Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto Sumbangkan Uang Pribadinya Sebesar Rp5 Milyar untuk rakyat Palestina

GK, Lampung - Sumbangan itu secara simbolis diberikan langsung oleh Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani kepada iRelief saat Dialog Keumatan bertajuk “We Love Palestina” yang digelar di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni menjelaskan sumbangan ini merupakan bentuk kepedulian Menhan.

"Kami (Kader Partai Gerindra) selalu berdiri bersama rakyat Palestina, karena pesan yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, untuk selalu mendukung dan mendoakan saudara kita yang berada di Palestina menghadapi agresi militer zionis," kata dia.

“Dan tentunya kita sesama kaum muslim akan selalu perjuangkan perjuangan ini sampai saatnya rakyat Palestina menjadi merdeka 100 persen,”

Perlu diketahui, Dalam dialog keumatan tersebut, Prabowo dijadwalkan hadir dan menjadi salah satu narasumber. Namun, dia berhalangan hadir karena harus ke Istana Negara setelah bertolak dari Jawa Tengah untuk membahas rencana penyaluran bantuan dari Indonesia ke Palestina. [red]

Read More

Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024, Klaim Aspirasi Rakyat Dinilai Manipulasi

Suasana Sidang Tahunan MPR 2021 yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Foto: ANTARA FOTO/Sopian/Pool/

Wacana penundaan Pemilu yang diusung PAN, PKB, dan Golkar bergulir luas meski dengan argumentasi yang dinilai lemah. Penundaan pemilu memang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang disebut Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan.

Namun, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow , menerangkan, penundaan Pemilu seperti diatur dalam UU Pemilu, perlu alasan kedaruratan.

UU mengatur alasan yang bisa dibenarkan adalah kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lain yang mengganggu tahapan Pemilu.

“Menunda Pemilu bukanlah suatu hal yang gampang. Apalagi tunda Pemilu dalam skala nasional. Selain itu, juga memiliki risiko yang besar sekali. Sehingga tidak boleh sembarangan untuk mewacanakan tunda Pemilu,” jelas Jeirry, Rabu (9/3).

Jeirry menilai, alasan yag dilontarkan elite politik yang ingin tunda Pemilu belum bisa dikategorikan darurat. Misal pandemi COVID-19. Saat ini Indonesia bersiap menuju endemi, lagi pula 2020 Indonesia berhasil gelar Pilkada di tengah pandemi.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menghadiri Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Sementara alasan tak ada anggaran untuk Pemilu 2024, bisa saja jadi alasan, tapi pemerintah harus transparan. Terlebih ada ambisi pemerintah memindahkan ibu kota.

"Perhatikan juga risiko untuk menunda Pemilu. Namun sampai saat ini, saya belum melihat alasan yang kuat untuk menggunakan kedaruratan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian dijadikan alasan untuk menunda Pemilu,” tutur Jeirry.

Sementara, jika jalan yang ditempuh adalah amandemen UUD, maka prosesnya lebih berat lagi karena sejumlah syarat minimal usulan hingga urgensi amandemen.

“Untuk mengubah konstitusi, tidak boleh serta merta. Tidak boleh sembarangan, harus disertai alasan yang kuat. Jangan sampai mengamandemen UUD hanya untuk memfasilitasi keinginan elite politik atau segelintir orang," kata Jeirry.

"Apalagi usulan penundaan Pemilu hanya memenuhi keinginan supaya dapat memperpanjang masa kejayaan. Terlebih menggunakan aspirasi rakyat sebagai alasan kuat untuk mendorong perubahan konstitusi. Ini jelas manipulasi,” tambah Jeirry.

Seperti yang diketahui, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen.

• Amandemen UUD 1945 dilakukan pada era Reformasi yang berlangsung pada tahun 1999 hingga 2002.
• Amandemen UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000.
• Amandemen UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001.
• Amandemen UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-11 Agustus 2002.

Aturan Amandemen UUD 1945

Untuk mengamandemen UUD sendiri diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Ketika nantinya usulan tunda Pemilu disetujui, diperlukan mengubah UUD kembali. Adapun isi Pasal 37 UUD 1945.

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Sumber

Read More

Pererat Silaturahmi Kodim 0410/KBL Gelar Komsos Bersama Komponen Bangsa Lainnya Semester II TA. 2021

BANDAR LAMPUNG — Komando Distrik Militer 0410/KBL menyelenggarakan kegiatan Komunikasi sosial (Komsos) dengan Komponen Bangsa Lainnya Semester II TA. 2021 bertempat di Markas Kodim 0410/KBL Jln. Imam Bonjol, Kota Bandar Lampung. 

Komandan Kodim 0410/KBL Kolonel Inf Romas Herlandes SE.,M.Si.,MM mengatakan Komsos ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi bersama komponen Bangsa.

"Jadi, kegiatan hari ini kita melaksanalan silaturahim bersama komunitas yang sudah banyak membantu, mensuport dan bekerjasama dengan Kodim 0410/KBL dalam rangka mensukseskan kegiatan program yang dilaksanakan oleh Kodim 0410/KBL," ucap Dandim kepada Media di Bandar Lampung, pada Senin (29/11).

