35 Anggota DPRD Lampung Barat Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

GK, Lampung -  Rapat Paripurna  pelantikan 35 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat masa jabatan 2024-2029 berlangsung di ruang Sidang Makhghasana DPRD Kabupaten Lampung Barat, Senin 19 Agustus 2024. 

Presmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat masa jabatan 2024-2029 dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukman M.M berdasarakan Surat Keputusan (SK) Pj. Gubernur Lampung nomor : 489/B.01/HK/2024 tgl 14 agustus 2024 tentang nama daftar nama DPRD Kabupaten Lampung Barat masa jabatan tahun 2024-2029. 

Pengambilan sumpah janji jabatan dipandu langsung oleh ketua Pengadilan Negeri (PN) Liwa Awaluddin Hendra Aprilana , SH,. S.Sos. Turut disaksikan Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Adi Utama, ketau TP PKK Lampung Barat Dra. Zelda Naturi Nukman, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Peratin, Instansi Vercal.  

Diketahui, Sri Nurwijayanti, S.Si menjadi ketua DPRD sementara menggantikan Edi Novial, S.Kom yang sebelumnya menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat masa jabatan tahun 2019-2024.

Sri Nurwijayati dalam kesempatan itu mengajak jajaran ke depannya untuk dapat menjalankan tugas dan pungsi sebagaimana mestinya yakani sebagai wakil rakyat. 

"Kita sebagai wakil rakyat Lampung Barat harus saling mendukung, mengingatkan dan melindungi satu sama lain dalam membangun Lampung Barat," kata dia. 

Ia menyatakan kebanggaannya mendapat rekomendasi dari pihak partainya menjadi ketua sementara DPRD Kabupaten Lampung Barat, pasalnya dirinya merupakan wanita yang pertama kalinya menduduki jabatan sebagai ketua DPRD Lampung Barat. 

"Hari ini adalah tonggak sejarah bagi Kabupaten Lampung Bara. ketua DPRD nya adalah seorang wanita. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Lampung Barat semakin maju, kesetaraan gender semakin baik karena tidak ada demokrasi tanpa adanya kesetaraan gender," tuturnya. 

Sementara Pj. Bupati Lampung Barat dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat yang baru saja dilantik. 

Dengan dilantiknya 35 anggota DPRD kabupaten Lampung Barat, Nukman berharap ke depannya dapat memperkuat peran legislatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

"Dengan diambilnya sumpah jabatan maka dari hari ini saudara resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat masa kerja 2024-2029. Saya berharap ke depannya dapat menambah peran legislatif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah," harap Nukman.  

"Semoga saudara dapat mengemban amanah yang telah disandarkan oleh lapisan masyarakat Lampung Barat pada diri saudara semua," lanjutnya. 

Selain itu, lanjutnya, Nukman berharap kerjasama selama selama ini yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif di Lampung Barat ke depannya akan semakin baik.

Dirinya pun menekankan kepada seluruh anggota DPRD yang telah dilantik agar ke depannya dapat menjalankan tugas dan peran sesuai dengan poksi sebagai perwakilan rakyat, diantaranya menjaring aspirasi masyarakat. 

"Dengan hadirnya anggota DPRD yang baru, saya berharap ke depannya dapat membawa aspirasi masyarakat sesuai amanat rakyat dengan dilandasi tekad dan semangat untuk bersama-sama mensejahterakan masyarakat dan memajukan daerah yang sama-sama kita cintai ini," pungkasnya.

Berikut daftar nama anggota DPRD yang resmi pengangkatannya sebagai DPRD Kabupaten Lampung Barat 2024-2029.

