Menembus Arus Way Tipo, Prajurit Koramil 411-12/GS dan Warga “Ngunjal” Material Lewat Rakit Bambu Darurat

KOTA METRO – Semboyan “TNI AD Kuat Bersama Rakyat” kembali dibuktikan melalui aksi nyata prajurit Koramil 411-12/Gunung Sugih (GS) Kodim 0411/Kota Metro bersama masyarakat dalam pembangunan Jembatan Gantung Garuda di Sungai Way Tipo, Kelurahan Gunung Sugih, Kamis (21/05/2026).

Di tengah cuaca mendung dan derasnya arus sungai, personel TNI bersama warga tetap bahu-membahu melangsir material pondasi menggunakan rakit bambu darurat. Semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama rakyat tampak begitu kuat saat material berat harus dipindahkan secara manual menyeberangi sungai demi mempercepat pembangunan jembatan yang menjadi akses vital masyarakat.

Sebanyak 15 personel Koramil 411-12/GS diterjunkan bersama 8 tukang ahli, 7 warga masyarakat dan 1 teknisi lapangan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan fisik. Mulai dari pelangsiran material, pemasangan batu pondasi, perakitan besi dan tiang, pemasangan bekisting hingga proses pengecoran dilakukan secara simultan di lokasi pembangunan.

Tantangan terbesar berada pada proses pelangsiran material. Tanpa dukungan alat berat, material berupa besi, batu, pasir hingga semen harus dipindahkan menggunakan rakit bambu dengan metode tradisional “ngunjal”. Kondisi arus sungai yang fluktuatif menuntut kekuatan fisik, ketelitian dan kekompakan seluruh personel di lapangan agar material dapat sampai dengan aman.

Besarnya volume pekerjaan terlihat dari banyaknya material yang digunakan, di antaranya ratusan batang besi ulir ukuran 13 mm dan 16 mm, kawat bendrat, batu belah, batu split, pasir, serta lebih dari seratus sak semen yang seluruhnya dirakit dan dikerjakan secara manual. Semangat pantang menyerah prajurit dan warga menjadi kunci utama dalam percepatan pembangunan jembatan tersebut.

Danramil 411-12/GS Kapten Inf Suprobo mewakili Dandim 0411/KM Letkol Inf Noval Darmawan, S.H., M.I.P., menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat.

“Jembatan Sungai Way Tipo bukan hanya bentangan besi dan semen, tetapi simbol hadirnya TNI di tengah rakyat untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Kami ingin akses warga lebih aman, anak-anak bisa bersekolah dengan lancar dan hasil pertanian masyarakat mudah dipasarkan,” ujar Danramil.

Dengan selesainya tahapan pelangsiran material dan pengecoran, harapan masyarakat Gunung Sugih untuk memiliki akses penghubung yang aman dan layak kini semakin dekat menjadi kenyataan.

Read More

Babinsa Kampung Baru Kawal Penyaluran Bantuan Beras, Pastikan Tepat Sasaran dan Kondusif

Bandar Lampung — Kepedulian TNI terhadap masyarakat kembali ditunjukkan melalui peran aktif Babinsa dalam mengawal program bantuan sosial pemerintah. Babinsa Kelurahan Kampung Baru, Koramil 410-06/KDT Kodim 0410/KBL, Kopka Ferdi Sopyansah turun langsung memonitor penyaluran bantuan beras dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung kepada warga se-Kecamatan Labuhan Ratu, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kelurahan Kampung Baru Raya tersebut dimulai sejak pukul 10.30 WIB hingga selesai. Dalam pelaksanaannya, Kopka Ferdi bersama aparat kelurahan dan unsur terkait memastikan proses distribusi bantuan berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran.

Hadir dalam kegiatan itu Camat Labuhan Ratu, Lurah Kampung Baru, para kepala lingkungan, Ketua RT, serta masyarakat penerima bantuan. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat dinilai mampu menciptakan suasana kondusif sekaligus memberikan rasa aman bagi warga yang hadir.

Tak hanya melakukan pengawasan, Kopka Ferdi juga aktif berdialog dengan masyarakat untuk memastikan tidak ada kendala selama proses penerimaan bantuan berlangsung.

