Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto Sumbangkan Uang Pribadinya Sebesar Rp5 Milyar untuk rakyat Palestina

GK, Lampung - Sumbangan itu secara simbolis diberikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani kepada iRelief saat Dialog Keumatan bertajuk “We Love Palestina” yang digelar di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni menjelaskan sumbangan ini merupakan bentuk kepedulian Menhan.

"Kami (Kader Partai Gerindra) selalu berdiri bersama rakyat Palestina, karena pesan yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, untuk selalu mendukung dan mendoakan saudara kita yang berada di Palestina menghadapi agresi militer zionis," kata dia.

“Dan tentunya kita sesama kaum muslim akan selalu perjuangkan perjuangan ini sampai saatnya rakyat Palestina menjadi merdeka 100 persen,”

Perlu diketahui, Dalam dialog keumatan tersebut, Prabowo dijadwalkan hadir dan menjadi salah satu narasumber. Namun, dia berhalangan hadir karena harus ke Istana Negara setelah bertolak dari Jawa Tengah untuk membahas rencana penyaluran bantuan dari Indonesia ke Palestina. [red]

Read More

Viral di Medsos, Upah Gaji Pakai Uang Mainan, Kabid Humas: Itu berita bohong

GK, Lampung - Video kakek yang sempat membuat heboh jagad dunia maya, dimana dalam video tersebut seorang kakek mengaku jerih payahnya sebagai buruh tebang tebu, dibayar mandor menggunakan uang mainan ternyata adalah berita bohong atau Hoax. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid humas Polda Lampung Kombes Pol zahwani pandra Arsyad, "ya itu berita bohong, jadi tidak benar uang tersebut berasal dari uang gaji yang ia terima sebagai buruh tebang tebu", ungkap Pandra, di ruang kerjanya, Selasa (21/6/2022).

Pandra menjelaskan, awal mula video viral tersebut memperlihatkan seorang kakek yang bernama Sunardi (72 TH), yang berprofesi sebagai buruh di Kabupaten Tulang Bawang membawa uang sebanyak Rp. 450.000, yang diketahui akan digunakan berbelanja di pasar Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang, ujarnya. 

Mengetahui hal itu, Sat Reskrim Polres Tulang Bawang melalui unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) yang dipimpin oleh Kanit Tipidter Andri Ruswandi, langsung terjun ke lapangan guna memastikan kebenaran video viral tersebut, sambung Pandra. 

Pandra mengatakan, dari hasil penyelidikan yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Wido Arifia Zaen, menemukan fakta bahwa tidak benar uang mainan sebanyak Rp. 450.000 tersebut, berasal dari Uang gajian tebang tebu seperti pengakuan kakek dalam video viral tersebut. 

Menurut keterangan sang kakek, uang mainan yang dibawa ke pasar tersebut, ditemukannya dipinggir jalan, dan motif kakek tersebut berbohong adalah untuk mendapatkan kembalian dengan uang asli setelah membayar menggunakan uang mainan, ungkap Pandra. 

Pandra menyebut bahwa dari fakta-fakta di atas bisa disimpulkan bahwa video viral tersebut adalah rekayasa dari kakek itu sendiri, ucapnya. 

"Kepada seluruh masyarakat diimbau untuk menghentikan penyiaran berita bohong terkait seorang kakek yang mengaku dibayar dengan uang mainan. Saring sebelum sharing dan bijaklah dalam bermedia sosial," tutup Pandra.  [red]

Read More

Dugaan Nego Perkara Oknum Jaksa, LBH Bandar Lampung: Jika Benar Harus Ditindak Tegas

Ilustrasi Jaksa A memberikan keterangan saat konfrensi pers di Kejati Lampung. LBH Bandar Lampung meminta oknum jaksa yang diduga nego perkara ditindak tegas. [Amri/Suara.com]

Garis Komando - LBH Bandar Lampung mendorong Jaksa Agung membentuk tim khusus guna menyelidiki dugaan penerimaan uang oleh seorang oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung.

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan, tim khusus ini harus bersikap profesional dan tidak tebang pilih dalam melakukan penyelidikan internal. 

Jika benar memang terbukti benar adanya, maka yang bersangkutan harus dihukum tegas," ujar Chandra Muliawan melalui siaran pers, Rabu (27/10/2021).

Selain itu juga LBH Bandar Lampung menyayangkan sikap dari Jaksa A yang diduga melakukan intimidasi terhadap jurnalis Suara.com saat mengkonfirmasi dugaan keterlibatannya dalam jual-beli perkara.

Terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh jurnalis yang melakukan kerja-kerja jurnalistik seharusnya dapat ditanggapi dengan bijak dengan cara menjawab konfirmasi tersebut atau menolak untuk berkomentar tanpa perlu adanya dugaan intimidasi terhadap jurnalis.

Diketahui Seorang ibu rumah tangga mengaku pernah mentransfer sejumlah uang terhadap orang yang mengaku jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung bernama Anton.

Uang sebesar Rp 30 juta itu ditransfer ibu bernama Desi Sefrilla (42) untuk memperingan hukuman suaminya yang menjadi terdakwa kasus pembalakan liar.

Desi Sefrilla mengaku mentransfer uang Rp 30 juta atas permintaan dari seseorang yang mengaku sebagai Jaksa Anton. Diketahui Jaksa Anton adalah jaksa yang menangani perkara Cecep Fatoni, suami Desi.

Desi Sefrilla mengatakan, pada Jumat (4/9/2020) dihubungi orang yang mengaku bernama Anton. Orang ini meminta Desi mentransfer uang Rp 30 juta ke rekening atas nama Abdul Rahman.  

"Awalnya, saya dapat WA dari orang mengaku bernama Anton nyuruh saya transfer uang Rp 30 juta. Saya transfer uangnya dan dia janji mau meringankan hukuman suami saya, "kata Desi Sefrilla, melalui sambungan ponsel, Kamis (21/10/2021) sekitar pukul 14.30 WIB.

Pada konferensi pers yang digelar Kejati Lampung menanggapi adanya intimidasi, Jumat (22/10/2021), Jaksa Anton membantah menerima uang dari keluarga terdakwa.

“Terus masalah terima uang transfer itu, saya jawab bahwa saya tidak terima, kalau memang ada bukti, laporkan dan saya siap diborgol," ujar Anton. 

Hal senada dipertegas Kasi Penkum Kejati Lampung I Made Agus Putra Adyana. Made membantah bahwa Jaksa Anton menerima uang. 

"Terkait, informasi yang dikonfirmasi rekan kita, dari jurnalis suara.com, Jaksa Anton membantah dan tidak pernah menerima uang sebesar Rp 30 juta itu, "jelasnya.

Sumber

Read More

OJK Terus Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan di Tengah Pandemi Covid-19

Bandar Lampung - Sejalan dengan perekonomian daerah Provinsi Lampung yang tercatat tumbuh positif 5,03% (year on year) pada Triwulan II 2021 ini, perkembangan penyaluran kredit Perbankan di wilayah Provinsi Lampung juga menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan yakni sebesar 6,34% (yoy) dari Rp65,92 Triliun menjadi Rp70,10 Triliun atau meningkat Rp4,18 Triliun. Secara Year to Date (Desember 2020 – Juni 2021), juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp1,77 Triliun atau sebesar 2,58%. Perkembangan yang positif ini menjaga momentum dan optimisme untuk pemulihan ekonomi di daerah di tengah pandemic covid 19 yang masih berlangsung. (Agustus 2021).

Sementara kebijakan OJK berupa restrukturisasi kredit di sektor perbankan terus mengalami penurunan, yang dimulai sejak Triwulan 4 - 2020. Tercatat pada triwulan II 2021, program restrukturisasi kredit perbankan, telah diberikan kepada 65.380 debitur dengan nominal Rp6,21 Triliun, dengan perincian Bank Umum sebanyak 63.513 debitur dengan nominal sebesar Rp5,81 Triliun, menurun dibandingkan dengan posisi Desember 2020 yang sebesar Rp6,45 Triliun dengan 91.403 Debitur. Sedangkan untuk BPR dan BPRS sebanyak 1.867 debitur dengan nominal sebesar Rp398,68 Milyar, menurun dibandingkan dengan posisi Desember 2020 yang sebesar Rp422,40 Milyar dengan 2.078 debitur.
Berdasarkan data realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Lampung sampai Semester 1 - 2021 tercatat penempatan dana pemerintah di bank Himbara, yang kemudian diteruskan menjadi penyaluran kredit dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di wilayah Provinsi Lampung mencapai Rp12,32 Triliun dengan jumlah debitur 322.166 debitur atau meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding posisi Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp5,40 Triliun dengan 133.738 debitur.

