Hot Posts

4/footer/recent

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2024. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2024. Tampilkan semua postingan

Senin, 12 Februari 2024

Pimpin Apel Mingguan, Pj. Bupati Lambar Kembali Ingatkan Netralitas ASN



GK, Lampung Barat - Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukman M.M memimpin apel mingguan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, bertempat di Pelataran Kantor Bupati setempat, Senin (12/02/2024).

Dalam amanatnya, Pj. Bupati Lampung Barat menyampaikan bahwa apel pagi adalah sebuah kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah. Selain sebagai kewajiban apel juga sebagai ajang berbagi informasi antar pegawai.

Dalam kesempatan itu, tak lupa pula Nukman mengingatkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak cukup sepekan lagi.

Masyarakat akan menghadapi Pemilu serentak, mulai dari pemilihan Presiden-Wakil Presiden, dan Anggota Legislatif, tepatnya pada tanggal 14 Februari mendatang. Untuk itu, Nukman mengingatkan ASN untuk tetap menjaga netralitas jelang Pemilu.

"Kepada seluruh ASN agar menjaga netralitas dan ikut menjaga kondusivitas daerah kita," tegasnya dalam apel yang diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Adi Utama, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Dirinya mengatakan tahun 2024 merupakan tahun politik, sudah pasti banyak hal-hal yang harus disikapi dengan bijak. Termasuk netralitas ASN yang sering menjadi sorotan. 

"Walaupun Pemilu sebagai ajang demokrasi, tetapi ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh seluruh ASN, karena seorang ASN harus bersikap netral dalam Pemilu," jelasnya.

"Jangan sampai terprovokasi pada sesuatu yang dapat merusak dan memecah belah kerukunan masyarakat," ucapnya.

Menurutnya, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk menyukseskan gelaran Pemilu mendatang. Berbeda pandangan politik jangan sampai memutus ikatan persaudaraan, dan silaturahmi harus tetap terjaga.

"Suksesnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu saja. Dukungan dan solidaritas dari seluruh pemangku kepentingan tak kalah penting," tutupnya. (Red/rls)

Selasa, 06 Februari 2024

Korem 043/Gatam Ikuti Apel Bersama TNI–Polri Siap Sukseskan Pemilu 2024 Dan Siaga Bencana Di Provinsi Lampung


GK, Lampung
– Dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024 dan Siaga Bencana di Provinsi Lampung, Korem 043/Gatam beserta Jajaran mengikuti apel bersama TNI–Polri, dengan pimpinan apel Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi dan Komandan Apel Dandim 0410/KBL Letkol Arh Tan Kurniawan, S.A.P., M.I.Pol., bertempat di lapangan Korpri komplek perkantoran Gubernur Provinsi Lampung Teluk Betung Bandar Lampung. Selasa (6/2/2024)

Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi, selaku pimpinan apel menyampaikan kegiatan apel TNI-Polri yang dilaksanakan dalam rangka kesiapan Pemilu 2024 dan siaga bencana di Provinsi Lampung, sejalan dengan diterbitkannya undang - undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 434 secara tegas pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu.

“ Suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu saja, namun dukungan dan soliditas dari seluruh pemangku kepentingan Pemilu berkontribusi kepada terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan, “

“ Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing, yakni jalin sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan serta pemangku kepentingan lainnya, waspadai hal-hal yang dapat mencederai proses Pemilu seperti perang Hoax dan propaganda, politik uang, politik identitas, black campaign, serangan fajar dan lain-lain, “ terang Gubernur.

Sementara itu, Kasiops Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Gede Setiawan, mewakili Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Iwan Ma’ruf Zainudin, S.E., menyampaikan seluruh prajurit TNI-AD Korem 043/Gatam siap mengamankan dan mensukseskan Pemilu di 15 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung serta siaga bencana di Provinsi Lampung. 

" Dalam pengamanan Pemilu, Korem 043/Gatam beserta Jajaran telah berkolaborasi dengan Polri dalam hal ini Polda Lampung dan pihak terkait lainnya, kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama, bahu-membahu, bergandengan tangan menjaga keamanan, kenyamanan dan kedamaian di Provinsi Lampung yang kita cintai ini, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama, “ pungkasnya.

