Wabup Pesisir Barat Hadiri Pelantikan Pengurus PSOI 2026–2030, Dorong Pembinaan Atlet Selancar

PESISIR BARAT – Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) Kabupaten Pesisir Barat periode 2026–2030. Kegiatan tersebut digelar di Aula Jimbaran Resto, Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, Kamis (12/2/2026).

Turut hadir Ketua PSOI Provinsi Lampung Khoirul Muhtar, S.E., M.M., perwakilan KONI Pesisir Barat Putrawan Jaya Ningrat, S.Pd., M.Si., Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pesisir Barat Rena Novasari, S.H., M.M., perwakilan Polres Pesisir Barat, serta para atlet dan peserta PSOI yang dilantik.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik serta menegaskan pentingnya peran organisasi dalam memajukan olahraga selancar di daerah tersebut.

Ia menyampaikan bahwa Pesisir Barat memiliki potensi ombak yang luar biasa dan telah dikenal hingga tingkat nasional bahkan internasional. Karena itu, keberadaan PSOI dinilai sangat strategis dalam melakukan pembinaan atlet, meningkatkan prestasi, sekaligus mempromosikan Pesisir Barat sebagai destinasi wisata olahraga selancar yang unggul dan berdaya saing.

Wabup berharap kepengurusan baru mampu memperkuat pembinaan atlet usia dini, meningkatkan kualitas pelatih dan manajemen organisasi, serta membangun sinergi yang baik dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Adapun susunan pengurus PSOI Kabupaten Pesisir Barat periode 2026–2030 yang dilantik yakni Ketua Umum Surya Azka, Wakil Ketua Miza Riadi, Sekretaris Ilham Akbar, S.H., Wakil Sekretaris Yuza Amar Romadhon, Bendahara Mewa Nirwana, dan Wakil Bendahara Syafira Teressa.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat eksistensi olahraga selancar di Pesisir Barat sekaligus mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

Read More

Berani Bersuara di Musrenbang, Tiga Siswa Satap 2 Kalianda Dapat Tabungan Pendidikan dari Bupati Egi

Kalianda- Keberanian tiga siswa SMPN Satu Atap (Satap) 2 Kalianda menyampaikan aspirasi langsung di forum resmi pemerintah berbuah apresiasi.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memberikan tabungan pendidikan sebagai bentuk penghargaan atas keberanian mereka menyuarakan kebutuhan sekolah, khususnya terkait belum adanya perpustakaan dan kondisi jalan rusak menuju sekolah.

Ketiga siswa tersebut yakni Ridwan Saputra, putra Sahpri dan Asnawati; Putri Yanitasari, putri Kuswandi dan Dewi Haryati; serta Agil Jerfi Nugroho, putra Nurhadi dan Riyanti. 

Mereka menyampaikan aspirasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Kecamatan Kalianda yang digelar di Kantor Kecamatan Kalianda, Kamis (12/2/2026).

Aspirasi para pelajar ini langsung mendapat perhatian dari Bupati Egi. Penyampaian mereka dinilai istimewa karena dilakukan dalam tiga bahasa sekaligus, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Lampung, dan Bahasa Inggris.

Bupati Egi mengaku bangga melihat keberanian generasi muda Lampung Selatan yang berani berbicara di ruang publik dan forum pemerintahan. Ia menilai partisipasi pelajar menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan daerah.

“Jalannya rusak, nanti dicek dulu sama PU, jalan menuju SMPN Satap 2 Kalianda. Keren, saya senang melihat masyarakat Lampung Selatan sekarang ini. Nanti saya kasih tabungan pendidikan ya. Tolong diminta data-datanya, ini apresiasi karena berani berbicara dengan bahasa Inggris dan bahasa Lampung,” ujar Egi.

Selain memberikan apresiasi, Bupati Egi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut, khususnya terkait perbaikan infrastruktur jalan menuju sekolah dan pemenuhan fasilitas pendidikan yang masih terbatas.

Pemberian tabungan pendidikan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk terus berprestasi, berani menyampaikan gagasan secara santun, serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan sekitarnya.

