ABPEDNAS Cetak Sejarah, Raih 100 Ribu Anggota Bertepatan Hari Lahir Pancasila 2026

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) mencatat tonggak sejarah baru dengan berhasil mencapai 100.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Pencapaian tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengabdian bagi pembangunan desa di Indonesia.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., didampingi Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.E., serta Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan bahwa capaian 100 ribu anggota merupakan bukti nyata semakin kuatnya peran dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Menurut Indra Utama, pertumbuhan jumlah anggota ABPEDNAS menunjukkan meningkatnya kesadaran dan semangat para anggota BPD di seluruh Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari semangat pengabdian, gotong royong, serta komitmen bersama dalam membangun desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan desa,” ujar Indra Utama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa organisasi akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota BPD melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional di tingkat desa.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., mengapresiasi soliditas seluruh jajaran organisasi yang telah berkontribusi dalam memperbesar dan memperkuat ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan anggota BPD di Indonesia.

DPP ABPEDNAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, pengawas, pengurus, anggota, serta para mitra strategis yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi hingga mencapai pencapaian bersejarah tersebut.

“Perjuangan masih panjang, namun langkah besar telah dimulai. Bersama, kita terus menguatkan peran BPD, menjaga desa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” demikian pernyataan DPP ABPEDNAS.

Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta mendukung terciptanya desa yang maju, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi. (*)

Read More

Sekdaprov Marindo: E-Reviu Percepat Pengawasan dan Tingkatkan Kualitas Perencanaan Daerah

Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan menghadirkan Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Ihsan Dirgahayu beserta jajaran. Hadir juga Inspektur Provinsi Lampung Bayana, serta tim reviu RKPD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan dan efektivitas pelaksanaan reviu guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berbasis digital.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya transformasi digital pengawasan daerah melalui pemanfaatan aplikasi E-Reviu dalam pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa agenda tersebut memiliki arti strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Marindo, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel terus meningkat sehingga pola pengawasan pemerintah juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi E-Reviu bukan sekadar mengubah proses manual menjadi digital, melainkan menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih tertib, terukur, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penerapan E-Reviu akan memberikan banyak manfaat, di antaranya mempercepat proses reviu dokumen RKPD dan dokumen keuangan daerah, meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian, mempermudah koordinasi antar perangkat daerah, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah,” kata Marindo.

Ia menekankan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Oleh karena itu, kualitas dokumen yang disusun harus benar-benar dijaga agar program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.

Marindo juga mengingatkan bahwa transformasi digital dalam pengawasan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar aplikasi yang digunakan dapat berjalan optimal.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan profesionalisme, serta mendorong pola pembinaan yang solutif dan konstruktif.

Selain itu, Marindo meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung memperkuat komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Setiap rekomendasi yang disampaikan harus ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbangun kesamaan persepsi, penguatan kapasitas aparatur pengawasan, serta peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung digitalisasi pengawasan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. (*)

Read More

Gubernur Lampung Minta BPKAD Tuntaskan Penyaluran Gaji ke-13 ASN Mulai 2 Juni 2026

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan penyaluran gaji ketiga belas bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat dilakukan mulai 2 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat ditemui awak media usai shalat ied Idul Adha 1447 H, Rabu (27/05/2026).

Penyaluran gaji ketiga belas ini mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Lampung.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung untuk mempersiapkan proses penyaluran secara matang, mulai dari perhitungan kebutuhan anggaran hingga pengaturan manajemen kas daerah agar pembayaran berjalan tepat waktu.

Kebijakan itu disiapkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang tahun ajaran baru.

Penyaluran gaji ketiga belas dinilai penting karena dapat membantu ASN memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah.

Gubernur menilai pemberian gaji ketiga belas tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kinerja aparatur, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang dapat mendorong konsumsi masyarakat.

Melalui penyaluran tersebut, pemerintah berharap PNS dan PPPK dapat merasakan manfaat nyata, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kebahagiaan keluarga. Pemerintah juga berharap kebijakan itu dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN dalam menjalankan pelayanan publik dan tugas pemerintahan.

Adapun dasar hukum penyaluran gaji ketiga belas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2026 meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026.

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/881/OTDA tanggal 9 Maret 2026 tentang Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026.

Read More

Kasrem 043/Gatam Hadiri Rapurna DPRD Provinsi Lampung

Bandar Lampung - Kepala Staf Korem 043/Gatam Kolonel Kav Roli Dewanto S.E.,M.Tr (Han), bersama Forkopimda Provinsi Lampung, menghadiri Rapat Paripurna (Rapurna) di Ruang sidang DPRD Provinsi Lampung Jl W. Monginsidi Teluk Betung Bandar Lampung. Senin (25/5/2026)

Rapurna yang di gelar oleh DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pembicaraan tingkat II - Penyampaian laporan panitia khusus - Persetujuan penetapan - Konsep keputusan DPRD Provinsi Lampung, tentang rekomendasi dan sambutan Gubernur Lampung terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan Rapurna diawali dengan 

Laporan Panita khusus DPRD Provinsi Lampung menilai bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2025 telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menjaga keberlangsungan pelaksanaan pembangunan dari sisi pembangunan makro provinsi Lampung yang menunjukkan beberapa indikator yang bergerak ke arah positif pertumbuhan ekonomi daerah mampu tumbuh sebesar 5,28%.

