Pemprov Lampung Perkuat Transparasi dan Akuntabilitas Lewat Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan prioritas utama guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tertib, terbuka, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/7/2026) 

Rapat ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 320 ayat 1 dan ayat 2 yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. 

Pada forum paripurna tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan secara garis besar Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerah : Tercatat realisasi sebesar Rp. 6,713 Triliun atau 86,70% dari total target anggaran sebesar Rp. 7,743 Triliun.

Belanja dan Transfer Daerah : Terealisasi sebesar Rp. 6,685 Triliun atau 85,57% dari total anggaran belanja sebesar Rp. 7,813 Triliun.

Penerimaan Pembiayaan : Terealisasi sebesar Rp. 69,897 Miliar yang bersumber dari SiLPA tahun 2024.

Selisih dari hasil pembandingan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan neto ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 98,278 Miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Dana tersebut akan difungsikan sebagai salah satu pos pembiayaan penting untuk mendukung APBD tahun selanjutnya.

"Dan angka-angka tersebut, Bapak Ibu sekalian, menjadi pijakan kita bersama tentunya untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Lampung" tegas Wakil Gubernur.

Langkah akuntabilitas ini juga diperkuat dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Provinsi Lampung pada tanggal 12 Juni 2026 yang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"Berkat usaha dan kesungguhan kita bersama untuk memenuhi regulasi, syukur alhamdulillah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian," jelas Wakil Gubernur.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan para pemangku kepentingan yang terus menjaga integritas dalam setiap langkah. Melalui pencapaian ini, Provinsi Lampung berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Prestasi ini menjadi momentum strategis untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta merupakan sebuah kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

"Semoga semangat dan kegigihan seluruh pihak terus terjalin untuk mendorong Provinsi Lampung menjadi maju, andal, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Karena kemajuan Lampung hanya akan terwujud melalui kerja sama dan kerja nyata dari seluruh elemen," ujar Wakil Gubernur menutup laporannya.

Rapat Paripurna diakhiri dengan prosesi penyerahan draf Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dari pihak eksekutif kepada pimpinan legislatif. Adapun tahapan berikutnya akan digelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi - Fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026. (*)

Read More

Wagub Jihan dampingi Wamen Perindustrian Faisol Riza tinjau lokasi Calon Balai Diklat Industri

Lampung Selatan -- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dampingi Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza tinjau lokasi Calon Balai Diklat Industri (BDI) yang berlokasi di Kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (16/7/2026).

Peninjauan ini sebagai dukungan Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza terhadap rencana pembangunan Calon Balai Diklat Industri (BDI).

Peninjauan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam memastikan kesiapan lahan serta mendukung perencanaan pembangunan sarana pelatihan industri yang representatif. Pemprov Lampung telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare untuk proyek strategis ini.

Balai Diklat Industri (BDI) diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang industri, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Provinsi Lampung.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap SDM industri yang kompeten dan tersertifikasi memang terus meningkat seiring pertumbuhan sektor industri di berbagai daerah.

Ia menyampaikan bahwasannya Balai Diklat Industri ini adalah bentuk komitmen dari Pemerintahan Provinsi Lampung untuk mendukung industrialisasi dan hilirisasi yang ada di Provinsi Lampung. "Ini merupakan komitmen besar dari Provinsi Pemerintahan Provinsi Lampung. Tentu kami menyambut dengan tangan terbuka kerja sama yang akan dilakukan ini, menjadi pintu yang lebih besar lagi buat kemajuan industri yang ada di Lampung," ujarnya.

Wamen Perindustrian Faisol berharap BDI dapat menjadi pusat pengembangan SDM dan mendorong kualitas tenaga kerja di Lampung.

Terkait rencana pembangunan BDI, Wagub Jihan menyampaikan bahwa Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sangat mendukung rencana pembangunan ini.

"Pak Gubernur sangat mendukung rencana ini, dengan harapan dapat menguatkan daya saing industri di Lampung, khususnya melalui pembangunan SDM industri yang terstruktur dan tersertifikasi," ujarnya.