1. Feri Shaputra Partai Kebangkitan Bangsa Dapil l.

2. Erwansyah, SH, Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil.

3. Bambang Duwi Saputra, SH Partai PDI Perjuangan dapi 1.

4. Sumyati Partai PDI Perjuangan Dapil 1.

5. Syukur Partai Golongan Karya Dapil 1. 

6. Bambang Kusmanto Partai Nasional Demokrat Dapil 1.

7. Nopiyadi, S.Ip, Partai Keadilan Sejahtera Dapil 1.

8. Drs. Nusyirwan Partai Amanat Nasional dapil 1. 

9. Heri Gunawan, St, Partai Demokrat Dapil 1.

10. Ahmad Ali Akbar, SH Partai PDI Perjuangan Dapil 2. 

11. Ismetliza Partai PDI Perjuangan dapil 2.

12. Bahrinayub, SH Partai Golongan Karya Dapil 2. 

13. Herpin Partai Amanat Nasional Dapil 2. 

14. Mawardi Partai Demokrat Dapil 2.

15. Jafar Sodiq, M.Si Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 3. 

16. Untung Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil 3.

17. Sumarmin, Sp PDI Perjuangan Dapil 3. 18. Tribudi Wahyuni PDI Perjuangan Dapil 3.

19. Yogi Mandala Putra, M.Pd PDI Perjuangan Dapil 3. 

20. Saiful Abadi Partai Golongan Karya Dapil 3.

21. Hi. Harun Roni, S.Pd partai Keadilan Sejahtera Dapil 3. 

22. Hi. Sutikno Partai Demokrat Dapil 3.

23. Ali Mustaqim Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 4.

24. Sri Nurwijayanti,.S.S PDI Perjuangan Dapil 4.

25. Edi Novial, S.Kom PDI Perjuangan Dapil 4. 

26. Af. Yogi Amijaya, MH PDI Perjuangan dapil 4.

27. Prayitno Partai PDI Perjuangan Dapil 4.

28. Tomi Ardi, SH Partai Golongan Karya Dapil 4.

29. Rovie Komsen, S.Pd Partai Keadilan Sejahtera dapil 4.

30. Hi. Juhartono, S.Sos Partai Demokrat dapil 4.

31. B. Donny Kurniawan, St Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 5.

32. Sugeng Hari Kinaryo Adi PDI Perjuangan Dapil 5.

33. Sarwani Partai PDI Perjuangan Dapil 5.

34. Mistiana Partai PDI Perjuangan Dapil 5.

35. Dnarianti, Amd Keb Partai Demokrat dapil 5. (Sur)

Read More

Buntut dari 2 Laporan Terhadap DPRD Lambar di Kejari Liwa, LSM GMBI Akan Adakan Aksi Demo

GK, Lampung Barat - LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia(GMBI) Distrik Lampung Barat gerah terhadap proses pelaporan dugaan anggaran Perjalanan Dinas fiktif dan penyalahgunaan anggaran sekertariat DPRD Kabupaten Lampung Barat, tahun 2021-2024 dan akan merencanakan aksi demo di kantor DPRD dan Kejari Liwa.

Hal itu, terungkap dari keterangan, Dedi RK Susanto selaku Ketua Distrik LSM GMBI Lampung Barat melalui divisi humasnya, Hilman, Rabu (07 Agustus 2024) di kantor Distrik GMBI Lampung Barat.

"Berdasarkan rapat intern LSM GMBI Lampung Barat hari ini, salah satu point kesimpulan hasil rapat bahwa kami sepakat untuk mengadakan aksi demo di dua titik tersebut," ujar Hilman.

Lebih lanjut, Hilman menuturkan bahwa pihaknya merasa kecewa atas lambannya penanganan laporan yang sudah dua kali dilayangkan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di DPRD Lampung Barat, namun tidak ada jawaban yang meyakinkan. Sehingga pihaknya akan memastikan proses penegakkan hukumnya terang benderang.

"Proses pelaporan kami melalui Layanan Online Pesagi Kembar, kami hanya mendapat keterangan bahwa kasus tersebut sudah diambil alih oleh pihak Kejati, makanya kami dorong lagi dengan pelaporan kedua pada Jum'at kemarin, terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran pada tahun 2021-2024," ungkap Hilman.

