Audit Dugaan Penyimpangan Dana Desa Kubuperahu Selesai, Aroma Adanya 'Temuan' Terendus

GK, Lampung Barat - Proses pemeriksaan dalam rangka audit yang dilakukan tim APIP Inspektorat Lampung Barat atas adanya dugaan penyimpangan dana desa di Pekon Kubuperahu, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat selesai.

Agenda terakhir pemeriksaan dilakukan oleh inspektorat dengan memanggil Peratin Kubu Perahu Kusnadi, beserta Bendahara dan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada Rabu (7/8/2024).

Irban V atau Irbansus Puguh Sugandi mengatakan, audit yang dilakukan pihaknya telah selesai. Terakhir pemeriksaan ditutup dengan permintaan keterangan dari Peratin, Bendahara dan TPK.

"Permintaan keterangan kepada para pihak terkait sudah selesai dilakukan, untuk pekan ini sampai dengan pekan depan tim masih melakukan analisis atas seluruh bukti audit yang sudah kami peroleh dan selanjutnya tim menyiapkan konsep laporan hasil audit," kata Puguh.

Menanggapi terkait hasil audit tersebut, media ini sempat mengkonfirmasi Peratin Kubuperahu, Kusnadi. Dan dirinya justru menyebut hasil audit akan ada temuan.

"Allahamdulillah sudah di jalani sesuai prosedurnya, Ya betul, yang pasti ada temuan tapi kami tetap menunggu apa hasil audit dari inspetorat," ucap Kusnadi.

Diketahui, APIP Inspektorat Lampung Barat akhirnya mengambil sikap atas adanya laporan dugaan penyimpangan dana desa di Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balikbukit, Lampung Barat di tahun anggaran 2023.

Pemeriksaan dalam rangka audit itu telah dilakukan sejak Kamis (25/7/2024) dan Senin (29/7/2024). Dalam agenda itu, disamping memeriksa kelengkapan laporan dan administrasi, Inspektorat turun melakukan kroscek lapangan terhadap seluruh kegiatan fisik. (Surya)

Read More

Diduga Banyak Kejanggalan dan Penyelewengan, APIP Diminta Periksa Pengelolaan Dana Desa Kubuperahu

GK, Lampung Barat - Pengelolaan alokasi dana desa di Pekon Kubuperahu, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat diduga banyak mengalami kejanggalan, mulai dari sistem perencanaan hingga pelaksanaan program dilapangan.

Disamping dugaan carut-marut pengelolaan anggaran, pola kepemimpinan yang diterapkan juga terkesan otoriter. Pasalnya, dalam kurun waktu satu tahun, atau priode 2023-2024 Peratin Kubuperahu Kusnadi dinilai sesuka hati dalam memberhentikan dan mengangkat aparatur pekon, terutama pada jabatan Sekdes atau Juru Tulis.

Modusnya, pejabat Jurtul yang diberhentikan dibuat seolah mengundurkan diri, padahal dibalik pemberhentian sepihak aparat pekon itu, peratin lebih dulu meminta pejabat Sekdes untuk mundur.

Selain dinilai sesuka hati dalam memberhentikan aparatur pekon, kebijakan Peratin Kusnadi juga dianggap kerap menimbulkan kontroversi. Terutama dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial (Bansos) berupa BLT DD, CPP hingga menggulkan perubahan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dinilai hanya mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.

Ditambah, dari sisi pengelolaan anggaran, pemerintah pekon terkesan tidak transparan karena mulai dari penyusunan rencana kerja pekon (RKP) yang tidak melibatkan semua unsur masyarakat, hingga pelaksanaan program fisik dan non fisik yang diduga terjadi sejumlah penyelewengan hingga Mark Up.

Diantaranya dikuatkan dengan adanya dugaan mark up pada realisasi program penanggulangan dampak el-nino senilai Rp 139.642.000 yang dialokasikan untuk pembuatan empat unit sumur galian, yang sebelumnya berdasarkan hasil audit APIP, pemerintah pekon harus mengembalikan dana sebesar Rp35 juta rupiah. Artinya ditemukan kerugian negara yang harus dipulangkan. Sementara, program pusat itu merupakan anggaran habis pakai yang tentunya tidak dapat di Silpa-kan.

