Hasil Pleno ..!!, Moh Saleh Asnawi dan Agus Suranto, Sapu Bersih Suara di Tanggamus

GK, Tanggamus - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Tanggamus, telah merampungkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Tanggamus 2024, Minggu (01/12/2024).

Untuk hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan di 20 PPK Se-Kabupaten Tanggamus, hasilnya tidak jauh berbeda dengan Real Count tim tabulasi Paslon nomor urut 02, DRS.H. Moh Saleh Asnawi, MA.MH.,-Agus Suranto yang memenangkan kontestasi Pilbup di Tanggamus.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilbup Kabupaten Tanggamus di 20 PPK, Paslon nomor urut 01, Hj.Dewi Handajani SE.MM.,-Ammar Siradjuddin memperoleh suara total 82.409 suara atau 26,56 persen.

Sedangkan Paslon 02, H. Moh Saleh Asnawi-Agus Suranto meraih 227.900 suara atau 73,44 persen. Jumlah hitung pleno PPK ini tidak jauh beda dengan hasil real count tim pemenangan 02 dimana hasil real count 02 jumlahnya 228.174 atau 73,60 persen.

Dari hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilbup Tanggamus di 20 PPK, Paslon nomor urut 02, Moh. Saleh Asnawi-Agus Suranto unggul dengan perolehan suara yang tinggi. Bahkan di Kecamatan yang di kenal merupakan Kandang Banteng atau basis Partai PDIP, Paslon H.Moh Saleh Asnawi-Agus Suranto berhasil unggul telak.

Contohnya Kecamatan Semaka, Paslon nomor urut 01 Hj.Dewi Handajani-Ammar Siradjuddin mendapat 4.686 suara, Paslon nomor urut 02, H.Moh. Saleh Asnawi mendapat 15.410.

Kecamatan Sumberejo Paslon 01, mendapat 6.393 suara, Paslon 02, mendapat 14.186 suara. Kecamatan Wonosobo Paslon 01, mendapat 5.530 , Paslon 02, mendapat 13.515 suara, Kecamatan Gisting Paslon 01, mendapat 6.570 suara, Paslon 02, H.Moh Saleh Asnawi-Agus Suranto mendapat 16.318 suara.

Untuk Kecamatan lain yang pada saat Pilkada 2018, Hj.Dewi Handajani berhasil menang, di Pilkada 2024 ini justru kalah, contohnya Kecamatan Pugung Paslon 01, Dewi Handajani-Ammar Siradjuddin meraih 7.834 suara sedangkan Paslon 02, H.Moh. Saleh Asnawi-Agus Suranto mendapat 22.682 suara.

Kecamatan Talangpadang Paslon 01, mendapat 4.944 suara, Paslon 02, mendapat 20.053 suara. Kecamatan Ulubelu Paslon 01, Hj.Dewi Handajani-Ammar Siradjuddin mendapat 5.085 suara, Paslon 02, H.Moh Saleh Asnawi-Agus Suranto mendapat 16.674 suara.

Menanggapi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilbup Tanggamus yang memenangkan Paslon nomor urut 02, H.Moh. Saleh Asnawi-Agus Suranto, Ketua Tim Pemenangan Paslon 02, H.Nuzul Irsan, SE., menilai bahwa hasilnya tidak jauh berbeda dengan penghitungan internal Paslon 02.

"Hasil Pleno PPK dengan Real Count yang penghitungan yang kita lakukan di Hotel Royal itu sudah sangat relevan dan rill. Karena tim tabulasi yang kerja ada banyak sehingga ada kemungkinan kesalahan input, tapi yang tetap kita pakai adalah hasil rapat Pleno PPK, "ujar Nuzul Irsan.

Dilanjutkan Nuzul Irsan, bahwa Tim Paslon 02, H.Moh. Saleh Asnawi-Agus Suranto nantinya akan melihat pleno tingkat Kabupaten yang nanti akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanggamus.

"Nanti akan kita lihat, apakah pleno PPK hari ini sudah sesuai dengan C1 yang kita punya. Tentunya akan kita sampaikan masukan masukan dengan bukti-bukti yang konkrit dari C1. Kalau memang sudah sesuai dengan apa yang diputuskan pleno PPK bahwa harus kita akui bahwa putusan pleno sifatnya mengikat, "pungkasnya.