“Kami ingin memastikan bantuan dari pemerintah ini benar-benar diterima warga yang berhak. Kehadiran kami juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman selama kegiatan berlangsung,” ujar Kopka Ferdi di sela kegiatan.

Warga penerima bantuan pun menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian Babinsa yang dinilai selalu hadir membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial.

Sementara itu, Komandan Kodim 0410/KBL melalui laporan Ba Jaga Koramil menyampaikan apresiasi atas dedikasi Babinsa dalam mendukung kelancaran kegiatan sosial kemasyarakatan. Monitoring penyaluran bantuan, menurutnya, merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam membantu pemerintah daerah sekaligus meringankan beban masyarakat.

“Babinsa adalah ujung tombak kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kegiatan seperti ini harus terus ditingkatkan dengan semangat, pantang menyerah, dan selalu gembira dalam bertugas,” pesan Dandim.

Melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan berbagai program bantuan sosial dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan.

Read More

TNI AL Gadungan di Bandar Lampung Buat Laporan Palsu Dibegal, Ternyata Motor Dijual ke Temannya

Bandar Lampung - Seorang pria berinisial MRP (21), warga Kemiling diamankan polisi setelah nekat membuat laporan palsu terkait dugaan pencurian dengan kekerasan (curas) atau begal di Polresta Bandar Lampung. Pelaku bahkan sempat mengaku sebagai anggota TNI AL untuk meyakinkan petugas.

Kasus ini terungkap pada Kamis (14/5/2026) sekitar pukul 11.30 WIB di SPKT Polresta Bandar Lampung, Jalan MT Haryono, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung.

Awalnya, pelaku datang bersama seorang perempuan untuk membuat laporan polisi terkait kehilangan sepeda motor. Kepada petugas, MRP mengaku dirinya menjadi korban begal di kawasan PJR Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung.

Dalam laporannya, pelaku mengaku sepeda motornya dirampas oleh tiga orang tak dikenal. Ia juga menyebut para pelaku menodongnya menggunakan senjata tajam dan senjata api sebelum membawa kabur sepeda motornya.

Setelah kejadian itu, keesokan harinya MRP mendatangi Polresta Bandar Lampung untuk melaporkan peristiwa tersebut. Saat itu, ia juga mengaku sebagai anggota TNI AL.

Petugas kemudian melakukan pengecekan ke lokasi serta berkoordinasi dengan TNI AL di Lampung guna memastikan identitas pelaku.

Hasilnya, diketahui bahwa MRP bukan anggota aktif TNI AL, melainkan anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI AL. Polisi lalu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan.

Dari hasil interogasi, pelaku akhirnya mengakui bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut tidak pernah terjadi. Ia sengaja membuat laporan palsu karena sepeda motor tersebut sebenarnya telah dijual kepada temannya seharga Rp 6,5 juta.

Diketahui, motor tersebut baru berjalan satu bulan masa kredit. Pelaku mengaku nekat menjual kendaraan itu karena membutuhkan uang setelah tidak lagi bekerja sebagai petugas security.

Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto, membenarkan pengungkapan kasus tersebut.

“Benar, yang bersangkutan membuat laporan palsu terkait dugaan pencurian dengan kekerasan. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata kejadian itu tidak pernah ada dan motor tersebut dijual sendiri oleh pelaku kepada rekannya,” kata Kompol Gigih, Jumat (15/5/2026).

Gigih menjelaskan, pelaku sengaja mengarang cerita seolah dirinya menjadi korban begal agar terhindar dari kewajiban membayar cicilan motor.

“Pelaku mengaku dibegal oleh tiga orang tak dikenal yang menodongkan senjata tajam dan senjata api. Setelah kami dalami, ternyata itu hanya cerita yang dibuat-buat. Motifnya karena pelaku butuh uang dan ingin lepas dari beban cicilan kendaraan,” jelasnya.

Selain itu, pelaku juga sempat mengaku sebagai anggota TNI AL untuk memperkuat laporannya di hadapan petugas.

