Menteri PKP Komitmen Bangun 11 Ribu Rumah di Lampung pada 2026

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, lembaga pembiayaan, sektor perbankan, dan pelaku usaha guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran kementerian dan lembaga, perbankan nasional, pengembang perumahan, hingga pelaku UMKM.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, keberadaan hunian layak akan berdampak langsung terhadap kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga produktivitas ekonomi masyarakat.

“Ketersediaan rumah yang layak akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih sejahtera. Karena itu, program perumahan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Ia menyebut kebutuhan rumah layak di Lampung masih cukup tinggi, seiring angka kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas ekonomi dan produktivitas pertanian turut memicu kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang lebih baik dan layak huni.

Rahmat juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui Program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden RI. Menurutnya, program tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh akses terhadap hunian yang aman dan terjangkau.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerima bantuan bedah rumah sekitar 2.300 unit. Namun jumlah tersebut dinilai belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan itu, Menteri PKP RI menyampaikan komitmen dukungan pembangunan sekitar 10 ribu rumah untuk Provinsi Lampung pada tahun 2026.

“Dukungan ini tentu menjadi semangat baru bagi masyarakat Lampung, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini masih kesulitan mendapatkan rumah layak,” kata gubernur.

Selain fokus pada pembangunan rumah, kegiatan tersebut juga menjadi momentum penguatan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, BP Tapera, perbankan, pengembang, hingga pelaku UMKM didorong bergerak bersama mempercepat pembangunan kawasan permukiman sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa sektor perumahan dan konstruksi memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan rumah mampu menciptakan efek berganda karena menggerakkan industri bahan bangunan, jasa konstruksi, sektor furnitur, hingga konsumsi rumah tangga masyarakat.

Ia juga mengapresiasi capaian ekonomi Lampung pada Triwulan I Tahun 2026 yang tumbuh sebesar 5,58 persen, tertinggi dalam satu dekade terakhir.

“Pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan tren yang sangat positif. Ini menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif, termasuk di sektor perumahan,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi Lampung tersebut ditopang sektor pertanian yang tumbuh hingga 12 persen, diikuti industri kertas sebesar 9,88 persen dan industri furnitur sebesar 8,43 persen. Konsumsi rumah tangga masyarakat Lampung juga tetap kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,54 persen.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Lampung pada 2025 mencapai sekitar 9,53 juta jiwa dengan dominasi usia produktif sebesar 68,13 persen. Kondisi tersebut menunjukkan Lampung masih menikmati bonus demografi yang menjadi peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, tantangan sektor perumahan masih cukup besar. Tercatat lebih dari 146 ribu rumah tangga di Lampung belum memiliki rumah sendiri, sementara sekitar 647 ribu rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.

Di sisi pembiayaan, BTN mencatat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mencapai Rp5,4 triliun, baik dari sisi suplai maupun permintaan. Untuk wilayah Lampung dan sekitarnya, terdapat lebih dari dua ribu calon debitur dengan nilai pembiayaan mencapai Rp268,86 miliar.

Anggota Komisi V DPR RI Muchlis Basri turut mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Lampung, khususnya melalui peningkatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ia berharap program bantuan rumah bagi masyarakat pesisir dan pedesaan terus diperluas agar semakin banyak warga dapat menikmati hunian yang sehat, aman, dan layak huni.

“Kebutuhan rumah layak di wilayah pesisir dan pedesaan masih sangat besar. Karena itu, dukungan pemerintah pusat harus terus diperkuat agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” katanya.

Kegiatan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi pembangunan perumahan di Lampung. Selain mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, sektor perumahan juga diyakini mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan berkembangnya berbagai sektor usaha pendukung secara berkelanjutan.

Read More

DPP KoPI Gelar Halal Bihalal, Teguhkan Kekompakan Insan Pers Independen

BANDAR LAMPUNG – Dewan Pengurus Pusat Komunitas Pewarta Independen (DPP KoPI) menggelar acara halal bihalal penuh kehangatan di Cafe “Jangan Lupa Bahagia”, Jalan Ratu Dipuncak, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antar pengurus dan anggota DPP KoPI yang selama lebih dari dua tahun terakhir terus menjaga kekompakan dan semangat kekeluargaan dalam organisasi profesi kewartawanan tersebut.