Read More

Paripurna DPRD Lampung Awali Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2025

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Kamis (16/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar didampingi Wakil Ketua II Ismet Roni, Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal. Hadir pula Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran Forkopimda, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam nota pengantarnya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan bahwa penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Jihan menjelaskan, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp6,713 triliun atau 86,70 persen dari target sebesar Rp7,743 triliun. Sementara itu, realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp6,685 triliun atau 85,57 persen dari total anggaran sebesar Rp7,813 triliun.

Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp69,897 miliar, yang seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan netto tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mencatat SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp98,278 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan itu, Jihan juga mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu terus diperbaiki dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Kami menyadari masih terdapat berbagai kelemahan yang harus dibenahi. Dengan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, kami optimistis pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Lampung," ujarnya.

Usai penyampaian nota pengantar, dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 secara resmi diserahkan kepada DPRD Provinsi Lampung. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas oleh fraksi-fraksi DPRD sesuai mekanisme dan tahapan pembicaraan tingkat berikutnya sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Read More

Kolaborasi Nyata Restorasi Lanskap Perhutanan Sosial di Lampung, Libatkan 18 Ribu Petani hingga 2030

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama berbagai mitra nasional dan internasional menggelar Workshop Perencanaan Program Inisiatif Regeneratif MUK – Restorasi Lanskap Perhutanan Sosial Provinsi Lampung di Ballroom Novotel Lampung, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, kelompok tani, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga lembaga pendanaan dalam menyusun strategi restorasi lanskap perhutanan sosial yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Workshop dibuka oleh Gubernur Lampung yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, Julpakar, didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung serta Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.

Perwakilan Social Forestry, Andu, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyusunan desain proyek restorasi lanskap yang dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pembangunan.

«“Hari ini kami mengumpulkan pendapat dan masukan dari berbagai pihak, baik lembaga swasta, kelompok tani, KPH, maupun mitra lainnya. Tujuannya agar desain restorasi lanskap perhutanan sosial benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.»

Sementara itu, Imam Suharto menambahkan bahwa program ini merupakan kerja sama antara Social Forestry dengan Pemerintah Provinsi Lampung yang diperkuat melalui nota kesepahaman bersama pemerintah daerah dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Pelaksanaan di lapangan nantinya akan melibatkan KPH sebagai mitra utama.

Selain pemerintah, sejumlah perusahaan juga akan mendukung implementasi program, di antaranya PT Olam Indonesia, PT Mars Indonesia, PT Papandayan, serta berbagai lembaga pembangunan internasional seperti Rikolto dan organisasi mitra lainnya.

Salah satu inovasi yang didorong dalam program tersebut adalah akses pembiayaan hijau (green finance) bagi petani melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Skema pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh kredit tanpa agunan konvensional, melainkan menggunakan pohon yang ditanam sebagai bagian dari komitmen konservasi.

«“Tahun ini kami mengajukan proyek percontohan untuk sekitar 150 petani di Lampung Timur. Dari uji coba ini akan dilihat sejauh mana pembiayaan hijau tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan petani,” jelasnya.»

Berdasarkan paparan dalam workshop, PT Olam Indonesia telah mendampingi pengembangan kakao berkelanjutan di Indonesia sejak 2015. Program tersebut telah menjangkau 25 ribu petani, membangun 25 rumah produksi bibit, menghasilkan kapasitas 500 ribu bibit kakao per tahun, serta mengembangkan empat kebun induk dengan potensi produksi 1 juta entres dan 2 juta benih unggul.

Sementara itu, Proyek Perhutanan Sosial 2026–2030 di Provinsi Lampung akan dilaksanakan di lima kabupaten, yakni Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Program ini menargetkan restorasi seluas 35 ribu hektare, melibatkan 18 ribu petani, dan mencakup enam wilayah KPH.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap restorasi lanskap perhutanan sosial tidak hanya mampu menjaga kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan komoditas agroforestri yang produktif, berkelanjutan, serta didukung akses pembiayaan yang lebih mudah.

Read More

Spesialis Pencuri Modem WiFi di Bandar Lampung Ditangkap, Ngaku Sudah Beraksi 15 Kali

Bandar Lampung – Aksi seorang pria yang diduga spesialis pencurian modem WiFi di Kota Bandar Lampung akhirnya terhenti. Jajaran Polsek Labuhan Ratu mengamankan M.A.R. (29) saat patroli rutin di Jalan Bumi Manti, Gang Zakaria, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Sabtu (11/7/2026).

