Sekretariat DPRD Lampung Tingkatkan Kapasitas ASN di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa 2026

Bandar Lampung — Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menggelar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026, Selasa (3/2/2026).

 Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kompetensi aparatur sekaligus mewujudkan tata kelola pengadaan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung tersebut diikuti para Kepala Bagian, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Jabatan Fungsional, Ketua Tim, serta staf yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, Wayan Purwanajata, Kepala Bagian Pengelolaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung, Budi Setiawan, serta sejumlah pejabat fungsional terkait. Para narasumber memberikan pemaparan teknis sekaligus penguatan pemahaman regulasi kepada peserta.

Sambutan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung disampaikan oleh Kepala Bagian Umum, Risko Ramadhinata Putra. Ia menegaskan bahwa memasuki Tahun Anggaran 2026, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dituntut semakin profesional, adaptif terhadap perubahan regulasi, serta berorientasi pada kepatuhan hukum.

“Pengadaan tidak hanya soal prosedur, tetapi juga soal integritas dan tanggung jawab. Setiap pelaku pengadaan harus memahami peran dan fungsinya agar seluruh tahapan berjalan tertib dan akuntabel,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta dibekali pemahaman menyeluruh terkait regulasi terbaru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kebijakan terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta kebijakan pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Selain penguatan aspek regulatif, kegiatan ini juga menekankan pentingnya perencanaan pengadaan yang matang, pengendalian risiko, serta peningkatan integritas aparatur dalam setiap tahapan proses pengadaan.

Melalui peningkatan kapasitas ini, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung berharap seluruh pelaksana pengadaan memiliki pemahaman yang komprehensif dan kemampuan teknis yang memadai, sehingga mampu mendukung kelancaran program dan kegiatan DPRD Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2026 secara optimal dan akuntabel.

Read More

Budiman AS Dorong Perluasan Wilayah Lamsel–Bandar Lampung Jadi Proyek Strategis Nasional

Bandar Lampung — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, berharap rencana perluasan wilayah dari Kabupaten Lampung Selatan ke Kota Bandar Lampung dapat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan kota baru sekaligus penataan pusat pemerintahan di Provinsi Lampung.

Budiman menyampaikan, saat ini rencana perluasan wilayah tersebut masih berada pada tahap awal dan harus melalui proses administrasi yang cukup panjang serta melibatkan berbagai pihak.

Menurutnya, penggabungan wilayah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan DPRD Kota Bandar Lampung. Setelah itu, usulan akan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebelum diproses lebih lanjut oleh pemerintah pusat.

“Prosesnya cukup panjang. Harus ada persetujuan dari DPRD Lampung Selatan dan DPRD Kota Bandar Lampung, kemudian ditetapkan oleh provinsi sebelum dilakukan perubahan wilayah oleh pemerintah pusat,” ujar Budiman, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, terdapat sembilan desa yang saat ini masuk dalam pembahasan rencana perluasan wilayah. Namun demikian, sejumlah desa yang secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung, seperti Sabah Balau, Way Hui, dan Jatimulyo, belum masuk dalam usulan awal.

Budiman menilai desa-desa tersebut masih berpeluang untuk dikaji ulang karena secara peta wilayah memiliki keterkaitan langsung dengan Kota Bandar Lampung.

“Secara geografis, desa-desa itu berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung sehingga memungkinkan untuk diusulkan. Namun tentu tetap harus memperhatikan persetujuan pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat setempat,” jelasnya.

Ia menegaskan, perluasan wilayah bukan hanya soal batas administrasi, tetapi juga bagian dari perencanaan jangka panjang dalam mendukung pertumbuhan perkotaan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung.

Read More

Temuan Rp 32 Miliar di Dinas Kesehatan Lampung Selatan Mengendap, Pejabat "Bungkam" Saat Dikonfirmasi

LAMPUNG SELATAN – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung Tahun 2025 mengungkap sederet temuan tidak sedap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Yang lebih mengkhawatirkan, hingga awal Februari 2026, belum ada kepastian penyelesaian temuan tersebut melalui penyetoran ke Bank Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp (+62 858-xxxx-1193) pada Rabu (4/2/2026) terkait temuan tersebut, Kepala Bidang Kesehatan setempat, Desta, memilih untuk tidak memberikan tanggapan sama sekali. Sikap diam pejabat ini menuai kritik dari elemen masyarakat.

"Sangat disayangkan sikap Kabid Desta, seolah-olah sudah kebal hukum. Temuan BPK bukan hal sepele, menyangkut uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," ujar Ketua Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Provinsi Lampung, yang akrab disapa Bung Chan, kepada media.

