KNPI Lampung Terbang ke Aceh Tengah, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang

Aceh Tengah - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Lampung, Bung Iqbal Ardiansyah, terbang langsung ke Aceh Tengah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Desa Kalasegi, Kecamatan Bintan, Kabupaten Aceh Tengah.

Kehadiran Bung Iqbal tidak sendirian. turut hadir Ketua Umum DPP KNPI serta Presiden Majelis Belia Malaysia (MBM). Bersama-sama, mereka menyalurkan secara langsung berbagai bentuk bantuan kepada warga terdampak.

"Alhamdulillah kita sudah salurkan santunan kepada 1.000 anak, 1.000 paket ikan kemasan, tandon air, dan juga pembuatan MCK di lokasi terdampak banjir bandang, tepatnya di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Meskipun tidak seberapa, semoga bermanfaat dan sedikit meringankan," ujar Bung Iqbal, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan sosial ini turut dihadiri oleh Ketua DPD KNPI Banda Aceh beserta jajaran, Camat Desa Kalasegi, unsur Koramil, Dandim, serta Polres setempat.

Kepada awak media, Bung Iqbal juga menyampaikan belasungkawa dari seluruh jajaran DPD KNPI Lampung atas musibah yang terjadi.

"Mewakili segenap jajaran pengurus DPD KNPI Provinsi Lampung dan DPD KNPI se-Lampung, kami mengucapkan belasungkawa dan duka cita yang sedalam-dalamnya atas bencana alam banjir bandang yang terjadi," tuturnya.

Ia pun menyampaikan pesan semangat kepada para korban. "Semoga ada hikmah di balik bencana ini. Untuk saudara-saudaraku yang terdampak, tetap semangat dan kembali bangkit. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keikhlasan dalam menghadapi bencana ini. Saya sampaikan salam hangat dari jajaran KNPI Lampung untuk saudara-saudara di Aceh Tengah dan sekitarnya," ungkapnya.

Terkahir Bung Iqbal juga menyampaikan, kegiatan sosial ini adalah bentuk kepedulian pemuda khususnya Provinsi Lampung untuk menjaga Persatuan dan kesatuan bangsa, "Wujud nya adalah dengan hadirnya saya dan kawan-kawan disini, semoga kita tetap menjaga rasa kemanusiaan dan tentunya memperkuat persatuan dan kesatuan kita dengan menciptakan rasa saling peduli antar sesama anak bangsa," Pungkasnya.

Read More

Pertumbuhan Ekonomi Lampung Selatan Meroket 5,71 Persen, Lampaui Provinsi dan Nasional

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di sektor ekonomi. Di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, pertumbuhan ekonomi daerah ini menembus angka 5,71 persen dalam setahun terakhir.

Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah dengan laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi Lampung. Angka itu tidak hanya melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada di level 5,28 persen, tetapi juga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

Secara tahunan, kinerja ekonomi Lampung Selatan juga menunjukkan akselerasi signifikan. Dibandingkan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1,09 persen. Lonjakan ini menjadi sinyal kuat struktur ekonomi daerah berada dalam kondisi ekspansif dan solid.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor yang didukung kebijakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Stabilitas dan produktivitas komoditas pertanian yang terjaga membuat sektor ini tetap menjadi kontributor utama dalam menjaga pertumbuhan.

Selain itu, sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan kapasitas produksi yang berdampak pada naiknya nilai tambah komoditas lokal. Aktivitas perdagangan pun tumbuh signifikan, terlihat dari meningkatnya perputaran barang dan jasa di berbagai wilayah.

“Patut kita syukuri pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan yang tinggi merupakan indikator bahwa aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi berjalan sangat baik. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha serta efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendorong sektor-sektor unggulan,” ujar Aryan dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Sektor konstruksi juga turut memberikan kontribusi besar melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang berjalan aktif. 

Pembangunan tersebut tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor-sektor lain.

Dengan kombinasi sektor strategis yang terus bergerak positif, Kabupaten Lampung Selatan tidak sekadar bertahan di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik. Daerah ini justru tampil sebagai motor pertumbuhan baru di tingkat provinsi.

Capaian 5,71 persen tersebut sekaligus mempertegas posisi Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang adaptif, produktif, dan memiliki daya saing tinggi, baik di level provinsi maupun nasional. (Dul)

Read More

Inflasi Lampung Februari 2026 Terkendali di 0,36 Persen, BI dan TPID Perkuat Strategi 4K

Bandar Lampung – Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,36 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,07 persen (yoy). Meski demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,68 persen (yoy).

Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung tercatat 2,95 persen (yoy), juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 4,76 persen (yoy). Namun, angka Februari 2026 ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung pada Februari dalam tiga tahun terakhir yang mengalami deflasi 0,04 persen (yoy).

Dari sisi sumber tekanan harga, inflasi Februari terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas penyumbang inflasi terbesar secara bulanan (mtm) yakni emas perhiasan dengan andil 0,09 persen, diikuti daging ayam ras (0,05 persen), bawang merah (0,04 persen), cabai rawit (0,04 persen), dan tomat (0,04 persen).

Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia di tengah tingginya ketidakpastian global. Sementara itu, lonjakan harga daging ayam ras dan komoditas hortikultura dipicu meningkatnya permintaan menjelang Ramadan, di tengah keterbatasan pasokan akibat panen lokal yang tertunda.

Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga kelompok transportasi, khususnya bensin dengan andil -0,05 persen (mtm), seiring penyesuaian harga BBM nonsubsidi oleh PT Pertamina. Beberapa komoditas lain yang turut menahan inflasi antara lain susu cair kemasan, kangkung, hand body lotion, dan wortel yang masing-masing mencatat andil -0,01 persen (mtm).

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung memprakirakan inflasi hingga akhir 2026 tetap terjaga dalam rentang sasaran 2,5±1 persen (yoy). Meski demikian, sejumlah risiko perlu diwaspadai.

Dari sisi inflasi inti, risiko bersumber dari peningkatan permintaan agregat akibat penyesuaian UMP yang direalisasikan bertahap sepanjang tahun, serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H. Selain itu, eskalasi konflik terbuka antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran berpotensi mendorong kenaikan harga emas dunia dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

Pada kelompok volatile food, risiko berasal dari potensi peningkatan curah hujan dan banjir lokal yang dapat menghambat panen padi dan distribusi pangan, seiring prakiraan berlanjutnya La Nina lemah hingga awal 2026. Risiko lain yakni lonjakan harga pangan strategis saat periode high season Ramadan dan Idulfitri, serta potensi gangguan distribusi akibat meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera.

Sementara itu, dari sisi administered prices, risiko meningkat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global, termasuk kemungkinan disrupsi jalur strategis perdagangan minyak dunia seperti Selat Hormuz. Kondisi ini dapat memicu kenaikan harga minyak mentah global dan berdampak pada harga BBM non-subsidi, tarif transportasi, serta biaya logistik domestik.

Menanggapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K.

Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang ditempuh antara lain pelaksanaan operasi pasar beras/SPHP secara terarah, serta penguatan monitoring harga dan pasokan komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras.

Dalam menjaga ketersediaan pasokan, dilakukan perluasan implementasi Toko Pengendalian Inflasi, penguatan kerja sama antar daerah (KAD), percepatan program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan dan penggunaan varietas unggul, serta peningkatan kualitas data pasokan.

Dari sisi kelancaran distribusi, upaya difokuskan pada memastikan kecukupan moda transportasi menjelang HBKN, memperkuat kapasitas transportasi melalui penambahan volume penerbangan Lampung–Jakarta dan reaktivasi rute Lampung–Bali serta Lampung–Jogja, hingga melanjutkan perbaikan infrastruktur jalur distribusi pangan serta implementasi Mobil TOP dan Subsidi Ongkos Angkut.

Adapun pada aspek komunikasi efektif, TPID secara rutin menggelar rapat koordinasi guna menjaga awareness terhadap dinamika harga dan pasokan, memperkuat komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi inflasi, serta mengintegrasikan sistem informasi neraca pangan berbasis data terkini dan berkualitas.

Dengan sinergi kebijakan tersebut, inflasi di Provinsi Lampung diharapkan tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika global dan domestik yang masih penuh tantangan.

Read More

Unila Sosialisasikan IKU 2026, Perkuat Pemahaman Kinerja Perguruan Tinggi

BANDAR LAMPUNG — Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan sosialisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Senin, 2 Maret 2026.

Kegiatan berlangsung di Ruang Pepadun Gedung A lantai satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unila.

Sosialisasi dibuka Wakil Rektor Bidang Akademik Unila, Prof. Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman sivitas akademika mengenai arah kebijakan dan pengukuran kinerja perguruan tinggi pada tahun 2026.

Dalam sambutannya, Prof. Suripto menegaskan bahwa IKU merupakan instrumen strategis yang ditetapkan Kemdiktisaintek sebagai tolok ukur transformasi dan peningkatan mutu perguruan tinggi.

Menurutnya, IKU tidak hanya berfungsi sebagai indikator administratif, tetapi juga menjadi arah kebijakan dalam meningkatkan relevansi lulusan, kualitas pembelajaran, kinerja dosen, serta dampak nyata perguruan tinggi terhadap masyarakat dan dunia kerja.

Pada sesi pemaparan materi, dijelaskan kebijakan IKU Tahun 2026 yang menekankan penguatan capaian pembelajaran berbasis luaran. Selain itu, terdapat fokus pada peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, optimalisasi kinerja penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, hingga tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel dan berbasis data.

Setiap fakultas dan program studi juga didorong untuk melakukan pemetaan target, strategi pencapaian, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini penting agar capaian IKU dapat terukur dengan jelas dan terdokumentasi secara sistematis.

Dalam kegiatan tersebut juga ditekankan pentingnya sinergi antara fakultas, jurusan, program studi, dan unit pendukung dalam mengintegrasikan IKU ke dalam perencanaan strategis dan operasional.

 Peran Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMPP) serta Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (BPKHM) turut ditekankan dalam memastikan proses evaluasi berjalan sistematis, berbasis eviden, dan selaras dengan indikator yang ditetapkan kementerian.

Melalui forum diskusi, para peserta juga membahas berbagai strategi implementasi IKU di tingkat fakultas. Beberapa di antaranya meliputi penguatan tracer study lulusan, peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus, peningkatan publikasi ilmiah dosen, serta pengembangan kemitraan nasional dan internasional.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang klarifikasi bagi peserta terkait mekanisme pelaporan serta evaluasi capaian kinerja tahun 2026.

Melalui sosialisasi tersebut, Unila berharap seluruh unit kerja, khususnya di lingkungan FISIP, dapat memahami secara komprehensif arah kebijakan IKU Tahun 2026 serta berkomitmen meningkatkan kinerja institusi secara terukur, adaptif, dan berkelanjutan guna mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Kegiatan turut dihadiri Dekan FISIP, para Wakil Dekan FISIP, Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan, para Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan FISIP, serta penanggung jawab Tim Evaluasi BPKHM Unila.

Read More

Training of Referee Pengprov ORADO Lampung Sukses, Vicky & Suarlis Juara Mini Turnamen

Bandar Lampung – Pelaksanaan Training of Referee yang digelar Pengurus Provinsi (Pengprov) ORADO Lampung berlangsung sukses selama dua hari, Sabtu–Minggu (28 Februari – 1 Maret 2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan perangkat pertandingan jelang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) ORADO yang akan digelar April 2026 di Jakarta.

Training berjalan lancar dengan diikuti perwakilan Pengurus Cabang (Pengcab) kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Dikejar Target Kejurnas April 2026

Pengprov ORADO Lampung yang dinakhodai oleh:

Ketua Umum: Ir. Budhi Darmawan, ST, MT

Sekretaris Umum: Dr. Rizki Yuliandra, M.Pd

Bendahara Umum: Iqbal Ardiansyah, S.Si, MM

bergerak cepat menggelar pelatihan wasit guna mengejar rangkaian agenda Kejurnas ORADO tingkat nasional yang akan diikuti seluruh Pengprov se-Indonesia.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kesiapan teknis dan kualitas perangkat pertandingan agar mampu bersaing di level nasional.

Materi Lengkap: Dari Regulasi Hingga Mini Turnamen

Materi training meliputi:

Pedoman Umum Pertandingan

The Low of Domino 101

Kode Etik Wasit

Petunjuk Teknis Kejuaraan

Simulasi & Praktik Lapangan

Uji Coba / Mini Turnamen

Materi disampaikan langsung oleh Dr. Fahrizal, S.Pd., M.Pd, dari PB ORADO Indonesia. Ia merupakan tim penyusun Pedoman Umum Pertandingan dan The Low of Domino 101, serta aktif memberikan pelatihan di berbagai Pengprov se-Indonesia.

Dalam penyampaiannya, Dr. Fahrizal dikenal lugas dan komunikatif, sehingga peserta mudah memahami teknis serta regulasi pertandingan secara komprehensif.

Vicky & Suarlis Juara Mini Turnamen

Sebagai bagian dari praktik langsung, kegiatan ditutup dengan Mini Turnamen antar perwakilan Pengcab kabupaten/kota.

Hasil pertandingan:

Juara 1 – Pengcab Bandar Lampung: Vicky & Suarlis

Juara 2 – Pengcab Bandar Lampung: Zulkarnain & Fauzi

Juara 3 – Pengcab Lampung Selatan: Supei & Khairul

Juara 4 – Pengprov Lampung: Aswin & Hara

Para pemenang mendapatkan dana pembinaan langsung dari Ketua Umum ORADO Lampung sebagai bentuk apresiasi dan motivasi peningkatan prestasi.

