Rakernas BEM SI XVIII di Unila Teguhkan Peran Mahasiswa Menuju Indonesia Emas 2045

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memotivasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) untuk meneguhkan peran strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikan Gubernur Mirza dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BEM SI XVIII di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Selasa (23/9/2025).

“Rakernas BEM SI ini bukan sekadar pertemuan mahasiswa, melainkan ruang untuk meneguhkan peran strategis generasi muda dalam perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa, dan di tangan kalianlah masa depan Indonesia dipertaruhkan,” ujar Mirza berapi api.

Mirza menyampaikan bahwa kehadiran ratusan mahasiswa dari seluruh penjuru Tanah Air di Rakernas ini adalah momentum bersejarah bagi Lampung. 

Menurutnya, kehadiran para mahasiswa di Sai Bumi Ruwa Jurai adalah sebuah kehormatan sekaligus penegasan bahwa Lampung adalah rumah yang terbuka bagi gagasan, kolaborasi dan semangat kebangsaan.

Mirza menambahkan forum ini merupakan momentum konsolidasi organisasi mahasiswa sekaligus wadah penting untuk melahirkan gagasan-gagasan strategis bagi bangsa.

Gubernur Mirza menekankan bahwa sejarah Indonesia telah membuktikan peran mahasiswa dan pemuda tidak pernah terpisahkan dari perubahan besar bangsa ini.

Ia mencontohkan pergerakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928, hingga gerakan mahasiswa pada 1998 yang mengantarkan Indonesia menuju era reformasi. 

“Semua momentum penting bangsa ini lahir dari tangan dan pikiran pemuda. Itu artinya, mahasiswa adalah energi perubahan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga mengajak para mahasiswa untuk melakukan refleksi mendalam terhadap kondisi bangsa saat ini. Meski Indonesia telah merdeka hampir delapan dekade, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama soal pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menyampaikan optimismenya terhadap bonus demografi yang akan dialami Indonesia dimana jumlah penduduk usia produktif yang dominan, bangsa ini memiliki modal besar untuk melompat menjadi kekuatan ekonomi dunia. 

Namun, ia menegaskan bahwa bonus demografi hanya akan bermanfaat bila diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

“Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia pada tahun 2045. Tapi pertanyaannya, apakah pertumbuhan itu bisa benar-benar dirasakan rakyat kecil? Itu tugas kita bersama, termasuk mahasiswa sebagai penggerak perubahan,” tandasnya.

Gubernur Mirza meyakini bahwa BEM SI adalah kawah candradimuka bagi lahirnya pemimpin bangsa. 

"Di tangan kalianlah masa depan Indonesia dipertaruhkan. Karena itu, Rakernas ini harus menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, melahirkan gagasan konstruktif yang menjawab tantangan zaman, sekaligus meneguhkan peran mahasiswa sebagai mitra kritis dan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional," tegasnya.

Ia mengutip falsafah Lampung: Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan, yakni ramah tamah dalam menyambut, mampu berbaur dengan semua, dan saling tolong-menolong dalam kehidupan bersama. 

“Dengan falsafah itu, mari kita buktikan bahwa mahasiswa bukan hanya kritis, tetapi juga mampu menawarkan solusi dan bergerak bersama rakyat. Lampung bangga menjadi tuan rumah Rakernas ini, karena dari sini akan lahir gagasan besar untuk bangsa,” pungkasnya.

Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Lusmeilia Afriani menyampaikan rasa bangga atas kehadiran mahasiswa dari sekitar 70 perguruan tinggi yang hadir di Lampung. 

Menurutnya, peserta Rakernas adalah putra-putri terpilih dari universitas masing-masing yang memiliki kesempatan berharga untuk ikut dalam forum nasional ini.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa forum Rakernas harus dimanfaatkan sebagai ajang bertukar ide, informasi, dan gagasan konstruktif untuk menjawab tantangan masa depan. 

Mahasiswa, lanjutnya, adalah generasi visioner, progresif, dan berintegritas yang kelak menjadi penentu keberhasilan bangsa.

“Jadikan momentum ini untuk meneguhkan semangat kerja sama, bukan hanya untuk kepentingan organisasi tetapi juga bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan menegaskan bahwa Rakernas bukan sekadar agenda formal, melainkan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi gerakan mahasiswa di tengah dinamika bangsa.

