Hot Posts

4/footer/recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label DPRD Provinsi Lampung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPRD Provinsi Lampung. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 09 Agustus 2025

Pemprov Lampung dan DPRD Tanda Tangani Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah Diproyeksi Rp7,71 Triliun News Dilihat 217 kali


BANDARLAMPUNG
-- Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

Penandatanganan dilakukan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Kostiana dalam Rapat Paripurna Lanjutan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jum'at (8/8/2025).

Dalam MoU tersebut, disepakati Struktur Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 terkait dengan proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp7,71 Triliun, Belanja Daerah sebesar Rp7,78 Triliun, dan Pembiayaan Daerah terdiri atas komponen Penerimaan Pembiayaan yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp69,8 miliar.

Rapat Paripurna ini merupakan tahap lanjutan dari pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memformulasikan Perubahan Kebijakan Umum APBD; serta prioritas program/kegiatan pembangunan daerah yang akan menjadi bagian dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.

Dalam kesempatan tersebut Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung juga menyampaikan laporannya terhadap Hasil Pembahasan atas Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 yang telah disetujui laporan tersebut oleh DPRD Provinsi Lampung dalam rapat paripurna tersebut.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud kita dalam melakukan penyesuaian atas dinamika pembangunan dan perubahan asumsi yang mempengaruhi struktur APBD.

Melalui forum ini, Wagub Jihan mengapresiasi dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Lampung atas kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dalam pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Secara umum, target asumsi makro pembangunan daerah Provinsi Lampung berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD menyepakati Asumsi Makro Ekonomi Provinsi Lampung pada Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025, antara lain Pertumbuhan Ekonomi: 5,20 – 5,50%; PDRB Perkapita ADHB (Juta Rupiah)54,5 – 60,00; Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,70 poin; Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,00 – 3,79%.

Kemudian, Kemiskinan: 10,00 – 9,49%; Gini Rasio berkisar 0,300 – 0,295; Inflasi: 2,50 +/– 1%; 

Tingkat Kemantapan Jalan: 78,29%, Nilai Tukar Petani (NTP): 129,23, Persentase Peningkatan PAD: 5,05



Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): 15,32%, Penurunan Intensitas Emisi GRK: 62,79%.

Dengan telah diselesaikannya tahapan pembahasan Kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini, jelas Wagub Jihan, maka selanjutnya akan segera dilakukan asistensi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebagai materi dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Kami berharap proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 nantinya dapat berjalan sesuai tahapan, proses dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Rabu, 23 Juli 2025

DPRD Provinsi Lampung Komisi I Tinjau Sengketa Tanah di Desa Way Huwi: Lapangan Sepak Bola dan Makam Dikuasai Perusahaan


Lampung Selatan
– Sebagai tindak lanjut dari audiensi masyarakat Desa Way Huwi dengan Komisi I DPRD Provinsi Lampung pada 10 Juni 2025 lalu, Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., bersama anggota komisi, perwakilan BPKAD Provinsi Lampung, Camat Jati Agung, Kepala Desa Way Huwi M. Yani, serta puluhan warga melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang menjadi objek sengketa, Selasa (22/7).

Kunjungan lapangan ini bertujuan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan oleh perusahaan terhadap dua fasilitas umum, yakni lapangan sepak bola dan tanah makam di Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Kondisi lapangan sepak bola yang menjadi perhatian utama terlihat memprihatinkan. Ketua Komisi I, Garinca Reza Pahlevi, mengungkapkan keprihatinannya saat melihat langsung lokasi yang kini tidak dapat lagi diakses oleh warga.

“Wah, benar ya... sudah ditutup rapat pakai pagar panel beton. Masyarakat tidak bisa lagi beraktivitas di lapangan ini. Bahkan, sudah ada tumpukan-tumpukan batu di tengah lapangan,” ucap Garinca dengan nada prihatin.

Kepala Desa Way Huwi, M. Yani, turut memperkuat pernyataan tersebut. Ia menyampaikan bahwa sudah hampir dua tahun terakhir masyarakat tidak dapat lagi menggunakan lapangan karena akses sepenuhnya ditutup oleh pihak perusahaan.

“Inilah faktanya, Pak Dewan. Sudah hampir dua tahun lapangan ini tertutup total. Warga tidak bisa lagi bermain bola atau melakukan kegiatan apapun di sini,” jelasnya.

Setelah meninjau lapangan, rombongan Komisi I DPRD Provinsi Lampung melanjutkan kunjungan ke lokasi makam yang juga diklaim oleh perusahaan sebagai bagian dari aset mereka. Di lokasi makam, terlihat ratusan nisan dan beberapa makam tua tanpa nisan, menunjukkan bahwa area tersebut telah lama digunakan oleh warga.

“Ini adalah bukti nyata, bahwa tanah ini adalah milik masyarakat. Ada nisan bertuliskan tahun 1968, dan makam tua yang jelas sudah ada jauh sebelum perusahaan masuk sekitar tahun 1996,” tegas Kepala Desa M. Yani.

Menanggapi temuan di lapangan, anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza, S.H., M.H., menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga hingga persoalan ini menemukan penyelesaian yang adil.

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal perjuangan masyarakat Way Huwi. Harapan kita semua, fasum dan fasos seperti lapangan sepak bola serta tanah makam ini bisa sepenuhnya dikembalikan untuk kepentingan warga,” ungkapnya.

Komisi I DPRD Provinsi Lampung berjanji akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dalam rapat internal dan mendorong penyelesaian administratif dan hukum terhadap status kepemilikan lahan. Masyarakat berharap kehadiran wakil rakyat ini dapat membawa keadilan atas hak-hak mereka yang selama ini terabaikan.