“Yang bersangkutan bukan anggota aktif TNI AL, melainkan Komcad. Saat ini proses penyidikan masih berjalan,” tegasnya.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit handphone merek Oppo warna biru, satu baju kaos loreng, dan satu celana panjang loreng.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan dugaan tindak pidana memberikan laporan palsu kepada pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 361 KUHP atau Pasal 394 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Read More

Kasrem 043/Gatam Pimpin Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-118 Tahun 2026

Kota Metro - Bertempat di lapangan upacara Korem 043/Gatam, Jl. Veteran Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Kepala Staf Korem 043/Gatam Kolonel Kav Roli Dewanto, S.E., M.Tr (Han), pimpin upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional Ke-118 Tahun 2026. Rabu (20/5/2026)

Peringatan Harkitnas Tahun 2026 mengusung tema, "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara" diikuti Prajurit dan PNS Korem 043/Gatam dan Jajaran, serta dihadiri Kasiren Korem 043/Gatam, Kasiter Kasrem 043/Gatam, Danden Pom II/3 Lampung dan Wadanden Pom II/3 Lampung. 

Upacara Hari Kebangkitan Nasional Ke 118 Tahun 2026, merupakan momen penting dalam menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan cinta tanah air, menghormati jasa para tokoh perintis kebangkitan nasional dan menjadi sarana edukatif yang efektif bagi generasi muda memberi ruang refleksi nasional terhadap perjalanan sejarah dan kemajuan bangsa.

Menteri Komunikasi Dan Digital RI Meutya Viada Hafid, dalam amanatnya yang dibacakan yang dibacakan Kasrem 043/Gatam menyampaikan bahwa peringatan ini merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi boedi oetomo pada tahun 1908. Secara filosofis, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. 

“Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga ibu pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa.

 Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar, “terangnya.

Lebih lanjut Meneri Komdigi mengajak dalam momen peringatan hari kebangkitan nasional Tahun 2026 untuk sama sam meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita, delapan misi besar yang harus dicapai bersama, sebagai kompas utama dan mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat. 

“Peringatan hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan api "Boedi Oetomo" dalam setiap lini kehidupan.

 Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama, “tegasnya.

Read More

Sekber 3 Asosiasi Pemilik Media dan DPRD Lampung Bahas Dampak Ekonomi MBG, Duit Mengucur ke Lampung Tembus Rp1 Triliun per Bulan

Bandar Lampung — Sekretariat Bersama (Sekber) tiga asosiasi media konstituen Dewan Pers di Provinsi Lampung yang terdiri dari SMSI, JMSI, dan AMSI terus memperkuat pengawasan terhadap program strategis pemerintah.

Kali ini, Sekber menjalin komunikasi dengan DPRD Provinsi Lampung untuk membahas potensi perputaran ekonomi daerah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyambut positif langkah kolaborasi tersebut. Menurutnya, program MBG yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah di Lampung.

Giri Akbar menyebut perputaran uang dari pelaksanaan program MBG di Lampung mencapai Rp1 triliun setiap bulan.

“Biasanya kalau ada yang ngobrol positif begini ada yang nyamber. Oh ini peluang bisnis. Nah, pada intinya saya siap komunikasi terus, karena uang banyak itu turun ke Lampung, bagaimana rupiah harus berputar di Lampung juga,” kata Giri Akbar saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/5/26).

Ia menilai program tersebut harus menjadi peluang besar bagi masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani untuk ikut terlibat sebagai pemasok kebutuhan dapur MBG.

Selain itu, DPRD Lampung juga membuka peluang kerja sama dengan Sekber dalam memberikan edukasi kepada penyuluh pertanian lapangan (PPL) terkait potensi ekonomi program MBG bagi petani daerah.

Sementara itu, Komisioner II Sekber yang juga Ketua JMSI Lampung, Ahmad Novriwan, mengatakan Sekber dan DPRD Lampung memiliki pandangan yang sama dalam mengawal implementasi program MBG.

Menurut Novriwan, Sekber hadir untuk menjalankan fungsi kontrol sosial agar program tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung.

