Ibukota Kecamatan Sukau Dikepung Longsor, Anggota DPRD dari Fraksi PKS Tinjau Lokasi dan Sampaikan ini!

GK, Lampung Barat - Berangkat dari video yang beredar di akun facebook milik Surya Al Pajri terkait bencana alam longsor yang terjadi di Pekon Bandar Baru, Kecamatan Sukau. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, Nopiyadi, S.Ip., meninjau 2 lokasi longsor yang berada di Pekon tersebut. Minggu (2/6/2024)

Pertama Nopiyadi, S.Ip., meninjau lokasi tanah longsor yang telah menelan 2 hektar lebih tanah perkebunan warga dan pada tahun 2023 lalu, telah menelan 1 korban jiwa yang terseret oleh tanah longsor.

Kedalaman lokasi longsor itu diperkirakan 300 meter lebih, hal tersebut diketahui saat melakukan evakuasi mengangkat jenazah korban yang terperosok ke jurang longsor di tahun lalu.

Kedua, tinjauan dilakukan di Pemangku Way Menjadi Pekon yang sama, yang mana titik longsor tepat di belakang pemukiman warga dan retakan-retakan potensi longsor susulan sudah mendekati rumah warga hanya berjarak kurang lebih 15 meter.

Dalam tanggapannya Nopiyadi menyampaikan rasa prihatinnya pada Ibukota Kecamatan Sukau yang mana kantor Kecamatannya bisa dilihat langsung dari titik lokasi longsor. Artinya menurut Nopi bahwa di Bandar Baru terdapat 2 lapisan pemerintahan yakni Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Pekon itu sendiri dan secara geografis dirinya menyimpulkan Pekon ini dikepung oleh bencana banjir dan longsor.

"Tentunya ini menjadi PR kita bersama, kepada masyarakat, pemerintah pekon, seluruh elemen yang terlibat, kecamatan khususnya, dan pihak terkait, BPBD, KLH, PUPR untuk rembug bersama. Mari kita pikirkan karena kondisi sekarang sudah jumlah hektaran tanah warga yang sudah hilang dan wujudnya sudah tidak ada lagi," ajak Nopiyadi.

Setelah meninjau lokasi longsor secara langsung, Nopiyadi merasa miris akan keadaan yang terjadi. Dirinya juga sangsi bahwa 5, 10, atau 15 tahun akan datang, apakah Pekon Bandar Baru yang merupakan Ibukota Kecamatan Sukau masih bisa dipertahankan atau tidak dari peta Kabupaten Lampung Barat.

"Masyaalloh..ini luar biasa kita tidak tahu, 5, 10 atau 15 tahun kedepan apakah Pekon Bandar Baru ini masih bisa kita pertahankan dari peta kabupaten lampung barat, atau justru dia akan hilang menjadi sejarah bahwa telah hilangnya sebuah pekon yang menjadi ibukota kecamatan karena termakan atau tergerus oleh longsor. Karena itu saya mengajak kita semua untuk berpikir dan rembug bersama mencari solusi yang tepat untuk pencegahan dan penanganannya," pungkas Nopiyadi. (Surya)

Read More

Wakil Rakyat Kritik Dampak Banjir Pada Proyek DAK Rp19 Milyar, Kadis PUPR Tinjau Lokasi

GK, Lampung Barat - Dinas PUPR Lampung Barat meninjau lokasi proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Pagar Dewa - Lumbok yang bersumber DAK sebesar Rp19 miliar lebih tahun 2023 pasca mendapat kritikan dari anggota DPRD fraksi PKS, Nopiyadi, S.I.P., terkait dampak banjir yang diakibatkan dari jalur pembuangan air. Selasa (17/10/2023).

Dikabarkan sebelumnya bahwa masyarakat mengeluhkan pembuangan air yang berasal dari ruas jalan Pagar Dewa - Lombok merusak lahan perkebunan dan berdampak pada kerusakan fasilitas gedung SMAN 1 Sukau di Pekon Pagar Dewa, Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Peninjauan itu dilakukan langsung oleh Kepala Dinas PUPR Ir Ansari didampingi Kabid Bina Marga Robert Putra dan dihadiri anggota DPRD Lambar sekaligus ketua Fraksi PKS bersatu Nopiyadi, S.I.P.

Saat diwawancarai Kadis PUPR Ir Ansari membenarkan jika penanggulangan banjir yang berasal dari ruas jalan Pagar Dewa-Lumbok itu tidak masuk dalam perencanaan alias diluar penanganan segmen dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp19 miliar yang saat ini sedang berjalan.

“Soal penanganan banjir ini memang tidak masuk dalam perencanaan, dikarenakan saat itu pekerjaan sudah harus berjalan, serta masalah lahan yang akan menjadi jalur pembuangan air belum tersedia,” kata Ansari di lokasi peninjauan.