Bak gayung bersambut, dari beragam persoalan tersebut ternyata, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yakni LSM Triga Nusantara (TRINUSA), telah melaporkan hal tersebut ke Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Lambar.

Melalui keterangan Pers, Ketua LSM TRINUSA DPC Lampung Barat Ahmad Zainuddin mengaku telah resmi melayangkan laporan ke inspektorat dugaan Penyelewengan penggunaan anggaran Dana Desa pada Kamis 13 Juni 2024.

"Hari ini kami melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa kubu perahu ini, Dan surat aduan sudah kami masukkan ke Inspektorat dengan tembusan kepolisian, Kejaksaan dan ke Pj Bupati," ujarnya kepada media.

"Yang kami adukan adalah dugaan penyalahgunaan dana desa yang tidak transparan dan tidak bisa memberikan akses dan keterbukaan publik pada tahun 2023 serta penggunaan dana el-nino pada tahun yang sama,"kata dia

LSM TRINUSA,kata dia, sudah meminta akses informasi/data-data yang terkait dengan pengembangan dan kemajuan pekon, sebagai bahan instrumen pengendalian, monitoring dan evaluasi proses penyusunan RKPDes mengacu pada UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik melalui media partnernya.

"Karena dokumen penggunaan anggaran tersebut bukan dokumen rahasia jadi apabila kami selaku pemantau (sosial kontrol) suatu kebijakan pengelolaan anggaran tidak diberikan akses untuk mengetahui itu cukup mengherankan," tukasnya

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa selama satu bulan tim melakukan investigasi ke lapangan dan telah beberapa kali juga mencoba konfirmasi ke kepala desa namun selalu tidak berada ditempat.

"Jadi patut diduga kuat memang terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran dana desa dan bantuan elnino pada tahun 2023 tidak melaksanakan sesuai dengan anggaran sesuai Juklak-Juknisnya," ucap dia.

"Oleh karna itu Kami meminta kepada inspektorat kabupaten Lampung Barat untuk mengaudit tuntas Dugaan Penyelewengan Dana Desa kubu perahu ini," tutup Zainudin. (*)

Read More

Pekon Padang Dalom Distribusikan BLT-DD Kepada 7 KPM

GK, Liwa - Pemerintah Pekon Padang dalom, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat mendistribusikan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) alokasi Januari hingga Juni bertempat di Balai Pekon. Rabu (22/05/2024).

Penyaluran BLT DD itu dihadiri Sekcam Balik Bukit, Peratin Padang Dalom, Pendamping Desa, Babinkamtibmas, LHP serta seluruh KPM.

Saat penyaluran BLT DD, Peratin Padang dalom Endra Gunawan menerangkan bahwa, penyaluran BLT DD ini perdana dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, untuk alokasi enam bulan yakni, Januari hingga Juni sehingga setiap KPM menerima sebesar Rp1,8 juta.

“Program BLT DD kembali bergulir tahun ini. Seperti sebelumnya kami berpesan agar bantuan ini dimanfaatkan dengan baik untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan pokok pangan serta kebutuhan lainnya guna menopang perekonomian keluarga penerima manfaat,” kata Endra.

Ia juga menerangkan penyaluran BLT DD tahun 2024 ini kembali bergulir dari Pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

Terakhir ia mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh elemen baik Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa, LHP, maupun Babinkamtibmas serta jajaran aparatur pekon yang terus hadir memberikan pendampingan dalam penyaluran BLT DD 

“Program BLT DD ini bergulir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana BLT DD dianggarkan minimal 10 % dan maksimal 25% dari total pagu dana desa. Kami ucapkan terimakasih atas kehadiran semua pihak dalam rangka mengawal suksesnya penyaluran bantuan tunai ini,” tutup dia. (Surya)

Read More

Pekon Terbaya Bagikan BLT-DD Tahun 2024 ke 22 KPM

GK,Tanggamus - Pemerintah Pekon Terbaya melaksanakan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada 22 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bertempat di Balai Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Jum'at (15/03/2024).

