Media Gathering Brigif 4 Marinir/BS 2026: Satu Visi Mengabdi untuk Negeri, Perkuat Sinergi TNI dan Pers

LAMPUNG – Brigade Infanteri 4 Marinir/BS menggelar Media Gathering Tahun 2026 dengan mengusung tema “Satu Visi, Mengabdi untuk Negeri”.

Kegiatan yang mempertemukan jajaran Brigif 4 Marinir/BS dengan insan pers tersebut berlangsung di Markas Brigade Infanteri 4 Marinir/BS, Piabung,Selasa (21/7/2026).

Kegiatan Media Gathering diisi dengan berbagai rangkaian acara, salah satunya lomba menembak yang diikuti oleh para peserta. Selain menjadi sarana silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkenalkan lebih dekat lingkungan dan aktivitas prajurit Brigif 4 Marinir/BS kepada insan media.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta membangun komunikasi dan sinergi antara TNI, khususnya Brigif 4 Marinir/BS, dengan para wartawan dan media di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Danbrigif 4 Marinir/BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo. menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh insan media yang telah meluangkan waktu untuk hadir di Piabung.

Menurutnya, antusiasme para jurnalis yang hadir merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi keluarga besar Brigif 4 Marinir/BS.

“Saya sangat bangga, sangat tersanjung dan terhormat rekan-rekan media bersedia melangkahkan kaki dan hadir di tengah-tengah kami di Piabung, di sarang petarung prajurit Harimau Sumatera,” ujarnya.

Ia menilai, tema “Satu Visi, Mengabdi untuk Negeri” memiliki makna penting dalam membangun kolaborasi antara TNI dan media. Menurutnya, insan pers juga memiliki peran strategis dalam mengabdi kepada bangsa dan negara melalui profesionalisme jurnalistik dan fungsi kontrol sosial.

“Teman-teman media juga mengabdi dari sisi profesionalisme, mengabdi kepada negeri dari sisi kontrol sosial yang ada di masyarakat, termasuk pengawasan terhadap pemerintahan sipil, kegiatan sosial, maupun kegiatan yang dilakukan oleh TNI dan Polri,” katanya.

Kanang juga menjelaskan visi yang ingin dibangun di lingkungan Brigif 4 Marinir/BS, yakni membentuk prajurit dengan karakter “jawara yang wangi”, yaitu prajurit yang memiliki keberanian dan ketangguhan, namun tetap mengedepankan sikap ramah, humanis, serta dekat dengan masyarakat.

Menurutnya, keberanian seorang prajurit harus berjalan beriringan dengan sikap ramah terhadap sesama, masyarakat, lingkungan, termasuk kepada insan media.

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat sejumlah nilai yang menjadi landasan, yakni jujur, adil, berwibawa, amanah, religius, dan akuntabel.

“Jujur, berani mengatakan apa adanya. Kemudian adil, berwibawa, amanah, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan atau religius, dan yang terakhir adalah akuntabilitas,” jelasnya.

Ia berharap nilai-nilai tersebut dapat menjadi fondasi dalam membangun Brigif 4 Marinir/BS yang semakin profesional, humanis, serta semakin dekat dengan masyarakat.

Lebih jauh, Kanang menekankan pentingnya keterbukaan dan komunikasi yang baik dengan media. Menurutnya, hubungan yang kuat antara TNI dan insan pers harus dibangun melalui interaksi dan silaturahmi yang berkelanjutan.

“Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana teman-teman mau tahu Brigif 4 kalau kami sendiri tidak mau mendekat. Karena itu, mindset-nya harus kita balik. Kami yang berusaha mendekat kepada teman-teman media,” ungkapnya.

Read More

Pemprov Lampung Perkuat Transparasi dan Akuntabilitas Lewat Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan prioritas utama guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tertib, terbuka, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/7/2026) 

Rapat ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 320 ayat 1 dan ayat 2 yang mewajibkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. 

Pada forum paripurna tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memaparkan secara garis besar Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerah : Tercatat realisasi sebesar Rp. 6,713 Triliun atau 86,70% dari total target anggaran sebesar Rp. 7,743 Triliun.

Belanja dan Transfer Daerah : Terealisasi sebesar Rp. 6,685 Triliun atau 85,57% dari total anggaran belanja sebesar Rp. 7,813 Triliun.

Penerimaan Pembiayaan : Terealisasi sebesar Rp. 69,897 Miliar yang bersumber dari SiLPA tahun 2024.

Selisih dari hasil pembandingan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan neto ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 98,278 Miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Dana tersebut akan difungsikan sebagai salah satu pos pembiayaan penting untuk mendukung APBD tahun selanjutnya.

"Dan angka-angka tersebut, Bapak Ibu sekalian, menjadi pijakan kita bersama tentunya untuk memastikan setiap rupiah dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Lampung" tegas Wakil Gubernur.

Langkah akuntabilitas ini juga diperkuat dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Provinsi Lampung pada tanggal 12 Juni 2026 yang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"Berkat usaha dan kesungguhan kita bersama untuk memenuhi regulasi, syukur alhamdulillah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian," jelas Wakil Gubernur.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan para pemangku kepentingan yang terus menjaga integritas dalam setiap langkah. Melalui pencapaian ini, Provinsi Lampung berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Prestasi ini menjadi momentum strategis untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta merupakan sebuah kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

"Semoga semangat dan kegigihan seluruh pihak terus terjalin untuk mendorong Provinsi Lampung menjadi maju, andal, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Karena kemajuan Lampung hanya akan terwujud melalui kerja sama dan kerja nyata dari seluruh elemen," ujar Wakil Gubernur menutup laporannya.

