Safari Ramadan FISIP Unila Pererat Silaturahmi Sivitas Akademika

Lampung - Universitas Lampung (Unila) Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di Aula Gedung A lantai satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Kamis (5/3/2026).

Keluarga besar FISIP bersama pimpinan universitas berkumpul dalam kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama.

Mengusung tema “Bersama Menggapai Berkah Ramadan, Mencari Ampunan dalam Kebahagiaan,” kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual di lingkungan sivitas akademika.

Kegiatan tersebut dihadiri Rektor Universitas Lampung Lusmeilia Afriani, Wakil Rektor Bidang Akademik Suripto Dwi Yuwono, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Habibullah Jimad, Ketua Senat Unila Herpratiwi, serta Dekan FISIP Unila Anna Gustina Zainal. Turut hadir pula jajaran pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.

Rangkaian acara diawali dengan pembacaan tilawah Alquran Surah Al-Baqarah ayat 183–185 yang dibacakan Jefri Syarif dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Tazkiatun Nafs dari Program Studi Sosiologi. Lantunan ayat suci tersebut mengingatkan kembali tentang makna puasa sebagai kewajiban sekaligus sarana meningkatkan ketakwaan.

Dalam sambutannya, Dekan FISIP Unila Anna Gustina Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia menilai Safari Ramadan menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan dan rasa kekeluargaan di lingkungan kampus.

Menurutnya, melalui kegiatan seperti ini hubungan antarsivitas akademika dapat semakin erat sehingga mendukung terciptanya lingkungan akademik yang harmonis dan produktif.

Sementara itu, Rektor Lusmeilia Afriani menegaskan Ramadan merupakan momentum spiritual yang sangat berharga untuk melakukan refleksi diri sekaligus memperkuat nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.

“Sebagai bagian dari sivitas akademika, kita memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan karakter, etika, dan moralitas yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan apresiasi kepada dosen FISIP Unila yang akan memasuki masa purnabakti, Sugiyanta, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasinya dalam dunia pendidikan di Unila.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi Unit Pengelola Zakat (UPZ) Unila yang disampaikan oleh Ani Agus Puspawati. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa UPZ akan merekrut relawan di lingkungan FISIP hingga tingkat jurusan dengan melibatkan dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.

Program UPZ tidak hanya berfokus pada penghimpunan zakat, tetapi juga memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran, di antaranya untuk bantuan pemotongan UKT, bantuan biaya hidup mahasiswa, hingga dukungan penyelesaian tugas akhir.

Menjelang waktu berbuka puasa, kegiatan diisi tausiah dan doa oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Sudarman. Dalam tausiahnya, ia mengajak seluruh hadirin memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah serta memohon ampunan kepada Allah SWT.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga sikap saling menghormati di tengah keberagaman yang ada di masyarakat.

“Perbedaan yang ada di Indonesia justru menjadi kekuatan untuk menjaga kebersamaan, kerukunan, persatuan, dan kesatuan,” tegasnya

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama dan buka puasa bersama. Suasana kebersamaan yang tercipta dalam kegiatan tersebut semakin mempererat tali silaturahmi antarsivitas akademika Universitas Lampung di bulan suci Ramadan. 

Read More

Membangun Masa Depan Lewat Kolaborasi, Heksahelix Jadi Napas Baru Lampung Selatan

KALIANDA - Pemandangan berbeda terlihat di Pendopo Agung, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan pada Selasa (3/3/2026) petang. 

Aura formal birokrasi mencair menjadi ruang diskusi yang hidup saat Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyambut hangat kedatangan para aktivis mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Lampung Selatan.

Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Ini adalah kelanjutan konkret dari aspirasi yang sempat disuarakan mahasiswa di jalanan beberapa pada 23 Februari 2026 lalu. Kini, teriakan di podium beralih menjadi adu gagasan di meja dialog dalam bingkai kolaborasi Heksahelix.

*LamSel ConNextion: Wadah Aspirasi Tanpa Sekat*

Dalam suasana yang partisipatif, Bupati Radityo Egi menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan ide-ide segar anak muda menguap begitu saja. 

Ia meresmikan dukungan penuh terhadap “LamSel ConNextion” sebuah platform strategis yang akan menjadi laboratorium ide, wadah diskusi, dan kompas bagi gerakan pemuda-mahasiswa di Lampung Selatan.

"Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan dengan 'single fighter'. Kita butuh energi pemuda. Mahasiswa bukan lagi sekadar pengawas dari luar, tapi mitra strategis yang duduk bersama kami merumuskan solusi," tegas Bupati Egi.

*Perspektif Akademisi: Lompatan Progresif Tata Kelola Daerah*

Diskusi yang berlangsung hangat ini dipandu oleh Naufal A. Caya, akademisi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tulang Bawang (UTB). 

Sebagai sosok yang juga menjabat Direktur Eksekutif SIGER Institute, Naufal menilai langkah Bupati Egi adalah sebuah terobosan komunikasi politik yang inklusif.

"Menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembangunan, bukan lagi objek adalah langkah yang sangat tepat. Model Heksahelix ini memberikan ruang setara bagi pemerintah dan pemuda untuk berkolaborasi secara produktif," ujar Naufal yang juga mantan aktivis mahasiswa ini.

Menurutnya, dialog ini merupakan momentum emas untuk menginstitusikan partisipasi anak muda dalam kebijakan publik. Ia menekankan bahwa ke depan, setiap kebijakan harus lahir dari proses yang didukung oleh:

- Riset dan Data yang akurat.

- Kepekaan Sosial terhadap kebutuhan masyarakat.

- Komunikasi Inklusif lintas sektor.

*Membangun Fondasi Berkelanjutan*

Pertemuan petang itu menjadi sinyal kuat bahwa Lampung Selatan sedang bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern. 

Dengan semangat Heksahelix, kolaborasi ini diharapkan mampu memicu inovasi di sektor ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas layanan publik.

"Ketika pemerintah membuka pintu dan pemuda menjawabnya dengan gagasan nyata, di situlah fondasi masa depan Lampung Selatan yang berkelanjutan sedang kita bangun," tutup Naufal optimis.