Turut hadir di kegiatan tersebut, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si., Waka Polda Lampung Brigjen Pol. Dr. Ahmad Ramdhan, S.H., M.H., M.Si., Kabinda Lampung, Kajati Lampung, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, PJU Polda Lampung, Danlanud PM Bunyamin, Pasi Intel Brigif 4 Mar/BS, Pgs Palaksa Lanal Lampung, Ketua KPU Lampung, Ketua Bawaslu Lampung dan Kasi Ops Basarnas Provinsi Lampung.(red

Jumat, 26 Januari 2024

Forkopimda Lambar Gelar Rapat Koordinasi, Guna Ciptakan Pemilu Aman, Damai dan Lancar



GK, Lampung Barat - Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 14 Februari 2024 mendatang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Barat menggelar rapat koordinasi tim desk Pemilu dan Pilkada.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kagungan Setdakab, Jum'at (26/01) tersebut dimaksudkan dalam rangka persiapan pemantapan Pemilu serentak 2024.

Acara tersebut Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drsn Nukman M.M melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Adi Utama membuka langsung rapat koordinasi tim desk Pemilu dan Pilkada ia menyampaikan kita harus bersama sama menjaga keamaan saat Pemilu mendatang.

Dalam arahannya, Adi Utama menyampaikan bahwa desk Pilkada dibentuk untuk mendukung satuan kerja dalam pelaksanaan pilkada serentak agar berlangsung secara aman, adil dan lancar.

"Untuk itu kita sama-sama memantau, dan tidak kalah penting adalah kita menghimbau kepada masyarakat karena itu tugas dan tanggung jawab kita bersama," ucapnya. 

Lanjut Adi Utama, dalam rangka mewujudkan stabilitas daerah berlangsung aman dan kondusif menjadi bagian tanggung jawab bersama. 

Untuk diketahui, Pemerintah Lambar bersama Forkopimda dan penyelenggara Pemilu telah melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) terkait 
pembentukan Desk Pemilu. 

Dimana dalam edaran tersebut, menyebutkan agar Forkopimda berperan aktif melakukan pertemuan rutin untuk mendeteksi secara cepat potensi gangguan keamanan dan ketertiban jelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Adi Utama mengungkapkan mendekati pelaksanaan Pemilu, pemerintah Lambar bersama seluruh jajaran terus melakukan penguatan persiapan pelaksanaan Pemilu.

“Selain itu, berbagai antisipasi potensi kejadian yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu juga dilakukan agar pemilu tahun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” pungkasnya. (Red/rls)

Jumat, 22 Desember 2023

Bawaslu Lampung Adakan Rakor Pengawasan Tahap Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024

Bawaslu Lampung Adakan Rakor Pengawasan Tahap Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024

GK, Bandar Lampung
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung gelar Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif pada Tahap Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 yang diadakan di Ballroom, Golden Tulip Springhill, Bandar Lampung, pada Jumat, 22/12/2023.

Hadir pada rakor tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Kabag Logistik Lampung, Perwakilan Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua PWI Lampung, Ketua AJI Lampung, Ketua SWI Lampung, Ketua SMSI Lampung, Ketua JMSI Lampung, Kepala LPP TVRI, Kepala RRI Lampung dan beberapa tamu undangan lainnya.

Dalam sambutan Kabag Logistik Provinsi Lampung, Mimi Apriani mengatakan, "Dalam pendistribusiannya, bidang logistik sudah bekerja sesuai harapan, dari tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah hingga tepat kuantitas," ucapnya.

Disesi lain, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar, SH., MH., yang diwakili oleh Koordinator Divisi, Imam Bukhori, SH., menyampaikan, bahwa diselenggarakannya pengawasan pengadaan dan pendistribusian ini sudah tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2021.