Rapat Paripurna diakhiri dengan prosesi penyerahan draf Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dari pihak eksekutif kepada pimpinan legislatif. Adapun tahapan berikutnya akan digelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi - Fraksi yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2026. (*)

Read More

Wagub Jihan dampingi Wamen Perindustrian Faisol Riza tinjau lokasi Calon Balai Diklat Industri

Lampung Selatan -- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dampingi Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza tinjau lokasi Calon Balai Diklat Industri (BDI) yang berlokasi di Kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (16/7/2026).

Peninjauan ini sebagai dukungan Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza terhadap rencana pembangunan Calon Balai Diklat Industri (BDI).

Peninjauan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam memastikan kesiapan lahan serta mendukung perencanaan pembangunan sarana pelatihan industri yang representatif. Pemprov Lampung telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare untuk proyek strategis ini.

Balai Diklat Industri (BDI) diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang industri, sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Provinsi Lampung.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap SDM industri yang kompeten dan tersertifikasi memang terus meningkat seiring pertumbuhan sektor industri di berbagai daerah.

Ia menyampaikan bahwasannya Balai Diklat Industri ini adalah bentuk komitmen dari Pemerintahan Provinsi Lampung untuk mendukung industrialisasi dan hilirisasi yang ada di Provinsi Lampung. "Ini merupakan komitmen besar dari Provinsi Pemerintahan Provinsi Lampung. Tentu kami menyambut dengan tangan terbuka kerja sama yang akan dilakukan ini, menjadi pintu yang lebih besar lagi buat kemajuan industri yang ada di Lampung," ujarnya.

Wamen Perindustrian Faisol berharap BDI dapat menjadi pusat pengembangan SDM dan mendorong kualitas tenaga kerja di Lampung.

Terkait rencana pembangunan BDI, Wagub Jihan menyampaikan bahwa Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sangat mendukung rencana pembangunan ini.

"Pak Gubernur sangat mendukung rencana ini, dengan harapan dapat menguatkan daya saing industri di Lampung, khususnya melalui pembangunan SDM industri yang terstruktur dan tersertifikasi," ujarnya.

Read More

Paripurna DPRD Lampung Awali Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2025

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Kamis (16/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar didampingi Wakil Ketua II Ismet Roni, Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal. Hadir pula Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran Forkopimda, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam nota pengantarnya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan bahwa penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Jihan menjelaskan, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp6,713 triliun atau 86,70 persen dari target sebesar Rp7,743 triliun. Sementara itu, realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp6,685 triliun atau 85,57 persen dari total anggaran sebesar Rp7,813 triliun.

Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp69,897 miliar, yang seluruhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan netto tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mencatat SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp98,278 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan itu, Jihan juga mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu terus diperbaiki dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Kami menyadari masih terdapat berbagai kelemahan yang harus dibenahi. Dengan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, kami optimistis pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Lampung," ujarnya.

Usai penyampaian nota pengantar, dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 secara resmi diserahkan kepada DPRD Provinsi Lampung. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas oleh fraksi-fraksi DPRD sesuai mekanisme dan tahapan pembicaraan tingkat berikutnya sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Read More

DPRD Lampung Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi dengan Polri

Lampung Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Mapolda Lampung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (1/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, DPRD Provinsi Lampung diwakili oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, H. Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., bersama Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, H. Edward Rasyid, S.E.

Kehadiran jajaran DPRD menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi kelembagaan antara DPRD dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komitmen tersebut sejalan dengan fungsi DPRD dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Lampung.

Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti jajaran Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur TNI, pemerintah daerah, instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat.

Rangkaian kegiatan meliputi pemeriksaan pasukan, penghormatan kepada Pataka Polda Lampung Wira Bhakti Ruwa Jurai, pembacaan Tri Brata, penganugerahan tanda kehormatan kepada personel Polri berprestasi, amanat Inspektur Upacara, parade dan defile pasukan, hingga penyerahan penghargaan kepada personel yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas.

Usai mengikuti upacara, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, H. Garinca Reza Pahlevi, menyampaikan apresiasi atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kami hadir mewakili DPRD Provinsi Lampung pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Kami berharap Polri terus menjadi institusi yang semakin profesional, mengedepankan prinsip Presisi, serta semakin dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik. Sinergi antara DPRD dan Polri harus terus diperkuat demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Provinsi Lampung," ujarnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, H. Edward Rasyid, turut menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapannya kepada Polri.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin baik, semakin dicintai masyarakat, serta senantiasa memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan terbaik kepada seluruh masyarakat. Salam Presisi," katanya.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 tersebut menjadi bukti komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam mendukung terjalinnya hubungan kelembagaan yang harmonis dengan Polri. Sinergi yang terus terbangun diharapkan mampu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, penegakan hukum yang berkeadilan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan menuju Lampung Maju dan Indonesia Emas.

Read More

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Perkuat Sinergi Bersama Pemprov Bengkulu

Bengkulu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, dengan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, di Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (1/7).

Dalam audiensi tersebut, Sigit didampingi Kepala KPP Pratama Bengkulu Satu Raden Rara Endah Padminingrum, Kepala KPP Pratama Bengkulu Dua Agus Pramono, Kepala KPP Pratama Curup Imam Kasro'i, Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Edy Prayitno, serta Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Nadia Riasari Wisatayanti.

Pada kesempatan tersebut, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung memaparkan perkembangan penerimaan pajak di Provinsi Bengkulu. Hingga 29 Juni 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1,09 triliun atau 38,38 persen dari target penerimaan tahun 2026 sebesar Rp2,86 triliun. Capaian tersebut menunjukkan perlunya dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Provinsi Bengkulu.