Sementara, Komisioner KPU Divisi SDM dan Parmas, Habibi membenarkan bahwa Pleno penghitungan perolehan suara Pilgub dan Pilbup oleh PPK telah selesai di 20 Kecamatan. Selanjutnya adalah pleno tingkat Kabupaten.

Kemudian mengenai hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, Habibi membenarkan bahwa Paslon 02, unggul merata di 20 Kecamatan. "Kalau melihat secara keseluruhan, memang betul, Paslon 02 unggul di seluruh Kecamatan, cuma untuk rinciannya belum tahu, nanti di pleno tingkat Kabupaten akan ketahuan hasil riilnya, "katanya.

Tambah Habibi, Untuk pleno penghitungan suara tingkat Kabupaten dijadwalkan hari Rabu tanggal O4 Desember 2024. "Untuk tempat pelaksanaannya belum final, Sekretariat KPU nanti yang putuskan, rencananya antara Hotel 21 Gisting atau Hotel Royal Gisting, "pungkas Habibi.....

(Arman)

Read More

Cooling System Pasca Pungut Suara Pilkada 2024, Kapolsek Jalin Silahturahmi Dengan Tokoh Agama

GK, Lampung – Untuk menciptakan keakraban sekaligus menjalin sinergitas antara Polri dan para tokoh agama, pasca pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2024. Polisi bersilaturahmi dengan tokoh agama di Ketua MUI Way Kanan bertempat di Pondok Pesantren Miftahul Huda Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan. Minggu (01/12/2024)

Kunjungan Kabagops Polres Way Kanan Kompol Maryanto didampingi Kapolsek Blambangan Umpu Kompol Catur Hendro Sutejo bersama Panit Min Intel Polsek Blambangan Umpu Aiptu Asep Ryan Wijaya yang disambut hangat oleh Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Way Kanan KH. Eful Saefulloh.

Kapolres Way Kanan AKBP Adanan Mangopang melalui Kabagops Polres Way Kanan Kompol Maryanto menyampaikan upaya ini menjadi bagian dari strategi "cooling system" yang bertujuan meredakan ketegangan pasca-Pilkada serta memperkuat persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat khususnya MUI Kabupaten Way Kanan.

Selain itu bertujuan untuk meningkatkan tali silahturahmi antara Polri khususnya Polres Way Kanan dan jajaran dengan para tokoh agama dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Way Kanan.

Kami berharap dapat saling berkerjasama dengan baik menciptakan kamtibmas kondusif khususnya pasca pemungutan suara bisa berperan aktif sukseskan Pilkada Serentak 2024 yang aman dan damai,” Ungkap Maryanto.

 

Dalam kesempatan itu, KH. Eful Saefulloh.menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepolisian khususnya Polres Way Kanan dan jajaran yang selalu siap menjaga keamanan dalam kegiatan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024.

Menurutnya, atas pengamanan yang dilakukan tersebut kami merasa nyaman dan aman,” katanya.

Ketua MUI berharap semoga TNI Polri tetap selalu menjaga keamanan setelah pelaksanaan kegiatan Pilkada 2024 dengan kondusif dan kami siap membantu Polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan damai di wilayah Kabupaten Way Kanan.(red)

Read More

Survei Rakata: Fauzi - Laras Unggul di Pilkada Pringsewu Lampung

GK, PRINGSEWU - Lembaga Survei Rakata Institute merilis hasil Survei periode terbaru di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang dilaksanakan dari tanggal 14 - 20 November 2024.

Dalam Rilis tersebut Fauzi - Laras Tri Handayani unggul dengan meraih 36.20 %, Disusul Riyanto Pamungkas - Umi Laila 25.20 %, Ririn Kuswantari - Wiriawan Sada 18.70 % dan Adi Erlansyah - Hisbullah Huda 10.60 %.

Menurut Peneliti Rakata Fatih Raftsaal Kuswanto, "Selisih 11% ini secara statistika sudah signifikan dapat dinyatakan bahwa Paslon 01 unggul dibanding paslon lainnya".

"Survei ini menghasilkan data sangat kuat karena menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan toleransi kesalahan 3,09%", Tambah Putra Eko Kuswanto Pendiri Rakata Institute.