“Sinyal positif terus ditunjukkan oleh beberapa parameter ekonomi dan keuangan utama di Triwulan II 2021, hal ini patut menjadi perhatian agar di triwulan III kita dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap mendukung upaya pemerintah daerah dalam melakukan percepatan belanja pemerintah, mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan meningkatkan penyaluran kredit di sector ekonomi produktif khususnya sector prioritas antara lain sector pertanian dan perkebunan” kata Bambang Hermanto, Kepala OJK Provinsi Lampung. Untuk diketahui pertumbuhan kredit terbesar secara nominal menurut sektor ekonomi 3 teratas (yoy) adalah sektor penerima kredit bukan lapangan usaha (kredit konsumtif) sebesar Rp1,33 Triliun (naik 5,06%), sector perdagangan besar dan eceran sebesar Rp1,11 Triliun (naik 7,74%) dan sector pertanian,perburuan dan kehutanan sebesar Rp903, 12 Miliar (naik 9,84%).

OJK juga terus mencermati pergerakan rasio NPL Perbankan yang per posisi Juni 2021 mengalami kenaikan dibandingkan posisi sebelumnya. Tercatat rasio NPL Gross Perbankan bulan Juni 2021 mencapai 4,98% sedangkan rasio NPL Netto hanya sebesar 1,34%. Untuk NPL Gross menunjukkan peningkatan dibandingkan posisi triwulan sebelumnya sebesar 4,95% dan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,73%. Kenaikan NPL ini berasal dari Sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Sektor Perikanan. Potensi kenaikan NPL ini juga telah diingatkan oleh OJK selaku regulator di sector jasa keuangan dan telah jauh-jauh hari diantisipasi oleh perbankan dengan menjaga kecukupan pembentukan cadangan kerugian aktiva produktif serta lebih selektif dalam penyaluran kredit dan pelaksanaan restrukturisasi kredit.
Kinerja KUR dan Kredit UMKM Perbankan
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung, hingga Juni 2021 mencapai Rp3,74 Triliun kepada 111.162 Debitur atau sebesar 61,58% dari Target penyaluaran KUR di tahun 2021 yang sebesar Rp6,08 Triliun. Tingkat kelancaran pengembalian KUR ini sangat baik hampir mencapai 100 % atau kredit bermasalahnya sangat kecil hanya sebesar Rp29 juta. Diharapkan pembiayaan usaha melalui KUR bisa mendukung pengembangan sector-sector prioritas khususnya yang berbasis sector pertanian dan perkebunan.

Kredit UMKM pada Triwulan II 2021 sebesar Rp21,31 Triliun, secara year to date mengalami peningkatan sebesar 1,97% dengan posisi Desember 2020 sebesar Rp20,89 Triliun. Demikian juga secara year on year mengalami peningkatan sebesar 3,44% atau naik Rp0,71 Triliun dengan posisi Juni 2020 sebesar Rp20,60 Triliun. Secara keseluruhan, share kredit UMKM terhadap total kredit masih mengalami penurunan dari 31,24% di Juni 2020 menjadi 30,57% di Desember 2020 dan posisi Juni 2021 sebesar menjadi 30,39%. OJK dan Perbankan terus mengupayakan peningkatan share kredit UMKM terhadap total kredit di Triwulan III – 2021 mendatang.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM perbankan mengalami peningkatan di Triwulan II 2021, posisi bulan Juni 2021 sebesar 3,61% dibandingkan posisi Desember 2020 sebesar 3,08%. Kenaikan NPL di sector UMKM ini berasal dari Sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, Sektor Perikanan serta Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Kinerja Sektor IKNB
Kebijakan stimulus restrukturisasi pembiayaan juga diberlakukan di Perusahaan Pembiayaan, sampai dengan Juni 2021 sebanyak 106.313 kontrak dengan Nominal sebesar Rp4.320 Milyar, meningkat dibandingkan dengan posisi Desember 2020 yang sebesar Rp3.905 Milyar dengan 102.787 kontrak. Sedangkan untuk LKM, sampai dengan posisi April 2021, debitur yang dilakukan restrukturisasi sebanyak 172 Debitur dengan nominal sebesar Rp1,52 Milyar, meningkat dibandingkan dengan posisi Desember 2020 yang sebesar Rp0,95 Milyar dengan 91 Debitur.

Untuk sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Kinerja Perusahaan Pembiayaan di Triwulan II 2021, secara year on year mengalami kontraksi sebesar Rp536 Milyar (6,47%) dari posisi Juni 2020 sebesar Rp8.283 Milyar menjadi Rp 7.747 Miliar. Namun demikian, perkembangan positif terlihat pada pergerakan year to date dengan adanya peningkatan penyaluran pembiayaan sebesar Rp46 Miliar (naik 0,26%). Penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan proporsi sebesar 38,40% (Rp 2.975 Milyar). Dari sisi NPF, Perusahaan Pembiayaan posisi bulan Juni 2021 sebesar 2,79%, ada sedikit peningkatan dibandingkan Desember 2020 yang sebesar 2,76% namun jauh membaik dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,91%.

Untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM), pada posisi April 2021, secara year on year, terjadi trend positif pada 3 komponen utama LKM yaitu Total aset mengalami peningkatan sebesar 17,47%, Pinjaman/pembiayaan meningkat sebesar 15,04%, dan DPK meningkat sebesar 31,01%. Sementara, rasio NPL LKM pada posisi Desember 2020 sebesar 9,78% meningkat menjadi 14,06% pada bulan April 2021. Kondisi ini lebih disebabkan LKM saat ini sangat selektif melakukan penyaluran pembiayaan dan nilai pembiayaan bermasalah juga meningkat cukup signifikan karena usaha debitur LKM yang tersegmentasi di usaha mikro kecil banyak yang terdampak pandemic covid 19. Selain itu pada sektor Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Sementara di industri asuransi, data per bulan Maret 2021, kinerja asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi umum yang berbasis konvensional atau syariah, kecuali asuransi jiwa syariah, menunjukkan peningkatan jika dibandingkan posisi Desember tahun 2020. Terdapat kenaikan pada indikator pendapatan premi/kontribusi, yaitu asuransi jiwa konvensional mengalami kenaikan sebesar 110,62%, asuransi umum konvensional sebesar 126,77% dan asuransi umum syariah sebesar 80,58% dengan jumlah keseluruhan naik sebesar 107,34% atau Rp 417,62 Miliar. Untuk pengajuan klaim atau manfaat menurun sebesar 29,13% atau turun Rp100,43 milyar secara year on year (yoy).

Untuk Dana pensiun, secara year on year mengalami peningkatan aset sebesar Rp7,91 Miliar (5,23%) dari posisi Juni 2020 sebesar Rp151,18 Miliar menjadi Rp159,09 Milyar di Juni 2021. Sejalan dengan peningkatan aset, investasi dana pensiun di Provinsi Lampung pun mengalami peningkatan sebesar Rp 1,65 Milyar atau menjadi Rp 149,75 Miliar dari posisi Juni 2020 sebesar Rp148,10 Miliar atau naik 1,11%.

Per Juni 2021, jumlah Perusahaan Modal Ventura yang telah mendapatkan izin OJK sebanyak 60 perusahaan, 1 di antaranya berkantor pusat di Provinsi Lampung. Total aset Perusahaan Modal Ventura yang berkantor pusat di Lampung mengalami peningkatan sebesar 7,36% secara year on year atau meningkat sebesar Rp4,22 Milyar. Posisi Juni 2021, penyaluran pembiayaan/penyertaan dari seluruh perusahaan modal ventura di Lampung senilai Rp288,61 milyar dan NPF sebesar 16,10%

Kinerja Industri Fintech Peer to Peer Lending dan Pasar Modal
Untuk industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer to Peer Lending) untuk posisi Juni 2021 terdapat 124 perusahaan yang berizin/terdaftar di OJK (115 Konvensional, 9 Syariah dan salah satu perusahaan fintech P2P Lending berkantor pusat di Provinsi Lampung. Secara YtD (Year to Date) pada posisi Juni 2021, Fintech P2P Lending di Provinsi Lampung mengalami trend yang positif, yaitu jumlah akumulasi rekening Lender meningkat 23,30%, jumlah akumulasi rekening Borrower meningkat 34,93%, jumlah akumulasi transaksi Lender meningkat 91,18%, jumlah akumulasi transaksi Borrower meningkat 74,26%. Outstanding pinjaman posisi Juni 2021 sebesar Rp338,09 Miliar meningkat 57,65% dibandingkan posisi Desember 2020 sebesar Rp214,46 Miliar. Dari sisi asset, terdapat peningkatan sebesar 17,30%.
Selanjutnya, pada sektor pasar modal, posisi Juni 2021, transaksi efek tahunan sebesar Rp1.631 Milyar, meningkat dibandingkan posisi Desember 2020 yang sebesar Ro1.161 Milyar. Untuk jumlah investor di Lampung, posisi Juni 2021 sebanya 112.832 Investor, bertambah sebanyak 46.173 Investor (69,27%) dibandingkan posisi Desember 2020 (66.659 Investor). | red

Read More