Ia mengingatkan kembali bahwa pada akhir Agustus hingga awal September lalu, bangsa Indonesia diguncang gelombang aksi besar-besaran. 

Menurutnya, itu adalah ekspresi murni kegelisahan rakyat yang harus disikapi mahasiswa secara intelektual.

Muzammil menekankan pentingnya mahasiswa hadir bersama rakyat, merajut kekuatan, serta merumuskan strategi agar suara kebenaran tidak hilang dalam hiruk pikuk politik kekuasaan.

“Perjuangan mahasiswa tidak bisa berdiri sendiri, harus kolektif bersama rakyat,” tegasnya.

Forum Rakernas ini, lanjut Muzammil, harus menjadi ruang bagi mahasiswa lintas kampus untuk mempererat persaudaraan dan semangat persatuan dari Sabang sampai Merauke sekaligus merancang arah gerakan ke depan.

“Mahasiswa akan selalu bermakna bila berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, Rakernas ini harus menjadi konsolidasi ide dan gerakan kolektif mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat,” pungkasnya.

Read More

Pemerintah Provinsi Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Fokus pada Komoditas Pangan Utama

GK, Bandar Lampung ---- Inspektur Provinsi Lampung, Fredy, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (28/10/2024). 

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi oleh dua Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk. 

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan, di awal pemerintahan yang baru, angka inflasi berada dalam posisi yang relatif baik yaitu sebesar 1,84% (yoy). 

"Di tengah-tengah transisi pemerintahan, inflasi dapat terkendali dengan sangat baik. Bahkan dari sisi suplai dari sisi harga bergejolak, dapat diturunkan ke level yang seharusnya setelah di awal tahun mengalami kenaikan," kata Amalia Adininggar Widyasanti. 

Plt. Kepala BPS selanjutnya menambahkan, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu keempat Oktober 2024 secara nasional lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH. Adapun komoditas penyumbang utama IPH di berbagai wilayah didominasi oleh daging ayam ras dan bawang merah. 

Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo mengatakan, total produksi beras bulan Januari - Desember 2024 sebanyak 30,34 Juta ton, lebih rendah 760 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Penurunan produksi tersebut, kata Nyoto Suwignyo, berpotensi menyebabkan kenaikan harga beras pada akhir tahun. 

Oleh karenanya, Nyoto Suwignyo mengimbau pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar melakukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi kenaikan harga beras. 

Menteri Dalam Negeri di akhir Rakor meminta seluruh daerah untuk memberikan perhatian dan berfokus pada 5 komoditas pangan, diantaranya bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng dan jagung. 

"Yang kita waspadai betul, bila kelompok makanan minuman terjadi kenaikan, itu yang sangat rawan dan perlu diwaspadai," kata Mendagri. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Sumsel Daerah Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota

GK, Palembang - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota secara serentak. Penandatanganan ini dilakukan di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (9/11/2023).

Provinsi Sumatera Selatan beserta 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel menjadi wilayah yang pertama kali menandatangani naskah NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 di Indonesia, yang penandatanganannya dilakukan secara serentak oleh provinsi dan 17 kabupaten/kota.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pj Gubernur Agus Fatoni dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumsel tahun 2024. 

"Hari ini sudah ditandatangani NPHD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel terkait dana Pilkada. Saya ucapkan terimakasih kepada Bupati dan Walikota yang telah berkomitmen penuh sehingga anggaran pilkada 40% tahun 2023 telah disediakan," ucap Fatoni. 

Fatoni menjelaskan bahwa anggaran dana Pilkada tahun 2024 ini terdiri dari bermacam-macam. Anggaran ini berasal dari APBD murni dan APBD Perubahan bahkan ada juga sebagian yang tidak dianggarkan dari kedua cara tersebut. 

"Untuk yang tidak dianggarkan kedua-duanya itu kita lakukan pergeseran anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," jelas Fatoni. 

Selanjutnya, terkait penggunaan BTT mulanya banyak Bupati/Walikota yang masih ragu. Namun, dengan beberapa pemahaman yang diberikannya saat menjadi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri perlahan para kepala daerah menjadi yakin dan tidak ragu dalam menganggarkan dana untuk Pilkada.

"Awalnya banyak bertanya karena tahapan Pilkada belum dilakukan, sebagian kepala daerah bertanya dana ini digunakan untuk apa dan jika tidak habis sampai 2024 bagaimana. Bagaimana nanti jika tidak terpakai? Banyak yang bertanya seperti itu dan  setelah kita jelaskan Alhamdulillah semua paham. Dan hari ini NPHD semuanya bisa dilaksanakan," ujar Fatoni. 

