margi Prasojo, menjelaskan bahwa panen raya ini merupakan hasil pengembangan dua unit Smart Greenhouse berbasis IoT yang digunakan sebagai media pembelajaran siswa.

Di dalam greenhouse tersebut, terdapat sekitar 270 tanaman melon varietas Intanon dan 415 tanaman melon varietas Sweet Net 9, yang dibudidayakan menggunakan sistem penyiraman tetes (drip irrigation).

“Program ini tidak hanya menjadi sarana praktik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan komersial,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan Smart Greenhouse merupakan bagian dari transformasi sekolah sejak 2025, seiring dengan penetapan SMK Negeri SPP Lampung sebagai SMK Pusat Keunggulan oleh Direktorat Jenderal Vokasi.

Ke depan, Pemprov Lampung berencana memperluas pengembangan SMK berbasis pertanian modern di berbagai daerah guna memperkuat ekosistem pertanian sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

Wagub Jihan pun berharap SMK Negeri SPP Lampung dapat menjadi model nasional dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi daerah.

“Dari tangan para guru dan siswa, ketahanan pangan masa depan dapat kita jaga. Pertanian adalah masa depan kita bersama,” pungkasnya.

Read More

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Dukung Penuh Pembentukan Desa Sadar HAM

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan dukungan terhadap pembentukan desa sadar Hak Asasi Manusia (HAM) pada desa maupun kelurahan di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan kerja Kanwil Kementerian HAM Lampung di ruang kerjanya, Selasa (21/4/2026).

Gubernur Mirza menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai HAM harus dilakukan secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat terutama terhadap pelayanan publik yang adil, inklusif, dan tidak ada diskriminatif bagi seluruh masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pembentukan desa sadar HAM. Ini menjadi upaya membangun desa yang menghormati hak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari," ujar Mirza.

Ia menjelaskan, komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah melalui program Desaku Maju yang selama ini menjadi fokus Pemerintah Provinsi Lampung.

"Melalui program Desaku Maju, kita ingin memastikan desa-desa di Lampung tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga maju sumber daya manusianya. Di dalamnya, kesadaran hukum dan penghormatan terhadap HAM menjadi nilai tambah yang sangat penting," katanya.

Menurutnya, pembangunan desa yang ideal harus berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta kesadaran HAM.

"Desanya maju, SDM-nya maju, dan masyarakatnya sadar HAM. Itu yang kita dorong agar desa benar-benar menjadi fondasi pembangunan daerah," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian HAM Lampung Basnamara mengharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung dalam pembentukan desa sadar HAM.

"Kami meminta dukungan Pemerintah Provinsi Lampung agar pembentukan desa sadar HAM dapat berjalan optimal di kabupaten dan kota," ujar Basnamara.

Ia juga mengapresiasi komitmen Gubernur Lampung yang dinilai telah menunjukkan praktik nyata dalam menjunjung nilai-nilai HAM di daerah.

"Seperti Pak Gubernur turun langsung bertemu demonstran dan mengakomodir permasalahan masyarakat, itu merupakan bagian dari perwujudan HAM. Kami sangat bangga dengan komitmen tersebut," ujarnya.(*)

Read More

Srikandi TP Sriwijaya Lampung Gelar Halal Bihalal, Perkuat Peran Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045

Bandar Lampung – Semangat kebersamaan dan peran strategis perempuan mengemuka dalam kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan Pengda Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Lampung, Rabu (21/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Emersia Hotel ini sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini 2026, mengusung tema “Perempuan Tangguh, Cerdas, dan Berani Menuju Indonesia Emas 2045.

Acara dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota Srikandi TP Sriwijaya, tokoh perempuan, serta tamu undangan dari berbagai kalangan. Suasana berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan nilai silaturahmi yang menjadi esensi Halal Bihalal.

Dalam sambutannya, Ketua Pengda Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Lampung, Hj. Ce’na, S.H., M.H., menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menekankan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam lingkup keluarga, tetapi juga menjadi motor penggerak di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga sosial kemasyarakatan.

“Perempuan harus terus meningkatkan kapasitas diri, menjadi tangguh, cerdas, dan berani mengambil peran strategis. Ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama,” ujarnya.

Selain sebagai ajang silaturahmi pasca Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, kegiatan ini juga menjadi wadah refleksi sekaligus penguatan jaringan antaranggota. Rangkaian acara diisi dengan sambutan, tausiah, serta sesi ramah tamah yang mempererat kebersamaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum TP Sriwijaya, Dr. H. Sudirman D. Hury, S.H., M.H., M.Sc., Ketua Umum Srikandi TP Sriwijaya, Hj. Nyimas Aliyah, S.E., M.Kom., serta Ketua Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung, Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.

Peringatan Hari Kartini dalam momentum ini menjadi pengingat bahwa perjuangan perempuan belum usai. Semangat Kartini diharapkan terus hidup dan mampu menginspirasi perempuan, khususnya di Lampung, untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Melalui kegiatan ini, Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah pemberdayaan perempuan yang berdaya saing, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Read More

APIMSA Lantik Pengurus Kabupaten/Kota se-Lampung, Dorong UMKM Naik Kelas

Bandar Lampung — Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Nusantara (APIMSA) resmi melantik pengurus kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang digelar di Hotel Radinson Lampung, Selasa malam (21/4/2026).

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi sebagai wadah pengusaha UMKM sekaligus mendorong peningkatan daya saing dan perluasan pasar.

Dalam kesempatan tersebut, pengurus pusat APIMSA menetapkan visi dan misi organisasi untuk mendukung perkembangan UMKM Nusantara, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses pasar.

