Peringatan Hari Kartini di Lampung, Simbol Emansipasi dan Kepemimpinan Perempuan

BANDARLAMPUNG — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza mengajak kalangan perempuan di Provinsi Lampung memaknai perjuangan Raden Ajeng Kartini melalui penguatan pendidikan yang dapat menginspirasi perempuan untuk terus berkembang dan berkiprah dalam pembangunan.

Hal itu disampaikan Ibu Wulansari Mirza saat membacakan sejarah singkat perjuangan Raden Ajeng Kartini dalan upacara peringatan Hari Kartini Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (20/4/2026).

Ibu Wulansari menyampaikan bahwa Kartini merupakan sosok perempuan visioner yang memperjuangkan kesetaraan melalui pemikiran dan tulisan-tulisannya, yang kemudian dibukukan dalam karya “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

“Raden Ajeng Kartini percaya bahwa pendidikan adalah pintu kemajuan bagi perempuan. Pemikirannya menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan serta menginspirasi perempuan Indonesia untuk terus berkembang dan memiliki kesempatan yang setara,” ujarnya.

Upacara bertema “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi” diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berbagai organisasi perempuan di Provinsi Lampung.

Menariknya, seluruh petugas upacara pada peringatan kali ini merupakan perempuan, mulai dari pemimpin upacara, inspektur upacara, hingga pasukan pengibar bendera. Hal ini menjadi simbol nyata semangat emansipasi perempuan sekaligus bentuk penghormatan terhadap perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.

Seperti diketahui, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengenang kelahiran dan perjuangannya dalam membuka akses pendidikan serta memperjuangkan hak-hak perempuan di tengah keterbatasan budaya pada masanya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Maulida Zauroh bertindak sebagai inspektur upacara. Dia menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali peran strategis perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

“Semangat Kartini telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk memperoleh hak yang setara, khususnya dalam pendidikan, kehidupan sosial, dan pembangunan bangsa. Perempuan masa kini memiliki kesempatan yang luas untuk berkiprah di berbagai bidang,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Saat ini, keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan juga terus meningkat. Dari total 48 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sebanyak 14 di antaranya merupakan perempuan atau sekitar 30 persen.

Melalui momentum peringatan Hari Kartini, seluruh elemen masyarakat diajak untuk terus memperkuat peran perempuan, antara lain melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta membangun budaya yang menjunjung tinggi kesetaraan gender.

Selain itu, perempuan juga diharapkan semakin diberi ruang untuk berperan dalam kepemimpinan di berbagai sektor.

“Kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita jadikan semangat Kartini sebagai inspirasi untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Provinsi Lampung,” tutupnya.

Melalui peringatan ini, diharapkan semangat perjuangan Kartini terus hidup dan menjadi inspirasi bagi perempuan di Provinsi Lampung untuk menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, berdaya saing, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. (*)

Read More

Wagub Jihan Nurlela Hadiri Hajatan Akbar dan Halalbihalal Alumni Lintas Generasi PMII Lampung, Dorong PMII Berperan dalam Pembangunan Daerah

BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya dukungan dan kolaborasi keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri acara hajatan akbar dan halalbihalal alumni lintas generasi PMII Lampung di Aula FKIP Universitas Lampung, Minggu (19/4/2026).

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menilai kader PMII memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan. Ia mencontohkan kepercayaan pemerintah dengan menempatkan kader PMII di sejumlah posisi penting, termasuk di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menurutnya, peran tersebut menunjukkan kepercayaan terhadap integritas kader dalam mengelola sumber daya pembangunan daerah.

Lanjut, Wagub Jihan juga mendorong PMII untuk mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah melalui penguatan kolaborasi.

“Saya meminta pengawalan dari sahabat-sahabati PMII untuk menyukseskan program pembangunan. Dengan duduk bersama dan bergerak secara sinergis, persoalan daerah seperti kesehatan dan pembangunan desa,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan turut mengutip pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia mengenai empat pilar pembangunan daerah.

Pertama, visi berkelanjutan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan. Kedua, kemandirian ekonomi daerah. Ketiga, kepemimpinan efektif yang berpihak pada masyarakat bawah. Keempat, inovasi dan sinergi lintas sektor.

Wagub Jihan menyatakan optimistis dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan dukungan alumni PMII lintas generasi. Ia menilai dukungan tersebut menjadi kekuatan moral sekaligus intelektual dalam mengawal kebijakan daerah.

“Dukungan ini menjadi jaminan bahwa saya tidak berjalan sendiri. Ada gagasan dan gerakan sahabat-sahabati PMII yang terus mengiringi pembangunan Lampung,” ujarnya.

Acara tersebut menjadi momentum konsolidasi alumni PMII untuk memperkuat sinergi serta menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat.

 (*)

Read More

Rahmat Mirzani Djausal Menegaskan Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung Mempercepat Penanganan TBC

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat penanganan dan eliminasi tuberkulosis (TBC). Hal itu disampaikan dalam acara Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, yang berlangsung di Aula Semergo, Pemkot Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi penguatan bagi daerah untuk melakukan aksi nyata dalam penemuan serta penatalaksanaan kasus TBC secara berkelanjutan.

“Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan bagi kami di daerah, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk memperkuat komitmen dalam percepatan eliminasi TBC, terutama dalam penemuan kasus baru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Mirza menekankan bahwa TBC bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Penyakit menular ini dinilai dapat menurunkan produktivitas masyarakat dan menghambat pencapaian target pembangunan daerah. 

Ia juga mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai langkah strategis deteksi dini berbagai penyakit, seperti hipertensi dan diabetes. Program tersebut dinilai mampu mengurangi beban layanan rujukan di rumah sakit besar, termasuk RSUD Abdul Moeloek.

