IRDAM XXI/Raden Inten Hadiri Pelepasan Mudik Gratis Kereta API Dab Bus Tahun 2026

Bandar Lampung – Inspektur Kodam (Irdam) XXI/Radin Inten, Brigadir Jenderal TNI Enjang, S.I.P., M.Han, menghadiri kegiatan Pemberangkatan Mudik Gratis Kereta Api dan Bus Tahun 2026 menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H / 2026 M Provinsi Lampung, yang mengusung tema “Mulang Tiyuh Bagei Puaghei”, bertempat di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, Jl. Kota Raja No.1 Gunung Sari, Kota Bandar Lampung. Senin (16/03/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela Chalim, M.M., serta dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Lampung, pejabat pemerintah daerah, instansi terkait, serta para peserta mudik gratis yang akan pulang ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga.

Program mudik gratis ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan fasilitas transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat yang hendak pulang kampung menjelang Lebaran. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya selama arus mudik.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela Chalim, M.M. menyampaikan bahwa kegiatan mudik gratis ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat agar dapat merayakan Idulfitri bersama keluarga di kampung halaman dengan perjalanan yang aman dan nyaman.

“Melalui program mudik gratis ini, diharapkan masyarakat dapat pulang ke kampung halaman dengan lebih mudah, aman, dan nyaman. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap masyarakat Lampung yang akan merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga,” ujarnya.

Sementara itu, kehadiran Irdam XXI/Radin Inten Brigjen TNI Enjang, S.I.P., M.Han dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI, khususnya Kodam XXI/Radin Inten, terhadap program pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus memastikan situasi keamanan dan kelancaran selama proses pemberangkatan mudik.

Adapun jumlah Kendaraan mudik gratis Bus dan Kereta Api Prov. Lampung 2026 diantaranya, 

Kendaraan Bus

1. Total Bus: 16 unit bus.

2. Total Tiket Bus: 240 tiket.

3. Waktu Keberangkatan: Pukul 07.00 WIB.

4. Titik Keberangkatan: Stasiun Tanjungkarang, Bandar Lampung.

5. Rute Utama: Krui (Pesisir Barat), Mesuji, Blambangan Umpu (Way Kanan), dan Liwa (Lampung Barat).

Kereta Api

1. Total Kereta Api : 2 unit Kereta.

2. Pukul 06.30 WIB KAI Kuala Setabat dengan rute tanjung karang - Baturaja.

3. Pukul 08.30 WIB KAI Raja Basa rute tanjung karang - kertapati.

4. Total tiket : 1.648 tiket

5. Titik Keberangkatan: Stasiun Tanjungkarang, Bandar Lampung.

Tujuan Bus dan KAI yang akan melaksanakan perjalanan 16 Maret 2026 diantaranya, 

Bus

1. Tujuan Kabupaten Krui : 3 Unit Bus 105 orang penumpang.

2. Tujuan Kabupaten Liwa : 3 Unit Bus 105 orang penumpang.

3. Tujuan Blambangan Umpu : 2 Unit Bus 70 orang penumpang.

4. Tujuan Kabupaten Tanggamus : 1 Unit Bus 35 orang penumpang.

KAI

1. KAI Raja Basa rute tanjung karang - kertapati.

Kegiatan pelepasan ditandai dengan pelepasan secara simbolis para peserta mudik yang menggunakan moda transportasi kereta api dan bus menuju berbagai daerah tujuan. Suasana penuh antusias dan kebahagiaan tampak dari para peserta yang akan pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga tercinta dalam merayakan Hari Raya Idulfitri.

Dengan adanya program mudik gratis ini, diharapkan perjalanan masyarakat dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan lancar, sehingga momentum Hari Raya Idulfitri dapat dirasakan dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga di kampung halaman.

Read More

Musrenbang Kota Bandarlampung dalam Rangka RKPD Tahun 2027, Wagub Jihan Nurlela Dorong Penguatan SDM, Struktur Ekonomi, dan Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi

BANDARLAMPUNG ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, struktur ekonomi, dan pembangunan infrastruktur terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Kota Bandarlampung tahun 2027.

Hal itu disampaikan Wagub Jihan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2027 di Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Senin (16/3/2026).