"Diselenggarakannya rakor pengawasan pengadaan dan pendistribusian ini sudah tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2021. Dengan itu kita harus bisa bersinergi bersama-sama baik penyelenggara maupun seluruh masyarakat, agar kita dapat menunjukan demokrasi yang berintegritas," jelas Imam Bukhori.

Diakhir acara, seluruh undangan berkesempatan menonton bersama Debat Cawapres 2024 dan diadakan sesi foto bersama.[yuli

Rabu, 06 Desember 2023

Demi Menjaga Kondusifitas Pemilu 2024, DPW Pujakesuma Provinsi Lampung akan Bantu Tugas Polri

Demi Menjaga Kondusifitas Pemilu 2024, DPW Pujakesuma Provinsi Lampung akan Bantu Tugas Polri

GK, Lampung -
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pujakesuma Provinsi Lampung, Nuryono mengatakan dukungan kepada Polri dan siap bersinergi dalam mengawal jalannya pesta demokrasi lima tahunan, Pemilu 2024. 

Dalam pernyataannya, pihak DPW Pujakesuma Provinsi Lampung menghormati dan menyambut pesta demokrasi dengan semangat positif.

"Alhamdulillah selama ini Kuda Lumping dibawah arahan Pujakesuma tidak ada keributan. Situasi saat ini, masuk ke musim kampanye, kami menghormati dan menyambut pesta demokrasi dengan semangat positif," tegasnya saat pertemuan di Sekretariat DPW Pujakesuma Provinsi Lampung, Selasa (5/12/23). 

Pemilu adalah agenda demokrasi 5 tahunan. Layaknya sebuah pesta maka harus disambut gembira dan bahagia, bukan jadi ajang permusuhan, tambahnya. 

"Sambut dengan gembira. Jangan jadi ajang pengkotak-kotakan diantara kita. Walaupun berbeda dukungan, beda pilihan, beda capres, maka marilah kita tetap bersatu karena persatuan itu mahal harganya," ungkapnya. 

Ia juga menghimbau agar pesta demokrasi tidak dijadikan ajang saling membenci, saling mengolok dan akhirnya merugikan diri sendiri. Tapi hadapi dengan penuh senyum, riang gembira dan bangga. 

"Mari kita tunjukkan bangsa Indonesia mampu berdemokrasi secara dewasa, bertanggungjawab dan pada akhirnya tetap bersatu menyongsong Indonesia Emas 2045." pesan Nuryono. 

"Mari seluruh warga Pujakesuma khususnya, dan masyarakat Lampung umumnya untuk menyambut pemilu dengan gembira, aman, rukun, kompak selalu. Kita bersatu akan menjadikan kita kuat. Bila kita kuat maka menjadi Persatuan." Pungkasnya. [rls]

Sabtu, 11 November 2023

Cegah Polarisasi Pada Pemilu 2024, Polisi Di Bandar Lampung Berikan Edukasi


GK, Bandar Lampung - Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) memberikan edukasi untuk mencegah polarisasi pada Pemilu 2024 kepada warga kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, pada Jumat (10/11/2023). 

Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Tanjung Gading, Kasat Binmas Polresta Bandar Lampung AKP Kurmen Rubiyanto menjelaskan bahwa Polarisasi yang tinggi dalam pemilu dapat memiliki dampak negatif pada stabilitas politik, kohesi sosial, dan proses demokratis. Masyarakat yang terlalu terpecah-belah akan lebih kesulitan dalam mencapai kesepakatan politik atau menangani isu-isu yang memerlukan kolaborasi dan kesatuan.

"Harapannya masyarakat dapat memahami pentingnya persatuan dan menghindari polarisasi menjelang pesta demokrasi," kata AKP Kurmen Rubiyanto dalam narasi tertulisnya, Jumat (10/11/2023).

Perbedaan pilihan politik, kata Kurmen, semestinya tidak menghancurkan kebersamaan dan persaudaraan di tengah tengah masyarakat. 

​​​​Selain itu, lanjut dia, masyarakat juga mesti berhati-hati dengan penyebaran hoaks menjelang Pemilu 2024 lantaran berpotensi memecah-belah warga.

