Rahmat Mirzani Djausal Pimpin Rapat Pembahasan Arah Kebijakan Pendidikan

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin rapat pembahasan arah kebijakan pembangunan sektor pendidikan di Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (21/4/2026).

Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza meminta Dewan Pendidikan Provinsi Lampung mengambil peran lebih strategis dalam membantu Pemerintah Provinsi Lampung menyusun grand design pendidikan jangka panjang yang terarah, terukur, dan tepat sasaran.

“Saya berharap Dewan Pendidikan dapat membantu menyiapkan arah besar pembangunan SDM, jadi tidak hanya untuk setahun atau dua tahun saja, tetapi hingga puluhan tahun ke depan,” ujarnya. 

Dalam rapat yang dihadiri Dewan Pendidikan Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung tersebut, Gubernur juga meminta Dewan Pendidikan Provinsi Lampung untuk membahas arah pembangunan pendidikan serta rencana strategis guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Provinsi Lampung.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa sektor pendidikan memegang peran sentral sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang menjadi kunci dalam mewujudkan visi Lampung Maju sekaligus menyongsong Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai layanan dasar, tetapi harus menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah kemajuan daerah di masa depan.

“Indonesia sedang bergerak menuju Indonesia Emas 2045. Lampung diproyeksikan memiliki peran besar dalam pembangunan nasional di masa mendatang. Oleh karena itu, SDM harus disiapkan sejak sekarang agar mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki di masa depan,” ujarnya.

Gubernur juga menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Provinsi Lampung harus dikelola oleh sumber daya manusia (SDM) lokal yang berkualitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Kita ingin SDM yang berkualitas, agar mampu mengelola potensi daerah secara maksimal, sehingga masyarakat Lampung dapat berkehidupan yang lebih baik dan sejahtera,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, 

Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang kuat dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM di Provinsi Lampung.

Adapun strategi yang akan didorong meliputi pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan sekolah unggulan dan inovasi pendidikan, penguatan pendidikan vokasi yang terhubung dengan dunia kerja, serta peningkatan infrastruktur dan transformasi digital di sektor pendidikan.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Dewan Pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pembangunan sektor pendidikan di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan mampu melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan, sekaligus mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. (*)

Read More

Panen Melon Berbasis IoT, Bukti SMK Lampung Siap Cetak Petani Modern

LAMPUNG SELATAN — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melakukan panen raya melon hasil pengembangan Smart Greenhouse berbasis Internet of Things (IoT) di SMK Negeri Pertanian Pembangunan (SPP) Provinsi Lampung, Natar, Selasa (21/4/2026).

Panen tersebut menjadi bukti nyata penerapan teknologi pertanian modern dalam dunia pendidikan vokasi, sekaligus sarana praktik langsung bagi para siswa.

Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan vokasi sebagai fondasi utama pengembangan sektor pertanian modern.

“Pengembangan SMK, khususnya di bidang pertanian, merupakan langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, terampil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujar Jihan.

Ia juga mengapresiasi kemajuan yang ditunjukkan SMK Negeri SPP Lampung, yang dinilai berhasil mengintegrasikan pembelajaran dengan praktik berbasis teknologi.

Menurutnya, pendidikan vokasi harus mampu menjawab tantangan zaman dengan mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga inovatif dan mampu menciptakan peluang usaha di sektor pertanian.

Lebih lanjut, Pemprov Lampung terus mendorong konsep link and match antara dunia pendidikan dan industri, agar lulusan SMK relevan dengan kebutuhan sektor pertanian yang terus berkembang.

Jihan juga menekankan pentingnya integrasi teknologi seperti IoT dan kecerdasan buatan (AI) dalam pertanian.

“Ke depan, pertanian bukan lagi sektor konvensional, melainkan sektor modern berbasis teknologi. Ini yang terus kami dorong melalui penguatan pendidikan vokasi di Lampung,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Lampung menginisiasi berbagai program, salah satunya Vokasi DesaKu Maju, yang mendorong inovasi berbasis pendekatan design thinking.

Sementara itu, Kepala SMK Negeri SPP Lampung, Margi Prasojo, menjelaskan bahwa panen raya ini merupakan hasil pengembangan dua unit Smart Greenhouse berbasis IoT yang digunakan sebagai media pembelajaran siswa.

Di dalam greenhouse tersebut, terdapat sekitar 270 tanaman melon varietas Intanon dan 415 tanaman melon varietas Sweet Net 9, yang dibudidayakan menggunakan sistem penyiraman tetes (drip irrigation).

“Program ini tidak hanya menjadi sarana praktik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan komersial,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan Smart Greenhouse merupakan bagian dari transformasi sekolah sejak 2025, seiring dengan penetapan SMK Negeri SPP Lampung sebagai SMK Pusat Keunggulan oleh Direktorat Jenderal Vokasi.

Ke depan, Pemprov Lampung berencana memperluas pengembangan SMK berbasis pertanian modern di berbagai daerah guna memperkuat ekosistem pertanian sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

Wagub Jihan pun berharap SMK Negeri SPP Lampung dapat menjadi model nasional dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi daerah.

“Dari tangan para guru dan siswa, ketahanan pangan masa depan dapat kita jaga. Pertanian adalah masa depan kita bersama,” pungkasnya.

Read More

Srikandi TP Sriwijaya Lampung Gelar Halal Bihalal, Perkuat Peran Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045

Bandar Lampung – Semangat kebersamaan dan peran strategis perempuan mengemuka dalam kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan Pengda Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Lampung, Rabu (21/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Emersia Hotel ini sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini 2026, mengusung tema “Perempuan Tangguh, Cerdas, dan Berani Menuju Indonesia Emas 2045.

Acara dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota Srikandi TP Sriwijaya, tokoh perempuan, serta tamu undangan dari berbagai kalangan. Suasana berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan nilai silaturahmi yang menjadi esensi Halal Bihalal.

Dalam sambutannya, Ketua Pengda Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Lampung, Hj. Ce’na, S.H., M.H., menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menekankan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam lingkup keluarga, tetapi juga menjadi motor penggerak di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga sosial kemasyarakatan.

“Perempuan harus terus meningkatkan kapasitas diri, menjadi tangguh, cerdas, dan berani mengambil peran strategis. Ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama,” ujarnya.

Selain sebagai ajang silaturahmi pasca Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, kegiatan ini juga menjadi wadah refleksi sekaligus penguatan jaringan antaranggota. Rangkaian acara diisi dengan sambutan, tausiah, serta sesi ramah tamah yang mempererat kebersamaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum TP Sriwijaya, Dr. H. Sudirman D. Hury, S.H., M.H., M.Sc., Ketua Umum Srikandi TP Sriwijaya, Hj. Nyimas Aliyah, S.E., M.Kom., serta Ketua Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung, Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.