Menutup pembicaraan, Hilman juga menyebutkan bahwa Ketua Distrik Lampung Barat dalam waktu dekat akan berkoordinasi ke Wilter LSM GMBI Provinsi Lampung.

"Jum'at ini Ketua Distrik Lampung Barat akan berangkat ke Provinsi Lampung untuk berkoordinasi kepada pihak Wilter GMBI Provinsi Lampung, guna menyampaikan agenda terkait hari dan waktunya," tutup Hilman mengakhiri pembicaraan.

Seperti diketahui dalam dua bulan ini memang santer kabar bau busuk yang menyengat atas dugaan penyalahgunaan anggaran di Sekretariat DPRD Lampung Barat, baik itu terkait perjalanan dinas maupun dugaan PIN palsu.

Persoalan itu sendiri mencuat, berangkat dari nyanyian, Ridwan Efendi, salah Seorang anggota DPRD aktif (PAW) dari partai PKB yang bahkan dengan tegas dalam statmennya menyatakan, siap buka-bukaan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran yang ada di DPRD Lampung Barat. (Red)

Read More

Ibukota Kecamatan Sukau Dikepung Longsor, Anggota DPRD dari Fraksi PKS Tinjau Lokasi dan Sampaikan ini!

GK, Lampung Barat - Berangkat dari video yang beredar di akun facebook milik Surya Al Pajri terkait bencana alam longsor yang terjadi di Pekon Bandar Baru, Kecamatan Sukau. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, Nopiyadi, S.Ip., meninjau 2 lokasi longsor yang berada di Pekon tersebut. Minggu (2/6/2024)

Pertama Nopiyadi, S.Ip., meninjau lokasi tanah longsor yang telah menelan 2 hektar lebih tanah perkebunan warga dan pada tahun 2023 lalu, telah menelan 1 korban jiwa yang terseret oleh tanah longsor.

Kedalaman lokasi longsor itu diperkirakan 300 meter lebih, hal tersebut diketahui saat melakukan evakuasi mengangkat jenazah korban yang terperosok ke jurang longsor di tahun lalu.

Kedua, tinjauan dilakukan di Pemangku Way Menjadi Pekon yang sama, yang mana titik longsor tepat di belakang pemukiman warga dan retakan-retakan potensi longsor susulan sudah mendekati rumah warga hanya berjarak kurang lebih 15 meter.

Dalam tanggapannya Nopiyadi menyampaikan rasa prihatinnya pada Ibukota Kecamatan Sukau yang mana kantor Kecamatannya bisa dilihat langsung dari titik lokasi longsor. Artinya menurut Nopi bahwa di Bandar Baru terdapat 2 lapisan pemerintahan yakni Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Pekon itu sendiri dan secara geografis dirinya menyimpulkan Pekon ini dikepung oleh bencana banjir dan longsor.

"Tentunya ini menjadi PR kita bersama, kepada masyarakat, pemerintah pekon, seluruh elemen yang terlibat, kecamatan khususnya, dan pihak terkait, BPBD, KLH, PUPR untuk rembug bersama. Mari kita pikirkan karena kondisi sekarang sudah jumlah hektaran tanah warga yang sudah hilang dan wujudnya sudah tidak ada lagi," ajak Nopiyadi.

Setelah meninjau lokasi longsor secara langsung, Nopiyadi merasa miris akan keadaan yang terjadi. Dirinya juga sangsi bahwa 5, 10, atau 15 tahun akan datang, apakah Pekon Bandar Baru yang merupakan Ibukota Kecamatan Sukau masih bisa dipertahankan atau tidak dari peta Kabupaten Lampung Barat.