Selain itu, pengurus kabupaten/kota diberikan kewenangan menjalankan tugas organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku. Surat keputusan kepengurusan ini berlaku hingga 20 April 2027.

Ketua Wilayah APIMSA Provinsi Lampung,Dr.Uswatun Hasana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan amanah besar bagi seluruh pengurus untuk membawa organisasi menjadi lebih progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Amanah ini bukan hanya jabatan, tetapi tanggung jawab untuk menghadirkan perubahan. Kita harus mampu menjawab tantangan UMKM, mulai dari persaingan digital, kualitas SDM, hingga permodalan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kepengurusan APIMSA di Lampung merupakan yang pertama kali dibentuk, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, diharapkan setiap daerah mampu menghadirkan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Pelantikan tahap awal ini mencakup posisi ketua, sekretaris, dan bendahara di 15 kabupaten/kota. Selanjutnya, masing-masing pengurus daerah diminta segera menyusun struktur organisasi lengkap yang disesuaikan dengan karakteristik daerahnya.

Selain fokus pada penguatan UMKM, APIMSA juga berkomitmen meningkatkan kapasitas dalam penyelenggaraan event nasional guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya di Kota Bandar Lampung.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Provinsi Lampung, Lukman Pure, yang hadir mewakili Gubenur Lampung, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan APIMSA di Lampung. Ia berharap organisasi ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

“Jumlah UMKM di Lampung saat ini mencapai sekitar 498 ribu unit dan menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ini adalah kekuatan besar yang harus kita dorong bersama,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti potensi besar Lampung dalam sektor komoditas unggulan seperti singkong, jagung, dan pisang yang telah diolah menjadi berbagai produk. Namun, menurutnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, peluang pasar dinilai sangat terbuka lebar, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Lampung yang mencapai sekitar 24,7 juta orang sepanjang tahun 2025.

“Setiap wisatawan yang datang harus menjadi peluang bagi UMKM. Mereka tidak hanya menikmati keindahan Lampung, tetapi juga membawa pulang produk lokal,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus mendorong penguatan UMKM melalui berbagai program, seperti kemudahan perizinan, pelatihan berbasis digital, hingga pengembangan kewirausahaan di desa.

"APIMSA sebagai wadah kolaboratif yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi pelaku UMKM.

Dengan sinergi, inovasi, dan kerja bersama, APIMSA diharapkan mampu membawa UMKM Lampung menjadi lebih tangguh, inovatif, dan siap bersaing di pasar global.

Read More

Kodam XXI/Radin Inten Gelar Peringatan HUT ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana Tahun 2026

Bandar Lampung – Kodam XXI/Radin Inten menggelar kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana Tahun 2026 yang berlangsung khidmat dan meriah di Aula Sudirman Makodam XXI/Radin Inten, Jl. Tengku Umar, Penengahan, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, pada Selasa (21/04/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XXI/Radin Inten, Ny. Asti Kristomei Sianturi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat utama Kodam XXI/Radin Inten, di antaranya Kasdam XXI/RI Brigjen TNI Andrian Susanto, S.I.P., M.Han., M.I.Pol., Irdam XXI/RI Brigjen TNI Enjang, S.I.P., M.Han., Kapoksahli Pangdam XXI/RI Brigjen TNI Sriyanto, M.I.R., M.A., para Danrem, para Asisten Kasdam XXI/RI, para Ka/Balakdam XXI/RI, serta para Dandim dan Danyonif jajaran Kodam XXI/Radin Inten.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, Hymne Persit Kartika Chandra Kirana, penayangan video sejarah singkat Persit, prakata Ketua Panitia, hingga sambutan Pembina Persit KCK Daerah XXI/Radin Inten. Acara juga diisi dengan penayangan sambutan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Mars Persit, doa, serta kegiatan tambahan berupa pemotongan tumpeng, penyerahan hadiah lomba, dan hiburan.

Dalam sambutannya, Pangdam XXI/Radin Inten selaku Pembina Persit KCK Daerah XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), menyampaikan ucapan selamat HUT ke-80 kepada seluruh anggota Persit. Ia menegaskan bahwa peringatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Persit sebagai pendamping prajurit sekaligus pilar ketahanan keluarga.

“Delapan dekade perjalanan Persit Kartika Chandra Kirana merupakan bukti nyata kontribusi besar dalam mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Darat. Saya berharap momentum ini semakin memperteguh semangat pengabdian yang tulus, inovatif, adaptif, dan responsif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pangdam menekankan pentingnya peran Persit dalam membangun keluarga yang harmonis dan tangguh, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesiapan serta moril prajurit dalam menjalankan tugas, serta anggota persit yang Berprestasi mendapatkan hadiah umroh gratis dari Pangdam XXI/Radin Inten.

Peringatan HUT ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana Tahun 2026 ini menjadi momen strategis dalam memperkuat nilai-nilai kejuangan, loyalitas, dan dedikasi seluruh anggota Persit, sekaligus meningkatkan kontribusi nyata dalam mendukung tugas TNI AD serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Read More

Tiga Asosiasi Media Siber di Lampung Bentuk Sekretariat Bersama, Perkuat Peran Pers dan Kontrol Sosial

Bandar Lampung, 21 April 2026 — Tiga asosiasi media siber di Provinsi Lampung yang merupakan konstituen Dewan Pers resmi bersepakat membentuk Sekretariat Bersama. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat kolaborasi antarorganisasi pers sekaligus mengedepankan peran media dalam menyajikan informasi yang valid dan berimbang kepada publik.