Kini, bola panas ada di tangan para pemuda dan pemerintah. Akankah sinergi ini melahirkan inovasi baru bagi Bumi Khagom Mufakat? Publik menanti aksi nyata dari LamSel ConNextion. (*)

Read More

Mirza–Jihan Hadiri Peluncuran Koran IJP dan Buku Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan

BANDAR LAMPUNG ---- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung dan Buku “1 Tahun Mirza–Jihan” di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026) sore. Kegiatan tersebut dirangkai dengan Diskusi Publik Edisi Khusus Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Agenda yang digagas IJP Lampung ini menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus momentum merekam capaian, tantangan, serta arah pembangunan Provinsi Lampung ke depan.

Ketua Pelaksana, Deni Kurniawan, menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur mencerminkan komitmen terhadap transparansi serta kedekatan dengan pers sebagai pilar demokrasi. Ia menjelaskan, peluncuran koran dan buku tersebut merupakan inisiatif IJP untuk menjembatani informasi pemerintah kepada masyarakat. Momentum Ramadan dipilih sebagai waktu yang tepat untuk memperkuat silaturahmi dan dialog konstruktif.

Menurut Deni, buku “1 Tahun Mirza–Jihan” disusun sebagai catatan perjalanan pemerintahan, meliputi akselerasi pembangunan di tengah keterbatasan fiskal, realisasi janji kampanye yang mulai dijalankan, serta tantangan anggaran yang dihadapi beserta langkah penanganannya.

“Buku ini dimaksudkan sebagai bentuk literasi politik bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa IJP mengundang akademisi dan pengamat untuk memberikan pandangan objektif, agar pemerintah tidak hanya mendengar laporan keberhasilan, tetapi juga masukan dan kritik sebagai bahan evaluasi ke depan.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa forum tersebut menjadi wahana saling mengingatkan dan menyelaraskan langkah pembangunan. Ia menyoroti mandat 82 persen suara yang diraihnya bersama Jihan Nurlela pada Pilkada sebagai amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan.

“Sebanyak 82 persen pemilih memiliki hak untuk mengetahui apa saja yang telah kami kerjakan dan tanggung jawab apa yang telah kami laksanakan. Angka ini menjadi beban moral sekaligus motivasi bagi kami setiap hari,” ujarnya.

Gubernur juga memaparkan kondisi fiskal saat awal masa jabatan pada Januari 2025. Ia mengungkapkan adanya utang kepada pihak ketiga sebesar Rp600 miliar dan utang kepada kabupaten sebesar Rp1,4 triliun, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dalam dua tahun terakhir, belanja APBD disebut mengalami penyusutan hampir Rp2 triliun.

“Ibarat menerima rumah dengan harapan besar, tetapi di dalamnya banyak yang harus dibenahi,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan tetap dilakukan melalui konsolidasi dan desk anggaran intensif bahkan sebelum pelantikan. Utang Rp600 miliar kepada pihak ketiga berhasil diselesaikan, sementara pembangunan infrastruktur jalan tetap berjalan dengan alokasi sekitar Rp400 miliar.

“Lampung bergerak bukan hanya dengan kas daerah, tetapi dengan energi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa menyampaikan bahwa peluncuran koran dan buku tersebut menjadi tonggak awal penguatan peran pers dalam mengawal pembangunan daerah.

Ia menegaskan, buku “1 Tahun Mirza–Jihan” tidak hanya memuat capaian, tetapi juga merekam tantangan yang dihadapi pemerintahan. Melalui Koran IJP, pihaknya berkomitmen menjadi jembatan informasi yang objektif.

“Jika ada kekurangan, kami ingatkan. Jika ada capaian, kami sampaikan hingga ke pelosok desa agar masyarakat mengetahui kerja pemimpinnya,” ujarnya.

Diskusi publik yang menjadi rangkaian acara berlangsung interaktif dengan menghadirkan pandangan akademisi, insan pers, dan masyarakat sebagai bagian dari evaluasi terbuka atas satu tahun perjalanan pemerintahan.

Acara ditutup dengan peluncuran simbolis Koran IJP Lampung dan Buku “1 Tahun Mirza–Jihan” sebagai dokumentasi perjalanan kepemimpinan serta komitmen menuju pembangunan Lampung yang lebih terarah dan berkelanjutan. Kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama seluruh tamu undangan. (Adpim)

Read More

Pemprov Lampung Beri Penghormatan Terakhir kepada Almarhum Kopda Marinir Muhammad Mahfudi

BANDARLAMPUNG --- Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Muhammad Firsada mewakili Gubernur Lampung hadir melayat ke rumah duka almarhum Kopda Marinir (Anm) Muhammad Mahfudi, anggota Korps Marinir TNI AL yang menjadi korban bencana longsor di wilayah Jawa Barat, Sabtu (28/02/2026).

Firsada menyampaikan belasungkawa dan penghormatan Pemerintah Provinsi Lampung kepada almarhum yang gugur dalam tugas. Dalam kesempatan tersebut, rombongan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan sekaligus memberikan dukungan moril agar tetap diberikan ketabahan dan kekuatan.

Jenazah almarhum sebelumnya disambut melalui upacara militer di Bandar Udara Radin Inten II. Prosesi penyambutan dilaksanakan secara militer dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung bersama unsur TNI dan Polri sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Pelaksanaan prosesi penyambutan jenazah di pimpin oleh Paslog Brigif 4 Mar/BS yang bertindak sebagai inspektur upacara penyambutan jenazah. 

Selanjutnya jenazah almarhum Kopda Marinir (Anm) Muhammad Mahfudi, dibawa ke rumah duka di Perumahan Griya Ellok, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandarlampung untuk disemayamkan sebelum dimakamkan secara militer di TPU Beringin Raya.

Kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung bersama unsur Forkopimda dalam prosesi penghormatan terakhir tersebut merupakan wujud kepedulian dan penghargaan atas pengabdian prajurit TNI kepada bangsa dan negara. (*)

Read More

Pelantikan Pejabat Pemprov Lampung, Langkah Perkuat Sistem Merit dan Pelayanan Publik

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan atas nama Gubernur Lampung melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (24/2/2026).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/592/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Selain itu, terdapat pula SK Gubernur Nomor 800.1.3.3/513/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan administrator.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Lampung menetapkan Mohammad Zimi Skil, S.E., M.M. sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Lampung. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Disperindag Provinsi Lampung.

