DPRD Lambar Lakukan Rapat Dengar Pendapat dari 5 Pejabat Eselon II yang Diberhentikan Bupati

GK, Lampung Barat - Penuhi undangan terkait surat yang di layangkan beberapa waktu lalu, kelima pejabat eselon II menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Margasana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Senin (31/1/2022).

Rapat Dengar tersebut, salah satu dari ke lima pejabat itu yakni Noviardi yang merupakan mantan Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa (PMD), melaporkan terkait pemberhentian yang dilakukan oleh Bupati Parosil Mabsus.

"Kami heran jabatan kami seketika di berhentikan dan diisi oleh orang lain sementara kami tidak mendapatkan surat keterangan apapun," kata dia.

Dia juga menceritakan, dirinya pernah dipanggil oleh Bupati terkait hal itu, dengan alasan kepentingan politik.

Pihaknya beranggapan hal itu tidak sesuai dengan prosedur. Sebab terkesan banyak kejanggalan dan kelimanya secara tiba-tiba di nonjobkan.

Setelah kelimanya menyampaikan dan memaparkan semua keluhan dengan permasalahan yang sama.

Dalam RDP itu, Kelima juga memaparkan, peraturan dan undang-undang tentang penonjoban dan pemutasian ASN, yang dianggap kelimanya telah dilanggar oleh orang nomor satu di Lambar itu.

"Kami hanya ingin tahu mengapa ini tidak sesuai prosedur, kami bukan tidak berjasa untuk kemajuan Lambar, maka dengan begini kami menganggap bupati Lambar melanggar hukum undang-undang ASN," ucap Edi Yusuf mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lambar.

Menanggapi hal itu Ketu DPRD Lambar Edi Novial mengatakan, untuk hari ini pihaknya baru menerima laporan yang lebih jelas, meskipun lembaga ini telah menerima surat sejak lama.

"Kita belum bisa mengambil kesimpulan dan semua akan kita telusuri dan pelajari semuanya," pungkasnya. [Red]

Read More

Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Makan DPRD Provinsi Lampung Akan Dilaporkan Ke Polda Lampung

BANDAR LAMPUNG - DPP EMPPATI RI dan DPP KPK TIPIKOR KORWIL Lampung akan melayangkan Surat laporan pengaduan (DUMAS) terkait dugaan indikasi korupsi pada anggaran makan dan minum di DPRD Propinsi lampung sebesar Rp. 5 miliar TA. 2021 pada Polda Lampung yang juga akan ditembuskan ke Mabes Polri di Jakarta.

Diketahui bahwa anggaran belanja makan dan minum rapat sesuai data Sirup LKPP pada Sekretariat DPRD Propinsi Lampung mencapai sekitar Rp. 12,227 Milyar yang diduga tidak jelas pengalokasiannya.

Pasalnya, anggaran yang di kelola oleh Sekretariat DPRD Provinsi Lampung tersebut diduga tidak mungkin akan habis terpakai seluruhnya untuk anggaran makan dan minum seluruh anggota DPRD Lampung.

Rencana surat laporan yang akan dikirim ke Polda

SEKORWIL DPP KPK TIPIKOR Lampung Ridwan Maulana menyampaikan, bahwa bukan hanya temuan terkait dugaan penyimpangan pada belanja makan dan minumnya saja yang bermasalah, namun sesuai hasil analisa sistem dan metode pengadaan barang/jasa juga menurut saya memang salah.

Ridwan Maulana meneruskan juga pernyataan dari Ketua Harian DPP EMPPATI RI Adi Suratman, menyampaikan bahwa terkait temuan tersebut, pihaknya akan segera berkoordinasi dan segera melayangkan laporan pengaduan (DUMAS) ke Polda Lampung, "Saya sangat berharap terkait permasalahan tersebut bisa terang benderang dan mendapatkan kejelasan hukum yang sesuai, siapapun yang bermain-main dan sengaja melakukan praktek- praktek penyimpangan anggaran untuk memperkaya diri sendiri, ya harus siap mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujarnya melalui pesan WhatsApp pada Selasa (21/12/2021).

Ridwan juga mengatakan, "Coba kita pahami, nilai anggaran sebesar itu diadakan dengan menggunakan sistem/metode pengadaan langsung (PL), sedangkan kita tau bahwa sistem/metode pengadaan langsung hanya bisa dilakukan dengan nilai anggaran di bahwa 200 juta. Ini kan sudah jelas salah !! jadi wajar saja jika saya berasumsi ada dugaan indikasi korupsi penyimpangan anggaran," jelasnya.