Apresiasi Pengcab Bandar Lampung

Pengurus ORADO Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh:

Ketua Umum: AKBP Vicky Dzulkarnain, MM

Sekretaris Umum: Daniel Tri Hardianto, SE

Bendahara Umum: Aswin Pratama Tirta, SE

menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pengprov ORADO Lampung atas terselenggaranya Training of Referee.

Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada PB ORADO Indonesia, khususnya kepada Dr. Fahrizal selaku pemateri yang dinilai profesional, lugas, dan rendah hati dalam menyampaikan materi.

Komitmen Meningkatkan Kualitas Olahraga Domino

Kegiatan ini menjadi bukti keseriusan ORADO Lampung dalam meningkatkan kualitas wasit dan atlet guna menghadapi kompetisi nasional.

Pengprov ORADO Lampung optimistis mampu mencetak wasit dan atlet yang kompeten serta berintegritas di tingkat nasional.

Dengan semangat:

Siapa Kita? ORADO!

ORADO: Memintarkan Indonesia

ORADO Lampung: Mak Ko Lawan, Mak Ko Tanding

Read More

Teknik Geodesi FT Unila Koordinasi dengan BPN Pringsewu Bahas Pemotretan Udara Peta Dasar

Pringsewu — Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika Fakultas Teknik (FT) Universitas Lampung (Unila) melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pringsewu, Jumat, 27 Februari 2026.

Kegiatan ini dilakukan untuk membahas rencana pelaksanaan pemotretan udara dalam rangka pembuatan peta foto tegak.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN dengan Fakultas Teknik Unila terkait penyediaan data pemetaan pertanahan.

Dalam kunjungan tersebut, tim dari Jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika FT Unila yang terdiri dari Dr. Fajriyanto, Anggun Tridawati, S.T., M.T., serta Ir. Armijon, M.T., hadir bersama sejumlah mahasiswa. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Pringsewu, Oki Maradha Pratama, S.H., M.H., yang didampingi Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Ami Surya Brata.

Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi yang konstruktif dengan membahas berbagai aspek teknis dan administratif terkait rencana pemotretan udara. Salah satu fokus pembahasan adalah penentuan Area of Interest (AOI) yang akan menjadi lokasi pengambilan foto tegak sebagai dasar pembuatan peta.

Dari hasil koordinasi tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah area yang akan dijadikan objek pemotretan udara sebagai tahap awal pelaksanaan kegiatan.

Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah dalam mendukung penyediaan fasilitas orthophoto peta dasar pertanahan skala besar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi di bidang survei, pemetaan, serta teknologi pemotretan udara.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan data pertanahan yang lebih akurat dan terintegrasi di wilayah Kabupaten Pringsewu. 

Read More

Pelantikan Pengurus Mabicab dan Kwarcab Gerakan Pramuka Lampung Timur 2022–2027,Wagub Jihan Nurlela Ajak Pengurus Ciptakan Kader Pramuka yang Unggul, Inklusif, dan Berdaya Saing

LAMPUNG TIMUR ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengajak pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Lampung Timur untuk menciptakan kader sumber daya manusia (SDM) yang unggul, inklusif, dan berdaya saing guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ajakan tersebut disampaikannya saat acara Pelantikan Pengurus Mabicab dan Kwarcab Gerakan Pramuka Lampung Timur masa bakti antar waktu 2022–2027 di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Jumat (27/2/2026).

Wagub Jihan menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang solid antara Gerakan Pramuka dan berbagai pemangku kepentingan.

"Bangunlah sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga Gerakan Pramuka benar-benar menjadi mitra strategis dalam mewujudkan SDM Lampung yang unggul, inklusif, dan berdaya saing, sebagaimana cita-cita besar bangsa," ujar Jihan.

Pada kesempatan tersebut, Jihan yang juga Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung melantik Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah sebagai Ketua Mabicab Lampung Timur.

Jihan menegaskan Gerakan Pramuka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam pembinaan generasi muda.

Menurutnya, Gerakan Pramuka melalui metode pendidikan yang berlandaskan Tri Satya dan Dasa Darma, menjadi wahana strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, tanpa meninggalkan jati diri bangsa.  

"Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama Asta Cita ke-4 yang menitikberatkan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama kemajuan bangsa," katanya.

Jihan turut mengajak seluruh jajaran pengurus untuk memberikan perhatian yang proporsional terhadap peran perempuan, serta membuka ruang partisipasi yang setara bagi penyandang disabilitas dalam kegiatan kepramukaan.

"Saya mendorong pengurus yang baru dilantik untuk dapat menyusun dan melaksanakan program kerja yang selaras dengan kebijakan daerah dan nasional, berorientasi pada penguatan karakter, kecakapan hidup, kepemimpinan, serta kepedulian sosial generasi muda," ujarnya.

Usai pelantikan tersebut, Ketua Mabicab Lampung Timur turut melantik M. Muslih sebagai Ketua Kwarcab Lampung Timur. (*)

Read More

FEB Unila Gelar Safari Ramadan, Perkuat Produktivitas dan Integritas Sivitas Akademika

Lampung - Universitas Lampung (Unila) melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menggelar kegiatan Safari Ramadan pada Jumat, 27 Februari 2026, di Gedung Student Center kampus setempat.

Kegiatan ini mengusung tema “Ramadan sebagai Momentum Peningkatan Produktivitas dan Penguatan Integritas dalam Berkinerja.”

Kegiatan tersebut dihadiri Rektor Unila Lusmeilia Afriani, Wakil Rektor Bidang Akademik Suripto Dwi Yuwono, Dekan FEB Unila Nairobi, serta penceramah Ahmad Yani, bersama sejumlah pimpinan dan sivitas akademika lainnya.

Dekan FEB Unila, Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir serta kepada panitia yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Ia mengatakan, Safari Ramadan menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat kebersamaan di lingkungan kampus.

Menurutnya, kebersamaan yang terjalin melalui kegiatan seperti ini diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen seluruh sivitas akademika dalam membangun Unila yang lebih baik.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Unila, Prof. Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., menegaskan bahwa Ramadan bukanlah bulan untuk menurunkan produktivitas, melainkan momentum untuk meningkatkan kinerja.

“Ramadan bukan bulan untuk menurunkan produktivitas, tetapi justru bulan produktivitas. Ibadah puasa mengajarkan kita bekerja lebih efektif, bertanggung jawab, serta menanamkan nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitas,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga disampaikan sosialisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Unila kepada sivitas akademika. Sosialisasi disampaikan oleh Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA., yang menjelaskan bahwa UPZ Unila dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung dan berada di bawah koordinasi Baznas Provinsi Lampung.

UPZ Unila memiliki dua fokus utama, yakni menghimpun zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya secara tepat sasaran. Penghimpunan dana dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain pemotongan gaji bagi sivitas akademika yang bersedia, transfer ke rekening UPZ, dukungan relawan, serta kemudahan pembayaran melalui barcode.