Jihan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan komitmen dalam merancang pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

"Mari kita satukan komitmen bersama untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan," ujar Jihan.

Ia menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama pembangunan. Pemerintah perlu memastikan akses dan mutu pendidikan semakin baik, pelayanan kesehatan semakin merata, serta kompetensi tenaga kerja semakin relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Menurutnya, hal tersebut sangat penting bagi Kota Bandar Lampung yang memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Lampung.

"Sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan di Lampung, Bandar Lampung memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi penggerak ekonomi regional," katanya.

Selain penguatan SDM, lanjut Jihan, pembangunan juga diarahkan pada penguatan struktur perekonomian. Sektor perdagangan dan jasa didorong menjadi penggerak utama ekonomi perkotaan, yang didukung pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan Lampung.

Penguatan ekonomi juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas UMKM dan ekonomi kreatif, pengembangan sektor pariwisata, serta penguatan jasa pelayanan.

"Strategi ini dilakukan melalui peningkatan konektivitas dan sistem logistik, penguatan hilirisasi produk lokal, digitalisasi ekonomi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Di bidang infrastruktur, Jihan menekankan pentingnya percepatan pembangunan jalan, konektivitas kawasan perkotaan, serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar.

Ia menyebut pembangunan infrastruktur yang terintegrasi akan memperkuat peran Bandar Lampung sebagai pusat kegiatan ekonomi, transportasi, serta distribusi barang dan jasa di wilayah Lampung.

"Dengan penguatan SDM, hilirisasi produk lokal, serta dukungan infrastruktur yang memadai, saya yakin Kota Bandar Lampung akan semakin membuktikan dirinya sebagai pusat pertumbuhan yang maju dan sejahtera," ujarnya.

Untuk mendukung pembangunan tersebut, pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran Rp4,19 miliar untuk penanganan empat ruas jalan lingkungan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, sebesar Rp60,62 miliar dialokasikan untuk penanganan lima ruas jalan provinsi di wilayah Kota Bandar Lampung.

"Kita berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat menurunkan biaya operasional kendaraan, menekan biaya distribusi barang, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan produktivitas dan akses ekonomi masyarakat," katanya.

Jihan turut menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi tantangan di Bandar Lampung. Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.

"Penanganan banjir tidak cukup hanya melalui pembangunan drainase, tetapi juga melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur yang tepat, serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu," kata Jihan.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sistem pengelolaan air perkotaan terpadu berbasis solusi alam (nature-based solutions) untuk meningkatkan daya serap air dan normalisasi sungai.

"Saya yakin semua ini sedang dilakukan jajaran Pemkot Bandar Lampung," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jihan juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mempercepat pembangunan daerah.

Ia menyebut keberhasilan pembangunan Kota Bandar Lampung akan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan Provinsi Lampung secara keseluruhan.

Jihan menjelaskan Bandar Lampung dengan lebih dari 1,2 juta penduduk dan aktivitas ekonomi yang menghasilkan PDRB hampir Rp86 triliun rupiah, mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%.

"Menyumbang sekitar 16,28% terhadap PDRB ADHB Provinsi yang sebesar Rp528,3 triliun pada tahun 2025," katanya.

Selanjutnya, struktur ekonomi Bandar Lampung didominasi sektor industri pengolahan sebesar 19,85 persen, transportasi dan pergudangan 18,42 persen, serta perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,64 persen.

"Kota Bandar Lampung juga saat ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,26. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Bandar Lampung relative baik dan menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Jihan menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, termasuk visi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Pada tahun 2027, Pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan pembangunan pada sejumlah prioritas strategis, di antaranya penguatan ekonomi inklusif, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, penurunan prevalensi stunting, peningkatan ketahanan bencana serta transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

"Mari kita buktikan bahwa perencanaan pembangunan yang kita susun hari ini menjadi pijakan kokoh untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Bandar Lampung dan Provinsi Lampung," pungkasnya.(Adpim)

Read More

Dandim 0410/KBL Pimpin Pembagian Bingkisan Lebaran untuk Prajurit

Bandar Lampung – Menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah sekaligus meningkatkan semangat dan profesionalisme prajurit, Komandan Kodim (Dandim) 0410/KBL, Roni Hermawan, memimpin langsung pembagian bingkisan Hari Raya kepada jajaran personel. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Apel Kodim 0410/KBL, Bandar Lampung, Senin (16/3/2026).