Suasana penuh keakraban begitu terasa sejak awal acara. Para pengurus dan anggota tampak saling bercengkerama, berbagi cerita, hingga memperkuat komitmen bersama untuk menjaga solidaritas organisasi di tengah dinamika dunia jurnalistik yang semakin berkembang.

Acara halal bihalal ini juga dihadiri Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, Dody, yang turut memberikan apresiasi terhadap eksistensi dan kekompakan DPP KoPI.

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Bang Dody itu mengaku senang melihat hubungan harmonis yang terjalin di tubuh organisasi tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi DPP KoPI. Kekompakan pengurus dan anggota yang saya lihat hari ini luar biasa. Ini menjadi modal penting untuk membangun organisasi profesi yang sehat, solid, dan terus berkembang,” ujar Bang Dody.

Ia berharap, DPP KoPI dapat terus menjadi wadah positif bagi para pewarta independen dalam meningkatkan profesionalisme sekaligus menjaga hubungan baik antar sesama insan pers.

Sementara itu, Ketua DPP KoPI, Jeffri Noviansyah, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kekeluargaan di dalam organisasi. Menurutnya, sejak awal berdiri, DPP KoPI dibangun bukan hanya sebagai komunitas profesi, tetapi juga sebagai rumah bersama bagi seluruh anggotanya.

“Kita harus tetap solid, jangan ada perselisihan satu sama lain. Jaga terus rasa kekeluargaan ini. Dari awal tujuan DPP KoPI adalah menjaga keluarga besar kita agar tetap kompak dan saling mendukung,” tegas Jeffri.

Ia juga mengajak seluruh anggota untuk terus menjaga marwah organisasi dengan mengedepankan etika, profesionalisme, dan solidaritas antar sesama pewarta independen.

Menurut Jeffri, kekuatan organisasi tidak hanya dilihat dari jumlah anggota, tetapi juga dari kekompakan dan rasa saling memiliki yang tumbuh di dalamnya.

“Kalau kita tetap bersatu dan menjaga kebersamaan, KoPI akan semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia jurnalistik maupun masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP KoPI, Bambang SP., turut menyampaikan bahwa keberadaan DPP KoPI bertujuan menjadi ruang silaturahmi, wadah berbagi pengalaman, sekaligus tempat membangun semangat profesionalisme di kalangan pewarta independen.

“Tujuan DPP KoPI ini bukan hanya sekadar organisasi, tetapi menjadi tempat untuk saling mendukung, menjaga persaudaraan, dan bersama-sama tumbuh menjadi insan pers yang profesional serta bertanggung jawab,” ujar Bambang.

Ia menambahkan, di tengah tantangan dunia media saat ini, solidaritas antar pewarta menjadi hal penting agar organisasi tetap mampu bertahan dan berkembang.

Acara halal bihalal tersebut berlangsung penuh kekeluargaan dan ditutup dengan suasana santai serta kebersamaan berdendang ria antar anggota. Gelak tawa dan kehangatan yang tercipta menjadi simbol eratnya hubungan persaudaraan di tubuh DPP KoPI.

Momentum itu sekaligus menjadi pengingat bahwa kebersamaan dan kekompakan merupakan fondasi utama dalam menjaga eksistensi organisasi profesi di tengah perkembangan zaman. (*)

Read More

Akal-akalan Punya Konter HP, Pria 49 Tahun di Bandar Lampung Cabuli Siswi SMA

Bandar Lampung - Polisi menangkap TA (49) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Bandar Lampung. Pelaku disebut menggunakan modus mengaku memiliki konter handphone dan menawarkan pekerjaan kepada korban agar korban mau ikut dengannya.

Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih Andri Putranto mengatakan, pelaku sebenarnya tidak memiliki konter handphone seperti yang dijanjikannya kepada korban. Hal itu hanya akal-akalan pelaku untuk meyakinkan korban.

“Pelaku mengaku memiliki konter handphone dan menawarkan pekerjaan kepada korban dengan iming-iming gaji Rp 1,5 juta per bulan. Padahal itu hanya modus agar korban percaya dan mau ikut dengan pelaku,” kata Gigih, Rabu (6/5/2026).

Gigih menjelaskan, kasus tersebut terungkap usai korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya.