Deretan Temuan Bermasalah

BPK mencatat setidaknya enam permasalahan serius dengan nilai mencapai miliaran rupiah:

1. Belanja Perjalanan Dinas Tidak Akuntabel (Rp 5,5 Miliar): Terjadi pada tahun 2024 dan masih berlanjut di 2025. BPK menyoroti lemahnya pengawasan oleh Kepala BPPRD, Dinas PPKB, dan Dinas Kesehatan sendiri, serta ketidakcermatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban.

2. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Menyimpang (Rp 26,15 Miliar): Temuan ini muncul dari uji petik di lima puskesmas (Way Urang, Sidomulyo, Natar, Merbau Mataram, dan Karang Anyar). Penggunaan dana BOK yang tidak sesuai ketentuan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

3. Pembayaran Transportasi Fiktif (Rp 127,4 Juta): Pegawai di lima puskesmas tercantum dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan menerima uang transport, namun tidak melaksanakan perjalanan dinas. Kelebihan pembayaran ini telah disetor ke RKUD Pemkab pada Mei 2025.

4. Kekurangan Penyaluran Transportasi (Rp 175,7 Juta): Di Puskesmas Way Urang dan Sidomulyo, petugas pelaksana kegiatan justru menerima uang transport lebih rendah dari yang seharusnya. Kekurangan ini baru dilunasi ke rekening pegawai pada Mei 2025.

5. Honorarium Tidak Sah di BLUD Puskesmas (Rp 241,2 Juta): Pembayaran honorarium kepada pengelola keuangan 27 BLUD Puskesmas tidak didukung dasar hukum yang jelas. Kelebihan pembayaran telah dikembalikan ke rekening BLUD masing-masing pada Mei 2025.

6. Rekanan Tidak Memiliki Izin Usaha: CV SK, penyedia jasa pendampingan penyusunan laporan keuangan, tidak memiliki izin KBLI 69201 yang wajib untuk bidang akuntansi dan pemeriksaan. Perusahaan ini hanya mengantongi akta pendirian dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Penyelesaian ke Bank Daerah Mandek?

Meski sebagian temuan seperti pembayaran fiktif dan kekurangan penyaluran telah diselesaikan dengan penyetoran ke kas daerah (RKUD), langkah krusial berikutnya—yaitu penyetoran seluruh kerugian negara ke Bank Daerah sesuai mekanisme yang berlaku—diduga masih terbengkalai. Proses ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum final atas temuan kerugian negara.

Bung Chan mengingatkan, "Pengembalian kerugian negara diatur dalam UU Tipikor. Pasal 4 menegaskan, pengembalian uang tidak menghapus pidana pelaku. Itu hanya menjadi faktor peringan hukuman di pengadilan."

Hingga berita ini diturunkan, pihak Redaksi belum menerima klarifikasi dari pejabat Dinas Kesehatan Lampung Selatan atau jajarannya. Sikap "bungkam" ini semakin menguatkan tanda tanya atas komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di sektor kesehatan yang sangat vital bagi hajat hidup orang banyak. Masyarakat menunggu tindak lanjut konkret dan pertanggungjawaban hukum atas temuan senilai lebih dari Rp 32 miliar ini.

Read More

Sekretariat DPRD Lampung Gelar Gerakan ASRI, Wujudkan Lingkungan Kerja Bersih dan Sehat

Bandar Lampung — Sekretariat DPRD Provinsi Lampung melaksanakan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan sehat, pada Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai sebagai bagian dari pembinaan kedisiplinan sekaligus peningkatan kualitas lingkungan perkantoran.

Gerakan ASRI merupakan bentuk dukungan nyata terhadap Program Gerakan Aksi Aman, Sehat, Tertib, dan Indah yang digagas pemerintah pusat. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia dalam penguatan Program Bersih Nasional.

Selain itu, pelaksanaan gerakan tersebut selaras dengan Instruksi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., Nomor 8 Tahun 2026 tentang KORVE atau Gerakan Bersih-Bersih Kantor dan Lingkungan Kerja.

Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descataama Paksi Moeda, ST, SE, MM, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung secara berkelanjutan.

“Pelaksanaan Gerakan ASRI ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif seluruh pegawai akan pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan kerja sebagai bagian dari tanggung jawab aparatur negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, lingkungan kerja yang aman, sehat, dan tertata dengan baik diyakini dapat meningkatkan etos kerja, produktivitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Gerakan ASRI dipandang sebagai langkah strategis dalam menciptakan tata kelola perkantoran yang baik dan berintegritas.

