Lampung Selatan – Institut Teknologi Sumatera (Itera) menggelar sidang terbuka peringatan Dies Natalis ke-11 di Gedung Kuliah Umum 2, Senin (6/10/2025). Momen ini menjadi ajang refleksi perjalanan kampus yang kini berkembang pesat sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi terbesar di Pulau Sumatera.
This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Senin, 06 Oktober 2025
Itera Rayakan Dies Natalis ke-11, Kini Miliki 23 Ribu Mahasiswa dan 778 Dosen
Lampung Selatan – Institut Teknologi Sumatera (Itera) menggelar sidang terbuka peringatan Dies Natalis ke-11 di Gedung Kuliah Umum 2, Senin (6/10/2025). Momen ini menjadi ajang refleksi perjalanan kampus yang kini berkembang pesat sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi terbesar di Pulau Sumatera.
Jumat, 08 Agustus 2025
Dosen Biologi ITERA Restorasi Terumbu Karang Pahawang dengan Coral Tree Nursery
PESAWARAN, - Tim dosen Program Studi Biologi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menggelar pelatihan pembuatan Coral Tree Nursery (CTN) metode Vertical Artificial Reef (VAR) di Dusun Kalangan, Desa Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Rabu (06/08/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian masyarakat untuk mendukung restorasi terumbu karang berbasis partisipasi warga.
Rabu, 30 Juli 2025
Menteri Karding Buka Kuliah Umum di ITERA: Soroti Perlindungan Pekerja Migran di Era Globalisasi
BANDAR LAMPUNG – Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, memberikan kuliah umum di Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rabu (30/7/2025). Kuliah bertema “Peran Pemerintah dalam Tantangan dan Peluang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Era Globalisasi” ini mengundang perhatian ratusan mahasiswa, dosen, dan perwakilan lembaga terkait.
Dalam sambutannya, Menteri Karding menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia. Ia menyampaikan bahwa di tengah tantangan globalisasi, negara harus hadir sebagai pelindung dan pendamping, bukan sekadar regulator.
“Globalisasi membuka peluang besar, namun juga membawa tantangan baru. Pemerintah harus hadir menjamin agar para pekerja migran kita dapat bekerja secara aman, bermartabat, dan memperoleh hak-hak yang layak,” ujarnya di Aula Gedung Kuliah Umum ITERA.
Dalam paparannya, Karding mengungkapkan sejumlah kebijakan strategis yang tengah digarap pemerintah, antara lain digitalisasi layanan migrasi, peningkatan kerja sama bilateral dengan negara penempatan, serta penguatan pelatihan dan edukasi bagi calon pekerja migran.
Salah satu program unggulan yang tengah dikembangkan adalah Kelas Migran Vokasi. Program ini bertujuan membekali generasi muda dengan keterampilan teknis dan praktis sebelum mereka bekerja ke luar negeri.
“Kelas migran vokasi menjadi jembatan bagi lulusan muda agar dapat bekerja secara legal, terampil, dan siap bersaing di pasar global,” jelas Karding.
Menteri Karding juga mengajak publik untuk mengubah stigma terhadap profesi pekerja migran. Menurutnya, bekerja di luar negeri bukan semata demi penghasilan, tetapi juga sebagai sarana pengembangan diri dan perluasan jejaring global.
Ia turut menyoroti program unggulan KP2MI (dahulu BP2MI), yakni kampanye “Pergi Migran, Pulang Juragan” yang mengedepankan prinsip migrasi aman dan profesional. Program ini mencakup pelatihan bahasa, literasi migrasi, sertifikasi keterampilan, hingga integrasi data antar-lembaga.
“Presiden RI sangat mendukung transformasi BP2MI menjadi kementerian tersendiri, sebagai upaya memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional dan mengurangi ketimpangan ekonomi,” tambahnya.
Rektor ITERA, Prof. Ir. I Nyoman Pugeg Aryantha, Ph.D., menyambut baik kehadiran Menteri Karding. Ia berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dapat melahirkan inovasi kebijakan dan solusi nyata untuk masa depan pekerja migran Indonesia.
“Kuliah umum ini sangat membuka wawasan mahasiswa terhadap isu global yang berdampak langsung pada masyarakat. Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah,” kata Rektor.
Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif. Mahasiswa terlihat antusias mengajukan pertanyaan seputar tantangan budaya kerja internasional, hak pekerja migran, hingga peran anak muda dalam menghadapi globalisasi.
Kuliah umum ini menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa isu pekerja migran bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan peran aktif generasi muda sebagai agen perubahan.(Yl)
Sabtu, 09 November 2024
ITERA Kembali Mewisuda 1.499 lulusan Periode ke-20 Serta Penandatangan MoU Dengan Direktorat Jenderal Kereta Api Kemenhub
GK, BANDAR LAMPUNG – Institut Teknologi Sumatera (ITERA) kembali menyelenggarakan wisuda dengan mewisuda 1.499 lulusan pada periode ke-20,di Pelataran Gedung Laboratorium OZT,Sabtu(09/11/2024).
Kegiatan yang berlangsung di Pelataran Gedung Laboratorium OZT ITERA ini juga diwarnai dengan penandatanganan kerja sama antara ITERA dan Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta peresmian laboratorium baru yang akan menjadi pusat kompetensi di bidang teknik perkeretaapian.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor ITERA, Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha, memberikan sambutan yang penuh harapan terhadap masa depan lulusan-lulusannya.
“Akan menjadi tradisi yang rutin, karena kita sudah mencapai puncak optimasi antara rasio antara in dan outnya. Setiap wisuda kita rata-rata mewisuda 1.500-an mahasiswa, dan setahun 3 kali. Meskipun demikian, kita tetap menjaga kualitas lulusan yang dihasilkan,” ujarnya dalam sesi doorstop dengan awak media.
Pada wisuda kali ini, terdapat dua program studi (prodi) baru yang pertama kalinya meluluskan sarjana S1, yaitu Program Studi Teknik Bio Medis dan Teknik Perkeretaapian.
Rektor ITERA menjelaskan Prodi Teknik Perkeretaapian ini adalah yang pertama di Indonesia, karena sebelumnya belum ada prodi S1 di bidang ini.
“Seiring dengan pertumbuhan kebutuhan akan transportasi berbasis rel di seluruh wilayah Indonesia, prodi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem transportasi yang lebih modern dan terintegrasi," kata dia.
Terkait dengan prodi Teknik Perkeretaapian, Prof. Aryantha menambahkan bahwa teknologi dalam transportasi rel kini semakin berkembang, termasuk dengan adanya penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung inovasi dalam dunia perkeretaapian.
"Kami berharap, lulusan dari prodi ini akan dapat mengatasi tantangan masa depan dalam menghubungkan antar kota dan wilayah melalui moda transportasi berbasis rel," tambahnya.
Selain itu, Teknik Bio Medis juga merupakan program studi yang baru diperkenalkan di ITERA. Prodi ini bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang siap mengembangkan teknologi di bidang kesehatan berbasis alat medis canggih.
Prof. Aryantha menjelaskan Prodi Teknik Bio Medis ini sangat relevan dengan kebutuhan industri kesehatan di masa depan yang semakin berbasis pada teknologi.
“Kedepannya, banyak pemeriksaan medis yang akan menggunakan perangkat canggih dan berbasis data, bukan lagi hanya mengandalkan pemeriksaan fisik tradisional," ucap dia.
Menurut Prof. Aryantha pada wisuda kali ini, ITERA meluluskan 10 sarjana dari Program Studi Teknik Perkeretaapian dan 38 sarjana dari Program Studi Teknik Bio Medis.
“Meskipun jumlah lulusan pada tahun pertama ini tidak terlalu banyak, namun mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi besar di bidang masing-masing, terutama dalam mengembangkan dunia transportasi dan kesehatan di Indonesia,” ucapnya.
Menurutnya momentum ini semakin spesial dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara ITERA dan Direktorat Jenderal Kereta Api Kemenhub. MoU ini mencakup kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia, penelitian, serta peningkatan kompetensi lulusan di bidang perkeretaapian. Selain itu, ITERA juga meresmikan laboratorium baru yang akan menjadi pusat uji kompetensi dan sertifikasi di bidang teknik perkeretaapian.