"Dapat diprediksi pemenang Pilkada Pringsewu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Fauzi - Laras", Tutup nya.

Menanggapi Survei Rakata, Politisi yang juga Praktisi Hukum Dr. Ery Setyanegara., SH.,MH, Mengungkapkan, "Secara formulasi dan metodologi ilmiah saya meyakini hasil survei yang di rilis oleh Rakata dengan keterwakilan responden sampai tingkat kepercayaan 95% yang diyakini validasinya. Kemudian juga berdasarkan Pengecekan dan penelusuran kami ke KPU Provinsi Lampung bahwa hanya Rakata dan LSI yang terdaftar sebagai Lembaga Survei resmi di Lampung”.

"Lembaga Survei Rakata ini cukup kredibel, Kita lihat hasil sewaktu jelang pilgub Lampung 2018 Rakata merilis survei kemenangan Arinal - Nunik. Dan terahir iya juga merilis jelang Pileg 2024 lalu, 20 Anggota DPR RI Dapil Lampung I dan II Semua nya akurat sesuai hasil survei", Tambah Mantan Ketua KPU Lampung Tengah 2003 - 2008.

"Namun Ada yang menggelitik pikiran saya menyangkut kontroversi dan polemik sayembara yang dilakukan oleh salah satu media di lampung Mereka yang survei, dan mengumumkan atau ekspose, kemenangan para kontestasi di Lampung, Kemudian pake ada iming-iming Hadiah dalam Sayembara itu dengan uang sebesar Rp. 20.000.000. Kita kuatir ada spekulatif dari orang-orang yang mencari pekerjaan apabila timbul membludak dari laporan politik uang yang dividiokan dan mereka menuntut uang sayembara 20 juta. Enggak kebayang kalau banjir order tersebut, Maka akan mengundang kerusuhan baru dalam proses pemilihan baik sebelum dan sesudah tanggal 27 November besok.", Tambah mantan ketua salah satu Partai Politik di Lampung itu.

"Saya menghimbau untuk dapat meluruskan serta membuat standar dan mekanisme yang jelas agar tidak terjadi kerusuhan ingin mengejar uang sayembara 20 juta tersebut. Bayangkan saja apabila ada vidio dari 500 orang saja se Lampung yang melapor, itu bisa mencapai miliaran rupiah, Apa sanggup merealisasikan hadiah itu kemudian pertanyaannya dari mana dananya", Tanya Dosen Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi itu.

Disisi lain, Pengamat dari Universitas Lampung Dr. Yusdiyanto, SH,MH. Mengatakan, "Mencermati rilis yang disampaikan oleh penggiat survei jelang tutup masa kampanye dan masuk jadual masa tenang, Tentu sangat mengejutkan dan menambah diskursus popularitas dan elektabiltas di tengah masyarakat. Ada beberapa kalangan terutama tim kampanye sampai pasangan calon  mempertanyakan akurasi dan legacy penyampai survei?".

"Pemetaan keterpilihan satu Kabupaten/Kota dengan lainnya seakan menggiring persepsi publik padahal dilain hal menjerumuskan keberadaan pasangan calon yg sedang berkontestasi. Penyelenggara teutama Bawaslu dan KPU tidak boleh diam atau bahkan membiarkan. Keadilan pilkada wajib ditegakkan bila ada pihak yang ambil  manfaat dari kontestasi ini maka perlu ditegur bahkan ditindak. Bukankah regulasinya sudah ada.", Bang Yus begitu beliau akrab disapa.

"Untuk itu harapannya masyarakat sejatinya tidak terpengaruh publikasi hasil suvei yg diragukan akurasinya, indepensinya, profesionalitas dan ada conflik of interest", Tutup Prof. Yusdiyanto. (*)

Read More

Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang No urut 1 Menyiapkan Saksi di Seluruh TPS

GK, Tulang Bawang - Awas, jangan coba-coba untuk pihak tertentu yang akan berbuat curang kepada pasangan nomor 1 Pilkada Tulang Bawang,  HJ, Winarti-Reynata (Win-Nata). Sebab, pasangan ini akan menyiapkan saksi di seluruh TPS, baik itu yang nampak alias resmi maupun 'Tak nampak' alias saksi bayangan yang akan tetap berada di TPS hingga kotak suara dibawa ke KPU. 