Peringatan Hari Kartini dalam momentum ini menjadi pengingat bahwa perjuangan perempuan belum usai. Semangat Kartini diharapkan terus hidup dan mampu menginspirasi perempuan, khususnya di Lampung, untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Melalui kegiatan ini, Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah pemberdayaan perempuan yang berdaya saing, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Read More

APIMSA Lantik Pengurus Kabupaten/Kota se-Lampung, Dorong UMKM Naik Kelas

Bandar Lampung — Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Nusantara (APIMSA) resmi melantik pengurus kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang digelar di Hotel Radinson Lampung, Selasa malam (21/4/2026).

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi sebagai wadah pengusaha UMKM sekaligus mendorong peningkatan daya saing dan perluasan pasar.

Dalam kesempatan tersebut, pengurus pusat APIMSA menetapkan visi dan misi organisasi untuk mendukung perkembangan UMKM Nusantara, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses pasar.

Selain itu, pengurus kabupaten/kota diberikan kewenangan menjalankan tugas organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku. Surat keputusan kepengurusan ini berlaku hingga 20 April 2027.

Ketua Wilayah APIMSA Provinsi Lampung,Dr.Uswatun Hasana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan amanah besar bagi seluruh pengurus untuk membawa organisasi menjadi lebih progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Amanah ini bukan hanya jabatan, tetapi tanggung jawab untuk menghadirkan perubahan. Kita harus mampu menjawab tantangan UMKM, mulai dari persaingan digital, kualitas SDM, hingga permodalan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kepengurusan APIMSA di Lampung merupakan yang pertama kali dibentuk, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, diharapkan setiap daerah mampu menghadirkan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Pelantikan tahap awal ini mencakup posisi ketua, sekretaris, dan bendahara di 15 kabupaten/kota. Selanjutnya, masing-masing pengurus daerah diminta segera menyusun struktur organisasi lengkap yang disesuaikan dengan karakteristik daerahnya.

Selain fokus pada penguatan UMKM, APIMSA juga berkomitmen meningkatkan kapasitas dalam penyelenggaraan event nasional guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya di Kota Bandar Lampung.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Provinsi Lampung, Lukman Pure, yang hadir mewakili Gubenur Lampung, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan APIMSA di Lampung. Ia berharap organisasi ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

“Jumlah UMKM di Lampung saat ini mencapai sekitar 498 ribu unit dan menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ini adalah kekuatan besar yang harus kita dorong bersama,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti potensi besar Lampung dalam sektor komoditas unggulan seperti singkong, jagung, dan pisang yang telah diolah menjadi berbagai produk. Namun, menurutnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, peluang pasar dinilai sangat terbuka lebar, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Lampung yang mencapai sekitar 24,7 juta orang sepanjang tahun 2025.

“Setiap wisatawan yang datang harus menjadi peluang bagi UMKM. Mereka tidak hanya menikmati keindahan Lampung, tetapi juga membawa pulang produk lokal,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus mendorong penguatan UMKM melalui berbagai program, seperti kemudahan perizinan, pelatihan berbasis digital, hingga pengembangan kewirausahaan di desa.

"APIMSA sebagai wadah kolaboratif yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi pelaku UMKM.

Dengan sinergi, inovasi, dan kerja bersama, APIMSA diharapkan mampu membawa UMKM Lampung menjadi lebih tangguh, inovatif, dan siap bersaing di pasar global.

Read More

Tiga Asosiasi Media Siber di Lampung Bentuk Sekretariat Bersama, Perkuat Peran Pers dan Kontrol Sosial

Bandar Lampung, 21 April 2026 — Tiga asosiasi media siber di Provinsi Lampung yang merupakan konstituen Dewan Pers resmi bersepakat membentuk Sekretariat Bersama. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat kolaborasi antarorganisasi pers sekaligus mengedepankan peran media dalam menyajikan informasi yang valid dan berimbang kepada publik.

Ketiga asosiasi tersebut yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Kesepakatan pembentukan sekretariat bersama ini juga dilatarbelakangi oleh fenomena “no viral no justice” yang marak di media sosial, yang dinilai berpotensi menggeser peran pers dalam menyampaikan informasi yang terverifikasi.

Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan, yang ditunjuk sebagai Koordinator Sekretariat Bersama, menyebut pembentukan wadah ini sebagai langkah bersejarah di Lampung.

“Ini menjadi kabar gembira sekaligus menandakan adanya jiwa besar dari masing-masing asosiasi untuk berkolaborasi demi mengawal kepentingan masyarakat. Kami melihat sekretariat bersama ini sebagai ‘rumah besar’ bagi media siber di Lampung,” ujar Donny di Sekretariat Bersama, Jalan Sultan Agung, Way Halim, Bandar Lampung.

Ia berharap keberadaan sekretariat bersama yang didukung ratusan anggota media di 15 kabupaten/kota dapat menjadi saluran komunikasi dan informasi yang efektif, baik untuk internal maupun dalam mengawal kepentingan publik.

Sekretariat Bersama ini juga membentuk struktur kepengurusan yang terdiri dari koordinator, wakil koordinator, dan sekretaris, serta tiga divisi utama yakni Divisi Publikasi, Divisi Investigasi dan Cek Fakta, serta Divisi Advokasi.

Wakil Koordinator Sekretariat Bersama yang juga Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan, menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial yang dijalankan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik dan verifikasi berlapis.

“Kontrol sosial bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan kebijakan publik berjalan sesuai ketentuan. Jika ada yang melenceng, wajar untuk diingatkan agar kembali pada jalurnya,” jelasnya.

Sekretariat Bersama ini dijadwalkan akan segera dideklarasikan dalam waktu dekat, ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh masing-masing ketua asosiasi.

Sementara itu, Ketua AMSI Lampung, Hendri Std, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Sekretariat Bersama, menambahkan bahwa pihaknya akan membuka ruang partisipasi publik melalui berbagai kanal komunikasi.

“Kami akan menyediakan saluran pengaduan melalui WhatsApp dan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Ini untuk menampung aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan di Lampung,” ujarnya.

Ia juga memastikan perlindungan terhadap identitas pelapor menjadi prioritas utama, terutama bagi masyarakat yang merasa terancam.

Selain itu, Sekretariat Bersama akan fokus mengawal sejumlah program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

“Program-program ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipastikan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Hendri.