Sementara itu Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., dalam LKPJ nya menyampaikan penghargaan kepada DPRD Provinsi Lampung, khususnya panitia khusus yang telah mencurahkan perhatian waktu pemikiran serta energi dalam melakukan pendalaman terhadap substansi dan LKPJ secara sungguh-sungguh. Berbagai catatan pandangan dan rekomendasi yang disampaikan mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan setiap program pembangunan harus memiliki arah yang semakin tepat yang semakin bermanfaat dan semakin nyata bagi masyarakat

" Kami memandang proses pembahasan yang telah berjalan sebagai bentuk kemitraan kelembagaan yang sehat antara eksekutif dan legislatif dalam dinamika pemerintahan daerah, tentunya perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar namun tujuan kita tetap sama, yaitu kita ingin menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih berkualitas,"terang Gubernur.

Selanjutnya Gubernur Lampung juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun anggaran 2025 pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga dan menyambungkan pembangunan di berbagai macam sektor fokus pembangunan diarahkan kepada pembuatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, pembuatan ekonomi masyarakat serta juga upaya menjaga stabilitas sosial dan pelayanan publik agar tetap berjalan secara optimal.

"Berbagai langkah telah dilakukan untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat pembangunan yang kurang struktur, yang mendukung mobilitas dan distribusi serta juga mendorong pertumbuhannya sektor-sektor ekonomi produktif pada saat yang pertama perhatian terhadap pengembangan UMKM terhadap pertahanan dan keamanan dan pengembangan penguatan investasi serta sektor unggulan daerah juga terus menerus menjadi bagian dari agenda pembangunan,"tegasnya 

Diakhir penyampaiannya Gubernur memahami bahwa masih banyak terdapat berbagai harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab. Oleh sebab itu setiap rekomendasi DPRD dan akan dijadikan referensi penting dalam menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan baik kepada aspek kebijakan, bahkan kelola program maupun juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah provinsi Lampung.

" Rekomendasi DPRD bukan hanya dari kebutuhan hanya bagian dari mekanisme formal pemberitahuan, melainkan bentuk kontribusi strategis yang mempercayai perspektif perspektif dalam pengambilan kebijakan, karena itu kami menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap setiap masukan yang diberikan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah,"pungkasnya.

Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Pangdam XXI/RI, Sekda Provinsi Lampung, Wakapolda Lampung, Kabinda Lampung, Danlanal Lampung, Kasiren Lanud PM Bunyamin Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Pejabat Utama Pemprov Lampung dan Para Rektor Universitas Negeri dan swasta Provinsi Lampung.

Read More

Gala Dinner REI Berbuah Manis, Lampung Dapat Tambahan Ribuan Rumah Subsidi

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung kembali mendapat dukungan besar dari pemerintah pusat di sektor perumahan rakyat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, resmi menambah kuota bantuan bedah rumah untuk Lampung menjadi 11.000 unit.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara Gala Dinner HUT REI ke-54 yang digelar di Graha Wangsa, Bandar Lampung, Kamis malam (7/5/2026). Penambahan kuota itu menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat atas capaian pertumbuhan ekonomi Lampung yang dinilai sangat positif dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong kemudahan investasi, khususnya di sektor properti dan perumahan. Menurutnya, kehadiran para pengembang dari seluruh Indonesia melalui agenda nasional REI menjadi momentum penting bagi percepatan pembangunan daerah.

“Provinsi Lampung saat ini menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Sumatera dan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ini menjadi peluang besar bagi investasi, termasuk sektor perumahan,” ujar Mirza.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan kemudahan proses administrasi bagi para investor dan pengembang yang ingin berinvestasi di daerah tersebut.

“Ke depan, Lampung akan sangat mendukung investasi dari teman-teman REI dan memudahkan seluruh proses perizinan maupun administrasi lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I-2026 mencapai 5,58 persen. Angka tersebut menjadi pertumbuhan tertinggi Lampung dalam satu dekade terakhir dan menempatkan Lampung sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi di Sumatera.

Menurut Amalia, keberhasilan tersebut tidak lepas dari optimalisasi sektor agraris serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program pembangunan ekonomi rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa penambahan kuota bantuan rumah dilakukan setelah melihat kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjalankan program tersebut.

“Tadi saya cek masih ada sisa kuota, maka saya tambahkan dari 9.500 menjadi 11.000 bedah rumah untuk Lampung,” kata Maruarar disambut tepuk tangan peserta acara.

Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan tim teknis guna mempercepat pelaksanaan program tambahan kuota rumah tersebut.

Selain program bedah rumah, Maruarar juga memaparkan sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan, termasuk pembangunan 10 kota baru di Indonesia serta penghapusan biaya BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar turut mengingatkan para pengembang yang tergabung dalam REI agar menjaga profesionalisme dan tanggung jawab kepada masyarakat.

“Negara membutuhkan pengusaha yang kuat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Nama REI harus dijaga dengan baik,” pungkasnya.

Read More

DPRD Lampung Dorong Solusi Damai Persoalan Lahan

Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung mendukung langkah solutif dalam penyelesaian aspirasi masyarakat Kampung Bakung Udik, Bakung Ilir, dan Bakung Rahayu terkait persoalan pertanahan di Kabupaten Tulang Bawang melalui audiensi yang berlangsung di Ruang Abung Balai Keratun Lantai 1 Kantor Gubernur Lampung, Kamis (7/5/2026).