Kegiatan itu diikuti para Perwira Staf (Pasi), Danramil jajaran, seluruh prajurit, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kodim 0410/KBL.

Dalam arahannya, Kolonel Arm Roni Hermawan menekankan pentingnya kedisiplinan waktu serta tanggung jawab sebagai prajurit TNI dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan seluruh personel untuk tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat status siaga 3 yang masih berlaku.

Selain itu, Dandim juga menginstruksikan seluruh personel agar mempersiapkan perlengkapan sesuai prosedur tetap (protap) guna menghadapi kemungkinan tugas mendadak. Menurutnya, pada 25 Maret mendatang akan dilakukan pengecekan kesiapan personel dan perlengkapan di lingkungan satuan.

“Setiap prajurit harus selalu siap menjalankan tugas kapan pun dibutuhkan. Karena itu, kesiapan personel dan perlengkapan harus terus dijaga,” tegasnya.

Terkait pengamanan Pos Pelayanan (Pos Yan) selama bulan Ramadan, Dandim juga mengingatkan agar personel yang bertugas tidak meninggalkan pos tanpa koordinasi dengan rekan jaga.

“Jangan sampai pos kosong, karena hal itu mencerminkan kurangnya tanggung jawab dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Menjelang cuti Hari Raya Idulfitri, Kolonel Roni Hermawan turut mengingatkan seluruh prajurit untuk memastikan keamanan rumah sebelum ditinggalkan, seperti memeriksa instalasi listrik dan gas. Ia juga mengimbau bagi personel yang menggunakan kendaraan pribadi agar melakukan servis terlebih dahulu demi keselamatan selama perjalanan.

Selain itu, Dandim menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi selama masa cuti Lebaran.

Lebih lanjut, ia juga menginstruksikan jajaran unit intelijen dan Koramil agar aktif memantau serta melaporkan perkembangan situasi keamanan menjelang Lebaran, khususnya di lokasi-lokasi rawan seperti pasar tradisional, malam takbiran, serta tempat pelaksanaan Salat Id.

Di akhir kegiatan, Dandim secara simbolis menyerahkan bingkisan Hari Raya yang berasal dari internal satuan kepada perwakilan prajurit.

“Ini bingkisan dari kita dan untuk kita sendiri. Manfaatkan untuk keluarga di rumah dan sampaikan salam hormat saya untuk mereka,” kata Kolonel Roni.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 09.00 WIB tersebut berjalan dengan tertib dan aman. Pembagian bingkisan ini bertujuan untuk meningkatkan moril prajurit serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga mereka sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi pimpinan atas pengabdian dan dedikasi selama menjalankan tugas.

Read More

Jelang Lebaran, Bupati Egi Pantau Harga dan Beli Sayuran untuk Warga di Pasar Natar

Natar - Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama turun langsung ke Pasar Natar, Kecamatan Natar, Senin (16/3/2026), untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan pasokan pangan tersedia bagi masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Egi menyusuri sejumlah lapak pedagang sembako sambil berdialog langsung dengan para pedagang dan pembeli. 

Ia menanyakan kondisi harga bahan pokok sekaligus memantau kemungkinan kenaikan harga yang kerap terjadi menjelang Lebaran.

“Hari ini kita melakukan pengecekan langsung harga bahan pokok di Pasar Natar. Dari hasil pemantauan, sebagian besar harga sembako masih relatif stabil,” ujar Egi di sela kegiatan.

Pemantauan langsung ke pasar tradisional ini dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga secara berkala melakukan monitoring harga pangan di pasar guna mengantisipasi lonjakan harga.

Di sela-sela kunjungan, Bupati Egi juga membeli sejumlah sayuran dari pedagang pasar. Sayuran tersebut kemudian dibagikan kepada warga yang sedang berbelanja, yang disambut antusias oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Egi menyebutkan terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Namun demikian, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas yang wajar.

Ia mencontohkan, harga ayam yang sebelumnya berada di kisaran Rp35.000 per kilogram kini naik menjadi sekitar Rp40.000 per kilogram. 