Lebih lanjut, Kurmen mengatakan bahwa pemahaman yang mendalam tentang perbedaan pendapat dan penghargaan terhadap keragaman pandangan dapat membantu mengurangi polarisasi dalam masyarakat.

Selain itu Pendidikan politik dan informasi yang akurat juga dapat membantu masyarakat menjadi lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima dan mengembangkan pemahaman yang lebih nuansa tentang isu-isu kompleks.

Polresta Bandar Lampung sendiri terus gencar memberikan edukasi dan sosialisasi guna menciptakan Pemilu 2024 yang aman, damai dan kondusif.[Feby]

Kamis, 12 Oktober 2023

Kunjungan Silaturahmi Tim ONCS di Kediaman Habib Umar, Upaya Cooling System Bersama Ulama


GK, KOTA SEMARANG - Sebagai upaya menjaga kondusifitas Sitkamtibmas jelang Pemilu 2024, Tim Operasi Nusantara Cooling System (ONCS) mengunjungi kediaman Habib Umar Al-Mutohar di Gunungpati, Kota Semarang pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 siang.

Tim tersebut dipimpin oleh Brigjen Pol M. Rudy Syafrudin S.I.K., M.H. yang didampingi oleh Dirbinmas Polda Jateng Kombes Pol Lafri Prasetyono, S.I.K., M.H. beserta staf dan Kapolsek serta Danramil Gunungpati.

Hal ini disampaikan Dirbinmas selain sebagai bentuk silaturahmi, upaya Cooling System disebut sangat diperlukan untuk mengeliminir terjadinya potensi konflik sosial menjelang Pemilu 2024 melalui keterangan tertulis pada Kamis, (12/10/2023)

"Seperti isu-isu provokatif berlatar belakang SARA, baik terjadi di tengah-tengah masyarakat,"tuturnya.

Para tokoh agama dan masyarakat dianggap memiliki peran penting dalam upaya Cooling System di tengah masyarakat.

"Untuk itu, kami juga memohon kepada Habib Umar Al-Muthohar apabila melaksanakan dakwah/tausiyah kepada jamaah untuk tetap menjaga situasi kamtibmas yang aman serta kondusif," lanjutnya

Dirinya berharap meski berbeda pilihan dan pendapat dalam Pemilu 2024, persatuan dan kesatuan ditengah masyarakat harus tetap diutamakan. Pesan-pesan inilah yang diharapkan sampai pada masyarakat agar pesta demokrasi dapat berjalan aman dan lancar.

"Kita juga memohon kepada Habib Umar Al-Muthohar untuk menyampaikan kepada jamaah dalam menghadapi Pemilu 2024 untuk tetap menghormati perbedaan pendapat dan pilihan dalam Pemilu 2024," tandasnya.[Feby]

Senin, 02 Oktober 2023

Jaga Pemilu Damai, Operasi Nusantara Cooling System Kedepankan Upaya Preemtif dan Preventif


GK, Jakarta - Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Irjen Asep Edi Suheri, S.I.K, M.Si menegaskan Operasi NCS 2023-2024 mengedepankan upaya preemtif dan preventif untuk mengeliminir terjadinya potensi konflik sosial jelang Pemilu 2024.

Asep menuturkan Operasi Nusantara Cooling System sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo menjaga pemilu serentak 2024 mendatang agar masyarakat tidak boleh terpecah belah. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginginkan adanya kerja sama masyarakat dengan Polri dalam cooling system agar persatuan dan kesatuan Bangsa terjaga serta pemilu damai dapat terwujud.

"Menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Kapolri menerbitkan Surat Perintah, Sprin/2439/VIII/OPS.1.1/2023 tanggal 25 Agustus 2023 untuk melaksanakan Operasi Nusantara Cooling System sejak 11 September kemarin. Operasi tersebut untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA baik terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di ruang Siber. Dengan mengutamakan tindakan preemtif dan preventif. Sehingga dalam operasi ini tidak ada upaya melakukan penegakan hukum (represif). Jadi preemtif dan preventif," kata Irjen Asep yang juga menjabat Wakabareskrim dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (2/10/2023).