Read More

MBG Diharapkan Jadi Pengungkit Ekonomi, DPRD Lampung Soroti Peran Petani Lokal

BANDAR LAMPUNG – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar mampu menjadi pengungkit ekonomi daerah, khususnya bagi para petani di Provinsi Lampung.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Satuan Tugas MBG dan Koordinator Wilayah MBG Lampung di ruang rapat Komisi DPRD Lampung, Senin (20/4/2026).

Menurut Ahmad Basuki, potensi ekonomi dari program MBG sangat besar. Ia menyebutkan total anggaran MBG di Lampung setiap bulannya diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun. Besarnya anggaran tersebut dinilai harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Program MBG yang digulirkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional disebutnya memiliki potensi sebagai insentif fiskal bagi daerah, meskipun aliran anggarannya tidak melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Anggaran yang besar ini harus bisa ditangkap sebagai peluang, terutama untuk mendorong peningkatan ekonomi petani di Lampung,” ujar Ahmad Basuki.

Ia menambahkan, sekitar 70 persen anggaran MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan baku makanan seperti beras, susu, daging, telur, dan komoditas lainnya. Dengan struktur ekonomi Lampung yang masih didominasi sektor pertanian, program ini dinilai memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan.

Namun demikian, Ahmad Basuki mengingatkan agar pengadaan bahan baku tidak bergantung pada produk luar daerah atau industri besar. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan semangat program yang seharusnya memberdayakan potensi lokal.

Komisi II DPRD Lampung saat ini juga tengah mendalami secara rinci jumlah dapur MBG serta potensi anggaran yang masuk ke daerah. Langkah ini dilakukan untuk merancang strategi optimalisasi agar dampak ekonomi program dapat dirasakan lebih luas.

Sementara itu, Kepala KPPG Lampung-Bengkulu, Achmad Heri Setiawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 1.071 dapur MBG yang telah beroperasi di Lampung. Selain itu, sekitar 1.120 dapur lainnya masih dalam tahap persiapan.

Ia menjelaskan, setiap dapur MBG rata-rata mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per tahun. Bahkan, terdapat kebijakan baru di mana tenaga pendidik juga mulai menjadi penerima manfaat dari program tersebut.

Meski demikian, Heri mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, khususnya terkait operasional dapur yang belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya persyaratan sumber daya manusia serta administrasi.

Selain itu, keluhan masyarakat terkait menu makanan yang dinilai kurang variatif juga menjadi perhatian. Keterbatasan kemampuan penyedia dalam menyusun menu serta kendala distribusi bahan baku disebut menjadi faktor utama.

Pihaknya berharap berbagai kendala tersebut dapat segera diatasi agar pelaksanaan program MBG di Lampung dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Read More

Kolaborasi Program Desaku Maju dengan Program Desa BRILiaN dari BRI, Langkah Strategis Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik kolaborasi antara Program Desaku Maju milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan program Desa BRILiaN dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan kerja PT BRI Regional Office Bandar Lampung di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026). 

Pertemuan tersebut membahas sinergi pengembangan desa agar lebih produktif dan mandiri secara ekonomi.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa Lampung memiliki kekuatan besar di sektor pertanian yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. 

Komoditas seperti padi, jagung, dan singkong menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat desa yang perlu didorong melalui program terintegrasi.

Menurutnya, potensi tersebut harus dihubungkan langsung dengan program pembangunan desa agar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Program Desaku Maju hadir untuk memastikan hasil produksi tidak hanya berhenti di hulu, tetapi juga berkembang hingga ke hilir.

"Kita ingin petani tidak hanya produksi, tapi juga punya nilai tambah, baik dari pengolahan, pemasaran, hingga kelembagaan ekonominya," ujar Gubernur Mirza.

Ia menjelaskan, Program Desaku Maju mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan sektor unggulan. Program ini mencakup pelatihan sumber daya manusia, penguatan BUMDes dan koperasi, hingga dukungan alat produksi dan inovasi berbasis kebutuhan lokal.

Dengan pendekatan tersebut, komoditas seperti padi, jagung, dan singkong tidak hanya menjadi hasil panen, tetapi juga dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi, seperti industri pangan olahan, pakan ternak, hingga produk turunan lainnya.

"Kalau ini berjalan optimal, desa bisa mandiri. Ekonomi tumbuh dari desa, petani sejahtera, dan Lampung semakin kuat sebagai penopang pangan nasional," katanya 

Ia juga menilai kolaborasi dengan BRI menjadi langkah tepat karena memiliki kesamaan visi dalam membangun desa. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat implementasi program di lapangan.

"Kita kolaborasi, punya lokus yang sama. Bersama menyatukan kekuatan untuk memajukan desa dan memaksimalkan potensi yang sudah dimiliki," tegasnya.

Sementara itu, Regional CEO PT BRI Regional Office Bandar Lampung Andreas Chandra Santoso menyampaikan bahwa pihaknya memiliki program Desa BRILiaN yang sejalan dengan konsep Desaku Maju.

"Kami punya program yang sama, yaitu terkait pembangunan dan pemberdayaan desa namanya Desa BRILiaN. Konsepnya sama, yaitu pemberdayaan desa melalui perekonomian desa dan membuat desa itu maju dengan potensi yang ada," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kedua program akan disinergikan untuk memperkuat dampak pembangunan desa, terutama dalam pengembangan komoditas unggulan daerah.

"Potensi lokal yang jadi andalan provinsi, mulai dari padi, singkong, jagung, dan kopi. Jadi memang fokusnya sama, bagaimana potensi desa ini bisa berkembang secara ekonomi,” jelasnya.

Menurut Andreas, pada tahun ini BRI menargetkan sekitar 90 desa binaan yang akan mendapatkan program Desa BRILiaN, termasuk desa-desa yang diusulkan Pemerintah Provinsi Lampung.

"Kami berpotensi mencari 90 desa yang akan mendapatkan program ini. Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan ada 30 desa kandidat yang akan kami tindak lanjuti," katanya.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi momentum penting untuk mendorong ekonomi desa sebagai sumber pertumbuhan baru.

"Selama ini mungkin berjalan sendiri-sendiri. Tapi ketika disatukan, ternyata konsep dan tujuannya sama. Ini menjadi potensi besar untuk berkembang bersama dan memajukan desa," pungkasnya.(*)

Read More

OJK Dukung Program 3 Juta Rumah, Perkuat Kebijakan SLIK dan Sinergi Antar Lembaga

Jakarta  – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan program prioritas nasional pembangunan tiga juta rumah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan komitmen tersebut dalam pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, di Kantor OJK Menara Radius Prawiro, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Friderica menjelaskan, OJK telah menggelar Rapat Dewan Komisioner dan menetapkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung implementasi program tersebut. Salah satu kebijakan utama adalah penyesuaian informasi dalam laporan SLIK, di mana hanya kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta yang akan ditampilkan, baik berdasarkan plafon maupun baki debet.