Pembagian itu disambut bahagia dan penuh sukacita oleh 22 KPM yang memang layak menerima BLT-DD tahap 1 Tahun 2024 tersebut.

Salah satu KPM bernama Sahra yang telah menderita penyakit menahun terkena struk menyampaikan terimakasih atas bantuan tersebut.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pekon Terbaya yang telah memberikan bantuan ini langsung kerumah. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami terlebih di Bulan Suci Ramadhan ini," kata Sahra.

Penyaluran BLT-DD Tahap 1 selama 3 bulan berjumlah total Rp.900 ribu dilaksanakan oleh Kepala Pekon (Kakon) Terbaya, Mardatu Aspar disaksikan BHP, Perwakilan Camat Kota Agung, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Pendamping Desa.

Dalam kesempatan itu, Mardatu Aspar mengatakan bahwa pada hari ini kami menyampaikan bantuan Pemerintah yaitu Bantuan Langsung tunai Dana Desa (BLT DD).

Lanjutnya, Di Pekon Terbaya ini mendapatkan kuota 22 orang, kami sudah menyeleksi satu persatu hingga 22 orang inilah yang layak mendapatkan bantuan tersebut.

"Semoga dengan adanya bantuan BLT-DD ini dapat bermanfaat buat keluarga penerima dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga di Bulan Suci ini maghfirah Allah terlimpah kepada kita semua," tutup Mardatu.(Arman)

Read More

LSM Gasak Surati Pemerintah Pekon Buay Nyerupa

GK, Lampung Barat - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Solidaritas Analisis Kebijakan (DPD LSM Gasak) Kabupaten Lampung Barat surati Pemerintah Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau. Rabu (6/3/2024).

Wildan selaku Ketua DPD LSM Gasak ketika dijumpai di Sekretariat DPD LSM Gasak Lampung Barat, menyampaikan tentang surat yang dilayangkannya kepada Pemerintah Pekon Buay Nyerupa terkait adanya terjadi dugaan korupsi anggaran dana desa (ADD) anggaran 2022-2023.

Surat yang dilayangkan kepada Pemerintah Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau dengan nomor :022B/-LAPORAN/DPDGASAK/LAM-BAR/II/2024 itu telah dikirim ke kantor/balai pekon pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024.

Menurut Wildan surat tersebut dilayangkan untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan dari Pemerintah Pekon Buay Nyerupa terkait adanya dugaan penyelewengan ADD Pekon tersebut.

"Saya sudah berkirim surat kepada pemerintah pekon Buay Nyerupa pada hari Senin lalu, untuk melakukan audiensi sekaligus klarifikasi atas penggunaan dana desa yang kita duga telah terjadi penyelewengan dalam penggunaanya pada priode 2022 hingga 2023," kata Wildan.

Ketua DPD LSM Gasak itu juga meminta kepada Pemerintah Pekon Buay Nyerupa agar dapat membuktikan bahwa dugaan tersebut adalah salah sehingga masyarakat tidak merasa dibodohi dalam pengelolaan anggaran dana desa yang terbilang cukup besar.

"Kita meminta agar pemerintah pekon ini dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa dana yang cukup besar itu terealisasi dengan benar dan nyata, sehingga masyarakat tidak dibodohi dengan penggunaan anggaran yang tidak transparan," ucap Wildan.

Wildan juga dalam suratnya memberikan batas waktu kepada Pemerintah Pekon Buay Nyerupa agar permasalahan itu tidak berlarut-larut dengan ketidak-jelasan.

"Kita dari LSM Gasak masih menunggu tanggapan dari pihak pemerintah Pekon Buay Nyerupa jika memang belum ada kejelasan maka sesuai batas waktu yang kita berikan maka dugaan ini akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil temuan Lembaga," tegas Wildan.

Penjabat (Pj) Peratin Buay Nyerupa, Edy Alexson ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa telah menerima surat dari LSM Gasak.