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda rutin. Langkah ini dilakukan guna memastikan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, profesional, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD Provinsi Lampung secara optimal.

Read More

24 Adegan Diperagakan Rekonstruksi Kasus Dugaan Penganiayaan

Lampung – Rekontruksi sebanyak 24 adegan yang disampaikan korban ada adegan, 2 kali tersangka Handi memukul korban penganiayaan Verrel bahkan korban juga motornya disenggol hingga motor jatuh yang digelar pada Rabu ( 4/2/2026) di perumahan  Bumi Asri Jalan Angsana V  nomor 158 Kedamaian Bandarlampung pukul 11.00 WIB.

Rekonstruksi kasus dugaan penganiayaan yang menjerat oknum konsultan pajak Handi dihadiri ratusan warga yang menyaksikan  rekonstruksi yang digelar Polsek Tanjung Karang Timur atas permintaan JPU Edman Putra

Dalam rekonstruksi tersebut, korban Verrel memperagakan 24 adegan, sementara tersangka Handi hanya memerankan 18 adegan. 

Versi korban Verrel justru lebih rinci dan menggambarkan rangkaian peristiwa sejak awal kejadian sampai pemukulan atas dirinya yang dilakukan Handi.

Berdasarkan rekonstruksi versi korban, peristiwa bermula saat Verrel mengendarai sepeda motor dan menyenggol mobil yang dikendarai Handi, yang saat itu bersama rekannya berinisial M. Akibat senggolan tersebut, bahu kiri Verrel terkena spion mobil hingga patah.

Verrel kemudian menghentikan motornya dan menghampiri Handi. Namun situasi disebut berubah menjadi tindakan kekerasan. Handi diduga menarik kerah baju korban dan memukul bibir Verrel.

Kekerasan berlanjut saat keduanya berjalan ke belakang mobil. Dalam salah satu adegan, Handi sempat mengobrol dengan pacarnya, namun secara tiba-tiba kembali memukul korban, menyebabkan kacamata Verrel terjatuh ke tanah.

Merasa menjadi korban penganiayaan, Verrel kemudian kembali ke bagian depan mobil dan menghubungi pamannya, Rudi, untuk meminta pertolongan.

 Dalam percakapan tersebut, Rudi menanyakan kondisi serta luka yang dialami keponakannya. Usai kejadian, Verrel bersama pamannya kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tanjung Karang Timur.

Menanggapi hasil rekonstruksi, kuasa hukum korban, Dr Sopian Sitepu SH MH menegaskan bahwa rekonstruksi ini digelar untuk mempertegas keterangan yang selama ini telah disampaikan oleh korban dan para saksi.

“Rekonstruksi hari ini bertujuan untuk mempertegas keterangan saksi dan korban yang digambarkan secara faktual di lapangan. Semua adegan yang diperagakan merupakan rangkaian peristiwa yang sesuai dengan agenda penyidikan dan pendalaman dari pihak kejaksaan,” ujarnya.

Ia berharap, melalui rekonstruksi ini, seluruh rangkaian perkara dapat semakin jelas dan terang.

“Harapan kami, dengan rekonstruksi ini, perkara menjadi semakin terbuka, terang, dan utuh dalam melihat peran masing-masing pihak,” tegasnya.

Sementara itu, jaksa penuntut umum Edman Putra menyatakan pihak kejaksaan akan mendalami hasil rekonstruksi secara profesional dan objektif. Ia juga menyampaikan bahwa jaksa tetap membuka ruang restorative justice, sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

“Kami akan mencermati secara menyeluruh seluruh fakta yang terungkap dalam rekonstruksi ini,” kata Edman Putra

Read More

Dilantik di Tengah Pasar, Bupati Egi Ingatkan Pejabat soal Realitas Pengabdian

LAMSEL, Kalianda – Pelantikan pejabat struktural Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kali ini berlangsung tak biasa. 

Bukan di ruang rapat berpendingin udara atau gedung mewah, melainkan di Terminal Pasar Inpres Kalianda, ruang publik yang menjadi denyut kehidupan masyarakat.

Di tengah aktivitas pasar dan disaksikan langsung para pedagang, sebanyak 22 pejabat administrator dan 7 pejabat pengawas dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Rabu (4/2/2026). 