Dilain pihak, Anggota DPRD Lampung Sahdana, S.Pd., Juga mendukung terkait pelaporan tersebut untuk segera dilayangkan Ke Polda Lampung agar bisa segera di proses secara hukum.

"Saya sangat berharap agar pihak APH khususnya Polda Lampung bisa mengusut tuntas terkait dugaan Korupsi penyimpangan anggaran makan dan minum pada Sekretariat DPRD Propinsi Lampung tersebut, supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal serupa seperti ini di kemudian hari," harap Sahdana. [Sur]

Read More

Disinyalir, Sekwan Provinsi Lampung Enggan Menjawab Pertanyaan Anggota Dewan

BANDAR LAMPUNG - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Sekwan) seolah enggan menjawab pertanyaan Anggota Dewan dari komisi I, Fraksi PDIP Syahdana.

Dimana Syahdana mempertanyakan Anggaran makan dan minum 85 orang anggota DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp 5 M.

Dan Anggaran tersebut merupakan tanggung jawab Sekretaris Dewan Provinsi sebagai pengelola keuangan DPRD Provinsi Lampung.

Diketahui, bahwa ada jawaban dari Kabag Aspirasi Humas dan Protokol DPRD Provinsi Lampung yang dikutip dari beberapa berita media online baru-baru ini sebagai berikut:

1. Sebagian besar dari kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, alokasi anggaran bersifat rutin operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Lampung yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Kas (RAK) dan Rencana Anggaran Operasional (ROK) dari setiap masing-masing pelaksanaan teknis kegiatan yang terdapat pada bagian dan sub bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

2. Untuk anggaran makan minum pimpinan dan anggota dewan telah di sesuaikan dengan kebutuhan yang ada

Antara lain yang diperuntukkan

-Rapat-rapat di tingkat KOMISI ( RDP)

-Rapat Pimpinan

-Kunjungan kerja anggota DPRD dan pimpinan rangka berkoordinasi yang terkait dalam tugas legislasi, bugeting dan pengawasan DPRD serta dari sekretariat DPRD seluruh indonesia dan Kabupaten/kota dalam yang melakukan kunjungan kerja ke sekretariat DPRD provinsi Lampung dalam rangka saling berkoordinasi dan melakukan tukar informasi dan saling mempelajari terkait kegiatan-kegiatan di Sekretariat DPRD dalam melaksanakan memfasilitasi pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD

-Tamu-tamu pimpinan dan anggota DORD dalam rangka Audiensi dan penyampaian aspirasi, Tamu-tamu yang dimaksud adalah tamu-tamu pimpinan yang beraudiensi dengan pimpinan dan anggota yaitu ormas , organisasi kepemudaan dan tamu-tamu dari provinsi lain dan kabupaten/kota 

-Rapat-rapat paripurna

-Serta Kegiatan dalam proses penyerapan aspirasi (reses) dan sosialisasi perda yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan anggota Dewan.

Sumber (Sekretariat DPRD Lampung)

Menurut Syahdana, pernyataan tersebut tidak menjawab apa yang ia tanyakan, sebab yang ia tanyakan adalah anggaran makan dan minum 85 orang anggota DPRD Provinsi sebesar Rp.5 M.

"Itu tidak menjawab apa yang saya tanyakan, sebab yang saya tanyakan adalah anggaran makan dan minum 85 orang anggota DPRD provinsi Lampung tahun 2021 sebesar Rp.5 M," ujar Syahdana pada awak media melalui sambungan selulernya, Minggu (19/12/2021).

Masih menurut Syahdana, ia berhak mempertanyakan hal itu, sebab ia adalah bagian dari pengguna anggaran tersebut sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung.

"Saya berhak mempertanyakan anggaran tersebut, karena saya adalah salah satu bagian dari pengguna anggaran itu, sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung," kata Syahdana.

Lebih lanjut Syahdana mengatakan, jika Sekwan tidak mau transparan atau memberikan jawaban yang benar terkait apa yang ia tanyakan (anggaran makan) maka ia akan membuat laporan ke Aparat Penegak Hukum.