Kapolsek Labuhan Ratu, AKP Ono Karyono, mengatakan pelaku diamankan setelah diduga mencabut dan membawa kabur modem WiFi yang terpasang di depan rumah kos milik warga. Saat anggota patroli melintas, pelaku telah diamankan oleh warga, kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Labuhan Ratu beserta barang bukti untuk menjalani proses hukum.

"Dari tangan pelaku kami mengamankan tiga unit modem WiFi, dua kabel adaptor, serta satu unit sepeda motor Honda Scoopy yang diduga digunakan sebagai sarana melakukan aksi pencurian," kata AKP Ono Karyono, Selasa (14/7/2026).

Hasil pemeriksaan sementara mengungkap pelaku bukan baru sekali beraksi. Kepada penyidik, M.A.R. mengaku telah melakukan pencurian modem WiFi sebanyak 15 kali. Aksi tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah Kecamatan Labuhan Ratu, tetapi juga di sejumlah lokasi di Kecamatan Tanjung Seneng serta beberapa wilayah lain di Kota Bandar Lampung.

"Pengakuan pelaku masih terus kami dalami. Penyidik sedang melakukan pengembangan untuk memastikan seluruh lokasi kejadian, mengidentifikasi korban lainnya, serta mengumpulkan alat bukti tambahan," ujar AKP Ono.

Pelaku juga mengaku menjual modem hasil curiannya dengan harga bervariasi, mulai dari Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per unit. Sementara itu, terkait motif pelaku melakukan aksi pencurian tersebut, polisi masih melakukan pendalaman melalui pemeriksaan intensif.

Kapolsek menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan patroli preventif guna menekan angka kriminalitas sekaligus mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap barang-barang yang dipasang di area terbuka dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan. Saat ini, penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya korban maupun lokasi kejadian lain yang belum terdata.

Read More

MPLSMB SMA Utama 2 Bandar Lampung Bekali Siswa Baru Literasi Digital, Jurnalistik, dan Etika Bermedia Sosial

Bandar Lampung – SMA Utama 2 Bandar Lampung memberikan pembekalan mengenai literasi digital, jurnalistik, dan etika bermedia sosial kepada peserta didik baru dalam rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Murid Baru (MPLSMB) Tahun Ajaran 2026/2027, Rabu (15/7/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komunitas Pewarta Independen (KoPI) sebagai upaya membangun kesadaran siswa agar mampu memanfaatkan teknologi digital secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab sejak dini.

Materi disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP KoPI, Bambang S.P., yang mewakili Ketua Umum DPP KoPI, Jeffri Noviansyah, didampingi anggota KoPI Wawan Sanjaya dan Johan Syahril.

Dalam materi yang disampaikan, Ketua Umum DPP KoPI, Jeffri Noviansyah, menegaskan bahwa derasnya arus informasi di era digital menuntut generasi muda memiliki kemampuan menyaring informasi sekaligus memahami etika dalam menggunakan media sosial.

Menurutnya, rendahnya literasi digital dapat memicu berbagai persoalan, mulai dari penyebaran hoaks, perundungan siber (cyberbullying), hingga penyalahgunaan data pribadi.

"Di era digital ini, setiap orang harus bijak dalam menggunakan media sosial. Pelajar harus mampu memilih informasi yang benar, tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, serta selalu berhati-hati dalam setiap aktivitas di dunia maya," ujar Jeffri.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP KoPI, Bambang S.P., yang menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, berkarya, dan mengembangkan kreativitas.

Ia mengajak para peserta didik untuk menggunakan berbagai platform digital sebagai ruang produktif dengan menghasilkan konten-konten positif yang memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat.

"Media sosial merupakan alat yang sangat bermanfaat apabila digunakan secara positif. Karena itu, para pelajar harus mampu memanfaatkannya untuk hal-hal yang membangun, bukan justru terjerumus pada konten yang merugikan diri sendiri maupun orang lain," kata Bambang.