“Korban kemudian melapor ke Polresta Bandar Lampung pada Senin, 4 Mei 2026,” ujarnya.

Pelaku kemudian datang menemui korban dengan alasan membahas pekerjaan tersebut, lalu membawa korban ke rumahnya di kawasan Jalan Dr Warsito, Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung.

Di lokasi itulah dugaan tindak kekerasan seksual terjadi.

Usai menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Pelaku saat ini sudah diamankan dan ditahan di Rutan Mapolresta Bandar Lampung guna menjalani proses hukum lebih lanjut,” jelas Gigih.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan melengkapi alat bukti.

“Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana proses penyidikan yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Read More

Kementerian UMKM RI Dorong Percepatan NIB dan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha

Bandar Lampung – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI terus mendorong percepatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM melalui kegiatan Akselerasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal yang digelar di Bandar Lampung, Kamis (7/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Deputi Kementerian UMKM RI,Astiana, menegaskan bahwa penerbitan NIB tidak hanya berkaitan dengan legalitas usaha, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, izin BPOM, hingga akses pembiayaan perbankan.

“Sebetulnya kegiatan ini bukan hanya akselerasi penerbitan NIB, tetapi juga akselerasi penerbitan halal. Semua fasilitas legalitas untuk UMKM itu diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tantangan terbesar saat ini adalah masih banyak pelaku UMKM yang merasa tidak membutuhkan legalitas usaha karena selama bertahun-tahun tetap dapat berjualan tanpa hambatan. Karena itu, pendamping UMKM memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha.

Menurutnya, kepemilikan NIB dan sertifikasi halal akan memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk UMKM. Selain itu, NIB juga menjadi salah satu syarat utama dalam pengajuan bantuan dan akses pembiayaan dari lembaga perbankan.

Astiana juga mengingatkan bahwa kewajiban sertifikasi halal telah diatur pemerintah dan akan diberlakukan secara bertahap sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, perwakilan Dinas UMKM dan Koperasi Kota Bandar Lampung A.Rahmat,menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam membantu pelaku UMKM di daerah.

“Kami menyambut baik kehadiran tim dari pusat. Mudah-mudahan program ini dapat membantu pelaku UMKM di Bandar Lampung menjadi lebih percaya diri karena syarat legalitas usahanya semakin lengkap,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya membantu para pelaku usaha, mulai dari pengurusan perizinan, pendampingan usaha, hingga fasilitasi program pengembangan UMKM.

Kegiatan tersebut juga dihadiri para pendamping UMKM, aparat pemerintah, serta pelaku usaha mikro yang antusias mengikuti proses penerbitan NIB dan konsultasi sertifikasi halal.

Dengan adanya program ini, diharapkan UMKM di Lampung semakin berkembang, naik kelas, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Read More

PANGDAM XXI/Radin Inten Menyapa Mahasiswa Dan Media

Bandar Lampung — Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), menunjukkan kepemimpinan yang humanis, terbuka, dan responsif dalam sejumlah forum dialog bersama mahasiswa serta insan media di Provinsi Lampung. Rabu (06/05/2026).

Sikap tersebut tercermin saat Pangdam berdialog dengan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan di Gapura Kantor DPRD Provinsi Lampung. Di tengah penyampaian tanggapan atas berbagai tuntutan, Pangdam menghentikan dialog sejenak ketika adzan Dzuhur berkumandang. Momen tersebut menghadirkan suasana hening yang penuh penghormatan dari seluruh peserta aksi.

Dalam kesempatan itu, Pangdam menegaskan komitmennya untuk meneruskan aspirasi mahasiswa kepada Panglima TNI, khususnya terkait tuntutan pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus agar ditangani secara tuntas dan transparan. Ia juga mengingatkan bahwa setiap proses hukum memerlukan waktu dan harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Lebih lanjut, Pangdam mengapresiasi peran mahasiswa sebagai kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara tertib dan damai merupakan bentuk kepedulian terhadap profesionalisme institusi, sekaligus kontribusi nyata dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Komitmen membangun komunikasi yang konstruktif juga ditunjukkan melalui kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama mahasiswa Universitas Bandar Lampung di Aula A. Yani Makodam XXI/Radin Inten.

 Dalam forum tersebut, Pangdam menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai agen perubahan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berkarakter kuat, berwawasan kebangsaan, dan memiliki semangat bela negara.