"Jika Sekwan tidak mau memberikan jawaban sesuai dengan harapan saya, maka saya akan membuat laporan ke Aparat Penegak Hukum," tegasnya. [Sur]

Read More

Bupati Lumajang Harap Kehadiran Puan Bantu Pemulihan Warga Terdampak Erupsi Semeru

LUMAJANG - Bupati Lumajang, Jawa Timur, Toriqul Haq menyambut gembira rencana kedatangan Ketua DPR RI Puan Maharani ke lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo. 

Menurutnya, kedatangan Puan akan menjadi kunjungan pertama pejabat negara pusat ke Pronojiwo, Lumajang.

"Iya. Ini (kunjungan) pertama. Dengan Ibu Ketua DPR datang ke sini (Pronojiwo), rasa plong dan terima kasih saya itu,” kata Toriqul, Minggu (19/12/2021).

Pronojiwo adalah salah satu kecamatan di Lumajang yang terdampak erupsi Gunung Semeru yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Malang.

Namun karena jembatan Gladak Perak hancur diterpa lahar hujan Semeru, akses menuju Kota Lumajang terputus.

Menurut Toriqul, setidaknya ada lebih dari 500 warga yang mengungsi di berbagai titik di Pronojiwo. Ia berharap kedatangan Puan dapat mempercepat penanganan bantuan kepada warga terdampak, khususnya di kecamatan tersebut. 

“Kami berharap Ibu Puan bisa bertatap muka dengan warga terdampak, dan dapat mengurai beberapa hal yang belum terurai di sini," ucap Toriqul.

Salah satu persoalan yang diharapkan bisa segera diselesaikan adalah pembangunan jembatan sementara agar akses ke Lumajang-Malang dapat kembali pulih. Selain itu, kata Toriqul, yakni mengenai relokasi rumah warga terdampak. 

"Hanya sedikit butuh dorongan dari pusat,” tuturnya.

Aktivitas penanganan dampak erupsi Gunung Semeru lebih banyak terpusat dilakukan di wilayah Kecamatan Candipuro yang sebelumnya terhubung lewat jembatan Gladak Perak dengan Kecamatan Pronojiwo. Warga Pronojiwo berharap agar lebih mendapat perhatian.

“Kami selama ini seperti dianaktirikan karena semua perhatian di Candipuro," ungkap seorang penanggung jawab lokasi pengungsian di Kecamatan Pronojiwo.

Puan direncanakan akan mengunjungi warga terdampak erupsi Gunung Semeru pada Senin (20/12) mendatang.

Kedatangan Puan akan menjadi kunjungan pertama pejabat dari Jakarta ke wilayah Pronojiwo, Lumajang. [Red]

Read More

Anggota DPRD Provinsi Lampung Pertanyakan Anggaran Makan Rp.5 Milyar

BANDAR LAMPUNG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung pertanyakan Anggaran Makan bagi Anggota DPRD Provinsi Lampung yang sedianya telah dianggarkan setiap tahun.

Diketahui Anggaran Makan tersebut dikelola oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) dengan besaran anggaran Rp. 5 Milyar untuk tahun 2021.

Hal itu disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung dari komisi I Syahdana, kepada awak media melalui sambungan selulernya, Jumat (17/12/2021).

Dari anggaran sebesar itu, diperkirakan tidak akan habis terpakai untuk biaya makan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam satu tahun. 

"Menurut informasi dan data yang saya dapatkan, uang makan untuk anggota DPRD sebesar Rp. 5 M, dan dana tersebut ada sisanya, tidak mungkin habis semuanya," ujar Syahdana.

Masih menurut Syahdana, anggota DPRD itu ada jatah makan 3 x sehari jika anggota tersebut masuk ke kantor.

"Jatah makan bagi Anggota DPRD Provinsi Lampung itu 3 kali makan dalam sehari, dikali berapa besarnya biaya sekali makan, dan dikali berapa Anggota DPRD," tambahnya.

Namun dalam hal ini, menurut Anggota komisi I tersebut, tidak setiap hari anggota DPRD itu hadir dan makan dikantor.

"Anggota DPRD itu gak setiap hari Masuk kantor dan makan dikantor, jadi menurut saya anggaran makan itu pasti ada sisanya. Jadi yang saya pertanyakan kemana sisa anggaran tersebut?," imbuhnya dengan penuh tanda tanya.