Menurutnya, saat ini RSUD Abdul Moeloek menerima hingga 700 rujukan per hari. Dengan optimalisasi layanan kesehatan di tingkat puskesmas, masyarakat diharapkan dapat tertangani lebih dini tanpa harus dirujuk ke rumah sakit provinsi.

Dari sisi kinerja, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2024, capaian SPM mencapai 103 persen dan meningkat menjadi 131 persen pada 2025. Sementara pada triwulan pertama 2026, capaian telah mencapai 19 persen.

Adapun tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat di Lampung tercatat 95 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 98 persen pada 2025. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pengobatan telah mencapai 81 persen.

Untuk itu, Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari kader kesehatan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk berkolaborasi dalam upaya eliminasi TBC.

“Syarat utama menuju Indonesia Emas 2045 adalah masyarakat yang sehat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergi semua pihak dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan layanan kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benyamin Paulus Octavianus, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanggulangan TBC, khususnya di Provinsi Lampung. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp4,1 triliun untuk memperkuat infrastruktur medis dan mendukung kerja kader kesehatan.

Ia menyebutkan, penanganan TBC menjadi salah satu prioritas dalam program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

“Indonesia masih berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Karena itu, penanganannya tidak hanya kuratif, tetapi juga harus diperkuat dari sisi pencegahan,” ujarnya.

Di Kota Bandar Lampung, tercatat sekitar 4.300 kasus TBC pada tahun lalu. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan strategi penemuan kasus secara aktif melalui program CKG yang menyasar anggota keluarga pasien.

“Jika ada 4.300 kasus, maka seluruh anggota keluarga di rumah tersebut harus diperiksa. Ini penting untuk memutus rantai penularan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi masyarakat yang tinggal serumah dengan pasien TBC, meski belum menunjukkan gejala.

Sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga lapangan, pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada 5.200 kader TBC di seluruh desa di Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penemuan kasus di tingkat akar rumput.

“Anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk pengadaan alat rontgen modern serta memastikan para kader mendapatkan dukungan yang memadai,” tambahnya.

Selain TBC, pemerintah pusat juga terus mengakselerasi penanganan stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan eliminasi penyakit menular secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana juga menegaskan kesiapan daerah menjalankan arahan pemerintah pusat dalam menekan angka TBC.

“Kami terus aktif melakukan sosialisasi kesehatan, termasuk TBC. Insyaallah angka TBC bisa ditekan, dan kami siap melaksanakan arahan pusat,” ujarnya.

Saat ini, Kota Bandar Lampung didukung 31 puskesmas, terdiri dari 15 puskesmas rawat jalan dan 16 rawat inap, ditambah 50 puskesmas pembantu serta 126 pos layanan kesehatan. (*)

Read More

Lampung Selatan Bidik Penghargaan Creative Financing 2026

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti ajang penilaian Creative Financing 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebagai bagian dari upaya mendorong lahirnya kepala daerah berjiwa wirausaha dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penilaian ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan konsep Entrepreneur Government, yakni pendekatan inovatif dalam menggali dan mengelola sumber pembiayaan pembangunan secara kreatif dan berkelanjutan.

Dalam sesi pemaparan yang digelar secara virtual pada Selasa (14/4/2026), Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan berbagai strategi pembiayaan kreatif yang telah dan akan dijalankan pemerintah daerah.

Menurut Egi, pihaknya terus mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Pemkab Lampung Selatan berupaya menghadirkan terobosan dalam pembiayaan daerah agar pembangunan tetap berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut diikuti Sekretaris Daerah Supriyanto bersama jajaran pejabat terkait dari ruang rapat BPKAD, sementara Bupati Egi mengikuti paparan secara daring dari Jakarta.

Ajang ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi dan pemenuhan data dukung sebagai bagian dari proses penilaian. Melalui langkah tersebut, diharapkan kapasitas fiskal daerah dapat meningkat sekaligus memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya inovasi pembiayaan dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah.

Ia menyebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menjadi tonggak penting yang mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

“Daerah harus terus melakukan terobosan dan tidak hanya bergantung pada transfer pusat, tetapi aktif mencari sumber pembiayaan alternatif,” kata Agus.

Adapun indikator penilaian Creative Financing mencakup inovasi pajak dan retribusi, pengelolaan BUMD, pemanfaatan CSR, pengelolaan barang milik daerah dan BLUD, hingga penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Selain itu, aspek digitalisasi seperti implementasi SIPD, KKPD, ETPD, SPBE, serta capaian opini laporan keuangan daerah juga menjadi bagian penting dalam penilaian.

Rencananya, penganugerahan Creative Financing 2026 untuk regional Sumatra akan digelar di Palembang pada 22 April 2026, dengan kategori penghargaan bagi satu gubernur, tiga bupati, dan tiga wali kota terbaik.

Read More

Radityo Egi Pratama Jabat Wakil Ketua Umum Aspeksindo

Jakarta - Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, kembali dipercaya menduduki posisi strategis di tingkat nasional. Ia resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) periode 2025-2030.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam rangkaian acara pelantikan dewan pengurus dan seminar nelayan yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Penunjukan tersebut menjadi bentuk kepercayaan atas kapasitas kepemimpinan Egi dalam mengelola pemerintahan daerah, khususnya di wilayah pesisir Lampung Selatan. Posisi ini sekaligus membuka ruang lebih luas bagi daerahnya untuk berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir di tingkat nasional.

Dalam keterangannya, Egi menyebut jabatan yang diembannya sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam memperkuat sinergi antar daerah pesisir dan kepulauan di Indonesia.