Fatoni menyebut penandatanganan NPHD ini menjadi bentuk cinta para kepala daerah, KPU dan Bawaslu kepada bangsa dan negara. Penandatanganan ini juga menjadi bukti komitmen mereka dalam mendukung terlaksananya Pilkada Serentak 2024 mendatang di Sumsel.

Dalam kesempatan itu, Fatoni berpesan kepada semua kepala daerah tetap menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik. Dia berharap jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi. 

"Namanya pesta demokrasi ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati dan sebisa mungkin kita jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan," kata Fatoni. 

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyampaikan rasa terima kasih kepada Pj Gubernur Sumsel, pimpinan DPRD. Dari hasil pembicaraan politik hingga teknis administrasi dengan DPRD sudah menyepakati untuk pemilihan Gubernur di Sumsel anggaran yang disediakan sekitar Rp234M dan dibagi dua porsi, yaitu yang pertama 40% tahun 2023 atau sekitar Rp93 miliar dan nanti di tahun 2024 senilai Rp140 miliar. 

"Untuk total pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota se Sumsel berdasarkan kontribusi APBD provinsi dan kab/kota totalnya sekitar Rp1 triliun lebih sekian miliar. Kami atas atas nama KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi Sumsel, pemerintah kab/kota se Sumsel dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2024," jelasnya.

Adapun rincian anggaran dana Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berdasarkan data dari Kesbangpol Provinsi yakni : 

1. Kumulatif KPU se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.416.918.651.985,-  dan Tahun 2024 sebesar Rp.637.059.959.605,- 

2. Kumulatif Bawaslu se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.137.700.016.432,- dan tahun 2024 sebesar Rp.215.277.551.648,- (*)

Read More

APKLINDO Lampung Sukses Gelar Workshop dan Musyawarah Kerja Provinsi

"Anggota APKLINDO Lampung 34 perusahaan Masih Sangat Sedikit, Provinsi Lampung Luas"

GK, Lampung - Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO) Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 lalu telah menggelar musyawarah kerja Provinsi (Murkerprov) sekaligus Workshop Pengenalan Teknologi Tepat Guna dengan tema “Akselerasi Peran Strategis APKLINDO dalam membangun Iklim usaha yang kondusif di Provinsi Lampung.”

Menurut Ketua DPP APKLINDO Lampung Ahmad Apriliandi Passa mengatakan, Mukerprov ini digelar dalam rangka rasa syukur atas HUT Ke-3 DPP APKLINDO Lampung pada 26 November lalu, evaluasi pencapaian organisasi, konsolidasi perusahaan anggota, penyusunan kembali komposisi dan personalia kepengurusan DPP APKLINDO Lampung, penyusunan kerangka program kerja DPP APKLINDO Lampung serta alih teknologi terkini di industri jasa Klining Servis. Masih menurutnya kegiatan tersebut telah mencapai sasaran tujuannya dengan telah terbentuknya staf kepengurusan yang baru, terciptanya kerangka program kerja 2024-2025 dan pencerahan pengetahuan dan ilmu baru bagi insan sumberdaya manusia jasa klining servis dan housekeeping di Lampung.

“Tercatat saat ini terdapat 34 perusahaan anggota yang tergabung dan kemarin 22 perusahaan anggota hadir mengikuti Mukerprov tersebut. Kemudian disampaikannya lagi bahwa terdapat 700 tenaga kerja Klining Servis di Lampung yang telah tersertifikasi oleh LSP Klining Servis - BNSP. Menurutnya perusahaan yang tergabung masih sangat sedikit, mengingat Provinsi Lampung yang cukup luas dan terdiri 15 Kabupaten/Kota se-Lampung sehingga masih banyak gedung-gedung milik pemerintah maupun swasta yang membutuhkan perawatan, agar nilai ekonomisnya tetap terjaga. Lainnya lagi, ke depan akan lebih banyak lagi tenaga klining servis dapat tersertifikasi sehingga lebih profesional dan kompeten,” ucap Ahmad Apriliandi Passa.