“Dengan adanya berbagai prodi baru dan kolaborasi strategis ini, ITERA semakin menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan teknologi dan pembangunan bangsa, serta menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global di dunia industri dan teknologi,” pungkasnya.(*)
Senin, 09 Mei 2022
Delay System dan Kelancaran Arus Balik Mudik di Pelabuhan Bakauheni
Oleh: Dr Eng. IB Ilham Malik
Ada fenomena menarik di arus balik mudik di Pelabuhan Bakauheni. Disana, di Pelabuhan Bakauheni, tidak ada persoalan akut penumpukan kendaraan seperti yang dialami oleh Pelabuhan Merak. Kemacetan ribuan kendaraan yang melanda hingga ber jam-jam di Pelabuhan Merak, semula memunculkan kekhawatiran bahwa akan terjadi juga di Pelabuhan Bakauheni. Tetapi hingga malam ini (8/5, Pukul 21.00) kita tidak melihat ada persoalan semacam itu terjadi di Bakauheni. Lalu, apa yang terjadi disana sehingga arus balik dari Sumatera menuju Jawa bisa berjalan baik?
Sebelumnya saya memperkirakan ada dua penyebab utamanya. 1) Kapasitas antrian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni lebih besar dari Merak. Sehingga tidak ada kendaraan mengantri mengular hingga ke jalan tol dan arteri. Tetapi hipotesis ini ternyata tidak terbukti karena menurut laporan bahwa tidak ada antrian besar di dalam kawasan pelabuhan dan apalagi antrian yang mengular, disana. Beberapa video media dan juga dari masyarakat tidak menginformasikan hal itu. Kapal mampu mengangkut semua kendaraan yang datang dan semua berjalan biasa saja.
2) Ada distribusi kendaraan ke Pelabuhan Panjang. Sehingga beban angkut di Pelabuhan Bakauheni menjadi terbantu signifikan dengan beroperasinya angkutan kapal di Pelabuhan Panjang. Tetapi hipotesis ini kembali tidak terbukti karena ternyata jumlah kendaraan dan penumpang yang terangkut melalui Pelabuhan Panjang sama sekali tidak signifikan jika dibandingkan dengan beban yang dialami oleh Pelabuhan Bakauheni.
Data yang dikeluarkan oleh ASDP pun memberikan gambaran bahwa ternyata beban puncak penyeberangan telah terjadi di Bakauheni yang angkanya diatas angka beban puncak Pelabuhan Merak. Jika beban puncak di Merak mencapai 37692 unit kendaraan (29 April 2022), di Pelabuhan Bakauheni lebih tinggi dari itu yaitu 38945 unit kendaraan (7 Mei 2022).
Lalu apa yang terjadi disana? Ada yang mengatakan bahwa kemacetan itu tidak terjadi, karena ada distribusi hari perjalanan mudik sejalan dengan adanya kebijakan relaksasi hari kerja bagi PNS dan juga lembaga pendidikan. Tetapi jika kita lihat data, beban puncak di Bakauheni sudah terjadi pada 7 Mei 2022. Dan angkanya itu sudah melebihi angka beban puncak di Pelabuhan Merak. Maka dugaan ini juga menjadi tidak terbukti. Adanya kebijakan relaksasi hari kerja dan sekolah sama sekali tidak berpengaruh pada angka arus balik di penyeberangan Selat Sunda. Hal yang sama dengan adanya distribusi perjalanan melalui Pelabuhan Panjang. Meskipun hal ini “membantu”, tetapi angkanya sama sekali tidak signifikan jika dibandingkan dengan volume yang dilayani oleh Pelabuhan Bakauheni.
Saya menduga, kebijakan jajaran Polda Lampung bersama aparat terkait yang melakukan kebijakan "delay system” memberikan pengaruh besar pada kelancaran arus mudik di ruas jalan tol, arteri dan di Pelabuhan Bakauheni. Polda Lampung menyampaikan bahwa mereka menjadikan semua rest area aktif di sepanjang ruas jalan tol di Lampung yang mengarah ke Bakauheni sebagai tempat penampungan sementara kendaraan yang akan menuju ke Jawa.