Sementara itu, Hayudian Utomo, S.Sos., M.M. ditetapkan sebagai Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Kerja Sama, Pengawasan, dan Pembangunan Sumber Daya Industri pada Disperindag Provinsi Lampung.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekda Marindo Kurniawan, ditegaskan bahwa pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan secara transparan, objektif, dan kompetitif selama dua bulan. Proses tersebut telah mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Pelantikan ini adalah proses dari seleksi terbuka yang dilakukan selama dua bulan terakhir dan sudah menjadi keharusan untuk dilantik setelah rentang waktu yang telah ditentukan oleh persetujuan teknis BKN," ujar Sekda Marindo membacakan sambutan Gubernur.

Ia menegaskan, pejabat yang dilantik merupakan satu dari tiga nama terbaik hasil seleksi terbuka. Hal ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menegakkan sistem merit bagi aparatur sipil negara (ASN).

"Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak kinerja ASN sebagai pertimbangan utama dalam pengisian jabatan," ucapnya.

Secara khusus, Gubernur juga menyoroti peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Disperindag dinilai memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan daya saing industri, memperluas akses pasar, serta menjaga stabilitas perdagangan.

Oleh karenanya, Pejabat yang baru dilantik diminta mendorong hilirisasi industri, digitalisasi perdagangan, serta kelancaran distribusi barang. Selain itu, kerja sama perdagangan antarprovinsi juga perlu diperkuat guna memperluas pasar produk Lampung.

Pelantikan ini juga dikaitkan dengan visi pembangunan Provinsi Lampung, yakni "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut, menurut gubernur, menuntut kerja keras, kolaborasi, inovasi, dan integritas seluruh jajaran pemerintah daerah.

Menuju Indonesia Emas 2045, Pemprov Lampung menargetkan penguatan struktur ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing industri dan perdagangan, serta pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Gubernur menekankan tiga hal kepada pejabat yang dilantik, yakni bekerja dengan integritas dan loyalitas, membangun sinergi lintas perangkat daerah, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.

"Laksanakan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Tantangan pembangunan tidak bisa diselesaikan secara sektoral, tetapi harus melalui kolaborasi," demikian pesan Gubernur dalam sambutan tertulisnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Read More

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Ibu Purnama Wulan Sari Laksanakan Safari Ramadan

LAMPUNG TENGAH — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ibu Purnama Wulan Sari Mirza. melaksanakan Safari Ramadan di Masjid At-Taqwa, Kampung Onoharjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah, Senin (23/2/2026). 

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Safari Ramadhan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk bertemu langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi, serta memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran.

Menurut Gubernur Mirza, Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kekuatan utama Provinsi Lampung, khususnya di sektor pertanian. Komoditas padi, jagung, singkong, serta hasil perkebunan dan peternakan menjadi penopang kebutuhan daerah maupun nasional. Selain itu, pergerakan pelaku UMKM dan letak strategis wilayah di tengah provinsi memperkuat peran Lampung Tengah sebagai jalur utama perekonomian.

“Lampung Tengah selama ini menopang pembangunan Provinsi Lampung, kebutuhan daerah, dan juga nasional. Jika Lampung Tengah kuat, maka Lampung akan semakin kokoh,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan provinsi, termasuk ruas jalan di Lampung Tengah. Sebagai lumbung pangan nasional, infrastruktur jalan yang mantap dinilai menjadi kunci kelancaran distribusi hasil pertanian dan perputaran ekonomi masyarakat.

“Tahun ini, Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran hampir Rp300 miliar khusus untuk perbaikan jalan provinsi,” ujarnya.

Pada 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan jumlah Desa Mandiri dari 561 desa menjadi 591 desa atau bertambah 30 desa. Digitalisasi pelayanan desa juga terus didorong guna mempercepat administrasi, menertibkan data, dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat.

Di bidang kesehatan, pemerintah memprioritaskan penanganan stunting melalui penyediaan paket gizi tambahan bagi balita terindikasi stunting pada 2026. 

Gubernur juga mengapresiasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung Tengah yang telah mencapai 100 persen. Program nasional ini disebutnya telah memberikan manfaat besar bagi sekitar 2,7 juta anak di seluruh Provinsi Lampung setiap harinya.

Selain itu, cakupan Program Cek Kesehatan Gratis ditargetkan menjangkau 30 persen penduduk di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Pemerintah juga memperkuat peran puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan dengan mengedepankan deteksi dini penyakit.

Dalam aspek pembangunan spiritual, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada ratusan masjid, musala, TPA/TPQ, serta rumah ibadah lainnya di 15 kabupaten/kota. Insentif juga diberikan kepada guru ngaji, ustaz, pendeta, penjaga rumah ibadah, dan tokoh agama sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. Program wisata rohani lintas agama, fasilitasi jemaah haji, serta dukungan bagi tahfiz Al-Qur’an dan umrah turut menjadi bagian dari penguatan kehidupan keagamaan masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyampaikan bahwa Safari Ramadan merupakan kegiatan yang dinantikan masyarakat dan para ulama.

Ia berharap kunjungan tim Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan ukhuwah islamiyah serta memperkuat kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mirza bersama Ketua TP PKK Provinsi Lampung menyerahkan sejumlah bantuan, antara lain santunan kepada anak yatim, bantuan untuk masjid senilai Rp30 juta, serta bantuan Al-Qur’an.

Safari Ramadan ini diharapkan semakin mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat sinergi pembangunan menuju Lampung yang maju, religius, dan sejahtera. (Adpim)

[23/2, 20.37] +62 853-8227-3067: Pemprov Lampung Dukung Apel Siaga Kamtibmas Ramadan 1447 H di Polda Lampung, Perkuat Komitmen Bersama Jaga Keamanan dan Ketertiban Selama Bulan Suci hingga Idulfitri

LAMPUNG SELATAN — Gubernur Lampung menghadiri Apel Siaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam rangka menjaga situasi kondusif selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1447 H/2026 M, di Lapangan Apel Kantor Kepolisian Daerah Lampung, Senin (23/02/2026), Sore.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang dalam hal ini diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Achmad Saefulloh menghadiri apel siaga Kamtibmas di lingkungan Polda Lampung.

Kapolda Lampung Helfi Assegaf dalam arahannya menyampaikan bahwa apel siaga ini bertujuan memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa Polri bersama seluruh elemen bangsa siap menjaga kondusivitas wilayah selama Ramadan hingga Idulfitri.

“Hari ini kita melaksanakan Apel Siaga Kamtibmas sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Lampung. Seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, turut berperan aktif dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Helfi.

Kapolda menegaskan, komitmen pengamanan akan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai awal Ramadan hingga perayaan Idulfitri mendatang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengamanan tidak hanya berfokus pada patroli kepolisian, tetapi juga melibatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing melalui partisipasi aktif elemen masyarakat.