Kamis, 16 November 2023

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay Kenakan Baret Biru di HUT Brimob Ke-78

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay Kenakan Baret Biru di HUT Brimob Ke-78

GK, Lampung -
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, S.H., M.H, menghadiri Peringatan hari ulang tahun ke-78 Brigade Mobil (Brimob) yang digelar di markas besar Brimob Lampung. Kamis, (16/11/2023).

Mingrum Gumay dalam pernyataannya menyatakan bahwa kehadirannya di perayaan HUT KE-78 Brimob adalah bentuk penghargaan atas dedikasi Brimob dalam menjaga stabilitas keamanan di Lampung. 

“ Peran mereka sangatlah vital dalam menjaga kondusifitas di tengah masyarakat, dan kami terus mendukung langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja Brimob dalam menjalankan tugasnya,” Ucap Mingrum.

Mingrum yang juga bagian dari keluarga besar Brimob turut mengapresiasi komitmen serta upaya Brimob dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

" Kami sebagai wakil rakyat juga turut berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota Brimob dan keluarganya sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka," Tuturnya yang juga sebagai ketua pembina KBPP Polri

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian, khususnya Brimob, dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lampung. 

" Kami percaya bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan kepolisian, termasuk Brimob, akan sangat berdampak positif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat Lampung," pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Mingrum Gumay diberikan penghargaan menggunakan baret biru dalam acara HUT ke 78.

“ Saya teringat baret ini digunakan oleh orang tua saya dulu, dan suatu kebanggan menjadi bagian dari baret biru dan hari ini saya berterimakasih telah diberikan kesempatan menggunakan baret biru “ Tutupnya

Senin, 10 Juli 2023

Elly Wahyuni Lakukan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan


GK. Lampung
- Wakil I Ketua DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni sapa masyarakat, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Minggu (9/7/23).

Melalui Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, politisi partai besutan Prabowo Subianto ini memupuk rasa kecintaan masyarakat terhadap Pancasila.

"Alhamdulillah, saya bersama masyarakat telah membedah sejarah bagaimana perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan negara kita ini, tujuannya agar warga bisa saling menghargai dan menjalankan nilai-nilai Pancasila," ujarnya.

Dia menjelaskan, sebagai generasi penerus masyarakat diminta menjalankan nilai-nilai pancasila agar rasa kecintaan terhadap negara tidak tergerus.

Alasanya, salah satu pemicu adanya  radikalisme merupakan kurang pahamnya pemahaman terhadap Pancasila.

"Tentunya Pancasila perlu kita sebar luaskan, dan implementasinya perlu kita terapkan agar tidak ada pemahaman radikalisme," kata dia.

Politisi senior ini menilai, pesatnya perkembangan teknologi memicu rasa kecintaan masyarakat terhadap Pancasila mulai terkikis.

Seperti, kurangnya rasa gotong royong anter tetangga sehingga dapat memicu gesekan konflik.

Sementara, Yati warga sekitar mengapresiasi upaya Elly Wahyuni menyebar luaskan pemahaman tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

"Ini cara (Sosialisasi IPWK) bagus untuk masyarakat, agar warga bisa lebih paham soal Pancasila ini mas," ujarnya.

Dia menjelaskan, kegiatan IPWK ini perlu digiatkan lantaran bersifat edukasi untuk masyarakat.

"Saya berharap agar acara seperti ini dapat selalu dilakukan oleh Ibu Elly, supaya masyarakat lebih tahu Pancasila," pungkasnya. [Red]

Rabu, 22 Februari 2023

Ketua DPRD Lampung Tekankan OPD Serius TindakLanjuti Atas Hak SMK Unggul Terpadu Lamteng


GK, Bandarlampung - Ketua DPRD Lampung menggelar rapat koordinasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka menindaklanjuti peninjauan lapangan di SMK Unggul Terpadu dalam masa reses Tahap 1 yang dilaksanakan di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu (22/02/2023)

Diketahui sebelumnya, Ketua DPRD Lampung saat melakukan Peninjauan Lapangan dalam masa reses tahap 1 di SMK Unggul terpadu, pihak sekolah mengeluhkan bahwa keberadaaan atas tanah pekarangan disekolah sering kali digunakan oleh pihak luar tanpa ada koordinasi sehingga menggangu kenyamanan dalam proses belajar-mengajar bagi para siswa.

Tidak butuh waktu lama, sehari kemudian Ketua DPRD Lampung meminta keterangan dan konfirmasi kepada BPKAD Provinsi Lampung serta Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut.

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH.,MH menjelaskan bahwa sejumlah bangunan yang berada dalam pekarangan tersebut terkesan tidak dirawat dan diabaikan, ini menunjukan ketidakseriusan dan lemahnya koordinasi lintas sektoral sebagai upaya membangun peradaban pendidikan yang layak dan berkualitas di Provinsi Lampung.

“ Bagaimana mungkin kita akan menciptakan generasi penerus yang memiliki kompetensi bersaing, sarana dan prasarana penunjang pun saat ini sangat memprihatinkan,ini menjadi perhatian dan evaluasi kita bersama apalagi sekolah ini milik negara, kita harus hadir jangan terkesan kurang kepedulian “ Ujar Mingrum

Ia juga meminta ketegasan dan juga keseriusan OPD untuk menindaklanjuti keabsahan dan legalitas yang diatasnya dibangun fasilitas pendidikan sehingga tenaga pendidik dan pelajar mempunyai keyakinan, kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar-mengajar.