Lebih lanjut, kata Asep dalam pelaksanaannya, Operasi Nusantara Cooling System terdiri dari empat satuan tugas (satgas) dan delapan substagas dibantu oleh Polda jajaran. "Adapun tugas pokok Satgas Nusantara Cooling System meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang primordialisme atau SARA dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif," terangnya.

Jenderal bintang dua ini memaparkan sasaran dan target Operasi Nusantara Cooling System. Untuk sasaran yaitu potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata. Sedangkan untuk target operasi yaitu, orang, kelompok, tempat kegiatan dan benda. "Selanjutnya untuk cara bertindak yakni melakukan deteksi, pembinaan masyarakat, patroli dialogis dan patroli siber, sosialisasi dan bantuan operasi," bebernya.

Asep menambahkan, adapun tugas dari empat Satgas, yaitu Satgas Preemtif yang terdiri dari Subsatgas Intelijen dan Subsatgas Binmas melakukan tugas antara lain deteksi dini dan melakukan pendekatan dengan mitra dan para tokoh. Sementara, Satgas Preventif yang memiliki Subsatgas Patroli Siber dan Subsatgas Patroli Dialogis Netizen melaksanakan tugas patroli Siber dan berdialog dengan netizen, influencer dalam menjaga kamtibmas yang kondusif.

Sementara untuk Satgas Humas yaitu Subsatgas Penmas dan Subsatgas Multimedia memiliki tugas antara lain menyampaikan ajakan, imbauan, edukasi serta melakukan monitoring baik media sosial dan media mainstream. "Untuk Satgas Banops yaitu Subsatgas TIK dan Subsatgas Logistik melakukan dukungan teknologi, informasi dan logistik kepada Operasi Nusantara Cooling System," ucapnya.

Asep meminta Operasi Nusantara Cooling System mendapat dukungan dari media massa dan masyarakat Indonesia untuk menghindari hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa. "Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk menghindari hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan, terutama yang dapat berpotensi konflik sosial, sehingga kita bisa mewujudkan pemilu yang aman dan damai," tandasnya.[Feby]

Kamis, 21 September 2023

Dewan Pers Gelar Workshop Peliputan Pemilu 2024


GK, Bandar Lampung
– Menghadapi pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024 mendatang, Dewan Pers menggelar “Workshop Peliputan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden  bertempat di Hotel Novotel Jl. Gatot Subroto No 136 Sukaraja Bandarlampung, Provinsi Lampung. Senin (18/09/2023).

Agenda tersebut dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu, S.H, M.S. Menurutnya, kegiatan ini merupakan agenda untuk meningkatkan kualitas peliputan pada Pemilu 2024 mendatang.

Ninik mengungkapkan kesamaan pandangan yang perlu diatur dalam pemberitaan pemilu itu adalah mengenai kecepatan publikasi berita. Saat ini, dia menilai belum ada kesamaan pandangan terkait dengan hal itu, terutama antara insan pers dan peserta pemilu.

“Ada keluhan, ini beritanya penting, teman-teman media sudah mau memberitakan, tapi butuh konfirmasi, enggak dapat misalnya dari KPU. Padahal di era digital ini, pemberitaan enggak bisa lama. Sekarang, ya sekarang juga harus ditayangkan. Nah, itu yang para teman-teman KPU juga harus memahami kebutuhan informasi ini,” papar dia mencontohkan

Berikutnya, Ninik mengatakan pula penyelenggaraan workshop dihadirkan oleh pihaknya untuk membangun kerja kolaboratif dari partai politik, lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, organisasi pemilik media dan insan pers agar pemberitaan mengenai Pemilu 2024 tetap berimbang, akurat, dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

Selain itu, tambah dia, workshop ini diharapkan pula mampu memastikan pemberitaan mengenai pemilu tidak simpang siur dan membuat kegaduhan melalui pers yang independen dan profesional.