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam audiensi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan fasilitasi aspirasi masyarakat, sekaligus mendorong terbangunnya komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait guna mencari penyelesaian terbaik secara bersama-sama.

Audiensi dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., bersama Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung H. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., serta Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin Letkol Pnb Oktavianus Olga Satya Nugraha, S.H.

Turut hadir Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Mohammad Reza Berawi, S.H., M.H., Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung, unsur TNI AU, tokoh adat, kepala kampung, serta masyarakat dari sejumlah wilayah di Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan terkait kondisi pertanahan di wilayah Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Seluruh pandangan dan informasi disampaikan secara terbuka sebagai bagian dari upaya bersama mencari titik temu dan solusi terbaik bagi seluruh pihak.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung H. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Lampung akan terus mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Kami di Komisi I DPRD Provinsi Lampung akan terus mengawal proses penyelesaian ini agar dapat berjalan secara komprehensif, mengedepankan musyawarah, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, ATR/BPN, aparat terkait, serta masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif selama proses penyelesaian berlangsung.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Mohammad Reza Berawi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan pertanahan perlu mengedepankan pendekatan dialog dan mediasi agar tercipta solusi yang bijaksana dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak menyatakan komitmen untuk mendukung penyelesaian persoalan secara damai, konstitusional, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Seluruh elemen yang hadir juga sepakat mengedepankan komunikasi dan koordinasi dalam proses penyelesaian persoalan di lapangan.

Melalui audiensi tersebut, DPRD Provinsi Lampung berharap berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan dapat menjadi perhatian bersama serta ditindaklanjuti melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antar seluruh pihak terkait, sehingga tercipta penyelesaian yang adil, kondusif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Read More

Pemprov Lampung Tindaklanjuti Catatan dan Rekomendasi BPK, Optimistis Kembali Raih Opini WTP Tahun 2025

BANDARLAMPUNG ----- Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta optimistis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam Rapat Exit Meeting Pemeriksaan Atas LKPD Tahun 2025, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Marindo menegaskan bahwa Pemprov akan menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Setiap rekomendasi yang diberikan, saya minta para OPD untuk dapat menindaklanjuti," ujar Marindo.

Ia menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi yang kuat antar perangkat daerah, serta pendampingan dari BPK, Provinsi Lampung mampu kembali meraih opini WTP.

Marindo turut mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BPK selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Marindo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan terus menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Sehingga harapannya kita dapat mempertahankan opini WTP dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” pungkasnya.(*)

Read More

HUT REI ke-54 Perkuat Agenda Asta Cita Presiden Prabowo dan Program Pembangunan 3 Juta Rumah

BANDARLAMPUNG ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi Real Estate Indonesia (REI) yang menggelar acara Silaturahmi dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-54 di Lampung, khususnya di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur, Bandarlampung, Selasa (5/5/2025).

Menurut Gubernur Mirza, acara tersebut sangat relevan dengan program nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam agenda Asta Cita dan program pembangunan 3 juta rumah.

Gubernur Mirza mengajak seluruh anggota REI untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk mengeksplorasi potensi investasi di daerah.

“REI selama 54 tahun telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional, khususnya sektor perumahan. Perannya sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan hunian bagi masyarakat,” ujarnya.

Mirza juga menilai sektor perumahan tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pemerataan ekonomi. 

Ia mengatakan bahwa setiap pembangunan satu unit rumah dapat menciptakan tiga hingga empat peluang kerja.

“REI menjadi salah satu alat negara untuk mengimplementasikan program pembangunan, terutama dalam mendorong ekonomi domestik dan pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pemprov Lampung saat ini tengah menyiapkan transformasi ekonomi dari berbasis komoditas mentah menuju hilirisasi industri. 

Selama ini, Lampung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditas utama seperti padi, jagung, singkong, dan kopi.

Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa sektor industri di Lampung saat ini masih berada di kisaran 16 persen dan ke depan, pemerintah akan mendorong pengolahan komoditas di dalam daerah. 

Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat telah menetapkan Lampung sebagai salah satu pusat hilirisasi di Sumatera.

“Dalam 2–3 tahun ke depan, kami targetkan hampir seluruh komoditas unggulan Lampung sudah bisa diolah di dalam daerah. Ini akan membuka peluang besar bagi sektor properti,” jelasnya.

Selain hilirisasi, Pemprov Lampung juga mengandalkan sektor pariwisata dan pendidikan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi. 

Sebagai informasi, kunjungan wisatawan ke Lampung mengalami lonjakan signifikan, dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025.

Meski demikian, Gubernur Mirza menegaskan bahwa tantangan masih ada pada rendahnya lama tinggal wisatawan (length of stay) yang baru mencapai 1,3 hari serta tingkat belanja yang relatif kecil.

“Di sinilah peran properti sangat penting, untuk menghadirkan fasilitas pendukung agar wisatawan tinggal lebih lama dan meningkatkan belanja mereka,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, peningkatan minat melanjutkan ke perguruan tinggi juga menjadi peluang baru.

Gubernur Mirza menyebutkan terjadi kenaikan hingga 25 persen pendaftar, yang berdampak pada kebutuhan hunian di kawasan perkotaan seperti di Bandar Lampung dan Metro.

Gubernur Mirza juga mengajak REI untuk terlibat langsung dalam perencanaan kawasan terpadu yang mengintegrasikan industri, pariwisata, dan permukiman.