Selain organisasi kemasyarakatan (Ormas), pengamanan juga didukung oleh personel TNI, jajaran Pemerintah Daerah, serta tokoh masyarakat yang turut hadir dalam apel tersebut.

Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap langkah sinergis seluruh pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga umat Muslim dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan aman, nyaman, dan khusyuk. (*)

Read More

Pemprov Lampung Dorong Zona Integritas, Masyarakat Dapat Layanan Lebih Transparan dan Akuntabel

Lampung Selatan --- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Inspektorat Provinsi Lampung menjadi narasumber dalam Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang digelar di Aula GSG Presisi Polda Lampung, Senin (23/02/2026).

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) ini digelar oleh Kepolisian Daerah Lampung dalam upaya Reformasi Birokrasi untuk menciptakan instansi pemerintah yang bersih dari korupsi, melayani dengan baik, transparan dan akuntabel.

Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari strategi percepatan Reformasi Birokrasi nasional yang bertujuan mewujudkan instansi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

"Membangun Zona Integritas itu diawali dengan komitmen bersama, dimulai oleh pimpinan tertinggi. Ketika komitmen itu kuat, maka perubahan akan berjalan hingga ke seluruh jajaran," ujar Bayana.

Ia menjelaskan, predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah tujuan akhir semata, melainkan hasil dari proses perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan.

"Zona Integritas ini adalah akhir dari sebuah reformasi birokrasi yang kita harapkan menjadi wujud nyata komitmen menghadirkan pelayanan dengan petugas yang berintegritas," tegasnya.

Dalam paparannya, Bayana juga menekankan bahwa mekanisme penilaian pembangunan ZI dilakukan secara objektif dan berlapis.

"Penilaian itu tidak hanya dilakukan secara terbuka, tetapi juga bertingkat secara tertutup untuk memastikan apakah unit pelayanan benar-benar melaksanakan pelayanan dengan integritas," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak perlu menunggu kondisi yang sempurna.

"Walaupun belum sepenuhnya memenuhi syarat, kita mulai saja untuk mewujudkan Zona Integritas. Yang penting ada komitmen dan perbaikan yang dilakukan secara nyata," tambahnya.

Lebih lanjut, Inspektur memaparkan enam komponen pengungkit pembangunan ZI, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh komponen tersebut harus berjalan selaras untuk menghasilkan perubahan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Melalui kegiatan yang diselenggarakan Polda Lampung ini, diharapkan semangat pembangunan Zona Integritas semakin menguat, tidak hanya di lingkungan kepolisian tetapi juga di seluruh instansi pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)

Read More

Pemprov Lampung dan Polda Gelar Apel Siaga Kamtibmas, Jamin Keamanan Selama Ramadan hingga Idulfitri

Bandar Lampung — Gubernur Lampung menghadiri Apel Siaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dalam rangka menjaga situasi tetap kondusif selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1447 H/2026 M. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Apel Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, Senin (23/02/2026) sore.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, Achmad Saefulloh. Kehadiran perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung ini menjadi bentuk dukungan terhadap upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Kapolda Lampung, Helfi Assegaf, dalam arahannya menyampaikan bahwa apel siaga ini merupakan bentuk komitmen Polri bersama seluruh elemen bangsa dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah Lampung selama Ramadan hingga Idulfitri.

“Hari ini kita melaksanakan Apel Siaga Kamtibmas sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Lampung. Seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, turut berperan aktif dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” ujar Helfi.

Ia menegaskan bahwa komitmen pengamanan akan dilaksanakan selama satu bulan penuh, dimulai sejak awal Ramadan hingga perayaan Idulfitri. Pengamanan tidak hanya difokuskan pada patroli kepolisian, tetapi juga melalui kesiapsiagaan di masing-masing wilayah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Selain organisasi kemasyarakatan (Ormas), pengamanan juga didukung oleh personel TNI, jajaran Pemerintah Daerah, serta tokoh masyarakat yang turut hadir dalam apel tersebut. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman dan tertib selama bulan Ramadan.

Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap langkah sinergis seluruh pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, umat Muslim di Provinsi Lampung dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Read More

Hadiri Apel Siaga Kamtibmas, Kasrem 043/Gatam Ajak Generasi Muda Untuk Mengisi Bulan Suci Ramadhan Dengan Kegiatan Yang Positif dan Bermanfaat

Metro - Kepala Staf Korem (Kasrem) 043/Gatam Kolonel Inf Sumarlin Marzuki., S.E., M.Han., Senin (23/2/2026) menghadiri kegiatan Apel Siaga Kamtibmas dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas selama pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1447 H / 2026 M, yang di pimpin Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., M.H., bertempat di lapangan Apel Polda Lampung Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Apel Siaga Bulan Puasa 1447 H Tahun 2026 M merupakan langkah strategis Kepolisian Daerah Lampung dalam memastikan stabilitas kamtibmas selama Ramadan, sekaligus menjadi bagian penting dari manajemen operasional pengamanan guna menjamin masyarakat di Provinsi Lampung dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman, tertib, dan khusyuk.

Kapolda Lampung dalam sambutannya menyampaikan bahwa ramadhan bukan hanya momentum spiritual tahunan tapi juga periode perubahan pola aktivitas masyarakat yang berlangsung hampir sepanjang waktu dari sahur hingga malam hari. Perubahan aktivitas rutin tersebut secara langsung mempengaruhi dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat ketika aktivitas masyarakat berpindah waktu dan tempat maka potensi peluang kejahatan akan ikut menyesuaikan 

"Oleh karena itu kehadiran kita sebagai aparat keamanan menjadi faktor penentu ketika masyarakat beristirahat kita bekerja, ketika masyarakat beribadah kita menjaga, kita hadir sebagai pengawas yang efektif menutup setiap peluang gangguan keamanan dan memastikan romadhan berjalan dalam suasana aman tertib dan penuh kesuksesan, kita harus menguatkan tekad, menjadi benteng kedamaian bagi masyarakat yang merindukan ketenangan," terangnya.

Selanjutnya Kapolda juga menekankan kepada seluruh jajarannya untuk membuat penguatan intelijen dan only warning system, pantau pergerakan kelompok-kelompok yang berpotensi memicu intoleransi, lakukan pendekatan persuasif kepada tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Amankan simpul ekonomi dan logistik rakyat, kesejahteraan masyarakat merupakan pondasi utama stabilitas.