Dalam kesempatan tersebut tampak hadir konstituen dewan pers daerah diantaranya JMSI dan PWI Lampung. Hadir pula Puluhan Pemred media siber di Lampung. Agenda ini menghadirkan Narasumber dari unsur anggota dewan pers, Jurnalis Nasional dan para ketua Bawaslu, KPID dan KPU di tingkat Provinsi Lampung.

Peserta workshop diedukasi tentang fungsi insan pers, regulasi peliputan dan bahkan tentang kepemiluan yang disampaikan oleh komisioner KPU dan Bawaslu Lampung.

Sementara itu disela-sela menghadiri workshop, Ketua JMSI Provinsi Lampung Ahmad Novriwan mengungkapkan kegiatan ini sangat bermanfaat karena telah membantu penggiat pers untuk memahami bagaimana regulasi dan mekanisme jurnalisme data pemilu yang benar.

“Materi Workshop ini sangat bermanfaat untuk rekan-rekan media khususnya siber dalam memberitakan dinamika kontestasi Pemilu 2024 kedepan,” tutur Novriwan..[Red]

Rabu, 19 Oktober 2022

Koordinasi Terkait Pemilu 2024, Komnas HAM RI Kunjungi Polda Banten


GK, Serang - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja ke Polda Banten tepatnya di Ruang Kerja Dirreskrimum Polda Banten pada Rabu (19/10).
 
Kedatangan Tim Komnas HAM RI yang dipimpin Gatot Ristanto selaku Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM disambut langsung oleh Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Ade Rahmat Idnal dan Auditor Madya Itwasda Polda Banten Kombes Pol Erry Agoeng.

Ade Rahmat menyampaikan bahwa kunjungan Komnas HAM RI ke Polda Banten adalah untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka koordinasi terkait Pemilu 2024. 

"Komnas HAM RI dalam kunjungannya kali ini melaksanakan koordinasi terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 sehingga  bekerja sama dengan Polda Banten untuk meminta dokumen dan data-data yang dibutuhkan terkait hal tersebut," kata Ade Rahmat.

Sementara itu Gatot Ristanto mengatakan metode yang dilakukan pihak Komnas HAM dalam kegiatan ini, "Metode kegiatan yang digunakan dalam kegiatan ini dengan melakukan pemantauan lapangan atau pengamatan, diskusi dengan stakeholder dan akademisi," ujar Gatot.

Gatot menambahkan dalam kegiatan ini pihaknya akan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. "Dalam melaksanakan kegiatan ini tim akan bekerjasama dengan beberapa pihak diantaranya KPU di daerah, Bawaslu di daerah, Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat," tutupnya. [rls/icha]

Rabu, 09 Maret 2022

Dekan UI: Wacana Penundaan Untungkan Elite Tak Siap Pemilu 2024

Kebijakan penundaan Pemilu dinilai akan menguntungkan elite politik yang tidak siap dengan kontes Pemilu 2024 dengan berbagai macam pertimbangan.Foto: CNN Indonesia/Safir Makki

GK, Jakarta - Kebijakan penundaan Pemilu dinilai akan menguntungkanelite politik yang tidak siap dengan kontes Pemilu 2024 dengan berbagai macam pertimbangan.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Panji Anugrah Permana mengatakan, selain mereka yang tak siap, penundaan Pemilu juga menguntungkan pihak yang tidak bisa kembali dipilih pada Pemilu tersebut.

"Pihak diuntungkan itu adalah elite yang mungkin tidak siap dengan pemilihan serentak 2024. Salah satunya pertimbangan dari pihak yang tidak mungkin lagi di re-elect (dipilih kembali) di dalam proses 2024," kata Panji dalam webinar, Rabu (9/3).

Selain itu, penundaan Pemilu juga dinilai menguntungkan partai-partai yang sampai saat popularitas dan elektabilitasnya tidak begitu baik.

Kemungkinan lainnya, kata Panji, Pemilu 2024 tidak begitu menjanjikan bagi elite partai atau figur sejumlah ketua umum.