Selain membahas literasi digital, para siswa juga diperkenalkan pada dasar-dasar jurnalistik, mulai dari pentingnya menyampaikan informasi yang akurat, memahami etika dalam menyebarkan berita, hingga membedakan informasi yang valid dengan informasi yang menyesatkan.

Kepala SMA Utama 2 Bandar Lampung, Nita Octaviani, berharap pembekalan tersebut tidak hanya membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, tetapi juga membentuk karakter generasi muda yang cerdas, kritis, kreatif, serta memiliki kecakapan digital yang baik.

Menurutnya, kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak merupakan bekal penting bagi siswa dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Melalui kegiatan MPLSMB ini, SMA Utama 2 Bandar Lampung berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter, etika, serta kemampuan literasi digital sebagai bekal menghadapi era transformasi digital.

Read More

Hari Pajak 2026 Diperingati Serentak, DJP Tegaskan Pajak Fondasi Indonesia Tangguh

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperingati Hari Pajak 2026 secara serentak di seluruh Indonesia pada Selasa (14/7/2026) dengan mengusung tema "Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh." Tema tersebut menegaskan peran strategis pajak sebagai fondasi pembangunan nasional sekaligus instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

Hari Pajak diperingati setiap tanggal 14 Juli sebagai momentum bersejarah ketika kata "pajak" pertama kali dicantumkan dalam rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peringatan ini kemudian ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 sebagai pengingat akan pentingnya peran pajak bagi keberlangsungan negara.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa kinerja penerimaan pajak pada semester pertama 2026 menunjukkan hasil yang positif. Hingga pertengahan tahun, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Angka tersebut juga tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan ini menunjukkan fundamental ekonomi yang semakin kuat. Momentum ini harus terus dijaga agar target penerimaan dapat tercapai secara optimal. Kita harus terus berupaya menciptakan kinerja penerimaan yang berkelanjutan demi kesehatan fiskal negara," ujar Bimo.

Menurut DJP, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari sektor pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga berbagai pelayanan publik lainnya. Semakin baik penerimaan pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026, DJP menggelar berbagai kegiatan secara serentak di seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan tersebut melibatkan pegawai, wajib pajak, mitra strategis, serta masyarakat melalui kegiatan sosial, edukasi perpajakan, olahraga, seni, hingga forum dialog perpajakan.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, DJP ingin menumbuhkan kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk gotong royong seluruh elemen bangsa.

Dana yang dihimpun dari pajak akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, subsidi, bantuan sosial, hingga pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Peringatan Hari Pajak 2026 juga menjadi momentum bagi DJP untuk terus mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, memperkuat kepercayaan publik, serta meningkatkan kualitas layanan perpajakan melalui transformasi digital, penguatan integritas, dan pendekatan yang semakin kolaboratif.

Melalui semangat "Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh," DJP mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

 Kontribusi setiap wajib pajak diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Read More

BI Lampung Perkuat Kompetensi Wartawan, Dorong Pemberitaan Ekonomi Berbasis Data

Lampung Selatan – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Lampung menggelar Capacity Building Penulisan Berita Ekonomi bagi para jurnalis mitra media di Hotel Grand Elty Krakatoa, Kalianda, Lampung Selatan, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas wartawan dalam menghasilkan pemberitaan ekonomi yang akurat, berimbang, berbasis data, serta mudah dipahami oleh masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada 9–11 Juli 2026 tersebut menghadirkan Anggota Dewan Pers RI, Abdul Manan, sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik, standar profesi wartawan, serta teknik penulisan berita ekonomi yang tidak hanya mengandalkan data, tetapi juga memiliki nilai edukasi bagi publik.

Menurut Abdul Manan, wartawan ekonomi memegang peran strategis sebagai jembatan informasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat.

Karena itu, setiap jurnalis dituntut mampu menyajikan informasi secara akurat, independen, transparan, dan kontekstual agar masyarakat dapat memahami berbagai dinamika ekonomi dengan baik.

“Berita ekonomi sangat penting karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Wartawan harus mampu mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami tanpa mengurangi akurasi,” ujarnya.

Sementara itu, Deputy General Manager KPw Bank Indonesia Provinsi Lampung, Ahmad Subarkah, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bank Indonesia dan insan pers dalam mendukung komunikasi kebijakan ekonomi kepada masyarakat.