"Oleh karena itu pastikan keamanan pada pusat-pusat kegiatan ekonomi serta kelancaran jalur distribusi bahan pokok tetap terjaga jangan sampai terjadi hambatan pasokan yang dapat memicu kelangkaan dan berpotensi menimbulkan kecuali harga di pasar. Penguatan patroli di jam-jam kritis, tempatkan personil di titik-titik brand spot fokuskan kekuatan pada waktu ngabuburit antisipasi kemacetan dan gangguan di pasar serta sentra-sentral ekonomi, waktu tarawih pengamanan parkir masjid untuk mencegah curanmor, waktu sahur Ini adalah jam paling rawan lakukan patroli gabungan berskala besar untuk membubarkan potensi sahur on the road yang anarkis, "tegasnya.

Sebagai penutup Kapolda menekankan untuk memberikan pelayanan yang humanis, "Kedepankan pendekatan yang humanis dalam setiap pelaksanaan tugas, pahami bahwa masyarakat berada dalam kondisi fisik yang lebih sensitif sehingga diperlukan komunikasi yang empati dan prestasi dalam penanganan pelanggaran lalu lintas ringan utamakan langkah edukatif sebagai bagian dari strategi community polisi, tampilkan polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat sejalan dengan semangat transformasi menuju polri yang presisi,"pungkasnya.

Sementara itu Kasrem 043/Gatam dikesempatan tersebut menyampaikan bahwa apel siaga ini menunjukkan komitmen bersama seluruh aparat keamanan dan stakeholder terkait dalam menjaga Kamtibmas selama pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1447 H / 2026 M, dapat berlangsung dengan aman dan damai.

Selain itu Kolonel Inf Sumarlin Marzuki., S.E., M.Han., mengajak para generasi muda yang ada di Provinsi Lampung, untuk mengisi kegiatan di bulan suci Ramadhan tahun ini dengan berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang banyak.

"Jangan balap liar, ganti dengan kegiatan keagamaan yang lebih produktif dan bermanfaat,' tegasnya.

 

Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik Provinsi Lampung, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Kasdam XXI/RI, Kabagops Binda Lampung, Asintel Kejaksaan Tinggi Lampung, Danbrigif 4 Mar/BS, Danlanud PM Bunyamin, Dandenpomal Lanal Lampung, Kabid Penais Kemenag Provinsi Lampung, Ketua Harian MUI Lampung dan Para PJU Polda Lampung.

Read More

Sambut Ramadan 1447 H, Wali Kota Eva Dwiana Ajak Jajaran Tingkatkan Profesionalisme dan Pelayanan

BANDAR LAMPUNG – Eva Dwiana, memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kota Bandar Lampung. Rapat tersebut digelar sebagai upaya memperkuat sinergi dan memastikan optimalisasi kinerja pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Dwiana menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh jajaran yang hadir. Ia berharap momentum bulan suci Ramadan menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan, mempererat kebersamaan, serta menghadirkan ketenangan dan keberkahan bagi seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Bandar Lampung.

Pada kesempatan itu, Eva Dwiana menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah. Ia mengingatkan seluruh Kepala OPD dan camat agar tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing secara maksimal.

“Setiap perangkat daerah harus mampu bekerja secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi yang solid menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi momentum evaluasi dan penguatan komitmen bersama dalam menjalankan program kerja secara efektif dan terarah. Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat realisasi program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan adanya koordinasi yang intensif dan sinergi yang kuat antar jajaran, diharapkan roda pemerintahan di Kota Bandar Lampung dapat berjalan semakin optimal demi mewujudkan kota yang maju, nyaman, dan sejahtera.

Read More

Naik Status Jadi PPPK Paruh Waktu, Eva Dwiana Minta Guru Tingkatkan Kinerja

Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengajak para guru di Kota Tapis Berseri untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada ribuan guru dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di GSG Karya Bakti Pramuka Herman HN, Jumat (20/2/2026).

Dalam arahannya, Eva Dwiana yang akrab disapa Bunda menegaskan bahwa peran guru tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai moral, kedisiplinan, serta sikap positif kepada para siswa.

“Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakter. Nilai moral, disiplin, dan sikap yang baik harus ditanamkan agar potensi siswa dapat berkembang secara optimal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab dan kedisiplinan dalam bekerja. Menurutnya, status PPPK Paruh Waktu yang kini disandang para guru harus dijalankan dengan penuh komitmen.

“Jika kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka status PPPK Paruh Waktu dapat dievaluasi oleh pemerintah kota,” tegasnya.

Eva Dwiana menambahkan, peningkatan status menjadi PPPK Paruh Waktu harus menjadi motivasi bagi para guru untuk semakin profesional dalam menjalankan tugas serta memberikan layanan pendidikan terbaik kepada peserta didik.

Terkait kesejahteraan, ia menyampaikan bahwa guru PPPK Paruh Waktu akan menerima gaji sebesar Rp1,5 juta per bulan. Sementara itu, petugas kebersihan dan keamanan menerima Rp1 juta per bulan. Masa kontrak berlaku selama satu tahun dan pemerintah kota akan mengupayakan peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu.

“Insyaallah, pemerintah kota akan terus berupaya agar statusnya bisa meningkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Eva Dwiana juga mengajak seluruh guru di Kota Bandar Lampung untuk tetap kompak dan bersinergi demi keberhasilan siswa dan kemajuan sekolah.

“Insyaallah, kalau guru selalu kompak, pendidikan di Bandar Lampung akan semakin maju,” katanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Wilson Faisol, S.E., M.M., serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Eka Afriana, S.Pd., beserta jajaran.

Jika Anda ingin versi yang lebih singkat untuk rilis media online atau versi lebih panjang untuk media cetak, saya bisa sesuaikan kembali.

Read More

Wali Kota Eva Dwiana Tekankan Sinergi OPD dan Camat Demi Pelayanan Masyarakat Lebih Optimal

BANDAR LAMPUNG – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kota Bandar Lampung. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai upaya memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Bunda Eva itu mengawali arahannya dengan menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah kepada seluruh jajaran yang hadir. Ia berharap momentum bulan suci Ramadan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan, kedisiplinan, serta semangat pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H. Semoga bulan penuh berkah ini membawa ketenangan, keberkahan, serta memperkuat semangat kita semua dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di Kota Bandar Lampung,” ujar Eva Dwiana.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar perangkat daerah. Ia mengingatkan seluruh Kepala OPD dan Camat agar tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara maksimal, profesional, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, kinerja yang terkoordinasi dengan baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pembangunan di berbagai sektor.