“Kami ingin REI menjadi mitra strategis dalam mendesain kawasan-kawasan pertumbuhan baru di Lampung,” pungkasnya.

Ia berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah dan pelaku usaha properti dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyatakan kesiapan pihaknya mendukung program pemerintah daerah, termasuk mengatasi backlog perumahan di Lampung yang mencapai sekitar 270 ribu unit.

Ia menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan riset REI bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, setiap investasi di sektor perumahan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pengembang properti adalah bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, REI juga menjalankan program sosial berupa penanaman satu juta pohon, yang hingga kini telah terealisasi sekitar 300 ribu pohon sebagai bagian dari kontribusi terhadap lingkungan.(*)

Read More

Pemprov Lampung Dukung Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka Entry Meeting Pengawasan Reguler terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan didampingi Inspektur Provinsi Lampung Bayana, serta dihadiri kepala OPD terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Entry meeting tersebut menjadi tahapan awal dari rangkaian kegiatan pengawasan reguler yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Provinsi Lampung.

Pengawasan yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri meliputi pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta kerja sama daerah. Pengawasan ini bertujuan memastikan seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, dan akuntabel.

Selain pengawasan umum, Tim Itjen Kemendagri juga melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, termasuk evaluasi terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor-sektor pelayanan dasar. Pengawasan teknis tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas program kerja OPD, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.

Tidak hanya itu, pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap mendukung penuh pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

“Tentunya kami dari Pemerintah Provinsi Lampung siap untuk memfasilitasi, kemudian juga mengikuti apa yang menjadi arahan dari tim,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melalui Inspektorat Provinsi Lampung akan menjadi penghubung utama dalam proses koordinasi dan komunikasi antara tim pengawas dengan seluruh OPD terkait.

Marindo juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung seluruh kebutuhan tim pengawasan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaksanaan pengawasan reguler dapat menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung. (*)

Read More

Pelantikan Apdesi Lampung, Gubernur Tekankan Penguatan Pertanian dan Nilai Tambah Desa

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan sektor pertanian dan hilirisasi di tingkat desa sebagai upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. 

Hal itu disampaikannya dalam pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih Provinsi Lampung periode 2026–2031, di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Mudah-mudahan ini menjadi wadah bersama untuk membangun Lampung ke depan,” ujar Gubernur Mirza.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza memaparkan sejumlah program prioritas, di antaranya peningkatan produktivitas pertanian melalui distribusi pupuk organik cair (POC) gratis yang ditargetkan mampu menaikkan hasil panen.

Selain itu, pemerintah provinsi juga akan mendistribusikan 500 unit alat pengering (dryer) hingga 2028. Program ini bertujuan agar proses pascapanen, seperti pengeringan padi dan jagung, dapat dilakukan di desa sehingga nilai tambah tetap berada di tingkat lokal.

Ia menegaskan, arah kebijakan pembangunan desa ke depan tidak lagi hanya menjual komoditas mentah, melainkan mendorong produk olahan bernilai tambah.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan. Ia menyebut kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan di tingkat lokal, termasuk kemampuan dalam mengelola potensi sumber daya.

“Kepala desa harus menjadi teladan, inspirasi, serta mampu menghadirkan inovasi bagi masyarakatnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepala desa merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan publik di desa harus menjadi prioritas utama.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza mengingatkan agar setiap kebijakan di desa berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok kecil. Ia juga mendorong sinergi dengan program nasional, termasuk visi pembangunan desa yang menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah pusat.

Menurutnya, program kawasan desa mandiri ke depan akan terintegrasi dengan program makan bergizi gratis, sehingga desa dapat berperan sebagai penyedia bahan baku sekaligus penggerak ekonomi lokal.

“Tidak ada program pemerintah provinsi yang tidak menyentuh desa, kecuali pembangunan jalan provinsi. Selebihnya kami arahkan untuk mendukung penguatan ekonomi desa,” katanya.

Pelantikan DPD Apdesi Merah Putih Provinsi Lampung dilakukan oleh Ketua DPP Apdesi Merah Putih Asep Anwar Sadat. Adapun organisasi tersebut dipimpin oleh Lekat Dulah Adi Putra sebagai ketua.

Asep Anwar Sadat menyebut Apdesi Merah Putih sebagai wadah perjuangan dan aspirasi bagi pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan.

Ia menekankan pentingnya soliditas organisasi serta keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat hingga daerah. “Sinergi harus dijaga agar arah kebijakan tetap sejalan dari pusat hingga desa,” ujarnya.

Sementara itu, Lekat Dulah Adi Putra berharap pelantikan ini menjadi momentum awal untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan daerah.

“Ini menjadi fondasi bagi pergerakan kami dalam membangun desa demi kemajuan Provinsi Lampung,” katanya.

Ia juga menyatakan komitmen Apdesi Merah Putih Lampung untuk mendukung seluruh program pemerintah, termasuk program unggulan “Desaku Maju”, guna mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

(*)

Read More

DPRD Provinsi Lampung Dorong Penguatan APDESI Merah Putih untuk Sinergi Pembangunan Desa

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., bersama Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Muhamad Reza Berawi, S.H., M.H., dan Rahmad Visa Ridi Arifin, S.M., menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Merah Putih Provinsi Lampung periode 2026–2031 yang berlangsung di Gedung Balai Keratun Lantai 3, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum DPRD Provinsi Lampung mendorong penguatan peran Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih sebagai mitra strategis dalam pembangunan desa.