Ketiga asosiasi tersebut yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Kesepakatan pembentukan sekretariat bersama ini juga dilatarbelakangi oleh fenomena “no viral no justice” yang marak di media sosial, yang dinilai berpotensi menggeser peran pers dalam menyampaikan informasi yang terverifikasi.

Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan, yang ditunjuk sebagai Koordinator Sekretariat Bersama, menyebut pembentukan wadah ini sebagai langkah bersejarah di Lampung.

“Ini menjadi kabar gembira sekaligus menandakan adanya jiwa besar dari masing-masing asosiasi untuk berkolaborasi demi mengawal kepentingan masyarakat. Kami melihat sekretariat bersama ini sebagai ‘rumah besar’ bagi media siber di Lampung,” ujar Donny di Sekretariat Bersama, Jalan Sultan Agung, Way Halim, Bandar Lampung.

Ia berharap keberadaan sekretariat bersama yang didukung ratusan anggota media di 15 kabupaten/kota dapat menjadi saluran komunikasi dan informasi yang efektif, baik untuk internal maupun dalam mengawal kepentingan publik.

Sekretariat Bersama ini juga membentuk struktur kepengurusan yang terdiri dari koordinator, wakil koordinator, dan sekretaris, serta tiga divisi utama yakni Divisi Publikasi, Divisi Investigasi dan Cek Fakta, serta Divisi Advokasi.

Wakil Koordinator Sekretariat Bersama yang juga Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan, menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial yang dijalankan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik dan verifikasi berlapis.

“Kontrol sosial bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan kebijakan publik berjalan sesuai ketentuan. Jika ada yang melenceng, wajar untuk diingatkan agar kembali pada jalurnya,” jelasnya.

Sekretariat Bersama ini dijadwalkan akan segera dideklarasikan dalam waktu dekat, ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh masing-masing ketua asosiasi.

Sementara itu, Ketua AMSI Lampung, Hendri Std, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Sekretariat Bersama, menambahkan bahwa pihaknya akan membuka ruang partisipasi publik melalui berbagai kanal komunikasi.

“Kami akan menyediakan saluran pengaduan melalui WhatsApp dan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Ini untuk menampung aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan di Lampung,” ujarnya.

Ia juga memastikan perlindungan terhadap identitas pelapor menjadi prioritas utama, terutama bagi masyarakat yang merasa terancam.

Selain itu, Sekretariat Bersama akan fokus mengawal sejumlah program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

“Program-program ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipastikan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Hendri.

Read More

PT.Pegadaian sukses membawa Dua Penghargaan Sekaligus

Jakarta – PT Pegadaian kembali menorehkan pencapaian membanggakan dalam ajang Indonesia Branding Campaign of The Year 2026.

Pegadaian sukses membawa dua penghargaan sekaligus dalam acara penganugerahan yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia WOW Brand oleh MarkPlus, Inc., yang diselenggarakan di The Ballroom Djakarta Theater, pada Kamis (16/04).

Dua penghargaan bergengsi yang berhasil diraih Pegadaian diantaranya Gold Winner pada kategori Investment Application, dan Bronze Winner pada kategori Digital Marketing.

Kedua penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas keunggulan aplikasi layanan emas digital Pegadaian yang menjadi solusi investasi masa kini yang paling dipercaya masyarakat melalui aplikasi Tring!, serta kekuatan strategi komunikasi digital Pegadaian yang efektif dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat secara luas di era transformasi.

Capaian ini menegaskan bahwa inovasi digital yang diusung Pegadaian, seperti aplikasi Tring!, telah menjadi pilihan utama nasabah dalam mengelola aset emas mereka secara praktis dan aman.

Hal ini juga menunjukkan keberhasilan Pegadaian dalam mentransformasi cara berkomunikasi, dari konvensional menjadi lebih dinamis dan relevan dengan kebutuhan generasi digital saat ini.

Sebagai bentuk apresiasi atas capaian tersebut, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel, Novryandi menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya simbol keberhasilan, tetapi juga amanah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa langkah transformasi digital Pegadaian berada di jalur yang tepat. Namun lebih dari itu, ini adalah amanah bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan nasabah dengan menghadirkan layanan yang mudah diakses, relevan, dan memberikan manfaat nyata. Pegadaian akan terus berinovasi untuk mendukung misi besar MengEMASkan Indonesia,” ujar Novryandi.

Keberhasilan di ajang Indonesia WOW Brand 2026 ini menjadi motivasi tambahan bagi Pegadaian untuk terus memperkuat ekosistem digital yang dimiliki. Sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, Pegadaian berkomitmen untuk tidak berhenti berinovasi demi menjawab tantangan zaman dan mewujudkan misi besar MengEMASkan Indonesia.

Keberhasilan di ajang Indonesia WOW Brand 2026 ini menjadi motivasi tambahan bagi Pegadaian untuk terus memperkuat ekosistem digital dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui integrasi antara layanan fisik yang kuat dan aplikasi digital yang mumpuni, Pegadaian optimis dapat terus meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Tentang Pegadaian

PT Pegadaian didirikan di Kota Sukabumi, Jawa Barat pada 1 April 1901. Tak hanya bergerak di Industri Gadai, Pegadaian kini bertransformasi menjadi lembaga keuangan inklusif yang menyediakan beragam produk dan layanan finansial. Sejak tahun 2021, Pegadaian tergabung dalam Holding Ultra Mikro (UMi) bersama BRI dan PNM, berkomitmen penuh dalam mendukung UMKM naik kelas.