“Hari ini saya resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Aspeksindo periode 2025-2030. Ini menjadi amanah sekaligus kepercayaan untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah pesisir dan kepulauan di tingkat nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan, melalui peran tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin aktif dalam mendorong pengelolaan potensi kelautan secara berkelanjutan, sekaligus menghadirkan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap melalui peran ini, Lampung Selatan dapat terus mendorong pengelolaan potensi kelautan dan pesisir secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai informasi, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia merupakan organisasi yang mewadahi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir di seluruh Indonesia. Organisasi ini berperan dalam memperkuat koordinasi, advokasi kebijakan, serta mendorong optimalisasi pembangunan wilayah maritim nasional. (*)

Read More

Lampung Selatan Raih Lampung Post Award 2026

Bandar Lampung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menorehkan capaian penting dengan meraih Lampung Post Award 2026 sebagai Pilar Penggerak Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, menegaskan arah baru pembangunan daerah yang kini difokuskan pada penguatan sektor pariwisata dan UMKM.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pemimpin Perusahaan Lampung Post, Iskandar Zulkarnain, kepada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah, dalam ajang Lampung Post Executive Forum di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).

Pengakuan ini tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, melainkan mencerminkan transformasi strategi pembangunan Lampung Selatan yang mulai menunjukkan hasil nyata, khususnya dalam mendorong sektor ekonomi berbasis potensi lokal.

Mewakili Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Anasrullah menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami sangat senang atas apresiasi dari Lampung Post. Insyaallah ke depan Lampung Selatan akan lebih baik lagi,” ujar Anasrullah.

Ia menambahkan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Saat ini, kata Anasrullah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tengah mengakselerasi pembangunan di sektor pariwisata dan UMKM sebagai prioritas utama.

“Sekarang pemerintah daerah, pak bupati sedang bergerak untuk meningkatkan perkembangan di pariwisata dan UMKM. Memang difokuskan ke sana,” katanya.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan potensi Lampung Selatan yang memiliki kekayaan destinasi wisata alam serta peluang besar dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan pengelolaan yang optimal, kedua sektor ini diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga menggulirkan berbagai program berbasis desa guna mendorong pemerataan pembangunan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui program Desa Helau yang diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal.

“Banyak program bupati yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah,” lanjutnya.

Pemkab Lampung Selatan juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik sektor swasta maupun masyarakat, guna memastikan pembangunan berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan strategi tersebut, Lampung Selatan optimistis mampu meningkatkan daya saing daerah, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga nasional. Penghargaan ini pun diharapkan menjadi pijakan awal menuju capaian pembangunan yang lebih besar di masa mendatang.

Read More

Camat Natar Eko Irawan Tingkatkan Pelayanan Publik, Siap Luncurkan MPP Mini dan Samsat Drive-Thru

Lampung Selatan – Pemerintah Kecamatan Natar terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) mini serta layanan Samsat drive-thru di wilayah tersebut.

Camat Natar, Eko Irawan, mengungkapkan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kecamatan dalam memberikan kemudahan akses layanan administrasi secara cepat, efisien, dan terintegrasi.

“Ke depan Kecamatan Natar akan memiliki MPP mini dan insyaallah juga layanan Samsat drive-thru sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai, Sabtu (11/4/2026).

Rencana tersebut disampaikan Eko saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat Kecamatan Natar yang digelar di Aula Balai Desa Candimas. Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama.

Menurut Eko, kehadiran MPP mini dan Samsat drive-thru nantinya diharapkan mampu memangkas waktu dan jarak tempuh masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi, tanpa harus datang ke pusat pemerintahan kabupaten.

Selain fokus pada peningkatan pelayanan publik, dalam forum Musrenbang tersebut Pemerintah Kecamatan Natar juga mengusulkan sejumlah program prioritas pembangunan untuk tahun 2027.

Usulan tersebut meliputi rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur jalan, perbaikan sarana pendidikan, normalisasi embung dan sungai, dukungan bagi sektor pertanian, serta peningkatan fasilitas kesehatan dan program keluarga berencana.

Eko menegaskan, seluruh usulan itu merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan di Lampung Selatan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” tegasnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kecamatan Natar optimistis mampu memberikan pelayanan publik yang lebih modern, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Read More

Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI: Prestasi Pemerintahan Nyata

Lampung - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto melalui aksi-aksi jalanan, forum-forum diskusi Provokatif dan konten opini publik yang tidak mendidik generasi muda. Ia menilai langkah tersebut tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya-upaya pemakzulan yang didorong melalui tekanan jalanan,” ujar Haris dalam keterangannya. 

Haris mengaku heran dengan narasi yang berkembang, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun justru telah menunjukkan berbagai capaian nyata. 

"Publik perlu melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terjebak pada opini yang menyesatkan oleh segelintir petualang kekuasaan", katanya. 

Menurutnya, salah satu capaian penting adalah komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang semakin diperkuat melalui sinergi aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga mulai menertibkan praktik mafia tambang dan tata kelola sawit ilegal yang selama ini merugikan negara.

“Langkah tegas dalam memberantas mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan keberanian negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih berkeadilan,” tegasnya. 

Di sektor lain, Haris juga menilai pemerintah menunjukkan progres dalam penguatan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi produksi dalam negeri, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global. 

"Program hilirisasi industri juga dinilai terus berjalan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Semua program berjalan sesuai harapan, lantas koq bisa-bisanya disebut gagal? Ini kan lucu ada pengamat bilang begitu", tandasnya. 

Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa pemerintah tetap konsisten menjaga stabilitas nasional dan memperkuat sektor pertahanan sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara.

Atas dasar itu, KNPI menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan.

“Pemuda Indonesia akan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatannya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh narasi yang justru memecah belah bangsa,” tegas Haris.

Ia pun mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun harus disalurkan melalui jalur yang sesuai dengan konstitusi.

“Kalau ada kritik, sampaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya.

Read More

Wamendagri Sidak Pemkot Bandar Lampung, Evaluasi Penerapan WFH ASN

Bandar Lampung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Jumat (10/4).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memantau pelaksanaan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), khususnya penerapan skema kerja fleksibel berbasis lokasi atau work from home (WFH).