Kehadiran DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut menjadi wujud dukungan terhadap penguatan peran pemerintahan desa sebagai garda terdepan pembangunan. 

Dalam kesempatan yang sama, turut dilakukan pengesahan Dewan Pembina dan Dewan Penasihat APDESI Merah Putih Provinsi Lampung sebagai bagian dari penguatan kelembagaan organisasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Khusus Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dr. M. Khoirul Huda, M.Pd., Anggota DPD RI sekaligus Dewan Penasihat APDESI Provinsi Lampung H. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H., Dr. Ir. KH. Abdul Hakim, M.M., Almira Nabila Fauzi, B.Bus. Com., dan Drs. H. Ahmad Bastian S.Y., Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih Anwar Sadat, S.H., unsur Forkopimda, para bupati se-Provinsi Lampung atau yang mewakili, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Lampung Muhamad Reza Berawi, S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus APDESI Merah Putih yang baru dilantik. 

Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menjalankan amanah organisasi secara optimal serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. “Selamat bekerja kepada seluruh pengurus APDESI periode 2026–2031.

Semoga dapat menjalankan program organisasi dengan baik serta mendukung program pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih menegaskan bahwa APDESI merupakan organisasi profesi yang menjadi wadah perjuangan bagi kepala desa dan perangkat desa dalam menyuarakan aspirasi serta menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa. 

Ia juga menekankan pentingnya soliditas internal dan sinergi dengan pemerintah guna mendukung pembangunan yang merata hingga ke desa.

Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan bahwa APDESI memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah berbasis desa.

Ia menegaskan bahwa kepala desa merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat sehingga setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat.

Melalui momentum ini, DPRD Provinsi Lampung berharap APDESI Merah Putih dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa, memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan, serta mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera sebagai fondasi kemajuan Provinsi Lampung.

Read More

DPRD Lampung Kawal Aspirasi Mahasiswa, Perkuat Sinergi dengan Pemerintah

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menerima secara langsung penyampaian aspirasi mahasiswa yang berlangsung di halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Selasa (5/5/2026).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung H. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M. bersama Anggota Komisi V Muhammad Junaidi, S.H. hadir lebih awal untuk menerima secara langsung aspirasi mahasiswa. Turut mendampingi Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M.

Dalam proses penerimaan aspirasi tersebut, unsur eksekutif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut hadir, di antaranya Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Achmad Saefulloh, S.H., M.H., Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico, S.STP., M.H., serta Wakil Wali Kota Bandar Lampung Drs. Hi. Deddy Amarullah Yacub.

Dalam momentum tersebut, DPRD Provinsi Lampung menjalankan fungsi pengawasan dengan mengawal langsung penyampaian aspirasi, sekaligus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa.

Aspirasi yang disampaikan mencakup isu strategis seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, hingga perhatian terhadap kondisi pendidikan di berbagai wilayah.

Menanggapi hal tersebut, H. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M. menyampaikan bahwa DPRD mengapresiasi partisipasi aktif mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya sektor pendidikan.

“Aspirasi yang disampaikan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. DPRD melalui fungsi pengawasan akan terus mengawal kebijakan dan program pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Pendidikan serta unsur Forkopimda guna memastikan setiap program dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar kebijakan di bidang pendidikan dapat memberikan hasil yang optimal dan merata,” tambahnya.

Aksi yang berlangsung tertib tersebut mencerminkan terbangunnya komunikasi yang konstruktif antara mahasiswa, DPRD, dan pemerintah daerah.

Sinergi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung secara berkelanjutan. 

Read More

Pererat Sinergitas, Danrem 043/Gatam Silaturahmi ke Kantor Walikota Metro

Metro – Komandan Korem (Danrem) 043/Gatam, Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Kantor Walikota Metro, Selasa (28/04/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara TNI dan Pemerintah Kota Metro.

Kedatangan Danrem 043/Gatam beserta rombongan disambut langsung oleh Walikota Metro, H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I., di ruang kerja Walikota. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Dalam kesempatan tersebut, Brigjen TNI Sumarlin Marzuki menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari koordinasi wilayah guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban di Kota Metro tetap kondusif. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program pembangunan daerah serta menjaga stabilitas sosial masyarakat.

“Silaturahmi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memperkokoh kerja sama dan sinergi yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Korem 043/Gatam dan Pemerintah Kota Metro,” ujar Danrem.

Sementara itu, Walikota Metro H. Bambang Iman Santoso menyampaikan apresiasi atas kunjungan Danrem 043/Gatam. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Metro siap terus bersinergi dengan jajaran TNI dalam menyukseskan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di Kota Metro. Semoga hubungan harmonis ini terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Walikota.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasiren Korem 043/Gatam, Kasiintel Kasrem 043/Gatam, Kasipers Kasrem 043/Gatam, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Metro, serta Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Metro.

Read More

DPRD Lampung Gelar Paripurna LKPJ 2025, Tegaskan Komitmen Transparansi Pemerintahan

BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jalan Wolter Monginsidi No.69, Telukbetung, Bandar Lampung, Senin (27/4/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, para pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Turut hadir pula perwakilan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, TNI-Polri, instansi vertikal, kepala OPD, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menyebut, LKPJ menjadi instrumen penting dalam menilai kinerja kepala daerah selama satu tahun anggaran.