“ saya minta dibentuk team khusus lintas sektoral dalam rangka menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, ada 100 H tanah hibah yang diberikan sebelumnya dari BPPT sekarang  dilebur menjadi BRIN,20 hektar sudah selesai pengalihannya untuk pemkab lampung tengah, sisa 80 Hektar yang saat ini berdiri diatasnya SMK Unggul Terpadu, jika ada kendala teknis segera komunikasikan, DPRD Lampung akan mengawal dan mendorong proses percepatan ini jika diperlukan “ Lanjutnya
Mingrum juga menegaskan akan melakukan monitoring terhadap proses yang akan dilakukan oleh OPD sehingga proses dan progresnya dilakukan secara benar,cepat dan tepat demi kepentingan dan keberlangsungan dunia pendidikan khusunya di SMK Unggul Terpadu.
“ Kehadiran SMK Unggul terpadu diharapkan dapat menjadi Iconic Sekolah Kejuruan Unggulan Berbasis Inovasi dan Kreativitas di Provinsi Lampung, jika memang ini tidak bisa kita selesaikan secara cepat dan tepat maka kita gagal membangun peradaban budaya pendidikan yang berbasis inovasi dan kreativitas di Provinsi Lampung “ Tutup Mingrum

Ditempat yang sama. Mewakili Kaban BPKAD, Mediyandra menyebutkan bahwa BPKAD telah melakukan koordinasi kepada pihak BPPT melalui surat sebanyak 4 kali, dan terakhir pada bulan januari 2022 informasi yang diterima BPPT sedang konsolidadi internal terkait peleburan organisasi yang saat ini dibawah koordinasi BRIN.
“ Setelah rapat koordinasi ini,kita akan membentuk team dengan pihak terkait untuk bersama melakukan koordinasi sebagai upaya percepatan tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya “ Imbuhnya

Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung,Tommy menyebutkan bahwa akan membentuk gugus tugas, yang terdiri dari unsur internal dinas dan satuan pendidikan, untuk menginventarisir permasalahan, melakukan pengkajian alternatif solusi, dan mengkoordinasikan dengan intansi terkait.
“ penyelesaian sesuai dengan kewenangannya, menuju SMK unggul terpadu yang dapat diandalkan dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung “ Imbuhnya. | Red.

Selasa, 31 Januari 2023

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Gelar Sosialisasi PIP Dan Wawasan Kebangsaan


GK, Balam - Anggota DPRD Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan (Dapil) Bandar Lampung Aprilliati S.H., M.H., menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Senin (30/1/2023).

Pada kesempatan tersebut, Aprilliati yang juga menjabat sebagai Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Provinsi Lampung, mengajak masyarakat Lampung pada umumnya dan masyarakat Kota Bandar Lampung pada khususnya untuk bijak dalam menggunakan Media Sosial (Medsos).

"Media Sosial mempunyai dampak positif dan juga negatif bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat, seperti baru-baru ini kita disuguhkan kabar hoax yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu di Mesuji yang menyebarkan berita dengan narasi ujaran kebencian terhadap Partai PDI-P, terkhusus Ibu Ketua Umum. Nah ini salah satu contoh dampak negatif dari penggunaan media sosial yang salah," ujarnya.

Hal itu menurut Aprilliati karena kurang ditanamkannya nilai-nilai Pancasila dalam diri seseorang.

"Makanya saya selalu tegaskan, jangan hapal lima silanya saja, namun pahami dan implementasikan juga nilai-nilai yang terkandung didalamnya," tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Bamusi PDI Perjuangan Lampung Ustadz Suparman Abdul Karim yang menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut mengingatkan kepada masyarakat untuk membentengi diri dari hal-hal yang merusak Pancasila di tengah masyarakat, seperti halnya Paham Radikalisme.

“Akhir-akhir ini kita disuguhkan pemberitaan mengenai Khilafatul Muslimin yang notabenenya tidak percaya terhadap pemerintah dan kerap melakukan ujaran kebencian terhadap pemerintah. Ini harus kita hindari. Caranya dengan memahami nilai-nilai dalam Pancasila,” terang Suparman.

Sebab menurutnya, radikalisme bisa menyusup ke tengah masyarakat karena ideologi kita mulai terkikis. 

“Usia remaja juga merupakan fase yang paling rawan dalam membentuk pola berpikir. Masa tersebut merupakan saat pikiran seorang individu sedang mencari jati diri,” ucapnya.

Suparman mengungkapkan, kenapa bisa muncul paham radikalisme dan terorisme di masyarakat dengan dalih Agama. Menurutnya, agama yang berasal dari Tuhan itu Suci tapi menjadi tercemar ketika sudah sampai ke Manusia.

“Ketika agama diturunkan kepada nabi dan utusan ini masih suci, dan ketika ditransfer ke penyampai agama mulai tercemar apalagi ini sudah beribu tahun jaraknya. Jadi tidak semua penceramah atau penceramah itu maunya Allah seperti itu, sehingga bisa ada malpraktik agama,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, "Radikalisme dan terorisme adalah virus, sedangkan vaksinnya yang paling efektif adalah menggunakan bahasa agama. Pemikiran tersebut harus dilawan dengan pemikiran kepancasilaan dan disosialisasikan langsung ke masyarakat." Pungkasnya. [HBR]

Selasa, 19 April 2022

Ketua DPRD Provinsi Lampung Terima LKPJ Kepala Daerah TA 2021



GK, Bandar Lampung - Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH menerima dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 melalui Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (18/4/2021)
Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay mengatakan menerima LKPJ tersebut sebagai dokumen laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah tahun 2021 yang mana dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.

"Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, oleh karena itu rapat paripurna penetapan keputusan DPRD tentang rekomendasi akan dilaksanakan dalam waktu dekat," ujar Mingrum.

Ditempat yang sama, Gubernur Arinal mengapresiasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang telah memberikan kontribusinya. Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai selesainya buku laporan pertanggungjawaban ini.

"Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan pada selurun elemen masyarakat atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung selama tahun 2021," ungkap Gubernur. (Red)

Rabu, 13 April 2022

Ketua DPRD Provinsi Lampung Temui Massa Aksi di Pintu Masuk Lapangan Kantor Pemprov



GK, Bandar Lampung - Ketua DPRD Provinsi Lampung temui massa aksi dari element mahasiswa di pintu masuk lapangan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Rabu (13/04) 
Saat berada di tengah mahasiswa, Mingrum Gumay memberikan apresiasi kepada mahasiswa telah bersama menjaga ketertiban, keharmonisan dan kesejukan dalam menyampaikan aspirasi. 

"Saya bersyukur dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada mahasiswa yang tergabung dalam aliansi lampung memanggil telah duduk sama rendah berdiri sama tinggi demi terwujudnya kondusifitas dan kesejukan di Provinsi Lampung," ujar Mingrum

Ia juga menjelaskan untuk bersedia menyerap aspirasi mahasiswa sebagaimana merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat. 

"Sebagai wakil rakyat sudah menjadi kewajiban dan keharusan untuk berdiri bersama rakyat menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat karena lembaga ini merupakan interpretasi dari rakyat," pungkas Mingrum.


Ditempat yang sama, Koordinator Aksi Aliansi Lampung yang merupakan Mahasiswa Universitas Bandar Lampung, Tomi Pasha mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan pada hari ini, akhir menemui titik terang dan disambut oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung dan Gubenur.

"Hasil aksi hari ini adalah, kami bersama Ketua DPRD dan Gubernur Lampung sudah melaksanakan penandatanganan kesepakatan," ujarnya.

Lebih lantut, Tomi menegaskan, apabila kesepakatan yang sudah dilakukan pihaknya bersama Ketua DPRD dan Gubernur Lampung tidak ada tindak lanjut dalam waktu 3x24 jam, maka pihaknya akan kembali menggelar aksi lebih besar.

"Kami mendesak keras DPRD dan Gubernur untuk meninjaklanjuti tuntutan yang diminta oleh Aliansi Lampung Memanggil," pungkasnya.

Terlihat, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menerima secara simbolis sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. 

Berikut adalah tuntutan dari Aliansi Lampung Memanggil :
1. Tolak kenaikan harga BBM, Indonesia krisis energi.
2. Menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok.
3. Wujudkan Reforma agraria sejati 
4. Cabut UU Cipta Kerja.
5. Mempermudah Akses Kesehatan Untuk seluruh rakyat Indonesia. 
6. Wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis.
7. Hentikan kriminalisasi dan Represifitas terhadap gerakan rakyat. (Red)

Senin, 11 April 2022

Ketua DPRD Provinsi Lampung Hadiri Musrenbang Provinsi Tahun 2022



GK, Bandar Lampung - Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2022, di Ballroom Novotel Hotel Bandar Lampung, Senin (11/4/2022).
Musrenbang yang dilaksanakan secara hybrid tersebut digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tema "Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah".

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menjelaskan kegiatan musrenbang ini memiliki peran dan point strategis dalam penyampain dokumen hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

"Sudah dirumuskan sedemikian rupa melalui penyerapan aspirasi di masyarakat,lalu telah di singkronkan dengan program prioritas pembangunan," ujar Mingrum.

Mingrum juga menjelaskan berdasarkan UU Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka 1 Tahun.

"Rencana kerja dan pendanaan tersebut untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat," tutup Mingrum.

Jumat, 08 April 2022

Ketua DPRD Provinsi Lampung Gelar Sosperda Adaptasi Kebiasaan Baru



GK, Lamteng - Ketua DPRD Provinsi Lampung menggelar sosialisasi peraturan daerah (Sosperda) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 di balai desa Kampung Poncowati. Jum'at (08/04)
Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengungkapkan perubahan yang sangat signifikan terjadi mendorong kita melakukan sejumlah adaptasi dalam rangka penyesuaian kondisi kekinian dengan harapan dapat melakukan sejumlah hal yang cepat dan tepat dalam menghadapi pandemi covid-19.

"Hadirnya pandemi covid 19 tidak pernah diduga sebelumnya, perlunya kepiawaian dan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan dan masyarakat," ujarnya.

Mingrum juga menyebutkan bahwa lembaga DPRD Provinsi Lampung telah menetapkan sejumlah regulasi dalam menghadapi pandemi covid 19.

"Melihat kondisi saat itu yang sulit kita prediksikan, serta untuk menjaga seluruh masyarakat Provinsi Lampung, sepertinya perlu alas hukum yang mengatur dari hulu hingga hilir untuk memastikan seluruh rangkaian nya tepat sasaran," lanjut Mingrum.

Ia juga berharap khususnya masyarakat kampung Poncowati menjadi promotor menjalani himbauan dari pemerintah secara konsisten dan saling mengingatkan satu sama lain.