Hal itu sudah pernah ia tanyakan kepada sekretaris dewan selaku pengelola dan penanggungjawab anggaran tersebut.

"Saya sudah pernah pertanyakan kepada Sekwan, dan saya diarahkan untuk menanyakan kepada Ketua Dewan, padahal tidak pantas saya yang bertanya kepada Ketua, sebab yang mengelola anggaran itu adalah Sekwan," jelasnya.

Mendapat informasi tersebut, Gariskomando.com langsung mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Tina Malinda selaku Sekretaris Dewan, melalui pesan singkat WhatsApp, dibaca namun tidak direspon.

Tidak sampai disitu, Gariskomando.com berusaha untuk menemui di ruang kerjanya, dan Sekwan tidak juga bisa untuk ditemui.

Hingga berita ini diterbitkan, Sekwan DPRD Provinsi Lampung tidak dapat dikonfirmasi. [Sur]

Read More

Ditemukan Kasus Omicron, Puan Imbau Anggota DPR Gunakan Masa Reses Ajak Warga di Dapil Perketat Prokes

JAKARTA - Satu kasus positif Covid-19 akibat penularan varian B.1.1.529 atau Omicron terdeteksi di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan secara resmi bahwa temuan kasus itu terdeteksi positif pada Rabu (15/12/2021) pada seorang petugas kebersihan yang bertugas di RS Wisma Atlet.

Guna mencegah penularan yang meluas pada varian B.1.1.529 atau Omicron yang telah terdeteksi di 77 negara ini, ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau kepada anggota DPR yang mulai memasuki Masa Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 sejak hari Jumat (17/12), agar turut menyosialisasikan protokol kesehatan 5 M dan 3T di dapil masing-masing.

"Masyarakat agar dihimbau selalu terapkan disiplin protokol kesehatan 5M dan 3T, Itu senjata kita," tegas Puan, Kamis (16/12/2021).

Dengan prokes 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas), dikatakan Puan akan dapat meminimalisir penularan Covid-19 termasuk varian baru, Omicron, yang sedang melanda dunia. 

Disamping itu juga perlu ditingkatkannya 3T (testing, tracing and treatment) dan percepatan vaksinasi guna deteksi dini dan cegah dini penularan. Agar bisa segera diketahui, ditangani dan tidak meluas.

Oleh karena itu Puan juga meminta anggota DPR untuk memastikan di dapilnya seluruh masyarakat dapat mengakses dengan mudah sarana dan prasarana dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

Varian Omicron pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan pada November lalu. Negara itu kemudian mencatat kenaikan jumlah kasus Covid. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, menerapkan larangan perjalanan terhadap warga dari Afrika Selatan dan negara-negara tetangganya, namun tak berhasil menghentikan penyebaran Omicron. [Red]

Read More

Sejarah Bangsa Harus Dihidupkan dan Dirawat Bersama

JAKARTA - Tak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa sejak 2014 lalu, 14 Desember disepakati menjadi Hari Sejarah.

Sekelompok sejarawan dan aktivis sejarah yang antara lain dimotori oleh Mukhlis Paeni yg kala itu menjadi Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia dan beberapa komunitas sejarah lain yang juga mendapat dukungan dari Direktorat Sejarah Kementrian Pendidikan, Riset dan Teknologi RI menggagas lahirnya Hari Sejarah ini.

Bukan tanpa alasan 14 Desember yang dipilih dari 356 hari yang ada dalam setahun. Tanggal tersebut diambil karena Kongres Sejarah Indonesia pertama yang diadakan pada 14-18 Desember 1957 di Yogyakarta.

Kongres sejarah 1957 memang merupakan sebuah penanda penting dalam studi sejarah di Indonesia karena untuk pertama kalinya para sejarawan berkumpul untuk merumuskan agenda bersama, khususnya mengangkat sudut pandang Indonesia tentang sejarah.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi keberadaan Hari Sejarah yang jatuh pada hari ini. Menurutnya, Hari Sejarah merupakan sebuah momen penting yang perlu diketahui dan ditandai tak hanya oleh para sejarawan, tapi juga oleh masyarakat.