“Jadi, persepsi ini sudah sama, bahwa kami akan mengepush bagaimana pelaku UMKM dan petani pun merasakan manfaat atas hadirnya MBG,” ujarnya.

Ia juga menilai dukungan politik dari DPRD Lampung menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program Presiden Prabowo berjalan maksimal dan tepat sasaran.

Di sisi lain, Juru Bicara Sekber yang juga Ketua Harian SMSI Lampung, Fajar Arifin, menyebut pertemuan tersebut turut memperkuat sinergi pengawasan antara Sekber dan DPRD Lampung.

“Saya yakin, kolaborasi yang terjalin antara Sekber dan DPRD akan menciptakan multiplier effect yang baik untuk masyarakat Lampung,” kata Fajar Arifin. (*)

Read More

BPS dan Pemkab Pesawaran Launching Sensus Ekonomi 2026 untuk Wujudkan Pesawaran CAKEP

Pesawaran — Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Aula Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, Selasa (19/5).

 Pencanangan tersebut menjadi langkah awal pemetaan menyeluruh terhadap kondisi riil pelaku usaha dan potensi ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, Plh. Kepala BPS Kabupaten Pesawaran Rosadi Zein, para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Pesawaran, pelaku usaha, serta mitra BPS Kabupaten Pesawaran.

Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menegaskan bahwa SE2026 bukan sekadar agenda statistik rutin, melainkan navigasi ekonomi yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan Indonesia dalam satu dekade ke depan.

“SE2026 menjadi navigasi ganda. Bagi pemerintah sebagai dasar perumusan kebijakan strategis dan evaluasi program, sementara bagi pelaku usaha menjadi kompas untuk membaca tren, peluang, dan tantangan ekonomi di masa depan,” ujarnya.

Menurut Ahmadriswan, perubahan lanskap ekonomi yang berkembang pesat, khususnya ekonomi digital seperti usaha online, penjualan melalui media sosial, jasa kreatif, content creator, hingga bisnis berbasis platform digital harus mulai dipetakan secara akurat.

“Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan mendata berbagai aktivitas ekonomi tersebut secara lebih menyeluruh sehingga pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai struktur ekonomi modern dan potensi usaha baru,” jelasnya.

Ia juga mengaitkan pelaksanaan SE2026 dengan visi pembangunan Kabupaten Pesawaran yakni “Pesawaran CAKEP Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

“SE2026 dan visi CAKEP Pesawaran berjalan beriringan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Pesawaran yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” katanya.

Ahmadriswan menjelaskan, lima pilar CAKEP memiliki keterkaitan erat dengan agenda sensus ekonomi. Mulai dari kebutuhan data akurat untuk kebijakan yang cerdas, pemetaan potensi usaha untuk menciptakan keamanan ekonomi, pendataan UMKM dan ekonomi digital untuk mendukung kreativitas, hingga kebijakan efektif dan produktif berbasis data valid.

Ia juga berpesan kepada para petugas sensus agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kualitas data yang dikumpulkan.

“Setiap ketukan pintu dan setiap data valid yang diinput adalah kontribusi nyata dalam merajut masa depan ekonomi Lampung yang lebih sejahtera,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Pesawaran terhadap pelaksanaan SE2026. Ia menyebut hasil sensus nantinya akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Jangan sampai ada pelaku usaha atau masyarakat yang tidak terdata, karena hasil SE2026 akan menjadi kompas utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah yang objektif dan terukur,” ujar Antonius.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, Antonius mengaku telah menginstruksikan seluruh OPD, camat, hingga kepala desa agar turut mengawal proses pendataan di lapangan.

Ia juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan terbuka serta memberikan data yang jujur dan akurat.

“Data Sensus Ekonomi dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Terimalah petugas dengan baik dan pastikan identitas resminya demi keamanan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan kondisi ekonomi Kabupaten Pesawaran terkini. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi lebih dari 35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025.

Namun demikian, sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mulai menunjukkan peningkatan kontribusi signifikan, menandai adanya transformasi ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

BPS menilai Kabupaten Pesawaran memiliki potensi ekonomi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata bahari, perdagangan, industri rumah tangga, jasa, hingga usaha mikro dan kecil yang selama ini belum sepenuhnya terpetakan secara menyeluruh.