Pada mukerprov tersebut juga didapat arahan dan masukkan dari Ketua Umum APKLINDO dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Dr. Agus Nompitu yang hadir pada acara tersebut berharap DPP APKLINDO Lampung dapat terus tumbuh berkembang, sejahtera dan lebih bermanfaat bagi perusahaan anggota dan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya sehingga upaya peningkatan peran strategis DPP APKLINDO Lampung dalam membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ketenagakerjaan dapat nyata terwujud.

“Seperti penyerapan pasar kerja, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan/perundangan-undangan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta kemarin ditambahkan oleh Pak Kadis jangan melupakan kesejahteraan karyawan baik pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak karyawan” jelas Apri.

Ketua Umum APKLINDO, HM Shiddiq dan Ketua APKLINDO Lampung, Ahmad Apriliandi.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengapresiasi atas upaya yang sudah dilakukan APKLINDO di Lampung. “Semoga juga dapat mensejahterakan tenaga kerja klining servis, kepentingan perusahaan yang tergabung di dalamnya dan merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyediakan pasar kerja di Provinsi Lampung,” ucap Agus Nompitu.

Senada, Ketua Umum APKLINDO H M Siddieq mengungkapkan bahwa DPP APKLINDO Lampung juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh DPP APKLINDO Lampung dan disampaikannya APKLINDO Lampung merupakan salah satu DPP yang aktif. “Saya berharap terus maju berkembang memberi manfaat bagi pemeliharaan aset bangunan milik pemerintah dan swasta di Lampung,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Umum APKLINDO H. M. Shiddieq, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dr. Agus Nompitu, perwakilan Kadin Lampung, perwakilan APINDO Lampung, Ketua BPD IHKA Lampung Ria Atmaja dan bahkan Senior IHKA dari Jakarta pun turut hadir. Hadirin yang hadir lainnya antara lain Pimpinan/Utusan Perusahan Anggota DPP APKLINDO Lampung, profesional housekeeping hotel se-Lampung dan SMK Jurusan Perhotelan serta Sekolah Perhotelan di Bandar Lampung. Masih menurutnya "Acara tersebut dapat dikatan berjalan lancar dan sukses, serta meriah karena dibanjiri door prize dari sponsor seperti PT. Artha Asia Prima (Microclean), PT. GMS, CV. WTK, Pegadaian Area Lampung, PT. GGP, PT. CDP dan lainnya yang tentunya membuat peserta bersemangat menikmati jalannya kegiatan," tutup Apri Ketua APKLINDO Lampung. [red]

Read More

Dirlantas Polda Banten Hadiri Rapat Penanganan Kecelakaan Lalu lintas di Wilayah Provinsi Banten Bersama Stakeholder

GK, Serang – Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Budi Mulyanto menghadiri rapat koodinasi bersama stakeholder membahas tentang Penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah Provinsi Banten bertempat di Hotel Lyyn pada Selasa (20/09).

Rakor tersebut juga dihadiri oleh Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Budi Mulyanto, Kadis Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo, Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Banten Saldhy Putranto, dari BPTD Provinsi Banten, Dinas PUPR Provinsi Banten dan para Kasat Lantas Polres/Ta jajaran Polda Banten.

Budi Mulyanto menyampaikan pada kegiatan ini bahwa beberapa faktor penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah Banten antara lain faktor manusia, kendaraan, jalan dan alam.

“Lakukan upaya-upaya dibidang Preemtif, Preventif dan Represif untuk mencegah terjadinya laka lantas yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan dan alan,” kata Budi Mulyanto.

Selanjutnya kegiatan Rakor dibuka oleh Saldhy Putranto dan dengan dilanjutkan Paparan dari Kadishub Provinsi Banten, Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Banten dan Kadis PUPR Provinsi Banten.

Untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas dan menekan tingkat fatalitas laka , para Kasat Lantas sudah mengetahui wilayah rawan laka dan bersama instansi terkait mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional sudah melaksanakan langkah-langkah preemtif, Preventif dan Represiv.

Menurunkan tingkat kecelakaan dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rapat koordinasi ini dalam menentukan tindakan untuk 3 bulan kedepan mulai dari penyebab kecelakaan terutama faktor manusia. [rls/icha]

Read More

Merasa Ada Kejanggalan, Peserta Lelang yang Digugurkan Datangi Kanwil Kemenag Lampung

GK, Bandar Lampung - Salah satu perusahaan peserta Lelang Proyek Di Kanwil Kemenag Provinsi Lampung mendatangi Kanwil Kemenag RI Provinsi Lampung, terkait mempertanyakan keputusan Pokja Pekerja Konstruksi UKPBJ Kantor Wilayah Kemendag Provinsi Lampung, Senin (11/04/2022).