"Benar, 2 hari yang lalu pada hari Senin, saya telah menerima surat dari LSM Gasak, namun karena berbagai kegiatan 2 hari ini belum sempat untuk membahasnya dengan aparat pekon. Sesegera mungkin kita akan bahas terkait surat tersebut dan akan kita panggil pihak LSM Gasak," ucap Edy Alexson. (Red)

Read More

Fokus Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Sedampah Indah Adakan Ambulance Pekon

GK, Lampung Barat - Pemerintah Pekon Sedampah Indah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat bidang pelayanan kesehatan melakukan pengadaan Ambulance Pekon.

Ambulance pekon tersebut dianggarkan dari dana desa (DD) tahun anggaran 2023 Pekon Sedampah Indah, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

Peratin Sedampah Indah Yundri Syahputra menyampaikan, bahwa penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan berupa Ambulance Pekon merupakan fokus dalam pengalokasian dana desa tahap pertama.

“Dana desa tahap pertama, kita anggarkan khusus untuk membeli Mobil minibus Wulling dan kita rancang menjadi ambulance pekon," kata Yundri sapaan akrabnya pada media ini, Rabu (12/7/2023).

"Dengan adanya ambulance pekon diharapkan akan memberikan pelayanan angkutan bagi warga yang hendak berobat, baik itu dalam keadaan darurat atau untuk rawat jalan sehingga masyarakat sudah tidak repot lagi harus menunggu ambulance dari Puskesmas,” terang Yundri.

Yundri juga mengatakan, "Kami menganggap penting pengadaan ambulance pekon tersebut, mengingat jauhnya jangkauan wilayah Sedampah Indah dengan pusat pelayanan kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah Sakit sehingga dengan adanya fasilitas ambulance pekon mudah-mudahan dapat memperlancar warga yang membutuhkan pertolongan medis," ujarnya.

Dalam program pengadaan mobil ambulance pekon itu, Pemerintah Pekon menggelontorkan dana sebesar Rp.199 juta lebih.

“Ambulance pekon ini akan kita lounching-kan pada tanggal 17 Agustus 2023 tepat di hari Kemerdekaan RI, semoga dengan adanya fasilitas ambulance pekon ini, pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat teratasi secara maksimal dan manfaatnya akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Yundri. (Surya)

Read More

DPP Laskar Lampung Indonesia Soroti Dugaan Penyelewengan Dana Desa

GK, Lampung - Menanggapi pemberitaan di beberapa media terkait dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022 di Kampung (Desa) Sidoluhur, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Sekjen DPP Laskar Lampung Indonesia Panji Nugraha AB S.H., angkat bicara, Rabu (21/6/2023).

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan investigasi dan analisis yang dilakukan oleh Tim media di lapangan, pekerjaan fisik anggaran DD Tahun 2022 lalu berupa pembukaan jalan tani baru dan 3 titik pembangunan gorong-gorong dalam pengerjaannya maupun sistem yang diterapkan oleh kampung banyak ditemukan kejanggalan.

Panji Nugraha selaku Sekretaris Jenderal DPP Laskar Lampung Indonesia mempertanyakan tentang kebijakan dan Regulasi yang di terapkan oleh pemerintah kampung Sidoluhur, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.

"Kami Ormas Laskar Lampung Indonesia mempertanyakan sekaligus menyayangkan atas kebijakan dan regulasi yang dilakukan oleh kepala kampung Sidoluhur yang tidak memberdayakan masyarakat kampung dalam melaksanakan program pembangunan fisik yang bersumber dari anggaran DD," ujar Panji.

Menurut Panji, anggaran DD yang berasal dari APBN sudah ada aturannya dalam penggunaan maupun peruntukannya.

"Dana Desa itu berasal dari APBN yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahun ke Desa-desa atau kampung, namun dalam penggunaan maupun peruntukannya sudah ada aturannya. Jadi apabila tidak sesuai dengan aturan dan Regulasi yang telah ditentukan, maka disinyalir itu adalah penyimpangan," kata Panji.

Untuk itu Panji berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui Inspektorat dan PMD untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyelewengan anggaran DD tersebut.

"Dari hasil investigasi dan analisis yang dilakukan oleh para pihak, baik masyarakat, media, ormas maupun LSM, kami minta kepada Pemda Kabupaten Lampung Tengah untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyelewengan anggaran DD tersebut, guna mencegah adanya kerugian negara," tutur Panji.