Sementara itu, harga daging sapi juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp125.000 menjadi Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.

“Memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, tetapi masih dalam rentang yang normal,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkab Lampung Selatan memastikan akan terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan harga bahan pokok di pasar.

“Kami akan terus melakukan monitoring hingga mendekati Lebaran. Insyaallah harga masih dalam batas normal dan tidak akan mengalami lonjakan yang terlalu tinggi,” tambah Egi.

Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Natar, Muis, mengatakan bahwa harga bahan pokok secara umum masih relatif stabil, meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami sedikit kenaikan.

“Kalau secara umum masih stabil, hanya beberapa barang saja yang naik sedikit,” kata Muis.

Dengan pemantauan langsung tersebut, pemerintah daerah berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan menyambut Idulfitri dengan lebih tenang. (*)

Read More

Mudik Lewat Bandar Lampung, Ada Kursi Pijat, Ruang Bermain Anak Hingga Bengkel di Pos Ketupat

Bandar Lampung - Polresta Bandar Lampung menyiapkan sejumlah inovasi pelayanan bagi pemudik yang melintasi wilayah Kota Bandar Lampung pada arus mudik Lebaran 2026, salah satunya dengan menghadirkan berbagai fasilitas di Pos Pelayanan (Posyan) Begadang V.

Pos pelayanan tersebut berada di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Sukabumi, tepatnya di pelataran parkir Rumah Makan Begadang V yang menjadi salah satu jalur utama yang dilalui pemudik, khususnya pengguna sepeda motor yang melintasi Jalur Lintas Sumatera.

Kasi Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan sejumlah fasilitas disiapkan untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik yang ingin beristirahat sejenak selama perjalanan.

“Polresta Bandar Lampung menyiapkan sejumlah inovasi pelayanan bagi pemudik di Pos Pelayanan Begadang V, seperti ruang bermain anak, kursi pijat, kopi gratis, Wifi hingga bengkel motor untuk membantu pemudik yang mengalami kendala ringan pada kendaraannya,” kata AKP Agustina Nilawati, Senin (16/3/2026).

Ia menjelaskan keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pemudik yang membutuhkan tempat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju daerah tujuan.

Menurut dia, lokasi Posyan Begadang V dipilih karena berada di jalur strategis yang kerap dilalui pemudik. Selain itu, di sekitar lokasi juga tersedia sejumlah fasilitas pendukung yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Pos pelayanan ini berdiri di pelataran parkir Rumah Makan Begadang V. Di lokasi ini juga terdapat masjid yang bisa digunakan pemudik untuk beribadah, serta di seberang jalan terdapat SPBU yang memudahkan pengendara untuk mengisi bahan bakar,” ujarnya.

Ia menambahkan berbagai fasilitas tersebut disiapkan sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat selama pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2026.

Polresta Bandar Lampung berharap para pemudik dapat memanfaatkan pos pelayanan tersebut untuk beristirahat sehingga kondisi fisik tetap prima dan perjalanan mudik dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar.

Read More

Kejahatan Selama Ops Ketupat Krakatau 2026 di Lampung Turun 19 Persen

Lampung – Polda Lampung menyampaikan hasil Analisa dan Evaluasi (ANEV) Operasi Ketupat Krakatau 2026 hingga hari ke-2 (H2) pada 14 Maret 2026. Dari hasil evaluasi tersebut, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Lampung dinilai aman dan kondusif.

Kapolda Lampung menyebutkan, angka gangguan kamtibmas selama pelaksanaan operasi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Jumlah gangguan kamtibmas pada tahun 2025 tercatat sebanyak 37 kasus, sementara pada tahun 2026 sebanyak 30 kasus. Artinya terjadi penurunan sekitar 19 persen,” ujar Kapolda Lampung dalam keterangannya.

Penurunan juga terjadi pada sejumlah jenis kejahatan, khususnya kejahatan konvensional.

Pada tahun 2025 tercatat 31 kasus, sedangkan pada tahun 2026 turun menjadi 24 kasus atau berkurang sekitar 23 persen.

Sementara itu, kejahatan transnasional tercatat tetap sebanyak 6 kasus, dan tidak ditemukan kasus kejahatan terhadap kekayaan negara maupun kejahatan berimplikasi kontinjensi.