 Untuk mengawasi dan mengawal perolehan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), Pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulangbawang no urut 1  Winarti-Reynata (Win-Nata) telah menyiapkan 1.338 saksi di Pilkada 2024.

Para saksi akan disebar di 669 TPS demi memastikan Pilkada berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adi (luber jurdil).

"Artinya apa, saya dan Reynata ingin pelaksanaan pencoblosan nanti benar-benar berjalan jurdil. Jangan sampai ada kecurangan yang tentu tidak kita inginkan," kata Winarti kepada awak media Minggu (13/10/2024).

Disebutkannya, pihaknya nanti akan menempatkan dua orang saksi untuk setiap TPS.

Saksi tersebut bakal mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pencoblosan sampai penghitungan perolehan suara selesai.

Winarti telah melaporkan kesiapan seluruh saksi tersebut kepada DPD PDIP Lampung.

"Sudah saya laporkan dalam rapat koordinasi di DPD PDIP Lampung hari ini. InsyaAllah semua sudah dipersiapkan," tandas Winarti.

Winarti juga memastikan pihaknya juga menyiapkan tim internal yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan setiap tahapan Pilkada sampai hari pencoblosan nanti.(*)

Read More

Pilkada Lampung Selatan, PKS Usulkan Nama Melinda – Antoni Imam Ke DPP

GK, BANDAR LAMPUNG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mematangkan nama-nama yang akan disiapkan untuk perhelatan pemilihan kepala daerah di provinsi Lampung. Terbaru, PKS Lampung akan mengusulkan nama pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan yaitu Melinda Zuraida dan Antoni Imam ke DPP PKS.

Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim menjelaskan, nama Melinda Zuraida dan Antoni Imam merupakan aspirasi dan usulan dari pengurus DPD PKS Lampung Selatan. DPD PKS Lampung Selatan telah membuka komunikasi politik dengan semua tokoh politik maupun tokoh masyarakat yang berkeinginan maju menjadi calon bupati. Dari hasil komunikasi dan penjajakan yang intensif, DPD PKS Lampung Selatan mengajukan nama Melinda Zuraida untuk dipasangkan dengan Antoni Imam.

“Pengusulan nama Melinda Zuraida dan Antoni Imam sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan ke DPP PKS merupakan aspirasi teman-teman DPD PKS Lampung Selatan. Dari hasil jajak pendapat internal kader dan pengurus ranting, nama Melinda Zuraida dan Antoni Imam sangat diharapkan untuk bisa ikut dalam kontestasi Pilkada Lampung Selatan,” terang Mufti, Senin (15/7).

Nama Melinda Zuraida dan Antoni Imam segera diajukan ke DPP untuk diproses lebih lanjut.

“Akan kita ajukan segera, nanti DPP yang akan melakukan pendalaman terhadap pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan. Kita tunggu saja kabar selanjutnya, semoga segera ada hasilnya,” pungkas Mufti.

Melinda Zuraida sendiri adalah wanita yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bandar Lampung. Melinda merupakan putri kandung dari Zulkifli Anwar mantan Bupati Lampung Selatan. Dengan pengalamannya sebagai birokrat, Melinda yakin bisa membuat Lampung Selatan semakin maju. Sedangkan Antoni Imam merupakan Ketua DPD PKS Lampung Selatan saat ini,[Feby]

Read More

Jelang Pilkada, Kaops NCS Polri Beri Arahan di Polda Aceh: Junjung Tinggi Persatuan dan Kesatuan Bangsa

GK, ACEH - Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri Irjen Asep Edi Suheri memberikan arahan kepada 350 personil Polda  Aceh dan jajaran melalui luring dan daring di Gedung Presisi Mapolda Aceh, Kamis (11/7/2024).

Irjen Asep berujar, agar pelaksanaan pengamanan Pilkada 2024 bisa berjalan aman dan damai, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Hari Bhayangkara ke-78 pada 1 Juli kemarin, Polri harus adaptif dan proaktif. Untuk itu dirinya meminta agar satwil baik tingkat Polres hingga Polsek mampu memitigasi daerah-daerah rawan konflik.