Adapun prioritas penyaluran dana difokuskan kepada mahasiswa dan masyarakat Unila yang membutuhkan, seperti bantuan pembayaran UKT, bantuan biaya penulisan tugas akhir, bantuan biaya hidup mahasiswa, hingga bantuan untuk korban bencana.

Melalui semangat “dari kita, oleh kita, dan untuk kita,” UPZ Unila diharapkan mampu memperkuat peran Unila tidak hanya sebagai institusi pendidikan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Kegiatan Safari Ramadan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan Ustaz Ahmad Yani. Dalam ceramahnya, ia menyampaikan bahwa puasa merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala yang memiliki makna mendalam bagi kehidupan manusia, baik secara spiritual maupun kesehatan.

Ia juga menekankan bahwa ibadah puasa seharusnya mendorong seseorang untuk semakin menjaga ibadah lainnya, terutama salat. Menurutnya, puasa tanpa diiringi salat tidak akan memberikan makna ibadah yang sempurna.

Ustaz Ahmad Yani juga mengisahkan tentang iblis yang dimasukkan ke dalam neraka karena menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihis salam, meskipun hal tersebut merupakan perintah Allah.

Dari kisah tersebut, ia menegaskan pentingnya mendahulukan iman sebelum ilmu. Iman yang kuat, menurutnya, akan membimbing ilmu sehingga setiap tindakan manusia senantiasa mengarah pada kebaikan.

Kegiatan Safari Ramadan FEB Unila ditutup dengan doa bersama. Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan silaturahmi antar sivitas akademika semakin erat serta mampu meningkatkan keimanan, spiritualitas, dan semangat kebersamaan di lingkungan kampus.

Read More

SMSI Tunggu Rapimnas untuk Tentukan Sikap atas Perjanjian Dagang RI–AS

JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) hingga kini belum menyatakan sikap resmi terkait salah satu poin dalam perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington, D.C., pada 19 Februari 2026.

Poin yang menjadi sorotan terdapat dalam Lampiran III halaman 39 Pasal 3.3 tentang Persyaratan bagi Penyedia Layanan Digital. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Indonesia harus menahan diri untuk tidak mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat mendukung organisasi berita dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, maupun model bagi hasil keuntungan.

Sebagian kalangan pers menilai klausul itu berpotensi melemahkan upaya membangun ekosistem pers yang sehat, khususnya dalam konteks penguatan regulasi publisher rights dan tanggung jawab platform digital terhadap keberlangsungan jurnalisme berkualitas.

“SMSI secara organisasi belum menyatakan sikap resmi, baik menolak maupun menerima. Kami baru sebatas menghadiri undangan diskusi dan belum mengambil keputusan kelembagaan,” ujar Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, Rabu malam (25/2/2026).

Makali menjelaskan, kehadirannya dalam pertemuan yang digelar Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada Selasa (24/2/2026), merupakan bentuk partisipasi memenuhi undangan, bukan representasi sikap resmi organisasi.

Menurutnya, pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut bersifat personal. 

Keputusan resmi SMSI akan ditentukan melalui Rapat Pimpinan (Rapim) dalam waktu dekat.

Sikap serupa ditegaskan Ketua Umum SMSI, Firdaus. Ia menyatakan organisasi yang dipimpinnya masih menunggu hasil pembahasan internal sebelum mengeluarkan pernyataan resmi.

“Kami akan membahasnya secara komprehensif dalam Rapimnas agar keputusan yang diambil benar-benar merupakan kesepakatan bersama,” kata Firdaus.

*Sikap RAKERNAS SMSI*

Firdaus mengungkapkan, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI pada 7 Februari 2026, telah diputuskan sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Tidak terlibat aktif dalam pembahasan publisher rights.

2. Mendorong pemerintah menetapkan undang-undang dan regulasi tentang kedaulatan digital.

3. Mendorong pemerintah dalam waktu dekat, membangun platform dalam rangka mendorong kedaulatan digital Indonesia, dengan mengintegrasikan Kantor Berita ANTARA, RRI, TVRI dalam sebuah platform yang menjadi sarana komunikasi pemerintah dan Publik.

4. Mengusulkan agar platform tersebut dapat memonetisasi media siber nasional guna mendukung kebangkitan bisnis media digital di dalam negeri.

5. Meminta dukungan fasilitas server bersama untuk mengintegrasikan anggota SMSI di seluruh Indonesia demi kesinambungan ekosistem digital nasional.

Firdaus menambahkan, Rapim mendatang akan menjadi momentum sinkronisasi antara hasil Rakernas dan dinamika terbaru, termasuk implikasi perjanjian dagang RI–AS terhadap industri media nasional.

“Kami akan mengundang seluruh ketua provinsi dalam Rapim yang juga dirangkai dengan silaturahmi dan buka puasa bersama Dewan Pembina pada peringatan HUT SMSI, 7 Maret 2026,” ujarnya.

Dengan demikian, sikap resmi SMSI terhadap klausul perjanjian dagang RI–AS yang menjadi perhatian kalangan pers akan ditentukan setelah pembahasan menyeluruh di tingkat pimpinan organisasi. (*)

Read More

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Dampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin Tinjau Fasilitas Markas Komando Batalyon Infanteri TP 848/Satya Pandya Cakti Anak Tuha

LAMPUNG TENGAH ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan kerja ke Markas Komando Batalyon Infanteri (Yonif) TP 848/Satya Pandya Cakti yang berlokasi di Kampung Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, Kamis (26/2/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau fasilitas mako serta memastikan keberhasilan program ketahanan pangan mandiri yang dikelola oleh satuan tersebut.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung pemanfaatan lahan strategis seluas 59 hektar yang merupakan sinergi hibah dari Pemerintah Provinsi Lampung seluas 45 hektare dan Pemkab Lampung Tengah seluas 14 hektare

Saat ini, Yonif TP 848/SPC diperkuat oleh 603 personel yang tidak hanya terlatih secara militer, tetapi juga aktif mengelola sektor agrobisnis.

Yonif TP 848/SPC sendiri menunjukkan keseriusan dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui pengelolaan lahan produktif, seperti lahan jagung seluas 40 hektare yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak secara mandiri, serta lahan tebu seluas 10 hektar.

Di setor Peternakan & Perikanan, Yonif TP 848/SPC juga melakukan budidaya lele dengan populasi mencapai 45.000 ekor, peternakan ayam petelur dengan kapasitas 3.000 hingga 6.000 ekor, serta pengembangan ternak kambing kurban.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita Kasdam XXI/Radin Inten Brigjen TNI Andrian Susanto, Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Haryantana dan Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri.(*)

Read More

Pemprov Lampung Fasilitasi Sosialisasi Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 melalui Cortex DJP untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak

BANDARLAMPUNG ---- Pemerintah Provinsi Lampung memfasilitasi Sosialisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 melalui Cortex DJP untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi digelar di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/02/2026). 

Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dibacakan Sekdaprov Marindo Kurniawan, Gubernur mengapresiasi atas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui sistem Coretax DJP sebagai bagian dari modernisasi layanan perpajakan yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 

"Sistem perpajakan berbasis digital ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak", ujar Marindo. 

Gubernur juga mengimbau seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung agar memastikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diterbitkan melalui Coretax DJP sebagai dasar dalam penyampaian SPT Tahunan. Selain itu, seluruh ASN diminta segera mengaktifkan akun Coretax serta menyampaikan SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan tepat waktu paling lambat 28 Februari 2026.

Melalui sambutan tersebut ditegaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan bentuk tanggung jawab sekaligus keteladanan aparatur negara. Pajak yang dibayarkan menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga program kesejahteraan masyarakat.

Teguh Sriwijaya selaku Penyuluh Pajak Djp Wilayah Lampung & Bengkulu dalam laporannya menyampai6 bahwa terdapat perubahan utama yang paling krusial, yaitu peralihan identitas perpajakan dari NPWP 15 digit menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Teguh menjelaskan bahwa penggunaan NIK akan memudahkan wajib pajak karena sistem penomoran yang sudah berpola berdasarkan wilayah dan tanggal lahir.

"Kita beralih ke sistem baru. Pengguna harus membuat akun baru dengan standar keamanan password yang lebih ketat dan membuat Kode Otorisasi sebagai pengganti tanda tangan digital berbasis barcode," ujar Teguh.

Bagi para ASN, Coretax menawarkan kemudahan signifikan dalam pelaporan SPT Tahunan. Wajib pajak tidak perlu lagi menginput data bukti potong secara manual satu per satu. Melalui fitur di menu 'Portal Saya', semua dokumen bukti potong dari instansi akan otomatis terintegrasi ke dalam draf laporan. Wajib pajak cukup melengkapi data pendukung seperti daftar harta (baik tunai maupun kredit) dan daftar keluarga.

Teguh juga menegaskan komitmen DJP untuk mendampingi proses transisi ini. "Semboyan kami adalah bantu sampai berhasil. Layanan pendampingan akan terus dibuka hingga 28 Maret mendatang," pungkasnya.

Pada kegiatan ini, DJP Wilayah Lampung & Bengkulu memfasilitasi pengaktifan akun Coretax dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Pajak bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

Marindo juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memberikan instruksi khusus bagi seluruh aparatur negara di lingkungannya. Marindo menyatakan telah menghimbau sekaligus memerintahkan seluruh ASN untuk segera mengaktivasi akun Coretax.

Meskipun batas akhir regulasi nasional adalah akhir Maret, Pemprov Lampung sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian. "Kami mendorong semua ASN bisa selesai lebih cepat. Kalau bisa di akhir Februari ini selesai, kenapa harus sampai Maret?" ujar Marindo.

Guna mendukung target tersebut, Pemprov Lampung memfasilitasi pendampingan langsung bagi setiap OPD selama dua hari untuk membantu proses penyesuaian dengan aplikasi baru ini. Berdasarkan data terakhir, telah tercatat hampir 10.000 ASN yang melakukan aktivasi akun Coretax.

Marindo berharap seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 24.000 orang—terdiri dari kurang lebih 12.000 PNS dan 12.000 P3K—dapat menuntaskan kewajiban perpajakannya tepat waktu sebagai bentuk keteladanan aparatur negara. (*)

Read More

Melalui Forum RKPD 2027, Pemprov Lampung Dorong Pembangunan Infrastruktur, Pertanian, dan Layanan Dasar

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, bertempat di Balai Keratun Lantai III, Rabu (25/2/2026).

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Lampung menekankan bahwa forum ini merupakan wadah strategis untuk menjaring masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan guna menjawab tantangan birokrasi dan keterbatasan pendanaan daerah.

"Kita sadari bersama bahwa tugas utama pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Namun pengalaman menunjukkan bahwa salah satu titik lemah dari birokrasi adalah kecepatan ritme regulasi yang sering berjalan lebih lambat dibandingkan dengan dinamika tantangan atau pembangunan yang terjadi di masyarakat," ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan sambutan Gubernur.

Gubernur selanjutnya menyampaikan bahwa arah pembangunan Lampung tahun 2027 akan difokuskan pada sinkronisasi dengan program prioritas nasional dan pencapaian visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas". Fokus kolaborasi akan ditarik hingga ke tingkat desa.

"Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional seperti program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program-program lainnya," lanjutnya.

Terkait indikator makro ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28% dan tingkat kemiskinan Lampung yang mencetak sejarah dengan menyentuh angka single digit yakni 9,66%. Namun, pemerintah memberikan catatan khusus pada kantong kemiskinan yang masih terpusat di wilayah perdesaan.

Menjawab tantangan tersebut, terdapat enam poin utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan tahun 2027, yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat serta menurunkan disparitas pendapatan di Provinsi Lampung.

2. Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil.

3. Pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dan berkelanjutan terutama mendukung sektor sosial, pertanian dan ketahanan pangan.

4. Dukungan program makan bergizi gratis yang bertujuan memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang besar.

5. Mewujudkan pendidikan yang lebih baik, tidak hanya transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter sehingga setiap anak di Provinsi Lampung mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas.

6. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Lampung serta menciptakan Lampung yang bebas dari stunting.

"Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil," tegasnya.

Mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah", RKPD 2027 diharapkan menjadi pondasi kuat bagi percepatan pembangunan yang inklusif di Bumi Lampung. (*)

Read More

Terima Kunjungan Pusat Studi Al-Qur’an Lampung, Perkuat Kolaborasi Penguatan Pendidikan dan Kaderisasi Mufassir Profesional

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menggandeng Pusat Studi Al-Qur’an (PSQ) dalam upaya membumikan nilai-nilai Al-Qur’an sekaligus mencetak kader mufassir profesional.

Hal itu disampaikan Wagub Jihan saat menerima kunjungan kerja PSQ Provinsi Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Rabu (25/2/2026). 

"Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kehadiran PSQ. Kami siap berkolaborasi dengan teman-teman keluarga besar PSQ," ujar Jihan.

Wagub Jihan menambahkan, kolaborasi ini menjadi konsen pemerintah dalam mendukung pendidikan Al-Qur’an di Lampung. Menurutnya, pembinaan kader mufasir profesional dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Al-Qur’an dan nilai-nilai keislaman.

Sementara itu, Ketua Umum PSQ Provinsi Lampung Yusuf Baihaqi menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan sejumlah kegiatan, salah satunya webinar nasional yang mendapat respons tinggi dari masyarakat, baik dari dalam maupun luar Lampung.

Pada tahun 2026, PSQ berencana menggelar webinar secara berkala setiap empat bulan sekali dalam satu tahun.

"Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Peserta yang mengikuti webinar kami tidak hanya berasal dari Lampung, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Di tahun 2026 ini, kami merencanakan pelaksanaan webinar secara rutin, empat bulanan,” ungkap Yusuf.

Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap berbagai program PSQ.

Kolaborasi antara PSQ dan Pemprov Lampung menjadi langkah dalam mencetak kader unggul yang memahami Al-Qur’an secara mendalam, mengaplikasikannya, dan menjadi teladan yang menginspirasi(*)

Read More

Safari Ramadan di Pringsewu Bawa Manfaat Nyata bagi Warga: Bantuan Sosial, Infrastruktur, hingga Sembako

Pringsewu — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama masyarakat di Masjid Jami' KH Shobari, Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu, Selasa (24/2/2026).

 Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi pemerintah dengan masyarakat sekaligus menghadirkan berbagai program yang memberi manfaat langsung bagi warga.

Kegiatan Safari Ramadan dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, didampingi Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas dan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan bahwa Ramadan tahun ini menjadi momen refleksi satu tahun kepemimpinan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menjalankan amanah masyarakat.

"Saya inget, saat saya pertama menjabat itu masuk bulan puasa dan hari ini sudah masuk bulan puasa lagi, jadi waktu yang kita lewati adalah waktu yang cukup singkat dan kami merasa itu waktu yang cukup untuk kami semua dari jajaran pemerintah, apa yang kami koreksi dan apa yang kami ambil dari perjalanan satu tahun tersebut," ucapnya.

Menurutnya, selama satu tahun terakhir pemerintah terus berupaya menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Pemprov Lampung telah melakukan pembebasan uang komite sekolah. Sementara di sektor infrastruktur, pemerintah telah merealisasikan pembangunan dan penanganan jalan provinsi. Selain itu, pengembangan potensi desa juga didorong melalui program hilirisasi desa “Desaku Maju”.

Meski demikian, Jihan menegaskan pemerintah belum berpuas diri karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait perbaikan infrastruktur jalan, termasuk di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memberikan dukungan bagi pembangunan daerah, mulai dari sektor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Hingga saat ini, kondisi jalan provinsi dengan kategori mantap telah mencapai 79,79 persen dan ditargetkan meningkat hingga akhir masa periode kepemimpinan.

Selain pembangunan, pemerintah juga memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri tetap terpenuhi. Pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan bahan pokok dan bahan bakar minyak dalam kondisi aman.

Dalam rangka memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kegiatan Safari Ramadan ini juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung memberikan santunan kepada 50 anak yatim piatu. Selain itu, Pemprov Lampung juga menyalurkan dana hibah sebesar Rp30 juta untuk Masjid Jami' KH Shobari serta bantuan Al-Qur’an dari Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu.

Melalui Safari Ramadan ini, pemerintah berharap hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat, sekaligus memastikan program pembangunan dan bantuan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga di daerah. (*)

Read More

Perkuat Sinergi, Kakanwil DJP Bengkulu-Lampung Audiensi dengan Gubernur Lampung

Bandar Lampung – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, melakukan audiensi dengan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Kantor Gubernur Lampung, Kota Bandar Lampung (Selasa, 24/2).

Audiensi ini merupakan kunjungan perdana Sigit Danang Joyo sejak dilantik sebagai Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung pada 6 Februari 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kanwil didampingi oleh Tunas Hariyulianto selaku Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Widi Pramono selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, serta Junial selaku Fungsional Pemeriksa Pajak.

“Kunjungan ini menjadi langkah awal kami untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga kapasitas fiskal, khususnya menghadapi dinamika kebijakan anggaran pada Tahun 2026,” ujar Sigit Danang Joyo.

Realisasi penerimaan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Tahun 2025 mencapai Rp10,08 triliun, dengan Provinsi Lampung berkontribusi sebesar Rp7,77 triliun atau sekitar 77 persen dari total penerimaan wilayah.

Dari sisi kepatuhan formal, pelaporan SPT Tahun Pajak 2025 di Provinsi Lampung mencapai 315.410 Surat Pemberitahuan (SPT) atau 104,13 persen dari target 302.893 SPT yang ditetapkan. “Capaian ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang sangat baik dan didukung oleh penguatan edukasi perpajakan melalui optimalisasi layanan tatap muka dan digital, pemanfaatan Mal Pelayanan Publik, sinergi dengan Tax Center perguruan tinggi, serta pemanfaatan berbagai kanal komunikasi publik,” ujar Sigit Danang Joyo.

Dalam audiensi tersebut juga dibahas implementasi Coretax DJP sebagai bagian dari transformasi administrasi perpajakan nasional. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung memohon dukungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendorong keteladanan Aparatur Sipil Negara dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax serta partisipasi dalam Pekan Panutan Lapor SPT sebagai simbol komitmen bersama dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Selain itu, kerja sama Tripartit DJP–DJPK–Pemerintah Provinsi Lampung melalui PKS Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) yang telah berjalan sejak 2021 juga menjadi pembahasan utama. “Melalui kerja sama ini diharapkan dapat semakin memperkuat upaya OP4D melalui pertukaran data, pengawasan bersama, implementasi KSWP, serta penyusunan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama,” ucap Sigit Danang Joyo.

Dalam kerangka OP4D, penyediaan data ILAP oleh Pemerintah Provinsi Lampung menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung komponen kinerja DBH. Hingga Tahun 2025, sebagian besar data telah dimanfaatkan untuk pengawasan berbasis risiko dan penyusunan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama. Untuk Tahun 2026, penguatan koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data guna mengoptimalkan penerimaan pusat dan daerah.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sinergi fiskal dan peningkatan kepatuhan perpajakan di wilayah Lampung. “Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan DJP, baik dalam optimalisasi data maupun peningkatan kepatuhan. Sinergi ini penting untuk menjaga ruang fiskal daerah agar tetap kuat dan berkelanjutan,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.

“Audiensi ini menegaskan komitmen kita bersama antara Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus memperkuat koordinasi, pertukaran data, serta optimalisasi penerimaan guna mendukung stabilitas fiskal daerah dan nasional,” tutup Sigit Danang Joyo.

Read More

Realisasi Investasi Lampung Selatan Tertinggi di Provinsi Lampung 2025, Serap 4.209 Tenaga Kerja

LAMSEL, Kalianda* - Realisasi investasi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan. Hingga akhir Triwulan IV 2025, nilai investasi tercatat mencapai Rp3,040 triliun atau 115 persen dari target Rp2,64 triliun.

Capaian tersebut menjadi bukti konkret komitmen Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Wakil Bupati M. Syaiful Anwar dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan berusaha di Bumi Khagom Mufakat.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dilansir melalui laman resmi data.bkpm.go.id, target investasi 2025 Kabupaten Lampung Selatan yang ditetapkan sebesar Rp2,64 triliun berhasil dilampaui dengan realisasi Rp3,040 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan, Rio Gismara, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan tren positif pertumbuhan investasi di daerah.

“Target investasi 2025 Rp2,64 triliun, realisasi tercapai Rp3,040 triliun atau over target 115 persen,” ujar Rio Gismara saat dikonfirmasi, Senin (23/2/2026).