Dalam sidak tersebut, Wamendagri didampingi oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800 tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa kepala daerah diminta menerapkan sistem kerja kombinasi antara work from office (WFO) dan WFH. Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja ASN tanpa mengganggu pelayanan publik.

“Saya datang ke Lampung atas perintah Menteri Dalam Negeri untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan ini,” ujarnya.

Ia mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah. Menurutnya, pelayanan di Mal Pelayanan Publik tetap berjalan normal tanpa adanya pengurangan layanan.

“Seluruh loket tetap beroperasi normal. Masyarakat tetap terlayani dengan baik,” tegasnya.

Selain itu, Wamendagri memastikan sektor-sektor vital seperti layanan kesehatan, pemadam kebakaran, dan unit kedaruratan tetap beroperasi penuh dan tidak terdampak kebijakan WFH.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan work from anywhere (WFA) bukan sekadar fleksibilitas kerja, melainkan bagian dari transformasi besar dalam birokrasi. Tujuannya antara lain meningkatkan efisiensi kerja ASN, menjaga kualitas pelayanan publik, serta mempercepat digitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Ini tidak bisa dihindari, harus kita percepat,” tegasnya.

Ke depan, evaluasi berkala akan terus dilakukan, termasuk dalam aspek efisiensi penggunaan listrik, air, hingga kendaraan dinas.

Berdasarkan hasil sidak tersebut, Kota Bandar Lampung dinilai siap menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem kerja fleksibel di lingkungan pemerintahan daerah.

Sementara itu, Wali Kota Eva Dwiana mengungkapkan bahwa kunjungan Wamendagri dilakukan secara mendadak dan menjadi momentum evaluasi bagi jajarannya.

“Kami berterima kasih atas kunjungan Pak Wamen. Ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ASN di Bandar Lampung,” kata Eva.

Saat ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung baru menerapkan WFH sebesar 20 persen. Namun, angka tersebut direncanakan akan ditingkatkan secara bertahap.

“Insyaallah minggu depan akan kami evaluasi kembali. Targetnya bisa mencapai 50 persen sesuai arahan pemerintah pusat,” tandasnya.

Read More

Mulai Besok, ASN Lampung Selatan WFH Tiap Jumat, Pemkab Pastikan Pelayanan Publik Tetap Jalan

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai menerapkan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan skema kerja fleksibel, yakni kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH). 

Kebijakan ini mulai berlaku sejak 7 April 2026 dan akan mulai diterapkan pada 10 April 2026, dengan skema WFH satu hari setiap pekan, yakni setiap Jumat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Pemkab memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Mulai besok, ASN akan melaksanakan WFH satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat. Sementara hari kerja lainnya tetap WFO. Namun pelayanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terganggu,” ujar Hendry, Kamis (9/4/2026).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pola kerja yang lebih adaptif dan efektif.

Selain meningkatkan efisiensi kinerja, transformasi ini juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi layanan pemerintahan. ASN didorong mengoptimalkan penggunaan berbagai platform elektronik seperti e-office, tanda tangan digital, aplikasi Srikandi, presensi digital, hingga sistem informasi kepegawaian.

Tak hanya itu, penerapan WFH juga diharapkan memberi dampak lebih luas, mulai dari efisiensi penggunaan energi, pengurangan mobilitas harian yang berkontribusi pada penurunan polusi, hingga mendorong pola hidup yang lebih sehat di kalangan ASN.

Dalam implementasinya, Pemkab Lampung Selatan menekankan sistem kerja berbasis output. Penilaian kinerja ASN tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada hasil kerja yang terukur.

“Kepala perangkat daerah diharapkan melakukan pengawasan dan pengendalian agar transformasi ini berjalan efektif, termasuk dalam mendukung efisiensi energi di lingkungan kerja masing-masing,” kata Hendry.

Meski demikian, tidak seluruh ASN dapat menerapkan WFH. Unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, serta administrasi kependudukan tetap diwajibkan bekerja penuh dari kantor (WFO).

Kebijakan ini juga tidak berlaku bagi pejabat struktural tertentu, seperti Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Camat, Lurah atau Kepala Desa, serta ASN yang bertugas di layanan kedaruratan dan ketertiban umum.

Sebagai bagian dari efisiensi anggaran, Pemkab Lampung Selatan juga menetapkan sejumlah kebijakan pendukung. Di antaranya pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri, pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 persen, serta mendorong pelaksanaan rapat dan kegiatan secara hybrid atau daring.

Efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan ini nantinya akan dialihkan untuk mendukung program prioritas daerah, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemkab Lampung Selatan memastikan kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan guna mengukur efektivitas sekaligus melakukan penyesuaian jika diperlukan. (*)

Read More

Lewat Dharma Santi Umat Hindu Pemkab Lampung Selatan Pererat Toleransi

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memperkuat nilai toleransi antarumat beragama melalui kegiatan silaturahmi Dharma Santi Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948 bersama umat Hindu, yang digelar di Aula Pendopo, Lamban Rakyat Lampung Selatan, Kamis (9/4/2026).

Momentum ini menjadi istimewa karena perayaan Nyepi tahun ini berlangsung beriringan dengan bulan suci Ramadan, mencerminkan harmoni kehidupan beragama di Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Ketua TP PKK Zita Anjani, Wakil Ketua TP PKK Reni Apriyani, Sekretaris Daerah Kabupaten Supriyanto besreta Ketua DPW Ratna Yanuana.

Turut hadir juga, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Darmawan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan I Nyoman Setiawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Erdiyansyah, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Firmansyah.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Lampung Selatan, Made Sugriwa, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah terhadap umat Hindu. 