Tidak hanya harus bisa memetakan daerah rawan konflik, namun sambung Irjen Asep para Kasatwil dan anggota harus bisa mendinginkan suasana ketika suhu politik sedang panas. Selain itu, mampu untuk mengeliminir isu-isu hoax, provokatif dan politik identitas yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Yang terpenting kita harus menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai masyarakat kita terpecah belah, mari kita wujudkan Pilkada serentak 2024 ini yang aman, damai dan tertib," tandas Kaops.

Untuk itu,  Irjen Asep mengungkapkan bahwa seperti apa yang diungkapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bahwa Polri telah melakukan pemetaan melalui Indeks Potensi Kerawanan Konflik yang menjadi dasar Ops NCS melakukan kegiatan cooling System. Dirinya juga menganjurkan agar di Provinsi Aceh dibangun Rumah Kebangsaan. "Rumah Kebangsaan bisa membantu kita agar tidak terjadi konflik sosial," ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya mengapresiasi langkah Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko yang apdatif dengan membentuk Satgas Sejuk Seulawah. "Apresiasi dan berterima kasih bapak Kapolda yang telah bentuk Satgas Sejuk Seulawah. Sangat bisa digunakan pada saat pengamanan Pilkada serentak," kata Irjen Asep yang saat ini menjabat sebagai Wakabareskrim Polri.

Dirinya kembali menekankan, bahwa untuk mewujudkan Pilkada serentak 2024 yang aman dan damai, dengan melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh sosial, organisasi agama, organisasi adat, organisasi pemuda dan organisasi sosial  "Para tokoh-tokoh ini nantinya memiliki pengaruh dengan jangkauan luas, membantu Polri dalam menyebarkan pesan pemilu aman dan damai dan mendukung pelaksanaan Operasi NCS," ujarnya.

Selain Kaops, Wakaops NCS Polri Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preemtif Brigjen M Rudy Syafirudin, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji, Kasatgas Humas Brigjen Gatot Repli Handoko dan Kasatgas Banopa Brigjen Eko Sudarto juga memberikan arahan demi terwujudnya Pilkada serentak 2024 yang aman, damai dan tertib.

Adapun tim Ops NCS Polri yang mendamping Kamnops NCS, Brigjen Budi Hermawan, Waikasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono dan Kasubsatgas Intelijen Kombes Tony Budhi Susetyo,[Feby]

Read More

Relawan RMD Provinsi Lampung Dukung Pilkada Damai

Lampung - Ketua Relawan Rahmat Mirzani Djausal (RMD) Provinsi Lampung AHMAD KENEDY, SIP., dan Perwakilan Pengurus mendeklarasikan dukungannya untuk menjaga stabilitas pada tahapan Pilkada tahun 2024 mendatang. Mereka menolak adanya Politik Identitas, Berita Hoax dan Hate Speech dalam upaya pemenangan Kepala Daerah yang didukung.

Deklarasi atau pernyataan ini disampaikan melalui video berdurasi lebih kurang 1 menit yang dibuat setelah agenda Pertemuan Ketua RMD Provinsi Lampung bersama Perwakilan Pengurus RMD Provinsi Lampung di Sekretariat RMD Provinsi Lampung, Selasa, 11 Juni 2024.

Isi pernyataan/deklarasinya yakni;

1. Menjaga harmoni antar kelompok Relawan Pendukung Kepala Daerah 2024 serta menjadi pelopor perekat persaudaraan.
2. Menolak adanya Politik Identitas,  Berita Hoax dan Hate Speech dalam upaya pemenangan guna terciptanya pesta Demokrasi yang aman damai dan Kondusif.

"Terciptanya Pilkada tahun 2024 yang aman, damai dan kondusif merupakan tanggung jawab kita bersama," ucapnya

Relawan RMD Provinsi Lampung yang hadir yakni, Ketua, Kabid Logistik dan perwakilan beberapa anggota tingkat Provinsi Lampung.