Pihak CV. WBN, Edi Sila dalam hal ini tidak menerima hasil keputusan panitia lelang proyek yang telah menggugurkannya karena menurutnya hal itu tidak sesuai aturan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP).

Edi Sila selaku peserta lelang proyek dari CV. WBN mempertanyakan keputusan panitia lelang, sebab dalam putusan tersebut pihaknya digugurkan dengan dasar tidak menyertakan BPKP hanya melampirkan STNK sebagai alat bukti keterangan kendaraan perusahaan.

"Bahwa aturan di LDP, tidak mengharuskan penyertaan BPKB, karena disini kami penyewa sesuai dengan aturan LDP nomor 1 poin (b)a sewa beli, dilakukan bukti pembayaran sewa beli, (c) untuk peralatan sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan terhadap dari pemberi sewa," kata Edi di ruangan Kantor Kemenag Lampung.

Lebih lanjut, Edi menjelaskan, pihaknya sebagai penyewa bukan pemilik yang mengharuskan menyertakan bukti BPKB.

"Jadi kita mengacu pada peraturan LDP, kalo seperti ini sama saja menjerat dengan peraturan yang dibuat oleh panitia lelang sendiri, "tambahnya

Ditempat yang sama, Yan Maradona Pokja panitia lelang Kanwil Kemenag RI Provinsi Lampung mengatakan bahwa para peserta lelang proyek tanpa terkecuali harus menyertakan BPKB kepemilikan. Hal itu sesuai Perpres No. 12 tahun 2021 tentang kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

"Umpama, kalo kendaraan kita ditilang polisi pasti kan kita ditanya BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan," kata Iyan.

Berbeda dengan informasi yang dijelaskan Edi, dalam Lampiran II pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Pada halaman 49 dan 50 dijelaskan yaitu, Poin Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan: 

a. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

b. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

c. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;

d. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;

e. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:

1) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau

2) Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:

a. surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

b. surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

c. surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau

d. bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

e. bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak dilakukan klarifikasi secara fisik. 

Edi Sila, S.Sos selaku juru bicara mewakili Direktur CV. Wijaya Bangun Nusantara (WBN), Chandra Wijaya mengungkapkan Huruf a, b, c tersebut diatas menjadi dasar sanggahannya.

"Bila alat sendiri tanpa bukti akan gugur, tapi kalo seandainya alat sewa tanpa buktipun tidak akan gugur, nanti panitia akan klarifikasi terkait tempat sewa ini" jelas Sila.

Ditambahkannya, para peserta hanya mengambil beberapa poin tersebut diatas untuk menunjukkan bukti kelengkapan kendaraan yang digunakan.

"Kalo diformatnya hanya menampilkan bukti kepemilikan saja, karena STNK salah satu bukti kepemilikan, itu gak gugur, bila ragu panitia klarifikasi ke pemiliknya." tambahnya.

Edi menekankan seharusnya panitia lelang atau Pokja tetap mengacu pada aturan LDP yang dibuat dan tidak ada alasan untuk menggugurkan para peserta tender.

“Seharusnya panitia lelang atau Pokja tetap mengacu pada aturan LDP yang mereka buat dan tidak ada alasan untuk menggugurkan kami selaku pemenang tender sesuai ranking daftar tender. Tidak hanya itu, tender yang berada di Tulangbawang pun tidak dimenangkan dengan alasan yang sama, padahal berdasarkan ranking, kamilah pemenangnya,” pungkasnya. (Tim)

Read More

Sebarkan Visi Erick Thohir, Get One Akan Dibentuk di 34 Propinsi

JAKARTA - Merasa tertarik dengan visi Menteri BUMN Erick Thohir tentang Indonesia masa datang, sejumlah tokoh membuat Gerakan Transformasi Indonesia (Get One).

Gerakan yang diinisiasi oleh mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Lukman Edy ini, bertujuan untuk menyebarkan visi Erick Thohir ke seluruh Indonesia dan mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat yang setuju untuk bergabung bersama-sama.

Menurut Lukman Edy, semua berawal dari diskusi-diskusi dan hasil dari mencermati pergerakan, yang dilakukan Erick Thohir, baik sebelum masuk ke pemerintahan ataupun setelah menjadi Menteri BUMN.