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung juga menyampaikan bahwa target penerimaan pajak Provinsi Bengkulu sebesar Rp2,86 triliun setara dengan sekitar 34,25 persen dari alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diterima Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 sebesar Rp8,35 triliun. Data tersebut menunjukkan pentingnya peran penerimaan pajak dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam audiensi tersebut, Sigit Danang Joyo menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen utama pembiayaan pembangunan yang keberhasilannya memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Pajak itu instrumen utama pembiayaan pembangunan, jadi sinergi yang kuat antara DJP dan Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan sekaligus mendukung pembangunan daerah Bengkulu yang berkelanjutan," ujar Sigit.

Selain membahas perkembangan penerimaan pajak, Sigit juga menyampaikan harapan agar Gubernur Bengkulu berkenan menjadi keynote speaker pada Tax Gathering Provinsi Bengkulu yang direncanakan akan diselenggarakan pada 29 Juli 2026.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan otoritas perpajakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan kepatuhan perpajakan.

Pada kesempatan yang sama, Sigit memaparkan potensi ekonomi Provinsi Bengkulu yang dapat terus dioptimalkan sebagai basis penerimaan pajak, antara lain sektor industri pengolahan, administrasi pemerintahan, perdagangan besar dan eceran, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, serta aktivitas keuangan dan asuransi.

Audiensi tersebut juga membahas tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Provinsi Bengkulu yang telah mencapai 87,19 persen. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung berharap capaian tersebut terus meningkat melalui penguatan edukasi perpajakan, peningkatan kualitas layanan, serta dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam membangun budaya kepatuhan pajak.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk terus memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan.

" Pemerintah Provinsi Bengkulu siap mendukung berbagai upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan, karena pada akhirnya manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik di Bengkulu," ujar Helmi.

Helmi juga menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Tax Gathering Provinsi Bengkulu sebagai forum yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan otoritas perpajakan untuk membangun komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Audiensi ini menjadi bagian dari komitmen bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung serta Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk terus memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Bengkulu.

Read More

Rakor Pembangunan Lampung 2026: Pesibar Siap Perkuat Sinergi Demi Percepatan Kesejahteraan Masyarakat

Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).

Kabupaten Pesisir Barat diwakili langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.K.M., S.H., M.M., didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pesisir Barat.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Kegiatan ini turut dihadiri para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda/Baperida, dan Kepala BKAD se-Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Gubernur Lampung menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terintegrasi, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah memerlukan kerja sama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan guna memastikan setiap program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Gubernur juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2026 harus difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan infrastruktur, pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat. Seluruh program pembangunan diharapkan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun visi pembangunan Provinsi Lampung.

Pada sesi pemaparan, Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 yang mencakup strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan konektivitas wilayah, optimalisasi pendapatan daerah, serta sinkronisasi program prioritas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, dibahas pula upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sebagai fondasi percepatan pembangunan di seluruh wilayah Lampung.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa Rakor Pembangunan Daerah merupakan forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyelaraskan langkah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Usai mengikuti kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk mendukung serta menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung.

"Rakor ini sangat penting sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung guna memastikan program pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Sekda Pesisir Barat.

Menurutnya, berbagai arahan dan kebijakan yang disampaikan dalam rakor tersebut akan menjadi referensi penting dalam penyusunan program, perencanaan, dan penganggaran daerah. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendukung percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui keikutsertaan dalam Rakor Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap terjalin koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga mampu mendorong pembangunan yang merata, berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing daerah demi terwujudnya kemajuan Lampung dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Read More

Dedi Irawan: Hari Jadi ke-13 Jadi Semangat Baru Membangun Pesisir Barat yang Maju

PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Pesisir Barat Ke-13, di Lapangan Merdeka Labuhan Jukung Kecamatan Pesisir Tengah beberapa waktu lalu, Rabu (22/04/2026).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan, Pembaca Sejarah Kabupaten Pesisir Barat, Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, S.M., Pembaca UUD 1945, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Armen Qodar, S.P., M.M. Sementara itu bertindak sebagai Perwira Upacara, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Pesibar, Ir. Armand Achyuni, dan Komandan Upacara, Kepala Bapperida Pesibar, Drs. Gunawan, M.Si, juga diikuti oleh peserta Upacara dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI/Polri, Peratin Se-Kecamatan, pelajar tingkat SMP dan SMA Pesisir Tengah.

Turut hadir mengukuti upacara tersebut, Wakil Bupati Pesibar, Irawan Topani, S.H., M.Kn., Staf Ahli Bupati, para Asisten, Ketua TP-PKK Pesibar, Dian Hardiyanti Dedi, S.ST., M.M., Ketua I TP-PKK Pesibar, Dea Derika Topani, S.H., M.Kn., Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP), Elizawati Zadmiko, S.Sos., perwakilan 16 Sai Batin Marga Pesibar, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan seluruh tamu undangan.

Dalam amanat Inspektur Upacara Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan menyampaikan, Perjalanan 13 tahun Kabupaten Pesisir Barat adalah perjalanan yang penuh makna. Bukan hanya tentang waktu yang telah berlalu, namun tentang sebuah perjuangan panjang yang dibangun dari semangat, pengorbanan, dan harapan besar seluruh masyarakat.

"Berbagai capaian telah kita raih, namun kita juga menyadari masih banyak tantangan yang harus kita hadapi bersama. Semua ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Daerah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Pada peringatan hari jadi ke-13 ini, kita mengangkat tema “Optimalisasi Potensi Daerah Menuju Pesisir Barat Yang Unggul".
Tema ini menegaskan komitmen kita untuk terus menggali, mengelola, dan memaksimalkan seluruh potensi yang kita milik baik di sektor pariwisata, perikanan, pertanian, maupun sumber daya manusia sebagai langkah nyata menuju terwujudnya, Kabupaten Pesisir Barat yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan.

"Dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, kita dituntut untuk semakin bijak dalam mengelola sumber daya. Oleh karena itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat. Kita harus berjalan beriringan, saling mendukung, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya," pintanya.