Selain itu, kasus menonjol juga mengalami penurunan cukup signifikan.

Pada Ops Ketupat Krakatau 2025 tercatat 44 kasus, sedangkan pada tahun 2026 hanya 15 kasus atau turun 66 persen.

Beberapa kasus yang mengalami penurunan di antaranya pencurian dengan pemberatan, curanmor, narkotika, serta penganiayaan berat.

Namun demikian, polisi juga mencatat adanya peningkatan pada kasus kejahatan dunia maya atau cyber crime, yang menjadi perhatian bagi jajaran kepolisian untuk meningkatkan langkah pencegahan.

Angka Kecelakaan Lalu Lintas Ikut Menurun

Selain situasi kamtibmas, angka kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan operasi juga mengalami penurunan.

Tercatat 4 kejadian kecelakaan pada tahun 2026, turun dari 6 kejadian pada tahun 2025, atau berkurang sekitar 33 persen.

Korban meninggal dunia juga menurun dari 3 orang menjadi 2 orang, sementara korban luka berat turun dari 4 orang menjadi 2 orang.

Kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas juga mengalami penurunan signifikan dari Rp40,1 juta pada tahun 2025 menjadi Rp9 juta pada tahun 2026.

Pelanggaran Lalu Lintas Turun

Dalam evaluasi tersebut, Polda Lampung juga mencatat penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran melalui ETLE tercatat turun dari 5 kasus menjadi 2 kasus, sementara tilang manual yang sebelumnya 3 kasus kini menjadi nihil.

Selain itu, jumlah teguran kepada pengendara juga menurun dari 1.427 menjadi 588 teguran.

Menurut Kapolda Lampung, kondisi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas selama Operasi Ketupat Krakatau 2026.

“Kami berharap masyarakat terus menjaga situasi yang kondusif serta mematuhi aturan lalu lintas agar keamanan dan ketertiban selama Ramadan hingga Idulfitri tetap terjaga,” ujarnya.

Read More

Perbaikan Jalan Dipercepat, Pemprov Lampung Pastikan Jalur Mudik Lebaran Lebih Aman

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) terus bergerak mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi guna memastikan kelancaran dan keselamatan masyarakat menjelang arus mudik Lebaran. Langkah ini dilakukan melalui penutupan lubang jalan (patching), perbaikan struktur jalan, hingga pembenahan sistem drainase di berbagai titik strategis, Sabtu (14/3/2026).

Gubernur Lampung menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam menghadapi meningkatnya mobilitas masyarakat saat musim mudik. Oleh karena itu, berbagai pekerjaan perbaikan dipercepat agar jalan provinsi berada dalam kondisi aman dan nyaman dilalui pemudik.

Salah satu penanganan penting dilakukan pada ruas jalan provinsi Ulusemong – Trimulyo di Dusun Pusaka Jaya, Pekon Sirna Galih, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus. Di lokasi tersebut, jembatan yang ambrol akibat terjangan banjir karena hujan lebat kini tengah ditangani dengan pembangunan jembatan darurat sementara menggunakan pemasangan gorong-gorong armco. 

Penanganan darurat ini dilakukan agar konektivitas tetap terjaga dan arus transportasi tidak terputus. Selain itu, Dinas BMBK juga melakukan pekerjaan penutupan lubang jalan pada ruas provinsi Lempasing – Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran. Ruas jalan sepanjang sekitar 23 kilometer tersebut menjadi jalur vital penghubung kawasan pesisir dengan Kota Bandar Lampung dan kerap dilalui wisatawan serta masyarakat lokal.

Perbaikan serupa juga dilakukan di ruas Gedong Tataan – Kedondong, Kabupaten Pesawaran, dengan total panjang ruas sekitar 20 kilometer. Pada ruas ini, selain penambalan jalan berlubang, juga dilakukan pembenahan drainase guna mengantisipasi genangan air yang berpotensi mempercepat kerusakan jalan.

Sementara itu di Kabupaten Pringsewu, perbaikan jalan dilakukan pada ruas Pringsewu – Pardasuka sepanjang sekitar 18 kilometer, serta ruas Kalirejo – Pringsewu sepanjang kurang lebih 21 kilometer. Kedua ruas ini merupakan jalur penting penghubung antarwilayah yang menopang mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian.