Ia berharap para jurnalis tidak hanya mengandalkan siaran pers sebagai sumber informasi, tetapi juga mampu mengembangkan berbagai isu ekonomi melalui analisis yang lebih mendalam dengan memanfaatkan data dan informasi yang tersedia.

“Kami ingin rekan-rekan media dapat menghasilkan berita ekonomi yang lebih kaya perspektif dan berbasis data. Bank Indonesia terbuka untuk berbagi informasi yang dibutuhkan agar pemberitaan semakin berkualitas,” kata Ahmad Subarkah.»

Melalui kegiatan capacity building ini, Bank Indonesia Provinsi Lampung berharap kompetensi wartawan ekonomi terus meningkat sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang kredibel, edukatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

 Peningkatan kualitas pemberitaan tersebut diharapkan dapat memperkuat literasi ekonomi masyarakat sekaligus mendukung terciptanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Read More

Kredit Perbankan Lampung Tembus Rp114,57 Triliun, OJK Pastikan Sektor Keuangan Tetap Sehat

Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mencatat sektor jasa keuangan di Provinsi Lampung tetap menunjukkan kinerja yang sehat dan tangguh hingga Semester I 2026. Pertumbuhan kredit, peningkatan dana masyarakat, serta membaiknya pembiayaan UMKM menjadi indikator kuat bahwa sektor keuangan terus menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengatakan kondisi sektor jasa keuangan di Lampung hingga pertengahan tahun 2026 tetap resilien di tengah dinamika ekonomi global.

"Kondisi sektor jasa keuangan Lampung hingga Semester I 2026 tetap sehat, resilien, dan mampu menjaga fungsi intermediasi. Ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Fokus kami bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi memastikan sektor jasa keuangan benar-benar hadir mendukung masyarakat, UMKM, dan pembangunan daerah," ujar Otto dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).

Hingga Mei 2026, penyaluran kredit perbankan di Lampung mencapai Rp114,57 triliun, tumbuh 5,35 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan kredit modal kerja sebesar Rp54,64 triliun, kredit investasi Rp18,93 triliun, dan kredit konsumsi Rp40,99 triliun.

Di sisi lain, kualitas kredit tetap terjaga dengan baik. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross tercatat 2,73 persen, sedangkan NPL net berada di level 1,31 persen, menunjukkan kondisi perbankan yang tetap sehat.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga Mei 2026, DPK perbankan Lampung mencapai Rp75,20 triliun, atau tumbuh 8,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung oleh tabungan sebesar Rp43,35 triliun, deposito Rp19,77 triliun, dan giro Rp12,08 triliun.

OJK juga mencatat pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus meningkat. Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Mei 2026 mencapai Rp4,35 triliun, tumbuh 6,15 persen secara tahunan dan telah dimanfaatkan oleh 73.787 debitur.

Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar, mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi berbasis pedesaan dan sektor produktif.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit terbesar masih didominasi sektor Industri Pengolahan sebesar 23,6 persen atau Rp22,47 triliun, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 22,2 persen, Rumah Tangga sebesar 19,4 persen, Bukan Lapangan Usaha Lainnya sebesar 18,44 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,5 persen.

Sementara itu, secara wilayah, Kota Bandar Lampung masih menjadi pusat penyaluran kredit dengan porsi 57,86 persen atau sekitar Rp51,31 triliun, diikuti Kota Metro sebesar 10,43 persen.

Di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), OJK mencatat outstanding pembiayaan P2P Lending mencapai Rp1,55 triliun. Selain itu, total aset dana pensiun mencapai Rp199,05 miliar, Lembaga Keuangan Mikro Rp43,39 miliar, modal ventura Rp37,29 miliar, dan pegadaian Rp14,03 miliar.

Minat masyarakat Lampung terhadap pasar modal juga terus meningkat. Hingga Maret 2026, jumlah investor yang tercatat melalui Single Investor Identification (SID) mencapai 203.565 investor, dengan nilai transaksi saham dan efek mencapai Rp3,22 triliun.