"Kita harus mengawalinya, kalau bukan kita siapa lagi, dan saya juga berharap masyarakat disini sudah lakukan vaksinasi secara lengkap, apabila masih ada yang belum vaksinasi,segera lakukan di tempat yang telah disediakan," tutup Mingrum. (Red)

Senin, 28 Maret 2022

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ikuti Giat Virtual Demo Masak Tanpa Minyak Goreng



GK, Lampung - Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH mengikuti kegiatan virtual demo masak tanpa minyak goreng yang digelar oleh DPP PDI Perjuangan. Senin (28/03/22)
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di ikuti sejumlah pengurus internal hingga tingkat daerah sebagai upaya mengkampanyekan memasak tanpa minyak goreng yakni dengan cara direbus.

Menanggapi hal tersebut, Politisi Senior PDI Perjuangan Provinsi Lampung sangat mendukung langkah konstruktif yang di inisiasi oleh ketua umum PDI Perjuangan dalam menanggapi kesulitan minyak goreng dipasaran.

"Memang tidak mudah untuk keluar dari sebuah kebiasaan yang selama ini kita lakukan, tapi perlu di ingat keberlangsungan hidup tetap terus berjalan dan harus dinamis menyikapinya, apa yang tadi disampaikan saya setuju, direbus tanpa minyak goreng saya kira kita bisa lakukannya hanya butuh penyesuaian saja," ujar Mingrum.

Mingrum yang diketahui gemar mengkonsumsi makanan sajian rebus menghimbau kepada masyarakat khususnya Provinsi Lampung untuk mencoba sejumlah inovasi ditengah sulitnya ketersediaan minyak goreng serta tingginya harga yang didapat dipasaran.

"Ditengah masifnya perubahan yang terjadi begitu cepat saat ini, kita tidak boleh kalah dengan keadaaan dan harus out of the box, coba dulu makanan sajian rebus , saya sudah lakukan itu, lebih enak dan sehat," tutup Mingrum. (Red)

Jumat, 25 Maret 2022

Mingrum Gumay Dampingi Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI-P, Lakukan Kunker di Lampung



GK, Lampung - Senior Politisi PDI Perjuangan Provinsi Lampung Mingrum Gumay dampingi Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI Perjuangan Sukur H Nababan dalam rangka melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI-P Kabupaten Mesuji , Kamis (24/3/2022).
Politisi tahun 90-an yang konsisten bersama banteng merah tersebut, Mingrum Gumay menjelaskan bahwa kehadiran DPP PDI Perjuangan ke Provinsi Lampung sebagai dukungan penuh DPP kepada DPD PDI Perjuangan Lampung dalam rangka memperkuat dan mensinergitaskan kader hingga tingkat daerah.

"Sebagai kader saya sangat berterimakasih atas perhatian dan dukungannya yang terus bergulir, ini kita jadikan sebagai kekuatan besar yang mana konsolidasi internal tidak hanya dilakukan di tingkat pusat maupun daerah tapi hingga tingkat cabang," ujar Mingrum.

Mantan aktivis GMNI ini juga meminta untuk seluruh kader PDI Perjuangan Lampung untuk tetap solid dan memegang teguh nilai dan prinsip partai yang mana dalam waktu kedepan perhelatan kontestasi akan segera dilaksanakan.

"Kita diberikan tugas dan tantangan oleh partai, loyalitas , tanggung jawab, disiplin dan konsisten merupakan kunci keberhasilan dalam mengemban tugas tersebut," lanjut Mingrum.

Terakhir, Mingrum mengharapkan dengan kehadiran DPC PDIP Mesuji dapat memaksimalkan dalam melakukan komunikasi intensif bersama kader dan rakyat, kita harus lebih dekat dan memberikan solusi cepat dan tepat agar bisa dirasakan langsung kehadiran kita membawa manfaat untuk rakyat.

"Kalau haus diberikan minum jangan makan,kalau lapar diberikan makan jangan minum, kehadiran kita harus bermanfaat karena kita bagian dari perjuangan rakyat untuk membantu mewujudkan cita-cita bangsa dalam bingkai semangat gotong royong," tutup Mingrum


Ditempat yang sama, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan, S.T meminta kantor DPC PDI-P Mesuji sebagai sarana untuk berdiskusi dan mendengarkan keluh-kesah rakyat.

"Seperti yang kami katakan kantor adalah jiwa dan badan, karena itu idiologi partai kita, maka saya meminta kader PDIP kita gotong royongkan pembangunan ini,agar dapat menyerap aspirasi rakyat secara langsung," ungkapnya.

Ia juga mengatakan pertama PDIP adalah seluruh rakyat Indonesia, maka tugas anggota legislatif dan lainnya jaga keutuhan, keberagaman, kebersamaan, kedua kita berpartai di PDIP berdasarkan hati dan pikiran kita untuk membangun pola kehidupan rakyat itulah tugas kita sebagai Kader PDIP dan harus sesuai idiologi.

"Jaga kekompakkan karena merupakan kunci keberhasilan karena kita semua adalah keluarga di PDIP dan kalau ada masalah selesaikan dengan rapat-rapat partai," imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut hadir, I Komang Koheri, S.E. (DPR RI Komisi VIII), Itet Tridjajati Sumarijanto M.B.A. (DPR RI Komisi I), Sudin, S.E. (Ketua DPD PDIP Prov. Lampung), Umar Ahmad (Bupati Kab. Tubaba), Haryati Chandralela (Wakil Bupati Kab. Mesuji), Syafi'i,S.Ag. (Wakil Bupati Kab. Tanggamus, Anggota DPRD Se Provinsi Lampung Fraksi PDI-P, Ketua DPC PDIP Se-Prov. Lampung, Elih Rahmatullah (Ketua BPN Kab. Mesuji). (Red)