Selain itu, OJK juga menetapkan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat akhir Juni 2026 guna mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan.

“Percepatan ini penting agar masyarakat maupun pengembang dapat lebih cepat mengakses pembiayaan perumahan,” ujar Friderica.

Untuk mendukung kelancaran program, OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lebih lanjut, OJK akan menerbitkan penegasan bahwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi merupakan bagian dari program prioritas pemerintah. Penegasan ini dinilai penting karena berkaitan dengan aspek penjaminan dalam pembiayaan perumahan.

Tidak hanya itu, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah.

Satgas ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk asosiasi pengembang, guna memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian kendala di sektor pembiayaan.

OJK juga menegaskan bahwa data dalam SLIK tidak secara otomatis menentukan persetujuan atau penolakan kredit.

 Informasi dalam SLIK bersifat sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga jasa keuangan dalam melakukan analisis kredit.

Sebelumnya, OJK telah menerbitkan kebijakan melalui Surat OJK Nomor S-2/D.03/2025 yang menegaskan bahwa SLIK bukan daftar hitam, melainkan sistem informasi yang bersifat netral.

Tidak ada larangan bagi lembaga keuangan untuk memberikan kredit kepada debitur dengan kualitas kredit selain lancar, terutama untuk pembiayaan bernilai kecil.

Meski demikian, keputusan pemberian KPR tetap menjadi kewenangan masing-masing bank dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

“OJK akan terus mendorong berbagai langkah strategis guna mempercepat pencapaian program tiga juta rumah sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan nasional,” tutup Friderica.

Read More

Peran Strategis Pers dalam Mengawal Asta Cita Pemerintah demi Kesejahteraan Rakyat

Lampung - Pers memiliki posisi yang sangat vital dalam kehidupan demokrasi. Tidak hanya sebagai penyampai informasi, pers juga berfungsi sebagai pengawas, pengontrol, sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, peran tersebut menjadi semakin penting, khususnya dalam mengawal arah kebijakan pemerintah yang terangkum dalam konsep Asta Cita—delapan agenda prioritas yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Asta Cita bukan sekadar dokumen visi, melainkan peta jalan pembangunan yang harus dikawal implementasinya secara konsisten dan transparan. Di sinilah pers dituntut untuk tidak bersikap pasif. Pers harus hadir sebagai institusi yang aktif, kritis, dan konstruktif dalam memastikan setiap program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

Pertama, pers berperan sebagai penyambung informasi yang akurat dan berimbang. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kebijakan dijalankan, apa dampaknya, serta sejauh mana realisasinya. Tanpa informasi yang jernih, publik akan kehilangan arah dan kepercayaan terhadap pemerintah dapat menurun. Oleh karena itu, pers harus menjaga integritas dalam menyajikan fakta, bukan sekadar opini atau kepentingan tertentu.

Kedua, pers memiliki fungsi kontrol sosial. Dalam mengawal Asta Cita, pers tidak boleh ragu mengkritisi jika terjadi penyimpangan, ketidakefisienan, atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk meluruskan arah kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat. Di sinilah profesionalisme dan independensi pers diuji.

Ketiga, pers juga berperan sebagai edukator publik. Banyak program pemerintah yang tidak sepenuhnya dipahami masyarakat. Pers dapat menjembatani hal ini dengan memberikan penjelasan yang komprehensif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif berpartisipasi.

Keempat, pers harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah tanpa kehilangan sikap kritisnya. Kolaborasi yang sehat antara pers dan pemerintah akan menciptakan ekosistem informasi yang produktif. Namun, kemitraan ini tidak boleh mengorbankan prinsip independensi. Pers tetap harus berdiri di atas kepentingan publik, bukan kepentingan kekuasaan.

Di era digital saat ini, tantangan pers semakin kompleks. Arus informasi yang begitu cepat seringkali tidak diimbangi dengan verifikasi yang memadai. Oleh karena itu, dalam mengawal Asta Cita, pers dituntut untuk lebih selektif, faktual, dan bertanggung jawab agar tidak ikut memperkeruh ruang publik dengan informasi yang menyesatkan.

Pada akhirnya, keberhasilan Asta Cita tidak hanya ditentukan oleh pemerintah semata, tetapi juga oleh sejauh mana seluruh elemen bangsa, termasuk pers, menjalankan perannya secara optimal. Pers yang kuat, independen, dan profesional akan menjadi pilar penting dalam memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, sudah saatnya pers tidak hanya menjadi penonton, tetapi tampil sebagai aktor utama dalam mengawal arah pembangunan bangsa—mengkritisi ketika perlu, mendukung ketika benar, dan selalu berpihak pada kepentingan publik.

Read More

Pupuk Disiplin, Nasionalisme, dan Dedikasi, Prajurit dan PNS Korem 043/Gatam Ikuti Upacara Bulanan

Bandar Lampung – Korem 043/Gatam secara rutin menggelar upacara bendera bulanan (17-an) yang diikuti prajurit dan PNS di lapangan Kompi Senapan B Yonif 143/TWEJ, Bandar Lampung, kegiatan yang dilaksanakan ini ditujukan untuk memupuk disiplin, nasionalisme, dan dedikasi para prajurit dan PNS dilingkungan TNI AD khususnya Korem 043/Gatam. 

Bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) Kasiren Korem 043/Gatam Kolonel Czi Kurniawan Hartanto, S.E., M.Han., dan Komandan Upacara (Danup) Kapenrem 043/Gatam Kapten Inf Denny Cherliansyah, yang di hadiri para Kasi Kasrem 043/Gatam, Dan/Ka Satdisjan Jajaran KOrem 043/Gatam dan Kabalakrem 043/Gatam.

  

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., dalam amanatnya yang dibacakan Irup menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas semangat, dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan seluruh personel TNI dalam setiap pelaksanaan tugas, ditengah perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional yang dinamis dan kompleks.

“Dalam situasi ini, kesiapan dan kewaspadaan kita terhadap tugas dan fungsi satuan di wilayah masing-masing harus tetap tinggi, saya juga perlu mengingatkan ulang agar seluruh prajurit dan PNS TNI hati-hati dalam penggunaan media sosial. Banyak opini, berita bohong dan provokasi disebarkan di media sosial, lalu menjadi sumber perpecahan dan permusuhan antar komponen bangsa, “terangnya. 

Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan kepada seluruh prajurit dan PNS TNI harus menjaga institusi TNI dengan menyampaikan hal-hal positif melalui media sosial. Para prajurit dan PNS TNI juga perlu memiliki kepedulian untuk ikut menjawab dengan santun ketika institusi TNI dirugikan di media sosial.