Pegadaian kini mengukuhkan posisinya sebagai pelopor Layanan Bank Emas di Indonesia dengan produk terlengkap, sejak resmi mengantongi izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

Selain Layanan Bank Emas, Pegadaian juga memiliki ragam produk investasi emas yang mudah diakses masyarakat, seperti Tabungan Emas, Cicil Emas, dan Arisan Emas, serta produk pembiayaan yang lengkap (Haji & Umroh, Kredit Mikro, Kredit Kendaraan, hingga KUR Syariah).

Seluruh produk dan layanan Pegadaian dapat diakses melalui Outlet, Agen Pegadaian, serta aplikasi Tring! by Pegadaian yang dirancang dengan fokus pada pengembangan ekosistem emas dan transformasi digital, untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan dalam bertransaksi finansial bagi masyarakat.

Sebagai lembaga pembiayaan sosial, Pegadaian juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat melalui layanan keuangan yang inklusif, menciptakan dampak positif bagi komunitas, dan meningkatkan kesejahteraan secara luas. 

Read More

Modus Ajari Main Game, Pria Pengangguran di Lampung Cabuli Bocah 10 Tahun

Bandar Lampung - Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung mengamankan seorang pria pengangguran berinisial AA (29), lantaran diduga mencabuli bocah laki-laki berusia 10 tahun di sebuah kamar mandi mushola.

Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto, mengatakan pengungkapan kasus itu dilakukan pada Senin, 6 April 2026.

“Pelaku diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dan saat ini sudah dilakukan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Kompol Gigih, Senin (20/4/2026).

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, (5/4/2026), sekitar pukul 15.30 WIB di salah satu mushola di Kecamatan Tanjung Senang, kota setempat. 

Gigih menuturkan, kejadian bermula saat korban bersama temannya pulang berbelanja dari sebuah minimarket di Jalan Cendana. 

Di perjalanan, mereka bertemu dengan pelaku yang kemudian mengajak berbincang dengan alasan ingin menyampaikan hal penting.

"Pelaku lalu mengajak korban dan dua temannya menuju mushola yang berada tidak jauh dari lokasi. Setibanya di sana, pelaku sempat mengajak korban berbincang di area tempat wudhu dan menawarkan permainan," tuturnya.

Dengan bujuk rayu, pelaku kemudian mengarahkan korban masuk ke kamar mandi musala. Sementara itu, dua teman korban diminta menunggu di luar.

"Di dalam kamar mandi, pelaku diduga melakukan tindakan tidak senonoh terhadap korban. Korban yang ketakutan akhirnya melarikan diri dan pulang ke rumah," jelasnya.

Setibanya di rumah, korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Mendapat laporan itu, keluarga korban langsung mencari pelaku dan kemudian menyerahkannya ke pihak kepolisian.

Kompol Gigih menambahkan bahwa pelaku sendiri tercatat sebagai residivis dalam kasus serupa. 

Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun kurungan.

Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Bandar Lampung guna mendalami kasus tersebut.

Read More

MBG Diharapkan Jadi Pengungkit Ekonomi, DPRD Lampung Soroti Peran Petani Lokal

BANDAR LAMPUNG – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar mampu menjadi pengungkit ekonomi daerah, khususnya bagi para petani di Provinsi Lampung.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Satuan Tugas MBG dan Koordinator Wilayah MBG Lampung di ruang rapat Komisi DPRD Lampung, Senin (20/4/2026).

Menurut Ahmad Basuki, potensi ekonomi dari program MBG sangat besar. Ia menyebutkan total anggaran MBG di Lampung setiap bulannya diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun. Besarnya anggaran tersebut dinilai harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Program MBG yang digulirkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional disebutnya memiliki potensi sebagai insentif fiskal bagi daerah, meskipun aliran anggarannya tidak melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Anggaran yang besar ini harus bisa ditangkap sebagai peluang, terutama untuk mendorong peningkatan ekonomi petani di Lampung,” ujar Ahmad Basuki.

Ia menambahkan, sekitar 70 persen anggaran MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan baku makanan seperti beras, susu, daging, telur, dan komoditas lainnya. Dengan struktur ekonomi Lampung yang masih didominasi sektor pertanian, program ini dinilai memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan.

Namun demikian, Ahmad Basuki mengingatkan agar pengadaan bahan baku tidak bergantung pada produk luar daerah atau industri besar. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan semangat program yang seharusnya memberdayakan potensi lokal.

Komisi II DPRD Lampung saat ini juga tengah mendalami secara rinci jumlah dapur MBG serta potensi anggaran yang masuk ke daerah. Langkah ini dilakukan untuk merancang strategi optimalisasi agar dampak ekonomi program dapat dirasakan lebih luas.

Sementara itu, Kepala KPPG Lampung-Bengkulu, Achmad Heri Setiawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 1.071 dapur MBG yang telah beroperasi di Lampung. Selain itu, sekitar 1.120 dapur lainnya masih dalam tahap persiapan.

Ia menjelaskan, setiap dapur MBG rata-rata mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per tahun. Bahkan, terdapat kebijakan baru di mana tenaga pendidik juga mulai menjadi penerima manfaat dari program tersebut.

Meski demikian, Heri mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait operasional dapur yang belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya persyaratan sumber daya manusia serta administrasi.

Selain itu, keluhan masyarakat terkait menu makanan yang dinilai kurang variatif juga menjadi perhatian. Keterbatasan kemampuan penyedia dalam menyusun menu serta kendala distribusi bahan baku disebut menjadi faktor utama.