Rabu, 23 Maret 2022

Mingrum Gumay Sosialisasikan Ideologi Pancasila Bagi Kader DPC PDI P Tulang Bawang



GK, Tulangbawang - Mingrum Gumay SH., MH lakukan sosialisasi ideologi Pancasila bagi kader DPC PDI Perjuangan Tulangbawang dalam rangka Pendidikan Kader Pratama yang dilaksanakan di Kecamatan Banjar Agung, Tulangbawang. Selasa (23/03)

Mingrum Gumay yang juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung menekankan Pancasila sebagai ideologi negara saat ini memiliki tantangan yang selaras dengan masifnya kemajuan teknologi yang berkembang,

"Mudahnya akses informasi yang saat ini dikonsumsi oleh masyarakat membuat tantangan penerapan ideologi pancasila semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian kebenaran informasi sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan akibat komunikasi dan publikasi yang beredar, menjadikan kita harus kembali mengingat perbedaan sebagai satu kekayaan dan anugerah bukan saling memecah belah," ujar Mingrum


Mingrum juga menjelaskan aktualisasi penerapan pancasila bisa memperkuat keberagaman dan sinergitas lintas sektoral karena pada prinsipnya perbedaan dipersatukan oleh satu ideologi yang kita sepakit bersama yaitu pancasila.

"Mengisi kemerdekaan bangsa indonesia dengan memiliki banyak keberagaman harus disikapi sebagai anugrah Tuhan YME, apabila ini tidak bisa kita jaga, negara ini sangat berpotensi terjadinya konflik karena memiliki pandangan berbeda yang tidak berasaskan kesamaan yang sama, untuk itu kita harus memastikan dan bertanggung jawab sebagai kader partai saling mengingatkan satu sama lain mengenai prinsip dan nilai-nilai pancasila sehingga timbulnya kesejukan dan keharmonisan dalam bermasyarakat," pungkas Mingrum yang juga sebagai inisiator IPWK di DPRD Lampung. (Red)

Selasa, 22 Maret 2022

Ketua DPRD Provinsi Lampung Terima Kunjungan dan Aspirasi Pengurus P3A



GK, Bandar Lampung - Ketua DPRD Provinsi Lampung menerima kunjungan sekaligus aspirasi Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Provinsi Lampung bertempat di ruang kerjanya. Senin (21/03/22)

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengatakan kunjungan tersebut merupakan silaturahmi pengurus P3A serta melakukan konsolidasi persiapan pelantikan yang akan dilaksnakan di sejumlah kabupten dalam waktu dekat.

"Kita berdiskusi dan melakukan konsolidasi untuk memperkuat dan melakukan sinergitas P3A yang ada dikabupaten sehingga diharapkan apa yang menjadi harapan dan kendala oleh petani dapat dikomunikasikan dan diselesaikan dengan cepat dan tepat," ujar Mingrum.

Mingrum yang juga sebagai ketua P3A Provinsi Lampung mengharapkan untuk segera melakukan komunikasi intensif dan konstruktif kepada pihak terkait agar dapat mendukung dan bersinergi kepada P3A di kabupaten setempat.

"Petani Pemakai Air bukanlah sekedar kumpulan kelompok yang tidak memiliki tujuan dan arah yang tidak jelas, kita memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan menata air irigasi sehingga bisa betul-betul dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan produksi pertanian,” tutupnya. (Rls)

Rabu, 16 Maret 2022

Jelang Ramadhan, ACT gandeng Klinik Kenanga gelar Sunatan Massal untuk Yatim dan anak Prasejahtera


GK, Lampung Selatan - Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1443 H ACT Lampung gandeng sejumlah pihak mengadakan Khitanan massal gratis yang dilaksanakan di Klinik Kenanga Dusun IV Sarirejo Desa Natar (16/03/2022) 

"Kami menyampaikan banyak terimakasih kepada Relawan Dokter, Komunitas Masyarakat Peduli (KMP), Majelis Taklim Babussalm, Kantor Hukum WFS&rekan, Berkah Umar, Maya Bombay, Nasi IBG, Dapur Mami dan berbagai pihak yang terlibat, yang telah mendukung suksesnya acara ini," ujar Eka Pemilik Klinik Kenanga.

Ari Prayoga Selaku Marketing Komunikasi ACT Lampung menyampaikan bahwa dalam acara Khitanan Massal merupakan rangkaian agenda Pre Ramadhan yang bertemakan Kan Mau Ramadhan.


Tak hanya Khitanan Massal, acara ini juga dibagikan Sarung Baru, Uang Saku dan bingkisan lainnya yang kami salurkan dari para dermawan tambahnya.

Wahrul Fauzi Silalahi selaku Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga turut hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi ACT dan pihak-pihak yang telah membantu jalannya kegiatan tersebut.

"Saya sangat mengapresiasi ACT dan Pihak lainnya yang terlibat dalam acara khitan massal ini, karena dengan program Khitan Massal gratis ini telah banyak membantu masyarakat dan membuat anak-anak bahagia," ucap Wahrul Fauzi Silalahi. 

Salah satu peserta Khitanan masal, Ghofurrohman mengungkapkan rasa bahagianya mengikuti acara khitanan masal. "Karena banyak mendapatkan hadiah dan banyak teman jadi saya ikut khitanan massal," ujarnya.