Momentum ini juga menjadi gambaran meningkatnya ruang partisipasi masyarakat, termasuk kalangan pelajar, dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.  

Read More

Pegadaian Perluas Edukasi Keuangan, TGCL Unila Jadi Pusat Kolaborasi Mahasiswa

Lampung, 4 Februari 2026 – PT Pegadaian kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan generasi muda melalui peresmian The Gade Creative Lounge (TGCL) di Universitas Lampung (Unila).

Peresmian dilakukan oleh Pemimpin Wilayah PT Pegadaian bersama Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Unila, Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.

TGCL Universitas Lampung menjadi ruang kreatif ke-30 yang dihadirkan Pegadaian di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri.

The Gade Creative Lounge merupakan ruang kolaboratif modern yang dirancang untuk mendorong kreativitas, inovasi, serta penguatan keterampilan mahasiswa melalui diskusi, pengembangan ide, riset, hingga berbagai aktivitas produktif lainnya. Ruang ini juga diharapkan menjadi sarana pengembangan soft skill mahasiswa di luar kegiatan perkuliahan formal.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil III Sumbagsel, Novryandi, menyampaikan bahwa TGCL bukan sekadar ruang fisik, melainkan sebuah ekosistem kolaboratif bagi generasi muda.

“The Gade Creative Lounge kami hadirkan sebagai ruang bertumbuh bagi mahasiswa. Ini bukan hanya fasilitas, tetapi ruang kolaborasi antara kampus dan industri, tempat lahirnya ide, inovasi, dan solusi nyata bagi masyarakat. Kami ingin generasi muda tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara literasi keuangan dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujar Novryandi.

Ia menambahkan, melalui TGCL Pegadaian membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan Universitas Lampung, mulai dari program beasiswa, riset terapan, penguatan literasi dan inklusi keuangan, hingga pengembangan kewirausahaan serta inovasi sosial.

“Kami ingin mendorong mahasiswa agar melek investasi sejak dini, memahami pengelolaan keuangan, serta membangun masa depan yang lebih mandiri secara finansial,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Unila Prof. Dr. Ayi Ahadiat menyambut baik kehadiran TGCL sebagai ruang kolaboratif yang mendukung pengembangan mahasiswa di luar ruang kelas.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada PT Pegadaian atas kehadiran The Gade Creative Lounge di kampus kami. Ruang ini akan sangat membantu peningkatan daya saing mahasiswa, khususnya dalam kolaborasi, kreativitas, serta keterampilan non-akademik yang sangat dibutuhkan di era modern ini,” katanya.

Dalam mendukung peran TGCL bagi generasi muda, Pegadaian turut menghadirkan berbagai produk dan program yang relevan seperti Tabungan Emas, KUR Syariah, serta investasi emas yang aman dan mudah diakses. Layanan digital melalui aplikasi Tring! by Pegadaian juga memperkuat aksesibilitas layanan keuangan bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Melalui sinergi ini, Pegadaian berharap literasi keuangan generasi muda semakin kuat sehingga mampu membuat keputusan finansial yang bijak, terhindar dari pinjaman ilegal maupun investasi bodong, serta tumbuh menjadi individu yang mandiri dan berdaya saing menuju Indonesia Emas.

TGCL Universitas Lampung menjadi bagian dari jaringan ruang kreatif Pegadaian di berbagai perguruan tinggi sebagai langkah strategis memperluas edukasi finansial serta mendorong lahirnya talenta unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

Tentang Pegadaian

PT Pegadaian didirikan di Sukabumi, Jawa Barat, pada 1 April 1901. Selain bergerak di industri gadai, Pegadaian kini bertransformasi menjadi lembaga keuangan inklusif dengan beragam produk dan layanan finansial. Sejak 2021, Pegadaian tergabung dalam Holding Ultra Mikro (UMi) bersama BRI dan PNM untuk mendukung UMKM naik kelas.

Pegadaian juga mengukuhkan diri sebagai pelopor Layanan Bank Emas di Indonesia setelah memperoleh izin OJK pada Desember 2024 untuk menjalankan kegiatan usaha bulion, termasuk Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi, dan Perdagangan Emas.