“Generasi muda harus mampu berpikir kritis di tengah tantangan global, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan cinta tanah air,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan mahasiswa untuk bijak dalam menyikapi arus informasi, khususnya di media sosial, serta tidak mudah terpengaruh oleh hoaks. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai isu strategis yang diangkat mahasiswa, mulai dari hak asasi manusia, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi desa melalui koperasi.

Selain itu, Kodam XXI/Radin Inten turut menggelar kegiatan silaturahmi dan halal bihalal bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta insan media se-Provinsi Lampung. Kegiatan bertema “Kodam XXI/RI Kolaborasi Untuk Negeri” tersebut menjadi wadah mempererat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, akademisi, dan media, yang berlangsung di Aula A. Sudirman Makodam XXI/Radin Inten.

Dalam forum tersebut, Pangdam menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan, termasuk terkait aksi 7 April 2026, telah diteruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Ia juga menjelaskan peran TNI AD dalam pengawasan program strategis, termasuk Koperasi Merah Putih, melalui mekanisme pengawasan berjenjang di satuan kewilayahan.

Lebih jauh, Pangdam memaparkan sejumlah program strategis Kodam XXI/Radin Inten, di antaranya pembangunan Jembatan Perintis Garuda, pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), program ketahanan pangan, serta inisiatif makan bergizi gratis. Kodam juga menghadirkan Centurion 21 sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan jajaran TNI.

Di bidang teritorial, pembangunan tujuh batalyon infanteri yang tersebar di wilayah Lampung dan Bengkulu menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Rangkaian kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergitas antara TNI, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan insan pers.

Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, diharapkan tercipta stabilitas serta kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Lampung dan Indonesia secara keseluruhan.

Read More

Thomas Amirico Raih Penghargaan “Gawang Kenawat”,

Bandar Lampung – Dinilai berhasil dalam menajukan Dunia Pendidikan di Lampung, Kadisdikbud Lampung, Thomas Americo S.S.T.P. M.H, mendapatkan anugerah Pengharaggan 'Gawang Kenawat' dari Media Harian Pikiran Lampung. 

Gawang Kenawat diambil dari bahasa ikonik dan sakral dalam bahasa Lampung. Yang berarti, Berjalan Di Bawah Terangnya Cahaya Bulan.

Jika dianalogikan, peraiha penghargaan ini dalah orang yang sellau berjalan dalam kebaikan dan memberikan manaat untuk orang banyak. 

Sektor pendidikan kembali menjadi sorotan sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah. Peran strategis pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dinilai krusial dalam menjawab berbagai tantangan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.

Di bawah kepemimpinan Thomas Amirico selaku kepala dinas saat ini, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menunjukkan capaian positif. Meski tergolong muda, Thomas dinilai mampu menghadirkan terobosan yang berdampak nyata bagi dunia pendidikan di daerah.

Atas dedikasi dan kinerjanya, Thomas Amirico menerima penghargaan “Gawang Kenawat” dari Media Harian Pikiran Lampung.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Disdikbud Lampung meningkatkan tingkat kelulusan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026 sebesar 23,29 persen serta sebagai apresiasi atas sinergi, dukungan dan kerjasama yang telah terjalin bersama Media Pikiran Lampung.

“Penghargaan ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik lagi. Kami ingin memastikan pendidikan di Lampung semakin berkualitas dan merata,” ujar Thomas Amirico

Ia juga menegaskan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk media. “Kami sangat mengapresiasi sinergi dan dukungan dari semua pihak, termasuk media. Ini menjadi support system penting bagi kami untuk terus berinovasi,” tambahnya.

Thomas menekankan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu dan akses pendidikan di Lampung. “Ke depan, kami berkomitmen memperbaiki kualitas pendidikan sekaligus memperluas aksesnya. Harapannya, generasi muda Lampung bisa menjadi SDM yang siap kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” ujar mantan sekretaris DPRD Lampung Selatan ini.

Di sisi lain, kebijakan strategis di sektor pendidikan juga terus diperkuat di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.