Selain menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK Lampung juga terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan. Selama Semester I 2026, OJK telah melaksanakan 35 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti 8.315 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, petani, perempuan, hingga pelaku UMKM.

OJK juga memberikan 4.660 layanan konsumen serta memproses 11.620 layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), baik secara langsung maupun daring.

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), berbagai program strategis terus dikembangkan, di antaranya pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Perkasa di Lampung Timur, Program Bank Sampah Sekolah yang berhasil mendorong pembukaan ribuan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), serta pengembangan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Al-Ghifari Lampung Timur dan Al-Muhsin Kota Metro.

OJK optimistis sektor jasa keuangan Provinsi Lampung akan terus tumbuh secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan melalui sinergi bersama pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan media massa guna memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Read More

Motor Kredit Baru Sebulan Dijual, Pria Ini Rekayasa Laporan Begal ke Polisi

Bandar Lampung – Cerita seorang pria yang mengaku istrinya menjadi korban begal di Bandar Lampung ternyata hanya rekayasa. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengungkap laporan tersebut tidak pernah terjadi. Motor yang sebelumnya diklaim dirampas pelaku begal justru telah dijual sendiri oleh pelapor karena terlilit utang.

Pelaku berinisial E.S. (28), warga Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, kini harus berhadapan dengan proses hukum setelah diduga memberikan laporan dan keterangan palsu kepada kepolisian.

Kapolsek Tanjungkarang Barat, AKP Martoyo, mengatakan kasus itu bermula ketika E.S. mendatangi Polsek Tanjungkarang Barat pada 30 Juni 2026. Kepada petugas, ia melaporkan istrinya menjadi korban pencurian dengan kekerasan di kawasan Jalan Cantik Manis, Kelurahan Susunan Baru.

Dalam laporannya, E.S. mengaku dua orang pelaku menodongkan pisau kepada istrinya sebelum membawa kabur sepeda motor Yamaha Fazzio, telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp1 juta.

"Anggota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan serangkaian penyelidikan. Namun, dari hasil pendalaman, ditemukan sejumlah kejanggalan yang tidak sesuai dengan keterangan pelapor," kata AKP Martoyo, Rabu (7/7/2026).

Petugas kemudian mengembangkan penyelidikan hingga akhirnya terungkap bahwa peristiwa begal tersebut hanyalah skenario yang dibuat pelaku.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan sepeda motor itu bukan dirampas oleh pelaku begal, melainkan telah dijual sendiri oleh yang bersangkutan kepada orang lain dengan harga sekitar Rp7 juta," ujar AKP Martoyo.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap motif pelaku nekat membuat laporan palsu karena terlilit utang. Ironisnya, sepeda motor Yamaha Fazzio tersebut baru sekitar satu bulan dibeli secara kredit dan angsurannya masih berjalan ketika dijual tanpa sepengetahuan pihak pembiayaan.

"Motif sementara karena faktor ekonomi. Yang bersangkutan mengaku memiliki banyak utang sehingga menjual sepeda motor yang masih dalam masa kredit. Untuk menghindari tanggung jawab, pelaku kemudian merekayasa seolah-olah istrinya menjadi korban begal dan membuat laporan kepada polisi," jelas AKP Martoyo.

Setelah memastikan adanya dugaan tindak pidana, anggota Unit Reskrim Polsek Tanjungkarang Barat mengamankan E.S. beserta sejumlah barang bukti. Polisi menyita sisa uang hasil penjualan kendaraan sebesar Rp600 ribu, satu unit telepon genggam, dokumen laporan polisi, surat pernyataan, surat jaminan dari perusahaan pembiayaan, serta sejumlah dokumen pemeriksaan.

Akibat perbuatannya, E.S. kini disangkakan melanggar Pasal 394 juncto Pasal 361 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dugaan sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu.

AKP Martoyo menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional, namun pihaknya juga tidak akan mentolerir siapa pun yang dengan sengaja memberikan laporan palsu.

"Laporan palsu tidak hanya membuang waktu dan sumber daya kepolisian, tetapi juga dapat menghambat penanganan kasus yang benar-benar terjadi. Kami mengimbau masyarakat agar memberikan informasi yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," tegas AKP Martoyo.

Read More