Melalui SE2026, seluruh potensi ekonomi pesisir dan agraris tersebut diharapkan dapat dipotret secara komprehensif sebagai dasar penyusunan roadmap pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Ahmadriswan menambahkan, keberhasilan SE2026 membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat kecamatan dan desa, pelaku usaha, akademisi, hingga media massa agar pendataan berjalan optimal dan menghasilkan data ekonomi yang berkualitas.

Read More

Pelantikan GAPENBI Lampung Perkuat Program MBG dan Dorong Ekonomi Desa

Bandar Lampung — Dewan Pengurus Wilayah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Lampung resmi dilantik pada Selasa (19/5/2025) di Hotel Radisson Lampung.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus ajang konsolidasi para mitra dapur di Provinsi Lampung.

Acara pelantikan dihadiri Ketua Umum DPP GAPEMBI H. Alven Stony, S.I.P., Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, serta para pelaku usaha mitra dapur program MBG.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP GAPEMBI H. Alven Stony menegaskan bahwa keberadaan mitra dapur MBG bukan untuk mencari keuntungan instan, melainkan bentuk dukungan nyata terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, masih banyak informasi yang keliru dan berkembang di media sosial terkait program MBG maupun keberadaan mitra SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Ia menekankan bahwa pembangunan dapur dilakukan melalui investasi mandiri para mitra, bukan menggunakan dana APBN.

“Bayangkan Rp30 ribu per dapur dikali ribuan unit, ini perputaran ekonomi yang sangat besar. Tetapi masyarakat harus tahu, pembangunan dapur itu bukan memakai dana APBN. Mitra berinvestasi sendiri dan sampai hari ini banyak yang bahkan belum balik modal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, para pemilik dapur justru menghadapi tantangan besar dalam menjalankan operasional, mulai dari pemenuhan standar fasilitas, pengelolaan makanan, hingga menjaga kualitas pelayanan gizi bagi masyarakat penerima manfaat.

Karena itu, pihaknya meminta dukungan pemerintah daerah, legislatif, hingga seluruh elemen masyarakat untuk membantu meluruskan berbagai informasi negatif yang dinilai menyudutkan program MBG.

“Kami ingin menjaga stabilitas informasi agar masyarakat tidak termakan isu yang menyesatkan. Jangan sampai program mulia untuk anak bangsa ini terganggu karena informasi yang digoreng di media sosial,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan dukungannya terhadap program MBG yang dinilai mampu menjadi motor pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga ke desa-desa.

Menurutnya, kehadiran dapur MBG akan menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, hingga koperasi desa.

“Uang langsung mengalir ke desa. Kalau ada dapur MBG di daerah penghasil jagung dan ayam, maka hasil pertanian dan peternakan masyarakat bisa langsung terserap. Ini menjadi alat pemerataan pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, keberhasilan program MBG membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi mitra seperti GAPEMBI.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPW GAPEMBI Lampung M. Musli menjelaskan bahwa organisasinya berfokus pada peningkatan profesionalitas mitra dapur, baik dari sisi fasilitas maupun manajemen pengolahan makanan.

“Kami ingin memastikan dapur-dapur mitra memiliki standar yang baik, termasuk sertifikasi keamanan pangan dan sanitasi. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa,” ujarnya.

Saat ini, GAPEMBI Lampung telah terbentuk di 13 kabupaten/kota dengan ratusan anggota yang merupakan pemilik dapur MBG aktif. Ke depan, organisasi tersebut juga akan mendorong kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih guna memperkuat ekonomi berbasis pedesaan.