Kemudian, lanjut Dandim selain menjalin silaturahim kegiatan ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada komunitas tersebut.

"Semoga hubungan yang terjalin dengan baik selama ini bisa mempererat silaturahim, karena TNI tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya rekan-rekan komunitas dan masyarakat lainnya. Kebersamaan inilah yang akan membangun kemanunggalan TNI dan Rakyat," pungkasnya. 

Hadir dalam kegiatan antara lain Kasdim 0410/KBL Letkol Inf Dr Imam Safei SH.,MH, Perwira Staf Kodim 0410/KBL, Pimpinan atau yang mewakili Perusahaan wilayah Kota Bandar Lampung, para Awak Media se-provinsi Lampung, Komunitas Jum'at Berkah dan komunitas lainnya. [Sur]

Read More

Ike Edwin Hadiri Penutupan Pendidikan Dasar Anggota Partai Rakyat Demokratik

Bandar Lampung - Selama 3 Hari, 2 mala sejak tanggal 29/10/2021 KPW-PRD telah melaksanakan Pendidikan Dasar bagi anggota, yang di ikuti oleh kalangan Mahasiswa, Pedagang dan Pemuda.

Dalam puncak acara di hari ketiga, Irjen Pol ( Purn) Dr.H. Ike Edwin SH MH MM, turut hadir sebagai tamu undangan acara Penutupan Pendidikan Dasar anggota Partai Rakyat Demokratik yang diselenggarakan oleh Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Lampung, Minggu (31/10/2021). 

Dalam sambutannya Dang Ike sapaan akrab Irjen Pol (Purn) Dr.H. Ike Edwin SH MH MM mengucapkan terima kasih karena telah di undang dalam acara Penutupan Pendidikan Dasar Partai Rakyat Demokratik.

"Saya ucapkan terimakasih karena telah di undang dalam acara penutupan pendidikan dasar partai rakyat demokratik yang telah dilaksanakan selama 3 hari" ucap Dang Ike.

Di sesi yang sama, Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik Arfan ABP dalam orasi politiknya mengatakan, Partai Rakyat Demokratik yang sudah berusia lebih dari seperempat abad ini, masih terus berjuang menerobos gelombang arus politik Indonesia yang semakin hari menjauh dari cita-cita awal republik berdiri, yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur.

“Sejak PRD berdiri, PRD selalu mengkritisi & mengajak rakyat untuk secara bersama-sama melawan tirani dan ketimpangan sosial yang terus menajam hingga kini. hari ini PRD jelas masih punya tujuan politik yang sama yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur.” jelas Arfan.

Selain itu, lanjut dia, rakyat hari ini sedang berhadapan dengan sistim ekonomi yang memakmurkan segelintir orang, kekayaan Republik hari ini hanya di kuasai 1% orang saja, Inilah yang sering disebut Oligarki. Sementara rakyat banyak, kaum 99 persen, dibuat melarat untuk itu , PRD bersama Rakyat tengah fokus membangun sebuah poros politik alternatif yang akan melawan dominasi kekuatan kaum 1% tersebut.

Dia menegaskan, bahwa rakyat harus menciptakan alat politiknya sendiri untuk terwujudnya cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial, sebab sistem politik sekarang dikuasai dan didesain hanya untuk mempertahankan kekayaan oligarki.

Akibatnya, hampir tidak ada kebijakan politik yang memihak rakyat banyak yaitu golongan yang sering kita sebut, kaum 99 persen.

Selain mengenalkan PRD dan cita-cita perjuanganya. A.J. Susmana sebagai mentor (waketum KPP PRD) dalam sambutannya, A.J. Susmana juga memaparkan, bagaimana ampuhnya pancasila apabila di aktualisasikan oleh Negara sebagai kompas untuk mengambil satu kebijakan Ekonomi, politik sebagaimana apa yang cita-citakan para pendiri bangsa.

Ketua panitia Pendidikan Kader PRD Riski Oktara Putra menyampaikan. Pendidikan Kader PRD yang mengangkat tema “Membangun Poros Politik Alternatif” jelas ingin memberikan kesadaran politik kepada calon kader PRD, bahwa membangun partai alternatif hari ini adalah sebuah keharusan bagi Massa Rakyat. Sebab Situasi pilihan politik sekarang yang kian menyempit. 

Realitas politik kita hari ini juga, hanya menghadirkan wajah-wajah yang tak jauh beda dengan priode sebelumnya. Pada akhirnya hasilnya hanya mengulangi dari apa yang terjadi sebelumnya. Tidak ada perbaikan struktur ekonomi, politik dan sosial budaya.

Lanjut dia, "Di harapkan, dengan di laksanakan pendidikan ini akan menciptakan kader-kader PRD yang mampu berjuang dan memimpin massa rakyat, tidak hanya itu para kader juga harus mampu membangun kesadaran politik rakyat serta mengajak mereka bersatu membangun satu kekuatan politik untuk melawan Oligarki" tutupnya. [Sur]

Read More