“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, saya meminta seluruh OPD dan Camat untuk terus meningkatkan koordinasi, menjaga kekompakan, serta memastikan setiap program kerja berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, Eva Dwiana juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas, disiplin, dan komitmen dalam menjalankan amanah. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program dan kebijakan.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan roda pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui koordinasi yang solid, diharapkan seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, demi mewujudkan Kota Bandar Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Read More

Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Chinese New Year Eve Dinner 2026, Perkuat Harmoni Keberagaman di Bandar Lampung

Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menghadiri acara Chinese New Year Eve Dinner 2026 yang digelar di Gedung Graha Wangsa, Senin (16/2/2026).

Kehadiran Wali Kota dalam perayaan malam Tahun Baru Imlek tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap keberagaman serta pelestarian budaya di tengah masyarakat yang majemuk. Momentum ini juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi antarwarga, khususnya masyarakat Tionghoa di Kota Tapis Berseri.

Dalam sambutannya, Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen menjaga kerukunan, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.

“Perayaan seperti ini bukan hanya menjadi tradisi budaya, tetapi juga menjadi wadah memperkuat persaudaraan dan kebersamaan antarwarga. Bandar Lampung adalah rumah bagi semua,” ujarnya.

Acara Chinese New Year Eve Dinner 2026 berlangsung meriah dengan berbagai hiburan masyarakat yang menampilkan nuansa budaya Tionghoa, serta pembagian doorprize yang semakin menambah semarak suasana malam perayaan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota turut didampingi oleh jajaran pejabat Pemerintah Kota Bandar Lampung, di antaranya Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Baperida, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Bagian Kesra Kota Bandar Lampung.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama di Bandar Lampung semakin kokoh, sehingga tercipta suasana yang aman, damai, dan harmonis di tengah kehidupan masyarakat yang beragam.

Read More

DPRD Lampung Matangkan Pokir 2027, Pastikan Selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung melalui Sekretariat DPRD menggelar Sosialisasi Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang diinisiasi Bagian Aspirasi, Humas, dan Protokol tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi, Jumat (13/2/2026).

Sosialisasi menghadirkan perwakilan Bappeda Provinsi Lampung, yakni Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (PMPEP), Meydiandra Eka Putra, S.P., M.IP.

Kepala Bagian Aspirasi, Humas, dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Hendri Atmajaya, S.Sos., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada tenaga ahli, staf pendamping, dan koordinator anggota DPRD agar dapat mengawal serta menyampaikan Pokir anggota DPRD secara tepat dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2027.

Menurutnya, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang kemudian diolah menjadi rekomendasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Dalam konteks Provinsi Lampung, Pokir diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah. Dengan demikian, Pokir tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Hendri.

Ia menegaskan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar Pokir dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan. Dengan kolaborasi yang baik, fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Dalam pemaparannya, Meydiandra Eka Putra menjelaskan sejumlah kriteria usulan Pokir DPRD agar dapat diakomodasi dalam RKPD Tahun 2027. Usulan kegiatan harus sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dan tugas serta fungsi perangkat daerah, responsif terhadap isu strategis dan permasalahan mendesak, serta selaras dengan prioritas pembangunan tanpa terkonsentrasi pada satu sektor tertentu.

Ia juga memaparkan mekanisme validasi Pokir sesuai Pasal 78 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. DPRD menyampaikan Pokir melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, Bappeda menginventarisasi kamus usulan Pokir perangkat daerah guna memastikan kesesuaian dengan kewenangan dan prioritas pembangunan.

Tahapan berikutnya, Pokir divalidasi oleh perangkat daerah terkait dan mendapatkan persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum dimasukkan ke dalam dokumen RKPD.

Melalui mekanisme yang sistematis dan terintegrasi ini, diharapkan penyusunan Pokir DPRD Provinsi Lampung dapat lebih terarah, tepat sasaran, serta selaras dengan visi pembangunan daerah. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dalam program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung melalui Sekretariat DPRD menggelar Sosialisasi Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang diinisiasi Bagian Aspirasi, Humas, dan Protokol tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi, Jumat (13/2/2026).

Sosialisasi menghadirkan perwakilan Bappeda Provinsi Lampung, yakni Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (PMPEP), Meydiandra Eka Putra, S.P., M.IP.

Kepala Bagian Aspirasi, Humas, dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Hendri Atmajaya, S.Sos., M.H., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada tenaga ahli, staf pendamping, dan koordinator anggota DPRD agar dapat mengawal serta menyampaikan Pokir anggota DPRD secara tepat dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2027.

Menurutnya, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang kemudian diolah menjadi rekomendasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Dalam konteks Provinsi Lampung, Pokir diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah. Dengan demikian, Pokir tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Hendri.

Ia menegaskan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar Pokir dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan. Dengan kolaborasi yang baik, fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Dalam pemaparannya, Meydiandra Eka Putra menjelaskan sejumlah kriteria usulan Pokir DPRD agar dapat diakomodasi dalam RKPD Tahun 2027. Usulan kegiatan harus sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dan tugas serta fungsi perangkat daerah, responsif terhadap isu strategis dan permasalahan mendesak, serta selaras dengan prioritas pembangunan tanpa terkonsentrasi pada satu sektor tertentu.

Ia juga memaparkan mekanisme validasi Pokir sesuai Pasal 78 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. DPRD menyampaikan Pokir melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, Bappeda menginventarisasi kamus usulan Pokir perangkat daerah guna memastikan kesesuaian dengan kewenangan dan prioritas pembangunan.

Tahapan berikutnya, Pokir divalidasi oleh perangkat daerah terkait dan mendapatkan persetujuan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum dimasukkan ke dalam dokumen RKPD.

Melalui mekanisme yang sistematis dan terintegrasi ini, diharapkan penyusunan Pokir DPRD Provinsi Lampung dapat lebih terarah, tepat sasaran, serta selaras dengan visi pembangunan daerah. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dalam program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Read More

Ketua Komisi I DPRD Lampung Dukung Operasi Gaktib dan Yustisi TNI 2026 untuk Perkuat Disiplin dan Stabilitas Daerah

Bandar Lampung — Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., menghadiri Upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer TNI Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jumat (13/2/2026).