“Kami bersama teman-teman memperhatikan visi beliau, menilai hasil kerja. Sepertinya Indonesia ke depan akan lebih baik, jika visi beliau itu betul-betul diterapkan,” ujar Lukman Edy ketika berdiskusi dengan wartawan di salah satu hotel di Jakarta, Ahad (9/1/2022).

Setidaknya ada 4 poin dari visi Erick Thohir yang menurut Lukman, harus menjadi prioritas bagi Indonesia untuk menjadi lebih baik.

“Ada 4 yang terlihat. Tegaknya kedaulatan dan kepastian hukum, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, percepatan pembangunan ekonomi bangsa. Yang terakhir pemerintahan yang bersih. Itu semua tergambar jelas dalam setiap diskusi-diskusi dengan beliau,” terang Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Semua visi yang menjadi fokus dari Erick Thohir itu adalah kelanjutan dari visi yang dicanangkan Presiden Jokowi. “Jadi semuanya berkesinambungan dengan visi Pak Jokowi,” lanjut Lukman.

Politisi PKB itu juga menyebutkan, Get One nantinya akan berusaha menyebarkan visi Erick tersebut ke seluruh Indonesia.

“Insya Allah Get One akan dibentuk di 34 propinsi, yang akan dimulai minggu depan. Kami juga berharap kepada masyarakat yang merasa satu visi dan ingin Indonesia ke depan lebih baik, mari kita bergabung. Bersama-sama kita sebarkan virus ini,” sambungnya penuh semangat.

Saat ditanyakan apakah semua ini merupakan jalan untuk Pilpres 2024 mendatang, Lukman Edy menjawab diplomatis.

“Untuk sementara kita kita sebarkan virus ini dulu, ini virus kebaikan untuk bangsa. Harus menjadi harapan bagi semua masyarakat. Kalau masalah Pilpres, masih jauh, 2024 masih jauh,” ujarnya sambil tersenyum.

Lukman Edy juga menyebutkan, saat ini sejumlah tokoh bangsa sudah bergabung dengan Get One, karena merasa memiliki visi yang sama.

“Nama-namanya siapa? Lihat aja nanti ya, kita dalam waktu dekat akan mulai deklarasi di beberapa propinsi, nanti secara berangsur akan kelihatan itu,” pungkasnya. [Red]

Read More

Hasil Penilaian Kepatuhan, Ombudsman Lampung: Provinsi Lampung dan 5 Pemda Masuk Zona Kuning

LAMPUNG - Provinsi Lampung dan 5 Kabupaten masuk dalam Zona kuning berdasarkan hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yg dilakukan kepada Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Sementara 10 Kabupaten/Kota lainnya berhasil memperoleh zona hijau.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, setelah kegiatan Penganugerahan selesai dilaksanakan oleh Ombudsman RI, Rabu (29/12/2021).

"Hari ini telah dilakukan penganugerahan kepada Pemerintah Daerah yang memperoleh zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi secara daring oleh Ombudsman RI," jelas Nur Rakhman Yusuf. 

Pada Provinsi Lampung daerah yang belum mencapai zona hijau yaitu Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pemerintah Kabupaten Mesuji, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kami mengapresiasi 10 Kabupaten/Kota lainnya yang berhasil memperoleh zona hijau, yaitu Lampung Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Pringsewu, Bandar Lampung, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Tengah dan Pesawaran," ungkap Nur Rakhman. 

Sebelumnya diketahui bahwa Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung telah melakukan survei kepatuhan kepada Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung terhadap Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik sejak Juni hingga September 2021.

Survei difokuskan pada 1.049 produk pelayanan yang terdiri dari produk pelayanan administratif di bidang perizinan, administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan pada Pemerintah Daerah dan pelayanan administratif pada instansi kepolisian dan Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung

“Fokus penilaian survey terdapat pda standar pelayanan karena itulah yang menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaran pelayanan publik agar masyarakat bisa memperoleh kepastian dalam pelayanan,” Jelas Nur Rakhman.

Nur Rakhman menyampaikan bahwa hasil penilaian tersebut sebelumnya telah diinformasikan secara resmi kepada Kepala Daerah masing-masing.

"Kami sangat transparan terkait hasil penilaian. Setiap Pemda dapat mengakses hasil penilaian masing-masing dan dapat mengetahui secara langsung, produk/pelayanan apa saja yang masih belum memiliki ketersediaan standar pelayanan yang lengkap," jelasnya.