"Masyaalloh..ini luar biasa kita tidak tahu, 5, 10 atau 15 tahun kedepan apakah Pekon Bandar Baru ini masih bisa kita pertahankan dari peta kabupaten lampung barat, atau justru dia akan hilang menjadi sejarah bahwa telah hilangnya sebuah pekon yang menjadi ibukota kecamatan karena termakan atau tergerus oleh longsor. Karena itu saya mengajak kita semua untuk berpikir dan rembug bersama mencari solusi yang tepat untuk pencegahan dan penanganannya," pungkas Nopiyadi. (Surya)

Read More

Ismun Zani Ingatkan ASN: Apa yang Diperbuat di Dunia akan Dipertanggung-jawabkan di Akhirat Kelak

GK, Lampung Barat - Pemeritah Kabupaten Lampung Barat telah mencapai hasil kinerja dengan mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat terutama penilaian tentang laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian yang ke-14 kali secara berturut-turut.

Keberhasilan mempertahankan prestasi tersebut diharapkan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dan beriringan dengan jalannya roda pemerintahan yang penuh dengan transparansi di Kabupaten Lampung Barat tercinta.

Menurut Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Ismun Zani dalam kesempatan Sidang Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lampung Barat, Esensi keberhasilan akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan apabila benar-benar transparan secara jujur dan berkeadilan melalui mekanisme ini pula akan mampu melakukan evaluasi kritis, objektif dan akurat kinerja setiap kegiatan atas pelaksanaan program dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi.

"Setelah mendengar dan mencermati pidato pengantar laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program di tahun 2023 lalu namun hal tersebut bukan menjadi alasan bagi kita untuk tetap berbenah dan pada akhirnya melalui pandangan praktisi ini kami meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih konsen lagi dalam melaksanakan program-program yang menurut kacamata kami belum maksimal dilaksanakan," kata Ismun di gedung Marghasana, Way Mengaku. Selasa (14/5/2024).

Adapun yang belum maksimal tersebut menurut Ismun Zani, pertama adanya catatan dan temuan dari BPK RI perwakilan Lampung terhadap kurang maksimalnya pelaksanaan program baik terhadap proses administrasi maupun pencapaian yang dihasilkan pada beberapa OPD. Fraksi Partai Golkar meminta agar pemerintah daerah lebih intens lagi dalam melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program di tahun-tahun yang akan datang.

Yang kedua dalam pelaksanaan program fisik, pembangunan jalan, jembatan, gedung, irigasi Fraksi Partai Golkar tidak henti-hentinya mengingatkan OPD terkait agar bekerja lebih fokus bekerja lebih serius dan mengutamakan capaian kualitas terhadap program dimaksud hal ini menjadi sangat penting mengingat hampir setiap tahun berjalan didapati pembangunan yang baru selesai dilaksanakan sudah mengalami kerusakan yang cukup serius.

"Ini saya koreksi 3 kali LPJ ini selalu kami sampaikan artinya harapannya Pak Bupati, kita di tengah keterbatasan Kabupaten Lampung Barat ini paling tidak ketika walaupun sedikit demi sedikit pembangun daerah belum memiliki standar yang baku dalam hal penanganan bencana alam di Kabupaten Lampung Barat seperti yang terjadi Jalan longsor yang berada di Pekon Hujung menuju Pekon Pampangan," ujar Ismun Zani.

Tiga jalan longsor yang terjadi di Pekon Padang Dalom menuju Sukarame Balik Bukit dan beberapa titik lagi bencana alam lainnya sehingga masih banyak ditemukan penanganan bencana longsor pada badan jalan yang akibat penanganannya lamban mengingat mengakibatkan jalan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.

 

Keempat terkait penilaian atas kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) Fraksi Partai Golkar mencoba mengingatkan pemerintah daerah akan satu nasehat dari para Ulama bahwa "Apa yang kamu tabur hari ini akan kamu tuai di hari berikutnya" kemudian "Apa yang kamu perbuat di dunia akan kamu pertanggung jawabkan di akhirat kelak" untuk itu fraksi Partai Golkar mendorong agar pemerintah daerah dalam melakukan penilaian terhadap jabatan dan kepangkatan ASN di Lampung Barat untuk betul-betul didasari oleh kemampuan dan kinerja yang bersangkutan bukan atas penilaian non regulasi lainnya, papar Ismun.