Masih menurut Panji, masyarakat, media, ormas maupun LSM berfungsi sebagai sosial control atas segala kebijakan maupun program pemerintah.

"Fungsi kami sebagai masyarakat, media, ormas maupun LSM adalah sebagai sosial control atas segala kebijakan maupun program pemerintah, jadi sudah sewajarnya jika kami menyoroti dan mempertanyakan setiap program pemerintah yang menggunakan Anggaran negara apabila ditemukan indikasi penyelewengan," imbuh Panji.

Lebih Lanjut Panji menerangkan, bahwa Laskar Lampung Indonesia akan berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi setiap kebijakan dan program pemerintah.

"Laskar Lampung Indonesia telah berkomitmen untuk senantiasa mengawasi dan mengontrol serta mengawal setiap kebijakan maupun program pemerintah, baik program pembangunan maupun program lainnya yang menggunakan Anggaran APBN maupun APBD, karena itu adalah uang rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," Tegas Panji.

Untuk itu kata Panji, jika ada yang terbukti melakukan penyelewengan Dana Desa, untuk memperkaya diri sendiri, kelompok maupun golongan, dia meminta agar diberikan sangsi atau hukuman yang setimpal.

"Penyelewengan Dana Desa itu merupakan bagian dari korupsi, sedangkan korupsi adalah merupakan kejahatan yang merugikan negara maupun masyarakat, untuk itu jika ditemukan indikasi penyelewengan Dana Desa dan terbukti, maka kami minta untuk diberikan sangsi maupun hukuman seberat-beratnya." Pungkasnya. **

Read More

Warga Desa Sabah Balau Inginkan Realisasi Pembangunan yang Sudah Dianggarkan pada TA 2020 - 2021

GARIS KOMANDO,LAMSEL - Warga Masyarakat Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk memeriksa dan mengevaluasi APBDes Sabah Balau.

Hal itu terkait dugaan penyimpangan penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2020-2021 oleh Kadesnya.

Seperti yang disampaikan oleh warga masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya, kepada awak media melalui pesan singkat WhatsAppnya, Senin (17/01/2022).

"Bagaimana Desa ini mau maju pak, jika program pembangunan yang sudah dianggarkan dari Dana Desa tidak direalisasikan, dan dananya entah digunakan untuk apa dan oleh siapa," ujarnya.

Masih menurut warga tersebut, mereka meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mengevaluasi dan memeriksa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes Sabah Balau TA 2020-2021.

"Melalui media ini, kami warga masyarakat Desa Sabah Balau meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mengevaluasi dan memeriksa LPJ APBDes Sabah Balau," tegasnya.

Lebih lanjut warga masyarakat menyampaikan bahwa APBDes Sabah Balau TA 2020 - 2021 diduga tidak Transparan dan ada penyimpangan.

"Bagaimana kami tidak mempertanyakan soal Sekdes dinonaktifkan karena tidak mau menandatangani LPJ APBDes, sementara pak Sekdes punya alasan yang kuat untuk tidak mau menandatangani LPJ APBDes tersebut, diantaranya karena adanya beberapa item pekerjaan fisik yang belum direalisasikan," ungkapnya.

Masyarakat Desa Sabah Balau juga mengharapkan perubahan pada desa mereka, terutama di infrastruktur agar masyarakat lebih lancar dalam akses transportasi dan untuk kemudahan dalam mengangkut hasil bumi.

"Kami berharap dalam pembangunan desa ini ada keterbukaannya pada sesama perangkat desa, hingga akhirnya desa ini ada perubahan dalam pembangunan dari tahun sebelumnya, baru lah desa ini nanti akan telihat lebih maju dan setara dengan desa-desa lain," pungkasnya. [Red]

Read More

SPJ APBDes Sabah Balau TA 2020-2021 Diduga Fiktif

GARIS KOMANDO,LAMSEL - Kepala Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan diduga membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sabah Balau tahun anggaran 2020-2021 fiktif.