Suasana yang biasanya sepi dari kegiatan pemerintahan pagi itu justru dipenuhi puluhan pejabat struktural di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Selain pelantikan tersebut, 7 pejabat struktural juga menerima tugas tambahan sebagai Pelaksana tugas (Plt) sebagai kepala dinas (4 orang), kepala bidang (2 orang), dan kepala sub bidang (1 orang) di sejumlah perangkat daerah. 

Bupati Egi menegaskan, pemilihan Terminal Pasar Inpres Kalianda sebagai lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. Menurutnya, prosesi tersebut menjadi pengingat bahwa realitas pengabdian tidak selalu berada dalam kondisi yang sejuk dan nyaman.

“Saya lantik bapak ibu semua di tengah-tengah masyarakat, disaksikan langsung para pedagang yang ada di Pasar Inpres. Ini adalah realita yang terjadi hari ini,” ujar Bupati Egi.

Ia menambahkan, integritas aparatur tidak diukur dari penampilan atau pencitraan semata, melainkan dari kejujuran dan hasil kerja yang nyata. 

Di ruang publik seperti pasar, para pejabat diharapkan mampu merasakan langsung denyut kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.

Sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, Bupati Egi mengaku membutuhkan pejabat yang mampu bekerja dengan empati dan kesadaran penuh terhadap kondisi riil di lapangan.

“Jangan yang sudah naik jabatan merasa menjadi pejabat lalu lupa daratan. Kita harus bekerja dengan hati, bekerja melihat realita. Hari ini pasar kita banyak yang mengeluhkan sepi. Banyak sepi,” kata Bupati Egi.

Ia menekankan bahwa keputusan penempatan pejabat telah melalui proses panjang dan selektif. Dalam menjalankan tugas, seluruh pejabat yang dilantik diminta menghidupkan semangat Lamsel Betik (Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi) sebagai karakter birokrasi Lampung Selatan.

“Hati-hati penggunaan anggaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran atau ada main-main. Walaupun saya orangnya tidak teliti, yang mengawasi kita banyak. Saya sudah remind dari sekarang,” tegas Bupati Egi.

Menurutnya, integritas, kejujuran, dan kebersihan dalam menjalankan amanah merupakan fondasi utama birokrasi yang dipercaya masyarakat. Pelantikan di ruang publik ini diharapkan menjadi simbol bahwa jabatan tidak pernah bekerja dalam keheningan, melainkan selalu hadir di tengah suara, tuntutan, dan konsekuensi pelayanan publik. (Az)

Read More

Unila Sosialisasikan dan Luncurkan SNPMB 2026, Tegaskan Seleksi PROAKTIF

Bandar Lampung – Universitas Lampung (Unila) menggelar Sosialisasi dan Launching Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2026 di Gedung Serbaguna (GSG) Unila, Selasa (3/2/2026). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng.

Acara dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico, S.STP., M.H., para kepala SMA se-Provinsi Lampung, jajaran wakil rektor, dekan, wakil dekan, kepala biro, Direktur Pascasarjana, serta para kepala lembaga di lingkungan Unila.

Sosialisasi dan launching SNPMB 2026 bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi negeri sekaligus memperkenalkan Unila kepada calon mahasiswa serta pemangku kepentingan pendidikan.

Dalam sambutannya, Rektor Unila menegaskan tahun 2026 menjadi gerbang penting bagi siswa untuk melangkah ke pendidikan tinggi. Unila, kata dia, berkomitmen menyelenggarakan proses seleksi mahasiswa baru yang PROAKTIF (Profesional, Akuntabel, Transparan, dan Informatif).

“Launching SNPMB ini menjadi upaya kami memberikan informasi selengkap mungkin terkait proses penerimaan mahasiswa baru 2026 sekaligus mengenalkan lingkungan kampus Unila, sehingga para siswa tidak ragu menentukan pilihan masa depan,” ujar Rektor.

Ia juga mengingatkan siswa agar memandang Unila bukan sekadar tempat belajar, tetapi ruang membangun karakter, inovasi, jejaring, serta mencetak pemimpin masa depan dan wirausahawan yang berdaya saing.

Kepada para guru dan Dinas Pendidikan, Rektor menitipkan pesan agar pendampingan siswa dalam pendaftaran dan registrasi SNBP yang dimulai hari itu dilakukan secara teliti. Menurutnya, keberhasilan siswa merupakan keberhasilan bersama dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Provinsi Lampung.

Rektor menambahkan, Unila terus berbenah melalui peningkatan fasilitas serta penguatan akreditasi internasional sebagai bentuk kesiapan menyambut talenta terbaik dari berbagai sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico berharap semakin banyak putra-putri Lampung diterima di Unila melalui jalur prestasi. Ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan strategi pendampingan siswa dengan pemetaan potensi dan kompetensi berdasarkan standar nilai masing-masing.