Pihaknya berharap berbagai kendala tersebut dapat segera diatasi agar pelaksanaan program MBG di Lampung dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Read More

Kolaborasi Program Desaku Maju dengan Program Desa BRILiaN dari BRI, Langkah Strategis Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik kolaborasi antara Program Desaku Maju milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan program Desa BRILiaN dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan kerja PT BRI Regional Office Bandar Lampung di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026). 

Pertemuan tersebut membahas sinergi pengembangan desa agar lebih produktif dan mandiri secara ekonomi.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa Lampung memiliki kekuatan besar di sektor pertanian yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. 

Komoditas seperti padi, jagung, dan singkong menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa yang perlu didorong melalui program terintegrasi.

Menurutnya, potensi tersebut harus dihubungkan langsung dengan program pembangunan desa agar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Program Desaku Maju hadir untuk memastikan hasil produksi tidak hanya berhenti di hulu, tetapi juga berkembang hingga ke hilir.

"Kita ingin petani tidak hanya produksi, tapi juga punya nilai tambah, baik dari pengolahan, pemasaran, hingga kelembagaan ekonominya," ujar Gubernur Mirza.

Ia menjelaskan, Program Desaku Maju mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan sektor unggulan. Program ini mencakup pelatihan sumber daya manusia, penguatan BUMDes dan koperasi, hingga dukungan alat produksi dan inovasi berbasis kebutuhan lokal.

Dengan pendekatan tersebut, komoditas seperti padi, jagung, dan singkong tidak hanya menjadi hasil panen, tetapi juga dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi, seperti industri pangan olahan, pakan ternak, hingga produk turunan lainnya.

"Kalau ini berjalan optimal, desa bisa mandiri. Ekonomi tumbuh dari desa, petani sejahtera, dan Lampung semakin kuat sebagai penopang pangan nasional," katanya 

Ia juga menilai kolaborasi dengan BRI menjadi langkah tepat karena memiliki kesamaan visi dalam membangun desa. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat implementasi program di lapangan.

"Kita kolaborasi, punya lokus yang sama. Bersama menyatukan kekuatan untuk memajukan desa dan memaksimalkan potensi yang sudah dimiliki," tegasnya.

Sementara itu, Regional CEO PT BRI Regional Office Bandar Lampung Andreas Chandra Santoso menyampaikan bahwa pihaknya memiliki program Desa BRILiaN yang sejalan dengan konsep Desaku Maju.

"Kami punya program yang sama, yaitu terkait pembangunan dan pemberdayaan desa namanya Desa BRILiaN. Konsepnya sama, yaitu pemberdayaan desa melalui perekonomian desa dan membuat desa itu maju dengan potensi yang ada," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kedua program akan disinergikan untuk memperkuat dampak pembangunan desa, terutama dalam pengembangan komoditas unggulan daerah.

"Potensi lokal yang jadi andalan provinsi, mulai dari padi, singkong, jagung, dan kopi. Jadi memang fokusnya sama, bagaimana potensi desa ini bisa berkembang secara ekonomi,” jelasnya.

Menurut Andreas, pada tahun ini BRI menargetkan sekitar 90 desa binaan yang akan mendapatkan program Desa BRILiaN, termasuk desa-desa yang diusulkan Pemerintah Provinsi Lampung.

"Kami berpotensi mencari 90 desa yang akan mendapatkan program ini. Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan ada 30 desa kandidat yang akan kami tindak lanjuti," katanya.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi momentum penting untuk mendorong ekonomi desa sebagai sumber pertumbuhan baru.

"Selama ini mungkin berjalan sendiri-sendiri. Tapi ketika disatukan, ternyata konsep dan tujuannya sama. Ini menjadi potensi besar untuk berkembang bersama dan memajukan desa," pungkasnya.(*)

Read More

Papan Proyek Tak Ada, Kualitas Box Culvert Jembatan Pendem Lamsel Dipertanyakan

LAMPUNG SELATAN – Proyek pembangunan Jembatan Pendem (Box Culvert) di Jalan RA Basyid, perbatasan Desa Karangsari dan Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, disorot warga dan awak media.selain akibat proses pekerjaan kontruksi yang sedang berlangsung yang menimbulkan kemacetan di jalan raya, kualitas beton box Culvert yang terlihat retak pun tak lepas menjadi sorotan. 

Akibat tak ada plang informasi terkait Pekerjaan proyek tersebut tentu banyak menimbulkan pertanyaan publik. Ada yang bilang kemungkinan proyek tersebut menggunakan skema anggaran tanggap darurat atau Belanja Tidak Terduga (BTT) itu sampai spesifikasi teknis pun dipertanyakan publik.?

Dari Pantauan di lokasi, Sabtu (18/4/2026), di temukan sejumlah kejanggalan pada pemasangan struktur utama. Pada Box Culvert yang terpasang beberapa hari lalu,selain terlihat keretakan pada box Culvert juga jarak antar segmen sambungan pun terlihat jarak gap yang terlihat cukup lebar dan menganga atau tidak rapat seperti semestinya 

“Pemasangannya kelihatan terburu-buru. Baru dipasang sudah retak dan renggang. Kami khawatir kontruksi jembatan ini tidak tahan lama, apalagi ini jalur vital warga dan padat yang di lalui kendaraan ringan maupun berat setiap harinya” ujar salah satu warga Karangsari yang enggan disebut namanya, Senin (20/4/2026).

Hingga kini, nilai pagu, nama penyedia jasa, dan konsultan pengawas proyek tersebut belum diketahui. Papan informasi proyek juga tidak ditemukan di sekitar lokasi saat awak media melakukan pengecekan.