Melalui langkah percepatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap kondisi jalan provinsi semakin mantap sehingga mampu mendukung kelancaran arus mudik Lebaran sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Lampung. (*)

Read More

Koramil 410-01/Panjang dan Yayasan Bakrie Amanah Bagikan Sembako untuk Dhuafa dan Korban Banjir

Bandar Lampung – Semangat berbagi di Bulan Suci Ramadan kembali ditunjukkan oleh jajaran Koramil 410-01/Panjang, Kodim 0410/KBL yang berkolaborasi dengan Yayasan Bakrie Amanah dalam kegiatan pembagian bingkisan sembako kepada kaum dhuafa dan warga terdampak banjir di wilayah Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Minggu (15/3/2026).

Kegiatan sosial tersebut berlangsung di halaman Koramil 410-01/Panjang yang berada di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Panjang Selatan. Acara dimulai sekitar pukul 14.30 WIB dengan dihadiri personel Koramil, perwakilan Yayasan Bakrie Amanah, serta warga penerima bantuan.

Danramil 410-01/Panjang yang diwakili oleh Batituud bersama sejumlah anggota Koramil turut langsung membagikan paket sembako kepada masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga, terutama mereka yang terdampak banjir dan membutuhkan dukungan di tengah menjalankan ibadah puasa.

Dalam sambutannya, perwakilan Danramil menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan antara TNI dan rakyat.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menunjukkan bahwa TNI selalu hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga peduli terhadap kondisi sosial warga, khususnya bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah banjir,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara TNI dan berbagai pihak, termasuk lembaga sosial seperti Yayasan Bakrie Amanah, menjadi kunci dalam menghadirkan bantuan yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

Salah seorang warga penerima bantuan mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan. Ia mengatakan bantuan sembako tersebut sangat membantu kebutuhan keluarga selama Ramadan.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat berarti bagi kami di bulan puasa ini. Terima kasih kepada Koramil 410-01/Panjang dan Yayasan Bakrie Amanah yang sudah peduli kepada kami,” tuturnya.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh kehangatan. Suasana kebersamaan antara prajurit TNI, relawan, dan masyarakat tampak jelas, mencerminkan semangat gotong royong serta kepedulian sosial yang kuat di tengah masyarakat selama bulan penuh berkah.

Read More

Pemkab Lamsel Terapkan Standar Kebersihan ABRI dan Toilet BKW Lewat Perbup 2026

Kalianda - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mulai menerapkan standar baru dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama resmi mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, yang menjadi pedoman baru bagi seluruh instansi pemerintah, fasilitas publik, hingga masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Peraturan ini menandai perubahan cara pandang terhadap kebersihan di Lampung Selatan. Jika sebelumnya kebersihan lebih dipahami sebatas kondisi bersih secara umum, kini pemerintah daerah menetapkan standar yang lebih terukur dan sistematis.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa Perbup tersebut mengatur penerapan tiga konsep utama, yakni ABRI, BKW, dan Strategi Bijak Kelola Sampah.

“Mulai 2026, kebersihan di Lampung Selatan tidak lagi hanya soal bersih secara kasat mata, tetapi memiliki standar yang jelas melalui Peraturan Bupati,” ujar Hendry dalam keteranganya resminya, Minggu, 15/3/2026.

Menurut Hendry, aturan ini berlaku bagi seluruh kantor pemerintah daerah, perangkat daerah, instansi vertikal, kecamatan, desa dan kelurahan, sekolah, puskesmas, serta berbagai fasilitas pelayanan publik yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

*Konsep ABRI: Asri, Bersih, Rapi, Indah*

Dalam peraturan tersebut, setiap instansi diwajibkan menerapkan konsep ABRI, yaitu Asri, Bersih, Rapi, dan Indah.

Konsep *asri* diwujudkan melalui penanaman dan pemeliharaan tanaman hias, pohon pelindung, serta ruang terbuka hijau di lingkungan kantor maupun fasilitas publik.

Sementara itu, aspek *bersih* menekankan pembersihan rutin area kerja, ruang pelayanan, halaman kantor, hingga area publik dari sampah, debu, maupun bau tidak sedap.