Puan mengatakan dengan tegas bahwa sebuah bangsa tak mungkin lepas dari sejarah yang membuatnya mengada. "Sejak lama, para pendiri bangsa sudah mewanti-wanti kita sebagai penerus bangsa untuk tidak sekali pun meninggalkan sejarah," katanya, mengutip Jasmerah yang merupakan akronim dari kalimat, Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah yang merupakan jargon terkenal dari Presiden Sukarno

Ia pun meyakini, sebagai sebuah landasan bangsa, sejarah perlu dirawat dan dihidupi tak hanya oleh para sejarawan, melainkan juga oleh masyarakat. 

Kurang tersosialisasinya Hari Sejarah ke kalangan masyarakat umum juga disinyalir oleh Direktur Jenderal Kebudayaan RI, Hilmar Farid yang juga seorang sejarawan dan pendiri Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI). Menurutnya, Hari Sejarah saat ini masih menjadi semacam pengingat bagi kalangan yang punya perhatian khusus pada penulisan sejarah tentang agenda bersama yang dibicarakan dalam Kongres 1957 dan belum terlalu diketahui oleh masyarakat di luar lingkungan sejarwan dan pemerhati sejarah.

"Mungkin karena sifatnya yang sangat spesifik, yaitu memperingati sebuah kongres ahli sejarah yang terjadi 1957. Kesadaran sejarah masyarakat saat ini mungkin jauh lebih terarah pada peringatan yang lain seperti Proklamasi 17 Agustus, Sumpah Pemuda, atau HUT kabupaten/kota, provinsi, dan seterusnya," Hilmar mengungkapkan.

Sebagai seorang sejarawan, Hilmar berharap Hari Sejarah yang kini secara rutin diperingati dapat menjadi pemicu munculnya inisiatif penelitian dan penulisan sejarah yang dapat berkontribusi pada pembentukan pendapat dan pandangan publik. 

"Studi sejarah menyediakan data dan informasi sebagai basis dari informed discussion yang sangat esensial dalam masyarakat yang sehat. Studi sejarah dapat menghindarkan kita dari prasangka, spekulasi, hoax dll yang merajai ruang publik kita sekarang ini," Hilmar menandaskan. [Red]

Read More

Ketua DPR RI: "Menjaga Laut adalah Kerja Penting Bagi Kedaulatan NKRI!"

JAKARTA -  "Kekayaan laut Indonesia sangat besar, sektor ekonomi kelautan meliputi kegiatan ekonomi kelautan termasuk penangkapan ikan, energi terbarukan, eksplorasi mineral, dan pariwisata pesisir yang merupakan karunia sebagai sumber pertumbuhan, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja bersama bagi penduduk di wilayah pesisir," ungkap Gusman Siswandi dari Pusat Studi Hukum Laut Unpad, mengutip isi deklarasi ekonomi IORA 2014 di Perth. Ia menyampaikan pernyataannya dalam sebuah webinar bertajuk Memaknai Peringatan Nasional Hari Nusantara Dalam Konteks Wawasan Nusantara yang digelar semalam (13/12).

Dalam kesempatan terpisahn, hal senada juga disampaikan sejarawan maritim UI Prof. Susanto Zuhdi.

"Jadikan potensi kawasan pesisir sebagai modal membangun perekonomian sekaligus untuk memperkuat pertahanan negara di kawasan ini," sarannya.

Sementara itu Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda yang melihat perairan di wilayahnya yang kaya kerap menjadi potensi konflik antar negara, mengimbau pemerintah bisa menjaga dengan membangun kawasan perairan tersebut sebagai bagian dari upaya mencapai visi Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Mari kita jaga laut indonesia, jangan biarkan dimanfaakan negara lain untuk memasukkan kepentingan-kepentingan mereka di laut kita," ucap Rodhial Huda.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga berkali-kali dibuat geram dengan kapal-kapal Tiongkok yang menakuti nelayan Natuna dengan kapal perang memasuki ZEE Indonesia, bahkan memprotes pengeboran rig di lepas pantai Natuna, perairan di selatan laut China.

Di Hari Nusantara kemarin, Puan menyatakan lagi imbauannya untuk mengaja kesatuan dan memperkuat pertahanan negara dengan memberi perhatian besar pada wilayah perairan Indonesia. 

"Menjaga laut itu merupakan kerja penting yang bisa dilakukan bersama untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan harus tegas, laut kita sangat kaya, ayo jaga dan pertahankan bersama,” tegas Puan Maharani, Senin (13/12/2021). [Red]

Read More