Wahrul Fauzi Silalahi Hadiri Sunatan Massal Jelang Ramadhan



GK, Lampung Selatan - Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1443 H ACT Lampung gandeng sejumlah pihak mengadakan Khitanan massal gratis yang dilaksanakan di Klinik Kenanga Dusun IV Sarirejo Desa Natar (16/03/2022) 

"Kami menyampaikan banyak terimakasih kepada Relawan Dokter, Komunitas Masyarakat Peduli (KMP), Majelis Taklim Babussalm, Kantor Hukum WFS&rekan, Berkah Umar, Maya Bombay, Nasi IBG, Dapur Mami dan berbagai pihak yang terlibat, yang telah mendukung suksesnya acara ini," ujar Eka Pemilik Klinik Kenanga.

Ari Prayoga Selaku Marketing Komunikasi ACT Lampung menyampaikan bahwa dalam acara Khitanan Massal merupakan rangkaian agenda Pre Ramadhan yang bertemakan Kan Mau Ramadhan.

Tak hanya Khitanan Massal, acara ini juga dibagikan Sarung Baru, Uang Saku dan bingkisan lainnya yang kami salurkan dari para dermawan tambahnya.

Wahrul Fauzi Silalahi selaku Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga turut hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi ACT dan pihak-pihak yang telah membantu jalannya kegiatan tersebut.

"Saya sangat mengapresiasi ACT dan Pihak lainnya yang terlibat dalam acara khitan massal ini, karena dengan program Khitan Massal gratis ini telah banyak membantu masyarakat dan membuat anak-anak bahagia," ucap Wahrul Fauzi Silalahi. 

Salah satu peserta Khitanan masal, Ghofurrohman mengungkapkan rasa bahagianya mengikuti acara khitanan masal. "Karena banyak mendapatkan hadiah dan banyak teman jadi saya ikut khitanan massal," ujarnya. (Red)

Jumat, 11 Maret 2022

Mingrum Gumay Kunjungi Peradah Lampung Tengah


GK, Bandar Lampung - Ketua DPRD Provinsi Lampung kunjungi Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) DPK Lampung Tengah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun (HUT) yang ke-38. Jum'at (11/03)

Dalam kunjungan dadakan tersebut, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengungkapkan di hari jadi yang ke 38 ini, peradah telah berperan aktif menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama.

"Organisasi pemuda yang bersifat keagamaan dalam hal ini peradah, telah memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas , merawat keberagamaan dalam bingkai persatuan NKRI," ujarnya

Mingrum juga menghimbau untuk terus meningkatkan komunikasi dan sinergitas antar organisasi pemuda keagamaan lainnya di wilayah kabupaten lampung tengah.

"Sensitifitas keyakinan terhadap kepercayaan sangat berpotensi menimbulkan gesekan jika komunikasinya tidak terus dijaga, pemudalah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga , merawat serta memastikan kerukunan dan toleransi ini terus dilakukan," lanjut Mingrum.

Ia juga mengingatkan bahwa bangsa indonesia telah dinilai berhasil oleh negara lain dalam menjaga kemajemukan dan keberagaman masyarakat yang memiliki perbedaan mulai dari ras,suku dan agama. 

"Kekayaan ini yang harus kita rawat dan lestarikan dengan cara mengisi kemerdekaan dengan hal hal positif, pemuda akan melanjutkan tongkat estafet pada waktunya nanti, mulai sekarang belajarlah untuk menjadi pemimpin yang mengedepankan kepentingan umum dan saling mengingatkan pentingnya menerapkan nilai pancasila dalam bermasyarakat," ungkapnya.

Sementara, Ketua DPK Peradah Lampung Tengah I Gede Hendra Juliana Mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPRD Lampung yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya menghadiri peringatan HUT Peradah Indonesia ke-38 yang diperingati secara sederhana oleh DPK Peradah Lampung Tengah.

"Sungguh ini sebuah kehormatan bagi kami Peradah Lampung Tengah karena peringatan hari jadi Peradah Indonesia ke - 38 kali ini dihadiri langsung oleh ketua DPRD Provinsi Lampung," tuturnya.

Mantan Aktivis KMHDI ini juga berharap diusia yang semakin matang ini peradah dapat terus berkontribusi dalam mengisi pembangunan bangsa dan terus dapat berkolaborasi dengan pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif dan stakeholder lainnya.

"Semoga diusia ke - 38 tahun ini peradah terus dapat mengakselerasikan diri untuk terus berkarya dan meningkatkan aktualisasi diri dalam mewujudkan cita-cita bangsa denga terus menjlin komunikasi yang baik dengan stakeholder yang ada," tutupnya. [Red]

Kamis, 10 Maret 2022

Ketua DPRD Provinsi Lampung Hadiri Pengukuhan Pengurus Persatuan Komunitas Disabilitas Provinsi Lampung


GK, Bandar Lampung - Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH menghadiri pengukuhan Pengurus Persatuan Komunitas Disabilitas (PKD) Provinsi Lampung Masa Bakti 2022-2027 yang bertempat di Mahan Agung, Kamis (10/03/2022).

Mingrum meminta jajaran pengurus PKD dapat memberikan peran yang membantu menjembatani, menyerap aspirasi dan menjadi aktor utama dalam mewujudkan cita-cita dan kesetaraan sosial bagi kaum Disabilitas.

"Tanggungjawabnya tidak mudah, bagaimana mereka menaruh harapan besar kepada PKD ini untuk dapat menjadi wadah aspirasi dan penggalian kreatifitas sebagai wujud dorongan kepada mereka agar memiliki rasa optimisme dalam menjalani kehidupan sehari-hari," ujar Mingrum.

Mingrum juga berharap adanya inovasi dalam pengembangan kreatifitas maupun penggalian potensi yang berdampak terhadap kemandirian hidup dan medorong kemajuan ekonomi disabilitas.