“Dengan pemetaan tersebut, siswa dapat memahami peluang kelulusan secara realistis dan tidak memaksakan pilihan yang tidak sesuai dengan kemampuan akademiknya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peningkatan mutu guru melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi. Pihaknya telah memohon kepada Rektor Unila agar mahasiswa yang menjalani PKL dapat membantu proses pembelajaran di 35 sekolah unggulan, khususnya dalam memperbaiki desain pembelajaran agar kualitas pendidikan di Lampung semakin meningkat.

Menanggapi hal itu, Rektor Unila menjelaskan selain sosialisasi langsung, Unila menyiapkan berbagai dukungan untuk calon mahasiswa baru. Tim sosialisasi yang terdiri atas wakil rektor, dekan, dan jajaran terkait akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung, bahkan hingga Sumatra Selatan, Sumatra Barat, dan Jawa Barat.

Dalam kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Unila juga melibatkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Mahasiswa FKIP akan disebar ke berbagai sekolah untuk membantu siswa belajar lebih aktif melalui kegiatan PKL, bukan menggantikan peran guru, melainkan memperkuat proses pembelajaran dan pendampingan akademik.

Melalui sosialisasi dan launching SNPMB ini, Unila berharap siswa, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri serta semakin yakin menjadikan Unila sebagai pilihan utama melanjutkan pendidikan tinggi.

Read More

Guru-guru Lampung Utara Dihimpun, PMII Gelar Seminar Nasional Inspiratif

Lampung Utara, 2 Februari 2026 - PC PMII Lampung Utara berkolaborasi dengan Teacherpreneur dan didukung oleh Pemkab Lampung Utara, Dinas Pendidikan Lampung Utara, dan Kemenag Lampung Utara, menggelar Seminar Nasional dengan tema "Pengajar Belum Tentu Mengajar, Tapi Mampu Menginspirasi" di Gedung Pusiban. Kegiatan ini dihadiri oleh 3.000 peserta, terdiri dari 1.500 guru naungan Dinas Pendidikan Lampung Utara dan 1.500 guru naungan Kemenag Lampung Utara.

Dalam sambutannya, Ketua PMII Lampung Utara, Feni Sri Ayu, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bukti nyata PMII dalam ikut serta dalam peduli pendidikan. "Guru adalah pahlawan dalam menciptakan pemimpin di masa mendatang," ujar Feni.

Bupati Lampung Utara, yang diwakili Staf Ahli Mandkondri, mengapresiasi kegiatan ini dan menyatakan bahwa PMII benar-benar hadir untuk semua, salah satunya untuk guru-guru. "Sangat perlu bimbingan sehingga tercipta guru-guru yang hebat," tambahnya.

Seminar Nasional ini diisi oleh Tokoh Nasional Syafi'i Efendi, Presiden Indonesian Brics of Forum, yang merupakan motivator muda nomor 1 di Indonesia. Hadir pula Forkopimda lainnya, alumni, dan kader-kader PMII Lampung Utara.

"Seminar ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi para guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung Utara," ujar Feni. Dengan tema yang inspiratif, seminar ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi guru-guru Lampung Utara untuk meningkatkan kemampuan dan inspirasi mereka dalam mengajar.

Read More

Membangun Literasi Data Sejak Dini, BPS Lampung Gelar “Statistics Meets Students” untuk Pelajar SMP

Bandar Lampung — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan literasi data sejak usia dini melalui kegiatan edukatif bertajuk “Statistics Meets Students”.

Puluhan pelajar SMP Pelita Bangsa, Bandar Lampung, mengikuti kegiatan tersebut di Aula BPS Provinsi Lampung, Selasa (3/2), untuk mengenal lebih dekat dunia statistik.

Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran interaktif guna mengubah persepsi siswa terhadap statistik yang selama ini dianggap sebagai deretan angka rumit, menjadi informasi yang relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Kepala BPS Provinsi Lampung yang diwakili Kepala Bagian Umum, Ajid Hajiji, dalam sambutannya menjelaskan bahwa BPS merupakan instansi vertikal yang memiliki tugas mengumpulkan dan menyajikan data sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

“Data yang dikumpulkan BPS, seperti jumlah penduduk atau rumah tangga, digunakan pemerintah untuk merancang program strategis, mulai dari sekolah rakyat hingga program 3 juta rumah,” ujar Ajid.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan bahwa BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada Mei hingga Juli mendatang.