Beragam produk investasi emas seperti Tabungan Emas, Cicil Emas, dan Arisan Emas, serta produk pembiayaan (Haji & Umroh, Kredit Mikro, Kredit Kendaraan, hingga KUR Syariah) dapat diakses melalui outlet, agen Pegadaian, maupun aplikasi Tring! by Pegadaian.

Sebagai lembaga pembiayaan sosial, Pegadaian berkomitmen memberdayakan masyarakat melalui layanan keuangan inklusif guna menciptakan dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan.

Read More

Nuwa Dalom" Simbol Kebangsawanan dan Jejak Peradaban Adat Lampung Way Kanan

Way Kanan – “Nuwa Dalom” bukan sekadar rumah hunian biasa. Bangunan kayu bersejarah ini merupakan simbol peradaban dan nilai luhur adat budaya masyarakat Way Kanan, khususnya di Kampung Pakuan Ratu. Pada masanya, Nuwa Dalom menjadi lambang kebangsawanan serta cikal bakal terbentuknya kelompok masyarakat adat Buay Pemuka Pangeran Tua yang hingga kini masih menjaga garis silsilah dan tatanan adatnya.

Terletak di Kampung Pakuan Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Nuwa Dalom berdiri kokoh sebagai saksi bisu perjalanan sejarah. Struktur bangunan kayu yang masih mempertahankan bentuk aslinya mencerminkan kearifan lokal masyarakat Lampung tempo dulu, baik dari sisi arsitektur, tata ruang, maupun filosofi kehidupan yang melekat di dalamnya.

Secara geografis, keberadaan Nuwa Dalom juga memiliki makna yang sangat penting. Tepat di belakang rumah adat tersebut mengalir pertemuan dua arus sungai besar, yakni Way Besai dan Way Umpu. Pertemuan dua sungai inilah yang diyakini menjadi salah satu asal mula penamaan wilayah Way Kanan. Letaknya yang strategis pada masa lampau menjadikan tempat ini sebagai pusat aktivitas adat, sosial, dan pemerintahan tradisional.

Meski tidak diketahui secara pasti kapan rumah kayu ini dibangun, sejumlah ahli waris keturunan Dalom meyakini bangunan tersebut telah berdiri lebih dari 400 tahun. Keyakinan itu didasarkan pada cerita turun-temurun, catatan silsilah keluarga, serta sejarah lisan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Dahulu, Nuwa Dalom menjadi tempat tinggal anak keturunan keluarga Dalom sekaligus pusat pengambilan keputusan adat. Dari rumah inilah nilai-nilai kebangsawanan, kepemimpinan, dan tata krama adat ditanamkan kepada masyarakat.

Kini, rumah tersebut memang sudah tidak lagi ditempati sebagai hunian. Namun keberadaannya tetap dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab oleh para ahli waris bersama masyarakat sekitar. Mereka menyadari bahwa Nuwa Dalom bukan sekadar milik satu keluarga besar, melainkan simbol pemersatu seluruh masyarakat yang bernaung dalam adat Buay Pemuka Pangeran Tua.

Bagi masyarakat setempat, Nuwa Dalom adalah identitas. Ia adalah jejak sejarah yang tidak boleh hilang, sekaligus pengingat akan jati diri dan akar budaya yang harus terus dijaga di tengah arus modernisasi.

Melihat nilai sejarah, usia bangunan, serta perannya dalam perjalanan adat dan kebudayaan Lampung, masyarakat berharap pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung, dapat segera menetapkan Nuwa Dalom sebagai salah satu bangunan cagar budaya di Provinsi Lampung.

Penetapan tersebut dinilai penting agar keberadaan Nuwa Dalom mendapat perlindungan hukum, perhatian dalam hal pelestarian, serta dukungan anggaran untuk perawatan jangka panjang. Dengan demikian, warisan leluhur ini tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi juga dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian dari kebanggaan daerah.

Harapannya, Nuwa Dalom tetap berdiri kokoh, bukan hanya sebagai bangunan kayu berusia ratusan tahun, tetapi sebagai simbol hidup peradaban adat Way Kanan yang terus menyala sepanjang zaman.