Pelantikan pengurus GAPEMBI Lampung diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Read More

Kasrem 043/Gatam Hadiri Pembukaan KKDN Fakultas Strategi Pertahanan UNHAN RI

Bandar Lampung – Kepala Staf Korem 043/Gatam Kolonel Kav Roli Dewanto, S.E., M.Tr (Han), menghadiri pembukaan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Fakultas Strategi Pertahanan UNHAN RI TA. 2026 di Provinsi Lampung dibuka langsungsung oleh Rektor Universitas Pertahanan RI Letjen (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M., D.S., M.A. bertempat di Aula Balai Keratun Kantor Gubernur Jl. Wolter Monginsidi Teluk Betung Bandar Lampung. Selasa (19/5/2026)

Kegiatan tersebut mengusung tema “Strategi Pertahanan Negara di Wilayah Provinsi Lampung Dalam Menghadapi Ancaman Multidimensi" yang dihadiri, Sekda Provinsi Lampung, Pangdam XXI/RI, Dekan dan Wakil Dekan Universitas Pertahanan RI, Dirnarkoba Polda Lampung, Kabinda Lampung, Danlanal Lampung Danbrigif 4 Mar/BS, Kasi BMN Lanud PM Bunyamin, Asisten I Provinsi Lampung, Kaban Kesbangpol Provinsi Lampung dan Kabag Umum BNNP Lampung.  

Rektor Unhan RI, Letjen (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M. D.S., M.A., dalam sambutannya mengusulkan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia agar Staf Pemerintah Daerah yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 maupun S3 dapat mengikuti program pendidikan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Tentunya terdapat proses seleksi, dan beasiswa pendidikan tersebut akan dibiayai oleh negara. 

“Atas nama pimpinan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Lampung beserta seluruh unsur Forkopimda, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder di Provinsi Lampung yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) ini, “tururnya. 

Selanjutnya Rektor Unhan menyampaikan, melalui KKDN ini, mahasiswa Fakultas Strategi Pertahanan tidak hanya memahami teori dan konsep akademik di ruang kelas, tetapi juga mampu melakukan observasi, analisis, dan interaksi langsung dengan para praktisi serta institusi strategis di daerah. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, strategis, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan. 

“Tema besar Kuliah Kerja Dalam Negeri Fakultas Strategi Pertahanan Tahun Akademik 2025–2026 adalah, Strategi Pertahanan Negara di Wilayah Provinsi Lampung dalam Menghadapi Ancaman. Tema tersebut sangat relevan dengan dinamika strategis saat ini. Hal ini berdampak pada berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pangan, keamanan, hingga kondisi sosial masyarakat, Namun demikian, kita patut bersyukur karena pemerintah, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, terus melakukan berbagai penguatan mendasar bagi masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat, “tegasnya.

Selanjutnya mewakili Gubernur, Sekda Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., mengucapkan selamat dating kepada para peserta Kuliah Kerja Dalam Negeri Fakultas Strategi Pertahanan Tahun Akademik 2025–2026 di Provinsi Lampung, gerbang Pulau Sumatera, Semoga kehadiran saudara sekalian di daerah kami tidak hanya menjadi agenda akademik semata, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana dinamika pembangunan daerah, tantangan strategis, serta potensi pertahanan yang dimiliki Provinsi Lampung.

“Tema yang diangkat pada kegiatan ini, yaitu "Strategi Pertahanan Negara di Wilayah Provinsi Lampung Dalam Menghadapi Ancaman Multidimensi", Kita melihat bagaimana dinamika global saat ini mulai dari konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia, gangguan rantai pasok global, hingga ketegangan di wilayah perairan internasional memberikan pelajaran bahwa ketahanan nasional harus dibangun secara menyeluruh.

Pertahanan negara hari ini bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, hingga generasi muda, “ tegasnya.

Read More

Pemprov dan DPRD Lampung Perkuat Pengembangan Wisata Terpadu Demi Tingkatkan Daya Saing Daerah

BANDAR LAMPUNG — Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan melalui Pembentukan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Provinsi Lampung di Ruang Rapat Utama Gubernur Lampung, Selasa, (12/5/2026)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.T., kepala daerah kabupaten/kota, serta perangkat daerah terkait se-Provinsi Lampung.