“Kami mohon bantuan adik-adik untuk menyampaikan kepada keluarga di rumah bahwa petugas BPS akan melakukan pendataan Sensus Ekonomi secara serentak. Kami mengajak para pelajar ikut menyosialisasikan pentingnya sensus ini kepada keluarga dan lingkungan sekitar,” tambahnya.

Sensus Ekonomi akan mencakup seluruh aktivitas usaha nonpertanian guna menghasilkan data akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi nasional.

Mewakili pihak sekolah, Ibu Liem menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat karena menjadi aplikasi nyata dari materi pelajaran. “Ini selaras dengan materi Geografi tentang populasi dan Matematika mengenai statistik yang sedang dipelajari siswa kelas 8,” ujarnya.

Materi utama disampaikan Hermawan Prasetyo dengan tema “Lebih Dekat dengan BPS”. Ia menekankan bahwa data tidak hanya berbentuk angka dalam tabel, tetapi juga informasi karakteristik populasi dalam bentuk teks, gambar, audio, hingga peta.

Hermawan juga mengenalkan berbagai produk BPS, mulai dari indikator strategis seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hingga akses data melalui laman resmi lampung.bps.go.id, aplikasi Allstat BPS, serta layanan konsultasi “Talita”. Ia turut memperkenalkan Politeknik Statistika STIS sebagai sekolah kedinasan di bawah BPS bagi siswa yang berminat mendalami statistik.

Sesi berikutnya dipandu Irvan Simamora melalui materi “Yuk Kenalan Sama Penduduk Indonesia”. Para siswa diajak memahami faktor pertumbuhan penduduk, cara membaca piramida penduduk, hingga dampak angka kematian bayi terhadap laju pertumbuhan penduduk.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi. Gabriel, siswa kelas 8, menanyakan wilayah dengan populasi terbesar di Lampung. Narasumber menjelaskan bahwa Lampung Tengah memiliki persentase penduduk tertinggi sebesar 16,19 persen, disusul Bandar Lampung 12,88 persen.

 Sementara itu, menanggapi pertanyaan Gisel tentang kendala di lapangan, BPS menyebut tantangan utama adalah meyakinkan masyarakat bahwa data yang dikumpulkan penting dan dijamin kerahasiaannya.

Kegiatan ditutup dengan office tour untuk mengenalkan lingkungan kerja BPS kepada para siswa. Melalui kegiatan ini,

BPS Provinsi Lampung berharap pelajar SMP Pelita Bangsa dapat menjadi “duta data” yang mendukung agenda statistik nasional, termasuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi pembangunan Indonesia yang lebih terukur dan sejahtera.

Read More

Bupati dan Wabup Pesisir Barat Hadiri Rakornas 2026, Tegaskan Dukungan Program Prioritas Nasional

Bogor – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung dan menyukseskan program prioritas nasional dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

Kegiatan tersebut digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi serta arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pelaksanaan program-program strategis nasional di seluruh Indonesia.

Kegiatan berskala nasional tersebut turut dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan kementerian dan lembaga, para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Dalam forum tersebut, para kepala daerah menerima arahan langsung dari Presiden terkait sejumlah isu strategis nasional, di antaranya penguatan kedaulatan pangan, ketahanan energi, serta penguatan ekonomi daerah yang menjadi fokus utama pembangunan nasional ke depan.

Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat hadir bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Pesisir Barat. Turut mendampingi, Kapolres Pesisir Barat AKBP Bestiana, S.I.K., M.M.

Kehadiran unsur pimpinan daerah ini mencerminkan soliditas serta kesiapan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung dan mengawal implementasi kebijakan serta program prioritas pemerintah pusat di daerah.

Rakornas juga menjadi sarana pemahaman bagi kepala daerah dan Forkopimda terkait pelaksanaan program unggulan Presiden, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Di sela kegiatan, Bupati Pesisir Barat menyampaikan bahwa Rakornas memiliki peran penting dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional dengan kondisi dan kebutuhan riil di daerah.

“Rakornas ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menerjemahkan program nasional agar dapat diimplementasikan secara tepat sasaran, sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat Pesisir Barat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat siap mendukung penuh dan mengimplementasikan seluruh program prioritas nasional sesuai kewenangan daerah, dengan tetap mengedepankan potensi lokal serta kepentingan masyarakat.

Keikutsertaan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat dalam Rakornas 2026 ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat demi mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Read More