Sejumlah program unggulan telah dijalankan, di antaranya penggratisan uang komite sekolah untuk SMA/SMK negeri, penghapusan praktik penahanan ijazah, serta penguatan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung periode 2025–2030 sebagai mitra strategis pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada pemerataan fasilitas pendidikan melalui rehabilitasi sarana, termasuk di wilayah pesisir dan pulau kecil seperti Pulau Legundi. Pengembangan pendidikan vokasi juga menjadi prioritas, salah satunya melalui program kelas migran vokasi guna meningkatkan keterampilan generasi muda.

Dengan berbagai kebijakan dan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis sektor pendidikan akan terus berkembang dan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing di masa depan.

Read More

Sekber Tiga Organisasi Media Lampung Gelar Sarasehan Strategis, Kupas Masa Depan Daerah

LAMPUNG- Sekretariat Bersama 3 organisasi berbasis perusahaan media, SMSI, AMSI dan JMSI Lampung terus Matangkan ajang Sarasehan yang bakal berlangsung pada 11 Mei 2026 mendatang di Hotel Radisson Lampung. 

Ya, sarasehan ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi Sekber yang sudah dilakukan pada 1 Mei 2026 lalu di Sekretariat Bersama yang ada d li bilangani Jl Sultan Agung No. 40 Bandarlampung.

Fajar Arifin, juru bicara Sekber mengatakan dalam sarasehan yang bertajuk " Lampung Mau Dibawa Kemana"  Sekber akan menghadirkan Gubernur Lampung, Ketua DPRD Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Kapolda Lampung juga Pangdam XXI/Radin Inten sebagai narasumber. 

"Tentu para narasumber ini akan memberikan pemaparan yang komprehensif soal pembangunan, terobosan kinerja sekaligus menjawab problematika dan tantangan Lampung kedepan," ujar Fajar. 

Ia juga menyebut, sejumlah kalangan dari berbagai institusi juga bakal diundang dalam acara ini, termasuk organisasi kepemudaan, akademisi dan kalangan jurnalis. 

Ia mengatakan, Koordinasi intensif antara Ketua Umum SMSI Lampung Donny Irawan, Ketua JMSI Lampung A. Novriwan dan Ketua AMSI Lampung Hendri std serta jajaran divisi yang ada di Sekber terus dilakukan. 

" Ini dilakukan agar Sekber bisa berkontribusi aktif untuk kebaikan masyarakat Lampung," ucapnya. 

Tak hanya itu, Fajar mengungkapkan bawa tidak lama lagi, pihaknya akan meluncurkan portal pengaduan masyarakat yang diberi nama LAPOR SEKBER. 

Portal ini dibuka secara luas kepada masyarakat yang ingin mengadukan berbagai macam persoalan yang ada di sekitarnya. 

"Misalkan masyarakat menemukan dapur MBG yang limbahnya mencemari lingkungan, atau jalan di daerahnya seperti kubangan kerbau namun tak kunjung mendapat perhatian pemerintah, atau misal daerahnya rawan maling. Masyarakat bisa mengadukan hal-hal apapun yang dianggap merugikan. Tentu disertai bukti awal, misal Foto, video atau rekaman," Papar Fajar yang juga Ketua Harian SMSI Lampung itu. 

Menurutnya, Sekber berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas pengadu. 

"Sebentar lagi kita buka ke publik nomor hotline  maupun portal web pengaduannya," ucapnya.  (*)

Read More

Disaksikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution,Wagub Jihan Nurlela Serahkan Bantuan Kemanusiaan kepada Wabup Tapanuli Selatan Jafar Syahbuddin Ritonga

BANDARLAMPUNG --- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyerahkan secara simbolis bantuan kemanusiaan yang berasal dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Lampung senilai Rp500 juta kepada Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syahbuddin Ritonga.

Penyerahan bantuan disaksikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution serta jajaran pemerintah daerah Sumut, di Ruang Kerja Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (5/5/2026).

Wagub Jihan Nurlela menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk empati dan kepedulian masyarakat Lampung terhadap masyarakat Sumatera Utara yang terdampak bencana.

“Bantuan ini adalah wujud kebersamaan kami untuk saudara-saudara di Sumatera Utara. Kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat serta mempercepat proses pemulihan,” ujar Jihan.

Ia menegaskan bahwa semangat gotong royong dan solidaritas antardaerah menjadi hal penting dalam menghadapi berbagai bencana dan persoalan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.