Berdasarkan peraturan memang tak menyalahi, pengadaan dalam keadaan darurat memang dimungkinkan dengan penunjukan langsung sesuai Perpres No. 16/2018 jo. Perpres 12/2021 Pasal 59 yang bertujuan untuk mempercepat penanganan. Meski begitu, aturan menegaskan kualitas dan pertanggung jawaban pekerjaan tetap wajib memenuhi standar teknis

Saat di konfirmasi terkait prihal di atas ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan kepala dinas PU Lamsel Ir.Agnatyus yang akrab di sapa Bang Tyus ini menjelaskan via wa" iya Dinda, terkait kmacetan yang terjadi, mohon maklum karna pekerjaan sedang berjalan dan secara teknis untuk proses rehab pada jalur yang padat memang idealnya untuk efisensi teknis dan waktu pengerjaan yang cepat yaitu dengan menggunakan segmen Box Culvert tersambung".ujarnya Ir.Agnatyus.

Kalo untuk lebih detail, untuk hal yang lebih sepsifik coba nanti di tanyakan ke PPK dan PPTK nya aja ya Dinda, tambahnya.

Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat IKAM Lampung, Ruli Hadi Putra,saat dimintai tanggapan prihal viral nyaproyek di atas, dirinya mengatakan, " kita berharap agar hal hal yang menjadi suara atau catatan dari warga yang di temukan dilapangan agar menjadi catatan dan evaluasi bagi dinas terkait, jadi jangan alergi, biasa saja, ini sudah sesuai arahan dari presiden RI, dan juga sebagai bentuk peran aktif masyarakat dalam mengawal program program pembangunan , sihingga nantinya ini bisa menjadi catatan dan evaluasi bagi dinas PUPR lamsel.

 “Anggaran darurat digunakan memang tidak menyalahi aturan tetapi juga bukan berarti boleh asal jadi dan tidak wajib di awasi. Apalagi ini konstruksi untuk infrastruktur yang di lalui beban berat, Kalau benar Box Culvert sudah retak sejak awal,harusnya dinas PU dan rekanan tinggal mengganti Box Culvert yang di nilai dapat membahayakan pengguna jalan.harusnya itu yang segera dilakukan konsultan dan pengawas dan diuji hasil mutu betonya.ujar Ruli.

Read More

OJK Dukung Program 3 Juta Rumah, Perkuat Kebijakan SLIK dan Sinergi Antar Lembaga

Jakarta  – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan program prioritas nasional pembangunan tiga juta rumah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan komitmen tersebut dalam pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Friderica menjelaskan, OJK telah menggelar Rapat Dewan Komisioner dan menetapkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung implementasi program tersebut. Salah satu kebijakan utama adalah penyesuaian informasi dalam laporan SLIK, di mana hanya kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta yang akan ditampilkan, baik berdasarkan plafon maupun baki debet.

Selain itu, OJK juga menetapkan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat akhir Juni 2026 guna mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan.

“Percepatan ini penting agar masyarakat maupun pengembang dapat lebih cepat mengakses pembiayaan perumahan,” ujar Friderica.

Untuk mendukung kelancaran program, OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lebih lanjut, OJK akan menerbitkan penegasan bahwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi merupakan bagian dari program prioritas pemerintah. Penegasan ini dinilai penting karena berkaitan dengan aspek penjaminan dalam pembiayaan perumahan.

Tidak hanya itu, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah.

Satgas ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk asosiasi pengembang, guna memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian kendala di sektor pembiayaan.

OJK juga menegaskan bahwa data dalam SLIK tidak secara otomatis menentukan persetujuan atau penolakan kredit.

 Informasi dalam SLIK bersifat sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga jasa keuangan dalam melakukan analisis kredit.

Sebelumnya, OJK telah menerbitkan kebijakan melalui Surat OJK Nomor S-2/D.03/2025 yang menegaskan bahwa SLIK bukan daftar hitam, melainkan sistem informasi yang bersifat netral.

Tidak ada larangan bagi lembaga keuangan untuk memberikan kredit kepada debitur dengan kualitas kredit selain lancar, terutama untuk pembiayaan bernilai kecil.

Meski demikian, keputusan pemberian KPR tetap menjadi kewenangan masing-masing bank dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

“OJK akan terus mendorong berbagai langkah strategis guna mempercepat pencapaian program tiga juta rumah sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan nasional,” tutup Friderica.

Read More

Peringatan Hari Kartini di Lampung, Simbol Emansipasi dan Kepemimpinan Perempuan

BANDARLAMPUNG — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza mengajak kalangan perempuan di Provinsi Lampung memaknai perjuangan Raden Ajeng Kartini melalui penguatan pendidikan yang dapat menginspirasi perempuan untuk terus berkembang dan berkiprah dalam pembangunan.

Hal itu disampaikan Ibu Wulansari Mirza saat membacakan sejarah singkat perjuangan Raden Ajeng Kartini dalan upacara peringatan Hari Kartini Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (20/4/2026).

Ibu Wulansari menyampaikan bahwa Kartini merupakan sosok perempuan visioner yang memperjuangkan kesetaraan melalui pemikiran dan tulisan-tulisannya, yang kemudian dibukukan dalam karya “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

“Raden Ajeng Kartini percaya bahwa pendidikan adalah pintu kemajuan bagi perempuan. Pemikirannya menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan serta menginspirasi perempuan Indonesia untuk terus berkembang dan memiliki kesempatan yang setara,” ujarnya.

Upacara bertema “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi” diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berbagai organisasi perempuan di Provinsi Lampung.