Rakor tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Sepanjang tahun 2025, sektor pariwisata Provinsi Lampung mencatat sekitar 27 juta kunjungan wisatawan dengan kontribusi mencapai sekitar 10 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Capaian tersebut menjadi dasar penguatan pengembangan destinasi wisata unggulan di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menyampaikan bahwa Provinsi Lampung perlu bertransformasi dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu fokus utama mesin pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Gubernur, potensi pariwisata Lampung yang besar harus didukung melalui pengembangan yang terintegrasi, peningkatan kualitas destinasi, serta penguatan investasi dan konektivitas antarwilayah wisata guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., mendukung langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat pengembangan sektor pariwisata daerah melalui pembentukan Kawasan Wisata Terpadu yang diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menilai pembentukan Kawasan Wisata Terpadu menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang terhubung antarwilayah dan mampu meningkatkan daya saing pariwisata daerah.

Selain itu, sejumlah tantangan pengembangan pariwisata turut menjadi perhatian, di antaranya masih relatif pendeknya lama tinggal wisatawan, terbatasnya variasi pengalaman wisata, serta infrastruktur kawasan wisata yang masih perlu ditingkatkan.

Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan berbagai langkah strategis mulai dari peningkatan konektivitas destinasi wisata, penguatan infrastruktur penunjang, peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, hingga penetapan kawasan khusus pariwisata.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) pariwisata, pemberian insentif investasi, serta penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung iklim investasi pariwisata di Provinsi Lampung.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, pengembangan Kawasan Wisata Terpadu diharapkan mampu meningkatkan daya saing pariwisata Lampung secara berkelanjutan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

Read More

DPRD Lampung Kawal Layanan Kesehatan, Yanuar Irawan Dorong Seluruh Daerah Capai UHC

Bandar Lampung — Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Dr. H. Yanuar Irawan, S.E., M.M., menghadiri Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (18/5/2026).

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam forum tersebut menjadi bentuk komitmen dalam mengawal keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui penguatan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Lampung. Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, koordinasi lintas sektor dinilai menjadi langkah penting agar pelayanan dapat berjalan optimal dan merata.

Forum tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Ir. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., dan dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang JPK Kepala Wilayah III, Fauzi Lukman Nurdiansyah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dr. Edwin Rusli, M.K.M., Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, S.Sos., M.M., Wakil Direktur Bidang Keperawatan, Pelayanan, dan Penunjang Medik RSUDAM, H. Yusmaidi, dr., Sp.B(K)BD., serta jajaran pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya melalui kolaborasi seluruh pihak. DPRD Lampung juga menekankan komitmennya untuk terus mengawal pelayanan kesehatan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.

Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menyampaikan apresiasi terhadap langkah BPJS Kesehatan dalam melakukan perbaikan data kepesertaan dan memperluas cakupan layanan kesehatan di Provinsi Lampung.

“Pertama hari ini tentu kita menyampaikan apresiasi untuk apa yang telah dilakukan oleh BPJS tentang perbaikan data dan juga bagaimana BPJS ke depan bisa mengcover seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Kedua, seperti yang saya sampaikan bahwa pertemuan hari ini tentu ke depan harus ada progres positif yang bisa kita dapat, bukan hanya sekadar seremonial saja, tapi kita semua butuh data yang akurat sehingga kategori atau status kabupaten kota dan nanti akan merepresentasikan kepada provinsi yaitu mendapatkan kategori UHC tentu bisa dicapai oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung,” ujarnya.

Menurutnya, sinkronisasi dan akurasi data menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Lampung. Karena itu, DPRD Lampung mendorong seluruh kabupaten/kota untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan JKN agar pelayanan kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal pelayanan kesehatan, Komisi V DPRD Provinsi Lampung juga membentuk tim khusus yang bekerja selama 24 jam guna membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pelayanan kesehatan maupun administrasi BPJS. Langkah tersebut dilakukan mengingat tingginya pengaduan masyarakat terkait layanan kesehatan yang diterima DPRD hampir setiap hari.

“Kami berharap forum ini tidak hanya membahas regulasi dan mekanisme, tetapi benar-benar menghadirkan solusi konkret atas persoalan yang terjadi di lapangan. Yang paling penting adalah masyarakat tetap bisa mengakses pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Melalui forum kemitraan tersebut, DPRD Provinsi Lampung berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat semakin diperkuat sehingga pelaksanaan Program JKN di Provinsi Lampung berjalan lebih optimal, responsif, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Read More