Menurut Rio, komitmen Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama dalam menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan menjadi faktor utama meningkatnya minat investor untuk menanamkan modal di Lampung Selatan.

Ia menjelaskan, promosi investasi juga dilakukan secara aktif dengan strategi jemput bola, termasuk memperkenalkan potensi daerah kepada investor nasional. Fokus utama diarahkan pada pengembangan Kota Kalianda dan sekitarnya sebagai wajah ibu kota kabupaten yang akan dibangun menjadi kawasan pariwisata premium.

“Fokus di tahun 2026 tetap mengarah ke sektor pariwisata untuk mengembangkan Kota Kalianda dan sekitarnya sebagai wajah ibukota serta membranding sebagai kawasan pariwisata premium,” kata Rio.

Secara sektoral, realisasi investasi 2025 didominasi sektor listrik, gas dan air, industri makanan, serta perdagangan dan reparasi. Selain itu, potensi industri pengolahan dan sektor hospitality juga terus dipromosikan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Dengan capaian tersebut, Lampung Selatan tercatat sebagai kabupaten dengan realisasi investasi tertinggi di Provinsi Lampung pada 2025, meski masih berada di bawah Kota Bandar Lampung yang membukukan nilai investasi sebesar Rp3,835 triliun.

Realisasi investasi tahun 2025 tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.209 orang. Peningkatan investasi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan peningkatan kualitas investasi yang tidak semata berorientasi pada nilai nominal, tetapi juga pada dampak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor unggulan daerah, termasuk pengembangan agroeduwisata sebagai program prioritas kepala daerah.

Read More

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Ibu Purnama Wulan Sari Laksanakan Safari Ramadan

LAMPUNG TENGAH — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ibu Purnama Wulan Sari Mirza. melaksanakan Safari Ramadan di Masjid At-Taqwa, Kampung Onoharjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah, Senin (23/2/2026). 

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Safari Ramadhan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk bertemu langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi, serta memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran.

Menurut Gubernur Mirza, Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kekuatan utama Provinsi Lampung, khususnya di sektor pertanian. Komoditas padi, jagung, singkong, serta hasil perkebunan dan peternakan menjadi penopang kebutuhan daerah maupun nasional. Selain itu, pergerakan pelaku UMKM dan letak strategis wilayah di tengah provinsi memperkuat peran Lampung Tengah sebagai jalur utama perekonomian.

“Lampung Tengah selama ini menopang pembangunan Provinsi Lampung, kebutuhan daerah, dan juga nasional. Jika Lampung Tengah kuat, maka Lampung akan semakin kokoh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan provinsi, termasuk ruas jalan di Lampung Tengah. Sebagai lumbung pangan nasional, infrastruktur jalan yang mantap dinilai menjadi kunci kelancaran distribusi hasil pertanian dan perputaran ekonomi masyarakat.

“Tahun ini, Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran hampir Rp300 miliar khusus untuk perbaikan jalan provinsi,” ujarnya.

Pada 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan jumlah Desa Mandiri dari 561 desa menjadi 591 desa atau bertambah 30 desa. Digitalisasi pelayanan desa juga terus didorong guna mempercepat administrasi, menertibkan data, dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat.

Di bidang kesehatan, pemerintah memprioritaskan penanganan stunting melalui penyediaan paket gizi tambahan bagi balita terindikasi stunting pada 2026. 

Gubernur juga mengapresiasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung Tengah yang telah mencapai 100 persen. Program nasional ini disebutnya telah memberikan manfaat besar bagi sekitar 2,7 juta anak di seluruh Provinsi Lampung setiap harinya.

Selain itu, cakupan Program Cek Kesehatan Gratis ditargetkan menjangkau 30 persen penduduk di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Pemerintah juga memperkuat peran puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan dengan mengedepankan deteksi dini penyakit.

Dalam aspek pembangunan spiritual, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada ratusan masjid, musala, TPA/TPQ, serta rumah ibadah lainnya di 15 kabupaten/kota. Insentif juga diberikan kepada guru ngaji, ustaz, pendeta, penjaga rumah ibadah, dan tokoh agama sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. Program wisata rohani lintas agama, fasilitasi jemaah haji, serta dukungan bagi tahfiz Al-Qur’an dan umrah turut menjadi bagian dari penguatan kehidupan keagamaan masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyampaikan bahwa Safari Ramadan merupakan kegiatan yang dinantikan masyarakat dan para ulama.

Ia berharap kunjungan tim Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan ukhuwah islamiyah serta memperkuat kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mirza bersama Ketua TP PKK Provinsi Lampung menyerahkan sejumlah bantuan, antara lain santunan kepada anak yatim, bantuan untuk masjid senilai Rp30 juta, serta bantuan Al-Qur’an.

Safari Ramadan ini diharapkan semakin mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat sinergi pembangunan menuju Lampung yang maju, religius, dan sejahtera. (Adpim)

[23/2, 20.37] +62 853-8227-3067: Pemprov Lampung Dukung Apel Siaga Kamtibmas Ramadan 1447 H di Polda Lampung, Perkuat Komitmen Bersama Jaga Keamanan dan Ketertiban Selama Bulan Suci hingga Idulfitri

LAMPUNG SELATAN — Gubernur Lampung menghadiri Apel Siaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam rangka menjaga situasi kondusif selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1447 H/2026 M, di Lapangan Apel Kantor Kepolisian Daerah Lampung, Senin (23/02/2026), Sore.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dalam hal ini diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Achmad Saefulloh menghadiri apel siaga Kamtibmas di lingkungan Polda Lampung.

Kapolda Lampung Helfi Assegaf dalam arahannya menyampaikan bahwa apel siaga ini bertujuan memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa Polri bersama seluruh elemen bangsa siap menjaga kondusivitas wilayah selama Ramadan hingga Idulfitri.

“Hari ini kita melaksanakan Apel Siaga Kamtibmas sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Lampung. Seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, turut berperan aktif dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Helfi.

Kapolda menegaskan, komitmen pengamanan akan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai awal Ramadan hingga perayaan Idulfitri mendatang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengamanan tidak hanya berfokus pada patroli kepolisian, tetapi juga melibatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing melalui partisipasi aktif elemen masyarakat.

Selain organisasi kemasyarakatan (Ormas), pengamanan juga didukung oleh personel TNI, jajaran Pemerintah Daerah, serta tokoh masyarakat yang turut hadir dalam apel tersebut.

Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap langkah sinergis seluruh pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga umat Muslim dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan aman, nyaman, dan khusyuk. (*)

Read More

Pemprov Lampung Dorong Zona Integritas, Masyarakat Dapat Layanan Lebih Transparan dan Akuntabel

Lampung Selatan --- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Inspektorat Provinsi Lampung menjadi narasumber dalam Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang digelar di Aula GSG Presisi Polda Lampung, Senin (23/02/2026).