Menariknya, seluruh petugas upacara pada peringatan kali ini merupakan perempuan, mulai dari pemimpin upacara, inspektur upacara, hingga pasukan pengibar bendera. Hal ini menjadi simbol nyata semangat emansipasi perempuan sekaligus bentuk penghormatan terhadap perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.

Seperti diketahui, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengenang kelahiran dan perjuangannya dalam membuka akses pendidikan serta memperjuangkan hak-hak perempuan di tengah keterbatasan budaya pada masanya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Maulida Zauroh bertindak sebagai inspektur upacara. Dia menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali peran strategis perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

“Semangat Kartini telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk memperoleh hak yang setara, khususnya dalam pendidikan, kehidupan sosial, dan pembangunan bangsa. Perempuan masa kini memiliki kesempatan yang luas untuk berkiprah di berbagai bidang,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Saat ini, keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan juga terus meningkat. Dari total 48 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sebanyak 14 di antaranya merupakan perempuan atau sekitar 30 persen.

Melalui momentum peringatan Hari Kartini, seluruh elemen masyarakat diajak untuk terus memperkuat peran perempuan, antara lain melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta membangun budaya yang menjunjung tinggi kesetaraan gender.

Selain itu, perempuan juga diharapkan semakin diberi ruang untuk berperan dalam kepemimpinan di berbagai sektor.

“Kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita jadikan semangat Kartini sebagai inspirasi untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Provinsi Lampung,” tutupnya.

Melalui peringatan ini, diharapkan semangat perjuangan Kartini terus hidup dan menjadi inspirasi bagi perempuan di Provinsi Lampung untuk menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, berdaya saing, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. (*)

Read More

Peran Strategis Pers dalam Mengawal Asta Cita Pemerintah demi Kesejahteraan Rakyat

Lampung - Pers memiliki posisi yang sangat vital dalam kehidupan demokrasi. Tidak hanya sebagai penyampai informasi, pers juga berfungsi sebagai pengawas, pengontrol, sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, peran tersebut menjadi semakin penting, khususnya dalam mengawal arah kebijakan pemerintah yang terangkum dalam konsep Asta Cita—delapan agenda prioritas yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Asta Cita bukan sekadar dokumen visi, melainkan peta jalan pembangunan yang harus dikawal implementasinya secara konsisten dan transparan. Di sinilah pers dituntut untuk tidak bersikap pasif. Pers harus hadir sebagai institusi yang aktif, kritis, dan konstruktif dalam memastikan setiap program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

Pertama, pers berperan sebagai penyambung informasi yang akurat dan berimbang. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kebijakan dijalankan, apa dampaknya, serta sejauh mana realisasinya. Tanpa informasi yang jernih, publik akan kehilangan arah dan kepercayaan terhadap pemerintah dapat menurun. Oleh karena itu, pers harus menjaga integritas dalam menyajikan fakta, bukan sekadar opini atau kepentingan tertentu.

Kedua, pers memiliki fungsi kontrol sosial. Dalam mengawal Asta Cita, pers tidak boleh ragu mengkritisi jika terjadi penyimpangan, ketidakefisienan, atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk meluruskan arah kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat. Di sinilah profesionalisme dan independensi pers diuji.

Ketiga, pers juga berperan sebagai edukator publik. Banyak program pemerintah yang tidak sepenuhnya dipahami masyarakat. Pers dapat menjembatani hal ini dengan memberikan penjelasan yang komprehensif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif berpartisipasi.

Keempat, pers harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah tanpa kehilangan sikap kritisnya. Kolaborasi yang sehat antara pers dan pemerintah akan menciptakan ekosistem informasi yang produktif. Namun, kemitraan ini tidak boleh mengorbankan prinsip independensi. Pers tetap harus berdiri di atas kepentingan publik, bukan kepentingan kekuasaan.

Di era digital saat ini, tantangan pers semakin kompleks. Arus informasi yang begitu cepat seringkali tidak diimbangi dengan verifikasi yang memadai. Oleh karena itu, dalam mengawal Asta Cita, pers dituntut untuk lebih selektif, faktual, dan bertanggung jawab agar tidak ikut memperkeruh ruang publik dengan informasi yang menyesatkan.

Pada akhirnya, keberhasilan Asta Cita tidak hanya ditentukan oleh pemerintah semata, tetapi juga oleh sejauh mana seluruh elemen bangsa, termasuk pers, menjalankan perannya secara optimal. Pers yang kuat, independen, dan profesional akan menjadi pilar penting dalam memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, sudah saatnya pers tidak hanya menjadi penonton, tetapi tampil sebagai aktor utama dalam mengawal arah pembangunan bangsa—mengkritisi ketika perlu, mendukung ketika benar, dan selalu berpihak pada kepentingan publik.

Read More

Pupuk Disiplin, Nasionalisme, dan Dedikasi, Prajurit dan PNS Korem 043/Gatam Ikuti Upacara Bulanan

Bandar Lampung – Korem 043/Gatam secara rutin menggelar upacara bendera bulanan (17-an) yang diikuti prajurit dan PNS di lapangan Kompi Senapan B Yonif 143/TWEJ, Bandar Lampung, kegiatan yang dilaksanakan ini ditujukan untuk memupuk disiplin, nasionalisme, dan dedikasi para prajurit dan PNS dilingkungan TNI AD khususnya Korem 043/Gatam. 

Bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) Kasiren Korem 043/Gatam Kolonel Czi Kurniawan Hartanto, S.E., M.Han., dan Komandan Upacara (Danup) Kapenrem 043/Gatam Kapten Inf Denny Cherliansyah, yang di hadiri para Kasi Kasrem 043/Gatam, Dan/Ka Satdisjan Jajaran KOrem 043/Gatam dan Kabalakrem 043/Gatam.

  

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., dalam amanatnya yang dibacakan Irup menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas semangat, dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan seluruh personel TNI dalam setiap pelaksanaan tugas, ditengah perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional yang dinamis dan kompleks.

“Dalam situasi ini, kesiapan dan kewaspadaan kita terhadap tugas dan fungsi satuan di wilayah masing-masing harus tetap tinggi, saya juga perlu mengingatkan ulang agar seluruh prajurit dan PNS TNI hati-hati dalam penggunaan media sosial. Banyak opini, berita bohong dan provokasi disebarkan di media sosial, lalu menjadi sumber perpecahan dan permusuhan antar komponen bangsa, “terangnya. 

Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI harus menjaga institusi TNI dengan menyampaikan hal-hal positif melalui media sosial. Para prajurit dan PNS TNI juga perlu memiliki kepedulian untuk ikut menjawab dengan santun ketika institusi TNI dirugikan di media sosial.

“Para Prajurit dan PNS TNI, yang saya banggakan, Tugas TNI ke depan bukan semakin ringan. Hal ini seiring dengan dinamika lingkungan strategis global, regional dan nasional yang semakin kompleks. Maka, “

Sebagai penutup amanatnya Panglima TNI juga menyampaikan beberapa hal yang harus dipedomani oleh Prajurit dan PNS TNI, sebagai berikut :

Pertama, Tingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta Pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Kedua, Ikuti perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional, untuk membangun kewaspadaan satuan terhadap ancaman di wilayah masing-masing.

Ketiga, Tingkatkan kehati-hatian dan ketelitian dalam bertindak, selalu taat hukum, serta menjaga kehormatan TNI dimanapun bertugas.

Keempat, Bijak dan cermat dalam menyikapi informasi yang berkembang, serta tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita di media sosial.

Kelima, Setiap Prajurit TNI harus terus menjadi pioner dalam membangun kinerja TNI yang “Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif”, ditengah perubahan lingkungan strategis yang dinamis.

Read More

Wagub Jihan Nurlela Hadiri Hajatan Akbar dan Halalbihalal Alumni Lintas Generasi PMII Lampung, Dorong PMII Berperan dalam Pembangunan Daerah

BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya dukungan dan kolaborasi keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri acara hajatan akbar dan halalbihalal alumni lintas generasi PMII Lampung di Aula FKIP Universitas Lampung, Minggu (19/4/2026).

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menilai kader PMII memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan. Ia mencontohkan kepercayaan pemerintah dengan menempatkan kader PMII di sejumlah posisi penting, termasuk di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menurutnya, peran tersebut menunjukkan kepercayaan terhadap integritas kader dalam mengelola sumber daya pembangunan daerah.

Lanjut, Wagub Jihan juga mendorong PMII untuk mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah melalui penguatan kolaborasi.

“Saya meminta pengawalan dari sahabat-sahabati PMII untuk menyukseskan program pembangunan. Dengan duduk bersama dan bergerak secara sinergis, persoalan daerah seperti kesehatan dan pembangunan desa,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan turut mengutip pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia mengenai empat pilar pembangunan daerah.

Pertama, visi berkelanjutan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan. Kedua, kemandirian ekonomi daerah. Ketiga, kepemimpinan efektif yang berpihak pada masyarakat bawah. Keempat, inovasi dan sinergi lintas sektor.

Wagub Jihan menyatakan optimistis dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan dukungan alumni PMII lintas generasi. Ia menilai dukungan tersebut menjadi kekuatan moral sekaligus intelektual dalam mengawal kebijakan daerah.

“Dukungan ini menjadi jaminan bahwa saya tidak berjalan sendiri. Ada gagasan dan gerakan sahabat-sahabati PMII yang terus mengiringi pembangunan Lampung,” ujarnya.

Acara tersebut menjadi momentum konsolidasi alumni PMII untuk memperkuat sinergi serta menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat.

 (*)

Read More

Pemprov Lampung Jamu Duta Besar Palestina Abdulfattah A.K. Al-Sattari

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menjamu Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdulfattah A.K. Al-Sattari yang melakukan silaturahmi ke Provinsi Lampung, Minggu (19/4/2026).

Jamuan dilakukan di Bukit Randu Resto, Bandar Lampung, dengan suasana penuh keakraban dan keramahan. Dari Pemprov, hadir Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Marindo menyampaikan ucapan selamat datang kepada Dubes Abdulfattah beserta jajaran di Provinsi Lampung. 

Ia menekankan bahwa kehadiran Duta Besar Paletina tersebut merupakan kehormatan besar sekaligus menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin kuat antara masyarakat Indonesia dan Palestina.

Lebih lanjut, Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa dukungan dan doa dari masyarakat Lampung akan terus mengalir bagi perjuangan rakyat Palestina, serta berharap hubungan baik ini dapat terus terjaga ke depannya.

Sementara itu, Duta Besar Abdulfattah A.K. Al-Sattari menyatakan apresiasinya atas sambutan hangat yang diberikan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. 

Ia merasa sangat terharu dengan keramahan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, serta menganggap tanah air Indonesia sebagai rumah kedua bagi rakyat Palestina.

Menurutnya, dukungan dan kepedulian bangsa Indonesia menjadi harapan besar bagi kami.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi yang harmonis serta saling mendukung dalam berbagai forum kemanusiaan di masa mendatang.

(*)

Read More