“Melalui LKPJ ini, DPRD memiliki dasar untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mewakili Gubernur Lampung menyerahkan dokumen LKPJ Tahun 2025 kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan, disampaikan bahwa LKPJ tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat Lampung atas pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, peningkatan investasi, serta pengembangan sektor unggulan daerah.

Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah, yakni “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.

Rapat paripurna ini menjadi tahap awal dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, DPRD Provinsi Lampung akan melakukan pembahasan lebih mendalam melalui panitia khusus (pansus) guna merumuskan rekomendasi strategis.

Diharapkan, melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, pembangunan di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas.

Read More

DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025

Bandar Lampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jalan Wolter Monginsidi No.69 Telukbetung, Bandar Lampung, Senin (27/4/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., serta dihadiri Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M. , para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Lampung, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pengadilan Tinggi, perwakilan Pengadilan Tinggi Agama, perwakilan TNI-Polri, perwakilan instansi vertikal, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LKPJ menjadi bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M. mewakili Gubernur Lampung menyerahkan dokumen LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 kepada pimpinan DPRD Provinsi Lampung untuk selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan Wakil Gubernur, disampaikan bahwa LKPJ tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional, namun juga bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat Lampung atas pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, peningkatan investasi, serta pengembangan sektor unggulan daerah guna mendukung terwujudnya visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.

Rapat paripurna berlangsung tertib, khidmat, dan penuh semangat kebersamaan sebagai wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Read More

DPRD Lampung Bentuk Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah

Bandar Lampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (27/4/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A. , didampingi para Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, serta dihadiri para Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Pembentukan Panitia Khusus merupakan tindak lanjut atas penyampaian dokumen LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada DPRD.

Panitia Khusus selanjutnya bertugas melakukan pembahasan, pendalaman materi, serta menyusun rekomendasi terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2025.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A. , menyampaikan bahwa pembentukan pansus merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan program pembangunan daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Panitia Khusus dibentuk berdasarkan usulan masing-masing fraksi DPRD Provinsi Lampung sesuai ketentuan yang berlaku. Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 berjumlah 20 orang anggota, dengan susunan pimpinan yakni Lesty Putri Utami, S.H., M.Kn dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai Ketua, Supriyadi Hamzah, S.H. dari Fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua, serta Budi Hadi Yunanto, M.Pd.I. dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Sekretaris. Sementara anggota lainnya berasal dari unsur fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung.

Ketua DPRD berharap Panitia Khusus dapat bekerja secara profesional, objektif, dan tepat waktu, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung.

Rapat paripurna diakhiri dengan persetujuan seluruh peserta sidang terhadap susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus serta penetapan keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025. 

Read More

Hari Kartini,13 perempuan Hebat Lampung Selatan Raih Penghargaan

Kalianda - Suara ombak yang berirama di Pantai Semukuk Indah, Desa Pauh Tanjung Iman, Kalianda, menjadi saksi penghormatan bagi 13 perempuan hebat Lampung Selatan yang telah mengabdikan diri di berbagai bidang.

Pada puncak peringatan Hari Kartini ke-147 tingkat Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (21/4/2025), mereka dinobatkan sebagai “Wanita Helau” sebuah penghargaan atas kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.

Momentum ini bukan sekadar seremoni tahunan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan secara khusus memberikan apresiasi kepada perempuan-perempuan terpilih yang dinilai mampu menghadirkan dampak konkret, mulai dari sektor pemerintahan, UMKM, pendidikan, hingga jurnalistik.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lampung Selatan, Nessi Yunita, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi acara di kawasan pantai bukan tanpa alasan. Selain memperingati semangat perjuangan R.A. Kartini, kegiatan ini juga menjadi strategi untuk mengangkat potensi pariwisata daerah.

“Kami mengusung tema ‘Semangat Kartini: Inspirasi Lintas Generasi’. Dengan merayakan di alam terbuka, kami ingin semangat ini menyatu dengan upaya memajukan pariwisata Lampung Selatan menuju terwujudnya Desa Helau,” ujar Nessi.

Peringatan Hari Kartini kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, Muhammad Syaiful Anwar. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam pembangunan daerah.

“Hari ini, kita merayakan napas perjuangan Ibu Bangsa, Raden Ajeng Kartini. Saya ucapkan Selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan hebat,” kata Syaiful.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, turut menyapa melalui sambungan virtual. Dalam pesannya, ia menekankan pentingnya peran perempuan sebagai penggerak ekonomi, khususnya di tingkat keluarga dan komunitas.

“Jadikan Hari Kartini ini sebagai titik balik kemajuan ekonomi lokal. Saya mohon maaf tidak dapat hadir secara fisik, namun hati saya ada bersama kalian semua. Maju perempuannya, Helau desanya,” tegasnya.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada 13 perempuan inspiratif dari berbagai bidang. Mereka menjadi representasi sosok Kartini masa kini yang berkiprah nyata di tengah masyarakat.

Di bidang pemerintahan, penghargaan diberikan kepada Camat Palas Ns. Rosalina, S.Kep., M.Kep. Sementara itu, di sektor jurnalistik, Diastuti, Fitriana, dan Roslaini mendapat sorotan atas kontribusi mereka dalam menyuarakan informasi publik.