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) ini digelar oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam upaya Reformasi Birokrasi untuk menciptakan instansi pemerintah yang bersih dari korupsi, melayani dengan baik, transparan dan akuntabel.

Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari strategi percepatan Reformasi Birokrasi nasional yang bertujuan mewujudkan instansi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

"Membangun Zona Integritas itu diawali dengan komitmen bersama, dimulai oleh pimpinan tertinggi. Ketika komitmen itu kuat, maka perubahan akan berjalan hingga ke seluruh jajaran," ujar Bayana.

Ia menjelaskan, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah tujuan akhir semata, melainkan hasil dari proses perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan.

"Zona Integritas ini adalah akhir dari sebuah reformasi birokrasi yang kita harapkan menjadi wujud nyata komitmen menghadirkan pelayanan dengan petugas yang berintegritas," tegasnya.

Dalam paparannya, Bayana juga menekankan bahwa mekanisme penilaian pembangunan ZI dilakukan secara objektif dan berlapis.

"Penilaian itu tidak hanya dilakukan secara terbuka, tetapi juga bertingkat secara tertutup untuk memastikan apakah unit pelayanan benar-benar melaksanakan pelayanan dengan integritas," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak perlu menunggu kondisi yang sempurna.

"Walaupun belum sepenuhnya memenuhi syarat, kita mulai saja untuk mewujudkan Zona Integritas. Yang penting ada komitmen dan perbaikan yang dilakukan secara nyata," tambahnya.

Lebih lanjut, Inspektur memaparkan enam komponen pengungkit pembangunan ZI, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh komponen tersebut harus berjalan selaras untuk menghasilkan perubahan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Melalui kegiatan yang diselenggarakan Polda Lampung ini, diharapkan semangat pembangunan Zona Integritas semakin menguat, tidak hanya di lingkungan kepolisian tetapi juga di seluruh instansi pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)

Read More

Data BPS Februari 2026 Nobatkan Lampung sebagai Provinsi dengan Tingkat Inflasi Tahunan Terendah di Indonesia

BANDAR LAMPUNG ----- Provinsi Lampung menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Februari 2026, Lampung resmi dinobatkan sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tahunan (year-on-year) terendah di seluruh Indonesia.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 yang diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung Bani Ispriyanto dari Ruang Command Center, Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, Kantor Gubernur, Senin (23/2/2026).

Hingga Januari 2026, inflasi tahunan (year-on-year) Provinsi Lampung tercatat hanya sebesar 1,9%. 

Angka ini menempatkan Lampung di 10 provinsi dengan inflasi terendah nasional, sekaligus berada dalam koridor target sasaran inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,5%-3,5%.

Stabilitas harga di tingkat provinsi ini didorong oleh performa Kota Bandar Lampung yang mencatatkan angka inflasi yang sangat rendah yakni 1,43%, sementara Kota Metro berada di angka 2,03%. 

Keduanya masuk dalam jajaran 10 besar Kota dengan inflasi terendah di seluruh Indonesia.

Memasuki minggu ketiga (M3) Februari 2026 Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan bahwa Lampung mencatatkan kenaikan indeks sebesar 0,89%.

Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang andil kenaikan harga di Lampung pada periode ini, yaitu Cabai Rawit, Cabai Merah dan Bawang Putih.

Secara nasional, harga cabai rawit telah naik sebesar 19,89% dibandingkan Januari 2026, dengan rata-rata harga mencapai Rp. 68.928 per kg.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mencari solusi konkret bagi daerah dengan rapor merah guna menjaga stabilitas harga nasional.

Ia juga menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daera (TPID) untuk turun langsung ke lapangan.

Tomsi meminta agar seluruh daerah menghentikan pembahasan teori yang bertele-tele dan langsung fokus pada komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan.

Secara khusus, ia meminta provinsi yang tidak terdampak bencana alam untuk segera melakukan koreksi jika angka inflasinya masih tinggi.

"Daerah yang terkena bencana mungkin kita maklumi karena pasar hancur, tapi daerah lain harus segera berbenah. Kalau harga naik sendirian sementara tetangganya stabil, itu patut dicurigai," pungkasnya.(*)

Read More

Lampung Ikuti Rakor Inflasi, Pemerintah Diminta Tegakkan HET dan Jaga Stabilitas Harga

Lampung - Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026).

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rakor menyoroti beberapa komoditas yang mulai mengalami tren kenaikan di minggu ini, di antaranya cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras.

Mengingat kenaikan harga cabai rawit telah meluas ke 214 kabupaten/kota atau hampir separuh wilayah Indonesia, Tomsi Tohir menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan dinas terkait di tiap daerah untuk segera melakukan langkah konkret di lapangan.

”Tolong teman-teman dari dinas, dari TPID turun. Turun, cek, kemudian komunikasikan betul dengan para champion-champion itu sehingga harga bisa turun. Inilah waktunya kita berjuang betul-betul siang malam untuk bisa membantu harga-harga ini bisa turun,” ujarnya.

Tomsi juga menekankan bahwa ketersediaan stok pangan nasional saat ini dalam kondisi aman dan lebih dari cukup. Oleh karena itu, tidak ada alasan logis bagi para pelaku usaha di rantai distribusi untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

”Stok lebih dari cukup, tidak ada alasan untuk menaikkan harga yang keterlaluan. Kita punya Harga Eceran Tertinggi (HET). Tegakkan hukum itu dan saya minta turun setiap hari,” tegas Tomsi Tohir.

Terkait kinerja daerah, Sekjen Kemendagri memberikan perhatian khusus pada kabupaten/kota yang memiliki angka Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi di saat wilayah sekitarnya stabil.

Menurutnya, anomali kenaikan harga di satu daerah tertentu merupakan indikator kurang aktifnya TPID setempat dalam melakukan pengawasan lapangan.

”Kalau naik sendirian, sementara tetangga kiri-kanan tidak naik, ini patut dicurigai. Ada dua hal, pertama, dinas dan TPID di kota atau kabupaten tersebut tidak turun, tidak aktif mencari penyebabnya. Atau kedua, memang dipermainkan oleh pedagang lokal,” ungkap Tomsi.

Lebih lanjut, ia menginstruksikan daerah-daerah yang tidak terdampak bencana namun mencatatkan inflasi tinggi untuk segera melakukan evaluasi dan konsolidasi internal.

Sementara itu, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengungkapkan bahwa hingga minggu ketiga Februari 2026, tercatat sebanyak 230 kabupaten/kota mengalami peningkatan IPH. Angka ini menunjukkan tren kenaikan dibandingkan minggu sebelumnya yang berjumlah 199 kabupaten/kota.

Berdasarkan data BPS, cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan paling tajam. Secara nasional, 59,44% wilayah di Indonesia terdampak kenaikan harga cabai rawit.

Selain cabai, komoditas daging ayam ras, daging sapi, dan telur ayam ras juga memberikan kontribusi besar terhadap tekanan IPH, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, dan DIY. 

Read More