“Para Prajurit dan PNS TNI, yang saya banggakan, Tugas TNI ke depan bukan semakin ringan. Hal ini seiring dengan dinamika lingkungan strategis global, regional dan nasional yang semakin kompleks. Maka, “

Sebagai penutup amanatnya Panglima TNI juga menyampaikan beberapa hal yang harus dipedomani oleh Prajurit dan PNS TNI, sebagai berikut :

Pertama, Tingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta Pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Kedua, Ikuti perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional, untuk membangun kewaspadaan satuan terhadap ancaman di wilayah masing-masing.

Ketiga, Tingkatkan kehati-hatian dan ketelitian dalam bertindak, selalu taat hukum, serta menjaga kehormatan TNI dimanapun bertugas.

Keempat, Bijak dan cermat dalam menyikapi informasi yang berkembang, serta tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita di media sosial.

Kelima, Setiap Prajurit TNI harus terus menjadi pioner dalam membangun kinerja TNI yang “Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif”, ditengah perubahan lingkungan strategis yang dinamis.

Read More

Kejurprov ORADO Lampung 2026 Piala Gubernur Digelar, Siapkan Atlet Terbaik ke Kejurnas

Bandar Lampung – Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Domino Nasional (ORADO) Lampung menggelar Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) ORADO Lampung 2026 Piala Gubernur di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Pemerintah Provinsi Lampung, Sabtu (18/4/2026).

Ajang tersebut menjadi momentum penting dalam menjaring atlet domino terbaik yang akan mewakili Lampung pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) ORADO Pusat yang dijadwalkan berlangsung pada akhir April 2026 di Puncak, Bogor.

Sebanyak 66 atlet dari enam kabupaten/kota di Provinsi Lampung ambil bagian dalam kejuaraan ini. Para peserta bersaing memperebutkan gelar juara sekaligus tiket menjadi delegasi resmi Pengprov ORADO Lampung di tingkat nasional.

Ketua Pengprov ORADO Lampung, Budhi Darmawan, mengatakan perkembangan organisasi ORADO di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif. Menurutnya, dalam waktu tiga bulan, ORADO telah terbentuk di 38 provinsi dan lebih dari 50 persen kabupaten/kota di Indonesia.

“Melalui Kejurprov ini, kami ingin menjaring atlet-atlet terbaik Lampung yang nantinya akan tampil di Kejurnas. Kami optimistis Lampung mampu bersaing dan menunjukkan prestasi di level nasional,” ujar Budhi.

Ia menegaskan, Pengprov ORADO Lampung berkomitmen terus mengembangkan potensi atlet domino di daerah agar cabang olahraga tersebut semakin maju dan diminati masyarakat.

“Kami ingin olahraga domino di Lampung berkembang pesat dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Kejurprov ORADO 2026.

Menurutnya, domino merupakan olahraga yang dekat dengan masyarakat dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai cabang olahraga prestasi.

“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh perkembangan seluruh cabang olahraga, termasuk domino, agar Lampung mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi, baik di tingkat lokal maupun nasional,” kata Descatama.

Melalui penyelenggaraan Kejurprov ini, ORADO Lampung diharapkan semakin solid dalam membangun ekosistem olahraga domino sekaligus memperluas pembinaan atlet menuju panggung nasional.

Read More

Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA YP Unila Jalur Afirmasi & Jalur Reguler TA 2026/2027

Bandarlampung - SMA YP Unila Bandar Lampung kembali membuka kesempatan bagi calon peserta didik baru melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Penerimaan tahun ini dibuka melalui dua jalur, yakni Jalur Afirmasi dan Jalur Reguler, sebagai bentuk komitmen sekolah dalam memberikan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Jalur Afirmasi telah dibuka pada 30 Maret hingga 10 April 2026, sementara Jalur Reguler akan berlangsung mulai 19 April hingga 20 Mei 2026. Calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran secara online melalui laman resmi sekolah di www.pmb.sma-ypunila.sch.id⁠�.

Untuk proses verifikasi berkas, panitia menyediakan layanan di Sekretariat Penerimaan Peserta Didik Baru yang berlokasi di Gedung D Ruang SPMB, Jl. R. Soeprapto No. 88, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung.

Ketua Dewan Pengurus SMA YP Unila Bandar Lampung, Dr. Ryzal Perdana, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa SPMB tahun ini menjadi momentum penting dalam menjaring generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan spiritualitas yang baik.

“Sebagai sekolah rujukan nasional, SMA YP Unila berkomitmen menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual. Kami ingin mencetak generasi yang siap bersaing di tingkat global, namun tetap berakar pada nilai-nilai moral dan budaya bangsa,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Jalur Afirmasi menjadi bentuk kepedulian sekolah dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa berpotensi dari berbagai latar belakang.

Dengan berbagai program unggulan berbasis inovasi pendidikan, SMA YP Unila optimistis dapat terus menjadi pilihan utama masyarakat dalam menempuh pendidikan menengah yang berkualitas.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi panitia melalui:

Pak Yudis: 0812 5135 5976

Bu Khansa: 0895 4018 77738

Pak Alin: 0851 3860 6451

Pihak sekolah mengajak seluruh calon peserta didik untuk segera memanfaatkan kesempatan ini dan menjadi bagian dari generasi unggul masa depan.

Read More

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Perkuat Sinergi dalam Mendukung Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Inklusif

BANDAR LAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya hilirisasi komoditas dan penguatan kedaulatan pangan sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima kegiatan Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-35 Tahun 2026 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.

Gubernur Mirza dalam paparannya menegaskan bahwa posisi Lampung sejak dahulu merupakan wilayah yang sangat strategis.

Ia menjelaskan bahwa sejak ratusan tahun lalu, Lampung telah menjadi bagian penting dalam jalur perdagangan internasional, termasuk hubungan dagang dengan Tiongkok sejak era Kerajaan Sekala Brak hingga masa Laksamana Cheng Ho.

Menurutnya, keunggulan geografis Lampung sebagai penghubung Pulau Sumatera dan Jawa menjadikan daerah ini sebagai simpul distribusi utama, terutama untuk komoditas pangan.

“Sumatera sebagai pusat produksi dan Jawa sebagai pusat konsumsi menjadikan Lampung berada di posisi kunci dalam rantai pasok nasional,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga memaparkan potensi besar Lampung di sektor pertanian dan perkebunan dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sebagian besar dimanfaatkan untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan singkong.

Lampung bahkan menjadi pengekspor kopi terbesar di Indonesia serta produsen nanas terbesar dunia, dengan kontribusi mencapai sekitar 23 persen produksi global.

Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan utama selama ini terletak pada panjangnya rantai distribusi yang tidak berpihak kepada petani dimana hal ini menyebabkan keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pelaku di hilir.

“Dulu harga gabah di tingkat petani sangat rendah, sementara di konsumen tinggi. Ketimpangan ini yang menyebabkan kemiskinan di wilayah pedesaan,” jelasnya.

Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa perubahan signifikan mulai dirasakan sejak adanya kebijakan nasional yang mendorong kenaikan harga gabah dan jagung. 

Ia menyebutkan pendapatan petani meningkat hingga dua kali lipat, yang berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat. 

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung kini mendorong hilirisasi komoditas, terutama di tingkat desa dalam program "Desaku Maju"

Salah satu program unggulan adalah pembangunan fasilitas pengering (dryer) untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian.

“Selama ini petani menjual dalam kondisi basah. Dengan pengeringan di desa, nilai tambah bisa langsung dinikmati petani,” ujarnya.

Selain itu, program pengembangan pupuk organik berbasis limbah desa juga digalakkan guna meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. 

Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Di sektor energi, Lampung juga memiliki potensi besar, terutama energi panas bumi, tenaga surya, serta bioenergi berbasis singkong. Pemerintah daerah tengah membuka berbagai hambatan investasi untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa kunci pembangunan ke depan adalah memastikan negara hadir dalam mengatur tata niaga dan memastikan distribusi manfaat ekonomi lebih adil.

“Selama ini pemerintah terlalu fokus pada APBD, padahal 90 persen ekonomi ada di sektor riil. Di sinilah negara harus hadir sebagai regulator agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.

Sementara itu, Irjen Pol. Chuszaini Patoppoi menyampaikan bahwa kegiatan PKDN Sespimti Polri ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis dalam mendukung agenda nasional, khususnya kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.

Ia menjelaskan bahwa para peserta didik telah melakukan berbagai kegiatan selama di Lampung, mulai dari kunjungan ke Pelabuhan Panjang, diskusi kelompok terarah (FGD) dengan stakeholder seperti Bank Indonesia, OJK, Bulog, dan BPS, hingga peninjauan langsung ke Lapas Perempuan untuk melihat potensi UMKM warga binaan.

“Kami melihat Lampung memiliki potensi luar biasa, baik di sektor pangan maupun ekonomi kreatif. Ini menjadi bahan pembelajaran penting bagi para peserta didik dalam merumuskan kebijakan strategis ke depan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan Polri dan TNI dalam mendukung program pertanian seperti penanaman jagung dan padi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional.(*)

Read More

Jihan Nurlela Komitmen Dalam menuntaskan kasus tuberkulosis

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong komitmen dan keseriusan pemerintah kabupaten/kota dalam menuntaskan kasus tuberkulosis (TBC) secara menyeluruh, mulai dari penemuan kasus, penanganan dan pelacakan kontak, hingga perbaikan kualitas hunian pasien melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Bantuan Renovasi Rumah Pasien TBC di Provinsi Lampung yang digelar secara virtual, Rabu (15/4/2026).

Wagub Jihan menegaskan, rakor ini menjadi momentum penting, terutama setelah kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan di Provinsi Lampung yang memberikan perhatian khusus terhadap penanganan TBC di Lampung.

"Kita menjadi salah satu provinsi prioritas penanganan TBC, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Ini karena penemuan kasus kita masih rendah, sehingga menjadi perhatian untuk segera kita tuntaskan," ujar Jihan.

Menurutnya, meskipun tingkat keberhasilan pengobatan TBC di Lampung telah mencapai 90 persen, namun capaian penemuan kasus masih jauh dari target.

Data tahun 2026 menunjukkan penemuan terduga TBC baru mencapai 20,5 persen atau 26.789 kasus. Sementara penemuan kasus TBC hanya 11,3 persen atau 3.498 kasus dari target 30.475 kasus.

Selain itu, pelaksanaan investigasi kontak masih berada di angka 37 persen, dan kontak serumah yang menerima Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) baru mencapai 0,7 persen.

"Artinya, masih belum ada keseriusan di beberapa daerah dalam menuntaskan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan TBC. Saya minta ini segera ditindaklanjuti," tegasnya.

Jihan juga meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) serta aktif melakukan penelusuran (tracking) terhadap pasien TBC dan kontak eratnya.

"Jangan menunggu pasien datang. Lakukan pencarian aktif, tracking, dan pastikan seluruh kontak diperiksa serta mendapatkan terapi pencegahan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Jihan turut menyoroti Program BSPS dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk merenovasi rumah pasien TBC agar lebih sehat dan layak huni.

Program ini menyasar pasien yang berasal dari kelompok desil 4 ke bawah, diutamakan masyarakat miskin dan miskin ekstrem serta masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Para penerima juga harus memiliki hunian sendiri dengan kondisi rumah tidak memenuhi standar rumah sehat (ventilasi, pencahayaan, kepadatan hunian, dan sanitasi) serta belum pernah menerima bantuan pemerintah untuk program perumahan.

"Saya minta kabupaten/kota segera mengusulkan calon penerima bantuan BSPS paling lambat 20 April 2026. Koordinasi dengan seluruh stakeholder harus diperkuat," ujar Jihan.

Ia menegaskan bahwa penanganan TBC menjadi salah satu fokus utama dalam agenda sektor kesehatan Presiden Prabowo Subianto.

"TBC ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Saya minta dinas terkait di daerah aktif menjemput bola, memperbarui data, dan mempercepat penanganan di lapangan," pungkasnya.(*)

Read More

Gubernur Lampung Dorong Perempuan Pengusaha Perkuat Hilirisasi Ekonomi Daerah

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri kegiatan Halalbihalal Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Lampung yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kartini 2026 di Gedung Graha Surya, Bandar Lampung, Rabu (15/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya peran perempuan pengusaha dalam mendorong hilirisasi serta memperkuat struktur ekonomi daerah. Ia menyebutkan bahwa kontribusi pelaku usaha perempuan sangat strategis dalam menjaga perputaran ekonomi tetap berada di Lampung, terutama melalui pengembangan sektor UMKM dan industri kreatif.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Lampung pada awal 2026 mencapai 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional. Pertumbuhan ini dinilai semakin merata hingga ke wilayah perdesaan, didorong oleh meningkatnya harga komoditas pertanian seperti kopi, padi, dan singkong yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

“Perputaran uang di Lampung mencapai sekitar Rp500 triliun sejak akhir 2025 hingga awal 2026. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin kuat dan merata,” ujar Gubernur.