Dari sektor UMKM, Yusmala Dewi, S.Sos., Rupiani, dan Iis Nurmayanti dinilai berhasil menggerakkan roda ekonomi lokal. Pada bidang akademisi, Mustika Wulandari, S.Pd., dan Nurrohmah Aini, S.Pd.Gr turut menerima penghargaan atas dedikasi mereka di dunia pendidikan.

Peran komunitas diwakili oleh Iis Friyanti Nengsih, S.Pd., dan Ina Yatti, S.Psi., M.Psi. Adapun di ranah digital, Putri Lailawati dan Rulia Irvana dinobatkan sebagai influencer yang dinilai mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain penghargaan individu, peringatan Hari Kartini tahun ini juga mencatat capaian membanggakan di tingkat nasional. TK IT Al Mumtaza berhasil meraih penghargaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dari Kementerian PPPA RI, memperkuat komitmen Lampung Selatan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Tak hanya itu, penghargaan juga diberikan kepada tiga pemenang terbaik dalam Parade Peserta serta tiga pemenang dengan penampilan Kebaya Nasional terbaik.

Pada kategori Parade terbaik, juara pertama diraih oleh Bappeda, disusul BPKAD di posisi kedua, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di posisi ketiga.

Untuk kategori Kebaya Nasional terbaik, juara pertama diraih Agus Restuni (Badan Pertanahan Nasional), juara kedua diraih Yuliana (Kecamatan Sidomulyo), dan juara ketiga diraih Eni Nurdiana (Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan).

Lebih dari sekadar penghargaan, momentum ini menjadi refleksi bahwa semangat Kartini terus hidup dalam berbagai peran perempuan masa kini. Dari ruang kelas hingga pasar, dari layar digital hingga ruang birokrasi, mereka adalah penggerak perubahan yang membawa Lampung Selatan melangkah maju. 

Read More

Peringatan Hari Kartini di Lampung, Simbol Emansipasi dan Kepemimpinan Perempuan

BANDARLAMPUNG — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza mengajak kalangan perempuan di Provinsi Lampung memaknai perjuangan Raden Ajeng Kartini melalui penguatan pendidikan yang dapat menginspirasi perempuan untuk terus berkembang dan berkiprah dalam pembangunan.

Hal itu disampaikan Ibu Wulansari Mirza saat membacakan sejarah singkat perjuangan Raden Ajeng Kartini dalan upacara peringatan Hari Kartini Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (20/4/2026).

Ibu Wulansari menyampaikan bahwa Kartini merupakan sosok perempuan visioner yang memperjuangkan kesetaraan melalui pemikiran dan tulisan-tulisannya, yang kemudian dibukukan dalam karya “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

“Raden Ajeng Kartini percaya bahwa pendidikan adalah pintu kemajuan bagi perempuan. Pemikirannya menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan serta menginspirasi perempuan Indonesia untuk terus berkembang dan memiliki kesempatan yang setara,” ujarnya.

Upacara bertema “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi” diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berbagai organisasi perempuan di Provinsi Lampung.

Menariknya, seluruh petugas upacara pada peringatan kali ini merupakan perempuan, mulai dari pemimpin upacara, inspektur upacara, hingga pasukan pengibar bendera. Hal ini menjadi simbol nyata semangat emansipasi perempuan sekaligus bentuk penghormatan terhadap perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.

Seperti diketahui, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengenang kelahiran dan perjuangannya dalam membuka akses pendidikan serta memperjuangkan hak-hak perempuan di tengah keterbatasan budaya pada masanya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Maulida Zauroh bertindak sebagai inspektur upacara. Dia menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini merupakan momentum penting untuk merefleksikan kembali peran strategis perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

“Semangat Kartini telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk memperoleh hak yang setara, khususnya dalam pendidikan, kehidupan sosial, dan pembangunan bangsa. Perempuan masa kini memiliki kesempatan yang luas untuk berkiprah di berbagai bidang,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Saat ini, keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan juga terus meningkat. Dari total 48 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, sebanyak 14 di antaranya merupakan perempuan atau sekitar 30 persen.

Melalui momentum peringatan Hari Kartini, seluruh elemen masyarakat diajak untuk terus memperkuat peran perempuan, antara lain melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta membangun budaya yang menjunjung tinggi kesetaraan gender.

Selain itu, perempuan juga diharapkan semakin diberi ruang untuk berperan dalam kepemimpinan di berbagai sektor.

“Kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mari kita jadikan semangat Kartini sebagai inspirasi untuk terus berkarya, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Provinsi Lampung,” tutupnya.

Melalui peringatan ini, diharapkan semangat perjuangan Kartini terus hidup dan menjadi inspirasi bagi perempuan di Provinsi Lampung untuk menjadi pribadi yang mandiri, cerdas, berdaya saing, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. (*)

Read More

Wagub Jihan Nurlela Hadiri Hajatan Akbar dan Halalbihalal Alumni Lintas Generasi PMII Lampung, Dorong PMII Berperan dalam Pembangunan Daerah

BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya dukungan dan kolaborasi keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri acara hajatan akbar dan halalbihalal alumni lintas generasi PMII Lampung di Aula FKIP Universitas Lampung, Minggu (19/4/2026).