"Bisa jadi partai atau elite atau figur-figur ketua umum yang mungkin secara secara politik belum terlalu menjanjikan dalam proses itu (pemilu 2024)," ujar Panji.

Menurut Panji, elite partai dengan popularitas dan elektabilitas yang baik tidak menyuarakan penundaan pemilu maupun menyetujui wacana ini. Panji menduga mereka memiliki proyeksi mengenai peluang politik yang berbeda.

Menurutnya, faktor inilah yang membuat partai politik terbelah dalam menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024. Sejumlah partai disebut memiliki ekspektasi baik dalam Pilpres dan pemilihan legislatif.

"Di beberapa partai ide tentang ini (penundaan Pemilu) ditolak yang secara tegas ya," tuturnya.

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu mencuat dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah partai seperti PKB, Golkar, dan PAN menyatakan sepakat Pemilu ditunda. Wacana ini mendapatkan kritis keras dari banyak pihak.

Menurut Sumber CNNIndonesia.com, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Jodi Mahardi lantas angkat suara. Dia mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik. Namun, ia menampik usulan penundaan Pemilu 2024 didesain oleh Luhut.

"Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Itu mungkin dilakukan Pak Luhut untuk mem-brief perkembangan terkini. Tapi setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut itu enggak ada," katanya.

Sumber

Buruh Soal Pemilu: Kalau Melanggar UUD 45, People Power akan Digerakkan

Demo buruh (ilustrasi).

GK, Jakarta -- Partai Buruh akan menggerakkan ribuan anggotanya untuk melaksanakan demonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta, pada Jumat (11/3/2022). Salah satu tuntutan dalam aksi unjuk rasa itu adalah meminta DPR memastikan Pemilu 2024 tidak ditunda.

"Ribuan buruh akan aksi di depan gedung DPR dan secara serempak akan dilakukan aksi di 30 provinsi di seluruh Indonesia," kata Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Rabu (9/3/2022).

Said menjelaskan, tuntutan pertama kaum buruh adalah meminta pimpinan DPR membuat pernyataan tegas bahwa Pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. "Dengan demikian, tidak ada opsi lain, kecuali penyelenggaraan Pilpres dan Pileg pada 14 Februari 2024," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu.

Pernyataan sikap pimpinan DPR, kata Said, dibutuhkan sebagai penegasan atas kesepakatan resmi yang telah tercapai sebelumnya, yaitu pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024. Kesepakatan tersebut melibatkan Pemerintah, DPR, dan KPU.

Tuntutan ini muncul, ujar Said, karena Ketua Umum PKB, PAN, dan Partai Golkar melontarkan usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Padahal, hari pelaksanaan pemilu sudah ditetapkan.

Menurut dia, perpanjangan masa jabatan presiden merupakan pelanggaran konstitusi. Bahkan, Said menyebut upaya memperpanjang jabatan Presiden Jokowi ini sebagai tindakan ekstra parlementer yang membahayakan keamanan negara.

"Sudah masuk (kategori) ancaman keamanan nasional sikap-sikap tiga partai politik ini. Sudah berada di dalam koridor mengganggu keamanan nasional," ujarnya.

Said juga menyebut para pengusul perpanjangan masa jabatan presiden itu naif karena melandaskan usulannya itu kepada kondisi ekonomi yang belum membaik. Padahal, kondisi ekonomi sekarang jauh lebih baik dibandingkan saat pelaksanaan pemilu paling demokratis di Indonesia, yakni Pemilu 1955 dan Pemilu 1999.

Selain menuntut DPR membuat pernyataan agar pemilu tidak ditunda, kata Said, pihaknya juga mendesak DPR memanggil Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. DPR diminta menggunakan hak interpelasi bahkan hak angket untuk memastikan Permenaker 2/2022 dicabut.

Permenaker 2/2022 berisikan aturan yang menunda pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) hingga pekerja berusia 56 tahun.  Tuntutan lainnya adalah agar DPR membatalkan rencana revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan menghentikan pembahasan revisi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Partai Buruh, kata Said, juga akan mendesak DPR segera bertemu pemerintah guna membahas sikap resmi Indonesia terkait perang Rusia-Ukraina. Dia ingin Indonesia membuat surat resmi kepada Rusia dan Ukraina yang berisikan permintaan menghentikan perang.