Pasalnya ada beberapa item pembangunan fisik di Desa Sabah Balau yang hingga tahun 2022 tidak direalisasikan pembangunannya.

Adapun pembangunan fisik yang tidak direalisasikan tersebut menurut Sekdes nonaktifkan Sukadi ada 3 item.

"Pembangunan fisik yang hingga tahun 2022 ini tidak direalisasikan pembangunannya ada 3 item, yaitu pengerasan jalan (onderlagh), dengan anggaran biaya Rp.74.090.000,- dua titik gorong-gorong, dengan anggaran biaya masing-masing Rp.12.000.000,-/titik, dan satu titik beronjong untuk penahan erosi dengan anggaran biaya Rp.36.000.00,-," jelas Sukadi, Minggu (16/01/2022).

Masih menurut Sukadi, jika SPJ itu lolos dan diterima oleh pihak terkait, dan ada tanda tangannya, maka bisa dipastikan tanda tangannya dipalsukan.

"Jika SPJ APBDes TA 2020-2021 untuk Desa Sabah Balau itu lolos dan diterima oleh pihak Kecamatan, PMD Kabupaten Lampung Selatan, dan ada nama serta tanda tangan saya disitu, maka saya pastikan itu palsu karena saya tidak pernah menandatangani SPJ APBDes tersebut," katanya.

Bahkan menurut Sukadi, untuk pengelolaan keuangan Desa Sabah Balau, baik DD maupun ADD yang memegang Dananya adalah Kades langsung, sementara Bendahara Desa hanya berpungsi mencairkan Dana dari Bank.

"Bendahara Desa itu tidak berpungsi pak, karena setelah uangnya dicairkan dari Bank, langsung diambil Kades dan ia semua yang mengatur keuangannya," imbuh Sukadi.

Dilain pihak Ketua RT. 05, Dusun 1B, Desa Sabah Balau, Yono mengatakan bahwa, dari tahun kemarin (2021) rencananya jalan tersebut akan dilakukan pengerasan dengan onderlagh, namun kenyataannya hingga saat ini tidak ada.

"Ya rencananya sih dari tahun kemarin jalan ini mau dibangun dengan onderlagh, namun hingga saat ini nyatanya belum, sehingga warga RT. 05 Dusun 1B berinisiatif untuk membeli sabes (pasir gunung) dengan cara iuran 20- 50 ribu rupiah/KK untuk menimbun jalan yang becek, demi kelancaran warga yang melintas," ungkap Yono.

Ketika awak media mendatangi rumah Kades Sabah Balau guna konfirmasi, namun ia tidak ada dirumah, bahkan menurut beberapa warga masyarakat Desa Sabah Balau, "Jangankan wartawan pak, warga masyarakat Sabah Balau ini saja, susah banget mau nemui Kades," ujar warga.

Tidak sampai disitu, awak media mencoba mengkonfirmasi melalui pesan singkat WhatsAppnya, namun hingga berita ini diterbitkan tidak ada jawaban, walaupun chat awak media masuk ke selulernya. [Tim]

Read More

Serda Taufik Memberikan Rasa Aman Dengan Mendampingi Pembagian BLT DD Kepada Warga Yang Terdampak COVID-19

LIWA - Babinsa Koramil 422-04/Balik Bukit Serda Taufik melaksanakan kegiatan pendampingan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2021, kepada Warga Pekon Padang Dalam Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, Sabtu(11/12).

Serda Taufik selaku Babinsa mengatakan, "Tujuan keberadaan kami disini adalah untuk memastikan dalam pembagian berjalan dengan lancar dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada warga pekon Padang Dalam saat menerima bantuan,” katanya.

Dalam Pendampingan Penyaluran BLT Dana Desa ini dengan sistem antrian yang di panggil menggunakan pengeras suara oleh petugas, sehingga tidak membuat kerumunan masa karena situasi pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Ini sesuai dengan protokol kesehatan yaitu jaga jarak, tidak berkerumun dan warga harus memakai masker serta mencuci tangan sebelum masuk ke balai desa, hal ini di lakukan untuk memutus penyebaran covid-19,” jelasnya. [Gun]

Read More