Read More

Ketua DPRD Lampung Tegaskan LHP BPK Instrumen Strategis Perkuat Integritas Pemerintahan

Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, SE, MBA, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung.

Kegiatan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).

Acara ini turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, ST, MT, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran BPK RI Perwakilan Lampung, direksi dan komisaris BUMD, serta para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, A. Giri Akbar menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK merupakan instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Menurutnya, DPRD memandang LHP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pijakan penting untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa setiap rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, tidak berhenti pada pemenuhan formalitas, tetapi diarahkan pada perbaikan sistem, peningkatan kinerja, dan pencegahan risiko berulang,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan sebagai isu fundamental dan strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, pengendalian inflasi daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan dan program ketahanan pangan harus dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan berpihak kepada petani melalui dukungan sarana produksi, kepastian harga, penguatan penyuluhan, serta jaminan keberlanjutan usaha tani.

Selain itu, Ketua DPRD menekankan peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah yang dibiayai dan didukung oleh keuangan publik. Karena itu, BUMD wajib dikelola secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, transparansi, akuntabilitas, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

A. Giri Akbar juga menyatakan komitmen DPRD Provinsi Lampung untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan, mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta memastikan program pembangunan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Menutup sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

Ia berharap LHP yang diserahkan dapat menjadi landasan kuat bagi perbaikan kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPK, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan.

Read More

HLM TPID Lampung Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H

Bandar Lampung,  — Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Lampung pada Selasa,10 Februari 2026

Periode Ramadan dan Idulfitri secara historis selalu diiringi peningkatan konsumsi masyarakat yang berpotensi memicu tekanan harga, terutama pada komoditas pangan strategis.

Karena itu, forum HLM TPID ini digelar untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan hingga ke tingkat konsumen.

Dalam pertemuan tersebut, koordinasi diperkuat untuk memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga bahan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga selama Bulan Suci Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.

Gubernur Lampung berharap seluruh pihak dapat semakin memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian tugas, serta meningkatkan respons cepat terhadap potensi gejolak harga. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Dari sisi otoritas moneter, Bank Indonesia memaparkan perkembangan inflasi terkini serta potensi risiko inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang umumnya bersumber dari kelompok volatile food.

“Penguatan sisi hulu perlu diintegrasikan dengan pascapanen, hilirisasi, dan distribusi dalam satu ekosistem sinergi agar pasokan terjaga dan harga lebih stabil,” ujar Bimo.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui optimalisasi produksi dalam daerah, penguatan cadangan pangan, serta peningkatan kelancaran distribusi antardaerah. Langkah tersebut diperkuat dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar di wilayah yang mengalami tekanan harga.

Dari sisi pengamanan, Satgas Pangan bersama aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan rantai distribusi guna mencegah penimbunan dan spekulasi harga, serta memastikan pangan yang beredar aman dan bermutu.

Perum BULOG juga menyatakan kesiapan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung dan siap disalurkan sesuai kebutuhan. Sementara itu, Pertamina memastikan pasokan energi, termasuk BBM dan LPG, dalam kondisi aman selama Ramadan dan Idulfitri.

Tak hanya itu, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung memaparkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, TPID Lampung optimistis stabilitas harga dapat terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan tenang.

Read More

IWAPI Lampung Luncurkan KUR Khusus Anggota di HUT ke-51, Dorong Transformasi Digital Ekonomi Perempuan

Bandar Lampung – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Lampung memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 dengan mengusung tema “Memperkuat Fondasi Transformasi Digital Ekonomi Perempuan melalui Sinergi Lintas Sektor Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Balai Keratun, Ruang Abung, Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).

Momentum HUT ke-51 ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial, melainkan ditandai dengan peluncuran program strategis berupa akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi anggota dan UMKM binaan IWAPI. Program ini menjadi bentuk nyata komitmen IWAPI dalam memperkuat kemandirian ekonomi perempuan di daerah.

Ketua Umum IWAPI, Dr. Hj. Armalia Reni Madrie A.S., S.P., M.M., dalam sambutannya menyampaikan bahwa usia 51 tahun merupakan fase refleksi sekaligus pijakan organisasi untuk memberikan manfaat konkret bagi seluruh anggota.