Ia juga menekankan bahwa ke depan, arah pembangunan ekonomi tidak lagi bertumpu pada penjualan bahan mentah, melainkan pada sektor pengolahan atau hilirisasi. Untuk itu, anggota IWAPI didorong mengambil peran dalam rantai pasok produk lokal agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh produk dalam daerah.

Selain itu, Gubernur mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Ia mengajak seluruh pengurus IWAPI Lampung untuk bersinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha perempuan sekaligus memperluas akses pendidikan bagi generasi muda menuju visi Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua DPD IWAPI Lampung, Armalia Reny Madrie, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan kapasitas anggota, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital.

Ia menjelaskan, berbagai program telah dijalankan, seperti pelatihan pemasaran digital serta pendampingan sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing produk UMKM perempuan.

“Kami ingin produk perempuan Lampung tidak hanya kuat di pasar lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar digital. Dengan dukungan pemerintah, kami optimistis UMKM perempuan akan menjadi pilar ekonomi yang kokoh,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, jajaran pengurus IWAPI Lampung, organisasi perempuan, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Read More

Pemprov Lampung Siap Perkuat Sinergi dengan KPPU demi Menciptakan Iklim Usaha yang Sehat dan Kondusif

BANDARLAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat iklim usaha yang sehat dan kompetitif, sekaligus mendorong peningkatan investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat menerima kunjungan kerja Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (14/4/2026).

Marindo mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap memperkuat sinergi dengan KPPU serta seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi pelaku usaha.

"Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga pelaku usaha merasa nyaman berinvestasi di Lampung," ujarnya.

Ia menambahkan, kenyamanan berusaha menjadi faktor penting dalam menarik investasi sekaligus memperkuat daya saing daerah. Karena itu, Pemprov terus menghadirkan regulasi yang mendukung pertumbuhan usaha tanpa menghambat pelaku ekonomi.

"Yang kita dorong adalah bagaimana pelaku usaha dapat beraktivitas dengan nyaman, adil, dan memiliki kepastian dalam berusaha," lanjutnya.

Marindo menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Lampung adalah meningkatkan Indeks Persaingan Usaha (IPU) sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat kesehatan persaingan usaha di daerah.

Penilaian IPU ini dilakukan oleh KPPU melalui survei nasional dengan melibatkan sejumlah responden kunci di daerah, mulai dari unsur Pemerintah Provinsi melalui perangkat daerah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, KADIN daerah, Bank Indonesia perwakilan wilayah, hingga kalangan akademisi.

Menurutnya, hasil penilaian tersebut menjadi cerminan kondisi persaingan usaha sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan ekonomi.

Marindo juga menegaskan bahwa peningkatan IPU tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, serta KPPU.

"Mari kita terus bergandengan tangan untuk memastikan kebijakan dan regulasi di daerah semakin mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Lampung," katanya.

Sementara itu, berdasarkan data KPPU, IPU Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,04, berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,01.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan IPU pada tahun 2026 dengan terus mendorong penguatan iklim usaha agar semakin sehat dan berdaya saing, sehingga mampu memperluas peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

Read More

Radityo Egi Pratama Jabat Wakil Ketua Umum Aspeksindo

Jakarta - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, kembali dipercaya menduduki posisi strategis di tingkat nasional. Ia resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) periode 2025-2030.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam rangkaian acara pelantikan dewan pengurus dan seminar nelayan yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Penunjukan tersebut menjadi bentuk kepercayaan atas kapasitas kepemimpinan Egi dalam mengelola pemerintahan daerah, khususnya di wilayah pesisir Lampung Selatan. Posisi ini sekaligus membuka ruang lebih luas bagi daerahnya untuk berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir di tingkat nasional.

Dalam keterangannya, Egi menyebut jabatan yang diembannya sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam memperkuat sinergi antar daerah pesisir dan kepulauan di Indonesia.

“Hari ini saya resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Aspeksindo periode 2025-2030. Ini menjadi amanah sekaligus kepercayaan untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah pesisir dan kepulauan di tingkat nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan, melalui peran tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin aktif dalam mendorong pengelolaan potensi kelautan secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap melalui peran ini, Lampung Selatan dapat terus mendorong pengelolaan potensi kelautan dan pesisir secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai informasi, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir di seluruh Indonesia. Organisasi ini berperan dalam memperkuat koordinasi, advokasi kebijakan, serta mendorong optimalisasi pembangunan wilayah maritim nasional. (*)

Read More

Lampung Selatan Raih Lampung Post Award 2026

Bandar Lampung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menorehkan capaian penting dengan meraih Lampung Post Award 2026 sebagai Pilar Penggerak Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, menegaskan arah baru pembangunan daerah yang kini difokuskan pada penguatan sektor pariwisata dan UMKM.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pemimpin Perusahaan Lampung Post, Iskandar Zulkarnain, kepada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah, dalam ajang Lampung Post Executive Forum di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).

Pengakuan ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, melainkan mencerminkan transformasi strategi pembangunan Lampung Selatan yang mulai menunjukkan hasil nyata, khususnya dalam mendorong sektor ekonomi berbasis potensi lokal.

Mewakili Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Anasrullah menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami sangat senang atas apresiasi dari Lampung Post. Insyaallah ke depan Lampung Selatan akan lebih baik lagi,” ujar Anasrullah.

Ia menambahkan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Saat ini, kata Anasrullah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tengah mengakselerasi pembangunan di sektor pariwisata dan UMKM sebagai prioritas utama.

“Sekarang pemerintah daerah, pak bupati sedang bergerak untuk meningkatkan perkembangan di pariwisata dan UMKM. Memang difokuskan ke sana,” katanya.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan potensi Lampung Selatan yang memiliki kekayaan destinasi wisata alam serta peluang besar dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan pengelolaan yang optimal, kedua sektor ini diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga menggulirkan berbagai program berbasis desa guna mendorong pemerataan pembangunan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui program Desa Helau yang diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal.

“Banyak program bupati yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah,” lanjutnya.

Pemkab Lampung Selatan juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik sektor swasta maupun masyarakat, guna memastikan pembangunan berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan strategi tersebut, Lampung Selatan optimistis mampu meningkatkan daya saing daerah, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga nasional. Penghargaan ini pun diharapkan menjadi pijakan awal menuju capaian pembangunan yang lebih besar di masa mendatang.