"Keterbatasaan akan menjadi kekuatan yang besar apabila supporting systemnya terus menerus memberikan arahan, masukan, motivasi, dan dorongan bagaimana untuk terus melanjutkan hidup dan berkarya tanpa melihat keterbatasan yang ada," lanjut Mingrum.

Sementara itu, Ketua Umum PKD Provinsi Lampung Riana Sari Arinal dalam sambutannya menyatakan bahwa berdasarkan data Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas Provinsi Lampung mencapai 4.58% dari total jumlah penduduk Lampung, dan sebagian besar penyandang disabilitas masih kesulitan dalam hal akses pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan maupun layanan fasilitas publik.

"Oleh karenannya kita yang memiliki kesempurnaan dalam hal kesehatan jasmani wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas dengan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk beraktifitas dan berkreasi serta berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan," ucap Riana.

Menurut Riana Sari Arinal, hari ini merupakan moment bersejarah bagi PKD Provinsi Lampung, dimana ini merupakan perjuangan awal PKD secara resmi membersamai para penyandang disabilitas.

"Sebagai mitra Pemerintah, PKD Provinsi Lampung siap bersinergi dengan semua pemangku kepentingan untuk membina menyiapkan anak, remaja maupun orang dewasa dengan keterbatasan fisik, mental, intelegensia dan sensorik agar dikemudian hari dapat hidup sebagai anggota masyarakat yang mandiri dan berkontribusi positif dalam pembangunan," pungkas Riana Sari Arinal.

Diketahui, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung berupa 7 kursi roda anak-anak, 9 kursi roda orang dewasa, dan paket sembako kepada Komunitas Disabilitas di Provinsi Lampung. [Red]

Rabu, 09 Maret 2022

Mingrum Gumay Hadiri Peresmian Gedung Mako Lanal Lampung


GK, Pesawaran - Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH menghadiri peresmian gedung Markas Komando (Mako) Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Lampung bertempat di Teluk Ratai, Pesawaran. Selasa (08/03).

Saat ditemui, Mingrum menjelaskan dengan peresmian gedung baru diharapkan eksistensi dan kontribusi Angkatan laut terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas dan keamanan di perbatasan laut NKRI.

”Kita terus mendorong dan mendukung segala upaya dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kompetensi prajurit agar dapat memaksimalkan menjalani fungsinya di Korps Angkatan Laut,” ujar Mingrum


Mingrum juga berharap sinergitas yang selalu dibangun dengan pemerintah daerah terus ditingkatkan,baik komunikasi yang intensif untuk melakukan pertukaran informasi lintas sektoral maupun kerjasama dalam menjaga stabilitas keamanan.

”Tadi saya berkomunikasi dengan KSAL dan sudah disampaikan sejumlah sinergitas yang telah di bangun bersama korps Angkatan Laut Lampung selama ini,dan kami sepakat untuk terus meningkatkannya,” ungkap Mingrum.

Ditempat yang sama, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., menyampaikan ucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran yang sudah hadir dalam acara ini, Dengan pembangunan gedung Mako Lanal Lampung ini, tentunya dapat meningkatkan pelayanan dan fungsi administratif bagi pangkalan dan juga akan meningkatkan Lanal Lampung dari lanal tipe B menjadi Lanal tipe A.

“Saya harapkan kehadiran gedung Mako Lanal Lampung yang baru ini, dapat bermanfaat bagi masyarakat, instansi terkait dan pemerintah setempat, dan Pada hari ini gedung mako Lanal Lampung saya resmikan untuk pengoperasianya,“ terang Kasal.

Selasa, 08 Maret 2022

Ketua DPRD Lampung Apresiasi Langkah Pemerintah Pusat dalam Penanganan dan Pencegahan Covid-19


GK, Bandar Lampung - Ketua DPRD Provinsi Lampung menyambut baik kebijakan pemerintah pusat untuk tidak menjadikan Antigen dan PCR menjadi syarat perjalanan domestik. Selasa (08/03/2022).

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah pusat dalam penanganan dan pencegahan selama pandemi covid-19.

”Ini suatu kebijakan yang mengarah kepada perbaikan kondisi pandemi di tanah air, tentunya ini hasil kerja bersama baik pemerintah pusat, daerah, stakeholder dan masyarakat sehingga hasilnya virus ini bisa kita kendalikan,” ujar Mingrum

Mingrum Gumay mengingatkan Provinsi Lampung merupakan pintu keluar – masuk Sumatera, untuk itu perlunya kesadaran masyarakat segera melakukan vaksinasi lengkap sebagai upaya melindungi diri sendiri maupun orang disekitar.

”Saya menghimbau khususnya masyarakat Provinsi Lampung untuk segera mendatangi gerai vaksinasi terdekat, apalagi sekarang sudah banyak inovasinya, yang kemarin saya lihat jajaran Polda Lampung memberikan minyak goreng bagi masyarakat jika telah melakukan vaksinasi,” lanjut Mingrum.

Terakhir, Mingrum menyampaikan bahwa Antigen dan PCR tidak menjadi syarat pelaku perjalanan domestik apabila telah melakukan vaksinasi dosis ke -2 dengan harapan ekonomi di daerah menggeliat salah satunya di sektor pariwisata.

”Kembali saya ingatkan sejumlah tempat wisata di lampung sangat menarik wisata lokal maupun mancanegara, ini harus menjadi perhatian khusus bagaimana memastikan Prokes ketat dilakukan dan regulasi nya dibuat agar tidak terjadinya cluster baru di Provinsi Lampung dan,” tutup Mingrum. [Red]