Upacara tersebut diselenggarakan oleh jajaran Polisi Militer TNI sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan operasi penegakan disiplin, ketertiban, serta kepatuhan hukum bagi prajurit TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya di wilayah Provinsi Lampung.

Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Pangdam, dengan Komandan Upacara dari jajaran Polisi Militer, serta diikuti pasukan gabungan yang terdiri dari Polisi Militer TNI AD, AL, AU, Provost, dan Propam Polda Lampung.

Dalam rangkaian upacara juga dilaksanakan penyematan tanda operasi kepada perwakilan pasukan, pembacaan tekad operasi, serta pemeriksaan pasukan sebagai simbol dimulainya Operasi Gaktib dan Yustisi Tahun 2026 yang menitikberatkan pada penegakan disiplin, kepatuhan hukum, dan profesionalitas aparat.

Kehadiran Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung merupakan wujud dukungan lembaga legislatif terhadap upaya penegakan hukum dan ketertiban di daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Diungkapkan Reza, pada hari yang sama pihaknya juga telah menghadiri rapat di DPRD Provinsi Lampung yang diundang oleh jajaran Kodam terkait pemaparan laporan penegakan hukum di wilayah komando serta pelaksanaan operasi yustisi oleh Polisi Militer. 

Menurutnya, rapat tersebut menjadi forum koordinasi strategis antara unsur legislatif dan aparat keamanan dalam memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan serta tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara DPRD, TNI, dan Polri sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas daerah. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan hukum diharapkan dapat berjalan efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Turut hadir dalam upacara tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, para pejabat TNI–Polri, pimpinan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.

Melalui pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer TNI TA 2026 ini diharapkan tercipta peningkatan disiplin, kepatuhan terhadap hukum, serta ketertiban di lingkungan prajurit dan aparatur, sehingga mampu mewujudkan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Provinsi Lampung guna mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan daerah.

Read More

Pemkot Bandar Lampung Lantik 112 Pejabat, Dorong Inovasi dan Percepatan Pembangunan

Lampung - Pemerintah Kota Bandar Lampung melantik 112 pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan pemerintah kota setempat, Jumat, 13 Februari 2026. Pelantikan yang berlangsung di Aula Semergou itu dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Deddy Amarullah.

Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 12 pejabat administrator, 82 pejabat pengawas, serta 17 kepala puskesmas. Selain itu, salah satu pejabat yang turut dilantik yakni Harris Surahya yang menjabat sebagai Direktur Bank Waway.

Dalam sambutannya, Deddy Amarullah menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar penyegaran organisasi, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Ia berpesan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar mampu menghadirkan inovasi di setiap unit kerja serta mengakselerasi pembangunan daerah. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung visi besar menjadikan Bandar Lampung sebagai kota yang maju, agamis, dan sejahtera.

“Selain penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja, juga untuk mendukung visi besar menjadikan Bandar Lampung sebagai kota yang maju, agamis, dan sejahtera,” ujarnya.

Deddy juga mengingatkan agar para pejabat menjadi teladan bagi staf dan rekan kerja, menjunjung tinggi integritas, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Ia menekankan pentingnya menjaga nama baik Pemerintah Kota Bandar Lampung di tengah tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin baik.

“Sekarang masyarakat membutuhkan pelayanan yang ramah, transparan, dan bebas pungli. Saya tidak ingin mendengar ada keluhan terkait birokrasi yang lambat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah program pembangunan tidak ditentukan oleh satu individu semata, melainkan oleh koordinasi dan kerja sama yang solid antarbidang maupun antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Deddy berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat memberikan kontribusi nyata di berbagai sektor strategis, mulai dari kebersihan kota, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui puskesmas, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan semakin solid dalam menjalankan roda pemerintahan serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan demi kesejahteraan masyarakat.

Read More

Berani Bersuara di Musrenbang, Tiga Siswa Satap 2 Kalianda Dapat Tabungan Pendidikan dari Bupati Egi

Kalianda- Keberanian tiga siswa SMPN Satu Atap (Satap) 2 Kalianda menyampaikan aspirasi langsung di forum resmi pemerintah berbuah apresiasi.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memberikan tabungan pendidikan sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka menyuarakan kebutuhan sekolah, khususnya terkait belum adanya perpustakaan dan kondisi jalan rusak menuju sekolah.

Ketiga siswa tersebut yakni Ridwan Saputra, putra Sahpri dan Asnawati; Putri Yanitasari, putri Kuswandi dan Dewi Haryati; serta Agil Jerfi Nugroho, putra Nurhadi dan Riyanti. 

Mereka menyampaikan aspirasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Kecamatan Kalianda yang digelar di Kantor Kecamatan Kalianda, Kamis (12/2/2026).

Aspirasi para pelajar ini langsung mendapat perhatian dari Bupati Egi. Penyampaian mereka dinilai istimewa karena dilakukan dalam tiga bahasa sekaligus, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Lampung, dan Bahasa Inggris.

Bupati Egi mengaku bangga melihat keberanian generasi muda Lampung Selatan yang berani berbicara di ruang publik dan forum pemerintahan. Ia menilai partisipasi pelajar menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan daerah.

“Jalannya rusak, nanti dicek dulu sama PU, jalan menuju SMPN Satap 2 Kalianda. Keren, saya senang melihat masyarakat Lampung Selatan sekarang ini. Nanti saya kasih tabungan pendidikan ya. Tolong diminta data-datanya, ini apresiasi karena berani berbicara dengan bahasa Inggris dan bahasa Lampung,” ujar Egi.

Selain memberikan apresiasi, Bupati Egi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut, khususnya terkait perbaikan infrastruktur jalan menuju sekolah dan pemenuhan fasilitas pendidikan yang masih terbatas.

Pemberian tabungan pendidikan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus berprestasi, berani menyampaikan gagasan secara santun, serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan sekitarnya.

Momentum ini juga menjadi gambaran meningkatnya ruang partisipasi masyarakat, termasuk kalangan pelajar, dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.  

Read More

Nuwa Dalom" Simbol Kebangsawanan dan Jejak Peradaban Adat Lampung Way Kanan

Way Kanan – “Nuwa Dalom” bukan sekadar rumah hunian biasa. Bangunan kayu bersejarah ini merupakan simbol peradaban dan nilai luhur adat budaya masyarakat Way Kanan, khususnya di Kampung Pakuan Ratu. Pada masanya, Nuwa Dalom menjadi lambang kebangsawanan serta cikal bakal terbentuknya kelompok masyarakat adat Buay Pemuka Pangeran Tua yang hingga kini masih menjaga garis silsilah dan tatanan adatnya.