Ia menilai kehadiran pemerintah dalam kegiatan keagamaan menjadi bukti nyata inklusivitas dalam pembangunan daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas perhatian yang diberikan. Kehadiran pemerintah menjadi bukti bahwa umat Hindu diakui dan menjadi bagian dari pembangunan Lampung Selatan,” ujarnya.

Made Sugriwa juga menyoroti tema Nyepi tahun ini, “Vasudhaiva Kutumbakam: Satu Bumi, Satu Keluarga, Nusantara Harmoni, Indonesia Maju”, yang dinilai relevan dengan kondisi sosial saat ini.

“Momentum Nyepi yang beriringan dengan Ramadan menunjukkan indahnya toleransi dan harmonisasi antarumat beragama di Lampung Selatan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Nyepi kepada umat Hindu, sekaligus menegaskan makna Dharma Santi sebagai ruang rekonsiliasi sosial.

“Dharma Santi adalah jembatan hati, manifestasi ajaran luhur untuk merajut kembali persaudaraan,” kata Egi.

Ia juga mengapresiasi masyarakat Bali di Lampung Selatan yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara modernitas dan nilai tradisi.

“Saya bangga melihat masyarakat Bali yang mandiri, pekerja keras, dan tetap teguh memegang adat istiadat. Inilah kekuatan kita, modernitas dalam bingkai tradisi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Egi menekankan pentingnya pelestarian seni dan budaya Bali sebagai bagian dari kekayaan daerah sekaligus potensi pengembangan sektor pariwisata.

“Teruslah melestarikan seni dan budaya. Jangan biarkan identitas budaya luntur. Seni budaya Bali adalah kekuatan karakter dan daya tarik wisata Lampung Selatan,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Egi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

“Kemajuan tidak hanya ditentukan pembangunan fisik, tetapi juga oleh kerukunan masyarakat. Mari kita perkuat persatuan demi Lampung Selatan yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.

Kegiatan Dharma Santi ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi antarumat beragama, meningkatkan kerukunan sosial, serta memperkuat nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat Lampung Selatan. (*)

Read More

Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Hadiri Entry Meeting BPK RI

JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 untuk Wilayah V yang meliputi provinsi di Sumatera dan Jawa. 

Entry meeting menjadi forum penting bagi BPK RI untuk menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi audit, serta fokus utama dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah, dan juga dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kehadiran Ketua DPRD dan Gubernur Lampung dalam kegiatan tersebut mencerminkan komitmen kuat antara unsur legislatif dan eksekutif dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, didapuk menyampaikan sambutan mewakili pimpinan DPRD provinsi se-Wilayah V Sumatera dan Jawa.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas peran pentingnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“DPRD siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK, serta mendorong pemerintah daerah untuk kooperatif dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung,” ujar A. Giri Akbar.

Ia juga menekankan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir, melainkan harus diiringi dengan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.

“Opini WTP penting, namun yang lebih utama adalah bagaimana kita memastikan adanya perbaikan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk dalam mengawal tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK, guna memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat dan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Sementara itu, kehadiran Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam kegiatan ini turut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Kegiatan Entry Meeting ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., CA., CFE., CFRA., CSFA., QIA. Turut hadir Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H., para Gubernur di wilayah Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, para Ketua DPRD Provinsi, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota, para Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, para Kepala Perwakilan BPK di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, 

Serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, serta tamu undangan lainnya.

Melalui pelaksanaan entry meeting ini, diharapkan seluruh entitas pemeriksaan dapat berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Partisipasi aktif pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung, menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan berintegritas. 

Read More

Sekdaprov Lampung Lantik 20 Pejabat, Dorong Penyegaran Organisasi dan Peningkatan Kinerja

Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, melantik 20 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari 5 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 3 Pejabat Administrator, dan 12 Pejabat Fungsional, Selasa (31/3/2026).

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/919/VI.04/2026 untuk pejabat eselon II, Nomor: 800.1.3.3/921/VI.04/2026 untuk pejabat administrator, serta Nomor: 800.1.3.3/0909/VI.04/2026 untuk pejabat fungsional.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat utama itu merupakan bagian dari upaya rotasi dan penyegaran organisasi guna meningkatkan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov Lampung.

Dalam arahannya, Marindo menyampaikan apresiasi sekaligus harapan kepada para pejabat yang baru dilantik agar dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta profesionalisme.

“Selamat kepada pejabat yang dilantik. Ini adalah amanah untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi maksimal bagi Provinsi Lampung,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa rotasi jabatan harus diiringi dengan peningkatan kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendukung visi dan misi pembangunan daerah.

Menurutnya, penyegaran organisasi ini diharapkan mampu menjadi energi baru bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

“Pejabat yang diberi kepercayaan harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah,” pungkasnya.

Daftar Pejabat yang Dilantik

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II):

Senen Mustakim sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Ahmad Saifullah sebagai Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung

Saipul sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung

Slamet Riadi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDT) Provinsi Lampung

Yanyan Ruchyansyah sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

Pejabat Administrator: 

6. Dra. Hidayatika, M.Si sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Provinsi Lampung

7. Syamsurialsyah, S.Pt., M.T.P sebagai Kepala UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium Pakan

8. Dwi Retno Mulyaningrum, S.Pt., M.Eng., M.Sc sebagai Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung

Pejabat Fungsional: 

9. Yonanda Agustina, S.STP sebagai Perencana Ahli Pertama

10. Tika Oktaria, S.Kep sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda

11. Desy Yuanita, SKM., M.Kes sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda

12. Susilawati, SKM., M.M sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda

13. Trie Sandra Kesuma Andar, S.E., M.M sebagai Analis SDM Ahli Pertama

14. Ari Chandra, S.H., M.H sebagai Analis SDM Ahli Pertama

15. Muhamad Firmansyah, S.E., M.M sebagai Pustakawan Ahli Muda

16. Nurliasari Dirtiananda, S.T sebagai Perencana Ahli Pertama

17. Irma Carlini, S.E., M.M sebagai Perencana Ahli Pertama

18. Hilmawan Nurhatmadi, S.Psi., M.Ed sebagai Widyaiswara Ahli Pertama

19. Sultan Hasanudin, S.Si., M.I.L sebagai Widyaiswara Ahli Muda

20. Shinta Xaverina, S.E., M.M sebagai Perencana Ahli Pertama

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap seluruh pejabat yang telah diberikan amanah dapat bekerja secara optimal serta membawa perubahan positif dalam peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Read More

DPRD Provinsi Lampung Hadiri Upacara HUT ke-62, M. Syukron Muchtar Bacakan Sejarah Singkat Provinsi Lampung

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/3/2026).