Selain itu, kita juga harus terus berinovasi dalam menghadapi perubahan zaman. Pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengembangan potensi daerah harus dilakukan dengan langkah yang cepat, tepat, dan terukur.

"Pencapaian yang telah kita raih hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar. Masih banyak harapan masyarakat yang harus kita wujudkan.
Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-13 ini sebagai semangat baru untuk melangkah lebih maju, bekerja lebih keras, dan memberikan pengabdian terbaik bagi Kabupaten Pesisir Barat," pungkasnya.

Di akhir amanatnya, tak luput beliau mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Barat. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap ikhtiar dan langkah kita.

Usai berlangsungnya upacara peringatan HUT Bupati dan Wakil Bupati Pesibar bersama jajaran Pejabat dan Forkopimda, serta tamu undangan melanjutkan kegiatan ramah tamah di Lobi Utama Teluk Stabas, Gedung Marga Sai Batin Lantai 1 Kompleks Perkantoran Pemkab Pesibar.

Read More

BI Lampung Luncurkan QRIS TAP di SMART BRT ITERA, Tandai Kick-Off SIGER Fest 2026

Bandar Lampung – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung resmi meluncurkan layanan QRIS TAP pada SMART BRT ITERA sekaligus menggelar Kick-Off SIGER Fest 2026 di Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rabu (18/6/2026).

 Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif serta berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Kick-Off SIGER Fest 2026 dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, Rektor Institut Teknologi Sumatera, I Nyoman Pugeg Aryantha, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amarullah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto, mengatakan bahwa transformasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang adaptif dan berdaya saing. Hingga April 2026, jumlah merchant QRIS di Lampung telah mencapai 889 ribu merchant, dengan nilai transaksi sebesar Rp1,87 triliun dan volume transaksi mencapai 22,4 juta transaksi.

“Capaian ini menunjukkan semakin tingginya penerimaan masyarakat terhadap pembayaran digital sekaligus menguatkan fondasi ekonomi dan keuangan digital di Provinsi Lampung,” ujarnya.

SIGER Fest 2026 merupakan kelanjutan dari keberhasilan penyelenggaraan SIGER Fest tahun sebelumnya yang berhasil menarik lebih dari 10 ribu pengunjung dengan nilai transaksi mencapai Rp650 juta. Tahun ini, kegiatan tersebut kembali menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, UMKM, penyedia jasa pembayaran, komunitas, dan media untuk memperluas literasi serta akseptasi pembayaran digital.

Dalam kesempatan tersebut, BI Lampung bersama ITERA juga meluncurkan implementasi QRIS TAP pada layanan SMART BRT ITERA. Teknologi berbasis Near Field Communication (NFC) ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi cukup dengan menempelkan perangkat yang mendukung fitur NFC, sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan praktis.

Implementasi QRIS TAP di sektor transportasi publik diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus memperluas penggunaan transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain fokus pada digitalisasi transaksi, SIGER Fest 2026 juga mengusung nilai sosial melalui program wakaf produktif. Sebagian biaya pendaftaran peserta dari sejumlah rangkaian kegiatan akan disalurkan untuk pembangunan sumur bor di lahan pertanian Kabupaten Mesuji guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Rangkaian SIGER Fest 2026 juga akan diisi berbagai kegiatan, mulai dari digitalisasi bantuan sosial di Kota Metro, edukasi keamanan transaksi digital dan perlindungan konsumen, festival kuliner UMKM, apresiasi Program Unggulan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), hingga berbagai kegiatan olahraga dan komunitas yang menyasar generasi muda.

Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, SIGER Fest 2026 diharapkan mampu memperkuat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, transportasi, UMKM, perlindungan sosial, hingga pertanian.

Upaya tersebut diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Read More

E-Learning ASN Berintegritas Resmi Diluncurkan, Pemkab Pesisir Barat Ambil Bagian

PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat mengikuti Peluncuran Nasional Program E-Learning Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Batu Gughi, Gedung Marga Sai Batin, Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Rabu (17/06/2026).

Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P. Turut hadir Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Dra. Henny Yulistiani, M.M., Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat, Unzir, S.P., serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Peluncuran nasional Program E-Learning ASN Berintegritas merupakan salah satu inisiatif strategis KPK dalam memperkuat budaya integritas di kalangan Aparatur Sipil Negara di seluruh Indonesia. Program ini dirancang sebagai platform pembelajaran digital yang interaktif dan mudah diakses, sehingga ASN dapat mempelajari berbagai materi terkait pencegahan korupsi, etika pemerintahan, tata kelola yang baik, serta penguatan nilai-nilai integritas secara mandiri dan berkelanjutan.

Melalui program tersebut, diharapkan seluruh ASN dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran antikorupsi, sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Dengan demikian, akan tercipta birokrasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Mewakili Bupati Pesisir Barat, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terhadap implementasi Program E-Learning ASN Berintegritas.

“Integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas serta pemahaman ASN mengenai nilai-nilai integritas harus terus diperkuat agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keikutsertaan Pemkab Pesisir Barat dalam peluncuran nasional ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berintegritas.

Melalui program e-learning tersebut, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pesisir Barat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran guna meningkatkan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme.

Dengan penguatan integritas yang berkelanjutan, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta semakin dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Read More

HUT ke-344 Bandar Lampung, Semangat Gotong Royong Ditekankan untuk Percepat Pembangunan

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung sebagai pengingat bahwa pembangunan merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk mewujudkan kota yang maju, nyaman dihuni, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka memperingati HUT ke-344 Kota Bandar Lampung di Ruang Sidang DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu (17/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung atas usia kota yang telah mencapai 344 tahun.

"Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-344 kepada Kota Bandar Lampung. Semoga di usia yang semakin matang, Bandar Lampung terus tumbuh sebagai kota yang maju, nyaman dihuni, dan mampu menjawab segala tantangan zaman," ucapnya.