“Di usia ke-51 ini, harapan kita tentu semakin besar. Dengan bertambahnya usia IWAPI, keberadaan organisasi harus benar-benar dirasakan oleh anggota. Tahun lalu kita melaksanakan program nasional, dan tahun ini kita meluncurkan program peminjaman KUR khusus untuk anggota dan binaan IWAPI,” ujarnya.

Menurut Armalia, program KUR tersebut memberikan akses pembiayaan hingga maksimal Rp100 juta tanpa agunan. Fasilitas ini diperuntukkan khusus bagi pengurus, anggota, serta UMKM binaan IWAPI, termasuk mereka yang masih memiliki pinjaman aktif sebelumnya.

“Bahkan yang masih memiliki pinjaman tetap boleh mengajukan kembali, tentu dengan mekanisme penutupan sesuai sistem perbankan. Ini adalah kado ulang tahun IWAPI untuk perempuan pengusaha,” tegasnya.

Ia menambahkan, program KUR ini belum dibuka untuk masyarakat umum karena masih bersifat internal melalui skema kolektif berbasis keanggotaan IWAPI.

Dalam kesempatan yang sama, Armalia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perempuan, baik dengan pemerintah daerah, BUMN, perbankan, perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil.

“IWAPI tidak berdiri sejajar dengan pemerintah daerah, tetapi menjadi mitra strategis. Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, Perdagangan, hingga Pariwisata menjadi penasehat kami. Program-program daerah kita integrasikan dengan binaan IWAPI, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas UMKM perempuan,” jelasnya.

Terkait mekanisme pengajuan KUR, Armalia mengungkapkan bahwa IWAPI telah menjalin kerja sama dengan Bank BRI melalui tautan khusus. Anggota dan binaan cukup mengisi data secara daring, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh pihak perbankan.

Adapun persyaratan pengajuan meliputi usaha berjalan minimal dua tahun, memiliki usaha yang jelas, surat keterangan usaha, KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan suami-istri, serta alamat usaha.

“Karena ini program kolektif IWAPI, seleksinya ketat. Jangan sampai ada permodalan tapi tidak berjalan. Nama IWAPI Lampung menjadi tanggung jawab moral kami,” katanya.

Ia juga membuka ruang selebar-lebarnya bagi perempuan pengusaha yang ingin bergabung dengan IWAPI.

“Syaratnya sederhana, perempuan dan memiliki usaha, walaupun masih kecil. Jual keripik, peyek, meskipun belum punya NIB tidak masalah. Nanti kita seleksi, kita bina, dan kita beri akses,” pungkasnya.

Melalui peringatan HUT ke-51 ini, IWAPI Lampung menegaskan komitmennya sebagai motor penggerak ekonomi perempuan yang adaptif terhadap transformasi digital, inklusif, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Read More

Wakil Bupati Lampung Barat Lantik 2 Camat dan 1 Sekcam

Lampung Barat – Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat, Selasa (10/02/2026).

Pelantikan ini dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Lampung Barat. Prosesi pelantikan ditandai dengan penandatanganan berita acara pelantikan sebagai bentuk pengesahan jabatan.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/14/KPTS/IV.05/2026 yang ditetapkan pada 9 Februari 2026.

Adapun pejabat administrator yang dilantik, yakni Heptanius Hidayat, S.P sebagai Camat Sekincau Kabupaten Lampung Barat, Reza Pahlevi, ST, M.M sebagai Camat Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat, serta Sulistiani, SE sebagai Sekretaris Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menyampaikan bahwa pelantikan pejabat bukan hanya sekadar seremonial atau pengisian jabatan.

Menurutnya, pelantikan merupakan momen penting untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat berjalan dengan baik, efektif, dan profesional, serta mampu menjawab tantangan pemerintahan yang semakin kompleks.

Ia juga menegaskan bahwa pelantikan atau rotasi jabatan dalam organisasi pemerintahan merupakan hal yang wajar sebagai bagian dari pembinaan karier aparatur dan upaya peningkatan kinerja organisasi.

"Pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini tengah berupaya menyelesaikan berbagai program prioritas, salah satunya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk itu, dibutuhkan pejabat yang kompeten dan berdedikasi," ujar Wakil Bupati.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Wakil Bupati meminta agar segera bekerja, melakukan konsolidasi internal, memahami tantangan di lingkungan kerja masing-masing, serta mampu menciptakan terobosan yang kreatif dan inovatif yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Di akhir sambutannya, Drs. Mad Hasnurin mengucapkan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada atasan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Semoga saudara-saudari dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Lampung Barat" Harapnya. 

"Mari kita terus bersinergi, berkolaborasi, dan berinovasi demi terwujudnya Lampung Barat Hebat dan Setia," pungkasnya. (Red)

Read More

Ketua DPRD Lampung Hadiri Puncak Hari Pers Nasional 2026 di Banten

Lampung - Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, S.E., M.B.A. menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 Puncak HPN 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” yang diselenggarakan di Provinsi Banten, Senin (9/2/2026).

Ketua DPRD Provinsi Lampung hadir didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M.

Kehadiran pimpinan DPRD tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap peran strategis pers sebagai pilar demokrasi, sekaligus mitra pemerintah dan lembaga legislatif dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

Puncak peringatan HPN 2026 dihadiri Presiden Republik Indonesia, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, para gubernur, ketua DPRD provinsi, kepala daerah kabupaten/kota, unsur Forkopimda, pimpinan lembaga negara, serta ribuan insan pers dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia menegaskan pentingnya pers yang profesional, sehat, dan bertanggung jawab dalam menjaga persatuan bangsa serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyajian informasi yang akurat dan berimbang.

Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Puncak HPN 2026 yang berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan.

“Hari Pers Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan.

Kami mendorong rekan-rekan wartawan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan berpartisipasi aktif dalam setiap agenda Hari Pers Nasional,” ujar Ketua DPRD Lampung.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Hari Pers Nasional dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional Tahun 2027 di Provinsi Lampung, sebagai wujud komitmen daerah dalam mendukung kemajuan insan pers nasional.

Kegiatan Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2026 di Provinsi Banten diharapkan semakin memperkuat sinergi antara insan pers, pemerintah, dan lembaga legislatif dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. (*)

Read More

DPRD Dorong Dukungan Pupuk & Bibit, Pertanian Lampung Ditarget Makin Maju

Lampung - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mengatakan mayoritas penduduk Lampung berprofesi sebagai petani dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, singkong, dan kopi.

“Tidak dapat kita pungkiri bahwa salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berasal dari sektor pertanian,” ujar Mikdar saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (9/2/2026).

Ia menjelaskan, pada masa pemerintahan Gubernur saat ini, sejumlah komoditas unggulan Lampung telah memiliki standar harga eceran terendah (HET), yakni padi Rp6.500 per kilogram, jagung Rp5.600 per kilogram, dan singkong Rp1.350 per kilogram dengan potongan rafaksi. Harga tersebut tidak boleh berada di bawah batas yang telah ditetapkan.

Menurutnya, sebelum adanya kebijakan tersebut, harga hasil panen kerap dimainkan oleh pembeli sehingga petani berada dalam posisi lemah. Petani sering tidak memiliki pilihan karena jika hasil panen ditahan berisiko rusak, sementara jika dijual harganya rendah.

“Dengan adanya standar harga minimal ini, petani kini memiliki kepastian pendapatan yang lebih layak,” jelasnya.

Mikdar menambahkan, keberadaan peraturan gubernur dan peraturan daerah terkait komoditas singkong juga memberikan keuntungan bagi petani dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung.

Ia meyakini, dengan kondisi tersebut, perekonomian Lampung akan semakin membaik dan berpotensi menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera.

Lebih lanjut, Mikdar menegaskan Komisi II DPRD Lampung terus mendorong pemerintah daerah agar sektor pertanian semakin maju, termasuk melalui dukungan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya.

“Meski pupuk subsidi telah tersedia, petani tetap harus menebusnya. Karena itu, kami berharap ada bantuan tambahan dari pemerintah daerah,” tegasnya.

Read More