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Mukhtar, Lc., M.Ag., mendapat kehormatan membacakan sejarah singkat berdirinya Provinsi Lampung. 

Disampaikan Syukron, Lampung awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, Provinsi Lampung resmi berdiri pada 18 Maret 1964 dengan Bandar Lampung sebagai ibu kota, hasil perjuangan para tokoh lokal yang menegaskan identitas, pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Sejak saat itu, Lampung terus berkembang menjadi pusat ekonomi, budaya, dan pertanian di Pulau Sumatera.

Upacara dipimpin Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., selaku inspektur upacara mewakili Gubernur Lampung. Turut hadir jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta peserta upacara dari TNI, Polri, dan ASN.

Dalam amanat yang dibacakan, Wakil Gubernur menyampaikan arah pembangunan Provinsi Lampung yang menekankan pada Lampung maju, berdaya saing, dan mandiri secara ekonomi. “Dirgahayu ke-62 Provinsi Lampung. Peringatan ini menjadi momentum untuk menegaskan arah pembangunan ke depan,” ujarnya.

Capaian pembangunan saat ini merupakan hasil kerja keras pendahulu, dengan Provinsi Lampung berkembang sebagai lumbung pangan nasional dan penggerak ekonomi di Sumatera. 

Beberapa indikator makro menunjukkan perkembangan positif: pertumbuhan ekonomi 5,28 persen, tingkat kemiskinan 9,66 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,98 (kategori tinggi). Inflasi tahun 2025 tercatat terendah di Sumatera dan kedua terendah nasional.

Di bidang tata kelola pemerintahan, SAKIP meningkat ke predikat BB, serta Provinsi Lampung meraih penghargaan provinsi dengan kualitas pelayanan publik tertinggi secara nasional.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui Program Desaku Maju, peningkatan infrastruktur dengan kemantapan jalan 79,79 persen, serta transformasi digital melalui aplikasi Lampung-In dengan lebih dari 30.000 pengguna.

Meski capaian positif diraih, tantangan pembangunan masih ada, termasuk keterbatasan fiskal dan dinamika global. Perencanaan yang efektif, efisien, dan kolaboratif menjadi kunci menghadapi tantangan tersebut.

HUT ke-62 Provinsi Lampung mengusung tema “Membangun Bersama Lampungku Maju”, sebagai wujud komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan menuju visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.

DPRD Provinsi Lampung melalui M. Syukron Muchtar mengajak seluruh masyarakat memperkuat sinergi dan menghargai jasa para pahlawan serta pendahulu dalam membangun Provinsi Lampung. DPRD berharap agar sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga pembangunan Lampung dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh warga Lampung.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan sejumlah penghargaan atas prestasi kerja dan dedikasi kepada jajaran perangkat daerah, instansi, serta individu yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Adapun daftar penerima penghargaan yang diserahkan dalam upacara tersebut meliputi: Penghargaan Evaluator Internal SAKIP & Dukungan Digitalisasi, Penghargaan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2025, Penghargaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2025, Pegawai Penerima Penghargaan pada Unit Pelayanan Publik, Penyerahan Tali Asih KORPRI kepada Pensiunan.(*)

Read More

Ketua DPRD Lampung Hadiri Halalbihalal Pemprov, Tegaskan Sinergi Kuat untuk Percepatan Pembangunan

Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., menghadiri kegiatan halalbihalal yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung usai Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, di Lapangan Korpri, Senin (30/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., didampingi unsur Forkopimda, di antaranya Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, S.I.K., M.H., serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, S.T., M.T., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza dan Ketua IKAD DPRD Provinsi Lampung Irene Fransisca. Kegiatan ini juga diikuti jajaran ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung juga tampak hadir, di antaranya Ketua Komisi V Yanuar Irawan, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi IV Iswan H. Cahya, S.H., M.H., Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung Fahrorrozi, S.T., M.T., Anggota Komisi I Yozi Rizal, S.H., serta Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Desca Paksi Moeda, S.T., M.T., M.M.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa momentum halalbihalal menjadi sarana penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antar unsur pemerintahan.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung, kami mengucapkan selamat Idulfitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga nilai-nilai Ramadan dapat terus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Giri.

Ia juga mengapresiasi kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tetap menunjukkan dedikasi dan profesionalitas selama bulan Ramadan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, sinergi yang terjalin antara legislatif, eksekutif, dan Forkopimda merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., Dalam sambutannya menegaskan bahwa Ramadan menjadi momentum pembentukan karakter aparatur yang sabar, disiplin, dan berintegritas.

“Nilai-nilai Ramadan harus terus dijaga setelah bulan suci berakhir, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga mengajak seluruh ASN untuk memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong sebagai bagian dari budaya kerja, serta terus meningkatkan kinerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Kegiatan halalbihalal ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan, meningkatkan koordinasi, serta meneguhkan komitmen seluruh elemen pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung. 

Read More

DPRD Provinsi Lampung Gelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II dalam rangka penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung, Senin (30/3/2026).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., serta dihadiri Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M. 