Masih kata Ansari, meskipun demikian pihaknya tetap mengupayakan solusi dengan membangun saluran resapan untuk mengurangi volume air yang kerap membanjiri lahan perkebunan dan fasilitas pendidikan yang ada.

"Namun kita tetap mengupayakan untuk menimalisir pembuangan air dengan cara membangun saluran resapan, dan ini dapat menampung sekitar 200 kubik air sebelum air tumpah ke lahan warga," ucap Ansari.

Kepala Dinas PUPR itu juga berjanji pada pembangunan berikutnya akan memprioritaskan saluran pembuangan air pada titik tersebut.

"Jadi kedepan kalau sudah tidak ada persoalan mengenai lahan, kami pastikan ini akan menjadi prioritas. Kita bangun saluran drainase untuk mengatasi banjir. Nanti akan kita cek ulang dan hitung dulu, mudah-mudahan juga didukung ketersediaan anggaran,” ungkapnya.

Menjawab hal tersebut, Anggota DPRD Lambar, Nopiyadi menilai tidak ada persoalan mengenai izin penggunaan lahan untuk pembangunan drainase atau jalur pembuangan air tersebut, hanya saja pihaknya menyayangkan karena sejak awal lahan dan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir tersebut tidak masuk dalam perencanaan.

"Saya pastikan tidak ada kendala soal lahan, karena masyarakat sudah lama menantikan penanggulangan supaya lahan yang ada bisa digarap dan fasilitas pendidikan juga tidak terkena dampak," ujar Nopi.

Untuk saat ini, mengingat proyek telah berjalan pihaknya meminta agar di tahun anggaran berikut Dinas PUPR dapat memprioritaskan penanggulangan banjir tersebut dengan membangun saluran pembuangan air hingga ke titik nol di wilayah sungai Way Bekenol untuk mengantisipasi dampak kerusakan yang lebih parah akibat banjir tersebut.

"Kita lihat dulu efektifnya solusi dari Dinas PUPR dengan membuat resapan ini, kalau banjir tidak juga teratasi kami minta supaya pembangunan saluran pembuangan ini dapat diprioritaskan di tahun depan,” tutup Nopi. (Surya)

Read More

HiIkmah Kritik Bima Jadi Triger Dialog Politik Pemda Lampung & Masyarakat

GK, BANDARLAMPUNG - Al Muzzammil Yusuf Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal dapil Lampung 1 yang juga Ketua Bidang Polhukam DPP PKS ikut menanggapi terkait pemuda asal Lampung, Bima Yudho Saputro yang dilaporkan ke Polda Lampung oleh  Advokat asal Lampung, Gindha Ansori Wayka yang juga pegawai Gubernur Lampung Arinal Djunaidi lantaran mengunggah video kritik soal terkait infrastruktur di Lampung berjudul 'Alasan Lampung Gak Maju-Maju', melalui akun TikToknya, Awbimax Reborn. 

Muzzammil mengatakan, Bima ini anak muda Lampung yang terdidik & kritis. Yg sedang  belajar jauh di negeri orang (Australia). Dia  memanfaatkan trend  medsos untuk mengkritik Pemerintah Daerah kelahirannya dengan gaya bahasa anak muda.  Substansi kritiknya bagus. Mungkin beberapa pilihan kata saja yg kurang pas. 

Muzzammil menilai hal itu bisa kita masalahkan tapi bisa juga kita maklumi. Kita maklumi karena kita nilai ekspresi tersebut lahir dari rasa   cinta & peduli  anak muda kepada  daerahnya. 

“Saya kira Pemda Lampung Timur,  Gubernur Lampung & Aparat Hukum bisa lebih bijak untuk collingdown. Tidak  perlu bawa ke ranah hukum. Berikan saja jawaban yang proporsional. Sehingga justru dari kritik Bima terjadi dialog publik. Dan publik bisa tahu agenda pembangunan  Pemda dengan berbagai  kesulitan & keterbatasannya Sambil tentu dg memperbaiki kinerja.”, Ujar Muzzammil yang juga Anggota Komisi I DPR RI.

Muzzammil menambahkan,  Wagub Lampung sudah menyambut dialog publik tersebut. Ini menjadi dinamika  yang bagus. Dengan cara ini justru akan baik untuk pelibatan  publik sehingga bisa menjadi sarana komunikasi politik Pemprov dan pemda  dan sekaligus bisa menggundang  perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Lampung, Bahkan bisa jadi dialog positif lintas generasi dengan tema kecintaan kepada Lampung. Sehingga Bima bisa terus tenang studi di Australia & terus bersikap kritis konstruktif, begitu juga keluaganya bisa tetap berjalan seperti biasa  tidak dikhawatirkan tentang dampak masalah kritik Bima tersebut. [Feby]

Read More