AHMAD KENEDY dalam arahannya, meminta kepada seluruh anggotanya yang hadir untuk dapat memberikan himbauan kepada masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga Stabilitas pada tahapan Pilkada tahun 2024, dikarenakan terciptanya Pilkada tahun 2024 yang aman, damai dan kondusif merupakan peran dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Read More

Dewan Pakar JMSI Ingatkan Pimpinan Media dan Wartawan Jadi Tim Sukses Pilkada Wajib Mundur

GK, Bandar Lampung - Dewan Pakar Jaringan Serikat Media Siber (JMSI) Provinsi Lampung Juniardi SH MH mengingatkan pimpinan media dan wartawan yang maju sebagai kontestan dalam kontestan Pilkada 2024, terutama di Provinsi Lampung wajib mundur atau cuti dari profesi sebagai wartawan dan perannya di media pers.  

Karena, kata Juniardi, Dewan Pers sudah mengeluarkan surat edaran mengenai posisi media dan netralitas wartawan. Dewan Pers sudah berulang mengimbau awak media melepaskan profesi sebagai wartawan jika ingin mencalonkan diri dalam pilkada.

"Mencermati perkembangan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, ditemukan ada sejumlah media massa dan wartawan partisan. Maka, perlu kita ingatkan kembali tentang peran pers dalam rangka menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi berkualitas dan adil," kata Juniardi, saat diminta tanggapannya soal netralitas media pers di Pilkada 2024.

Menurut mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung ini, mencalonkan diri sebagai kepala daerah, ataupun tim sukses paslon ialah hak setiap warga negara, termasuk wartawan. Namun wujud keterlibatan dalam kontestasi politik tersebut akan mempengaruhi netralitas wartawan.

"Jadi wartawan yang berkecimpung dalam dunia politik berpotensi berpihak pada kepentingan politik pribadi dan golongannya. Hal ini bertentangan dengan kode etik jurnalistik yang mengedepankan netralitas dan kepentingan publik. Karena itu, ketika seorang wartawan memutuskan menjadi calon kepala daerah atau wakil, serta tim sukses, yang bersangkutan telah kehilangan legitimasi untuk kembali pada profesi jurnalistik," katanya.

Menurut Juniardi, Dewan Pers menegaskan dalam Surat Edaran Nomor 02/SE-DP/II/2014 tentang Independensi Wartawan dan Pemuatan Iklan Politik di Media Massa dan Seruan Dewan Pers Nomor 01/Seruan-DP/X/2015 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pilkada 2015. Dalam surat edaran tersebut, Dewan Pers mengimbau wartawan yang maju ke pilkada, pileg, ataupun menjadi tim sukses segera nonaktif sebagai wartawan dan mengundurkan diri secara permanen.

Sedangkan dalam Surat Edaran No 01/SE-DP/I/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Wartawan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Dewan Pers kembali menegaskan peran pers dalam rangka menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas dan adil. Terbaru Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/XII/2022 Tentang Kemerdekaan Pers yang Bertanggung Jawab Untuk Pemilu 2024 yang Berkualitas.

Point point penting dalam edaran itu adalah pertama Pers nasional melaksanakan peranannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (Pasal 6 Butir a, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers). Kedua Pers nasional melaksanakan peranannya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar (Pasar 6 Butir c UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)

Ketiga, Pers nasional melaksanakan peranannya melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum (Pasar 6 Butir d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers), dan keempat Pers nasional melaksanakan peranannya memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Pasal 6 Butir e UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers)

"Kita sudah berkali kali diingatkan oleh dewan pers, bahwa para insan media untuk menjaga independensi dalam peliputan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada termasuk tahun 2024 ini. Karena dalam proses pemilu peran media sangat penting untuk menjaga independensinya. “Dewan pers menyatakan insan media yang terlibat dalam kontestan atau menjadi tim sukses mohon untuk mengundurkan diri sejenak sebagai wartawan atau terkait pers," kata Juniardi

Intinya,kata Juniardi, dua hal penting yang fungsi pers dalam Pilkada diantaranya memberikan kepercayaan kepada publik. Karena dari berbagai temuan media masih menjadi rujukan masyarakat dalam informasi dan pemberitaan. Dan saat Pilkada 2024 ini, insan pers dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara utuh, berimbang, profesional, guna menjaga kepercayaan masyarakat kepada media. "Karena kita sepakat bahwa fungsi pers dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada," kata Pimred sinarindonesia.id dan sinarlampung.co ini.