Yang kelima terkait PDAM Limau Kunci Fraksi Partai Golkar kembali mempertanyakan persoalan tahun lalu yang masih terjadi sampai dengan sekarang yakni agar pemerintah daerah membuka seterang-terangnya informasi tentang penerimaan dana dan proses pelayanan Perusahaan Air Minum Daerah tersebut karena sampai saat ini kami masih menerima keluhan dari masyarakat terkait pembayaran rekening air yang tidak memiliki standar jelas alias kira-kira saja.

"Hampir semua baca meter yang ada sudah tidak berfungsi hal ini diperparah dengan kualitas air yang sampai kepada konsumen di beberapa lokasi yang masih menggunakan metode Senin-Kamis. Senin ngalir Kamis tidak mengalir," ucapnya.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Barat tidak henti-hentinya mengingatkan agar pemerintah daerah terus berbenah ke arah yang lebih baik termasuk perbaikan sistem Pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga ke depan diharapkan akan dapat menimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang dapat berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. (Surya)

Read More

Kasus Dugaan Selingkuh Oknum Anggota DPRD Lampung Barat dan Lawan Jenisnya, Terus Berlanjut !!

GK, Lampung Barat - Sempat viral diberbagai pemberitaan dan menjadi buah bibir masyarakat, kasus dugaan perselingkuhan oknum Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat bersama dengan lawan jenisnya wanita yang telah bersuami dengan inisial (W) terus berlanjut.

Diterangkan oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Barat, Iptu Juherdi Sumandi mendampingi Kapolres AKBP Ryky W Muharam, S.H., S.Ik., saat dijumpai di ruang kerjanya bahwa penanganan perkara terhadap laporan yang salah satunya merupakan oknum Anggota Dewan saat ini perkaranya sudah dilimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan dan sudah dikembalikan dengan P18 dan P19.

"Saat ini penyidik sedang melengkapi P18 dan P19. Ada beberapa penambahan keterangan yang dipinta oleh pihak Kejaksaan baik terhadap saksi yang meringankan, kemudian ada pemeriksaan tambahan terhadap kedua terduga tersangka baik yang perempuan inisial (W) maupun terhadap terduga tersangka inisial (S)," ucap Juherdi. Jum'at (5/4/2024).

Diakui oleh Kasat Reskrim bahwa pihaknya pun ingin agar berkas dan perkara tersebut segera disidangkan.

"Setelah berkas perkara tersebut lengkap, akan segera kita kirim kembali ke Kejaksaan untuk dilakukan penelitian," kata Kasat Reskrim Polres Lampung Barat.

Iptu Juherdi juga mengatakan bahwa akan memastikan perkara tersebut terus bergulir sampai di Pengadilan karena masyarakat menunggu sampai sejauh-mana penanganannya.

"Kita juga ingin berkas dan perkara ini segera untuk disidangkan, karena ini mungkin ditunggu-tunggu juga oleh seluruh masyarakat Lampung Barat, untuk penanganannya sejauh mana, banyak yang pertanyakan juga kepada kita, namun perkara tersebut kita sampaikan bahwa akan terus bergulir, akan terus kita proses sampai nanti mungkin akan mendapatkan putusan dari Pengadilan," paparnya.