Read More

Danrem 043/Gatam Sambut Kunker Pangdam XXI/RI ke Unit Pengelola Irigasi (UPI) Way Rarem Lampung Utara

Lampung - Komandan Korem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI, Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., menyambut kunjungan kerja Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos.,M.Si (Han), beserta rombongan di Kantor Unit Pengelola Irigasi (UPI) Bendungan Way Rarem Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara. Selasa (14/04/2026) 

Usai melaksanakan transit dan ramah tamah. Pangdam XXI/RI, PJU Jajaran Kodam XXI/RI, Bupati Lampung Utara, Wakil Bupati Lampung Utara, Kepala BBWS, Danrem 043/Gatam dan Forkopimda Kabupaten Lampung Utara menuju Kantor Pengelola Irigasi (UPI) Way Rarem di wilayah lampung utara untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Bupati Lampung Utara Drs. Hamartono Ahadis, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan, terkait rencana pembangunan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) di kawasan Way Rarem, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sejak awal telah menyatakan dukungan penuh atas dibentuknya Brigif TP. 

" Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan kewilayahan sekaligus mendukung program pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami juga melihat bahwa pembangunan Brigif TP di wilayah Way Rarem ini tidak hanya memiliki nilai strategis dalam aspek pertahanan, tetapi juga akan memberikan multiplayer effect yang signifikan bagi perekonomian daerah, "

"Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara siap untuk berkolaborasi dan berkoordinasi secara aktif dalam mendukung realisasi pembangunan Brigif TP ini. Kami percaya bahwa sinergi yang kuat antara TNI dan pemerintah daerah akan menjadi kunci strategis. Berkaitan dengan Bendungan Way Rarem yang terletak di Kabupaten Lampung Utara, kami memandang bahwa bendungan ini memiliki peran yang sangat penting sebagai infrastruktur strategis, tidak hanya sebagai sumber daya air, tetapi juga sebagai penopang utama sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah sekitar, " tuturnya.

Sementara itu Kepala BBWS Dr. Ir Elroy Koyari, S.T., M.T., dalam sambutannya dan paparannya menyampaikan sekilas tentang gambaran Irigasi Way Rarem, serta sistem jaringan irigasi yang terdiri dari saluran primer sepanjang 63,50 km dan saluran sekunder sepanjang 158,95 km. Sumber air utama berasal dari Bendungan Way Rarem yang dialirkan melalui intake menuju saluran induk Rarem, kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah layanan.

"Secara keseluruhan, sistem ini dirancang untuk mendukung distribusi air secara optimal, meningkatkan efisiensi pengairan, serta menunjang kebutuhan pertanian dan ketahanan pangan di wilayah layanan irigasi Way Rarem. Data teknis Bendungan Way Rarem Bendungan dibangun pada tahun 1981, panjang bendungan 1.600 M dan luas daerah tangkapan air (DTA) sebesar 328 km², "terangnya.

Ditempat yang sama Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi S.Sos.,M.Si (Han), dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh prajurit jajaran Kodam XXI/Radin Inten untuk menjaga dan merawat Bendungan Way Rarem serta jaringan irigasi dengan penuh tanggung jawab.

"Pastikan distribusi air teраt sasaran, jangan sampai ada lahan pertanian yang kekurangan air, tingkatkan koordinasi antar instansi, jangan berjalan sendiri-sendiri. TNI di wilayah harus proaktif, turun langsung membantu petani dan masyarakat,"tegas Pangdam.

Usai melaksanakan kunjungan kerjanya di Kantor Pengelola Irigasi (UPI) Way Rarem, Pangdam XXI/RI, PJU Jajaran Kodam XXI/RI, Bupati Lampung Utara, Wakil Bupati Lampung Utara, Kepala BBWS, Danrem 043/Gatam dan Forkopimda Kabupaten Lampung, melanjutkan kegiatan meninjau Bendungan Way rarem dan lokasi Mako Brigif TP 45/SB Lampung Utara.

Read More

Wagub Jihan Nurlela Ingatkan Peran Penting Organisasi Mahasiswa dalam Menjaga Persatuan Bangsa

METRO ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dalam menjaga nasionalisme sekaligus menciptakan inovasi dan mendukung program strategis pemerintah di berbagai sektor pembangunan.

Hal tersebut disampaikan saat Pelantikan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Metro di Aula Gedung Sessat, Kota Metro, Senin (13/4/2026).

Wagub Jihan menyoroti tantangan generasi muda dan mahasiswa yang semakin kompleks di era keterbukaan informasi saat ini. Ia menyebut arus informasi yang tidak terbatas membawa dampak positif sekaligus negatif terhadap cara pandang anak muda.

"Anak-anak muda hari ini memiliki akses informasi yang sangat luas tanpa batas. Kondisi ini melahirkan banyak insight, tetapi juga membawa risiko jika tidak disikapi dengan bijak," ujar Jihan.

Ia menambahkan, derasnya arus informasi berpotensi memengaruhi nilai-nilai kebangsaan jika tidak disaring dengan baik. Karena itu, peran organisasi mahasiswa dinilai semakin penting dalam menjaga persatuan bangsa.

"Hal ini berisiko menggerus nasionalisme, bahkan mengganggu persatuan dan kesatuan. Di sinilah IMM memiliki tugas besar sebagai pengikat semangat kebangsaan di kalangan mahasiswa," tegasnya.

Jihan juga menyinggung tantangan geopolitik global yang turut berdampak terhadap Indonesia dan perlu menjadi perhatian serius bagi para mahasiswa.

Selain itu, berbagai tantangan lainnya seperti sektor kesehatan dan pertanian yang membutuhkan kontribusi nyata dari generasi muda, khususnya mahasiswa.

Ia mengapresiasi program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki visi besar, termasuk program ketahanan pangan yang saat ini menjadi prioritas nasional.

"Saya mengajak mahasiswa untuk mendukung program ketahanan pangan melalui kontribusi di lingkungan kampus masing-masing," katanya.

Menurutnya, kampus memiliki sumber daya akademik yang kuat, mulai dari dosen hingga peneliti, sehingga mahasiswa diharapkan mampu mendorong hilirisasi ilmu pengetahuan menjadi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Adik-adik IMM dapat berperan aktif dalam hilirisasi ilmu, menciptakan inovasi, dan membangun ekosistem yang mendukung program prioritas nasional maupun daerah," katanya.

Jihan juga menegaskan bahwa IMM bukan sekadar nama organisasi, melainkan wadah perjuangan dengan visi besar yang harus diwujudkan oleh para kadernya.

"IMM bukan hanya nama organisasi, tetapi memiliki tujuan dan visi besar yang harus diwujudkan oleh para adik-adik sekalian," ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada IMM Kota Metro serta harapan agar organisasi tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

"Selamat kepada pengurus IMM Kota Metro. Semoga dapat menjalankan program kerja dengan baik dan menjadi mitra bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Metro," pungkasnya.(*)

Read More