Lapor Dewan Pers

Juniardi menambahkan masyarakat dapat melaporkan jurnalis yang menjadi tim sukses bagi pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 ke Dewan Pers. Cara melaporkannya pun sangat mudah. Pelapor cukup membuka situs resmi Dewan Pers yakni www.dewanpers.or.id.

Cara lainnya, pelapor bisa mengirimkan pengaduannya ke Dewan Pers melalui alamat surat elektronik (surel/email). Alamat surel ada pada situs resmi Dewan Pers. "Tim Dewan Pers pasti akan mengecek apakah laporan ini benar apa fitnah. Bila benar akan ditindaklanjuti. Bila ada wartawan yang dilaporkan menjadi tim sukses, biasanya Dewan Pers akan mengirimkan surat ke perusahaannya agar yang bersangkutan sebaiknya non aktif sebagai wartawan," katanya. (Red)

Read More

Sumsel Daerah Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota

GK, Palembang - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota secara serentak. Penandatanganan ini dilakukan di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (9/11/2023).

Provinsi Sumatera Selatan beserta 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel menjadi wilayah yang pertama kali menandatangani naskah NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 di Indonesia, yang penandatanganannya dilakukan secara serentak oleh provinsi dan 17 kabupaten/kota.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pj Gubernur Agus Fatoni dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumsel tahun 2024. 

"Hari ini sudah ditandatangani NPHD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel terkait dana Pilkada. Saya ucapkan terimakasih kepada Bupati dan Walikota yang telah berkomitmen penuh sehingga anggaran pilkada 40% tahun 2023 telah disediakan," ucap Fatoni. 

Fatoni menjelaskan bahwa anggaran dana Pilkada tahun 2024 ini terdiri dari bermacam-macam. Anggaran ini berasal dari APBD murni dan APBD Perubahan bahkan ada juga sebagian yang tidak dianggarkan dari kedua cara tersebut. 

"Untuk yang tidak dianggarkan kedua-duanya itu kita lakukan pergeseran anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," jelas Fatoni. 

Selanjutnya, terkait penggunaan BTT mulanya banyak Bupati/Walikota yang masih ragu. Namun, dengan beberapa pemahaman yang diberikannya saat menjadi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri perlahan para kepala daerah menjadi yakin dan tidak ragu dalam menganggarkan dana untuk Pilkada.

"Awalnya banyak bertanya karena tahapan Pilkada belum dilakukan, sebagian kepala daerah bertanya dana ini digunakan untuk apa dan jika tidak habis sampai 2024 bagaimana. Bagaimana nanti jika tidak terpakai? Banyak yang bertanya seperti itu dan  setelah kita jelaskan Alhamdulillah semua paham. Dan hari ini NPHD semuanya bisa dilaksanakan," ujar Fatoni. 

Fatoni menyebut penandatanganan NPHD ini menjadi bentuk cinta para kepala daerah, KPU dan Bawaslu kepada bangsa dan negara. Penandatanganan ini juga menjadi bukti komitmen mereka dalam mendukung terlaksananya Pilkada Serentak 2024 mendatang di Sumsel.

Dalam kesempatan itu, Fatoni berpesan kepada semua kepala daerah tetap menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik. Dia berharap jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi. 

"Namanya pesta demokrasi ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati dan sebisa mungkin kita jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan," kata Fatoni. 

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyampaikan rasa terima kasih kepada Pj Gubernur Sumsel, pimpinan DPRD. Dari hasil pembicaraan politik hingga teknis administrasi dengan DPRD sudah menyepakati untuk pemilihan Gubernur di Sumsel anggaran yang disediakan sekitar Rp234M dan dibagi dua porsi, yaitu yang pertama 40% tahun 2023 atau sekitar Rp93 miliar dan nanti di tahun 2024 senilai Rp140 miliar. 

"Untuk total pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota se Sumsel berdasarkan kontribusi APBD provinsi dan kab/kota totalnya sekitar Rp1 triliun lebih sekian miliar. Kami atas atas nama KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi Sumsel, pemerintah kab/kota se Sumsel dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2024," jelasnya.