Menurut Gubernur, Bandar Lampung saat ini telah berkembang menjadi wajah sekaligus simbol kemajuan Provinsi Lampung. Sebagai ibu kota provinsi, Bandar Lampung dikenal sebagai salah satu tujuan wisata unggulan, pusat kuliner, serta kota yang memiliki masyarakat ramah, toleran, dan damai.

"Kota Bandar Lampung telah menjadi wajah, telah menjadi simbol, telah mewujud menjadi simbol kemajuan Provinsi Lampung. Bandar Lampung telah berhasil menjadi ciri, membawa nama Provinsi Lampung semakin baik di kancah nasional," ujarnya.

Namun demikian, Gubernur mengingatkan bahwa pesatnya pertumbuhan kota juga menghadirkan berbagai tantangan baru, mulai dari meningkatnya mobilitas masyarakat, tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, kebutuhan ruang publik yang memadai, hingga tantangan perubahan iklim dan kualitas lingkungan perkotaan.

Karena itu, pembangunan kota ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus mampu menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

"Kita ingin ke depan warga Bandar Lampung semakin sukses, semakin mudah mengakses pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, ruang publik serta berbagai peluang ekonomi yang tersedia," lanjutnya.

Gubernur juga menilai keberagaman menjadi salah satu kekuatan utama Kota Bandar Lampung. Menurutnya, kota ini tumbuh sebagai rumah bersama bagi masyarakat dari berbagai latar belakang suku, budaya, profesi, dan generasi.

"Bandar Lampung besar hari ini tumbuh dari berbagai macam keberagaman. Kota ini tempat bertemunya berbagai macam, berbagai macam latar belakang, suku, budaya, profesi, dan generasi. Inilah yang menghidupkan Kota Bandar Lampung hari ini," ujarnya 

"Karena itu, di tengah perkembangan kota yang semakin modern, kita harus menjaga nilai yang selama ini menjadi, menjadi identitas Bandar Lampung. Rasa kebersamaan, rasa kepedulian, semangat gotong royong, dan pada akhirnya dengan rasa ini, akan membuat kota ini dicintai oleh warganya, dan suasana yang membuat masyarakat bisa merasa nyaman, aman, dan dihargai," tambahnya.

Selain itu, Gubernur mengapresiasi semangat generasi muda Bandar Lampung yang semakin aktif membangun usaha kreatif, memanfaatkan teknologi digital, menciptakan lapangan kerja, serta menghadirkan berbagai inovasi yang membanggakan daerah.

"Hari ini banyak anak muda yang memilih berkarya di daerahnya sendiri. Mereka membangun usaha kreatif, memanfaatkan teknologi digital, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghadirkan berbagai macam inovasi yang membanggakan untuk Provinsi Lampung. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga," ujarnya 

Ia berharap Bandar Lampung terus menjadi kota yang memberikan ruang tumbuh bagi kreativitas, inovasi, dan semangat kemajuan generasi muda.

"Tugas kita bersama hari ini adalah memastikan Bandar Lampung harus terus menjadi kota yang mampu memberikan ruang tumbuh bagi ide-ide baru, kreativitas, dan semangat untuk maju. Oleh karena itu, mari kita jadikan Bandar Lampung sebagai kota yang tidak maju hanya sebagai fisik, tapi juga maju dalam kualitas SDM, tata kelola, ekonomi, dan maju dalam karakter masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan bahwa perjalanan Kota Bandar Lampung selama 344 tahun merupakan bukti nyata bahwa kemajuan kota lahir dari semangat, kerja keras, dan pengabdian seluruh elemen masyarakat.

Menurut Eva, berbagai capaian pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan masyarakat yang memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan Bandar Lampung yang maju dan sejahtera.

"Kita menyadari tantangan pembangunan perkotaan ke depan akan semakin kompleks, mulai dari transformasi ekonomi, perkembangan teknologi digital, perubahan iklim, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, hingga kualitas lingkungan perkotaan. Semua harus kita jawab bersama," kata Eva.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur perkotaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Ke depan, pembangunan Kota Bandar Lampung akan difokuskan pada lima prioritas utama, yaitu penguatan infrastruktur perkotaan berkelanjutan, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia unggul, pembangunan kota hijau dan tangguh terhadap perubahan iklim, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi digital.

Eva menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Semangat gotong royong yang telah menjadi kekuatan Kota Bandar Lampung selama ratusan tahun harus terus kita pelihara. Dengan kolaborasi yang kuat, Bandar Lampung akan mampu menjadi kota yang maju, inklusif, berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh masyarakat," ujarnya.

Sebagai bentuk rasa syukur atas peringatan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung, kegiatan ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang kemudian diserahkan kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. (*)

Read More

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pemprov Lampung Perkuat Konektivitas Transportasi Darat, Laut, dan Udara

Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan transformasi pada sektor perhubungan menuju transportasi modern. Langkah ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung pada Upacara Bulanan di Lapangan Korpri, Rabu (17/6/2026). Dalam arahannya, Ia menekankan bahwa perubahan zaman yang dinamis ini membawa sejumlah tantangan lokal yang harus segera diselesaikan secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran pemerintahan.

"Kita masih menghadapi beberapa persoalan mendasar di lapangan, seperti kebutuhan kepastian regulasi dan perlindungan bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi online, penanganan kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) yang merusak jalan dan mengancam keselamatan, hingga menurunnya daya saing angkutan umum konvensional," ungkap Sulpakar.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa solusi komprehensif yang disiapkan adalah transformasi menyeluruh yang mengintegrasikan seluruh simpul transportasi (pelabuhan, stasiun, bandara, dan terminal) agar pergerakan masyarakat dan logistik menjadi lebih cepat, aman, dan efisien.