Pengendara “dipaksa” mampir untuk beristirahat disana. Lalu di tiga rest area yang terdekat dengan Pelabuhan Bakauheni, semua kendaraan diperiksa, apakah sudah memiliki tiket yang terakses ke ferizy ataukah belum. Pemeriksaan ini akhirnya membuat arus kendaraan tertunda dan “mengantri” di rest area. Tidak semuanya mengalir bersamaan ke Bakauheni dan kemudian nantinya bisa menyebabkan ribuan kendaraan menumpuk disana. Terjadi pengendalian volume kendaraan yang akan masuk ke Bakauheni melalui penundaan dan “antrian” di setiap rest area yang sudah ditetapkan oleh aparat kepolisian dan jajaran terkait lainnya.
Pendekatan pengendalian volume kendaraan yang mengalir ke Pelabuhan Bakauheni ini merupakan pendekatan menarik dan sangat layak di apresiasi. Saya kira hipotesis ketiga ini yaitu penerapan “sistem penundaan arus” ke Bakauheni melalui setiap rest area di tol Lampung merupakan hipotesis yang paling masuk akal untuk memberikan justifikasi soal kenapa Pelabuhan Bakauheni tidak mengalami persoalan seperti yang dialami pemudik di Pelabuhan Merak.
Saya kira, aparat kepolisian di Lampung dan jajaran mengambil pelajaran penting dari kejadian di Merak. Pihak Polda Lampung, Dishub dan HK sebagai pengelola jalan tol Lampung, telah mengambil terobosan kebijakan penanganan masalah arus balik dengan sangat apik. Kita tidak menemukan masalah di Bakauheni. Bahkan perhatian kita semua, selama arus balik ini, tertumpuk dan tertuju di kebijakan oneway di Tol Trans Jawa yang mengakibatkan persoalan besar di lalu lintas di jalan arteri. Sayangnya, belum ada terobosan dan pendekatan baru untuk penanganan masalah tersebut.
Pendekatan baru dalam setiap persoalan transportasi memang sangat dibutuhkan. Berbagai kebijakan penanganan masalah memang juga harus terus dibuat dan digali dari fenomena dan data yang ada. Pendekatan penanganan berupa sistem penundaan arus seperti yang diterapkan Polda Lampung dan jajaran pengelola transportasi mudik, merupakan bagian dari kebijakan penanganan masalah yang berhasil membawa pengaruh signifikan di lapangan. Begitu juga dengan kebijakan contra flow, oneway, gage (ganjil genap), relaksasi WFH dan himbauan penundanaan mudik, adalah rangkaian kebijakan untuk mengurai masalah transportasi di masa mudik.
Sayangnya, untuk konteks mudik di jalan tol, arteri jawa dan Pelabuhan Merak, kebijakan tersebut ternyata tidak ampuh. Bahkan menimbulkan masalah baru. Begitulah kebijakan transportasi, harus mampu memahami travel bahavior, distribusi perjalanan dan pengendalian VCR. Termasuk filosofi four step models. Secara teknis, skill dan teknologi semua sudah ada. Tapi permainan logika dalam implementasinya memang membutuhkan keluasan sudut pandang.
Dan apa yang terjadi di penyeberangan melalui Pelabuhan Bakauheni, dengan kelancaran arus balik mudik disana, membawa kita pada pendekatan baru yang bisa dijalankan secara praksis di lapangan dengan menjalankan logika dan prinsip-prinsip teoritis transportasi tadi. Tidak terjebak hanya pada kemampuan prediksi dan teknologi semata. Sebab itu hanya tool, pengumpul dan pengolah data semata. Kebijakan tetap ada didalam logika regulator.
(Dr Eng Ir IB Ilham Malik IPM - Kepala Pusat Riset dan Inovasi Metropolitan, Institut Teknologi Sumatera (ITERA)).
Senin, 25 April 2022
FRPKB dan KPK Bangun Sinergitas Wujudkan Generasi Antikorupsi
GK, Bandar Lampung - Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRPKB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka membangun sinergis sosialisasi publik yang intensif terkait pencegahan korupsi dan membangun karakter generasi bangsa yang antikorupsi.
Penandatanganan dilakukan Ketua FRPKB Prof. Dr. Karomani, M.Si., yang juga rektor Universitas Lampung (Unila), bersama Ketua KPK RI Komisaris Jendral Polisi Firli Bahuri, M.Si., di Gelanggang Mahasiswa Dr. Nasrullah Yusuf Universitas Teknokrat Indonesia (UTI), Senin, 25 April 2022.