Turut hadir dalam rapat paripurna Wakil Ketua I Khostiana, S.E., M.H., Wakil Ketua II Ismet Roni, S.H., M.H., Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, M.A., Pd., dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara S Rizal, S.E., M.M., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan anggota DPRD Provinsi Lampung.

Mengawali jalannya rapat paripurna, pimpinan sidang mengajak seluruh peserta untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya rapat paripurna dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, sesuai dengan tata tertib DPRD, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M., membacakan surat-surat masuk sebagai bagian dari kelengkapan administrasi persidangan sebelum memasuki agenda utama.

Agenda rapat paripurna ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Dalam rapat tersebut, juru bicara Pansus, Lesty Putri Utami, S.H., M.Kn., menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Laporan Pansus tersebut mencakup tiga objek pemeriksaan utama, yakni laporan hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan pada Pemerintah Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan operasional Tahun 2024 sampai dengan Semester I Tahun 2025 pada PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) beserta anak perusahaan dan instansi terkait lainnya.

Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam penyampaiannya, Pansus menguraikan berbagai temuan, catatan penting, serta rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa penyampaian laporan Pansus ini merupakan wujud komitmen DPRD dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD Provinsi Lampung mendorong agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kinerja instansi terkait. 

Dengan demikian, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.

Read More

Heboh UU HKPD, Pemkab Lampung Selatan Tegaskan Tak Ada PHK Massal PPPK

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan tidak ada kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menyusul kekhawatiran yang berkembang akibat penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Rini Ariasih, meminta para pegawai tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi.

Menurut Rini, isu tersebut mencuat seiring adanya ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dalam UU HKPD. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan itu perlu dipahami secara utuh dalam konteks pengelolaan fiskal daerah.

“Pembatasan belanja pegawai merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah, bukan kebijakan yang secara langsung mengarah pada pengurangan tenaga kerja, termasuk PPPK paruh waktu,” ujar Rini dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Ia menjelaskan, setiap kebijakan terkait kelanjutan kontrak PPPK tidak dilakukan secara sepihak. Evaluasi dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kinerja pegawai, kebutuhan organisasi, serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam praktik penganggaran, Pemkab Lampung Selatan juga memastikan skema pembiayaan gaji telah disusun sesuai regulasi. 

Gaji CPNS dan PPPK penuh waktu dialokasikan dalam belanja pegawai, sedangkan PPPK paruh waktu masuk dalam belanja barang dan jasa.

Rini menambahkan, mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri, penganggaran PPPK paruh waktu tidak termasuk dalam komponen belanja pegawai. 

Skema ini dinilai memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan APBD, sehingga tidak terdampak langsung oleh batas maksimal belanja pegawai.

Di sisi lain, kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di Lampung Selatan tetap mengalami penyesuaian, terutama karena adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.

“Pengisian kebutuhan ASN tetap dilakukan melalui mekanisme pengadaan, baik CPNS maupun PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, berdasarkan hasil analisis beban kerja guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh PPPK untuk terus menjaga etos kerja, meningkatkan kinerja, serta mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik, serta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan teknis pengelolaan ASN.

“Seluruh PPPK diimbau tetap tenang, tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, dan tetap menjalankan tugas secara profesional,” tegas Rini.

Pemkab memastikan setiap kebijakan akan dijalankan secara hati-hati, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Read More

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-29 Tanggamus, Momentum Perkuat Pembangunan dan Kebersamaan

Kabupaten Tanggamus — Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersama DPRD menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kabupaten Tanggamus Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 27 Maret 2026, di ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh berbagai unsur penting daerah, di antaranya perwakilan Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Binarti Bintang, Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi, Wakil Bupati Agus Suranto, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi, hingga insan pers.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRD Tanggamus Rangga Putra Hakim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan HUT ke-29 sebagai momentum mempererat silaturahmi dan meningkatkan kontribusi dalam pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa sejak berdiri pada 21 Maret 1997, Kabupaten Tanggamus telah mengalami berbagai perkembangan, namun masih terdapat sejumlah sektor prioritas yang perlu ditingkatkan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat.

“Melalui momentum ini, mari kita rapatkan barisan, menyatukan langkah untuk terus maju bersama membangun Kabupaten Tanggamus yang kita cintai,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan HUT ke-29. Ia juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-62 kepada Provinsi Lampung serta mengapresiasi sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pembangunan.

Mengusung tema “Dengan Semangat Kerja Jalan Lurus Kita Wujudkan Tanggamus yang Maju dan Sejahtera”, Bupati menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan kerja bersama dalam mencapai kemajuan daerah.

Ia memaparkan sejumlah capaian membanggakan Kabupaten Tanggamus dalam satu tahun terakhir, di antaranya:

Juara Umum MTQ tingkat Provinsi Lampung 2025

Predikat Kabupaten Sangat Inovatif dari Kemendagri

Penghargaan Inovasi Membangun Negeri dari TV nasional

Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,52 persen

Penurunan angka kemiskinan menjadi 10,1 persen

Meski demikian, Bupati menegaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, pelayanan kesehatan, penanganan stunting, serta penguatan ekonomi daerah melalui hilirisasi produk unggulan.

“Tahun pertama adalah fondasi, maka tahun kedua ini harus menjadi tahun akselerasi dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga mengimbau seluruh instansi dan masyarakat untuk menggunakan logo resmi Kabupaten Tanggamus sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1997 guna menjaga identitas daerah.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan hari jadi ini sebagai sarana evaluasi dan memperkuat kebersamaan dalam pembangunan.