Sebagai jawaban konkret atas tantangan regulasi, keselamatan, dan modernisasi, Pemerintah Provinsi Lampung bersama para pemangku kepentingan telah berhasil mengimplementasikan sejumlah capaian nyata di lapangan. Menjawab tuntutan green transportation misalnya, Lampung kini telah sukses mengoperasikan layanan Smart BRT Itera di sektor darat. Kemajuan ini diperkuat dengan masuknya investasi asing melalui kehadiran armada Taksi Listrik Green SM, yang membuktikan tingginya kepercayaan investor terhadap kesiapan Lampung dalam membangun ekosistem kendaraan listrik rendah emisi.

Sementara itu, peningkatan standar keselamatan dan pelayanan di sektor penyeberangan Selat Sunda juga terus dipacu. Konektivitas antara Pulau Sumatera dan Jawa kini semakin solid berkat pengoperasian KMP Dalom I rute Bakauheni–Merak, optimalisasi dua dermaga eksekutif, serta peremajaan armada kapal reguler maupun eksekutif demi menjamin kepastian layanan bagi pengguna jasa. Selain sebagai gerbang logistik laut, konektivitas udara Provinsi Lampung juga mendapat angin segar setelah Bandara Raden Inten II resmi kembali menyandang status sebagai Bandara Internasional, sebuah momentum penting yang diyakini akan memperluas aksesibilitas Lampung.

Sejumlah rencana besar juga tengah dimatangkan untuk memastikan infrastruktur transportasi Lampung mampu menampung pertumbuhan ekonomi masa depan melalui : 

- Optimalisasi Jalur Kereta Api & Logistik Batubara guna meminimalkan beban jalan raya akibat kendaraan besar (termasuk ODOL), fokus diarahkan pada rencana pembangunan jalur ganda (double track) lintas Muara Enim–Prabumulih–Tegineneng–Tarahan. 

- Pengembangan Kawasan Pesisir & Terminal Regional yang terdiri dari 5 pelabuhan pengumpan regional dengan memprioritaskan Pelabuhan Sebalang untuk segera dioperasikan guna mendongkrak ekonomi pesisir.Sementara di sektor darat, dari 15 terminal Tipe B yang dikelola Pemprov, sebanyak 6 terminal telah dielaborasikan dan kualitas pelayanannya akan terus ditingkatkan secara bertahap.

Di akhir arahannya, Sulpakar meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak dalam satu visi yang padu.

"Berbagai capaian dan rencana ini adalah ikhtiar bersama untuk membangun sistem transportasi Lampung yang terintegrasi, modern, berkelanjutan, dan berdaya saing. Mari kita jadikan sektor transportasi sebagai roda penggerak utama menuju Lampung yang maju, inklusif, terkoneksi, dan berdaya saing," pungkasnya. (*)

Read More

DPRD Provinsi Lampung Dukung Kemajuan Lampung Utara Melalui Sinergi dan Kebersamaan

Lampung Utara — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Khostiana, S.E., M.H., menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lampung Utara, Senin (15/6/2026).

Kehadiran Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi antarpemerintah daerah serta mempererat kolaborasi dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Paripurna Istimewa tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya sebagai bagian dari momentum peringatan hari jadi Kabupaten Lampung Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Khostiana menyampaikan bahwa peringatan hari jadi daerah tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

“Peringatan hari jadi Kabupaten Lampung Utara ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, menjaga kolaborasi, serta membangun semangat kebersamaan antar seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah memerlukan dukungan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, DPRD, hingga partisipasi aktif masyarakat agar setiap program pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Melalui momentum HUT ke-80 Kabupaten Lampung Utara, DPRD Provinsi Lampung berharap semangat persatuan, gotong royong, dan kolaborasi terus diperkuat sehingga mampu menghadirkan kemajuan daerah yang merata serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Read More

DPRD Lampung Tetapkan Perubahan Propemperda 2026, Prioritaskan 16 Raperda Strategis

BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung terkait Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (12/6/2026).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, SE., MBA., dihadiri Wakil Ketua III, Maulidah Zauroh, MA.PD., Wakil Ketua IV, Naldi Rinara, SE., MM, beserta jajaran anggota DPRD Provinsi Lampung, dan Sekretaris Dewan, Descatama Paksi Moeda, ST., SE., MM., 

Turut Hadir mewakili Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Ir. Marindo Kurniawan, ST., MM., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Kepala Pemerintahan Provinsi Lampung, dan tokoh masyarakat lainnya.

Dalam pembukaan rapat, pimpinan sidang menyampaikan bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir, baik secara langsung maupun melalui video conference, telah memenuhi kuorum sehingga rapat paripurna dapat dilaksanakan dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Agenda rapat dilanjutkan dengan penyampaian laporan hasil pembahasan dan pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Lampung mengenai usulan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.

Dalam laporannya, Bapemperda menyampaikan bahwa perubahan Propemperda merupakan bagian dari proses perencanaan pembentukan peraturan daerah guna mewujudkan produk hukum daerah yang selaras dengan sistem hukum nasional, arah pembangunan daerah, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Bapemperda menjelaskan bahwa perubahan Propemperda Tahun 2026 telah melalui proses pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memperhatikan usulan dari DPRD maupun Pemerintah Provinsi Lampung.

Adapun rancangan peraturan daerah yang masuk dalam perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 terdiri atas usulan inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan usulan Pemerintah Provinsi Lampung.

Beberapa substansi yang menjadi perhatian antara lain pengembangan desa wisata, penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan, pengelolaan sumber daya air, pengembangan pertanian perkotaan, tata kelola energi, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pertambangan rakyat, serta pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Selain itu, terdapat pula sejumlah rancangan peraturan daerah yang diusulkan Pemerintah Provinsi Lampung terkait perubahan dan pencabutan beberapa peraturan daerah yang sudah ada.