Senter kabar sebelumnya bahwa oknum Anggota DPRD Lampung Barat berinisial (S) dari Dapil 2 yang meliputi daerah pemilihan Kecamatan Batu Brak, Belalau dan Batu Ketulis. Diduga selingkuh dengan istri orang yang berinisial (W) berdomisli di Pekon Sukarami, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Terungkap perselingkuhan keduanya berawal dari kecurigaan warga yang melihat oknum Anggota DPRD menuju rumah (W) pada malam hari sedangkan suami (W) tidak ada ditempat. Mendapati hal yang mencurigakan itu, lewat dari tengah malam warga melakukan penggerebek dikediaman (W). (Red)

Read More

Diduga Selingkuhi Istrinya, Suami W Resmi Laporkan Oknum Anggota DPRD ke Polres Lambar

GK, Lampung Barat - Setelah digrebek warga lalu diamankan di Mapolsek Sekincau pada Rabu, 3 Januari 2024 dini hari. Oknum anggota DPRD Lampung Barat dengan inisial (S) yang diduga berselingkuh dengan istri orang (W) saat suami sedang tidak dirumah kini kasusnya dilimpahkan ke Polres Lambar.

Dikutip dari Media Lampung, Pelimpahan kasus tersebut setelah suami W, membuat laporan resmi ke Mapolres Lambar.

Hal itu disampaikan Kapolsek Sekincau AKP Sahril Paison. Ia menerangkan bahwa keduanya yang merupakan terduga pelaku perselingkuhan akan dibawa ke Polres Lambar.

“Sekarang pihak anggota Polres sudah berada di Polsek Sekincau setelah menerima laporan dari suami si perempuan, dan mereka berdua langsung dibawa ke Polres. Jadi kasus ini naik ke Polres Lambar," kata Paison.

Keterangan itu juga dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Lambar Iptu Juherdi Sumandi, mendampingi Kapolres Lambar AKBP Ryky W Muharam saat dikonfirmasi awak media.

"Iya (dilimpahkan ke Polres), suami terlapor resmi membuat laporan polisi sekitar pukul 21:00 WIB tadi ke polres," ujar Iptu Juherdi melalui pesan WhatsApp-nya.

Iptu Juherdi juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi-saksi dan terlapor.

Terungkap perselingkuhan keduanya berawal dari kecurigaan warga yang melihat oknum Anggota DPRD menuju rumah (W) pada malam hari sedangkan suami (W) tidak ada ditempat. Mendapati hal yang mencurigakan itu, lewat dari tengah malam warga melakukan penggrebekan dikediaman (W) di Pekon Sukarame, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Benar saja warga menemukan keduanya sedang mengobrol, lalu warga menghubungi pihak Polsek setempat dan keduanya dibawa ke Mapolsek Sekincau. (Red)

Read More

Diduga Selingkuh, Oknum Anggota DPRD Lampung Barat Digerebek Warga

GK, Lampung Barat - Mencuat kabar Anggota DPRD Lampung Barat berinisial (S) dari Dapil 2 yang meliputi daerah pemilihan Kecamatan Batu Brak, Belalau dan Batu Ketulis. Diduga selingkuh dengan istri orang yang berinisial (W) berdomisli di Pekon Sukarami, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Terungkap perselingkuhan keduanya berawal dari kecurigaan warga yang melihat oknum Anggota DPRD menuju rumah (W) pada malam hari sedangkan suami (W) tidak ada ditempat. Mendapati hal yang mencurigakan itu, lewat dari tengah malam warga melakukan penggerebekan dikediaman (W), Rabu (3/1/2024).

Benar saja warga menemukan keduanya sedang mengobrol, lalu warga menghubungi pihak Polsek setempat dan keduanya dibawa ke Mapolsek Sekincau.

Kapolsek Sekincau, AKP. H. Sahril Paison, S.H., M.H., saat dihubungi media ini membenarkan atas kejadian tersebut.

"Benar, oknum anggota DPRD dan wanita itu saat ini sudah diamankan di Mapolsek Sekincau," kata Paison.

Masih menurut Paison, kini pihaknya masih menunggu laporan dari pihak perempuan untuk proses lebih lanjut.