Lebih lanjut pihaknya juga mengingatkan Pemerintah Daerah untuk menjadikan hasil penilaian kepatuhan sebagai bahan evaluasi. 

Pihaknya berharap, hasil penilaian kepatuhan ini tidak hanya menjadi ajang tahunan saja. Tetapi menjadi perhatian Kepala daerah agar menjadi salah satu sarana evaluasi pelayanan publik pada masing-masing penyelenggara.

"Seperti yang tadi disampaikan Presiden Jokowi, Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Maka jika kita berbicara tentang pemenuhan ekspektasi masyarakat akan pelayanan publik, penuhi dulu standar pelayanan yang menjadi tolok ukur dasar dari penyelenggaraan pelayanan publik, baru bicara kualitas,” tutupnya.

Read More

Kadis BMBK Provinsi Lampung Luruskan Soal Data Jalan Mantap Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG - Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi ( BMBK) Provinsi Lampung Febrizal Levi Sukmana ST.MT, meluruskan pemberitaan dimedia, yang seolah Dinas BMBK enggan memberikan data jalan mantap di Provinsi Lampung.

Menurut Levi panggilan akrab Kadis BMBK Provinsi Lampung tersebut, Dinas BMBK tidak enggan untuk memberikan data tentang jalan mantap yang ada di Provinsi Lampung.

"Dinas BMBK tidak enggan memberikan data. Perlu diluruskan bahwa Data Kemantapan jalan disusun akhir tahun, awal tahun baru bisa dipelajari & dianalisis bersama untuk penanganan selanjutnya," jelas Levi kepada awak media melalui pesan singkat WhatsAppnya, Selasa (23/11/2021).

Masih menurut Levi, Dinas BMBK sudah memberikan data jalan mantap pada akhir tahun 2021, dan publik sudah tahu kalau data kemantapan jalan adalah 76%.

”Dinas BMBK sudah memberikan data jalan mantap pada akhir tahun 2021 dimana kemantapan jalan 76%. Sangat disayangkan kenapa disebut enggan membeberkan karena takut dianggap bocor, sedangkan publik sudah tahu kalau data kemantapan jalan adalah 76%," terangnya.

Lebih lanjut Kadis BMBK Provinsi Lampung tersebut meluruskan terkait data kemantapan jalan Provinsi Lampung tahun 2022.

"Sedangkan untuk data kemantapan jalan tahun 2022 sedang dalam proses, karena sedang berlangsung pekerjaan, nanti di akhir tahun 2021 akan di-update, untuk mendapat data kemantapan jalan terbaru pada awal tahun 2022" tutupnya. [Red]

Read More

Personel Kodim 0410/KBL Monitoring dan Pengamanan Kedatangan Vaksin Pfizer Di Dinkes Provinsi Lampung

Bandar Lampung — Anggota Kodim 0410/KBL laksanakan monitoring dan pengamanan rangkaian kedatangan Vaksin Covid-19 berjenis Pfizer di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Sabtu (30/10/2021).

Sebanyak 61 Koli atau sejumlah 47.775 Vial Vaksin berjenis Pfizer, di kirim dari Jakarta menggunakan kendaraan truck box dengan pengawalan personel TNI dan Polri.

Saat dikonfirmasi. Plh Pasi Intel Kodim 0410/KBL Letda Inf Sunarto menerangkan perihal monitoring dan pengamanan kedatangan Vaksin Pfizer oleh personel Kodim 0410/KBL.

"Ya benar, hari ini beberapa personel Babinsa dan Unit Intel Kodim 0410/KBL laksanakan monitoring dan pengamanan kedatangan Vaksin berjenis Pfizer di wilayah Kota Bandar Lampung," kata Letda Sunarto.

Letda Sunarto menjelaskan bahwa monitoring dan pengamanan dilaksanan mulai dari Pintu Tol Kota Baru hingga tiba di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

"Alhamdulillah, saat ini Vaksin tersebut telah tiba di Kantor Dinas Kesehatan Lampung dalam keadaan aman dan lancar," terangnya.

Selanjutnya, vaksin tersebut diserahkan oleh Bapak Benny perwakilan dari PT. DHL kepada Ibu Kurota Aini sebagai Kasi Obat Perbekalan Makanan dan Minuman, dan Bapak Roni sebagai Kepala Gudang Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. [Sur]

Read More