Setelah mendengarkan laporan Bapemperda, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026. Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuannya.

Melalui keputusan tersebut, DPRD Provinsi Lampung menetapkan perubahan Propemperda Tahun 2026 yang memuat 16 rancangan peraturan daerah sebagai prioritas pembahasan. Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan penyempurnaan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang memerlukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada akhir rapat, pimpinan sidang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta rapat, baik yang hadir secara langsung maupun melalui sarana virtual, atas partisipasi dan dukungan dalam pelaksanaan rapat paripurna tersebut.

DPRD Provinsi Lampung berharap perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 dapat menjadi landasan dalam penyusunan regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik di Provinsi Lampung

Read More

Rapat Paripurna DPRD Lampung Tetapkan Pansus Pembahasan LHP BPK LKPD 2025

Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Internal dalam rangka pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (12/6/2026).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, MA.PD., serta didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, SE., MBA., dan Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Lampung, Naldi Rinara, S.E., M.M., Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran anggota DPRD Provinsi Lampung yang turut mengikuti jalannya rapat paripurna.

Rapat paripurna dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas penyampaian LHP BPK terhadap LKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa pembentukan panitia khusus mengacu pada Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 85 yang mengatur mengenai pembentukan panitia khusus oleh DPRD. Selain itu, pembentukan pansus juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, ST., SE., M.M., membacakan surat usulan dari masing-masing fraksi terkait nama-nama anggota yang akan bertugas dalam Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK atas LKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025. Usulan tersebut berasal dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Lampung sebagai bentuk partisipasi dan keterwakilan dalam proses pembahasan hasil pemeriksaan keuangan daerah. 

Setelah mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna, anggota panitia khusus yang telah ditetapkan kemudian melaksanakan rapat internal untuk menentukan susunan pimpinan pansus. Berdasarkan hasil musyawarah, Supriadi Hamzah, S.H. dipercaya sebagai Ketua Panitia Khusus, Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. sebagai Wakil Ketua, dan Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M. sebagai Sekretaris.

Selanjutnya, rapat paripurna mendengarkan pembacaan konsep Keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa panitia khusus memiliki tugas melakukan pembahasan terhadap LHP BPK atas LKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, mengkaji berbagai temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK, serta menyusun hasil pembahasan yang nantinya akan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung.

Hasil pembahasan panitia khusus tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi DPRD Provinsi Lampung terhadap hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Melalui pembentukan panitia khusus ini, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

 DPRD berharap proses pembahasan yang dilakukan oleh pansus dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan implementatif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin baik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Lampung.

Read More

ABPEDNAS Cetak Sejarah, Raih 100 Ribu Anggota Bertepatan Hari Lahir Pancasila 2026

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) mencatat tonggak sejarah baru dengan berhasil mencapai 100.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Pencapaian tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengabdian bagi pembangunan desa di Indonesia.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., didampingi Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.E., serta Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan bahwa capaian 100 ribu anggota merupakan bukti nyata semakin kuatnya peran dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Menurut Indra Utama, pertumbuhan jumlah anggota ABPEDNAS menunjukkan meningkatnya kesadaran dan semangat para anggota BPD di seluruh Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari semangat pengabdian, gotong royong, serta komitmen bersama dalam membangun desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan desa,” ujar Indra Utama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa organisasi akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota BPD melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional di tingkat desa.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., mengapresiasi soliditas seluruh jajaran organisasi yang telah berkontribusi dalam memperbesar dan memperkuat ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan anggota BPD di Indonesia.

DPP ABPEDNAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, pengawas, pengurus, anggota, serta para mitra strategis yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi hingga mencapai pencapaian bersejarah tersebut.

“Perjuangan masih panjang, namun langkah besar telah dimulai. Bersama, kita terus menguatkan peran BPD, menjaga desa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” demikian pernyataan DPP ABPEDNAS.

Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta mendukung terciptanya desa yang maju, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi. (*)

Read More

Sekdaprov Marindo: E-Reviu Percepat Pengawasan dan Tingkatkan Kualitas Perencanaan Daerah

Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Sosialisasi Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan menghadirkan Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Ihsan Dirgahayu beserta jajaran. Hadir juga Inspektur Provinsi Lampung Bayana, serta tim reviu RKPD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengawasan dan efektivitas pelaksanaan reviu guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berbasis digital.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya transformasi digital pengawasan daerah melalui pemanfaatan aplikasi E-Reviu dalam pelaksanaan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa agenda tersebut memiliki arti strategis dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Marindo, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel terus meningkat sehingga pola pengawasan pemerintah juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi E-Reviu bukan sekadar mengubah proses manual menjadi digital, melainkan menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih tertib, terukur, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penerapan E-Reviu akan memberikan banyak manfaat, di antaranya mempercepat proses reviu dokumen RKPD dan dokumen keuangan daerah, meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian, mempermudah koordinasi antar perangkat daerah, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah,” kata Marindo.

Ia menekankan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Oleh karena itu, kualitas dokumen yang disusun harus benar-benar dijaga agar program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.

Marindo juga mengingatkan bahwa transformasi digital dalam pengawasan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar aplikasi yang digunakan dapat berjalan optimal.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan profesionalisme, serta mendorong pola pembinaan yang solutif dan konstruktif.

Selain itu, Marindo meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung memperkuat komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Setiap rekomendasi yang disampaikan harus ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap terbangun kesamaan persepsi, penguatan kapasitas aparatur pengawasan, serta peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung digitalisasi pengawasan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. (*)

Read More

Gubernur Lampung Minta BPKAD Tuntaskan Penyaluran Gaji ke-13 ASN Mulai 2 Juni 2026

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan penyaluran gaji ketiga belas bagi aparatur sipil negara (ASN) dapat dilakukan mulai 2 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat ditemui awak media usai shalat ied Idul Adha 1447 H, Rabu (27/05/2026).