Kemudian aspek *rapi* mengatur penataan dokumen, ruang kerja, area parkir, dan fasilitas pelayanan agar tertata dengan baik dan mudah diakses masyarakat.

Sedangkan aspek *indah* diwujudkan melalui pengecatan bangunan, penataan ornamen estetika, serta pengaturan elemen visual yang memberikan kenyamanan sekaligus mencerminkan kearifan lokal Lampung Selatan.

*Standar Toilet BKW*

Selain lingkungan kerja, Perbup ini juga mengatur standar fasilitas sanitasi melalui konsep *BKW, yaitu Bersih, Kering, dan Wangi.*

Toilet di kantor pemerintah maupun fasilitas publik diwajibkan bebas dari kotoran dan bau, tidak memiliki genangan air, serta memiliki ventilasi dan sistem sanitasi yang baik.

“Standar BKW ini bertujuan memastikan fasilitas sanitasi yang layak dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan layanan publik,” kata Hendry.

*Strategi Bijak Kelola Sampah*

Perbup ini juga menekankan strategi pengelolaan sampah yang lebih terstruktur melalui konsep *Bijak Kelola Sampah.*

Beberapa langkah yang diwajibkan antara lain pemilahan sampah minimal menjadi tiga jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik yang dapat didaur ulang, dan sampah residu.

Pemerintah daerah juga mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, optimalisasi barang tahan lama, serta penerapan prinsip *3R* _(reduce, reuse, recycle)_ melalui bank sampah, fasilitas pengomposan, dan TPS3R.

Setiap instansi dan fasilitas publik juga diwajibkan menyediakan tempat sampah terpilah, bahkan dapat dikembangkan hingga empat jenis termasuk sampah B3 rumah tangga.

Selain itu, penggunaan bahan yang sulit terurai seperti styrofoam juga dibatasi dalam kegiatan pemerintah daerah.

*Larangan dan Sanksi*

Perbup tersebut juga memuat sejumlah larangan bagi masyarakat maupun pelaku usaha, termasuk membuang sampah sembarangan di jalan, sungai, pantai, dan fasilitas umum.

Larangan lain mencakup pembakaran sampah sembarangan, pencampuran berbagai jenis sampah dalam satu wadah, serta pembuangan limbah berbahaya ke tempat sampah umum.

Bagi pelaku usaha, penggunaan kemasan yang sulit terurai seperti styrofoam juga dilarang, serta diwajibkan menyediakan fasilitas pemilahan sampah di area usaha.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan khusus, hingga penghentian sementara aktivitas usaha.

*Penghargaan untuk Daerah Bersih*

Selain sanksi, pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme penghargaan bagi instansi, desa, dunia usaha, maupun masyarakat yang berhasil menerapkan standar kebersihan tersebut dengan baik.

Bentuk penghargaan dapat berupa piagam dari bupati, publikasi resmi pemerintah daerah, hingga penetapan sebagai zona bersih dan nyaman.

Penghargaan tersebut akan diberikan minimal satu kali dalam setahun setelah melalui proses evaluasi oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Hendry mengatakan, penerbitan Perbup ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat sekaligus mendorong perubahan perilaku menuju budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

“Harapannya, kebersihan bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi budaya bersama masyarakat Lampung Selatan,” katanya. (*)

Read More

Penegakan Hukum dan Jeritan Suara perut rakyat

Lampung - Dr. Resmen Kadapi, S.H., M.H,Sentak terkejut mendengar penegakan hukum seakan prestasi di tengah derita rakyat Menjelang Idul Fitri 2026, Di daerah Lampung tepatnya kabupaten way kanan telah terjadi penertiban, penghentian aktivitas tambang rakyat oleh Polda lampung. Kebijakan ini mungkin dimaksudkan untuk menegakkan Hukum. 

Pertanyaannya apakah APH baru tau..? Selama ini kemana aja..? 

apakah negara benar-benar sudah mempertimbangkan dampak dampak yang di timbulkan, ekonominya,sosial, keamanan bagi rakyat dan perekonomian nasional.?

Tambang rakyat selama ini bukan sekadar aktivitas informal. Di banyak wilayah bukan hanya di kabupaten way kanan tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia, kegiatan serupa terjadi ini adalah upaya keluarga bertahan hidup, terutama ketika lapangan kerja formal belum bisa diberikan oleh pemerintah ke warga negara.

Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ada banyak penambang tradisional kehilangan kepastian hukum. 

Penertiban pada saat menjelang idul Fitri begini akan sangat merugikan negara,,karna semua kebutuhan meningkat drastis, contoh sederhananya.

Di kabupaten way kanan ada ribuan penambang yang bekerja setiap hari mengadu nasib untuk mendapatkan graman mas yang di bagi tim kerja, jika satu tim bekerja 10 orang di kali dengan ribuan kelompok dengan mesin seadanya, maupun yg menyewa alat berat berapa putaran uang yang beredar per hari dari bensin motor menuju lokasi,,dari bontot yang belanja di warung warung, dan ini simbiosis mutualisme maka berapa potensi krugian ekonomi,apalagi jika kita menghitung ini secara nasional berapa juta orang yang mencoba menghidupi keluarga untuk bertahan hidup, maka berapa putaran uang secara nasional yg berhenti berbuputar. maka akumulasi aktivitas ekonomi dari ribuan titik tambang rakyat bisa mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Semua kegiatan pelaku penambang ini berimplikasi langsung pada Pedagang makanan,Pengusaha transportasi lokal,Bengkel alat tambang,Toko kebutuhan harian,Jasa pengolahan mineral,Pasar tradisional.

Ketika pemerintah melakukan penertiban maka sebaiknya sudah berpikir secara komprehensif baik bicara solusi jangka panjang dan jangka pendek terhadap masyarakat setempat karna tambang rakyat berhenti, rantai ekonomi desa ikut tersendat.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan yang memberi harapan kepada masyarakat melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2025 tentang Wilayah Pertambangan Rakyat. Regulasi ini membuka jalan legalisasi tambang rakyat melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Dalam implementasinya masih berjalan lambat bahkan tidak berjalan.

 Pemerintah semestinya hadir di tengah rakyat untuk menunjukkan empati dan memberi solusi bahkan lebih dari itu, sentuhan nyata misal dengan Revisi tata ruang, Penetapan wilayah WPR,Penerbitan IPR bagi penambang rakyat atau hal lain dengan membawa persoalan di wilayahnya ke pemerintah pusat dengan kementrian terkait jika hal itu bukan kewenangan pemerintah daerah, ini menimbulkan bahasa negara jahat terhadap rakyatnya.

Dalam situasi seperti ini, penertiban yang dilakukan menjelang Lebaran justru berpotensi memperbesar tekanan ekonomi di tengah tengah masyarakat desa.

Amanah konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pertanyaannya sederhana ini kekayaan untuk siapa, rakyat yang mana.?

apakah kemakmuran negara tercapai untuk rakyatnya dengan menutup akses ekonomi mereka di setop, atau justru dihentikan tanpa solusi semakin memperburuk nasib rakyat.

Solusi yang harus diberikan yaitu transformasi tambang rakyat menjadi legal, aman, dan ramah lingkungan.

Negara seharusnya hadir dan fokus pada ;

Percepatan penetapan WPR.

Pembentukan koperasi tambang rakyat.

Pelatihan teknologi tambang menjadi ramah lingkungan.

Pendampingan keselamatan kerja.

Integrasi dengan industri pengolahan mineral.

rakyat bukan musuh negara. realitas ekonomi masyarakat yang perlu diatur dan diberdayakan, bukan dimatikan. Menjelang Lebaran, ketika kebutuhan ekonomi keluarga meningkat, kebijakan negara seharusnya hadir dengan empati dan solusi, bukan sekadar penertiban.

Karena pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan sumber daya alam bukan diukur dari seberapa banyak tambang yang ditutup dan bukan seberapa banyak yang di penjara melalui penegakan hukum, melainkan seberapa sejahtera rakyat dari alam kita.

Saya doakan dari Masjidil harom mudah mudahan saudara saudaraku yang terkena dampak atas penertiban ini dapat diberikan kelapangan hati, dimurahkan rejekinya dan bisa segera menemukan jalan keluar atas apa yang sedang di hadapi, insya Allah bulan ramadan memberikan keberkahan yang besar untuk kita semua, amin.

Read More