Sebab, perang di kawasan Eropa Timur itu juga berdampak terhadap kesejahteraan buruh Indonesia. "Perang itu berimbas ke buruh Indonesia karena harga minyak menjadi naik," ujarnya.

Dengan naiknya harga minyak, tentu biaya produksi naik dan pada akhirnya perusahaan akan mengurangi karyawan. Selain itu, kenaikan minyak juga akan membuat harga bahan pokok melambung.

Said mengatakan, apabila tuntutan kaum buruh ini tak dikabulkan, terutama tuntutan pertama dan ketiga, maka buruh akan melakukan mogok kerja nasional. Jika pemilu benar ditunda, Partai Buruh tak akan tinggal diam. "Kalau melanggar UUD 45, people power akan digerakkan," ujarnya melontarkan ancaman.

Sumber

Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024, Klaim Aspirasi Rakyat Dinilai Manipulasi

Suasana Sidang Tahunan MPR 2021 yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Foto: ANTARA FOTO/Sopian/Pool/

Wacana penundaan Pemilu yang diusung PAN, PKB, dan Golkar bergulir luas meski dengan argumentasi yang dinilai lemah. Penundaan pemilu memang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang disebut Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan.

Namun, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow , menerangkan, penundaan Pemilu seperti diatur dalam UU Pemilu, perlu alasan kedaruratan.

UU mengatur alasan yang bisa dibenarkan adalah kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lain yang mengganggu tahapan Pemilu.

“Menunda Pemilu bukanlah suatu hal yang gampang. Apalagi tunda Pemilu dalam skala nasional. Selain itu, juga memiliki risiko yang besar sekali. Sehingga tidak boleh sembarangan untuk mewacanakan tunda Pemilu,” jelas Jeirry, Rabu (9/3).

Jeirry menilai, alasan yag dilontarkan elite politik yang ingin tunda Pemilu belum bisa dikategorikan darurat. Misal pandemi COVID-19. Saat ini Indonesia bersiap menuju endemi, lagi pula 2020 Indonesia berhasil gelar Pilkada di tengah pandemi.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menghadiri Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Sementara alasan tak ada anggaran untuk Pemilu 2024, bisa saja jadi alasan, tapi pemerintah harus transparan. Terlebih ada ambisi pemerintah memindahkan ibu kota.

"Perhatikan juga risiko untuk menunda Pemilu. Namun sampai saat ini, saya belum melihat alasan yang kuat untuk menggunakan kedaruratan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian dijadikan alasan untuk menunda Pemilu,” tutur Jeirry.

Sementara, jika jalan yang ditempuh adalah amandemen UUD, maka prosesnya lebih berat lagi karena sejumlah syarat minimal usulan hingga urgensi amandemen.

“Untuk mengubah konstitusi, tidak boleh serta merta. Tidak boleh sembarangan, harus disertai alasan yang kuat. Jangan sampai mengamandemen UUD hanya untuk memfasilitasi keinginan elite politik atau segelintir orang," kata Jeirry.

"Apalagi usulan penundaan Pemilu hanya memenuhi keinginan supaya dapat memperpanjang masa kejayaan. Terlebih menggunakan aspirasi rakyat sebagai alasan kuat untuk mendorong perubahan konstitusi. Ini jelas manipulasi,” tambah Jeirry.

Seperti yang diketahui, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen.

  • Amandemen UUD 1945 dilakukan pada era Reformasi yang berlangsung pada tahun 1999 hingga 2002.
  • Amandemen UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000.
  • Amandemen UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001.
  • Amandemen UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-11 Agustus 2002.

Aturan Amandemen UUD 1945

Untuk mengamandemen UUD sendiri diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Ketika nantinya usulan tunda Pemilu disetujui, diperlukan mengubah UUD kembali. Adapun isi Pasal 37 UUD 1945.

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Sumber