“Dengan kerja keras dan kebersamaan, saya yakin kita mampu mewujudkan Tanggamus yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Bandar Lampung Beri THR Rp500 Ribu untuk PPPK Paruh Waktu Jelang Idul Fitri

Bandar Lampung – Kabar gembira datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

 Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, para pegawai tersebut dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp500.000 per orang.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang akrab disapa Bunda Eva, menyampaikan bahwa meskipun nominal THR yang diberikan tidak terlalu besar, namun diharapkan bantuan tersebut dapat membantu para pegawai dalam menyambut hari raya bersama keluarga.

Menurutnya, pemberian THR ini merupakan bentuk perhatian dan apresiasi Pemerintah Kota terhadap para pegawai PPPK paruh waktu yang selama ini telah membantu menjalankan berbagai program dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

“Setiap PPPK Paruh Waktu di Pemkot Bandar Lampung akan mendapatkan THR sebesar Rp500.000,” ujar Bunda Eva, Selasa (16/3).

Ia menuturkan, saat ini proses pencairan THR tersebut tengah dipersiapkan oleh pemerintah daerah melalui perangkat organisasi terkait. Pemerintah berharap seluruh proses administrasi dapat berjalan lancar sehingga dana tersebut dapat segera diterima para pegawai sebelum memasuki masa libur Lebaran.

Lebih lanjut, Bunda Eva berharap pemberian THR ini dapat menambah kebahagiaan bagi para PPPK paruh waktu dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Meski jumlahnya tidak besar, bantuan tersebut diharapkan tetap memberikan manfaat serta membawa keberkahan bagi para penerimanya.

“Semoga ini bisa sedikit membantu kebutuhan menjelang Lebaran dan menjadi berkah untuk kita semua,” harapnya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perhatian kepada seluruh aparatur, baik ASN maupun PPPK, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan serta semangat kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Read More

Musrenbang Kota Bandarlampung dalam Rangka RKPD Tahun 2027, Wagub Jihan Nurlela Dorong Penguatan SDM, Struktur Ekonomi, dan Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, struktur ekonomi, dan pembangunan infrastruktur terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Bandarlampung tahun 2027.

Hal itu disampaikan Wagub Jihan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2027 di Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin (16/3/2026).

Jihan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan komitmen dalam merancang pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

"Mari kita satukan komitmen bersama untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan," ujar Jihan.

Ia menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama pembangunan. Pemerintah perlu memastikan akses dan mutu pendidikan semakin baik, pelayanan kesehatan semakin merata, serta kompetensi tenaga kerja semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Menurutnya, hal tersebut sangat penting bagi Kota Bandar Lampung yang memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Lampung.

"Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan di Lampung, Bandar Lampung memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi penggerak ekonomi regional," katanya.

Selain penguatan SDM, lanjut Jihan, pembangunan juga diarahkan pada penguatan struktur perekonomian. Sektor perdagangan dan jasa didorong menjadi penggerak utama ekonomi perkotaan, yang didukung pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan Lampung.

Penguatan ekonomi juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas UMKM dan ekonomi kreatif, pengembangan sektor pariwisata, serta penguatan jasa pelayanan.

"Strategi ini dilakukan melalui peningkatan konektivitas dan sistem logistik, penguatan hilirisasi produk lokal, digitalisasi ekonomi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Di bidang infrastruktur, Jihan menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalan, konektivitas kawasan perkotaan, serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.

Ia menyebut pembangunan infrastruktur yang terintegrasi akan memperkuat peran Bandar Lampung sebagai pusat kegiatan ekonomi, transportasi, serta distribusi barang dan jasa di wilayah Lampung.

"Dengan penguatan SDM, hilirisasi produk lokal, serta dukungan infrastruktur yang memadai, saya yakin Kota Bandar Lampung akan semakin membuktikan dirinya sebagai pusat pertumbuhan yang maju dan sejahtera," ujarnya.

Untuk mendukung pembangunan tersebut, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran Rp4,19 miliar untuk penanganan empat ruas jalan lingkungan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, sebesar Rp60,62 miliar dialokasikan untuk penanganan lima ruas jalan provinsi di wilayah Kota Bandar Lampung.

"Kita berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat menurunkan biaya operasional kendaraan, menekan biaya distribusi barang, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan produktivitas dan akses ekonomi masyarakat," katanya.

Jihan turut menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi tantangan di Bandar Lampung. Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.

"Penanganan banjir tidak cukup hanya melalui pembangunan drainase, tetapi juga melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur yang tepat, serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu," kata Jihan.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sistem pengelolaan air perkotaan terpadu berbasis solusi alam (nature-based solutions) untuk meningkatkan daya serap air dan normalisasi sungai.

"Saya yakin semua ini sedang dilakukan jajaran Pemkot Bandar Lampung," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jihan juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mempercepat pembangunan daerah.

Ia menyebut keberhasilan pembangunan Kota Bandar Lampung akan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan Provinsi Lampung secara keseluruhan.

Jihan menjelaskan Bandar Lampung dengan lebih dari 1,2 juta penduduk dan aktivitas ekonomi yang menghasilkan PDRB hampir Rp86 triliun rupiah, mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%.

"Menyumbang sekitar 16,28% terhadap PDRB ADHB Provinsi yang sebesar Rp528,3 triliun pada tahun 2025," katanya.

Selanjutnya, struktur ekonomi Bandar Lampung didominasi sektor industri pengolahan sebesar 19,85 persen, transportasi dan pergudangan 18,42 persen, serta perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,64 persen.

"Kota Bandar Lampung juga saat ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,26. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Bandar Lampung relative baik dan menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Jihan menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, termasuk visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Pada tahun 2027, Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan pembangunan pada sejumlah prioritas strategis, di antaranya penguatan ekonomi inklusif, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, penurunan prevalensi stunting, peningkatan ketahanan bencana serta transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

"Mari kita buktikan bahwa perencanaan pembangunan yang kita susun hari ini menjadi pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Bandar Lampung dan Provinsi Lampung," pungkasnya.(Adpim)

Read More