"Kita masih menunggu laporan dari pihak perempuan untuk proses lebih lanjut, karena ini merupakan delik aduan," pungkas Kapolsek Sekincau. (Red)

Read More

Wakil Rakyat Kritik Dampak Banjir Pada Proyek DAK Rp19 Milyar, Kadis PUPR Tinjau Lokasi

GK, Lampung Barat - Dinas PUPR Lampung Barat meninjau lokasi proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Pagar Dewa - Lumbok yang bersumber DAK sebesar Rp19 miliar lebih tahun 2023 pasca mendapat kritikan dari anggota DPRD fraksi PKS, Nopiyadi, S.I.P., terkait dampak banjir yang diakibatkan dari jalur pembuangan air. Selasa (17/10/2023).

Dikabarkan sebelumnya bahwa masyarakat mengeluhkan pembuangan air yang berasal dari ruas jalan Pagar Dewa - Lombok merusak lahan perkebunan dan berdampak pada kerusakan fasilitas gedung SMAN 1 Sukau di Pekon Pagar Dewa, Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Peninjauan itu dilakukan langsung oleh Kepala Dinas PUPR Ir Ansari didampingi Kabid Bina Marga Robert Putra dan dihadiri anggota DPRD Lambar sekaligus ketua Fraksi PKS bersatu Nopiyadi, S.I.P.

Saat diwawancarai Kadis PUPR Ir Ansari membenarkan jika penanggulangan banjir yang berasal dari ruas jalan Pagar Dewa-Lumbok itu tidak masuk dalam perencanaan alias diluar penanganan segmen dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp19 miliar yang saat ini sedang berjalan.

“Soal penanganan banjir ini memang tidak masuk dalam perencanaan, dikarenakan saat itu pekerjaan sudah harus berjalan, serta masalah lahan yang akan menjadi jalur pembuangan air belum tersedia,” kata Ansari di lokasi peninjauan.

Masih kata Ansari, meskipun demikian pihaknya tetap mengupayakan solusi dengan membangun saluran resapan untuk mengurangi volume air yang kerap membanjiri lahan perkebunan dan fasilitas pendidikan yang ada.

"Namun kita tetap mengupayakan untuk menimalisir pembuangan air dengan cara membangun saluran resapan, dan ini dapat menampung sekitar 200 kubik air sebelum air tumpah ke lahan warga," ucap Ansari.

Kepala Dinas PUPR itu juga berjanji pada pembangunan berikutnya akan memprioritaskan saluran pembuangan air pada titik tersebut.

"Jadi kedepan kalau sudah tidak ada persoalan mengenai lahan, kami pastikan ini akan menjadi prioritas. Kita bangun saluran drainase untuk mengatasi banjir. Nanti akan kita cek ulang dan hitung dulu, mudah-mudahan juga didukung ketersediaan anggaran,” ungkapnya.

Menjawab hal tersebut, Anggota DPRD Lambar, Nopiyadi menilai tidak ada persoalan mengenai izin penggunaan lahan untuk pembangunan drainase atau jalur pembuangan air tersebut, hanya saja pihaknya menyayangkan karena sejak awal lahan dan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir tersebut tidak masuk dalam perencanaan.

"Saya pastikan tidak ada kendala soal lahan, karena masyarakat sudah lama menantikan penanggulangan supaya lahan yang ada bisa digarap dan fasilitas pendidikan juga tidak terkena dampak," ujar Nopi.

Untuk saat ini, mengingat proyek telah berjalan pihaknya meminta agar di tahun anggaran berikut Dinas PUPR dapat memprioritaskan penanggulangan banjir tersebut dengan membangun saluran pembuangan air hingga ke titik nol di wilayah sungai Way Bekenol untuk mengantisipasi dampak kerusakan yang lebih parah akibat banjir tersebut.

"Kita lihat dulu efektifnya solusi dari Dinas PUPR dengan membuat resapan ini, kalau banjir tidak juga teratasi kami minta supaya pembangunan saluran pembuangan ini dapat diprioritaskan di tahun depan,” tutup Nopi. (Surya)

Read More