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menilai kader PMII memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan. Ia mencontohkan kepercayaan pemerintah dengan menempatkan kader PMII di sejumlah posisi penting, termasuk di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menurutnya, peran tersebut menunjukkan kepercayaan terhadap integritas kader dalam mengelola sumber daya pembangunan daerah.

Lanjut, Wagub Jihan juga mendorong PMII untuk mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah melalui penguatan kolaborasi.

“Saya meminta pengawalan dari sahabat-sahabati PMII untuk menyukseskan program pembangunan. Dengan duduk bersama dan bergerak secara sinergis, persoalan daerah seperti kesehatan dan pembangunan desa,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wagub Jihan turut mengutip pemikiran Presiden Prabowo Subianto dalam buku Paradoks Indonesia mengenai empat pilar pembangunan daerah.

Pertama, visi berkelanjutan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan. Kedua, kemandirian ekonomi daerah. Ketiga, kepemimpinan efektif yang berpihak pada masyarakat bawah. Keempat, inovasi dan sinergi lintas sektor.

Wagub Jihan menyatakan optimistis dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan dukungan alumni PMII lintas generasi. Ia menilai dukungan tersebut menjadi kekuatan moral sekaligus intelektual dalam mengawal kebijakan daerah.

“Dukungan ini menjadi jaminan bahwa saya tidak berjalan sendiri. Ada gagasan dan gerakan sahabat-sahabati PMII yang terus mengiringi pembangunan Lampung,” ujarnya.

Acara tersebut menjadi momentum konsolidasi alumni PMII untuk memperkuat sinergi serta menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat.

 (*)

Read More

Rahmat Mirzani Djausal Menegaskan Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung Mempercepat Penanganan TBC

BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat penanganan dan eliminasi tuberkulosis (TBC). Hal itu disampaikan dalam acara Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, yang berlangsung di Aula Semergo, Pemkot Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi penguatan bagi daerah untuk melakukan aksi nyata dalam penemuan serta penatalaksanaan kasus TBC secara berkelanjutan.

“Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan bagi kami di daerah, khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk memperkuat komitmen dalam percepatan eliminasi TBC, terutama dalam penemuan kasus baru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Mirza menekankan bahwa TBC bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Penyakit menular ini dinilai dapat menurunkan produktivitas masyarakat dan menghambat pencapaian target pembangunan daerah. 

Ia juga mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai langkah strategis deteksi dini berbagai penyakit, seperti hipertensi dan diabetes. Program tersebut dinilai mampu mengurangi beban layanan rujukan di rumah sakit besar, termasuk RSUD Abdul Moeloek.

Menurutnya, saat ini RSUD Abdul Moeloek menerima hingga 700 rujukan per hari. Dengan optimalisasi layanan kesehatan di tingkat puskesmas, masyarakat diharapkan dapat tertangani lebih dini tanpa harus dirujuk ke rumah sakit provinsi.

Dari sisi kinerja, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Pada 2024, capaian SPM mencapai 103 persen dan meningkat menjadi 131 persen pada 2025. Sementara pada triwulan pertama 2026, capaian telah mencapai 19 persen.

Adapun tingkat keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat di Lampung tercatat 95 persen pada 2024 dan meningkat menjadi 98 persen pada 2025. Hingga triwulan pertama 2026, capaian pengobatan telah mencapai 81 persen.

Untuk itu, Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari kader kesehatan, komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk berkolaborasi dalam upaya eliminasi TBC.

“Syarat utama menuju Indonesia Emas 2045 adalah masyarakat yang sehat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan sinergi semua pihak dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan layanan kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benyamin Paulus Octavianus, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat penanggulangan TBC, khususnya di Provinsi Lampung. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp4,1 triliun untuk memperkuat infrastruktur medis dan mendukung kerja kader kesehatan.

Ia menyebutkan, penanganan TBC menjadi salah satu prioritas dalam program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

“Indonesia masih berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Karena itu, penanganannya tidak hanya kuratif, tetapi juga harus diperkuat dari sisi pencegahan,” ujarnya.

Di Kota Bandar Lampung, tercatat sekitar 4.300 kasus TBC pada tahun lalu. Untuk itu, pemerintah akan menerapkan strategi penemuan kasus secara aktif melalui program CKG yang menyasar anggota keluarga pasien.

“Jika ada 4.300 kasus, maka seluruh anggota keluarga di rumah tersebut harus diperiksa. Ini penting untuk memutus rantai penularan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi masyarakat yang tinggal serumah dengan pasien TBC, meski belum menunjukkan gejala.

Sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga lapangan, pemerintah akan memberikan insentif bulanan kepada 5.200 kader TBC di seluruh desa di Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penemuan kasus di tingkat akar rumput.

“Anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk pengadaan alat rontgen modern serta memastikan para kader mendapatkan dukungan yang memadai,” tambahnya.

Selain TBC, pemerintah pusat juga terus mengakselerasi penanganan stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan eliminasi penyakit menular secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana juga menegaskan kesiapan daerah menjalankan arahan pemerintah pusat dalam menekan angka TBC.

“Kami terus aktif melakukan sosialisasi kesehatan, termasuk TBC. Insyaallah angka TBC bisa ditekan, dan kami siap melaksanakan arahan pusat,” ujarnya.

Saat ini, Kota Bandar Lampung didukung 31 puskesmas, terdiri dari 15 puskesmas rawat jalan dan 16 rawat inap, ditambah 50 puskesmas pembantu serta 126 pos layanan kesehatan. (*)

Read More