Penyaluran gaji ketiga belas ini mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Lampung.

Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung untuk mempersiapkan proses penyaluran secara matang, mulai dari perhitungan kebutuhan anggaran hingga pengaturan manajemen kas daerah agar pembayaran berjalan tepat waktu.

Kebijakan itu disiapkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang tahun ajaran baru.

Penyaluran gaji ketiga belas dinilai penting karena dapat membantu ASN memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah.

Gubernur menilai pemberian gaji ketiga belas tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kinerja aparatur, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi yang dapat mendorong konsumsi masyarakat.

Melalui penyaluran tersebut, pemerintah berharap PNS dan PPPK dapat merasakan manfaat nyata, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun kebahagiaan keluarga. Pemerintah juga berharap kebijakan itu dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN dalam menjalankan pelayanan publik dan tugas pemerintahan.

Adapun dasar hukum penyaluran gaji ketiga belas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2026 meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026.

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/881/OTDA tanggal 9 Maret 2026 tentang Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2026.

Read More

Kasrem 043/Gatam Hadiri Rapurna DPRD Provinsi Lampung

Bandar Lampung - Kepala Staf Korem 043/Gatam Kolonel Kav Roli Dewanto S.E.,M.Tr (Han), bersama Forkopimda Provinsi Lampung, menghadiri Rapat Paripurna (Rapurna) di Ruang sidang DPRD Provinsi Lampung Jl W. Monginsidi Teluk Betung Bandar Lampung. Senin (25/5/2026)

Rapurna yang di gelar oleh DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pembicaraan tingkat II - Penyampaian laporan panitia khusus - Persetujuan penetapan - Konsep keputusan DPRD Provinsi Lampung, tentang rekomendasi dan sambutan Gubernur Lampung terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan Rapurna diawali dengan 

Laporan Panita khusus DPRD Provinsi Lampung menilai bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran 2025 telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menjaga keberlangsungan pelaksanaan pembangunan dari sisi pembangunan makro provinsi Lampung yang menunjukkan beberapa indikator yang bergerak ke arah positif pertumbuhan ekonomi daerah mampu tumbuh sebesar 5,28%.

Sementara itu Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., dalam LKPJ nya menyampaikan penghargaan kepada DPRD Provinsi Lampung, khususnya panitia khusus yang telah mencurahkan perhatian waktu pemikiran serta energi dalam melakukan pendalaman terhadap substansi dan LKPJ secara sungguh-sungguh. Berbagai catatan pandangan dan rekomendasi yang disampaikan mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan setiap program pembangunan harus memiliki arah yang semakin tepat yang semakin bermanfaat dan semakin nyata bagi masyarakat

" Kami memandang proses pembahasan yang telah berjalan sebagai bentuk kemitraan kelembagaan yang sehat antara eksekutif dan legislatif dalam dinamika pemerintahan daerah, tentunya perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar namun tujuan kita tetap sama, yaitu kita ingin menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih berkualitas,"terang Gubernur.

Selanjutnya Gubernur Lampung juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun anggaran 2025 pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga dan menyambungkan pembangunan di berbagai macam sektor fokus pembangunan diarahkan kepada pembuatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, pembuatan ekonomi masyarakat serta juga upaya menjaga stabilitas sosial dan pelayanan publik agar tetap berjalan secara optimal.

"Berbagai langkah telah dilakukan untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat pembangunan yang kurang struktur, yang mendukung mobilitas dan distribusi serta juga mendorong pertumbuhannya sektor-sektor ekonomi produktif pada saat yang pertama perhatian terhadap pengembangan UMKM terhadap pertahanan dan keamanan dan pengembangan penguatan investasi serta sektor unggulan daerah juga terus menerus menjadi bagian dari agenda pembangunan,"tegasnya 

Diakhir penyampaiannya Gubernur memahami bahwa masih banyak terdapat berbagai harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab. Oleh sebab itu setiap rekomendasi DPRD dan akan dijadikan referensi penting dalam menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan baik kepada aspek kebijakan, bahkan kelola program maupun juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah provinsi Lampung.

" Rekomendasi DPRD bukan hanya dari kebutuhan hanya bagian dari mekanisme formal pemberitahuan, melainkan bentuk kontribusi strategis yang mempercayai perspektif perspektif dalam pengambilan kebijakan, karena itu kami menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap setiap masukan yang diberikan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah,"pungkasnya.

Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Pangdam XXI/RI, Sekda Provinsi Lampung, Wakapolda Lampung, Kabinda Lampung, Danlanal Lampung, Kasiren Lanud PM Bunyamin Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Pejabat Utama Pemprov Lampung dan Para Rektor Universitas Negeri dan swasta Provinsi Lampung.

Read More

Pemprov Lampung Gelar HLM TP2DD, Perkuat Sinergi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah

Bandar Lampung  – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung dengan tema “Sinkronisasi Peta Jalan dan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Lampung” di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi dan menyelaraskan peta jalan serta rencana aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

HLM TP2DD dihadiri oleh para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala BPKAD, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, doa bersama, dan foto bersama. Selanjutnya, acara diisi dengan laporan Sekretaris TP2DD Provinsi Lampung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, sambutan Wakil Gubernur Lampung, serta paparan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung terkait penguatan implementasi digitalisasi transaksi daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Metro turut menyampaikan paparan mengenai praktik baik dan implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang telah dijalankan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan Gubernur Lampung mengenai arah kebijakan dan strategi percepatan digitalisasi daerah di Provinsi Lampung.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antar pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi ETPD guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan daerah demi terwujudnya ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang terintegrasi di Provinsi Lampung.

Read More