Hadir menjadi saksi penandatanganan, rektor Universitas Teknokat Indonesia, rektor UIN Raden Intan Lampung, rektor Malahayati, dan rektor Itera. Acara juga turut disaksikan para rektor anggota FRPKB secara daring, dan dihadiri secara luring direktur Politeknik Lampung, para wakil rektor Unila dan UTI, tokoh Lampung M. Alzier Dianis Thabranie, dan para mahasiswa.
Dalam sambutannya Prof. Karomani menyampaikan, saat ini bangsa Indonesia masih memiliki PR besar dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia saat ini berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 38 yang masih jauh di bawah rata-rata IPK global, yakni 43.
Tentu sangat tidak bijaksana jika membebankan permasalahan ini semata-mata hanya pada KPK, karena korupsi menjadi urusan nasional. “Maka harus ada gerakan nasional untuk mencegah dan memberantasnya, termasuk dari kalangan kampus melalui pendidikan antikorupsi, kampanye antikorupsi, seminar, dan bentuk lainnya,” ujarnya.
Kebijakan KPK yang dituangkan dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) memiliki tiga tujuan yang ternyata sangat sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dibentuknya FRPKB.
Fokus program kerja FRPKB melakukan penguatan karakter bangsa yang ditumbuhkembangkan di dunia kampus. Maka kerja sama ini menjadi sangat strategis karena sebagian besar pegawai pemerintahan, lembaga, dan pelaku kepentingan lainnya, adalah alumni-alumni dunia kampus. Sehingga, penanaman karakter akan pentingnya menjauhi sifat koruptif bagi generasi anak bangsa di masa depan adalah suatu yang strategis.
Dengan adanya MoU antara FRPKB dan KPK, Prof. Karomani berharap intensitas sosialisasi dan pendidikan antikorupsi dapat lebih ditingkatkan dan dapat dilakukan secara bersama, khususnya di kampus-kampus anggota FRPKB serta Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
“Kita berharap setelah MoU dibuat dapat segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama untuk universitas yang ada di lingkungan FRPKB yang berjumlah 48 universitas,” katanya.
Setelah melakukan penandatanganan KPK RI, Unila melakukan penandatanganan MoU dengan UTI. Agenda dilanjutkan dengan kuliah umum dengan tema “Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi” oleh Ketua KPK RI, kemudian dialog, ramah tamah, serta buka puasa bersama.
Sementara Komisaris Jendral Polisi Firli Bahuri mengatakan, memberantas korupsi tidak cukup dengan cara penangkapan tetapi setidaknya ada dua hal penting yang dilakukan.
Pertama, pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Kedua, dengan cara pendidikan masyarakat supaya orang tidak ingin melakukan korupsi. Kedua cara ini menurutnya yang lebih fundamental sehingga saat ini KPK mengedepankan Trisula Pemberantasan Korupsi, yang salah satunya adalah pendidikan masyarakat.
Pemberantasan korupsi dengan strategi pendidikan masyarakat menjadi penting karena merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ia yakin bahwa tidak ada yang bisa mengubah dunia, memajukan negara, kecuali melalui pendidikan.
Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Lewat pendidikan, seseorang dapat menanamkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi sehingga tidak berkembang menjadi budaya dan peradaban bangsa.
KPK memahami sulit rasanya memberantas korupsi jika tanpa adanya orkestrasi dari seluruh pemangku kepentingan dan dukungan seluruh anak bangsa. “Korupsi bisa diberantas jika kita bersama-sama memainkan peran sesuai dengan tataran, fungsi, dan kewajiban kita masing-masing,” katanya. (Rls)
Kamis, 25 November 2021
Jambret HP Mahasiswi, IK Diringkus Tim Jatanras Polda Lampung
Minggu, 19 September 2021
Art Deco Prodi DKV Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Menggelar Pameran “Mulang Tiyuh”
Bandar Lampung - Dalam rangka menunjukkan citra angkatan ke publik atau masyarakat, Art Deco prodi Desain Komunikasi Visual (DKV) Institut Teknologi Sumatera mengadakan pameran dengan tema Budaya Nusantara dengan nama pameran “Mulang Tiyuh”. Mulang Tiyuh dalam Bahasa Lampung yang berarti Pulang ke Kampung Halaman.
