Sementara itu, Wakil Bupati Tapanuli Selatan Jafar Syahbuddin Ritonga mengungkapkan bahwa bencana yang terjadi telah berdampak luas di wilayahnya. Dari total 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, sebanyak 14 kecamatan terdampak bencana.

Menurutnya, bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi dukungan yang sangat berarti bagi masyarakat terdampak dalam proses pemulihan pascabencana.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami, khususnya warga yang terdampak langsung bencana di Tapanuli Selatan,” katanya.

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Provinsi Lampung.

“Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami yang sedang menghadapi masa sulit. Kami mengucapkan terima kasih atas solidaritas dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Bobby.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap bantuan kemanusiaan tersebut dapat membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara serta memperkuat semangat persaudaraan dan kebersamaan antardaerah dalam menghadapi situasi kemanusiaan. (*)

Read More

Ekonomi Lampung Tumbuh 5,58% Triwulan I 2026, Inflasi Tetap Rendah di Tengah Tantangan Global

LAMPUNG – Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada Triwulan I 2026 menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 5,58 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,54 persen (yoy). Capaian ini menempatkan Lampung sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatra.

Data tersebut disampaikan dalam kegiatan Bincang-Bincang Media yang digelar oleh Bank Indonesia Provinsi Lampung di Selasar Auditorium Lantai 4, KPwBI Lampung, 6 Mei 2026.

Pertumbuhan ekonomi Lampung ditopang oleh sejumlah sektor utama, terutama lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh signifikan sebesar 9,89 persen (yoy), seiring puncak panen raya padi dan jagung.

Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran juga tumbuh 6,91 persen (yoy), didorong meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Ramadan dan Idulfitri.

Sektor lain seperti industri pengolahan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan turut mencatat pertumbuhan positif, menunjukkan aktivitas ekonomi yang tetap terjaga.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga sebesar 5,54 persen (yoy), investasi 4,39 persen (yoy), serta konsumsi pemerintah yang tumbuh tinggi hingga 13,84 persen (yoy).

Sejumlah indikator menunjukkan optimisme ekonomi masyarakat masih kuat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Lampung berada di level optimis di atas 100, sementara indeks penjualan riil dan penyaluran kredit juga mengalami peningkatan.

Peningkatan impor barang modal juga menjadi sinyal positif, menandakan adanya ekspansi kegiatan usaha, terutama di sektor industri.

Di sisi lain, inflasi Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53 persen (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,42 persen (yoy).

Secara bulanan, inflasi sebesar 0,55 persen (mtm) dipicu oleh kenaikan harga komoditas seperti minyak goreng, beras, ikan nila, dan cabai merah.

Rendahnya inflasi ini menunjukkan stabilitas harga yang terjaga, meskipun terdapat tekanan dari sejumlah komoditas pangan dan harga emas.

Bank Indonesia juga mengingatkan adanya risiko eksternal, terutama akibat ketegangan geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga energi, biaya logistik, serta tekanan nilai tukar rupiah.

Dampak ini berpotensi meningkatkan biaya produksi, terutama pada sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor, serta menekan aktivitas ekspor dan investasi.

Ke depan, perekonomian Lampung diproyeksikan tetap tumbuh pada kisaran 5,0 hingga 5,6 persen pada 2026, dengan inflasi yang tetap terkendali di kisaran target nasional.

Prospek positif ini didukung oleh peningkatan produksi pertanian, penguatan hilirisasi komoditas, percepatan proyek strategis, serta meningkatnya investasi.

Namun demikian, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, seperti perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, serta volatilitas harga komoditas.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, Lampung optimistis mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Read More

Pemprov Lampung Tindaklanjuti Catatan dan Rekomendasi BPK, Optimistis Kembali Raih Opini WTP Tahun 2025

BANDARLAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta optimistis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam Rapat Exit Meeting Pemeriksaan Atas LKPD Tahun 2025, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Marindo menegaskan bahwa Pemprov akan menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Setiap rekomendasi yang diberikan, saya minta para OPD untuk dapat menindaklanjuti," ujar Marindo.

Ia menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi yang kuat antar perangkat daerah, serta pendampingan dari BPK, Provinsi Lampung mampu kembali meraih opini WTP.

Marindo turut mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Marindo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Sehingga harapannya kita dapat mempertahankan opini WTP dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” pungkasnya.(*)

Read More