Terletak di Kampung Pakuan Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Nuwa Dalom berdiri kokoh sebagai saksi bisu perjalanan sejarah. Struktur bangunan kayu yang masih mempertahankan bentuk aslinya mencerminkan kearifan lokal masyarakat Lampung tempo dulu, baik dari sisi arsitektur, tata ruang, maupun filosofi kehidupan yang melekat di dalamnya.

Secara geografis, keberadaan Nuwa Dalom juga memiliki makna yang sangat penting. Tepat di belakang rumah adat tersebut mengalir pertemuan dua arus sungai besar, yakni Way Besai dan Way Umpu. Pertemuan dua sungai inilah yang diyakini menjadi salah satu asal mula penamaan wilayah Way Kanan. Letaknya yang strategis pada masa lampau menjadikan tempat ini sebagai pusat aktivitas adat, sosial, dan pemerintahan tradisional.

Meski tidak diketahui secara pasti kapan rumah kayu ini dibangun, sejumlah ahli waris keturunan Dalom meyakini bangunan tersebut telah berdiri lebih dari 400 tahun. Keyakinan itu didasarkan pada cerita turun-temurun, catatan silsilah keluarga, serta sejarah lisan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Dahulu, Nuwa Dalom menjadi tempat tinggal anak keturunan keluarga Dalom sekaligus pusat pengambilan keputusan adat. Dari rumah inilah nilai-nilai kebangsawanan, kepemimpinan, dan tata krama adat ditanamkan kepada masyarakat.

Kini, rumah tersebut memang sudah tidak lagi ditempati sebagai hunian. Namun keberadaannya tetap dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab oleh para ahli waris bersama masyarakat sekitar. Mereka menyadari bahwa Nuwa Dalom bukan sekadar milik satu keluarga besar, melainkan simbol pemersatu seluruh masyarakat yang bernaung dalam adat Buay Pemuka Pangeran Tua.

Bagi masyarakat setempat, Nuwa Dalom adalah identitas. Ia adalah jejak sejarah yang tidak boleh hilang, sekaligus pengingat akan jati diri dan akar budaya yang harus terus dijaga di tengah arus modernisasi.

Melihat nilai sejarah, usia bangunan, serta perannya dalam perjalanan adat dan kebudayaan Lampung, masyarakat berharap pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung, dapat segera menetapkan Nuwa Dalom sebagai salah satu bangunan cagar budaya di Provinsi Lampung.

Penetapan tersebut dinilai penting agar keberadaan Nuwa Dalom mendapat perlindungan hukum, perhatian dalam hal pelestarian, serta dukungan anggaran untuk perawatan jangka panjang. Dengan demikian, warisan leluhur ini tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi juga dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian dari kebanggaan daerah.

Harapannya, Nuwa Dalom tetap berdiri kokoh, bukan hanya sebagai bangunan kayu berusia ratusan tahun, tetapi sebagai simbol hidup peradaban adat Way Kanan yang terus menyala sepanjang zaman.

Read More

Ketua DPRD Lampung Tegaskan LHP BPK Instrumen Strategis Perkuat Integritas Pemerintahan

Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, SE, MBA, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung.

Kegiatan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).

Acara ini turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, ST, MT, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran BPK RI Perwakilan Lampung, direksi dan komisaris BUMD, serta para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, A. Giri Akbar menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK merupakan instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Menurutnya, DPRD memandang LHP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pijakan penting untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa setiap rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, tidak berhenti pada pemenuhan formalitas, tetapi diarahkan pada perbaikan sistem, peningkatan kinerja, dan pencegahan risiko berulang,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai isu fundamental dan strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, pengendalian inflasi daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan dan program ketahanan pangan harus dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan berpihak kepada petani melalui dukungan sarana produksi, kepastian harga, penguatan penyuluhan, serta jaminan keberlanjutan usaha tani.

Selain itu, Ketua DPRD menekankan peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah yang dibiayai dan didukung oleh keuangan publik. Karena itu, BUMD wajib dikelola secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, transparansi, akuntabilitas, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

A. Giri Akbar juga menyatakan komitmen DPRD Provinsi Lampung untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan, mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta memastikan program pembangunan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Menutup sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

Ia berharap LHP yang diserahkan dapat menjadi landasan kuat bagi perbaikan kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPK, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan.

Read More

Wakil Bupati Lampung Barat Lantik 2 Camat dan 1 Sekcam

Lampung Barat – Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat, Selasa (10/02/2026).

Pelantikan ini dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Lampung Barat. Prosesi pelantikan ditandai dengan penandatanganan berita acara pelantikan sebagai bentuk pengesahan jabatan.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/14/KPTS/IV.05/2026 yang ditetapkan pada 9 Februari 2026.

Adapun pejabat administrator yang dilantik, yakni Heptanius Hidayat, S.P sebagai Camat Sekincau Kabupaten Lampung Barat, Reza Pahlevi, ST, M.M sebagai Camat Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, serta Sulistiani, SE sebagai Sekretaris Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menyampaikan bahwa pelantikan pejabat bukan hanya sekadar seremonial atau pengisian jabatan.

Menurutnya, pelantikan merupakan momen penting untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat berjalan dengan baik, efektif, dan profesional, serta mampu menjawab tantangan pemerintahan yang semakin kompleks.

Ia juga menegaskan bahwa pelantikan atau rotasi jabatan dalam organisasi pemerintahan merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari pembinaan karier aparatur dan upaya peningkatan kinerja organisasi.

"Pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini tengah berupaya menyelesaikan berbagai program prioritas, salah satunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk itu, dibutuhkan pejabat yang kompeten dan berdedikasi," ujar Wakil Bupati.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Wakil Bupati meminta agar segera bekerja, melakukan konsolidasi internal, memahami tantangan di lingkungan kerja masing-masing, serta mampu menciptakan terobosan yang kreatif dan inovatif yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Di akhir sambutannya, Drs. Mad Hasnurin mengucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada atasan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Semoga saudara-saudari dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Lampung Barat" Harapnya. 

"Mari kita terus bersinergi, berkolaborasi, dan berinovasi demi terwujudnya Lampung Barat Hebat dan Setia," pungkasnya. (Red)

Read More