Adapun rincian anggaran dana Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berdasarkan data dari Kesbangpol Provinsi yakni : 

1. Kumulatif KPU se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.416.918.651.985,-  dan Tahun 2024 sebesar Rp.637.059.959.605,- 

2. Kumulatif Bawaslu se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.137.700.016.432,- dan tahun 2024 sebesar Rp.215.277.551.648,- (*)

Read More

PKS Berpotensi Usung Kader sebagai Cakada Di Lima Kabupten/Kota di Lampung

GK, Bandar Lampung – Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPW PKS Lampung menggelar rapat kosolidasi BP3 kabupaten/kota se Provinsi Lampung, Sabtu (22/7), di Aula DPTW PKS Lampung.

Konsolidasi tersebut kemudian menghasilkan rekomendasi mengusulkan anggota internal PKS sebagai calon kepala daerah (cakada). Hasil pembahasan pleno memunculkan 5 kabupaten/kota yang berpotensi mengusung anggota internal  potensial yaitu Ade Utami Ibnu Bakal Calon Walikota Bandar Lampung, Antoni Imam Bakal Calon Bupati Lampung Selatan, Tati Bakal Calon Bupati Pesawaran, Ahmad Khusaini Bakal Calon Walikota Metro, dan Zunianto sebagai Calon Bupati Pringsewu. Rekomendasi ini akan di bawa oleh BP3 DPD  masing-masing daerah untuk dilakukan penguatan kepada seluruh anggota PKS dan pengurus sampai tingkat ranting atau kelurahan/desa. Selanjutnya Dewan Pimpinan Timgkat Daerah (DPTD) PKS Kabupaten/Kota akan membuat usulan ke DPP melalui DPW agar nama-nama tersebut mendapatkan surat rekomendasi dari DPP.   

Aep Saripudin Ketua BP3 DPW PKS Lampung mengatakan kegiatan konsolidasi selain sebagai upaya pemenangan pemilu 2024 juga sebagai sarana memunculkan calon potensial dari internal PKS sebagai calon kepala daerah.

"Alhamdulillah kita bisa lebih awal mengusulkan nama Cakada paling tidak di lima kabupaten/kota. Kita berharap DPP dapat segera mengeluarkan surat rekomendasi sebelum pileg 2024 agar punya efek electoral. Mudah-mudahan Kabupaten/kota lainnya menyusul. Kami juga membuka peluang para tokoh diluar anggota PKS yang berminat maju sebagai cakada, dapat berkomunikasi dengan kami,” kata Aep.[Feby]

Read More

Untuk Melahirkan Pemimpin Yang Jujur Dan Adil, Diperlukan Pilkada Yang Bersih

Opini:

Diskursus pilkada serentak pada tahun 2024 masih terus menjadi perdebatan oleh para pemerhati pemilu dan demokrasi. Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemungutan suara serentak nasional untuk pilkada di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024.

Pilkada adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan Daerah. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia. Berdasarkan hak-hak tersebut nasib suatu  daerah ditentukan, salah satunya adalah dengan berpartisipasi aktif menggunakan hak suara dalam pilkada. Dalam PKPU tertulis prinsip dalam Pemilu adalah mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisiensi.

Pada saat memasuki masa-masa Pilkada,  para elite politik berlomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara apapun, salah satunya dengan politik uang. Politik uang memiliki potensi yang bisa merugikan negara, karena ada kecenderungan jika sudah berhasil memenangkan suara akan ada upaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan sebelumnya. Hal ini dapat menjurus pada tindakan korupsi. Politik uang sangat merugikan bagi kemajuan bangsa dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Untuk menciptakan pilkada yang bersih sangat dibutuhkan pemahaman masyarakat akan bahaya politik uang itu, dimana masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan masa depan  daerahnya. Akan tetapi, masyarakat juga tidak boleh golput. Sebab, hal itu hanya akan menguntungkan bagi calon yang tidak kredible. Karena biasanya, perilaku golput dilakukan orang yang kritis yang memandang tidak ada calon yang kredibel. Padahal golput akan memberikan peluang orang yang kurang kompeten untuk memenangkan pertandingan. Gerakan golput sama bahayanya dengan politik uang. Karena itu, jangan golput dan tolak politik uang.

Sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak pemilih dalam pilkada kita jangan sampai menyia-nyiakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat. Karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya.

Penulis:

Pinnur Selalau

Pimpinan Redaksi Media Gariskomando.Com

Read More